BAB I PENDAHULUAN
a. Lata Latarr Bela Belaka kan ng
Kehidu Kehidupan pan dalam dalam masyara masyarakat kat yang sedikit banyak banyak berjalan berjalan dengan dengan tertib tertib dan teratur ini didukung didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanaya tatanan inilah kehidupan kehidupan menjadi menjadi tertib. tertib. Masyar Masyarakat akat dan keterti ketertiban bannya nya merupa merupakan kan dua hal yang yang berhub berhubung ungan an sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai sebagai dua sisi dari satu mata uang, susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimana pun kualitasnya. Ketertiban Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama bersama-sama oleh berbagai berbagai lembaga lembaga secara bersama-sama bersama-sama seperti seperti hukum hukum dan tradisi. tradisi.1 Oleh Oleh kare karena na huku hukum m dibu dibuat at oleh oleh peng pengua uasa, sa, kebe keberad radaan aan huku hukum m tidak tidak dapa dapatt dilepaskan dari pertimbangan-pertimbangan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Akan tetapi tetapi,, perti pertimb mban anga gan-p n-per ertim timba bang ngan an itu tidak tidak bole boleh h meny menyisi isihk hkan an esensi esensi huku hukum. m. Perti Pertimb mban anga gan-p n-pert ertimb imbang angan an itu meru merupa paka kan n sisi sisi ekste eksterna rnall huku hukum m yang yang mema memang ng mendukung keberadaan hukum, namun bukan merupakan sesuatu yang instrinsik dalam hukum. Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai. Oleh karena itu , tidak tidak dapat dapat disangk disangkal al kalau kalau meruju merujuk k kepada kepada sesuatu sesuatu yang yang ideal ideal sehingg sehinggaa dirasak dirasakan an abstrak abstrak dan tidak tidak operasio operasional. nal. Didalam Didalam hukum hukum adminis administras trasii dikenal dikenal adanaya adanaya Freis Ermessen atau Discretion Discretion Power Power yitu suatu tindakan yang dilakukan tanpa landasan tertulis tetapi karena tujuannya untuk nilai yang lebih tinggi harus dilakukan, bahkan
1
Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm 13. Prof.Dr.Satjipto Prof.Dr.Satjipto Rahardjo , Ilmu Hukum
1
meskipu meskipun n tindaka tindakan n itu merugi merugikan kan kepent kepentinga ingan n beberap beberapaa orang orang guna guna menyela menyelamat matkan kan banyak orang. orang.2 Karena manusia merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan, hukum harus harus ditun ditunju jukk kkan an untu untuk k kesej kesejaht ahter eraan aan dan dan sento sentosa sa (well-being ) masy masyara araka katt secara secara keseluruhan. Nalar mempunyai kekuatan untuk menggerakkan kehendak. Oleh karena itu, apabila kehendak penguasa ingin dituangkan ke dalam hukum harus didasarkan pada nalar yang mengarah pada pencapaian tujuan itu. 3 Peratur Peraturan an perunda perundangng-und undang angan an merupa merupakan kan bagian bagian atau subsiste subsistem m dari dari sistem sistem hukum. Oleh karena itu, membahas mengenai politik peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas mengenai politik hukum. Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan peraturan perundang-u perundang-undang ndangan an merupakan merupakan bagian dari suatu produk produk politik karena peraturan peraturan perundang-u perundang-undanga ndangan n pada dasarnya dasarnya merupakan merupakan rancangan rancangan atau hasil desain lembaga politik ( politic body). body).4 Sedangkan pemahaman atau definisi dari politik hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai arah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah.5 M. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum hukum meliputi: meliputi: 1. pemb pemban angu guna nan n huku hukum m yang yang berin berintik tikan an pemb pembua uata tan n dan dan pemb pembaha aharu ruan an terhad terhadap ap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. 2. pelaksanaan pelaksanaan ketentuan ketentuan hukum yang telah telah ada termasuk termasuk penegasan penegasan fungsi fungsi lembaga lembaga dan pembinaan para penegak hukum. hukum .6
