SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RSU HARAPAN IBU DENGAN AQILAH TEKNIK TENTANG PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN UNIT PENDINGIN RUANGAN ATAU AC
Nomor : 28 / PKS / DIR / RSUHI PBG / III / 2017 Pada hari ini, Kamis, tanggal Tiga Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (30–03–2017 ), kami yang bertandatangan dibawah ini : 1. Dr Hayati isti fadah Direktur RSU Harapan Ibu Purbalingga , berkedudukan di Jl. Mayjend Soengkono Km.1 Kelurahan Kalikabong, Kecamatan kalimanah, Kabupaten Purbalingga & JL. Soekarno Hatta Kalikabong Purbalingga , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, oleh dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili RSU Harapan Ibu Purbalingga selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Giarno Teknisi Aqilah Teknik bertempat tinggal di Bancar RT. 03 / RW 06 Purbalingga Oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Aqilah teknik , berkedudukan di Purbalingga selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak. PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu : 1. Bahwa PIHAK PERTAMA memiliki Gedung berikut fasilitas penunjang dan perlengkapannya yang dalam hal ini disebut Gedung RSU Harapan Ibu , bermaksud menyerahkan pekerjaan pemeliharaan dan perawatan unit pendingin ruangan atau AC kepada PIHAK KEDUA. 2. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas pekerjaan pemeliharaan dan perawatan dari PIHAK PERTAMA sebagai pemberi tugas pada unit pendingin ruangan atau ac , yang berlokasi di Jl Mayjend Soengkono Km. 1 Kelurahan. Kalikabong, Kecamatan kalimanah, kabupaten Purbalingga dan JL. Soekarno Hatta Kalikabong Purbalingga, sesuai dengan kondisi dan syarat-syarat yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
3. Bahwa perjanjian pekerjaan ini adalah pekerjaan pemeliharaan dan perawatan pendingin ruangan atau AC 4.
Intruksi pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA atau wakil yang ditunjuk.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat dan setuju mengadakan pernjanjian Pemeliharan dan Perawatan unit pendingin ruangan atau ac (Selanjutnya disebut Lokasi Kerja) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
PASAL 1 DEFINISI 1.
”AC atau pendingin ruangan”, adalah keseluruhan pendingin ruangan atau ac milik PIHAK PERTAMA yang didalam gedung RSU Harapan Ibu Purbalingga yg terdiri dari gedung 2 Zona yaitu Zona I RSU Harapan Ibu Purbalingga / Gedung Lama dan Zona II RSU Harapan Ibu Purbalingga gedung Baru
2.
“BIAYA PERAWATAN” adalah biaya PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang kesepakatan antara masing-masing pihak.
3.
“LOKASI KERJA” adalah gedung RSU Harapan Ibu yang beralamat di Jl. Mayjend Soengkono Km.1 Kelurahan Kalikabong, Kecamatan kalimanah, Kabupaten Purbalingga & JL. Soekarno Hatta Kalikabong Purbalingga.
yang harus dibayar PIHAK jumlahnya didasarkan kepada
PASAL 2 JENIS PEKERJAAN LOKASI DAN KETENTUAN PENGELOLAAN PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA Pekerjaan pemeliharaan dan perawatan AC / pendingin ruangan milik PIHAK PERTAMA yang terletak di Lokasi Kerja. 1.
Pekerjaan pemeliharaann dan perawatan AC / pendingin ruangan dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang bekerja sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Perjanjian Kerjasama ini.
2.
Dalam perjanjian ini tidak ada yang boleh diartikan sebagai menciptakan suatu persekutuan atau usaha patungan suatu hubungan usaha bersama antara PIHAK
PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, tetapi semata-mata hanya sebagai pemilik dan pengelola PASAL 3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN PIHAK KEDUA 1.
Ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan dan pemeliharaan dan perawatan AC / pendingin ruangan milik PIHAK PERTAMA sebagaimana yang disebutkan pada pasal 2 perjanjian ini yang meliputi : service cuci AC pengecekan dan perbaikan unit AC, Perawatan rutin AC,
2.
Tugas-tugas pengelolaan lainnya tidak termasuk dalam lingkup tugas PIHAK KEDUA.
3.
Pekerjaan Perawatan AC / pendingin ruangan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
4.
Kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan perawatan AC / pendingin ruangan dikerjakan dengan standard yang telah ditetapkan.
5.
Pekerjaan dilakukan dengan efisiensi dan efektivitas pekerjaan AC / pendingin ruangan PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
1.
PIHAK PERTAMA wajib membayar imbalan jasa pengelolaan perawatan AC / pendingin ruangan, yang dalam pelaksanaannya akan dibayar langsung oleh PIHAK PERTAMA.
