PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
PUTUSAN SELA Nomor Register Perkara: PPK-01/ KPK/ JKT/07/ 2013
Perkara TINDAK PIDANA KORUPSI
Terdakwa : LUKAS KURNIAWAN bin KURNIAWAN
JAKARTA PUSAT, 10 Juni 2013 PUTUSAN SELA Nomor Register Perkara: PPK-01/ KPK/ JKT/07/ 2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengadili dan memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dalam acara biasa menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dalam perkara: TERDAKWA : Nama lengkap
: Lukas Kurniawan bin Kurniawan
Tempat lahir
: Bogor
Umur/Tanggal Lahir
: 44 Tahun/02 Januari 1969
Jenis kelamin
: Laki-laki
Kebangsaan
: Indonesia
Tempat Tinggal
: Jl. Gunung Botak No.10 Semarang
Agama
: Katolik
Pekerjaan
: Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan
: Strata 1 Manajemen
Terdakwa ditahan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum baik dari Tim Advokasi “LAW FIRM 251 & PARTNERS” maupun Penasehat Hukum Masing-masing terdiri dari
tim advokasi: Andha Fharaza, S.H. dan Ahmad Fatihudin, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 251/ SK/ L-251/ V/ 2013 tertanggal 5 Mei 2013 yang kesemuanya berkantor di Jl. Abdulkadir No. 251 Raja Basa, Semarang. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut setelah membaca berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara ini, setelah membaca penetapan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. ?? tertanggal ?? tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, setelah membaca penetapan ketua majelis hakim Nomor ?? tertanggal ?? tentang penetapan hari sidang. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum Nomor Register Perkara: PPK-01/ KPK/ JKT/07/ 2013 tertanggal 10 Juni 2013, setelah mendengar pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari tim advokasi “LAW FIRM 251 & PARTNERS” terdakwa atas Surat Dakwaan penuntut umum tertanggal 17 Juni 2013, setelah mendengar pula tanggapan dari penuntut umum atas keberatan atau eksepsi tim penasehat hukum terdakwa tertanggal 17 Juni 2013. Menimbang: Bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum dengan Nomor Register perkara Nomor : PPK-01/ KPK/ JKT/07/ 2013 pada tanggal 10 Juni 2013 terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :
KESATU
:
PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 KUHP.
SUBSIDAIR Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 KUHP.
KEDUA: Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menimbang: Atas dakwaan penuntut umum tersebut tim penasehat hukum dan tim advokasi “LAW FIRM 251 & PARTNERS” Penasehat Hukum terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya ada enam hal yaitu:
A. Keberatan Kewenangan Mengadili (Exception Of Incompetency) Bahwa bukan untuk pertama kalinya persidangan perkara korupsi di Republik Indonesia ini digelar dan dilaksanakan namun sampai dengan saat ini masih terdapat miss understanding terhadap kewenagan mengadili pada setiap kasus atau perkara-perkara tindak pindana korupsi. Bahwa perkara dugaan korupsi yang didakwakan oleh Penuntut umum kepada terdakwa Lukas Kurniawan bin Kurniawan
merupakan
perbuatan
hukum
yang
dilakukan
pada
daerah
kewenangan Pengadilan Negeri Semarang. Ditegaskan dalam Pasal 3 UndangUndang No. 49 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa “Pengadilan
Tindak
Pidana
Korupsi
berkedudukan
di
setiap
ibukota
kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan” sehingga tidaklah tepat apabila menjadi kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta Pusat jika mengadili perkara dugaan tindak pidana korupsi atas proses ruislag SMAN 99 Semarang yang berada di Jatingaleh, Semarang.
