Constituendum (Hukum yang akan datang) para sarjana.
HUKUM TATA NEGARA
Negara yaitu Organisasi kekuasaan dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain.
Negara Harus mempunyai Pusat Kekuasaan, terdiri dari 2: yaitu MPR, DPR, DPD, MA, 1. Suprastruktur Politik yaitu MK, KY, BPK, Presiden dan Wapres, BI, TNI, Polisi, KPU. yaitu Parpol Tokoh politik 2. Infrastruktur Politik yaitu kelompok penekan (LSM, Mahasiswa, Ormas), Golongan menentukan (Pengusaha, Ikadin, Persahi, Isahi)., Alat Komunikasi Politik (Facebook, BBM, Tritter, dll). Keduanya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Suatu kasus muncul karena ada kasus lain (saling terkait). Oppenhaim: HTN Negara dalam keadaan keadaan Diam (Lembaganya). HAN Negara dalam keadaan keadaan Bergerak (Fungsinya). TIDAK ADA BANGSA YANG MISKIN, YANG ADA ADALAH BANGSA YANG SALAH KELOLA
ISTILAH HUKUM TATA NEGARA 1. Staatsrecht 2. Verfassungsrecht 3. Political Law (memberikan perumusan pada kebijakan publik / pendekatan Neo Marxisms (David Kairys)). 4. Constitutional Law, ada 2 mazhab, yaitu Eropa Continental dan England Section. 5. Governmental Law, dipakai oleh 2 negara yaitu Inggris dan Amerika. 6. State Law, yaitu Peran Negara dalam kehidupan masyarakat. 7. Hukum Tata Negara.
NEGARA: 1. Ilmu Negara (Algemenee Staatsleer). 2. Ilmu Politik (Politiek rechts ist op volger van het staatsrecht). 3. Ilmu (Tata) Pemerintahan. 4. Ilmu Administrasi Negara. 5. Ilmu Hukum Administrasi Negara. 6. Ilmu Hukum Tata Negara. 7. Perbandingan Hukum Tata Negara. Menurut Lion Duguit : Perbedaan Kerajaan dan Negara adalah ...................................................................................
3.
4.
HTN sebagai Ilmu Pengetahuan. HTN sebagai Ilmu Hukum Positif (Hukum yang berlaku / Ius Constitutum). Kebalikannya adalah Ius
Hukum Tata Negara secara Sempit adalah HTN.
HTN merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum yang merupakan bagian dari cabang ilmu hukum publik yang menyelidiki struktur ketatanegaraan suatu negara. HTN juga dapat diartikan sebagai sekumpulan norma hukum yang mengatur tentang struktur ketatanegaraan dan cara suatu negara menyelenggarakan tugas dan kewenangannya demi tercapainya tujan negara.
TATA PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA 1. TAP MPRS XX tahun 1966, yaitu: 1. UUD 2. Tap MPR/S 3. UU / Perpu 4. PP 5. K epPres epPres 2. UU No. 1 tahun 2000 , yaitu: 1. UUD 2. Tap MPR/S 3. UU 4. Perpu 5. PP 6. K epPres epPres 7. Perda 8. PerPres 9. Perda
PENGERTIAN HTN
Hukum Tata Negara secara Luas adalah HTN dan HAN.
DEFINISI HTN
NEGARA SEBAGAI OBJEK PENYELIDIKAN
Doktrin
UU No. 10 tahun 2004 , yaitu: 1. UUD 2. UU / Perpu 3. PP 4. PerPres 5. Perda (Provinsi, Kabupaten, Desa) UU No. 12 tahun 2011 , yaitu: 1. UUD 2. TAP MPR/S 3. UU / Perpu 4. PP 5. PerPres 6. Perda (Provinsi Gubernur, Kabupaten (Kota), Desa Hilang). Tujuan Negara ada pada Pembukaan UUD Alinea 4, yaitu: 1. memajukan kesejahteraan umum 2. mencerdaskan kehidupan bangsa 3. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Negara secara :
1. 2. 3.
Luas adalah Segenap Komponen Bangsa (Ps. 34 UUD’45). Sempit adalah Pemerintah. Sempis sekali adalah Presiden.