2.
PIHAK PERTAMA memberikan wewenang kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai lingkup pekerjaannya.
3.
PIHAK PERTAMA menyediakan ruang kerja yang layak dan tempat penyimpanan peralatan kerja dan material penunjang kerja PIHAK KEDUA sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 1.
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan pasal 3 perjanjian dengan tertib, efektif dan efisien yang secara teknis professional dapat dipertanggungjawabkan.
2.
PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan baik
3.
PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan karyawan yang memiliki keahlian/kecakapan dengan pengalaman yang memadai untuk dapat melaksanakan jasa-jasa dimaksud dalam perjanjian ini.
4.
PIHAK KEDUA wajib membuat laporan mengenai kegiatan operasional perawatan AC / pendingin ruangan
5.
Berkoordinasi secara kontinue dengan bagian Rumah Tangga dan Logistik / Pemeliharaan Gedung dan Logistik RSU Harapan Ibu Purbalingga.
6. Pihak Kedua Wajib mematuhi peraturan dan tata tertib Rumah Sakit Umum Harapan Ibu Purbalingga yang telah ditetapkan secara terpisah (baik lisan maupun tulisan) berdasarkan hasil diskusi Kerja Apabila terjadi pelanggaran maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di RSU HARAPAN IBU PURBALINGGA. PASAL 6 IMBALAN JASA PENGELOLAAN DAN PERAWATAN GEDUNG/BIAYA SERVICE 1.
Sehubungan dengan apa yang termaksud pada pasal 3 perjanjian ini, PIHAK PERTAMA akan memberikan kepada PIHAK KEDUA imbalan jasa pemeliharaan dan perawatan AC / pendingin ruangan sesuai dengan apa yg telah dikerjakan , dimana PIHAK PERTAMA akan menerima penagihan/invoice beserta dokumen pendukung dari PIHAK KEDUA.
2.
Besarnya biaya perawatan AC / pendingin ruangan dapat ditinjau kembali (reviewable) setiap tahun pada tanggal jatuh tempo perjanjian yang disebabkan,kondisi ekonomi nasional diantaranya adalah perubahan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan kenaikan bahan dan perawatan, berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3.
Apabila kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini belum tercapai, maka PARA PIHAK tetap harus menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
4.
Biaya pengelolaan gedung akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan melampirkan laporan sesuai dengan Pasal 5 Ayat 4 perjanjian ini, untuk memperoleh pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan tagihan pada PIHAK PERTAMA dengan nota kwitansi .
5.
PIHAK PERTAMA akan membayar tagihan sebagaimana yg dimaksud dalam ayat 4 pasal ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya tagihan tersebut oleh PIHAK PERTAMA dengan melimpahkannya PIHAK KEDUA
6.
PIHAK PERTAMA berhak memotong nilai tagihan PIHAK KEDUA secara proporsional, apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi pekerjaan yang diharapkan. PASAL 7 JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN
1.
Perjanjian ini berlaku selama 1(Satu) tahun sejak tanggal 30 Maret 2017 s/d 30 Maret 2018
2.
Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu tertentu,dengan ketentuan bahwa PIHAK yang bermaksud memperpanjang perjanjian ini paling lambat 14 (Empat Belas) hari sebelum perjanjian ini berakhir, wajib mengusahakan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
3.
Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut pada Ayat 1 Pasal ini, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (Satu) bulan sebelumnya.
4.
Dalam keadaan force majeure, apabila setelah 2 (dua) bulan hari kalender PIHAK yang mengalami force majeure tidak dapat melaksanakan kembali kewajibannya sesuai perjanjian ini, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat 3 Pasal ini.
5.
Dalam perjanjian ini tidak diperpanjang lagi,sebagaimana dimaksud Ayat 3 dan Ayat 4 Pasal ini, maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
6.
Dalam hal perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, oleh sebab sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 2 dan ayat 3, maka pembayaran kepada PIHAK
KEDUA oleh PIHAK PERTAMA hanya untuk biaya pengeolaan/ kewajibankewajiban yang telah diselesaikan sampai dengan saat terjadinya pemutusan perjanjian. 7.
PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 7 hari berturut-turut PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi pekerjaannya dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari PIHAK PERTAMA.
PASAL 8 WAKIL-WAKIL PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA 1.
Untuk kelancaran komunikasi dalam pelaksanaan pengelolaan gedung PIHAK PERTAMA menunjuk Pemelihara Gedung dan Logistik sebagai Owner’s Respresentaive atau pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai wakil oleh PIHAK PERTAMA.
2.
Sehubungan dengan Ayat 1 di atas PIHAK KEDUA dalam hal ini menunjuk Giarno sebagai wakil PIHAK KEDUA.
