BAB I
A.Pendahuluan
Tujuan nasional yang tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut perlu diadakan Pembangunan Nasional. Pembangunan ini dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan. 1 Pembangunan nasional di bidang perekonomian modernisasi dan reformasi kegiatan ekonomi. Pemerintah sebagai pembuat dan pengatur kebijakan diharapkan dapat memberikan iklim yang kondusif bagi dunia d unia usaha, sehingga lembaga keuangan baik perbankan maupun bukan perbankan serta pelaku usaha di lapangan mampu memanfaatkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan usaha dengan lancar, yang pada akhirnya dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi. ekonomi. 2 Industri perbankan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Stabilitas ekonomi suatu negara juga dipengaruhi oleh stabilitas perbankannya. Oleh karena itu, fungsi perbankan yang berjalan dengan baik diharapkan
dapat
mendorong
peningkatan
pemerataan
pembangunan,
1
Rustian Kamaluddin, Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah, Daerah , (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 16 2 Andang Setyobudi , “Peran Serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Menengah (Umkm)”, (Umkm)”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007, hlm. 29
1
perekonomian yang terus berkembang dan bertumbuh, serta akhirnya menciptakan stabilitas ekonomi secara nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tujuan Negara Indonesia, yaitu kesejahteraan rakyat. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit / pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 3 Sedangkan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undangundang mengenai perbankan syariah. 4 Industri perbankan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Stabilitas ekonomi suatu negara juga dipengaruhi oleh stabilitas perbankannya. Oleh karena itu, fungsi perbankan yang berjalan dengan baik diharapkan
dapat
mendorong
peningkatan
pemerataan
pembangunan,
perekonomian yang terus berkembang dan bertumbuh, serta akhirnya menciptakan stabilitas ekonomi secara nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tujuan Negara Indonesia, yaitu kesejahteraan rakyat. Bank, sebagai lembaga intermediari, dalam mengelola dana masyarakat harus dilakukan dengan keahlian yang memadai, agar kepercayaan masyarakat
3
Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN. No. 182 Tahun 1998, TLN. No. 3790, Pasal 1 angka 2. 4 Indonesia, Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan , UU No. 21 Tahun 2011, LN. No. 111 Tahun 2011, TLN. No. 5253, Pasal 1 angka angka 5.
2
tetap terjaga dan tidak terjadi penarikan dana masyarakat yang disimpan di bank yang dapat berakibat pada kegiatan ekonomi. 5 Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam mendukung perekonomian negara dalam perwujudan pembangunan nasional, baik dalam mela yani pemerintah maupun dunia keuangan dan perbankan di Indonesia. Bank sentral dalam sistem ekonomi negara memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam hubungannya dengan keuangan di Indonesia Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pada awalnya, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan. 6 Bank Indonesia selaku bank sentral, mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia. Fungsi pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia diatur dalam Pasal 8 huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut Undang-undang Bank Indonesia. 7 Mengenai tugas pengawasan bank, berdasarkan Undang-undang Bank Indonesia dalam Pasal 34 disebutkan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang dilakukan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang
5
Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, (Jakarta: Mandar Maju, 2001), hal.8. Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah ditetapkan menjadi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, LN. No. 142 Tahun 2008, TLN. No. 4901, Pasal 8 huruf c. 7 H. Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), hlm.17 6
3
melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di industri jasa keuangan yang mencakup bidang perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan, sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara lebih terintegrasi.8 Sejalan dengan amanat Pasal 34 Undang- undang Bank Indonesia adalah dibentuknya Lembaga Pengawas Jasa Keuangan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan diikuti dengan pembentukan lembaganya. Dengan lahirnya OJK maka peran serta Bank Indonesia sebagai pengawas bank akan beralih kepada OJK dan Bank Indonesia akan fokus sebagai regulator pada bidang moneter. Namun pengalihan tugas pengawasan bank tersebut tidak menyebabkan Bank Indonesia lepas sepenuhnya atas pengawasan bank, namun terdapat koordinasi antara bank Indonesia dengan OJK dalam pelaksanaan tugas tersebut. Perlu dilakukan penataan kembali terhadap struktur organisasi yang terintegrasi terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pada industri perbankan serta industri keuangan bukan bank agar tercapai stabilitas sistem keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawasan sektor keuangan yang terintegrasi, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah
8
Arsip Dokumen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Sidang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta , 2010), hlm. 4
4
lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK. 9 OJK melalui fungsi yang diamanatkan dalam UU OJK, diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dari dinamika sistem keuangan di Indonesia. Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan ikut mengalihkan Peran Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan, namun Bank Indonesia akan tetap menjalankan fungsinya dalam pembentukan regulasi dibidang moneter. Pengalihan tugas ini juga tidak sepenuhnya melepaskan pengawasan Bank Indonesia terhadap industri perbankan di Indonesia. Koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia tetap dibangun guna menjamin tercapainya tujuan masing-masing lembaga serta tercapainya stabilitas sistem keuangan.
