PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS JALAN BAJA JALAN BAJA RAYA KEC. CIBODAS TELP. (021) 5912802 KEPUTUSAN KEPALA UPT PUKESMAS JALAN BAJA NOMOR : 440/06/SK/ADMEN/I/17 440/06/SK/ADMEN/I/ 17 TENTANG KEBIJAKAN PENUNJANG PELAYANAN KLINIS PUSKESMAS JALAN BAJA KEPALA UPT PUSKESMAS JALAN BAJA Menimbang
: a. bahwa pelayanan klinis Puskesmas dilaksanakan kebutuhan pasien; b. bahwa pelayanan klinis Puskesmas perlu memperhatikan mutu dan keselamatan pasien; c. bahwa untuk menjamin pelayanan klinis dilaksanakan sesuai kebutuhan pasien, bermutu, dan memperhatikan keselamatan pasien, maka perlu disusun kebijakan penunjang pelayanan klinis di Puskesmas Jalan Baja;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 75 tahun 2014, tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 46 tahun 2015, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012, tentang Penyelanggaraan Laboratorium Pusat kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN KLINIS PUSKESMAS JALAN BAJA.
Kesatu
: Kebijakan penunjang pelayanan klinis di Puskesmas Jalan Baja sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
Kedua
: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkandengan ketentuanapabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di pada tanggal
: Tangerang : 2 Januari 2017
KEPALA PUSKESMAS JALAN BAJA,
dr. Eny Purwati
LAMPIRAN I. KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS NOMOR : 440/06/SK/ADMEN/I/17 TENTANG : KEBIJAKAN PENUNJANG PELAYANAN KLINIS PUSKESMAS JALAN BAJA A. PELAYANAN LABORATORIUM: 1. Jenis-jenis pelayanan laboratorium yang disediakan di Puskesmas meliputi; a) Kimia darah b) Hematologi c) Widal d) Urine Rutin e) Golongan darah f) BTA g) Tes Kehamilan h) HIV i) HBsAg 2. Pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh petugas yang kompetens, yaitu: analis kesehatan dan petugas dengan minimal lulusan D3 Analis Kesehatan dan telah mendapat pelatihan dibidang Laboratroium 3. Hasil pemeriksaan harus diinterpertasi oleh petugas yang terlatih 4. Pemeriksaan laboratorium untuk tiap-tiap jenis pemeriksaan harus dipandu dengan prosedur mulai dari permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen, pengambilan dan penyimpanan spesimen, pemeriksaan sampai penyerahan hasil 5. Untuk pemeriksaan kasus-kasus berisiko tinggi diatur sebagai berikut: Untuk pemeriksaan pasien dengan riwayat penyakit hepatitis B, riwayat HIV/AIDS dan TB MDR maka Petugas memakain APD yang lengkap dan memperlakukan sampel sebagai bahan yang infeksius dan ruangan sebelum dan sesudah pemeriksaaan didisinfektan 6. Petugas pemeriksa laboratorium wajib menggunakan APD 7. Bahan-bahan berbahaya beracun harus disimpan secara aman menurut ketentuan yang berlaku 8. Limbah laboratorium sebagai akibat pemeriksaan laboratorium harus dikelola sebagai limbah infeksius 9. Reagensia harus tersedia sesuai dengan jenis pemeriksaan yang disediakan 10. Reagensia harus disimpan dengan pelabelan yang jelas dan pada tempat dan suhu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11. Ketersediaan reagen wajib dievaluasi paling lambat setiap bulan sekali 12. Hasil pemeriksaan laboratorium harus diserahkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagai berikut: JENIS PEMERIKSAAN
WAKTU
DARAH LENGKAP
70 MENIT
DARAH RUTIN
30 MENIT
HB
15 MENIT
GOLONGAN DARAH
15 MENIT
WIDAL
90 MENIT
GDS / GDP / 2 JAM PP
90 MENIT
ASAM URAT
90 MENIT
CHOLESTEROL
90 MENIT
TRIGLISERIDA
90 MENIT
UREUM
90 MENIT
KREATININ
90 MENIT
SGOT
90 MENIT
SGPT
90 MENIT
PP TEST
15 MENIT
URINE PROTEIN
15 MENIT
URINE LENGKAP
30 MENIT
ANTI HIV
45 MENIT
BTA
1 HARI
13. Laporan hasil pemeriksaan laboratorium harus dilengkapi dengan nilai normal
14. Hasil pemeriksaan laboratorium kritis harus disampaikan segera kepada tenaga kesehatan yang meminta dalam batas waktu paling lambat satu jam setelah sampel diterima dengan acuan sebagai berikut: a. Untuk pemeriksaan glukosa darah puasa, nilai kritis: 40 – 500 mg/dl b. Untuk pemeriksaan Asam urat, nilai kritis: 1.0 – 30 mg/ dl c. Untuk pemeriksaan Cholesterol, nilai kritis: 50 - 500 mg/ dl d. Untuk pemeriksaan Trigliserida, nilai kritis: 50 – 1.000 mg/ dl e. Untuk pemeriksaan Hb, nilai kritis: 4 – 20 mg/ dl f. Untuk pemeriksaan Leukosit , nilai kritis: 2 – 25 x 10 3 / ml g. Untuk pemeriksaan Eritrosit , nilai kritis: 2 - 10 x 10 6 / ml h. Untuk pemeriksaan Trombosit , nilai kritis: 100 - 1000 x 10 3 / ml 15. Harus dilakukan kendali mutu pelayanan laboratorium dengan pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal 16. Program peningkatan mutu pelayanan laboratorium harus disusun dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari program peningkatan mutu puskesmas dan keselamatan pasien 17. Risiko dalam pelayanan lobaratorium harus diidentifikasi dan ditindak lanjuti. B. PENGELOLAAN OBAT: 1. Menilai, mengendalikan, penyediaan dan penggunaan obat memerlukan metode tertentu untuk menjamin tersedianya obat dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan di puskesmas 2. Petugas penanggung jawab pelayanan obat dan petugas yang berhak menyiapkan obat adalah Apoteker sebagai penanggung jawab yang dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai kebutuhan 3. Jam buka pelayanan farmasi Puskesmas Jalan Baja Senin s/d Sabtu pukul 08.00 s/d selesai (sesuai jumlah pasien yang telah terdaftar) 4. Petugas yang berhak menulis resep adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan petugas medis sesuai kompetensi yang diakui 5. Petugas yang berwenang menyediakan obat jika petugas yang memenuhi syarat tidak ada adalah petugas yang sudah mendapat pelatihan khusus 6. Peresepan, Pemesanan dan Pengelolaan obat diperlukan ntuk menjamin agar obat tersedia dengan cukup dan dalam kondisi baik, tidak rusak, dan tidak kadaluarsa 7. Menjaga tidak terjadinya pemberian obat yang kadaluarsa kepada pasien dengan system FIFO dan FEFO 8. Petugas yang berhak menulis resep obat-obat golongan Psikotropika dan Narkotika adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan petugas medis yang memiliki kompetensi
9. Penggunaan obat oleh pasien/pengobatan sendiri, baik yang dibawa ke Puskesmas atau yang diresepkan atau dipesan di Puskesmas, diketahui dan dicatat dalam status pasien 10. Obat yang ada di puskesmas harus terjamin kebersihan, kelayakan dan keamanan mulai dari proses pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penyerahan obat kepada pasien 11. Penatalaksanaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai kadaluarsa 12. Pemantauan pasien yang mendapatkan obat untuk mengevaluasi efek pengobatan terhadap gejala pasien atau penyakitnya dan untuk mengevaluasi pasien terhadap Efek Samping Obat dan Kejadian yang Tidak Diharapkan (KTD). 13. Berdasarkan pemantauan, perlu dilakukan tindak lanjut terhadap pelaporan insiden kesalahan pemberian obat 14. Obat emergency tersedia pada unit-unit dimana akan diperlukan atau dapat terakses segera untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat emergensi dan memastikan bahwa obat diganti bilamana digunakan, rusak atau kedaluwarsa D. PENGELOLAAN INFORMASI DAN REKAM MEDIS 1. Kode klasifikasi diagnosis menggunakan ICD X 2. Singkatan yang boleh digunakan dalam pelayanan di puskesmas sebagai mana pada lampiran. 3. Petugas puskesmas yang boleh mengakses rekam medis adalah: a. Petugas Poli b. Petugas Loket c. Petugas pemegang program d. Petugas Rekam medis 4. Jika ada mahasiswa atau peneliti yang membutuhkan akses terhadap rekam medis harus mendapat persetujuan dari Kepala Puskesmas, sesuai prosedur yang berlaku dan wajib menjaga kerahasiaan. 5. Rekam medis pasien diidentifikasi dengan cara penomoran sebagai berikut: a. Penomoran seri berurut b. Penomoran satu nomor satu kartu 6. Rekam medis disimpan dengan aturan di tulis secara lengkap dan jelas dalam media folder pasien ataupun media elektronik. 7. Masa retensi rekam medis adalah 2 (dua) tahun sejak kedatangan pasien terakhir. 8. Isi rekam medis mencakup: a. Identitas pasien b. tanggal dan waktu
c. hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit d. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medic e. diagnosis f. rencana piñata laksanaan g. pengobatan dan/tindakan h. pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien i. untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik j. persetujuan tindakan bila diperlukan 9. Kelengkapan isi rekam medis harus dievaluasi dan ditindak lanjuti E. MANAJEMEN LINGKUNGAN 1. Kondisi fisik bangunan dan lingkungan puskesmas wajib dipantau secara rutin 2. Prasarana puskesmas, yang meliputi air, listrik, dst. harus dipantau secara periodik, dipelihara, dan diperbaiki dan dipastikan berfungsi 3. Hasil pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan harus didokumentasikan 4. Bahan dan limbah berbahaya harus diidentifikasi, disimpan dengan benar, dimonitor penyimpanan dan penggunaannya, dan ditindak lanjuti 5. Harus disusun program menjamin lingkungan puskesmas yang aman meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pendidikan pemantauan dan evaluasi 6. Harus disusun program pemeliharaan peralatan, meliputi perencanaan, pelaksanaaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut F. 1. 2. 3. 4.
MANAJEMEN SDM YANG BEKERJA DALAM PELAYANAN KLINIS Pola ketenagaan sdm klinis harus disusun berdasar analisis kebutuhan sdm Kredensial harus dilakukan untuk setiap tenaga klinis Tenaga klinis yang bekerja di puskesmas harus mempunyai surat ijin yang berlaku Evaluasi kinerja tenaga klinis harus dilakukan secara berkala paling lambat satu tahun sekali 5. Peluang untuk melakukan pendidikan dan pelatihan harus diinformasikan kepada tenaga klinis 6. Tiap tenaga klinis harus mempunyai uraian tugas dengan kejelasan kewenangan klini untuk masing-masing petugas 7. Pelaksanaan uraian tugas dan wewenangan setiap tenaga klinis harus dievaluasi dan ditindak lanjuti KEPALA PUSKESMAS JALAN BAJA,
dr. Eny Purwati