Perpu muatannya adalah Sama dengan Undang-undang (Ps. 22 UUD’45). PP (Peraturan Pemerintah) sebagai Pelaksanaan Undang-Undang. Bunyi Pasal 22 UUD’45 adalah: 1. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 2. Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. 3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut HUBUNGAN HUKUM DAN POLITIK
Oppenheim, melambangkan Hukum sebagai Tulang, sedang Politik sebagai Daging dalam tubuh manusia. Sri Soemantri, melambangkan Hukum (Tata Negara) sebagai Rel Kereta Api yang mendasari bagi jalannya Lokomotif (Politik); sehingga Politik tidak dapat keluar dari Rel dan Jalur yang ditentukan. Oppenheim melambangkan Hukum sebagai Tulang, sedang Politik sebagai Daging dalam tubuh manusia.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Hubungan antara (Ilmu) Hukum dan (Ilmu) Politik, dapat juga dinyatakan bahwa HTN (Konstitusi) merupakan bingkai bagi Politik (Lukisan) yang senantiasa berkembang, sehingga dinamika Politik dapat terjaga secara proporsional. Namun demikian, harus diakui, bahwa pertentangan disiplin ilmu Politik senantiasa lebih dinamis daripada perkembangan disiplin ilmu HTN. OBJEK PENELITIAN HTN
Menurut:
Maurice Duverger yaitu Sekumpulan aturan tentang cara-cara pengisian jabatan dalam kelompok masyarakat. Contoh: Mengapa Pemilihan Presiden secara langsung padahal sila 4 Pancasila adalah Demokrasi Perwakilan (bukan langsung). (Politis + Yuridis). Burhens yaitu Cara pengambilan putusan distrukturkan dalam Hukum Positif. (Yuridis).
yang
Belifante yaitu Cara pengambilan putusan yang distrukturkan dalam Hukum Positif dan di luar Hukum Positif (konvensi/ kebiasaan negara yg apabila ditinggalkan tidak apa-apa, misalnya: Pidato Soekarno tanggal 16 Agustus). (Hukum Positif + ada Faktor X). T. Koopmans yaitu Seluruh aspek kehidupan yang diatur oleh Hukum. ( paling parah).
Filosofis/ Historik
Yuridis/ Ideologi NEGARA
Budaya sekarang adalah budaya Narsis (Unjuk Kekuatan Diri), sehingga HTN merupakan upaya minimal Keseimbangan antara Hukum dan Politik. Pasal 7 UUD’45: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya: Presiden & Wakil Presiden hanya menjabat maksimal 2 kali, yaitu 5 tahun masa jabatan dan 5 tahun sesudahnya jika terpilih kembali dengan jabatan yg sama. SUMBER HTN
1.
OBJEK PENYELIDIKAN HTN Menurut Logemann: Pembentukan Jabatan-jabatan Negara Cara Pengisian Jabatan Tugas dan Wewenang Jabatan Hak dan Kewajiban Jabatan Hubungan Antar Jabatan Hubungan Antar Jabatan Pembatasan Kekuasaan Jabatan (ruang lingkup kekuasaan terbatas, masa jabatan, HAM dan HAW).
2.
MATERIIL - Revolusi : Cara Pengisian Jabatan melalui perebutan kekuasaan dengan komponen utamanya adalah masyarakat (rakyat). Contoh: Revolusi Prancis, Revolusi Iran, Revolusi Filipina. - Kudeta : Cara Pengisian Jabatan melalui perebutan kekuasaan dengan komponennya Pejuang dan Tentara. Contoh: Revolusi Libya, Kudeta Mesir. Kudeta di Indonesia (12 Menteri tanda tangan untuk tidak mendukung Soeharto). Pendudukan secara paksa suatu - Aneksasi : wilayah, dengan komponen utamanya wilayah asing FORMIL - Stufenanfbaw des Rechts (Hans Kelsen dan Hans Nawinsky) - Ketetapan MPRS Nomor : XX/MPRS/1966 - Ketetapan MPRS Nomor : III/MPRS/2000 jo Ketetapan Nomor 1/2003.