2
Pengantar Ilmu Hukum Hukum, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 98 Prof.Dr. Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Prof.Dr. Peter Mahmud Marzuki , Ibid , kutipan dari Summa Theologica terjemahan J.G Dawson. 4 Kekuatan Mengikat Mengikat Putusan Putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi Konstitusi Terhadap Terhadap Undang-U Undang-Undang, ndang, HM. Laica Marzuki, Kekuatan Jurnal Legislasi Vol. 3 Nomor 1, Maret 2006, hal. 2 5 Hukum di Indonesia, cet. II Jakarta: LP3ES, M. Mahfud MD, Politik Hukum LP3ES, 2001, 2001, hal. 9. 6 M. Mahfud MD , Ibid 3
2
Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara – cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.7 Politik peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari politik hukum, dengan demikian dapat dikatakan bahwa mempelajari atau memahami politik hukum pada dasarnya sama dengan memahami atau mempelajari politik perundang-undangan demikian pula sebaliknya, karena pemahaman dari politik hukum termasuk pula di dalamnya mencakup proses pembentukan dan pelaksanaan/penerapan hukum (salah satunya peraturan perundang-undangan) yang dapat menunjukkan sifat ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.8 Bagir Manan mengartikan istilah politik perundang-undangan secara sederhana yaitu sebagai kebijaksanaan mengenai penentuan isi atau obyek pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri diartikan sebagai tindakan melahirkan suatu peraturan perundang-undangan. Abdul Wahid Masru mengartikan politik peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan (beleids/policy) yang diterjemahkan sebagai tindakan pemerintahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan sejak tahap perencanaannya sampai dengan penegakannya (implementasinya). 9 Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik perundang-undangan merupakan arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai pengaturan (substansi) hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
7
http://bangaliebrt.blogspot.com/2010/02/politik-hukum-di-indonesia.htmldiakses tanggal 2 Januari 2012 8 Bagir Manan, Politik Perundang-undangan, Makalah, Jakarta, Mei 1994, hal. 1. 9 Abdul Wahid Masru, Politik Hukum dan Perundang-undangan, Makalah, Jakarta, 2004.
3
Selanjutnya, dimana dapat kita melihat gambaran mengenai politik perundangundangan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Untuk melihat perkembangan politik perundang-undangan yang berlaku pada masa tertentu secara substansial dan sederhana sebenarnya dapat dilihat dari: 1.
produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk pada masa itu yang secara mudah dan spesifik lagi biasanya tergambar pada konsiderans menimbang dan penjelasan umum (bila ada) dari suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk.
2.
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah/negara pada saat itu yang merupakan garis pokok arah pembentukan hukum, seperti GBHN pada masa pemerintahan orde baru atau Prolegnas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berlaku pada saat ini.10
Tidak adanya lagi GBHN pasca amandemen UUD 1945, boleh dikatakan sebagai suatu masalah besar dalam penuangan pembangunan hukum nasional secara terarah, perpadu dalam suatu undang-undang. Apabila dalam menyusun suatu sistem hukum tidak terarah dan tidak terpadu sesuai dengan UUD baru ada kemungkinan hukum akan tumbuh liar. Sejauh mana kemungkinan itu bisa terjadi, tampaknya telah mulai tampak setidaknya pada saat ini pembangunan hokum kembali mengarah pada pencarian konsep baru paradigma pembangunan hukum. Artinya pembangunan hukum di era reformasi masih menjadi debatable, dimana ada ketidak puasan untuk tidak mengatakan menyalahkan konsep pembangunan hukum yang diterapkan selama Orde Baru dan disisi lain Indonesia belum pula menemukan paradigma pembangunan hukum yang ideal dan cocok.
10
Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Jurnal dan Artikel Politik perundang-undangan, diakses di www.kemenkumham.go.id . tanggal 2 Januari 2012.
