MAKALAH TAX PLANNING DALAM PEMANFAATAN TAX INCENTIVES Dosen Pengampu: Ali Irfan, M.Si., Ak. TUGAS KELMPK Disusun Un!uk Memenu"i Pers#ara!an Tugas Pa$a Ma!a Kulia" Mana%emen Perpa%akan
LEH A&ISA A'U KHA(ISMASA(I
)*+-*-+*/
I(MA'U&ITA DE0I AULIA
)*+-*-+/
P(G(AM PE&DIDIKA& P(1ESI AKU&TA&SI 1AKULT 1AKULTAS AS EK&MI DA& 2IS&IS 2I S&IS U&I3E(SITAS 2(A0I4A'A MALA&G *+5
A. 1ASIL SILITA ITAS
PPH PPH
ATAS
I&DU I&DUST ST(I (I
TE(TE&TU &TU
DA&
0ILA ILA'AH
TE(TE&TU
. Ta6 Holi$a Holi$a# # un!uk un!uk In$us! In$us!ri ri Pionir Pionir
Pada tanggal 15 Agustus 2011, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan
Perat raturan
Ment enteri
Keuangan
Republik
Indonesia sia
Nomor
130PMK!0112011 tentang Pemberian "asilitas Pembebasan atau Pengurangan Pa#ak Penghasilan $adan, atau %ang lebih umum dikenal dengan sebutan &a' (olida% )PMK &a' (olida%*! PMK &a' (olida% ini dilun+urkan dengan tu#uan untuk menarik dana inesta inestasi si #angka #angka pan#ang pan#ang ke Indone Indonesia, sia, khususn khususn%a %a inest inestasi asi baru baru %ang %ang ditana ditanamka mkan n dalam kelompok industri pionir di Indonesia, sehingga diharapkan dapat mendukung per+epatan pertumbuhan industri pionir dimaksud! -alam konteks &a' &a' holida%, industri pionir dide.inisikan sebagai industri %ang memiliki keterkaitan %ang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas %ang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional! Industri pionir tersebut men+akup industri logam dasar, industri pengilangan min%ak bumi danatau kimia dasar organik %ang bersumber dari min%ak bumi dan gas alam, industri permesinan, industri di bidang sumberda%a terbarukan, danatau industri peralatan komunikasi! /a#ib /a #ib pa#ak %ang dapat diberikan .asilitas .as ilitas &a' (olida% adalah a#ib pa#ak badan baru %ang memenuhi )empat* kriteria! Pertama, a#ib pa#ak badan tersebut bergerak dala dalam m indu industr strii pion pionir ir!!
Kedu Kedua, a, a#ib a#ib pa#ak pa#ak bada badan n terseb tersebut ut memp mempun un% %ai ren+ ren+an anaa
penanaman modal baru %ang telah mendapatkan pengesahan dari instansi %ang berenang paling sedikit sebesar Rp1!000!000!000!000,00 Rp1!000!000!000!000,00 )satu triliun rupiah*! Ketiga, a#ib pa#ak badan tersebut menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10 )sepuluh persen* dari total ren+ana penanaman modal %ang tidak boleh ditarik sebelum sebelum saat dimulain% dimulain%aa pelaksanaan pelaksanaan realisasi penanaman penanaman modal dimaksud! dimaksud! Keempat, a#ib a#ib pa#ak pa#ak badan badan terseb tersebut ut harus harus berstat berstatus us sebaga sebagaii badan badan hukum hukum Indone Indonesia sia %ang %ang pengesahann%a ditetapkan paling lama 12 )dua belas* bulan sebelum s ebelum PMK &a' (olida% mulai berlaku atau pengesahann%a pengesahann%a ditetapkan ditetapkan se#ak atau setelah berlakun% berlakun%aa PMK &a' (oli (olida da% % ini! ini! Meng Mengin inga gatt PMK PMK &a' (oli (olida da% % din% din%at ataka akan n berl berlak aku u se#ak se#ak tang tangga gall diundangkan, %akni 15 Agustus 2011, maka a#ib pa#ak %ang dapat diberikan .asilitas
&a' (olida% ini adalah a#ib pa#ak badan %ang memperoleh pengesahan status hukum se#ak atau setelah tanggal 15 Agustus 2010! "asilitas %ang diberikan dalam kebi#akan &a' (olida% ini men+akup pembebasan pa#ak penghasilan badan bagi untuk #angka aktu 5 )lima* hingga 10 )sepuluh* tahun terhitung se#ak tahun pa#ak dimulain%a produksi komersial! etelah periode pemberian .asilitas &a' (olida% tersebut, perusahaan %ang memenuhi s%arat masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan .asilitas tambahan berupa pengurangan tari. pa#ak penghasilan badan sebesar 50 )lima puluh persen* selama 2 )dua* tahun berikutn%a! -isamping itu, dengan mempertimbangkan kepentingan mempertahankan da%a saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu, Menteri Keuangan dapat memperpan#ang periode pemberian .asilitas &a' (olida% tersebut! 