-
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Nomor 12 tahun 2011
A constitutions is a collections of principles according to wich the power of the government the rights of governed and the relations between the two are adjusted. Kostitusi adalah kumpulan asas-asa yang mengatur dan menetapkan kekuasaan dan pemerintah, hakhak yang diperintah, dan hubungan atara keduanya atau antara pemerintah dengan yang diperintah)
Tidak Benar, bila Presiden dipilih oleh Rakyat, tapi mengapa diberhentikan oleh MPR. Staatsnodrecht, yaitu Hukum Tata Negara Darurat, yaitu: 1. Objektive Undang-Undang Darurat 2. Subjective yang berani Orang mendeklarasikan (contoh: Soekarno).
-
MAKNA KONSTITUSI BOLING BRAKE 1. Sarana Kesepakatan antar Komponen (Pendekatannya : Filosofik, Yuridik dan Sosiologik) 2. Sarana Pembatasan Kekuasaan, yaitu Paling Lama 2 periode. (Pendekatannya : Politik ). DEFINISI KONSTITUSI ARTI LUAS BOLING BROKE: By constitutions, we mean, whenever we speak with propriety and exactness, that assemblage of laws, institutions and customs, derived from certain fixed principles of reason that compose the general system, according to which the community had agreed to be governed. konstitusi dalam arti luas adalah seluruh hukum, institusi dan kebiasaan yang dilalirkan dari prinsip-prinsip alasan yang pasti dan tertentu, yang membentuk seluruh sistem yang disepakati masyarakat untuk mengatur dirinya. Jadi pengertian konstitusi dalam arti luas tidak hanya menyangkut dokumen hukum saja melainkan juga menyangkut aspek di luar hukum.
DEFINISI KONSTITUSI ARTI SEMPIT Pengertian konstitusi dalam arti sempit hanya meyangkut dokumen hukum saja, yang di dalam mengatur pembagian kekuasaan negara, fungsi, tugas antar lembaga dan hubungan atara kekuasaan pemerintah dengan hak-hak rakyat. Pada pengertian konstitusi dalam arti sempit hanya meyangkut dokumen hukum saja.
-
-
LORD BRYCE A france of political society, organ zed through and by law, …….. Konstitusi adalah suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembagalembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan; mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangkamasyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum. C.F. STRONG
SF. FINER, VEMON BOGDANOR dan BERNARD RUDDEO Constitutions are codes of norm, which aspire to repulase the allocation of powers, function, and duties among the various agencies and officers of government, and to define the relationship. Konstitusi adalah kode norma, yang bercita-cita untuk repulase alokasi kekuasaan, fungsi, dan tugas di antara berbagai instansi dan pejabat pemerintah, dan untuk menentukan hubungan. TUGAS
Berdasarkan 2 Makna Konstitusi. Tentukanlah perubahan UUD’45 (Amandemen) itu memenuhi Makna Konsitusi yang Luas atau yang Sempit ?
Jawaban ! Berdasarkan 2 Makna Konstitusi, UUD 1945 merupakan konstitusi dalam Arti LUAS, karena : 1. UUD’45 bukan hanya dokumen hukum, melainkan juga mengandung aspek “non hukum”, seperti pandangan hidup, cita-cita moral, dasar filsafat, keyakinan religius dan paham politik suatu bangsa. 2. UUD 1945 tidak sekedar berisi tentang pembatasan kekuasaan melainkan juga tersedianya pengaturan antar unsur bangsa secara bersama-sama guna menentukan persoalan ketatanegaraan. Jadi, KONSTITUSI adalah kumpulan peraturan mengenai aspek-aspek yang mendasar dalam sebuah negara, yaitu: 1. aspek hukum 2. pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa 3. pembagian tugas dan sekaligus aparat dari suatu sistem politik 4. mendeskripsi lembaga-lembaga negara 5. mengatur Hak Asasi Manusia, dan aspek lainnya (sosial/filosofis) yang merupakan kesepakatan masyarakat untuk mewujudkan tujuan negara tersebut.
Demokrasi Indonesia Menurun karena kembali ke Zaman Pluto yang melakukan Demokrasi Langsung. Dimana majunya? Justru mundur, karena meninggalkan ajaran-ajaran filosof-filosof yang tua. The Cycle of Polybios
Governmen t by
Good Form
Bad Form
One (satu) Raja
Monarchy Kerajaan Saat memikirkan rakyatnya
Despot Tirani Setelahnya (anaknya)? Contoh: Hayam Wuruk
Aristocracy Orang Bijak (Bangsawan)
Oligarchy Kekuasaan Makin lama merasa keenakan, jadi bandit (Partai ?) Democracy Demokrasi=Mohocrac y Rule of the mob
Few (sedikit)
Many (banyak)
Policy Orang Baik Orang-orang baik (Hikmah, Kebijaksanaa n Perwakilan)
Kesuksesan suatu bangsa Tidak Dilihat Pemimpinnya, tapi ada komponen yang lain.