B. Rumusan Masalah
Tugas pengawasan bank sebelum Undang-undang OJK lahir dilakukan oleh Bank Indonesia hal ini sesuai dengan amanat Pasal 35 Undang-undang Bank Indonesia. Setelah Undang-undang OJK lahir, tugas mengawasi bank menjadi tugas OJK. Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terha dap bank adalah wewenang OJK. Namun untuk melaksanaan wewenang tersebut, OJK memerlukan koordinasi dengan Bank Indonesia demi terwujudnya sistem perbankan yang sehat sehingga mendorong reformasi perekonomian bangsa ditengah perekonomian dunia yang
9
Indonesia, Op.Cit., UU No. 21 Tahun 2011, Pasal 1 ayat 1
5
semakin kompetitif. OJK dan Bank Indonesia melakukan koordinasi dalam pengawasan bank sehingga terwujud sistem perbankan yang sehat. Permasalahan dalam makalah ini adalah 1.
Bagaimana kedudukan Bank Indonesia dalam Hukum Perbankan di Indonesia?
2.
Bagaimana keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas Jasa Keuangan, dan bagaimana sistem koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan bank setelah lahirnya UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?
6
BAB II
A.Pembahasan
Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah dan/ atau pihak-pihak lain. Bank Indonesia memiliki kuasa penuh dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, serta menjamin independensi Bank Indonesia yang bebas campur tangan pemerintah. Bank Indonesia bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 10 Bank Indonesia diharapkan dapat melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. 11 Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan)12 disebutkan bahwa tugas mengatur diartikan dengan pembinaan yang merupakan upaya menciptakan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Pendekatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah dengan menerapkan: 13
10
Indonesia, UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun PerPPUU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah menjadi UU No. 6 Tahun 2009, Pasal 7 ayat 1. 11 Indonesia, UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun PerPPUU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah menjadi UU No. 6 Tahun 2009, Pasal 7 ayat 2. 12 Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan). 13 Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank ; diperoleh http://www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/pengaturan/tujuan-dankewenangan/Contents/Default.aspx; diakses pada 11Mei 2018.
7
1.
Kebijakan memberikan keleluasaan untuk berusaha (deregulasi);
2.
Kebijakan prinsip kehati-hatian bank ( prudential banking );
3.
