SEMAKIN MENINGKATNYA ANGKA KEMISKINAN
Kemiskinan adalah keadaan k eadaan dimana dim ana terjadi t erjadi ketidakmampuan k etidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup: 1. Gambaran kekurangan kekurangan materi, materi, yang biasanya biasanya mencakup mencakup kebutuhan kebutuhan panganseharipanganseharihari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. 2. Gambaran tentang tentang kebutuhan kebutuhan sosial, sosial, termasuk keterkucilan keterkucilan sosial, sosial, ketergantungan, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. 3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. mem adai. Makna “memadai” “memadai” di sini sangat berbeda-beda melintasi bagianbagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.
Gambar 1.1 Kemiskinan https://www.google.co.id/
Masalah kemiskinan memang telah ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan - kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Pemerintah Indonesia yang berorientasi berorienta si mengembangkan Indonesia menjadi negara maju dan mapan dari segi ekonomi tentu menganggap kemiskinan adalah masalah mutlak yang harus segera diselesaikan disamping
masalah lain yaitu ketimpangan pendapatan, strukturisasi pemerintahan, inflasi, defisit anggaran dan lain -lain. Bangsa Indonesia perlu mewaspadai kondisi kemiskinan yang terjadi saat ini. Walaupun secara statistik tahun 2012 terjadi penurunan kemiskinan menjadi 28,59 juta orang atau 11,6%, secara kualitas kemiskinan justru mengalami involusi dan cenderung semakin kronis. Hal itu dilontarkan anggota Kaukus Ekonomi Fraksi PDI Perjuangan, Arif Budimanta, saat menghubungi Kompas, Kamis (3/1/2013). Menurut Arif, hal itu ditunjukkan oleh semakin meningkatnya indeks keparahan kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan yang meningkat hampir dua kali lipat selama tahun 2012. "Badan Pusat Statistik mencatat, indeks keparahan pada Maret 2012 sebesar 0,36. Padahal, pada September 2012 menjadi 0,61. Kenaikan indeks ini menunjukan dua hal, yaitu semakin melebarnya kesenjangan antarpenduduk miskin dan juga semakin rendahnya daya beli dari masyarakat kelompok miskin karena ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sampai dengan batas pengeluaran garis kemiskinan yang hanya sebesar Rp 259.520,00 per bulan. Kondisi penduduk miskin di wilayah pedesaan yang semakin parah ini, tambah Arif, diakibatkan karena tingginya tingkat inflasi wilayah pedesaan, yakni 5,08%, jika dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 4,3% selama tahun 2012. Kawasan Miskin di Indonesia Hampir separuh penduduk miskin Indonesia hidup di pulau Jawa. Data jumlah penduduk miskin yang dirilis Badan Pusat Statistik tidak cuma mengungkap ketimpangan demografi, tapi juga masalah pengagguran yang berakar. 1. Jawa Timur Dengan sekitar 4.775.000 kaum berpenghasian rendah, provinsi Jawa Timur berada di urutan teratas daerah yang memiiki penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Lebih dari 3,2 juta di antaranya berada di perdesaan. Sementara 1,5 juta tersebar di kota-kota besar. Batas penghasilan bulanan untuk sebuah keluarga miskin di Jawa Timur berkisar di angka 318.000 Rupiah. 2. Jawa Tengah Meski lebih dari 20 ribu penduduk terangkat dari garis kemiskinan sejak awal tahun, Jawa Tengah tetap memiliki jumlah penduduk miskin terbesar kedua di Indonesia, yakni 4.505.780 juta. Batas pendapatan untuk kategori miskin di provinsi ini berkisar 310 ribu Rupiah per bulan. 3. Jawa Barat Tidak berbeda jauh dengan Jawa Tengah, Jawa Barat mencatat 4,48 juta penduduk miskin tahun 2016. Namun tidak seperti provinsi lain di pulau Jawa, kebanyakan kaum miskin Jawa Barat hidup di perkotaan, jumlahnya mencapai 2,7 juta penduduk. Untuk dikategorikan miskin, seseorang harus berpenghasilan maksimal 319 ribu per bulan.