B. Dakwaan Salah Sasaran (Eror In Persona)
Terdapat error in persona dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dasar hukum bagi Penuntut Umum melakukan dakwaan adalah Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001. Bahwa dalam undangundang
tersebut
dibedakan
tentang
siapa
pihak-pihak
yang
dapat
dikategorikan sebagai pelaku dalam tindak pidana korupsi. Dalam hal ini Penuntut Umum tidak menyebutkan alasan yang jelas mengapa diri sang Lukas Kurniawan
dijadikan TERDAKWA dalam perkara ini. Apabila merujuk
pada identitas terdakwa Lukas Kurniawan bin Kurniawan yang disebutkan oleh penuntut umum maka kedudukan terdakwa hanya sebagai salah satu Direksi pada PT. PLN(Persero) distribusi Jawa Tengah dan D.I.Y adalah suatu kekeliruan karena hanya menetapkan diri terdakwa seorang diri sebagai Terdakwa.
C. D. Selain itu diri terdakwa sebagai organ perusahaan yang mengelola perusahaan yang oleh perusahaan ditunjuk untuk melaksanakan urusan perusahaan berdasarkan apa yang telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang disepakati oleh para direksi atas nama perusahaan sehingga tidak tepat bila
tanggung jawab tetap berada
pada diri pribadi terdakwa.
E.
Maka khususnya menyangkut keberatan dengan alasan-alasan yang telah terurai di atas. Untuk itu dimohon dengan hormat, sudi kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan memberikan putusan sela sebagai berikut : 1. Menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta
Pusat tidak berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi yang didakwakan pada diri terdakwa;
2. Menyatakan bahwa surat Dakwaan Penuntut umum adalah kurang lengkap, kurang jelas, oleh karenanya tidak dapat diterima; 3. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon keadilan yang
seadil-adilnya (ex a quo et bono). atau menyatakan surat dakwaan jaksa No. Reg. perkara: PN.BGR-01/JABAR/06/2010 tertanggal 27 September 2010, batal demi hukum dan tidak dapat diterima. atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang: Bahwa terhadap keberatan atau eksepsi penasehat hukum terdakwa tersebut jaksa penuntut telah pula mengajukan tanggapan atas keberatan atau eksepsi tim penasehat hukum yang diucapkan di persidangan pada hari Senin tanggal 20 September 2010 Yang pada pokoknya berkesimpulan memohon kepada majelis hakim pengadilan Negeri Bogor agar menolak keberatan atau eksepsi tim penasehat hukum tersebut dengan memberi putusan sela sebagai berikut: 1. Menyatakan Nota Keberatan (Eksepsi) penasehat hukum terdakwa tidak dapat diterima; 2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PN.BGR-01/JABAR/06/2010 tanggal 20 September 2010 yang telah dibacakan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 20 September 2010 dalam perkara terdakwa Verdy Pangaribuan bin John Pangaribuan telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP;
3. Menyatakan menerima surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PN.BGR-01/JABAR/06/2010 tanggal 20 September 2010 yang telah dibacakan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 September 2010 dalam perkara terdakwa Verdy Pangaribuan bin John Pangaribuan; 4. Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Verdy Panagribuan bin John Pangaribuan; 5. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
Menimbang: Bahwa terhadap keberatan atau eksepsi penasehat hukum terdakwa tersebut jaksa penuntut umum telah pula mengajukan pendapat atau tanggapan yang dibacakan di persidangan pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2010 yang pada pokoknya ada enam hal yaitu :