4ntuk memperoleh .asilitas &a' (olida% tersebut, a#ib pa#ak dapat men%ampaikan permohonan kepada Menteri Perindustrian atau Kepala $adan Koordinasi Penanaman Modal! Pen%ampaian usulan tersebut harus disertai dengan uraian penelitian mengenai ketersediaan in.rastruktur di lokasi inestasi, perkiraan pen%erapan tenaga ker#a domestik, ka#ian mengenai pemenuhan kriteria sebagai Industri pionir, ren+ana tahapan alih teknologi %ang #elas dan konkret, serta adan%a ketentuan mengenai ta' sparing di negara domisili! &a' sparing adalah pengakuan pemberian .asilitas pembebasan dan pengurangan %ang didapatkan dari Indonesia dalam penghitungan Pa#ak Penghasilan di negara domisili sebesar .asilitas %ang diberikan! etelah melalui beberapa penilaian aal, usulan dimaksud akan dikirimkan kepada Komite eri.ikasi untuk diperiksa lebih lan#ut! Komite eri.ikasi terdiri dari perakilan dari Kementerian Koordinator $idang Perekonomian, Minsitr% Keuangan, -epartemen Perindustrian, dan $adan Koordinasi Penanaman Modal )$KPM*! 6ika disetu#ui oleh Komite, Menteri Keuangan akan mengeluarkan urat Keputusan untuk memberikan ta' holida% kepada inestor! ebagaimana
sering
dikemukakan
dalam
pembahasan
literatur
terkait,
keberadaan &a' (olida% memang selalu melibatkan trade7o.. antara potensi penerimaan negara %ang dapat dihasilkan dengan bia%a %ang harus dikeluarkan oleh negara! Meskipun dalam #angka pendek bia%a merupakan satu hal %ang sudah pasti bagi negara, namun seiring dengan meningkatn%a olume inestasi asing di Indonesia %ang dapat di#aring, disertai lapangan ker#a %ang mampu di+iptakann%a, maka pemberian .asilitas
&a' (olida% ini di%akini dapat menun#ang pertumbuhan perekonomian #angka pan#ang Indonesia! Namun demikian, .asilitas &a' (olida% itu sendiri tidak akan mampu men#adi satu7satun%a motor penggerak trans.ormasi ekonomi %ang di+ita7+itakan Indonesia! Keberadaann%a pada prinsipn%a merupakan pelengkap bagi kebi#akan menarik inestasi permanen lainn%a, %ang se+ara bersama7sama, ditu#ukan untuk memperbaiki iklim inestasi di Indonesia! Prioritas utama bagi Indonesia dalam hal ini adalah re.ormasi kebi#akan di bidang in.rastruktur, %ang diupa%akan melalui kombinasi antara pengeluaran Pemerintah dan skema Publi+ Priate Partnership )PPP* sepan#ang dimungkinkan, dengan tu#uan untuk menekan bia%a inestasi di Indonesia! -engan komposisi seluruh kebi#akan tersebut, Pemerintah Indonesia me%akini baha masih ban%ak peluang %ang dapat diman.aatkan oleh inestor di Indonesia melalui ketersediaan berbagai kemudahan perpa#akan ini serta upa%a peningkatan iklim usaha lainn%a %ang selama ini diupa%akan oleh Pemerintah Indonesia!
*. 1asili!as UMKM
$erdasarkan 44 Pa#ak Penghasilan No 38 th 2009 Pasal 31:, /a#ib Pa#ak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50!000!000!000,00 )lima puluh miliar rupiah* mendapat .asilitas berupa pengurangan tari. sebesar 50 )lima puluh persen* dari tari. %ang dikenakan atas Penghasilan Kena Pa#ak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp !900!000!000,00 )empat miliar delapan ratus #uta rupiah*! $esarn%a bagian peredaran bruto dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan! Penghitungan PPh terutang dapat dibedakan men#adi dua %aitu; •
6ika peredaran bruto sampai dengan Rp !900!000!000,00, maka penghitungan PPh terutang %aitu sebagai berikut; PPh terutang < 50 = 25 = seluruh Penghasilan Kena Pa#ak
•
6ika peredaran bruto lebih dari Rp !900!000!000,00 sampai dengan Rp 50!000!000!000,00, maka penghitungan PPh terutang %aitu sebagai berikut; PPh terutang = (50% x 25% x Penghasilan Kena Pajak dari Bagian Peredaran Bruto Yang Mendapat Fasilitas) (25% x Penghasilan Kena Pajak dari Bagian Peredaran Bruto Yang !idak Mendapat Fasilitas)
dimana •
Penghasilan Kena Pa#ak dari $agian Peredaran $ruto >ang Mendapat "asilitas adalah sebesar < )!900!000!000 Peredaran $ruto* ' Penghasilan Kena Pa#ak
•
Penghasilan Kena Pa#ak dari Peredaran $ruto >ang &idak Mendapat "asilitas Pa#ak sebesar < Penghasilan Kena Pa#ak 7 Penghasilan Kena Pa#ak dari bagian Peredaran $ruto %ang Mendapat "asilitas
7on!o" Per"i!ungan Contoh 1: Bila Peredaran Bruto Kuran dari atau !a"a denan #$% Mil&ar
Peredaran bruto P& AR>A dalam tahun pa#ak 20'' sebesar Rp!500!000!000,00 )empat miliar lima ratus #uta rupiah* dengan Penghasilan Kena Pa#ak sebesar Rp500!000!000,00 )lima ratus #uta rupiah*!