2.
3.
Kelompok I : Kelompok Angkatan 45 Kembali ke Konstitusi 1945. Kelompok II : Konstitusi yang dirubah ini sudah dianggap baik, dimotori oleh: Slamet Efendi Yusuf, Hamdan Zulfan, Mahfud. Kelompok III : Rafli Harun, Adnan Buyung Nasution, Jimli meminta supaya UUD’45 yang kemarin itu diubah Total .
Dulu MPR DPR + Utusan Daerah + Utusan Golongan Pasal 2 (1) (yang dianggap paling bijak di golongannya).
IRIAN
Ikut R epublik Indonesia Anti Netherland
Staatrecht ist hes national getting mempunyai ciri khas Nasional.
HTN dimanapun
Bagaimana Tata mengelola mengurus Negara ? 1. Berikan pada Ahlinya. Yaitu orang yang tidak mementingkan diri sendiri tapi mementingkan rakyat. Seperti : Soekarno, dari Partai PNI, setelah menjadi Presiden tidak lagi milik Partai tapi milik rakyat Indonesia. 2. Demokrasi Langsung harus berdekatan langsung . Jangankan orang Papua, orang Jakarta saja tidak tahu kebiasaan Presidennya. Rakyat tidak mengerti kualitas pejabatnya. 3. Maka bermusyawarahlah melalui Peradilan untuk mencapai keadilan. Apakah perlu kembali ke zaman Soeharto Eksekutor ?
PILKADA di Indonesia bukan Election tapi Selection. Hukum atau Politik ? sebuah Adagium mengatakan: “Politik harus tunduk pada Hukum, bukan sebaliknya”. KALAU MAU MENGUASAI NEGARA, MAKA KUASAILAH KONSTITUSINYA.
3 KELOMPOK 1.
dari
2 MAZHAB UTAMA (Main Stream), yaitu: 1. Originallist Theory. Contoh: Ketika Indonesia akan dimerdekakan, Konstitusi yaitu Presiden Indonesia adalah Orang Indonesia Asli dan Beragama Islam, diterima oleh anggota BPUPK, tapi ada Bargaining Position dari Ki Bagus Hadikusumo yang tidak setuju, artinya tidak melihat kepentingannya sendiri, tapi juga kepentingan orang lain (Pasal 6 UUD’45). 2. Contextualist Theory. Sudah tidak percaya dengan kekuasaan, menganggap bahwa kekuasaa itu buruk. Tujuan Utama Konstitusi untuk Membatasi Kekuasaan karena sudah tidak bisa dipercaya. Antara lain: - Terbukti dari cara pengisian jabatan, semuanya melalui Fit & Proper Tes. - Untuk melindungi kepentingan Individu. - Penyusunan Konsititusi (lihat Pasal 10 : Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dan Pasal 17 (4) : Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undangundang.) Betapa terbatasnya kekuasaan Presiden RI. - Kalau kekuasaan tidak dibatas dapat berbahaya. - Memperhatikan masalah kekebasan individu (Pasal 28 A dan 28 B ayat (1) dan (2). Pasal 28A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B : (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
KLASIFIKASI KONSTITUSI 1.
Cara Pendokumentasian Konstitusi (Pendokumentasian dicatat atau tidak). Klasifikasi - Dicatat : Apabila muatan materi konsitutusi disusun dalam sebuah dokumen resmi yang
-
2.
3.
dikodifikasi (dalam bentuk sebuah buku yang tersusun sistematis dan tuntas). Tidak Dicatat : Apabila muatan materinya tidak diatur dalam sebuah dokumen. Misal di Inggris HAM (Habes Corpus), Parlementary Act, Succssion Act, Ivniciary Act.