A.Surat Dakwaan Tidak Cermat Dan Tidak Jelas Tim Penasehat Hukum Terdakwa Mengutip pasal di dalam dakwaan yaitu : Kesatu : Primair : Pasal 98 ayat 3 jo. Pasal 116 ayat 1 jo. Pasal 117 jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Subsidair : Pasal 98 ayat 2 jo. Pasal 116 ayat 1 jo. Pasal 117 jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lebih Subsidair : Pasal 98 ayat 1 jo. Pasal 116 ayat 1 jo. Pasal 117 jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua : Primair : Pasal 99 ayat 3 jo. Pasal 116 ayat 1 jo. Pasal 117 jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Subsidair : Pasal 99 ayat 2 jo. Pasal 116 ayat 1 jo. Pasal 117 jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lebih Subsidair : Pasal 99 ayat 1 jo. Pasal 116 ayat 1 jo. Pasal 117 jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketiga : Primair : Pasal 103 jo. Pasal 116 ayat 1 jo. Pasal 117 jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Keempat : Primair : Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat 1 jo. Pasal 117 jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga Tim Penasehat Hukum Terdakwa Berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah melakukan kesalahan dengan mendakwa bahwa Terdakwa Verdy Pangaribuan telah mencemari lingkungan hidup dengan cara membuang limbah ke sungai tanpa melalui pipa pembuangan limbah yang melalui system instalasi pengolahan air limbah (IPAL) padahal didalam dakwaan tidak jelas apakah benar-benar ada pipa tersebut. Dan lagi dalam dakwaan Jaksa Penuntun Umum juga tidak jelas menempatkan siapa yang harus bertanggungjawab dalam persoalan pencemaran lingkungan ini, apakah pada perusahaan PT. National Galvanotechnik ataukah pada diri terdakwa Verdy Pangaribuan sendiri yang diduga telah mencemari, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Undangundang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga Surat Dakwaan menjadi tidak jelas arahannya terhadap diri Terdakwa Kami tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa karena : Bahwa dalam keberatan yang Penasehat Hukum saudara Terdakwa ajukan mengenai ada atau tidak adanya pipa pembuangan limbah yang tidak melewati sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) akan dibuktikan lebih jelasnya pada persidangan-persidangan berikutnya. Mengenai tidak jelasnya siapa yang bertanggungjawab dalam persoalan pencemaran lingkungan ini, kami jaksa penuntut umum tidak sependapat karena menurut kami sudah jelas kiranya bahwa saudara Terdakwa Verdy Pangaribuan sebagai puncak pimpinan perusahaan
yang
bertanggungjawab
mewakili atas
PT.
National
kebijakan-kebijakan
Galvanotechnik yang
telah
adalah
jelas
diambil
oleh
perusahaannya sehingga tidak perlu kiranya kami menanggapi nota keberatan Tim Penasehat Hukum saudara Terdakwa Verdy Pangaribuan mengenai keberatan Obscuur Libele. B. Dakwaan Salah Sasaran Penasihat Hukum terdakwa berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum salah menjatuhkan dakwaan kepada terdakwa karena secara teknis pelaksanaan pembuangan Limbah oleh PT. National Galvanotechnik telah melewati sistim Instalasi Pengolahan Air Limbah sebelum disalurkan langsung ke sungai cisadane. Pada bantaran sungai Cisadane Disekitar pabrik PT. National Galvanotechnik juga berdiri pabrik-pabrik sejenis yang telah sejak lama
melakukan pembuangan limbah ke sungai cisadane jauh sebelum Pabrik PT. National Galvanotechnik didirikan, jadi tidak tepat kiranya Jaksa Penuntut Umum mengarahkan dakwaanya kepada perusahaan PT. National Galvanotechnik lebih lagi kepada Terdakwa Verdy Pangaribuan.
Kami tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa karena : Berdasarkan hasil pelaporan dari korban dan bukti permulaan yang telah dilakukan dalam tahap penyidikan, telah jelas dan nyata bahwa dakwaan yang kami buat telah benar arahannya kepada PT. National Galvanotechnik. Mengenai arahan terhadap terdakwa Verdy Pangaribuan yang bertanggung jawab atas Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan yang dilakukan PT. National Galvanotechnik, hal ini telah sesuai dengan pasal 116 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 dimana saudara Terdakwa Verdy Pangaribuan adalah seorang yang menjadi pemberi perintah pada PT. National Galvanotechnik. Sehingga dakwaan yang kami buat telah tepat kiranya kami arahkan kepada PT. National Galvanotechnik dan Verdy Pangaribuan sebagai pemberi perintah.