Penghitungan pa#ak %ang terutang; eluruh Penghasilan Kena Pa#ak %ang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tari. sebesar 50 )lima puluh persen* dari tari. Pa#ak Penghasilan badan %ang berlaku karena #umlah peredaran bruto P& AR>A tidak melebihi Rp!900!000!000,00 )empat miliar delapan ratus #uta rupiah*
Pa#ak Penghasilan %ang terutang; )50 ' 25* ' Rp500!000!000,00 < Rp?0!000!000,00
Contoh ': Bila Peredaran Bruto Le(ih Be!ar dari #$% Mil&ar
Peredaran bruto P& @R@ dalam tahun pa#ak 20'' sebesar Rp30!000!000!000,00 )tiga puluh miliar rupiah* dengan Penghasilan Kena Pa#ak sebesar Rp3!000!000!000,00 )tiga miliar rupiah*
Penghitungan Pa#ak Penghasilan %ang terutang;
6umlah Penghasilan Kena Pa#ak dari bagian peredaran bruto %ang memperoleh .asilitas; )Rp!900!000!000,00
;
Rp30!000!000!000,00*
'
Rp3!000!000!000,00
<
Rp90!000!000,00 6umlah Penghasilan Kena Pa#ak dari bagian peredaran bruto %ang tidak memperoleh .asilitas; Rp3!000!000!000,00 Rp90!000!000,00 < Rp2!520!000!000,00
Pa#ak Penghasilan %ang terutang; 7 )50 ' 25* ' Rp90!000!000,00 7 25 ' Rp2!520!000!000,00 6umlah Pa#ak Penghasilan %ang terutang
< Rp 80!000!000,00 < Rp830!000!000,00)B* Rp8C0!000!000,00
8. 1asili!as Pa%ak Peng"asilan Un!uk Penanaman Mo$al Di 2i$ang92i$ang Usa"a Ter!en!u DanA!au Di Daera"9Daera" Ter!en!u La!ar 2elakang
Datar belakang dikeluarkann%a Peraturan PemerintahNomor 1 &ahun 200? tentang "asilitas Pa#ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di $idang7$idang &ertentu danatau di -aerah7daerah &ertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 &ahun 2011 adalah; . inestasi langsung baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal
dalam negeri merupakan salah satu .aktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan per+epatan pembangunan untuk bidang7 bidang usaha tertentu dan atau daerah7daerah tertentuE *. lebih meningkatkan kegiatan inestasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan per+epatan pembangunan bagi bidang usaha tertentu danatau daerah tertentuE 8. untuk mendorong inestasi tersebut perlu diberikan .asilitas Pa#ak Penghasilan sesuai dengan Pasal 31A 4ndang74ndang Pa#ak Penghasilan! Definisi •
Penanaman Modal adalah inestasi berupa aktia tetap beru#ud tanah %ang digunakan untuk kegiatan utama usaha, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha %ang telah ada!
•
Aktia tetap beru#ud adalah aktia beru#ud %ang mempun%ai masa man.aat lebih dari 1 )satu* tahun %ang diperoleh dalam bentuk siap pakai untuk dibangun lebih dahulu, %ang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk diper#ualbelikan atau dipindahtangankan! Perluasan dari usaha %ang telah a da adalah suatu kegiatan dalam rangka peningkatan kuantitas, kualitas produk, diersi.ikasi
•
produk, atau perluasan ila%ah dan produksi perusahaan! Perluasan dari usaha %ang telah ada merupakan suatu kegiatan dalam rangka peningkatan kuantitaskualitas produk, diersi.ikasi produk, atau perluasan ila%ah
•
operasi dalam rangka pengembangan kegiatan dan produksi perusahaan! $idang7bidang usaha tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi %ang
•
mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional! -aerah7daerah tertentu adalah daerah %ang se+ara ekonomis mempun%ai potensi %ang la%ak dikembangkan!
0a%i; Pa%ak #ang ;er"ak men$apa!kan fasili!as Pa%ak Peng"asilan •
"asilitas Pa#ak Penghasilan ini diperuntukan kepada /a#ib Pa#ak -alam Negeri %ang berbentuk Perseroan &erbatas dan Koperasi %ang melakukan penanaman modal pada bidang usaha tertentu atau pada bidang usaha tertentu dan daerah tertentu!