Pengawasan
bank
yang
mendorong
bank
untuk
secara
konsisten
melaksanakan ketentuan internal yang dibuat sendiri ( self regulatory banking ) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian. Pasal 7 Undang-undang Bank Indonesia No 23 Tahun 1999 ditentukan bahwa Bank Sentral mempunyai tugas utama mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Mata uang rupiah perlu dijaga dan dipelihara karena dampak yang ditimbulkan apabila suatu mata uang tidak stabil sangatlah luas seperti salah satunya adalah inflasi yang memberatkan masyarakat luas. Oleh karena itu, tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sangatlah penting. Adapun maksud dari kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi dan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. 14 Bank Indonesia dalam Hukum Perbankan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Bank Indonesia sebagai bank sentral berperan dalam menentukan dan memberikan arah perkembangan perbankan karena sistem perbankan memiliki fungsi dan peran yang penting dan strategis dalam menggerakkan pembangunan nasional. Kedudukan Bank Indonesia dalam Hukum
14
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 180
8
Perbankan dapat dilihat dari berbagai Peraturan Perundang-undangan di bidang Perbankan antara lain: Undang-undang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Undang-undang Bank Indonesia meletakkan tujuan Bank Indonesia tersebut dalam Pasal 7, dan untuk mencapai tujuan tersebut, Pasal 8 Undang-undang Bank Indonesia No 23 Tahun 1999
menetapkan tiga tugas Bank Indonesia yaitu
menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank (dialihkan kepada OJK). Setelah pengawasan bank menjadi tugas OJK, Bank Indonesia akan fokus pada otoritas moneter dan sistem pembayaran. Bank Indonesia diberi kewenangan dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan sistem pembayaran dengan meggunankan instrument yang dimilikinya. 15 Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan sebagai amanat Pasal 34 Undang-undang Bank Indonesia di dasarkan pada prinsip-prinsip reformasi keuangan yaitu Independensi, terintegrasi, dan menghindari benturan kepentingan. 16 Pasal 1 ayat (1) UU OJK disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
15
Anwar Nasution, Masalah-masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia,http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Masalah%20sistem%20keuangan%20dan% 20perbanka n%20%20anwar%20nasution.pdf, diakses tanggal 03 Mei 2018 16 Nurhaida, Reformasi Pengawasan Sektor Jasa Keuangan melalui Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional, http://www.iaitbjakarta.com/files/makalah_Ibu_Nurhaid a_OJK.pdf, diakses tanggal 12 Mei 2018
9
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK ini. OJK menjalankan tugasnya memiliki kedudukan diluar pemerintah dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada DPR RI dan BPK RI. Kelembagaan OJK yang berada diluar Pemerintah menunjukan bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, OJK berlandaskan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Good Coorporate Governance). Bank Indonesia memberikan pengertian tentang pemerintahan yang baik adalah sebagai suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat.17 Asas-asas tersebut adalah independensi, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, dan integritas. Tujuan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam s ektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK, dalam mencapai tujuannya tersebut, melaksanakan fungsinya dengan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Fungsi pengaturan dan pengawasan tersebut dilakukan di sektor perbankan, pasar modal, dan Industri
17
Sofian Efendi, Membangun Martabat Manusia: Peran Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 47
10
Keuangan Non Bank (IKNB) yang meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam bertugas dan melaksanakan wewenangnya, Fungsi OJK adalah untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yaitu: Melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a.
Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
b.
Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
c.
Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Peralihan keseluruhan tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan dan pengawasan Perbankan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan tercermin dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Bank Indonesia, dalam hal ini, masih tetap memiliki wewenang dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan, yaitu dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan sistem pembayaran 18 Bank Indonesia menjalankan wewenangnya dalam kebijakan moneter dengan menetapkan jumlah uang beredar atau tingkat suku bunga, dengan tujuan menjaga sasaran la ju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah menggunakan sejumlah instrumen, antara lain operasi pasar
18
Prof. Dr. Anwar Nasution, Stabilitas Sistem Keuangan: Urgensi, Impllkasi Hukum, dan Agenda Kedepan, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema Masalah-Masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Rl, Denpasar, 2003. http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/ Masalah%20sistem%20keuangan%20dan%20 perbankan%20%20anwar%20nasution.pdf. (diakses tanggal 28 Mei 2014)
11
terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. 19 Selain itu, BI juga berperan dalam menciptakan efisiensi sistem pembayaran, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen. 20 Pasal 39 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, mengatur bahwa OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam menyusun pengaturan tertentu terkait dengan pengawasan di bidang perbankan. Kemudian, Pasal 40 UU No. 21 Tahun 2011 lebih lanjut mengatur bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, misalnya dalam rangka penyusunan peraturan pengawasan, Bank Indonesia tetap berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. Selanjutnya Pasal 69 ayat (1) huruf (a) UU No. 21 Tahun 2011 menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke
OJK
adalah
tugas
pengaturan
dengan microprudential, sedangkan
Bank
dan
pengawasan
Indonesia
tetap
yang
berkaitan
memiliki
tugas
pengaturan perbankan terkait macroprudential. Berkaitan dengan hal tersebut, jelas bahwa tugas pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen
oleh
OJK,
karena
pengaturan microprudential dan macroprudential akan sangat berkaitan. Pasal 2 UU OJK menyebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur
19
Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia, Tujuan Kebijakan Moneter (http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Tujuan+Kebijakan+Moneter/, (diakses tanggal 28 Mei 2014) 20 Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia, Sistem Pembayaran di (http://www.bi.go.id/web/id/Sistem+Pembayaran/Sistem+Pembayaran+di+ Indonesia/Sekilas (diakses tanggal 13 Mei 2018)
12
tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undangundang. Independensi OJK tercermin dari kepemimpinan OJK, dimana secara perseorangan, pimpinan OJK memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang diatur dalam Undang- undang. Namun demikian, OJK harus memberikan laporan kepada DPR dan Presiden, serta harus memperoleh persetujuan dari DPR terkait anggaran dalam melaksanakan kegiatannya. Dinamika perkembangan sektor keuangan menuntut OJK untuk melakukan pengawasan secara terintegrasi dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan atas lembaga jasa keuangan secara terintegrasi antar subsektor jasa keuangan. Pelaksanaan pengawasan terintegrasi diharapkan dapat menurunkan potensi risiko sistemik kelompok jasa keuangan, mengurangi potensi moral hazard , mengoptimalkan perlindungan konsumen jasa keuangan, serta mewujudkan stabilitas sistem keuangan.21 Dalam kondisi stabilitas keuangan yang tidak normal, maka untuk pencegahan dan penanganan krisis, Menteri keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK dan/atau ketua Dewan Komisioner LPS yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan dapat mengajukan ke FKSSK agar segera dilakukan rapat untuk memutuskan langkahlangkah pencegahan atau penanganan krisis tersebut. Dalam kondisi ini, FKSSK melakukan penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang diperlukan bagi masing-
21
Otoritas Jasa Keuangan. Booklet Perbankan Indonesia 2014 Edisi 1 Maret 2014. (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2014), hlm.20
13
masing institusi sesuai kewenangan yang diberikan bagi masing- masing institusi tersebut. Dalam konteks pengawasan FKSSK, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU OJK, kebijakan FKSSK yang terkait dengan keuangan negara wajib diajukan untuk mendapat persetujuan DPR. Saat ini, dasar yang digunakan mengenai Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) adalah Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemenkeu, BI, OJK dan LPS yang ditandatangani tanggal 1 Oktober 2012 untuk menjaga koordinasi antar lembaga dalam mengantisipasi krisis. 22 Dengan demikian dapat dilihat bahwa OJK masih memiliki ”hubungan khusus” dengan Bank Indonesia terutama dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Dapat dijelaskan bahwa bagaimanapun Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, dimana sebelum keluarnya UU OJK dan pengalihan pada akhir bulan Desember Tahun 2013 yang akan datang, Bank Indonesia masih mengemban dan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan bank dan memiliki pengalaman lebih lama dalam mengatur dan mengawasi perbankan sehingga masukan pengaturan yang disampaikan oleh Bank Indonesia akan memliki pengaruh yang besar dalam pengaturan yang dilakukan oleh OJK. 23 Dalam melaksanakan tugasnya sebagai regulator dan pengawas di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembnaga jasa keuangan lainnya. 24 Tugas OJK dalam mengawasi bank
22
Dalam perkuliahan Hukum Perbankan Narasumber: Zulkarnain Sitompul S.H.,ojk 13 Maret 2018 23 Fransiska Ari Indrawati, Mencermati Celah Independensi OJK Dalam UU OJK, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan Bank Indonesia Volume 10 Nomor 1, Januari – April 2012. 24 Mirza Nasution, ” Indepedensi Otoritas Jasa Keuangan” , Seminar tentang Sosialisasi Undang- undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Medan, 19 Ju ni 2012, hlm. 4
14
membutuhkan koordinasi dengan Bank Indonesia. Pengawasan bank pada prinsipnya terbagi atas dua jenis, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong bank bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter (macro-prudential supervision), dan pengawasan yang mendorong bank secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik (micro-prudensial supervison). Untuk pengawasan
(macro-prudential
supervision) dilakukan oleh Bank Indonesia dan micro- prudensial supervison dilakukan oleh OJK. 25 Sasaran yang ingin dicapai oleh macro- prudential supervision adalah mengarahkan dan mendorong bank serta sekaligus mengawasinya agar dapat ikut berperan dalam program pencapaian sasaran ekonomi makro, baik yang terkait dengan
kebijaksanaan
umum
untuk
mendorong
pertumbuhan
ekonomi,
kemantapan neraca pembayaran, perluasan lapangan kerja, kestabilan moneter, maupun upaya pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha. Tujuan dari micro-prudential supervision adalah mengupayakan agar setiap bank secara individual sehat dan aman, serta keseluruhan industri perbankan menjadi sehat dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Ini berarti setiap bank dari sejak awal harus dijauhkan dari segala kemungkinan risiko yang akan timbul. Dengan demikian bank perlu dipagari dengan berbagai peraturan yang membatasi atau sekurang-kurangnya mengingatkan mengenai perlunya penanganan risiko secara
25
Zulkarnain Sitompul, Perlindungan Dana Nasabah Bank : Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 220
15
seksama, dan bahkan jika perlu melarang bank melakukan kegiatan tertentu yang mengandung risiko tinggi. 26 Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain: 1.
Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Bank Kebutuhan modal minimum bank pada dasarnya adalah micro prudensial. Tapi karena ini menyangkut dengan pengaturan Basel Core Principles dan Bank Indonesia merupakan anggota BIS (Bank for International Settlement), maka Kebutuhan modal minimum bank ini satu bagian mikro yang harus tetap berkoordinasi antara Bank Indonesia dengan OJK. 27
2.
Sistem Informasi Perbankan yang Terpadu Sistem Informasi Perbankan (SIP) adalah media penyajian informasi yang bersifat makro, individual bank, maupun informasi lain terkait lingkungan bisnis dari bank, menyajikan informasi yang berasal dari media massa, institusi pemerintah, maupun lembaga-lembaga lainnya serta mengintegrasikan data-data yang tersebuar pada sistem yang berbeda-beda.28
3.
Bank Indonesia dan OJK membangun sistem informasi sebagai sarana koordinasi dan penyusunan kebijakan bersama. Sistem informasi ini menjadi prioritas utama untuk menghindari risiko krisis yang timbul karena kegagalan antisipasi dan miskoordinasi lembaga pengawas.
26
Bismar Nasution, Bahan Kuliah Umum Perbankan Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan 27 Arsip Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Loc. Cit., hlm. 592 28 Zaidatul Amina, “Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat dari Pengalaman di Negara Lain”,http://www.g oogle.com/search?q=Kajian+Pembe ntukan+Otoritas+Jasa+Keuangan+di+Indonesia%3A+Melihat+dari+Pengalaman+di+Negara +Lain&ie=utf- 8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en- US:official&client=firefox-a, terakhir diakses 03 Mei 2018
16
4.
Kebijakan Penerimaan Dana dari Luar Negeri, Penerimaan Dana Valuta Asing, dan Pinjam Komersial Luar Negeri. Bank Indonesia dan OJK berkoordinasi dalam membuat peraturan tentang penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjam komersial luar negeri, serta membuat tata cara pelaksanaannya. Penerimaan ini dimaksudkan sebagai pelengkap pembiayaan APBN dan pembangunan, disamping sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri berupa hasil perdagangan luar negeri, penerimaan pajak dan tabungan baik tabungan masyarakat dan sekt or swasta.29
5.
Produk Perbankan, Transaksi Derivatif, Kegiatan Usaha Bank Lainnya Produk perbankan pada umumnya adalah berbagai macam bentuk simpanan di bank, pemberian kredit, pemberian jasa pembayaran dan peredaran uang serta bentuk jasa produk perbankan lainnya. Transasksi derifative yang merupakan suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari instrument yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks. 30 Kegiatan usaha bank lainnya antara lain adalah kartu kredit, kartu debit, dan internet banking. Sebagai otoritas pengawas perbankan, OJK tetap berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat regulasi tentang produk perbankan, transaksi derivatif, dan kegiatan usaha bank lainnya.
29
Penerimaaan dan Pemberian Pinjaman, http://poenyariefdha.blogspot.com/2011/11/penerimaan-dan-pemberian pinjaman.html , terakhir diakses 10 Mei 2018 30 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 445
17
6.