C. Tidak Terpenuhi Unsur Pidana Tim Penasehat Hukum terdakwa berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memahami atau setidak-tidaknya telah mengabaikan akar permasalahan yang terjadi dan hanya mendasarkan diri pada kewenangan yang ada pada diri terdakwa. Bahwa kasus yang menjerat dan menyeret Terdakwa Verdy Pangaribuan dalam persidangan ini pada pokoknya adalah kelalaian atau kesengajaan terdakwa yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air. Oleh karena itu belum ada satupun unsur pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa Verdy Pangaribuan sebelum ada kejelasan menurut hukum bahwa kelalaian atau kesengajaan yang dimaksud benar-benar di bawah kewenangan Terdakwa sehingga tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Verdy Pangaribuan belumlah dikatakan sebagai tindak pidana pencemaran lingkungan. Sementara itu kondisi yang secara nyata terjadi adalah permasalahan : 1. Pengolahan limbah yang dilakukan PT. National Galvanotechnik, yang menurut Jaksa Penuntut umum tidak dilakukan dengan benar bahkan sama sekali tidak dilakukan, sebagaimana dimaksud dakwaan Ketiga : Primair : Pasal 103 jo. Pasal 116 ayat 1 jo. Pasal 117 jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keempat : Primair : Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat 1 jo. Pasal 117 jo.
Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Sampai saat ini Jaksa Penuntut Umum belum atau tidak dapat menunjukkan bukti kelalaian ataupun kesengajaan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu : Primair : Pasal 98 ayat 3 jo. Pasal 116 ayat 1 jo. Pasal 117 jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Subsidair : Pasal 98 ayat 2 jo. Pasal 116 ayat 1 jo. Pasal 117 jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lebih Subsidair : Pasal 98 ayat 1 jo. Pasal 116 ayat 1 jo. Pasal 117 jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua : Primair : Pasal 99 ayat 3 jo. Pasal 116 ayat 1 jo. Pasal 117 jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Subsidair : Pasal 99 ayat 2 jo. Pasal 116 ayat 1 jo. Pasal 117 jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lebih Subsidair : Pasal 99 ayat 1 jo. Pasal 116 ayat 1 jo. Pasal 117 jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu Tim Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa seluruh unsur tindak pindana yang diarahkan kepada diri terdakwa tidak dapat terpenuhi. Kami tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa karena : Di dalam pasal 98 ayat 3 Undang-undang no. 32 Tahun 2009, pembuktian unsur melawan hukum dalam pasal tersebut tidak perlu dibuktikan, karena tidak disebut dalam Undang-undang tersebut. Ketentuan tindak pidana Pencemaran Lingkungan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 merupakan delik formil, karena ketentuan pidana ini semata-mata untuk melindungi media lingkungan itu sendiri (environmental oriented), sehingga akibat yang dihasilkan dari pencemaran lingkunga itu sendiri seperti akibat yang menyababkan luka, mati baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan sudah dapat dijadikan pembuktian bahwa suatu Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan telah terjadi. Menurut ketentuan pasal 184 KUHAP, alat bukti terdiri dari, keterangan ahli (Scientific Evidence dalam tindak pidana Pencemaran Lingkungan) keterangan saksi, Surat, Petunjuk, dan keterangan terdakwa, serta ditambah dengan Keyakinan Hakim menurut pasal 183 KUHAP jo. Pasal 6 ayat 2 Undang-undang no. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga kami, selaku Jaksa Penuntut Umum, secara jelas telah dapat membuktikan bahwa unsur Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan telah terpenuhi, dan tindak pidana tersebut akan dibuktikan pada sidang-sidang selanjutnya sesuai dengan substansi Dakwaan.