2en!uk fasili!as Pa%ak Peng"asilan #ang $i;erikan
"asilitas Pa#ak Penghasilan %ang berikan kepada /a#ib Pa#ak tersebut adalah sebagai berikut; a! Pengurangan penghasilan neto sebesar 30 )tiga puluh persen* dari #umlah penanaman modal, dibebankan selama 8 )enam* tahun masing7masing sebesar 5 )lima persen* per tahunE 7on!o":
P& A$F melakukan penanaman modal sebesar Rp 100 mil%ar berupa pembelian aktia tetap berupa tanah, bangunan, dan mesin! &erhadap P& A$F dapat diberikan .asilitas pengurangan penghasilan neto )inestment alloan+e* sebesar 5 ' Rp 100 mil%ar < Rp 5 mil%ar setiap tahunn%a selama 8 tahun %ang dimulai se#ak tahun pemberian .asilitas!
b! Pen%usutan dan amortisasi diper+epat, sebagai berikut;
+!
Pengenaan
Pa#ak
Penghasilan %ang
atas
diiden
diba%arkan
kepada
ub#ek Pa#ak Duar Negeri sebesar
10
)sepuluh
persen*, atau tari. %ang lebih rendah menurut Persetu#uan Penghindaran Pa#ak $erganda %ang berlakuE 7on!o": Inestor dari negara = memperoleh diiden dari /a#ib Pa#ak )/P* $adan dalam negeri %ang telah ditetapkan untuk memperoleh .asilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah )PP* No! 1 &ahun 200? sebagaimana telah diubah dengan PP No! 52 &ahun 2011! Apabila inestor = tersebut bertempat kedudukan di negara %ang belum memiliki Persetu#uan Penghindaran Pa#ak $erganda )P3$* dengan Pemerintah Republik Indonesia )RI*, atau bertempat kedudukan di negara %ang telah memiliki P3$ bertempat kedudukan di negara %ang telah memiliki P3$ dengan Pemerintah RI dengan tari. pa#ak diiden untuk /P luar negeri 10 atau lebih, maka atas diiden han%a akan dikenakan Pa#ak Penghasilan )PPh* di Indonesia sebesar 10! Namun apabila inestor = tersebut bertempat kedudukan di suatu negara %ang telah memiliki P3$ dengan Pemerintah RI dengan tari. pa#ak diiden tersebut dikenakan PPh di Indonesia sesuai tari. %ang diatur dalam P3$ tersebut!
d! Kompensasi kerugian %ang lebih lama dari 5 )lima* tahun tetapi tidak lebih dari 10 )sepuluh* tahun dengan ketentuan sebagai berikut; 1! &ambahan 1 tahun; Apabila penanaman modal baru pada bidang usaha tertentu %ang dilakukan di kaasan industri dan kaasan berikatE 2! &ambahan 1 tahun; Apabila mempeker#akan sekurang7kurangn%a 500 orang tenaga ker#a Indonesia selama 5 )lima* tahun berturut7turutE 3! &ambahan 1 tahun; Apabila penanaman modal baru memerlukan Inestasipengeluaran untuk in.rastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10!000!000!000 )sepuluh mil%ar rupiah*E ! &ambahan 1 tahun; Apabila mengeluarkan bia%a penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau e.isiensi produksi paling sedikit 5 dari inestasi dalam #angka aktu 5 tahunE danatau 5! &ambahan 1 tahun; Apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit ?0 se#ak tahun ke7! 7on!o":
P& A$F pada tahun 200? ini, melakukan penanaman modal di kaasan industri di kota Maumere )Nusa &enggara &imur* dengan mendirikan pabrik bumbu masak dan pen%edap masakan! Pabrik tersebut mempeker#akan ?50 orang tenaga ker#a tetap dan diren+anakan dipeker#akan sampai tahun 201! $ahan baku dan komponen %ang dipergunakan P& A$F dalam memproduksi bumbu masak dan pen%edap makanan tersebut adalah bahan baku dan komponen produksi dalam negeri! &erhadap P& A$F diberikan .asilitas Pa#ak Penghasilan antara lain berupa kompensasi kerugian selama 5 tahun B 3 tahun atau 9 tahun!
7ara Men$apa!kan 1asili!as Pa%ak Peng"asilan
Permohonan dia#ukan ke Kepala $adan Koordinasi Penanaman Modal dengan melampirkan; a! "otokopi kartu Nomor Pokok /a#ib Pa#ak )NP/P*E b! urat persetu#uan untuk penanaman modal baru atau surat persetu#uan perluasan penanaman modal %ang diterbitkan oleh Kepala $adan Koordinasi Penanaman
Modal atau instansi lain %ang berenang berdasarkan peraturan perundang7 undangan %ang berlaku dan dilengkapi dengan rin+iann%aE +! "otokopi akta pendirian %ang telah disahkan oleh Menteri (ukum dan (ak Asasi Manusia, khusus bagi perusahaan penanaman modal asing baruE dan d! Daporan Kegiatan Penanaman Modal )DKPM* bagi perusahaan %ang sudah mempun%ai kea#iban untuk men%ampaikan DKPM! selan#utn%a Kepala $adan Koordinasi Penanaman Modal men%ampaikan usulan kepada Menteri Keuangan melalui -irektur 6enderal Pa#ak! Pemberian .asilitas Pa#ak Penghasilan ditetapkan dengan Keputusan -irektur 6enderal Pa#ak atas nama Menteri Keuangan %ang diterbitkan dalam #angka aktu paling lama 10 )sepuluh* hari ker#a terhitung se#ak diteriman%a usulan dari Kepala $adan Koordinasi Penanaman Modal se+ara lengkap dan benar! /a#ib Pa#ak setelah mendapat Keputusan -irektur 6enderal Pa#ak tersebut, a#ib menga#ukan permohonan untuk Penetapan aat -imulain%a Produksi Komersial dan permohonan untuk Penetapan Penambahan 6angka /aktu Kompensasi Kerugian kepada -irektur 6enderal Pa#ak melalui -irektur Pemeriksaan dan Penagihan! Keputusan -irektur 6enderal Pa#ak tentang Penetapan aat -imulain%a Produksi Komersial dan Penetapan Penambahan 6angka /aktu Kompensasi Kerugian diterbitkan dalam #angka aktu paling lama 30 )tiga puluh* hari ker#a terhitung se#ak permohonan diterima!