Derajat Perundang-undangan Klasifikasi - Posisi tertinggi dalam perundang-undangan - Tidak menempati posisi tinggi dalam perundangundangan. Cara Perubahan Konstitusi Klasifikasi - Rigid Constitutions Pasti. Quorum (1/3, 2/3, ¾). Ratifikasi (1/3, 2/3, ¾). - Fleksibel / Luwes.. Apabila dalam perubahan konstitusi hanya membutuhkan 50% plus 1 anggota Parlemen. Adagium adalah Pendapat yang sudah tidak dapat dibantah kebenarannya. MATERI MUATAN KONSTITUSI
1. 2. 3. 4.
Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat fundamental. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Serta cara perubahan konsititusi. Lex Superiori Derogat Legi Inferiori Review (Hak Uji Material).
Hak Judicial
DAYA LAKU KONSTITUSI
Lind Baker menyatakan : Sebuah Konstitusi pada dasarnya merupakan hukum dasar yang diharapkan – dan dikehendaki – agar tercapai kehidupan yang lebih permanen daripada terus diubah sebagaimana terjadi pada Undang-undang maupun produk hukum Legislatif lainnya. TEKNIK PENGUBAHAN KONSTITUSI
1.
Re-newal (Penggantian), yaitu: - Perubahan secara gradual (80%) - Judul Konstitusi diganti - Penggantian materi muatan Konstitusi
2.
Amandement - Perubahan secara Parsial (sepotong-sepotong) - Judul Konstitusi tetap dipertahankan - Penyempurnaan dengan cara Menyisipkan AMANDEMENT
1.
Suatu perubahan atau usul dari lembaga perwakilan atau sebuah komisi dengan cara menambahkan, menegaskan, atau membedakan kata-kata dari bagian tertentu dengan sebuah rancangan UU atau sebuah pernyataan. Peraturan-peraturan pada lembaga perwakilan umumnya menuntut bahwa amandemen tersebut terkait dengan perihal tertentu yang diubahnya. 2. Sebuah perubahan, suatu perubahan sebuah Konstitusi atau UUD dengan cara menambahkan pada naskah terkait daripada penyisipan perihal tertentu yang tidak terkait dengan naskah dimaksud.
Pesona Selebritas dalam Panggung Demokrasi
Maraknya para artis mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah merupakan fenomena yang merambah panggung demokrasi di Indonesia. Seolah-olah panggung hiburan berubah menjadi media yang kurang menarik, sehingga panggung politik mulai menjerat para artis untuk mengekspresikan dirinya. Sebut saja ‘si ratu goyang ngebor’ Inul Daratista, Ayu Azhari, dan juga Julia Perez. Mereka berlomba menggoyang panggung demokrasi di Indonesia dengan pesonanya masing-masing yang penuh semangat dan ambisi menata pemerintahan daerah pemilihannya. Fenomena tersebut mulai marak seiring dengan munculnya perjuangan kebebasan perorangan mengekspresikan diri, sehingga setiap orang merasa layak dan mampu bahkan cenderung menganggap dirinya kapabel dalam memimpin pemerintahan di suatu daerah. Namun, benarkah pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) merupakan bentuk dari penyelenggaraan demokrasi sebagaimana dirumuskan dalam konstitusi? Bukankah pemilihan langsung kepala daerah tersebut hanya sebatas pada upaya seleksi, bukan eleksi? Arti demokratis dalam konstitusi. Dalam Pasal 18 ayat (4) Perubahan UndangUndang Dasar 1945 dinyatakan bahwa: ‘Gubernur, bupati, wali kota sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten/kota, dipilih secara demokratis.’ Selanjutnya dalam ayat (7) Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa ‘Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.’ Sebagai derivasi ayat tersebut ditetapkanlah UU Nomor 32/2004 yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam konstitusi tidak satu pun norma yang secara tegas menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara langsung, sehingga pemilihan kepala daerah diserahkan para pengubah konstitusi dalam bentuk aturan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat daerah, yakni dalam bentuk undang-undang. Arti demokratis dalam konstitusi merupakan pedoman penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang harus berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, baik demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Pemberian arti kata demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sama dengan pemilihan langsung merupakan penafsiran yang tendensius dan emosional, sehingga pengaturan lebih lanjut arti demokratis diserahkan dalam bentuk undang-undang. Pilkada, seleksi atau eleksi? UU Nomor 32/2004 sebagai undang-undang organik merupakan derivasi dari norma pemilihan kepala daerah, sehingga arti demokratis dapat ditemukan dalam undang-undang tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, pemilihan kepala daerah merupakan suatu proses penyeleksian (bukan eleksi) sehingga pengertian demokratis dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam konstitusi merupakan
