KEPUTUSAN DIREKTUR RS PELENGKAP MEDIKAL CENTER KABUPATEN JOMBANG NOMOR : /SK/DIR.PMC/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE ETIK DAN HUKUM PADA RS PELENGKAP MEDIKAL CENTER KABUPATEN JOMBANG DIREKTUR RS PELENGKAP MEDIKAL CENTER KABUPATEN JOMBANG,
Menimbang
: a.
bahwa dalam upaya penyelesaian dan penanganan keluhan maupun pengaduan masyarakat, terutama yang menyangkut dugaan pelanggaran kode etik profesi pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit perlu dibentuk Komite Etik dan Hukum RS Pelengkap Medikal Center Kabupaten Jombang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Komite Etik dan Hukum Pada RS Pelengkap Medikal Center Kabupaten Jombang;
Mengingat
: 1. Undang – Undang – Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2.
Undang – – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3.
Undang – – Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Presiden No 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah sakit dan Kewajiban Pasien;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perijinan dan Klasifikasi Rumah Sakit; 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit; 14. Keputusan PT Pelengkap Medikal Center No … Tahun … Tentang Pengangkatan Direktur RS Pelengkap Medikal Center
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN
: KEPUTUSAN DIREKTUR RS PELENGKAP MEDIKAL CENTER KABUPATEN JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE ETIK DAN HUKUM PADA RS PELENGKAP MEDIKAL CENTER KABUPATEN JOMBANG.
KESATU
: Komite Etik dan Hukum RS Pelengkap Medikal Center Kabupaten Jombang dimaksud pda diktum KESATU beserta dengan fungsi dan uraian tugas serta tata cara penanganan kasus etik yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA
: Keputusan Keput usan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di pada Tanggal
: Jombang : 02 Januari 2017
DIREKTUR
Dr. Galih Endradita M NIK. 80.81001.431
Lampiran I Keputusan Direktur RS Pelengkap Medikal Center Nomor : /SK.RS.PMC/2019 /SK.RS.PMC/20 19 Tanggal : 03 Januari 2019 PEMBENTUKAN KOMITE ETIK DAN HUKUM PADA RS RS PELENGKAP MEDIKAL CENTER KABUPATEN JOMBANG No.
Nama
Jabatan
Ket
1
2
3
4
Ketua Sekretaris Anggota
-
1. 2. 3.
Ditetapkan di : Jombang pada Tanggal : 02 Januari 2017 DIREKTUR
Dr. Galih Endradita M NIK. 80.81001.431
Lampiran II Keputusan Direktur RS Pelengkap Medikal Center Nomor : 005.a Tahun 2017 Tanggal : 03 Januari 2017
KOMITE ETIK DAN HUKUM PADA RS RS PELENGKAP MEDIKAL CENTER KABUPATEN JOMBANG A. PENDAHULUAN PENDAHULUAN Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainnya kemampuan untuk hidup sehat bagi warga negara. Agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional, perlu ditingkatkan upaya untuk memperluas dan mendapatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mutu yang lebih baik dan biaya terjangkau. Selain itu dengan semakin meningkatnya pendidikan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, maka sistem nilai dan orientasi dalam masyarakatpun mulai berubah. Masyarakat cenderung menuntut pelayanan umum yang lebih baik, lebih ramah,
lebih
bermutu
termasuk
pelayanan
kesehatan.
Dengan
semakin
meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan rumah sakit, maka fungsi pelayanan RS Pelengkap Medikal Center Kabupaten Jombang secara bertahap perlu terus ditingkatkan agar menjadi efektif dan efisien serta memberi kepuasan dan kenyamanan kepada pasien, keluarga maupun masyarakat.
B. LATAR BELAKANG RS Pelengkap Medikal Center Kabupaten Jombang adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat karya dan padat modal. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan kesehatan menyangkut berbagai fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian, serta mencakup berbagai tingkatan maupun jenis disiplin. Agar RS Pelengkap Medikal Center Kabupaten Jombang mampu melaksanakan fungsi yang demikian kompleks, maka diperlukan sumber daya manusia yang profesional di bidang teknis medis maupun administrasi kesehatan. Untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan, RS Pelengkap Medikal Center Kabupaten Jombang mempunyai suatu aturan yang menjamin peningakatan mutu di semua tingkatan.
C. TUJUAN 1. Tujuan Umum Terselenggaranya kegiatan hukum Rumah Sakit yang efektif dan berkualitas. 2. Tujuan Khusus
Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Direktur dalam hal : a.
Penyusunan dan perumusan medicoetiklegal dan kode etik pelayanan rumah sakit.
b.
Menyelesaikan masalah etik rumah sakit dan pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit.
c.
Pemeliharaan etik penyelenggaraan fungsi rumah sakit, Hospital Bylaws, Bylaws , dan Medical Staff Bylaws. Bylaws .
d.
Sebagai gugus tugas dalam penanganan masalah hukum di RS Pelengkap Medikal Center Kabupaten Jombang.