Hal lain apa #ang perlu $iper"a!ikan se"u;ungan $engan pem;erian fasili!as ini
"asilitas Pa#ak Penghasilan tersebut dapat dinikmati oleh /a#ib Pa#ak setelah /a#ib Pa#ak bersangkutan merealisasikan ren+ana penanaman modal paling sedikit 90! $agi /P %ang telah memiliki iGin penanaman modal sebelum berlakun%a PP Nomor 52 &ahun 2011 )22 -esember 2011*, dapat diberikan .asilitas PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP Nomor 1 &ahun 200? tentang "asilitas Pa#ak Penghasilan 4ntuk Penanaman Modal di $idang7$idang &ertentu danatau di -aerah7-aerah &ertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 52 &ahun 2011 sepan#ang; a! memiliki ren+ana penanaman modal paling sedikit Rp1!000!000!000!000,00 )satu triliun rupiah*E dan
b! belum beroperasi se+ara komersial pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku! /a#ib Pa#ak %ang mendapat .asilitas sebelum leat #angka aktu 8 )enam* tahun se#ak tanggal pemberian .asilitas dilarang; a! menggunakan aktia tetap %ang mendapatkan .asilitas untuk tu#uan selain %ang diberikan .asilitasE atau b! mengalihkan sebagian atau seluruh aktia tetap %ang mendapatkan .asilitas ke+uali aktia tetap %ang dialihkan tersebut diganti dengan aktia tetap baru! Apabila /a#ib Pa#ak %ang telah mendapatkan .asilitas tern%ata tidak sesuai dengan ketentuan %ang diatur, maka; a! .asilitas PPh tersebut di+abutE b! terhadap /a#ib Pa#ak %ang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang7undangan perpa#akan %ang berlaku, dan +! tidak dapat lagi diberikan .asilitas! 2. 2E(AGAM 1ASILITAS PP& DA& 2EA MASUK . 1asili!as PP&
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21PMK!0112010 &entang Pemberian "asilitas Perpa#akan -an Kepabeanan 4ntuk Kegiatan Peman.aatan umber :nergi &erbarukan pasal 5 mengatur baha ; )1* "asilitas PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huru. b adalah pembebasan dari pengenaan PPN atas impor $arang Kena Pa#ak %ang bersi.at strategis berupa mesin dan peralatan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku +adang, %ang diperlukan oleh pengusaha di bidang peman.aatan umber :nergi &erbarukan untuk menghasilkan $arang Kena Pa#ak! )2* &ata +ara pembebasan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud pada a%at )1* dilaksanakan sesuai ketentuan %ang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 &ahun 2001 tentang Impor danatau Pen%erahan $arang Kena Pa#ak &ertentu %ang $ersi.at trategis %ang -ibebaskan dari Pengenaan Pa#ak Pertambahan Nilai dan peraturan pelaksanaann%a, beserta perubahann%a! 6enis76enis "asilitas PPN
A$a $ua %enis fasili!as PP& $ian!aran#a :
PP& Ti$ak Dipungu!