4
Sekalipun UUD 1945 sudah diamandemen, tetapi pembangunan hukum belum dapat dikatakan terarah dan terpadu sebagaimana pada masa Orde Baru. Atas kenyataan ini, maka sebenarnya pembangunan hukum di Indonesia sedang dihadapan pada keadaan tidak menentu, kecuali adanya keinginan untuk
mengembangkan suatu konsep
pembangunan hukum yang lebih demokratis dan kearah masyarakat sipil (civil society) yang lebih sejahtera. Inilah kesulitan baru yang bakal dihadapi Indonesia dalam pembentukkan hukum dan pada tataran demikian, sekaligus akan kesulitan dalam mengembangkan teori legislative yang akan dikembangkan. Pada zaman zaman Orde Lama dalam bentuknya yang primitiv mulai dituangkan secara garis besarnya dalam “Pembangunan Semesta Berencana”, namun isinya sangat kental dengan nuasa politik ketimbang nuansa hukumnya.
b.
Rumusan Masalah
1.
Mengapa sebagian perundang-undangan di indonesia ada yang kehilangan arah, tidak sesuai dengan tujuan hukum ?
2.
Bagaimana
perundang-undangan di indonesia dapat berjalan
dengan terarah
sesuai dengan tujuan hukum ?
5
BAB II PEMBAHASAN
a.
Per Undang-Undangan Di Indonesia Yang Kehilangan Arah Dan Tidak
Sesuai Dengan Tujuan Hukum.
Peraturan perundang-undangan (legislation) merupakan bagian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara. Ia tidak muncul tiba-tiba. Namun, ia dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Keanekaragamaan tujuan dan alasan dibuatnya peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik hukum (legal policy). Keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan “jembatan” antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Dan ini harus ada konsistensi dan korelasi antara apa yang ditetapkan sebagai politik hukum dengan yang ingin dicapai sebagai tujuan. Sejak Indonesia berdiri sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat, politik hukum tidak diorientasikan pada upaya yang serius dan mendalam untuk menggali kaidah-kaidah sebagai sumber-sumber hukum yang de facto hidup dalam setiap komunitas rakyat Indonesia. Akibatnya, substansi sistem hukum nasional lepas dari spirit nasional keindonesiaannya dan tidak jarang menimbulkan konflik dengan kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Di sisi lain, perkembangan politik hukum di Indonesia dewasa ini tampaknya telah kehilangan landasan idealnya, konsep dasarnya, dan landasan politis operasionalnya. Politik hukum yang dikembangkan, yang salah satunya tercermin dalam program legislasi
6
nasional, lebih banyak didominasi oleh kepentingan-kepentingan politis bersifat pragmatis. Suatu sistem hukum nasional yang tidak memiliki landasan pijak yang kokoh dan tidak memiliki karakter kepribadian serta spirit yang kuat, akan mudah terombangambing dalam derasnya arus globalisasi. Dan juga akan mudah diintervensi serta dipengaruhi oleh sistem hukum dari luar yang memiliki karakter kepribadiannya sendiri dengan kepentingannya sendiri. Politik hukum yang berkembang saat ini merupakan suatu politik hukum yang bersifat reaktif, tanpa adanya grand design yang jelas dan terarah. Akibatnya, sistem hukum nasional yang dihasilkan bersifat reaktif, tambal sulam, bersifat rakitan dan bongkar pasang. Tak heran, jika kita melihat begitu banyak peraturan perundangundangan kemudian dicabut, lalu diganti dengan peraturan baru. Setiap rezim melahirkan begitu banyak undang-undang baru sambil mencabut undang-undang yang dibuat oleh rezim sebelumnya. Salah satu contohnya adalah peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi. Setelah
itu,
terjadi
perkembangan
politik
hukum
yang
berlandaskan