Penentuan Institusi Bank yang Masuk Kategori Systemically Important Bank Systemically Important Bank adalah suatu bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan
serta
keterkaitan
dengan
sektor
keuangan
lain
dapat
mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank-bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun financial, apabila bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. 31 7.
Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, OJK memiliki data atau informasi yang bersifat rahasia. Rahasia berarti sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan. Kewenangan pengaturan dan pengawasan bank yang dimiliki oleh Otoritas
Jasa Keuangan, adalah Kewenangan memberikan izin (right to license); Kewenangan untuk mengatur (right to regulate); Kewenangan untuk mengawasi (right to control ); Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction); serta Kewenangan untuk melakukan penyidikan ( right to investigate).32 Dalam pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan, OJK memiliki sejumlah kewajiban,
terutama
terkait
pemberian
informasi
dan
pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya yang diuraikan sebagai berikut:33
1.
OJK harus memberikan informasi yang lengkap dan terbaru keuangan kepada Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan tugas dan
31
Pasal 39 huruf e Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Booklet Perbankan Indonesia 2014 . Op Cit. Hal.25 33 Zulkarnain Sitompul, Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pilars No.02/Th.VII/12-18, (Januari 2004). 32
18
kebutuhan
masing-
masing
lembaga
tersebut
guna
mendukung
penyelenggaraan fungsi kedua lembaga tersebut dengan baik. 2.
Dalam melakukan analisis mengenai stabilitas keuangan, OJK wajib melakukan pertukaran informasi dengan Bank Indonesia yang melaksanakan pengawasan macro- prudential ;
3.
Dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan tingkat kesehatan bank, OJK harus selalu bekerjasama dengan BI;
4.
OJK wajib melaporkan tingkat kesehatan dan efisiensi bank kepada Menteri Keuangan dalam bentuk laporan berkala;
5.
OJK menyusun mekanisme yang mengatur kerjasama antara OJK, BI, LPS, dan Kementerian Keuangan sebagai bentuk pencegahan akan terjadinya gangguan pada stabilitas perekonomian secara nasional yang diakibatkan oleh buruknya kinerja suatu bank tertentu. Apabila
Bank
Indonesia
dalam
melaksanakan
fungsi,
tugas,
dan
wewenangnya membutuhkan informasi dan memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, maka Bank Indonesia dapat melakukan kegiatan pemeriksaan bank secara langsung terhadap bank tersebut sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang macro prudential. Pemeriksaan bank secara langsung dilakukan Bank Indonesia dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. Pemberitahuan secara tertuli s tersebut memuat tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, dan mekanisme pemeriksaan. Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank karena penilaian terhadap tingkat kesehatan bank merupakan kewenangan OJK (micro prudential)
19
dan laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya hasil pemeriksaan.34 Terkait dengan tugas Bank Indonesia dalam mengawasi sistem pembayaran Bank Indonesia memerlukan informasi tentang kondisi bank. Jika OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas, kondisi kesehatan semakin memburuk, dan mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistematik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sisitem keuangan, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan Bank Indonesia. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia adalah pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek dan pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah yaitu mejalankan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort . Dalam menjalankan fungsi tersebut, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK.35 Sebelum dibentuknya OJK, pengaturan dan pengawasan perbankan merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia. Peran dan tugas dari Bank Indonesia menurut UU BI yaitu mencakup tiga sub siste m: moneter, perbankan, dan pembayaran. Pelaksanaan dan penentuan kebijakan pada ketiga sub-sistem tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan BI, yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah, yaitu stabilnya nilai rupiah terhadap barang dan jasa sert a terhadap mata uang negara lain,
34
Pasal 40 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo. Pasal 11 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia 35
20
dan hal ini penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta dalam mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat. 36
36
Abdul Kadir Muhammad & Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 38.
21
BAB III
A.Kesimpulan
1.