$erdasarkan Pasal 18$ 44 No 2 200C A%at 2 ; Pa#ak Masukan %ang diba%ar untuk perolehan $arang Kena Pa#ak danatau perolehan 6asa Kena Pa#ak %ang atas pen%erahann%a tidak dipungut Pa#ak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan! Pen#elasan ; Adan%a perlakuan khusus berupa Pa#ak Pertambahan Nilai %ang terutang, tetapi
tidak dipungut, diartikan baha Pa#ak Masukan %ang berkaitan dengan
pen%erahan $arang Kena Pa#ak danatau 6asa Kena Pa#ak %ang mendapat perlakuan khusus dimaksud tetap dapat dikreditkan! -engan demikian, Pa#ak Pertambahan Nilai tetap terutang, tetapi tidak dipungut! 7on!o" : Pengusaha Kena Pa#ak A memproduksi $arang Kena Pa#ak %ang mendapat
.asilitas dari negara, %aitu Pa#ak Pertambahan Nilai %ang terutang atas pen%erahan $arang Kena Pa#ak tersebut tidak dipungut selaman%a ) tidak sekadar ditunda*! 4ntuk memproduksi $arang Kena Pa#ak tersebut, Pengusaha Kena Pa#ak A menggunakan $arang Kena Pa#ak lain danatau 6asa Kena Pa#ak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal, ataupun sebagai komponen bia%a lain! Pada aktu membeli $arang Kena Pa#ak lain danatau 6asa Kena Pa#ak tersebut, Pengusaha Kena Pa#ak A memba%ar Pa#ak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pa#ak %ang men#ual atau men%erahkan $arang Kena Pa#ak atau 6asa Kena Pa#ak tersebut! 6ika Pa#ak Pertambahan Nilai %ang diba%ar oleh Pengusaha Kena Pa#ak A kepada Pengusaha Kena Pa#ak pemasok tersebut merupakan Pa#ak Masukan %ang dapat dikreditkan dengan Pa#ak Keluaran, Pa#ak Masukan tetap dapat dikreditkan dengan Pa#ak Keluaran alaupun Pa#ak Keluaran tersebut nihil karena menikmati .asilitas Pa#ak Pertambahan Nilai tidak dipungut dari negara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada a%at )1*!
7on!o" PP& #ang !i$ak $ipungu! :
Kaasan $erikat Pulau $atam 1! Pen%erahan $arang Kena Pa#ak kepada Pengusaha sepan#ang $arang Kena Pa#ak tersebut digunakan untuk menghasilkan $arang Kena Pa#ak %ang dieksporE dan 2! Impor $arang Kena Pa#ak %ang dilakukan oleh Pengusaha sepan#ang $arang Kena Pa#ak tersebut digunakan untuk menghasilkan $arang Kena Pa#ak %ang diekspor!
Pen%erahan Atur untuk Penerbangan Internasional
1! Pen%erahan atur kepada maskapai penerbangan untuk keperluan penerbangan internasional diberikan .asilitas tidak dipungut Pa#ak Pertambahan Nilai sepan#ang per#an#ian pela%anan transportasi udara men+antumkan asas timbal balik!
PPN di Kaasan Pengembangan :konomi &erpadu )KAP:&* Kepada Pengusaha di Kaasan $erikat, untuk selan#utn%a disebut P-K$, di dalam ila%ah KAP:& dapat diberikan .asilitas perpa#akan berupa Pa#ak Pertambahan Nilai $arang dan 6asa, dan Pa#ak Pen#ualan atas $arang Meah tidak dipungut atas ; 1! impor barang modal atau peralatan lain oleh P-K$ %ang berhubungan langsung dengan kegiatan produksiE 2! impor barang danatau bahan untuk diolah di P-K$E 3! pemasukan $arang Kena Pa#ak dari -aerah Pabean Indonesia Dainn%a, untuk selan#utn%a disebut -PID, ke P-K$ untuk diolah le bih lan#utE ! pengiriman barang hasil produksi P-K$ ke P-K$ lainn%a untuk diolah lebih lan#utE 5! pengeluaran barang dan atau bahan dari P-K$ ke perusahaan industri di -PID atau P-K$ lainn%a dalam rangka subkontrakE 8! pen%erahan kembali $arang Kena Pa#ak hasill peker#aan subkontrak oleh Pengusaha Kena Pa#ak di -PID atau P-K$ lainn%a kepada Pengusaha Kena Pa#ak P-K$ asalE ?! pemin#aman mesin dan atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari P-K$ kepada perusahaan industri di -PID atau P-K$ lainn%a dan pengembaliann%a ke P-K$ asal!
PP& Di;e;askan
$erdasarkan Pasal 18$ 44 No 2 200CA%at 3 ;Pa#ak Masukan %ang diba%ar untuk perolehan $arang Kena Pa#ak dan atau perolehan 6asa Kena Pa#ak %ang atas pen%erahann%a dibebaskan dari pengenaan Pa#ak Pertambahan Nilai
tidak dapat
dikreditkan! Pen#elasan ; $erbeda dengan ketentuan pada a%at )2*, adan%a perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pa#ak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adan%a Pa#ak Keluaran sehingga Pa#ak Masukan %ang berkaitan dengan pen%erahan $arang
Kena Pa#ak danatau 6asa Kena Pa#ak %ang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan! 7on!o" : Pengusaha Kena Pa#ak $ memproduksi $arang Kena Pa#ak %ang mendapat
.asilitas dari negara, %aitu atas pen%erahan $arang Kena Pa#ak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pa#ak Pertambahan Nilai! 4ntuk memproduksi $arang Kena Pa#ak tersebut, Pengusaha Kena Pa#ak $ menggunakan $arang Kena Pa#ak lain danatau 6asa Kena Pa#ak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal, ataupun sebagai komponen bia%a lain! Pada aktu membeli $arang Kena Pa#ak lain danatau 6asa Kena Pa#ak tersebut, Pengusaha Kena Pa#ak $ memba%ar Pa#ak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pa#ak %ang men#ual atau men%erahkan $arang Kena Pa#ak atau 6asa Kena Pa#ak tersebut! Meskipun Pa#ak Pertambahan Nilai %ang diba%ar oleh Pengusaha Kena Pa#ak $ kepada Pengusaha Kena Pa#ak pemasok tersebut merupakan Pa#ak Masukan %ang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pa#ak Keluaran berhubung diberikann%a .asilitas dibebaskan dari pengenaan pa#ak sebagaimana dimaksud pada a%at )1*, Pa#ak Masukan tersebut men#adi tidak dapat dikreditkan! -engan kata lain karena PPN %ang dibebaskan tidak dapat dikreditkan pa#ak masukann%a maka Pa#ak keluarann%a dianggap beban )+ost*!