demokrasi perwakilan, bukan demokrasi langsung(BPHN: 2009). Hal tersebut tampak pada pengaturan Pasal 109 ayat (3) UU Nomor 32/2004 yang menyatakan bahwa ‘Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD provinsi, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.’ Untuk calon bupati dan wakil bupati berlaku ketentuan Pasal 109 ayat (4) UU Nomor 32/2004, bahwa, ‘Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan. Mengacu pada norma tersebut, penafsiran formal tentang makna ‘pemilihan’ pada pilkada lebih tepat dinyatakan sebagai, seleksi bukan eleksi, sehingga pilkada merupakan proses pelibatan masyarakat dalam menyeleksi calon kepala daerah. Dengan demikian, penafsiran pilkada merupakan proses eleksi kepala daerah harus dikembalikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Konksekuensi demokrasi langsung Kecenderungan penafsiran bahwa pilkada merupakan proses eleksi kepala daerah di antaranya dipengaruhi oleh mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, sedangkan dalam peraturan pelaksana pilkada bukan merupakan eleksi. Namun, proses demokrasi langsung yang dianggap sebagian pakar merupakan tingkat proses demokrasi terbaik, perlu dikaji kebenarannya dikaitkan dengan pelaksanaannya. Beberapa hal yang terkait dengan konsekuensi demokrasi langsung antara lain: 1. Demokrasi langsung menuntut adanya hubungan yang erat antara pemilih dan kontestan peserta pemilihan sebagai bentuk kepercayaan antara pemilih dan kontestan. 2. Demokrasi langsung cenderung ditujukan bagi pengumpulan suara (kuantitas) tanpa selalu diikuti dengan kualitas kontestan. Kecenderungan ini ditambah dengan fenomena metode penghitungan cepat ( quick count ) oleh beberapa lembaga survei melalui metode polling . 3. Kecenderungan kuantitatif tersebut merupakan bentuk bergesernya kualitas makna demokrasi dalam era digital (digital democracy). 4. Kualitas kontestan bukan merupakan faktor signifikan bagi demokrasi langsung. Pemilih hanya menentukan kontestan berdasarkan popularitas secara finansial (money politics) ataupun secara visual (image building ). 5. Demokrasi langsung – dalam bentuk ideal – menuntut adanya keterlibatan langsung pemilihan, penyelenggaraan tugas, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pejabat publik yang dipilih.
Lima konsekuensi demokrasi langsung itulah yang memengaruhi para perumus UU Nomor 32/2004 mencantumkan Pasal 109 ayat (3) dan ayat (4) sebagai bentuk pengawasan lembaga perwakilan daerah bagi penetapan calon kepala daerah te rpilih. Berdasarkan batasan peraturan perundang-undangan tersebut, lebih tepat jika istilah ‘pemilihan’ dalam pilkada dibaca dengan ‘penyeleksian’ sehingga demokrasi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32/2004 merupakan demokrasi perwakilan dan bukan demokrasi langsung. Hal ini sesuai dengan sila keempat Pancasila, bahwa ‘ke -(daulatan) rakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.’ Demokrasi perwakilan merupakan bentuk demokrasi yang dipilih oleh para perumus Undang-Undang Dasar 1945, sebaliknya demokrasi langsung dipilih oleh para pengubah UndangUndang Dasar 1945. Bahan introspeksi Mengacu pada ketentuan Pasal 109 UU Nomor 32/2004 bahwa adanya keterlibatan DPRD provinsi dan kabupaten/kota dalam menentukan pengesahan pemenang pilkada perlu kiranya dipertimbangkan p ara selebiritas yang kelak berlaga di panggung demokrasi, mengingat ketenaran dan modal (secara finansial dan visual) yang dimiliki selebritas yang digadang-gadang bukan jaminan selebriti tersebut mulus melenggang sebagai pemenang dalam pilkada. Kecenderungan partai politik menjaring calon kepala daerah dari kalangan selebritas merupakan salah satu strategi penjaringan suara (bahkan penggalangan dana) bagi kepentingan partai politik tersebut, bukan untuk kepenti ngan rakyat, bahkan bukan pula untuk kepentingan selebiritas yang digadang-gadang. Panggung demokrasi merupakan panggung yang tepat bagi selebritas sepanjang mereka mampu menguasai pemangku kepentingan yang tidak hanya terdiri dari para sutradara, pemain lain, penonton, tapi juga para ‘penumpang penumpang gelap’ yang tidak mampu dibendung dengan peraturan perundang-undangan. Sepanjang selebritas yang dimaksud hanya terpesona dengan sorotan lampu demokrasi tanpa dibekali dengan kemampuan penataan kelembagaan dan penyelenggaraan pemerintahan secara mapan, niscaya selebritas itu hanya diposisikan sebagai ‘golek politik’ yang dikendalikan oleh sutradara dan berbagai kepentingan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaaat sebagai bahan instrospeksi bagi para selebritas yang digadang-gadang sebagai calon kepala daerah. Selamat menggoyang panggung demokrasi. (www.mediaindonesia.com) Dr Mochamad Isnaeni Ramdhan SH MH, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pancasila
KESEPAKATAN DASAR 1. 2. 3. 4.