4. Sumatera Utara Data jumlah penduduk miskin yang dilansir Badan Pusat Statistik mengungkap ketimpangan demografi antara pulau Jawa dan pulau-pulau lain di Indonesia. Sumatera Utara
yang berada di peringkat empat dalam daftar provinsi berpenduduk miskin terbanyak, mencatat 1,5 juta penduduk yang berpenghasilan maksimal 352 ribu per bulan.
5. Sumatera Selatan Sebagian besar kaum miskin di Sumatera Selatan hidup di wilayah perdesaan. BPS mencatat, terdapat sekitar 1,12 juta penduduk yang cuma berpenghasilan 380 ribu Rupiah per bulan.
6. Lampung Sekitar 80% penduduk miskin Lampung yang berjumlah 1,1 juta hidup di wilayah perdesaan. Mereka dikategorikan miskin karena cuma berpenghasian maksimal 380 ribu per bulan. Bandingkan dengan Upah Minimum Regional sebesar 1,7 juta yang ditetapkan pemerintah provinsi.
7. Nusa Tenggara Timur Sebanyak 1,16 juta penduduk di Nusa Tenggara Timur saat ini digolongkan sebagai kaum miskin. Mereka yang hampir seluruhnya berada di perdesaan cuma berpenghasilan 290 ribu Rupiah per bulan. Masalah terbesar NTT adalah angka pengangguran yang tinggi, sebagaimana lazimnya provinsi di timur Indonesia. UMR untuk NTT dipatok di kisaran 1,6 juta Rupiah/bulan.
8. Papua Papua adalah provinsi terluas di Indonesia dengan jumlah penduduk tidak lebih banyak ketimbang Surabaya. Namun dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 898 ribu orang, hampir sepertiga penduduk Papua hidup dengan pendapatan di bawah 390 ribu Rupiah per bulan. Padahal pemerintah provinsi telah menetapkan UMR sebesar 2,4 juta Rupiah 9. Sulawesi Selatan Sebanyak lebih dari 864 ribu penduduk Sulawesi Selatan hidup di bawah garis kemiskinan, dengan upah bulanan yang tidak mencapai 254 ribu Rupiah. Ironisnya wilayah di timur itu tercatat sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. 10. Aceh Aceh sering dianggap provinsi berprestasi rendah, kendati bermandikan Rupiah berupa dana otonomi khusus dan pendapatan asli daerah yang nyaris mencapai 2 trilun Rupiah, provinsi paling barat Indonesia ini masih mencatat 859 ribu penduduk miskin. Selain itu Aceh juga tercantum sebagai provinsi ketujuh paling miskin di Indonesia versi Badan Pusat Statistik.
Upaya Penanggulangan Kemiskinan Upaya penanggulangan kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, sehingga membutuhkan sinergi dan kemitraan dengan semua pihak. Pemerintah, termasuk pemerintah daerah, kalangan swasta, kalangan organisasi kemasyarakatan, kalangan universitas dan akademisi, kalangan politik dan tentunya
masyarakat sendiri perlu membangun visi yang sama, pola pikir dan juga pola tindak yang saling menguatkan dengan difokuskan pada upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam kemitraan yang saling menguatkan inilah maka berbagai sasaran peningkatan kesejahteraan dapat dicapai dengan baik. Pemerintah harus sangat mendukung setiap prakarsa dan inovasi yang dijanjikan serta dikembangkan oleh semua pihak dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan rakyat ini. Kemiskinan dan pengangguran adalah masalah mendasar bagi daerah yang baru berkembang. Peran pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha mengurangi kemiskinan, sehingga konsep pembangunan partisipatif bisa terealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan partisipatif merupakan Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (bottom-up). Selama ini sektor swasta hanya dianggap sebagai pihak yang hanya mencari untung atau modal sendiri tanpa memperhatikan nasib masyarakat miskin, sementara masyarakat dianggap sebagai objek pembangunan yang tidak terlibat dalam proses pembangunan dan hanya menerima program yang diberikan tanpa adanya kesempatan untuk iktu dalam pembangunan tersebut. Sehingga pembangunan tidak memuaskan masyarakat dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin malah semakin sulit untuk di satukan. Hal ini bisa kita lihat dalam realita kehidupan baik di desa ataupun di perkotaan. Pembangunan gedunggedung, mal, pabrik dan lain sebagainya terkadang mengakibatkan penderitaan untuk masyarakat miskin misalnya melalui penggusuran lahan atau pemukiman masyarat dengan alih untuk pembangunan