Sk Hak Menolak Atau Tidak Melanjutkan PengobatanFull description
Sk Hak Menolak Atau Tidak Melanjutkan PengobatanFull description
aa
SOP Hak Menolak Atau Tidak Melanjutkan Pengobatan
Full description
skFull description
skDeskripsi lengkap
skFull description
skDeskripsi lengkap
asahDeskripsi lengkap
freeDeskripsi lengkap
hakDeskripsi lengkap
,,Full description
akreditasiDeskripsi lengkap
akreditasiFull description
,,Deskripsi lengkap
mouFull description
sop menolak atau tidak melanjutkan pengobatan
sop
SOP ANASTESI TOPICAL
SOP ANASTESI TOPICAL
l
SOP ANASTESI TOPICAL
res
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA PUSKESMAS SELUAS Jalan Pangsuma Nomor 11 Seluas 79285
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SELUAS NOMOR
2017
TENTANG HAK MENOLAK ATAU TIDAK MELANJUTKAN PENGOBATAN DI PUSKESMAS SELUAS
KEPALA PUSKESMAS SELUAS
Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka menjamin hak pasien tentang keputusannya untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan
setelah diberi
penjelasan dari petugas kesehatan; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut point a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Seluas
Mengingat
: 1.
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
No.
290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Men.Kkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN
KEPALA
PUSKESMAS
SELUAS
TENTANG
HAK
MENOLAK ATAU TIDAK MELANJUTKAN PENGOBATAN Kesatu
: Hak menolak atau tidak melanjutkan pengobatan yang dimaksud diktum kesatu dilaksanakan sesudah pasien mendapatkan penjelasan/informasi yang jelas dari petugas kesehatan sesuai dengan SOP
Kedua
: Petugas kesehatan yang telah memberikan informasi tentang penyakit harus menuliskan kesepakatan penolakan pasien pada lembar informed consent yang disediakan Puskesmas yang dapat digunakan sebagai dasar hukum ketika terjadi perselisihan yang timbul akibat penolakan pasien tersebut.
Ketiga
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaima mestinya.