D. Alat Bukti Tidak Mencukupi
Tim Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa Bahwa saksi yang diutarakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak memenuhi kualifikasi seorang saksi. Karena saksi tersebut tidak melihat sendiri perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Verdy Pangaribuan. Bahwa barang bukti berupa foto yang diambil oleh penyidik tidak jelas terletak diwilayah mana objek foto itu berada. Sehingga bagaimana mungkin penyidik dapat begitu yakin bahwa foto tersebut yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai barang bukti benar dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kami tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa karena : Menurut hemat kami sebagai Jaksa Penuntut Umum, Nota Keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Verdy Pangaribuan, mengenai kecukupan alat bukti tidak tepat kiranya apabila Tim Penasehat Hukum saudara Terdakwa Verdy Pangaribuan mencamtumkannya dalam Nota Keberatan. Karena menurut pandangan kami, disini terlihat bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa Verdy Pangaribuan tidak memahami apa yang dimaksud dengan Alat Bukti menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum. Apabila alat bukti yang dimaksudkan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa Verdy Pangaribuan adalah alat bukti permulaan dalam persidangan, maka seharusnya Tim Penasehat Hukum Terdakwa Verdy Pangaribuan menyatakan keberatannya dalam Praperadilan karena Kelengkapan alat bukti permulaan merupakan syarat sah penangkapan seperti yang telah tercantum dalam pasal 17 KUHAP. Sehingga mengenai sah atau tidaknya penangkapan tersebut seharusnya diajukan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa dalam Praperadilan. Lalu jika alat bukti yang dimaksudkan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa adalah alat bukti dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan, maka kami selaku Jaksa Penutut Umum tidak perlu menanggapinya lebih dalam. Karena, pembuktian dalam persingan telah sesuai substansi Dakwaan yang akan dibuktikan pada sidang-sidang selanjutnya. E. Kualifikasi Delik Tim Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa terdapat lebih dari satu perusahaan selain PT. National Galvanotechnik yang melakukan pembuangan limbah ke sungai cisadane, maka tidak bisa dipastikan bahwa kelalaian ataupun kesengajaan atas pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah B3 merupakan kesalahan dari PT. National Galvanotechnik, maka penerapan dakwaan: Kesatu : Primair : Pasal 98 ayat 3 jo. Pasal 116 ayat 1 jo. Pasal 117 jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Subsidair : Pasal 98 ayat 2 jo. Pasal 116 ayat 1 jo. Pasal 117 jo. lPasal 118 jo. Pasal 119 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lebih Subsidair : Pasal 98 ayat 1 jo. Pasal 116 ayat 1 jo. Pasal 117 jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua : Primair : Pasal 99 ayat 3 jo. Pasal 116
ayat 1 jo. Pasal 117 jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Subsidair : Pasal 99 ayat 2 jo. Pasal 116 ayat 1 jo. Pasal 117 jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lebih Subsidair : Pasal 99 ayat 1 jo. Pasal 116 ayat 1 jo. Pasal 117 jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketiga : Primair : Pasal 103 jo. Pasal 116 ayat 1 jo. Pasal 117 jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undangundang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keempat : Primair : Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat 1 jo. Pasal 117 jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi tidak relevan dan salah penerapan hukum karena hingga saat ini belum terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa Verdy Pangaribuan. Kami tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa karena : Berdasarkan hasil penyidikan dan bukti permulaan didapatkan fakta bahwa PT. National Galvanotechnik telah melakukan tindak pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunagn Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Maka, dakwaan yang kami buat telah sesuai dengan unsur materil dalam KUHAP dan masih perlu dibuktikan pada persidangan-persidangan selanjutnya.