3.
Wakil PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut ayat 1 dan 2 pasal ini sewaktu-waktu dapat diadakan perubahan /penggantian.
PASAL 9 KETERANGAN BERSIFAT RAHASIA PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menjamin bahwa seluruh data, informasi atau dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan gedung menurut Perjanjian ini hanya untuk dipergunakan dalam pelaksanaan pengelolaan gedung ini. PARA PIHAK berhak memiliki turunan/copy dari dokumen tersebut dengan pengertian bahwa dokumen tersebut akan disimpan dengan sebaik-baiknya dan dijaga kerahasiaannya serta tidak akan digunakan untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan perjanjian ini, atau dipergunakan/dipublikasikan oleh pihak lain/ketiga kecuali atas persetujuan terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
PASAL 10 PENANGGUHAN PEMBAYARAN 1.
Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menangguhkan seluruh atau sebagian dari pembayaran setelah terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tentang penangguhan pembayaran tersebut, dengan mencantumkan keterangan-keterangan yang cukup atas tidak dapatnya PIHAK KEDUA melaksanakan tugasnya, kecuali untuk bagian dari kewajibn yang tidak dapat dilaksanakan oleh karena hal-hal yang diuar kekuasaan PIHAK KEDUA.
2.
Apabila PIHAK KEDUA setelah 14 (Empat Belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatas masih belum melaksanakan kewjibannya, maka PIHAK PERTAMA behak secara sepihak memutuskan perjanjian ini, setelah terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA minimal 2 kali dengan tenggang waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua minimal 1 minggu.
3.
Apabila PIHAK KEDUA tidak menerima pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. Apabila PIHAK KEDUA masih belum menerima pembayaran sampai dengan 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tersebut diatas diterima, maka PIHAK KEDUA dapat menangguhkan perjanjian ini setelah terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK PERTAMA minimal 2 (Dua) kali dengan tenggang waktu antara peringatan pertama dengan peringatan kedua minimal 1 Minggu. PASAL 11 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
1.
Yang dimaksud dengan keadaan Force Majeure adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kehendak dan kuasa serta control PARA PIHAK atau salah satu PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama ini, dikarenakan hal-hal termasuk tapi tidak terbatas pada setiap peraturan/larangan pemerintah, kebakaran, ledakan, topan badai, banjir, sabotase, pengerusakan, huru hara, pemogokan, peperangan, dan invasi dan sebab-seba lain diuar kekuasaan PARA PIHAK.
2.
Dalam Hal terjadinya Forcemajeur, maka PIHAK yang berada dalam keadaan tidak mampu tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kalender terhitung dari tanggal disahkan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk menentukan keadaan
tersebut, agar dipertimbangkan oleh PIHAK lainnya untuk memberikan kemungkinan perpanjangan waktu pemenuhan kewajibannya. 3.
Jika batas waktu yang disebutkan pada Ayat 2 tersebut diatas dilampaui maka PIHAK lainnya berhak menolak pengajuan force majeure tersebut.
4.
PIHAK yang mengalami force majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai perjanjian ini setelah force majeure tersebut berakhir.
PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1.
Semua perselisihan yang timbul antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan perjanjian ini sedapat mungkin akan diselesaikan secara musyawarah.
2.
Bilamana cara yang disebut dalam ayat 1 pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK telah sepakat untuk menyerahkan perselisihan ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
3.
Segala biaya yang berhubungan dengan penyelesaian ini akan ditanggung bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam jumlah yang sama.
PASAL 13 LAIN-LAIN 1.
Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian atas dasar permufakatan bersama PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipIsahkan dari surat perjanjian ini.
2.
Perjanjian tambahan/addendum sebagaimana tercantum pada ayat 1 diatas harus segera diajukan dengan penjelasan dengan penjelasan sebab terjadinya perubahanperubahan dalam perjanjian ini paling lambat 15 (Lima Belas) hari sebelum perjanjian ini berakhir.
PASAL 14 PENUTUP 1.
Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) dimana rangkap pertama dan rangkap kedua bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama rangkap pertama dipegang oleh PIHAK KEDUA sedangkan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK PERTAMA.
2.
Lampiran dan dokumen-dokumen/surat-surat yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipsahkan dari perjanjian ini, sehingga perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya lampiran-lampiran, dokumen-dokumen dan surat-surat dimakud.
3.
Perjanjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak tanggal 30 Maret 2017
Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas. Ditandatangani : di Purbalingga, 30 Maret 2017 PIHAK KEDUA AQILAH TEKNIK
Giarno Teknisi AC
PIHAK PERTAMA RSU HARAPAN IBU PURBALINGGA
dr. Hayati Isti fadah Direktur