yang lebih baik, tapi kenyataannya malah memberikan kesengsaraan bagi warga miskin, apalagi mereka yang memang tidak memiliki tempat tinggal. Banyak pandangan mengungkap pentingnya sektor swasta terlibat penanggulangan kemiskinan. Sebuah pandangan berpendapat, keterlibatan swasta dalam penanggulangan kemiskinan pada dasarnya diawali dengan adanya niat pemenuhan kebutuhan internal perusahaan. Artinya, meskipun sektor swasta berusaha untuk terjun dalam program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, paling tidak mereka hanya berharap mendapatkan modal yang banyak tanpa memperhatikan kualitas program yang dilakukan. Prahalad dalam The Fortune at the Bottom of Pyramid melihat kebutuhan internal dalam perusahaan melalui kepentingan perusahaan dalam memperluas pasar melalui inovasi produk dan pemberdayaan mereka yang ada di bawah garis kemiskinan agar bisa menjadi konsumen. Prahalad berpendapat, dengan menjadi konsumen, peluang untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui aktivitas ekonomi residual menjadi lebih besar. Kebijakan Pemerintah untuk Menangani Kemiskinan di Indonesia Pemerintah sudah memiliki program untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui program TNP2K sesuai dengan pasal 34 ayat satu “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.” maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan. TNP2K adalah lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun
2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. TNP2K bertanggung jawab k epada Presiden Republik Indonesia dan diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Tugas Pokok TNP2K : 1. Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 2. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga. 3. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA Krisis Ekonomi tahun 1998 memberikan hantaman yang besar terhadap perekonomian nasional, termasuk meningkatnya angka kemiskinan masyarakat yang naik menjadi 49,50 Juta atau sekitar 24,23 % dari jumlah penduduk Indonesia, dari hanya 34,01 Juta (17,47 %) pada tahun 1996. Untuk mengurangi angka kemiskinan akibat krisis ekonomi tersebut, pemerintah kemudian menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pemerintah Indonesia. Pelaksanaan program penanggulanan kemiskinan yang dilakukan sejak tahun 1998 sampai saat ini, secara umum mampu menurunkan angka kemiskinan Indonesia yang berjumlah 47,97 Juta atau sekitar 23,43 % pada tahun 1999 menjadi 30,02 Juta atau sekitar 12,49 % pada tahun 2011. Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, di t ingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang tahun 2005 sampai 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain misalnya Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun. Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah. Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 % sampai 10 % pada akhir tahun 2014. Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu: 1. 2. 3. 4.
Menyempurnakan program perlindungan sosial. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Pemberdayaan masyarakat. Pembangunan yang inklusif
Terkait dengan strategi tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulanang kemiskinan yang dibagi berdasarkan empat klaster, masing-masing: 1. Klaster I - Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. 2. Klaster II – Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. 3. Klaster III – Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.
Daftar Pustaka : 1. http://www.kompasiana.com/dedihamid/relasi-antara-pemerintah-sektorswasta-dan-masyarakat-dalam-mengatasi-masalahkemiskinan_552e305d6ea8346d188b45e4 2. Rizki Nugraha/yf (Badan Pusat Statistik) 3. http://tsiqahk.blogspot.co.id/2013/04/tugas-2-upaya-pemerintah-mengatasi.html 4. https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad =rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSkZnF45_SAhWHNI8KHUBKD84QjRwIBw&url=htt p%3A%2F%2Fsmeaker.com%2Fnasional%2F5065%2Fberita-terkini-presiden jokowi-di-prediksi-takkan-mampu-tekan-angka-kemiskinan-diindonesia%2F&psig=AFQjCNFFpF7_WJ_WHcYX3qR33KLMxDbjyQ&ust=14877 17987826980