4enis %enis PP& #ang $i;e;askan :
1! $arang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku +adang, dimana pen%erahan tersebut 2! diperlukan se+ara langsung dalam proses menghasilkan $arang Kena Pa#ak oleh Pengusaha Kena Pa#ak %ang menghasilkan $arang Kena Pa#ak tersebut 3! tidak dipindahtangankan atau digunakan tidak sesuai dengan tu#uan semula, baik sebagian atau seluruhn%a dalam #angka aktu 5 )lima* tahun se#ak impor dan atau perolehan ! Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan 5! $arang hasil pertanian %aitu barang hasil pertanian %ang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap lansung dari sumbern%a termasuk hasil pemrosesann%a %ang dilakukan dengan +ara •
dikeringkan dengan +ara di#emur atau dengan +ara lainE
•
dira#ang
•
diasinkan atau digarami
•
dibekukan atau didinginkanE
•
dipe+ah
•
di+u+i atau disu+ihamakan
•
direndam, direbus
•
disa%at, dikupas, dibelah
•
diperam
•
digaruk
•
•
pemisahan dari kulit atau bi#i atau pelepahE atau dikemas dengan +ara sangat sederhana untuk tu#uan melindungi barang %ang bersangkutan
8! $ibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan ?! 4nit (unian Rusunami dengan ketentuan •
Perolehann%a dibia%ai melalui kredit kepemilikan rumah, baik bersubsidi maupun tidak bersubsidi
•
Duas untuk setiap hunian lebih dari 21 m2 dan tidak melebihi 38 m2
•
(arga #ual untuk setiap hunian tidak melebihi Rp 1!000!000
•
-iperuntukkan bagi orang pribadi %ang mempun%ai penghasilan tidak melebihi Rp !500!000,00 per bulan dan telah memiliki NP/P
•
Pembangunann%a menga+u kepada Peraturan Menteri Peker#aan 4mumE dan
•
Merupakan unit hunian pertama %ang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam #angka aktu 5 tahun se#ak dimiliki
9! Air bersih %ang dialirkan melalui pipa termasuk air bersih %ang diserahkan dengan +ara lain seperti pen%erahan melalui mobil tangki air, oleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah dan atau astaE dan C! Distrik, ke+uali untuk perumahan dengan da%a diatas 8800 att!
Ser!a Impor #ang $i;e;askan a!as :
1! $arang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku +adang, dimana impor tersebut; •
diperlukan se+ara langsung dalam proses menghasilkan $arang Kena Pa#ak
•
di impor oleh Pengusaha Kena Pa#ak %ang menghasilkan $arang Kena Pa#ak tersebut
•
tidak dipindahtangankan atau digunakan tidak sesuai dengan tu#uan semula, baik sebagian atau seluruhn%a dalam #angka aktu 5 )lima* tahun se#ak impor dan atau perolehan!
7a!a!an: Apabila pada butir )+* diatas tern%ata tidak dipenuhi maka PPN %ang telah
dibebaskan tetap a#ib diba%ar dalam #angka aktu 1 )satu* bulan se#ak barang modal tersebut dialihkan penggunaann%a atau dipindahkan, sedangkan PPN %ang telah diba%arkan tidak dapat dikreditkan!
2! Makanan ternak, unggas, dan ikan danatau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikanE 3! $arang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, pertenakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran atau perikanan bari dari penangkapan atau budida%a, %ang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbern%a termasuk %ang diproses aal dengan tu#uan untuk memperpan#ang usia simpan atau mempermudah proses lebih lan#utE ! $ibit danatau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan! *. 1asili!as 2ea Masuk
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21PMK!0112010 &entang Pemberian "asilitas Perpa#akan -an Kepabeanan 4ntuk Kegiatan Peman.aatan umber :nergi &erbarukan pasal 8 mengatur baha ; "asilitas $ea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huru. + adalah .asilitas pembebasan $ea Masuk sebagaimana diatur dalam; a! Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1?8PMK!011200C tentang "asilitas Pembebasan $ea Masuk Atas Impor Mesin erta $arang dan $ahan untuk
Pembangunan atau Pengembangan Industri -alam Rangka Penanaman Modal, beserta perubahann%aE b! Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
15PMK!0112009
tentang
Pembebasan $ea Masuk Atas Impor $arang Modal -alam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit &enaga Distrik 4ntuk Kepentingan 4mum, beserta perubahann%a! Pasal 28 4ndang74ndang Kepabeanan No! 101CC5 #o 4ndang74ndang No! 1?2008! Pasal 28 mengatur tentang Pembebasan dan Keringanan $ea Masuk atas barang impor sbb ; Pembebasan bea masuk %ang diberikan dalam pasal ini %aitu pembebasan %ang relati., dalam arti baha pembebasan %ang diberikan didasarkan pada beberapa pers%aratan dan tu#uan tertentu, sehingga terhadap barang impor dapat diberikan pembebasan atau han%a keringanan bea masuk! . $arang dan $ahan untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri -alam
Rangka Penanaman ModalE
>ang dimaksud dengan penanaman modal %aitu penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang7undangan %ang berlaku
*. Mesin 4ntuk Pembangunan dan Pengembangan IndustriE
>ang dimaksud dengan mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri %aitu setiap mesin, permesinan, alat perlengkapan instalasi pabrik, peralatan,
atau perkakas
%ang digunakan untuk pembangunan dan
pengembangan
Pengertian pembangunan dan pengembangan industri meliputi pendirian perusahaan atau pabrik baru serta perluasan )diersi.ikasi* hasil produksi, modernisasi, rehabilitasi untuk tu#uan peningkatan kapasitas produksi dari perusahaan atau pabrik %ang telah ada!