kecenderungan membuat peraturan perundang-undangan sebanyak-banyaknya, seolah banyaknya undang-undang tersebut dapat menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibatnya, terjadilah flood of norms atau pula law explosion. Politik hukum nasional adalah kebijaksanaan pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan suatu kesatuan sistem hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945., yakni suatu sistem yang berisi perangkat hukum, kaidah dan asas hukum, aparat, sarana dan prasarana hukum yang mampu memberiakn perlindungan, mendorong dan menjamin
7
terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang demokratis dan mandiri, serta terlaksananya negara berdasarkan asas hukum dan berkonstitusi. Demikian pula makna dan isi politik perundang-undangan yang akan ditempuh yaitu terciptanya suatu sistem perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mencerminkan secara keseluruhan isi dan tujuan politik hukum nasional tersebut di atas. Pembangunan hukum nasional meliputi juga pembangunan aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum. Sedangkan pembangunan asas dan kaidah hukum disebut pembangunan materi hukum, meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, Peraturan Perundang-undangan termasuk hukum tertulis. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, kita mengalami hubungan hukum dengan politik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan susunan negara RI yang berkedaulatan rakyat . Dan penjelasan umum UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan negara dengan gamblang menentukan antara lain bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat) serta pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi yang tidak bersifat absolutisme. Pada masa Orde Lama, prinsip-prinsip tersebut diselewengkan. Kedaulatan tidak berada di tangan rakyat, tetapi berpindah ke tangan “Pemimpin Besar Revolusi”. Hukum disubordinasikan pada politik pemerintah berdasar atas sistem konstitusi dalam praktik menjadi pemerintahan berdasar Penetapan Presiden (Penpres) dan Peraturan Presiden (Perpres). Hubungan hukum dan politik pada Orde Lama berjalan tidak seimbang. Hukum kehilangan wibawanya dan melorot peranannya menjadi pelayan kepentingan politik, karena waktu itu politik dinobatkan menjadi panglima. Orde Baru yang bangkit pada awal
8
1966 melakukan koreksi terhadap berbagai penyelewengan yang terjadi pada masa Orde Lama dan bertekad mengembalikan tatanan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Konfigurasi politik yang berkembang di negara Indonesia dibangun secara tidak demokratis sehingga hukum kita menjadi hukum yang konservatif dan terpuruk karena selalu dijadikan sub ordinat dari politik. M. Mahfud MD mengemukakan ciri atau karakteristik yang melekat pada hukum konservatif antara lain:
1. Proses pembuatannya sentralistik (tidak partisipatif) karena didominasi oleh lembaga-lembaga negara yang dibentuk secara tidak demokrastis pula oleh negara. Di sini peran lembaga peradilan dan kekuatan-kekuatan masyarakat sangat sumir. 2.
Isinya bersifat positivist-instrumentalistik (tidak aspiratif) dalam arti lebih mencerminkan kehendak penguasa karena sejak semula hukum telah dijadikan alat (instrumen) pembenar yang akan maupun (terlanjur) dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang dominan.
3. Lingkup isinya bersifat open responsive (tidak responsif) sehingga mudah ditafsir secara sepihak dan dipaksakan penerimanya oleh pemegang kekuasaan negara. 4. Pelaksanaannya lebih mengutamakan program dan kebijakan sektoral jangka pendek dari pada menegakkan aturan-aturan hukum yang resmi berlaku.
5.