F. Pemeriksaan Terdakwa Dilakukan Dengan Melanggar Hukum Tim Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa Verdy Pangaribuan ditangkap di kantornya oleh petugas polisi yang tidak menunjukkan identitasnya sebagai polisi dan juga tanpa ada satupun surat penangkapan dan juga surat penahanan yang diberikan kepada keluarganya saat itu dan baru diberikan seminggu setelah Terdakwa berada di tahanan Polres Bogor hal ini berarti bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan dalam pasal 18 ayat (1) dan (3) jo pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP. Dan juga berpendapat bahwa Terdakwa Verdy Pangaribuan memberikan keterangan di depan penyidik dengan dibawah tekanan dan tanpa didampingi oleh penasehat hukum, serta terdakwa diancam untuk memberikan keterangan seperti yang diinginkan oleh penyidik, maka hal ini berarti bertentang dengan ketentuan yang digariskan dalam pasa 52 dan 54KUHAP. Sehingga tim penasehat hukum terdakwa berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Verdy Pangaribuan telah dilakukan secara melawan hukum. Kami tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa karena :
Dalam hal ini, kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa mengenai keberatan saudara Tim Penasehat Hukum Terdakwa Verdy Pangaribuan tentang tidak sah-nya penangkapan seharusnya Tim Penasehat Hukum Saudara Terdakwa mengajukan praperadilan, sehingga pada poin menurut hemat kami sebagai Jaksa Penuntut Umum, tidak tepat kiranya saudara Tim Penasehat Hukum Saudara Terdakwa mencantumkan poin keberatan ini dalam Nota Keberatan. Oleh karena itu, kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak akan menanggapinya secara mendetail karena dalam hal ini nota keberatan Saudara Penasehat Hukum tidak substansial. Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : Menyatakan Nota Keberatan (Eksepsi) penasehat hukum terdakwa tidak dapat diterima; Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PN.BGR01/JABAR/06/2010 tanggal … yang telah dibacakan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bogor tanggal … dalam perkara terdakwa Berdy Pangaribuan bin John Pangaribuan telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP; Menyatakan menerima surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PN.BGR-01/JABAR/06/2010 tanggal … yang telah dibacakan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal … dalam perkara terdakwa Verdy Pangaribuan bin John Pangaribuan; Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Verdy Panagribuan bin John Pangaribuan; Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
Menimbang: Bahwa sebelum mepertimbangkan keberatan/eksepsi penasehat hukum terdakwa dan tanggapan pendapat jaksa penuntut umum majelis hakim terlebih dahulu akan menjelaskan landasan dasar hukum yang dijadikan tim penasehat hukum mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Bahwa dasar hukum yang dijadikan untuk mengajukan eksepsi tersebut adalah yang menentukan bahwa dalam hal tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran tindak
pidana pencemaran lingkungan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yaitu UU NO 8 tahun 1981 tentang KUHAP
Menimbang:
Bahwa menurut pasal 156 ayat (1) KUHAP yang menjadi materi keberatan eksepsi penasehat hukum atas dakwaan Jaksa Penuntut umum hanyalah secara limitatif menyangkut hal-hal sebagai berikut: 1. dakwaan tidak dapat diterima 2. dakwaan harus dibatalkan
Menimbang:
Bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan pandangan pendapat jaksa penuntut umum
maka
terhadap
keberatan
eksepsi
penasehat
hukum
terdakwa
Verdy
Pangaribuan bin John Pangaribuan di bawah ini majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Mengadili: 1. Menyatakan bahwa keberatan tim penasehat hukum terdakwa Verdy
Pangaribuan bin John Pangaribuan tidak diterima. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut umum pada tanggal 27
September 2010 Nomor Register Perkara PN.BGR-01/JABAR/06/2010 adalah memenuhi syarat undang-undang karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini. 3. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara terdakwa Verdy Pangaribuan bin
John Pangaribuan dilanjutkan. 4. Menyatakan bahwa biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir.
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari Senin tanggal 27 September 2010 oleh kami: 1. Adi Sutomo Nainggolan, S.H.,M.H.
(Ketua Majelis)
2. Melisa Safitri, S.H.,M.H.
(Hakim Anggota)
3. Sischa Dwi Putri, S.H.,M.Hum.
(Hakim Anggota)
Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 27 September 2010 oleh majelis dengan didampingi para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Hilda Silvia Yoga, S.H. yang bertindak sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Tim Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya.
BOGOR, 27 September 2010 Majelis Hakim,
(Adi Sutomo Nainggolan, S.H.,M.H.)
(Melisa Safitri, S.H.,M.H.)
(Sischa Dwi Putri, S.H.,M.Hum.)
