PENERAPAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DI INDONESIA
Dosen Pengajar : Holimin, DRS. , MSi
Penyusun : Aseela Alifiah
NIM : 154180012
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PROGRAM STUDI HUBUNGAN MASYARAKAT
PENDAHULUAN
Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban .
Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan / kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat .
LATAR BELAKANG
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya.
Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi.
Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan/kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu permasalahan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.
RUMUSAN MASALAH
Apa yang disebut dengan Warga Negara?
Siapa saja yang berhak menjadi Warga Negara Indonesia?
Bagaimana hak dan kewajiban menurut UUD 1945?
Apa hak dan kewajiban kita sebagai Warga Negara Indonesia?
Bagaimana cara menerapkan hak dan kewajiban Warga Negara?
PENYELESAIAN
Pengertian Warga Negara
Pengertian Warga Negara menurut KBBI(2002) adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu.
A.S Hikam (2000)mendefenisikan Warga Negara (citizenship) adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri.
Menurut Koerniatmanto (2006) Warga Negara adalah sebagai angota Negara dan mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.Jadi warga Negaraadalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu Negara tertentu,atau dengan kata lain warganegara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Siapa yang Menjadi Warga Negara
Beberapa pengertian tentang warganegara juga diatur oleh UUD 1945, pasal 26 menyatakan : " warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara".
Pasal 1 UU No. 22/1958, dan UU Np. 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menekankan kepada peraturan yang menyatakan bahwa warga negara RI adalah orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara RI.
Warga negara dari suatu negara merupakan pendukung dan penanggung jawab kemajuan dan kemunduran suatu negara. Oleh karena itu, seseorang yang menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh UU yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara menentukan siapa yang menjadi warga negara, maka negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali sebagaimana diatur pasal 28 E ayat (1) UUD 1945.
Hak dan Kewajiban Menurut UUD 1945
Hak dan kewajiban negara adalah menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelangsungan kehidupan negara serta terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Hak dan kewajiban manusia sebagai warga negara tercantum dalam Undang-Udang dasar 1945 mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 34.
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Hak Warga Negara Indonesia
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 Ayat 2).
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dalam kehidupannya (Pasal 28A).
Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B Ayat 1).
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B Ayat 2).
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28C Ayat 1).
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 28C Ayat 2).
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D Ayat 1).
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D Ayat 2)
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D Ayat 3).
Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya (Pasal 28D Ayat 4).
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (Pasal 28E Ayat 2).
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E Ayat 3).
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F)
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G Ayat 1).
Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain (Pasal 28G Ayat 2).
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H Ayat 1).
Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H Ayat 2).
Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H Ayat 3).
Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun (Pasal 28H Ayat 4).
Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I Ayat 2).
Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 28J Ayat 1).
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara (Pasal 30 Ayat 1).
Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran (Pasal 31 Ayat 1).
Kewajiban Warga Negara Indonesia
Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 Ayat 1).
Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 28J Ayat 1).
Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28J Ayat 2).
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara (Pasal 30 Ayat 1).
Cara Menerapkan Hak dan Kewajiban Warga Negara
Pertama, sebagai warga negara yang aktif, senantiasa kita mesti tanggap terhadap isu-isu kontemporer, khususnya menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk soal pendidikan, hukum, masalah politik, sosial, kebudayaan, dan seterusnya. Isu difungsikan sebagai pemantik nalar dan kesadaran kritis warga sekaligus partisipasi aktif mengembangkan atmosfer keterbukaan dalam sistem demokrasi yang sudah dipelopori oleh the founding fathers bangsa ini.
Kedua, isu-isu terhangat tersebut kita potret dengan kecenderungan dan concern bidang kita masing-masing. Sehingga, ketajaman, kelugasan, dan kemandirian subjek dalam meneropong realitas sungguh-sungguh clara et distincta. Tujuan dari beragamnya perspektif memotret isu adalah kemandirian dan kekhasan dari setiap partisipan (warga) betul-betul hadir.Asumsinya, bahwa setiap subjek adalah unik. Keunikan dan keragaman perspektif dalam menatap realitas, memungkinkan subjek mengembangkan cakrawala serta horison dalam bersikap, berpandangan, dan bertindak.Alasannya cukup sederhana, semakin orang tajam dan lugas memotret persoalan semakin sederhana ia bersikap. Dan, semakin luas perspektif seseorang, semakin bijak ia menentukan sikap.
Ketiga, diharapkan dengan menimbang isu secara proporsional, senantiasa melahirkan solusi, termasuk juga pandangan-pandangan alternatif menyikapi persoalan, tentu dengan santun, bijak, dan bestari.
Hal ini bertujuan, supaya subjek berdisiplin terhadap dirinya-sendiri. Solusi dimengerti bukanlah kata akhir dalam meneropong isu, tetapi lebih dimaksudkan sebagai sikap sementara melihat kenyataan. Artinya, dengan solusi subjek terlatih untuk senantiasa mengaktifkan kesadaran dan mengkomunikasikan antara apa yang diketahui dengan apa yang dilakukan.Hak warga Negara Indonesia perlu didapatkan. Hak mendapatkan penghidupan yang layak dan fasilitas hidup yang memadai.
POKOK PERMASALAHAN
Apakah hak dan kewajiban sudah seimbang dan dilaksanakan dengan seadil-adilnya?
Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", namun masih banyak saja orang-orang yang pengangguran karena sedikitnya lapangan kerja yang tersedia, mungkin saja hal itu disebabkan karena kurangnya pendidikan yang layak. Sekali lagi hal itu merupakan pelanggaran dari hak warga negara Indonesia yang jelas tertulis di UUD 1945 Pasal 28C ayat 1 yaitu, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Program wajib belajar selama 9 tahun merupakan salah satu hak yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak usia produktif, tapi masih banyak saja anak-anak usia produktif yang malah mengemis di jalanan. Ini menunjukan kurang tegasnya pemerintah dalam menjalankan program wajib belajar selama 9 tahun itu sendiri.
Sudahkah kita saling menghormati dan menghargai satu sama lain?
Untuk saling menghormati dan menghargai serta menoleransi segala perbedaan yang ada. Sebagai warga Negara kita memiliki kewajiban untuk menghargai hak orang lain. Menghargai hak asasinya dan kita juga harus menghargai pendapat yang orang lain kemukakan. Karena setiap warga Negara berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, begitulah yang tertera di pasal 28E ayat 3. Dengan begitu, seharusanya kita saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Karena bila kita ingin dihargai maka kita juga harus menghargai orang lain karena setiap orang memiliki hak dan kewajiban seperti itu.
Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.