Penegakannya lebih mengutamakan perlindungan korp sehingga tidak jarang pembelokan kasus hukum oleh aparat dengan mengaburkan kasus pelanggaran
9
menjadi kasus prosedur atau menampilkan kambang hitam sebagai pelaku yang harus dihukum. 11
Sejalan dengan M. Mahfud MD, mengenai ciri tersebut, Satya Arinanto memberikan pendapatnya bahwa produk hukum yang konservatif mempunyai makna:
a. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, keinginan pemerintah, dan bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Ia lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya, peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. b. Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutantuntutan kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat .12
Hukum dan politik sebagai subsistem kemasyarakatan bersifat terbuka. Karena itu, keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi ole subsistem lainnya maupun oleh sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Walaupun hukum dan politik mempunyai fungsi dan dasar pembenaran yang berbeda, keduanya tidak saling bertentangan. Masing11
M. Mahfud MD, Langkah Politik dan Bingkai Paradikmatik Dalam Penegakan Hukum Kita, Makalah, Bahan Kumpulan Perkuliahan Pasca Sarjana FH UI, 2004, hal 3-5. 12 Satya Arinanto, Kumpulan Materi Pendukung (Transparansi) Politik Hukum dan Politik Perundangundangan (Dihimpun dari Berbagai Sumber) , Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Perancangan Perundang-undangan Bagi Legislative Drafter Sekretariat Jenderal DPR RI, tanggal 14 April 2003, hal. 8. (Diakses dari Jurnal dan Artikel Ditjen Peraturan Per UU an Kemenkumham)
10
masing memberikan kontribusi sesuai dengan fungsinya untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Dalam masyarakat yang terbuka dan relatif stabil, keseimbangan antara sistem hukum dan politik selalu dijaga, di samping sistem-sitem lainnya yang ada dalam suatu masyarakat. Hukum memberikan dasar legalitas bagi kekuasaan politik dan kekuasaan politik membuat hukum menjadi efektif. Dengan kata lain, hukum adalah kekuasaan yang diam dan politik adalah hukum yang in action dan kehadirannya dirasakan lebih nyata serta berpengaruh dalam kehidupan kemasyarakatan. Pencapaian sasaran-sasaran kuantitatif yang terukur dengan angka-angka statistik menjadi ukuran keberhasilan. Artinya, dasar pembenaran teologis dari politik yang mengedepan tidak diimbangi oleh pembenaran dari sistem hukum yang menekankan pada prinsip-prinsip yang seharusnya ditegakkan berdasarkan konstitusi dan hukum. Tujuan politik hukum nasional adalah membangun suatu sistem hukum nasional yang memungkinkan terwujudnya tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.
b. Per Undang-Undangan Yang Terarah Sesuai Dengan Tujuan Hukum.
Peraturan perundang-undangan merupakan subsistem dari asas dan kaidah hukum . Oleh karena itu politik per undang-undangan tidak dapat dipisahkan dari politik mengenai asas dan kaidah hukum. Politik mengenai asas dan kaidah hukum itu sendiri merupakan sebagian dari politik yang berkaitan dengan isi (substansi) hukum. Sedangkan politik hukum, selain mengenai isi (asas dan kaidah hukum) juga menyangkut politik yang berkaitan dengan tata cara pembentukan hukum, politik penegakan hukum, politik
11
yang berkaitan dengan sumber daya, sarana dan prasarana hukum. Berdasarkan pemahaman ini, ada dua hal yakni : 1. Pemahaman mengenai politik hukum itu sendiri. Memperhatikan unsur-unsur yang terkandung dalam politik hukum, maka politik hukum tidak lain dari kebijaksanaan yang akan dan sedang ditempuh mengenai penentukan isi hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, beserta segala unsur yang akan menopang pembentukan dan penegakan hukum tersebut. 2. Pemahaman mengenai politik perundang-undangan. Politik perundang-undangan terutama terkait dengan cara-cara penentuan asas dan kaidah
perundang-undangan
beserta
bentuk-bentuk
peraturan
perundang-
undangan. 13 Tiada negara tanpa politik hukum. Perbedaannya hanya mengenai tatacara pengelolaannya. Ada negara yang menyusun politik hukumnya secara berencana dan sistematis. Politik hukum semacam ini biasanya dijalankan oleh negara-negara dengan sistem perencanaan ( planning states) yang berkehendak menyusun kembali secara menyeluruh tatanan hukum baik karena alasan ideologis atau perubahan sistem politik seperti dari negara jajahan menjadi negara merdeka. Bagi negara-negara yang telah memiliki sistem hukum yang mapan, dimana asas dan kaidah hukum pokok telah tersusun, telah terdapat suatu tradisi pembentukan dan hukum pokok telah tersusun, telah terdapat sutu tradisi pembentukan dan penegakan hukum yang ”mapan”, politik hukum dijalankan secara lebih sederhana yaitu lebih dikaitkan pada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat khusus daripada suatu perubahan hukum pokoknya. Politik hukum negara-negara ini dapat dilakukan melalui program13