D. FUNGSI 1. Fungsi Pendidikan Bekerjasama dengan administrasi rumah sakit, instalasi dan ruangan, staf medis, perawat dan berbagai profesi kesehatan lainnya, komite akan melakukan upaya pendidikan mengenai etika klinis dengan cara in house training atau metode pelatihan dan pendidikan lainnya . 2. Meninjau dan Mengembangkan Mengembangkan Kebijakan Komite
akan
membantu
rumah
sakit
dan
staf
profesionalnya
dalam
mengembangkan kebijakan dan prosedur sehubungan dengan etika dan hukum kesehatan. 3. Meninjau Kasus Salah satu fungsi penting dari komite adalah perannya sebagai forum untuk menganalisa pertanyaan-pertanyaan etika yang muncul dalam perawatan pasien secara individu. Dalam perannya ini, komite akan berusaha untuk memberikan dukungan dan konsultasi bagi mereka yang bertanggungjawab terhadap
pengambilan
keputusan
meliputi
petugas
kesehatan,
pasien,
pendamping dan anggota keluarga pasien.
E. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN a. Mengadakan rapat koordinasi Komite Etik dan Hukum dengan Komite Medik dan Komite Keperawatan setiap 3 bulan sekali. b. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarga pasien tentang hak dan kewajiban antara pasien dan dokter. c. Membantu Direktur menyusun dan merumuskan medicoetiklegal medicoetikle gal dan kode etik pelayanan rumah sakit. d. Menyelesaikan masalah pelanggaran etik dan hukum terhadap pegawai di RS Pelengkap Medikal Center Kabupaten Jombang. e. Menyelesaikan masalah pelanggaran etik dan hukum antara pasien dan RS Pelengkap Medikal Center Kabupaten Jombang.
f. Menyelesaikan Menyelesaikan konflik konflik etik yang timbul timbul antar antar profesi profesi di RS Pelengkap Pelengkap Medikal Center Kabupaten Jombang.
F. TATA CARA PENANGANAN KASUS ETIK 1. Direktur mengajukan menga jukan permintaan permi ntaan kepada komite komi te etik untuk melakukan me lakukan peninjauan kasus 2. Tim
akan
melakukan
peninjauan
terhadap
permintaan perm intaan
tersebut terseb ut
untuk
menentukan : a. Masalah yang terjadi; b. Status pasien; c. Pertanyaan seputar etika; d. Masalah-masalah Masalah-ma salah yang menyebabkan permintaan; e. Informasi lain yang diperlukan. 3. Jika penilaian dari tim bahwa permintaan tersebut tepat, tim akan menghubungi dokter pasien untuk mendiskusikan permintaan tersebut, meminta partisipasinya dan menjadualkan pertemuan peninjauan kasus. Sebagai tambahan, pasien atau keluarga pasien atau pembuat keputusan bagi pasien, sesuai kebutuhan kasus, harus juga diberitahukan bahwa peninjauan kasus akan dilakuakan, dan diundang untuk berpartisipasi. Keputusan mereka untuk tidak berpartisipasi, atau penolakan mereka untuk konsultasi, tidak boleh mencegah konsultasi etika formal berlangsung, dengan asumsi bahwa konsultasi ditentukan tim. 4. Anggota tim dapat menentukan bahwa sangat tepat untuk mengundang peserta lain dalam pertemuan dimana tima mendiskusikan kasus. Diantara orang-orang yang dapat diundang dalam pertemuan tersebut adalah : anggota staf professional yang secara langsung terlibat dalam memberikan pelayanan kepada pasien, personil dengan keahlian tertentu; dan pasien dan/atau anggota keluarga pasien. 5. Jika dalam penilaian peninjauan kasus oleh tim, permintaan peninjauan kasus tidak tepat, tim juga akan menginformasikan kepada pihak yang meminta peninjauan kasus dan/atau dokter yang merawat 6. Melakukan Pertemuan Peninjauan Kasus : a. Ketua tim menjelaskan mengapa pertemuan tersebut dilakukan dan menjelaskan tugas mereka dan perlunya menjaga kerahasiaan b. Jika dokter yang merawat pasien dan petugas kesehatan lain hadir, akan tepat sekali bila mereka mempresentasikan kepada tim peninjau mengenai riwayat pasien, kondisi pasien saat ini, prognosis dan hal-hal yang berkaitan dengan peninjauan kasus. Anggota tim dapat meminta peserta pertemuan, termasuk pasien/anggota keluarag jika ada, untuk menjelaskan apa pertanyaan, pertanyaan, masalah atau hal-hal etika yang diminta untuk ditinjau.
c. Setelah itu diadakan pertemuan tertutup untuk tim untuk merumuskan rekomendasi. 7. Rekomendasi hasil dari peninjauan kasus dan setiap rekomendasi akan dikomunikasikan kepada individu yang meminta peninjauan kasus; ke dokter yang merawat; ke staf rumah sakit; dan ke pasien/keluarganya. Setelah diskusi ini, dan bersama-sama dengan dokter yang merawat, tim akan mencatat hasil dari peninjauan kasus etik dalam rekam medis pasien. Hasil ini juga akan dilaporkan ke, dan ditinjau oleh, komite pada pertemuan berikutnya.
Ditetapkan di
: Jombang
pada Tanggal : 02 Januari 2017
DIREKTUR
Dr. Galih Endradita M NIK. 80.81001.431