5.
Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945. (tetapi maknanya sudah banyak berubah) Tetap mempertahankan NKRI. (tetapi Pasal 37 (5) ? tidak dapat dilakukan perubahan) Mempertegas System Presidensiil. (tetapi kenapa Reshuffle harus ikut serta Parpol?) Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normative akan dimasukan ke dalam Pasal-pasal (batang tubuh). (tetapi tidak mungkin lagi ada Penjelasan) Perubahan dilakukan dengan cara Addendum. (Gak mungkin ada penjelasan)
3 Alasan mengapa UUD yang sekarang berlaku tidak dapat dinyatakan sebagai Amandemen 1. Berdasarkan dokumen formil tidak dikenal istilah Amandemen, tetap Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, Perubahan Keempat UUD 1945. Hal2 pokok dalam rangkaian Perubahan UUD Negara RI’45 Sidang MPR 1. Sidang Umum MPR 1999 tgl. 14 – 21 Oktober 1999. 2. Sidang Tahunan MPR 2000 tgl. 7 – 18 Agustus 2000. 3. Sidang Tahunan MPR 2001 tgl. 1 – 9 November 2001 4. Sidang Tahunan MPR 2002 tgl. 1 – 11 Agustus 20002 Seluruhnya berkesinambungan (Tidak Mengganti tapi Berkelanjutan). 2. Tehnik Amandemen tidak memungkinkan adanya perubahan gradual terhadap konstitusi. 3. Secara Historical (Sejarah) tidak dikenal Amandemen sebagai tehnik pengubahan konstitusi di Indonesia.
Mengapa dimunculkan Istilah Amandemen? Untuk menghindari Resistensi yang masih mencintai UUD 1945.
Bentuk Negara
Kesatuan
Serikat
Kesatuan
Kesatuan
Sistem Pemerinta han
Presiden sial
Parlemen ter
Parlemen ter
Presiden sial
Primus Inter Peres : Pelopor Pertama dari Masyarakat
Agresi Militer Belanda I tahun 1946.
Indonesia masuk bagian Belanda II tahun 1947.
UUD 1945
KRIS 1949
UUDS 1950
UUD 1945
UUDS 1950 dicabut, terjadi kekosongan hukum.
DEKRIT artinya Pengumuman, lalu tahun 1945 berubah menjadi Maklumat. DEKRIT ada di luar Konstitusi, tapi derajatnya melebihi Konstitusi, karena saat itu Negara dalam keadaan DARURAT.
Aturan Peralihan (Transitoirrecht). Dalam Negara tidak boleh ada: - Rechts Vacuum (kekosongan hukum) - Machts Vacuum (kekosongan kekuasaan). HEAD OF STATE (KEPALA NEGARA)
diakui
Sejarah Konstitusi di Indonesia
Sementara / Transisi KENAPA DISEBUT SEMENTARA? ini SOAL UTS loh... Indonesia tidak mengenal Amandemen, tapi Penggantian.
INGAT !!! KepPres Nomor 150 tahun 1959 ini sampai sekarang belum dicabut. KONSEKWENSInya adalah UUD 1945 Masih Berlaku.