http://bangaliebrt.blogspot.com/2010/02/politik-hukum-di-indonesia.html Diakses tanggal 2 januari 2012
12
program tahunan yang mengikuti perubahan kebijaksanaan politik, ekonomi, sosial budaya yang terjadi dari waktu ke waktu. Sejalan dengan tujuan pembangunan sistem hukum nasional, maka setidaktidaknya terdapat tigasegi pokok sebagai arahan politik per undang-undangan adalah : 1. Hukum perundang-undangan harus berisi dan sekaligus sebagai instumen untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Hukum perundang-undangan harus berisi dan sekaligus sebagai Instrumen mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri. 3. Hukum perundang-undangan harus berisi dan sekaligus sebagai instrumen penyelengaraan negara berdasarkan atas hukum dan konstitusi, yang bukan saja mengandung berbagai bentuk pembaasan kekuasaan, tetapi juga mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kebenaran. 14
Berdasarkan naskah Pusat Studi Hukum & Kebijaksanaan Indonesia, bahwa : Arah Pembangunan Hukum Nasional adalah : a. Pilihan Paradigma, yakni perlu pilihan tentang paradigma bagi pembangunan hukum yang lebih jelas yang mengarah pada proses penguatan hak-hak masyarakat sipil an upaya untuk mendukung/ memperkuat proses demokrasi. Hal ini menjadi lebih mungkin untuk dilakukan mengingat kondisi bangsa ini yang sedang berada dalam masa transisi menuju demokrasi. b. Pembangunan sistem, yakni pembenahan sistem hukum mutlak diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan dan sesuai dengan dinamika perubahan
14
http://bangaliebrt.blogspot.com/2010/02/politik-hukum-di-indonesia.html Diakses tanggal 2 januari 2012
13
sosial politik masyarakat Indonesia yang semakin cepat. Hukum sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial dan sarana rekayasa sosial dapat berjalan secara beriringan. Sistem hukum tersebut mengacu pada tujuan untuk menciptakan profesionalitas aparat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga penegak hukum, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang asasi.15
Peraturan perundang-undangan adalah semua hukum dalam arti luas yang dibentuk dengan cara tertentu, oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Dalam artinya yang luas itu sebenarnya hukum dapat diartikan juga sebagai putusan hakim, terutama yang sudah berkekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi. Hukum per undang- undangan yang menekankan pada bentuk tertulis ini semula terkait erat dengan sistem hukum Eropa Kontinental yang menganut legisme dengan civil law. Namun sekarang ini, terutama dalam kaiatannya dengan pengujian yudisial, adanya peraturan perundang-undangan dengan susunan hirarkisnya tak hanya terkait dengan civil law di Eropa Kontinental tetapi juga berlaku di negara- negara Anglo Saxon meskipun pada umumnya kawasan ini dikenal sebagai penganut common law. Perbedaan
antara
Eropa
Kontinental
(common law) dewasa ini lebih tertuju
(civil
law)
dan
Anglo
Saxon
pada tumpuan strategi pembangunan
hukumnya, yang satu menekankan para peran lembaga legislatif dan ekesekutif untuk membuat hukum-hukum tertulis, sedangkan yang satunya lebih menekankan pada peran lembaga yudisial untuk membuat hukum melalui vonis-vonisnya yang kreatif dengan
15
Naskah Pusat Studi Hukum & Kebijaksanaan Indonesia yang ditampilkan di Parlemen tanggal 25 Nop. 2004 Diakses di http://bangaliebrt.blogspot.com/2010/02/politik-hukum-di-indonesia.html
14
menggali nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Dengan demikian jika kita memetakan berdasar sejarah dan kawasan maka ada dua tradisi dan sistem yang melahirkan konsepsi negara hukum yaitu:
1. Tradisi Eropa Kontinental dengan civil law yang menekankan pada hukum tertulis agar terdapat kepastian hukum. Negara hukumnya disebut Rechtsstaat . 2. Tradisi Anglo Saxon dengan common law yang menekankan pada yurisprudensi guna mencapai penegakan rasa keadilan. Negara hukumnya disebut the Rule of Law. Hukum dalam arti luas mencakup semua peraturan yang dibuat oleh lembagalembaga tertentu sesuai dengan tingkat dan lingkup kewenangannya yang biasanya disebut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan perundangundangan adalah berbagai jenis peraturan tertulis yang dibentuk oleh berbagai lembaga sesuai tingkat dan lingkupnya masing-masing. Semua peraturan