Bank Indonesia adalah suatu lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya. Bank Indonesia merupakan Bank Sentral yaitu lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moniter, mengatur dan mengawasi kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi lender of the last resort. Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang- undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan otoritas pengaturan dan pengawasan perbankan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia dalam Hukum Perbankan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Bank Indonesia sebagai bank
sentral
berperan
dalam
menentukan
dan
memberikan
arah
perkembangan perbankan karena sistem perbankan memiliki fungsi dan peran yang penting dan strategis dalam menggerakkan pembangunan nasional. Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas jasa keuangan maka
dibentuklah
Otoritas
Jasa
Keuangan
(OJK).
Pasal
34
ini
mengamanatkan pemisahan tugas Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran di satu sisi dan tugas mengatur dan mengawasi bank
22
di sisi lainnya. Maka dengan demikian Bank Indonesia akan fokus sebagai regulator pada bidang moneter. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK memiliki tugas melaksanakan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. OJK mempunyai wewenang di bidang pengaturan dan pengawasan. Di bidang pengaturan, OJK menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan mengenai pengawasan dan menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis. Di bidang pengawasan, OJK melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB, memberikan dan/atau mencabut izin usaha, persetujuan atau penetapan pembubaran, memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan menunjuk Pengelola statute serta berwenang untuk menetapkan sanksi administratif. 2.
Dalam tugas pengawasan bank terdapat koordinasi antara bank Indonesia dengan OJK. Bank Indonesia melakukan kewenangannya di bidang macroprudential , dan OJK di bidang microprudential. OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain: kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjam komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya,
23
penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank , dan data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia.
B. Saran
1.
Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan potensi perbankan kuat dan sehat dengan mengembangkan sistem pengawasan perbankan yang efektif sehingga dapat mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap bank. Diharapkan koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK dapat terjalin dengan baik dengan demikian bank dapat melaksanakan fungsi intermediasinya yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana pada masyarakat. OJK dalam menjalankan tugasnya berdasarkan asas-asas yaitu independensi, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, integritas, akuntabilitas. Asas-asas tersebut diharapkan bukan hanya sekadar formalitas belaka, namun benar benar diterapkan dalam praktiknya.
2.
OJK sebagai harapan baru dalam reformasi keuangan di Indonesia memberikan pencerahan baru bagi masalah-masalah di bidang keuangan negara. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan luasnya wewenang dan tanggungjawab OJK, yang membuat OJK menjadi elemen penting dalam arah perekonomian nasional. Efektif
atau
tidaknya
kinerja
mereka
menentukan
perkembangan
24
perekonomian nasional ke depannya. Oleh sebab itu OJK harus benar-benar bekerja dengan baik dan harapan masyarakat tidak menjadi imajinasi belaka.
25
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Efendi, Sofian, Membangun Martabat Manusia: Peran Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996 Kamaluddin, Rustian, Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1983 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2009 Sitompul, Zulkarnain, Perlindungan Dana Nasabah Bank : Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002 Untung, Budi, Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta: Andi Offset, 2005
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
26
C. Jurnal, Seminar, Karangan, Artikel/ Makalah
Arsip Dokumen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Sidang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta , 2010 Nasutin, Bismar, Bahan Kuliah Umum Perbankan, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan Nasution, Mirza, Indepedensi Otoritas Jasa Keuangan, Seminar tentang Sosialisasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Medan, 19 Juni 2012 Setyobudi, Andang, Peran Serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm), Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5 Nomor 2, Agustus 2007
D. Website
Aldo Egi Ibrahim, OJK, Solusi atau Polusi, http://bem.feb.ugm.ac.id/201204-18-14-10-17/kajian/86-ojk- solusi-atau-polusi, terakhir diakses 28 Mei 2018 Anwar Nasution, Masalah-masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia,http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Masalah%20sistem%20keu angan%20dan %20perbankan%20%20anwar%20nasution.pdf, diakses tanggal 03 Mei 2018 Nurhaida,
Reformasi
Pengawasan
Sektor
Jasa
Keuangan
melalui
Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi http://www.iaitbjakarta.com/files/makalah_Ibu_Nurhaida_OJK.pdf,
Nasional, diakses
tanggal 12 Mei 2018
27
Penerimaaan
dan
Pemberian
Pinjaman,
http://poenyariefdha.blogspot.com/2011/11/penerimaan-dan-pemberian pinjaman.html , diakses tanggal 10 Mei 2018
28