Feodalistik yaitu Kebangsawanan (Darah Biru)
3 Paradigma untuk mengubah Konstitusi 1. Yuridis – Politis : Tergantung tuntutan politis (kontrak politik). 2. Yuridis – Sosiologis : Tergantung kepentingan masyarakat. 3. Yuridis - Filosofis
Pasundan – Sumatera masing-masing ada Presidennya “Walinegara”, cuma di Jogja yang masih memakai UUD 1945.
DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 Keputusan Presiden Nomor 150 tahun 1959 (Lembaran Negara RI Nomor 75 tahun 1959). 1. Membubarkan Konstituante. 2. Mencabut UUD Sementara 1950. 3. Memberlakukan kembali UUD 1945.
Konstitusi dibuat untuk rakyat, bukan untuk Pemikir, Parpol, dll. Paradigma yaitu Kerangka berfikir yang kebenarannya oleh sebuah komunitas tertentu.
Biasanya Negara yang menjajah tidak ingin menyerupai negara jajahan.
Kepala Negara (Head of State) dengan Kepala Pemerintahan (Cheap Executive). Kepala Negara merupakan : - Pemersatu - Untouchable (tidak tersentuh karena memiliki Hak Imunitas / Hak Kekebalan). - Derajatnya lebih tinggi dari lembaga-lembaga Negara. - Menurut Teori Thomas Aquinas ”The King can do no Wrong” artinya Raja tidak mungkin bersalah,
karena Raja adalah Wakil Tuhan juga sebagai Penguasa Dunia (Khalifatullah).
RAMBU-RAMBU PERUBAHAN UUD 1945
Untuk membuat Konstitusi dengan Legitimasi (keabsahan) yang demokratik , maka pada tahun 1955 diselenggarakan Pemilihan Umum untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante. Konstituante adalah Lembaga dengan tugas pokok yaitu membentuk Undang-undang Dasar.
Mendahulukan Pasal-pasal yang telah memperoleh kesepakatan. Mengubah Konstitusi dengan teknik Amandement. Pembukaan tidak merupakan bagian dari perubahan (Ps. 37 (5) Mempertahankan bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan Presidensial. Jika tidak memperoleh kesepakatan, memberlakukan Pasal yang lama.
Berdasarkan Literatur, Pemilihan Umum tahun 1955 merupakan Pemilihan Umum Paling Demokratis, Jujur dan Adil. Karena segenap komponen bangsa boleh dicalonkan atau mencalonkan diri. Not depend on = Independen = Tidak Tergantung Segenap Muatan Materi Konstitusi Telah Disepakati oleh Konstituante pada saat bersidang di Bandung. Dalam Rancangan Ciptaan Konstituante terdapat rumusan pasal yang terkait dengan : a. Hak Asasi Manusia. b. Bentuk Negera Indonesia c. Sistem Pemerintahan di Indonesia. d. Lembaga Negara.
FOKUS PERUBAHAN UUD 1945 1999 Perubahan 1 Mengurangi Kekuasaan Eksekutif
2000 Perubahan 2 Memperkuat Kekuasaan Legislatif
Ps. 17 (2), (3), (4) Ps. 7 Ps. 7c
Ps. 20 (1), (2), (3), (4), (5)
sudah
Meskipun Materi Muatan Konstitusi telah disepakati oleh Konstituante, namun Konstituante tidak berhasil merumuskan Ideologi Negara Indonesia. Terdapat 3 Aliran Besar yang saling memperebutkan ideologinya masing-masing untuk dijadikan ideologi negara Indonesia. Kelompok tersebut antara lain: 1. Pertama, Kelompok Nasionalis dan Agama Minoritas yang memperjuangkan Ideologi Pancasila sebagai Edeologi Bangsa. 2. Kedua, Diwakili oleh Kelompok Agama Islam yang meyakini Islam sebagai Ideologi Bangsa Indonesia. 3. Ketiga, Mengajukan / memperjuangkan Sosialisme sebagai Ideologi Bangsa Indonesia, diantaranya: a. PKI b. PSI c. PNI d. Murba e. N11 f. Masyumi g. Partai Kiri (Sosialis (PSI), PKI dan PNI), saling berseteru / gontok-gontokan dan tidak pernah selesai. Bagaimana hal ini bisa terjadi ? Unsur Politik lebih kuat.
2001 Perubahan 3 Menambah lembagalembaga Negara baru
2002 Perubahan 4 Sinkronisasi