yang
mengikat
itu
disusun
secara
hirarkis
untuk
menetukan derajatnya masing-masing dengan konsekuensi jika ada dua peraturan yang bertentangan maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi. Studi hukum hampir selalu mengaitkan masalah susunan hirakis ini dengan teori penjenjangan yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Nawiasky. Jika suatu peraturan dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka untuk memastikan keabsahannya bisa dilakukan melalui pengujian oleh lembaga yudikatif. Di Jepang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, di Amerika Serikat dilakukan oleh Mahkamah Agung sedangkan di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, tergantung tingkat peraturan perundang-undangan yang diuji. Pengujian ini biasanya disebut judicial
review. Istilah
pengujian
itu
sendiri
15
menacakup uji materil dan uji formal. Uji isinya yang yang
lebih
materil
dilakukan berkenaan dengan
dianggap bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan
tinggi sedangkan uji formal dilakukan berkenaan dengan prosedurnya
yang dianggap melanggar atau salah. Judicial
review
untuk
menjamin
konsistensi
peraturan
perundang-
undangan dengan konstitusi ini penting lebih-lebih jika diingat bahwa arti konstitusi itu secara luas mencakup semua peraturan tentang organisasi penyelenggaraan negara yang berupa: 1.
Tertulis
: -
2.
Tak tertulis
dalam dokumen khusus (UUD). dalam dokumen tesebar (peraturan per UU lain).
: Konvensi, Hukum Adat, dan Adat Kebiasaan.16
Dokumen-dokumen tersebar itu harus jelas konsistensi isinya dengan yang lain terutama dengan Undang-undang Dasar. Prolegnas
merupakan
instrumen
perencanaan
program
pembentukan
undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis sesuai dengan program
pembangunan
nasional
dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang
memuat skala prioritas Program Legislasi
Nasional Jangka Menengah 5
Tahun dan
Program Legislasi Nasional Tahunan (Prolegnas RUU Prioritas Tahun Anggaran 2010). Dengan adanya Program Legislasi Nasional, diharapkan pembentukan undang-undang baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, maupun Dewan Perwakilan Daerah dapat dilaksanakan secara terencana, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh. Sebagai sasaran 16
politik
instrumen
mekanisme
perencanaan
hukum yang menggambarkan
hukum secara mendasar, Prolegnas
dari aspek isi atau materi
www.mahfudmd.com/index.php?page=web.MakalahVisit&id=4 di akses tanggal 2 januari 2012
16
hukum (legal substance) memuat daftar Rancangan Undang-Undang yang dibentuk selaras dengan tujuan pembangunan hukum nasional yang tidak dapat dilepaskan dari rumusan pencapaian tujuan negara sebagaimana dimuat dalam
Pembukaan
Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia
dan
seluruh
tumpah
darah
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
Indonesia
dan
kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi keadilan sosial. Dalam tataran konkrit,sasaran politik hukum nasional pada
untuk
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN)
dan
harus mengacu
sebagai arah dan
prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945. Prolegnas mempunyai visi
dan misi sebagai berikut : 1. Visi Prolegnas Penyusunan Prolegnas Tahun 2010-2014 didasarkan pada visi: mewujudkan negara hukum yang demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang aspiratif, berintikan
keadilan dan
kebenaran untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Misi Prolegnas Untuk mencapai
visi
sebagaimana dirumuskan di
atas,
maka Prolegnas disusun
berdasarkan misi sebagai berikut:
17
a.
mewujudkan materi hukum yang
sesuai
dengan perkembangan dan kebutuhan
hukum masyarakat untuk tercapainya kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. b.
mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan
perundang-
undangan demi tegaknya supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. c.
mewujudkan lembaga hukum yang mandiri,
kredibel, adil, imparsial dan
terintegrasi dalam satu sistem hukum. d.
mewujudkan aparatur hukum yang taat hukum, profesional, bertanggung jawab, aspiratif dan demokratis.
18
BAB III PENUTUP
Kesimpulan
Pembangunan hukum di era reformasi tampaknya masih menjadi debatable, ada ketidak puasan untuk tidak mengatakan menyalahkan konsep pembangunan hukum yang diterapkan selama Orde Baru digugat dan disisi lain belum pula menemukan paradigma pembangunan hukum yang ideal dan cocok. Sekalipun UUD 1945 sudah diamandemen, tetapi pembangunan hukum belum dapat dikatakan terarah dan terpadu sebagaimana pada masa Orde Baru. Atas kenyataan ini, maka sebenarnya pembangunan hukum sekaligus pembentukan hukum di Indonesia pada era reformasi ini tengah dihadapan pada keadaan yang tidak “menentu”, kecuali adanya keinginan untuk mengembangkan suatu konsep pembangunan hukum yang lebih demokratis dan kearah masyarakat sipil (civil society) yang lebih sejahtera. Sementara itu persoalan-persoalan penegakkan hukum terus terjadi dalam kancah paham hukum yang berbeda dan akibatnya setiap kali terjadi proses penegakkan hukum tidak luput dari perdebatan atau diperbedebatkan. Kondisi ini tentu akan semakin memperparah upaya penegakkan hukum di Indonesia dan memerlukan upaya penuntasannya yang segera. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, berkualitas, dan sejalan dengan sosio-kultur masyarakat hanya dapat diwujudkan bila dilakukan secara terancana, sistematis, dan terpadu.
19
DAFTAR PUSTAKA
Prof.Dr.Satjipto Rahardjo , Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,hlm 13. Prof.Dr. Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,Kencana,Jakarta,2009,hlm 98 HM. Laica Marzuki, Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang, Jurnal Legislasi Vol. 3 Nomor 1, Maret 2006, hal. 2 M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, cet. II Jakarta: LP3ES, 2001, hal. 9. Bagir Manan, Politik Perundang-undangan, Makalah, Jakarta, Mei 1994, hal. 1. Abdul Wahid Masru, Politik Hukum dan Perundang-undangan, Makalah, Jakarta, 2004. M. Mahfud MD, Langkah Politik dan Bingkai Paradikmatik Dalam Penegakan Hukum Kita, Makalah, Bahan Kumpulan Perkuliahan Pasca Sarjana FH UI, 2004, hal 3-5. Satya Arinanto, Kumpulan Materi Pendukung (Transparansi) Politik Hukum dan Politik Perundang-undangan (Dihimpun dari Berbagai Sumber), Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Perancangan Perundang-undangan Bagi Legislative Drafter Sekretariat Jenderal DPR RI, tanggal 14 April 2003, hal. 8. (Diakses dari Jurnal dan Artikel Ditjen Peraturan Per UU an Kemenkumham www.mahfudmd.com/index.php?page=web.MakalahVisit&id=4 di akses tanggal 2 januari 2012 Naskah Pusat Studi Hukum & Kebijaksanaan Indonesia yang ditampilkan di Parlemen tanggal 25 Nop. 2004 Diakses di http://bangaliebrt.blogspot.com/2010/02/politik-hukumdi-indonesia.html http://bangaliebrt.blogspot.com/2010/02/politik-hukum-di-indonesia.html Diakses tanggal 2 januari 2012
Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Jurnal dan Artikel Politik perundang-undangan, diakses di www.kemenkumham.go.id . tanggal 2 Januari 2012
20