8. $arang dan $ahan -alam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri
untuk 6angka /aktu &ertentuE
>ang dimaksud dengan barang dan bahan %aitu semua barang atau bahan, tidak melihat #enis dan komposisin%a, %ang digunakan sebagai bahan atau
komponen untuk menghasilkan barang #adi, sedangkan batas aktu akan diatur dalam keputusan pelaksanaann%a! -. Peralatan
dan
$ahan
%ang
-igunakan
4ntuk
Men+egah
Pen+emaran
DingkunganE 5. $ibit dan $enih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian,
Peternakan, atau PerikananE
>ang dimaksud dengan bibit dan benih %aitu segala #enis tumbuh7tumbuhan atau
hean
%ang
diimpor
dengan
tu#uan
benar7benar
untuk
dikembangbiakkan lebih lan#ut dalam rangka pengembangan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan <. (asil Daut %ang -itangkap dengan arana Penangkap >ang &elah Mendapat
IGinE
>ang dimaksud dengan hasil laut %aitu semua #enis tumbuhan laut, ikan atau hean laut %ang la%ak untuk dimakan seperti ikan, udang, kerang, dan kepiting %ang belum atau sudah diolah dalam sarana penangkap %ang bersangkutan!
>ang dimaksud dengan sarana penangkap %aitu satu atau sekelompok kapal %ang mempun%ai peralatan untuk menangkap atau mengambil hasil laut, termasuk #uga %ang mempun%ai peralatan pengolahan!
>ang dimaksud dengan sarana penangkap %ang telah mendapat iGin %aitu sarana penangkap %ang berbendera Indonesia atau berbendera asing %ang telah memperoleh iGin dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkapan atau pengambilan hasil laut!
=. $arang %ang Mengalami Kerusakan, Penurunan Mutu, Kemusnahan, atau
Pen%usutan olume atau $erat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetu#uan impor untuk dipakaiE
-alam transaksi perdagangan kemungkinan adan%a perubahan kondisi barang sebelum barang diterima oleh pembeli dapat sa#a ter#adi! edangkan prinsip pemungutan bea masuk dalam undang7undang ini diterapkan atas semua barang %ang diimpor untuk dipakai sehingga, apabila ter#adi perubahan
kondisi
)kerusakan,
penurunan
mutu,
kemusnahan,
atau
pen%usutan olume atau berat karena sebab alamiah*, barang tersebut tidak
sepenuhn%a
dapat
dipakai
atau
memberikan
man.aat
sebagaimana
diharapkan, a#ar apabila barang %ang mengalami perubahan kondisi sebagaimana diuraikan di atas tidak sepenuhn%a dipungut bea masuk! @leh karena itu pembatasan pada saat kapan ter#adin%a perubahan kondisi barang tersebut, %aitu antara aktu pengangkutan dan diberikann%a persetu#uan impor untuk dipakai >. $arang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah -aerah %ang -itu#ukan untuk
Kepentingan 4mumE
>ang dimaksud dengan kepentingan umum %aitu kepentingan mas%arakat %ang tidak mengutamakan kepentingan di bidang keuangan, misaln%a pro%ek pemasangan lampu #alan umum!
. $arang untuk Keperluan @lahraga >ang -iimpor oleh Induk @rganisasi
@lahraga NasionalE +. $arang untuk Keperluan Pro%ek Pemerintah %ang -ibia%ai dengan Pin#aman
danatau (ibah dari Duar NegeriE . $arang dan $ahan untuk -iolah, -irakit, atau -ipasang pada $arang Dain
dengan &u#uan untuk -iekspor )KI&: 7 Kemudahan Impor &u#uan :kspor*!
8. S#ara! Di;erikann#a 1asili!as 2ea Masuk
"asilitas pembebasan bea masuk dapat diberikan bilamana pengusaha memenuhi s%arat baik dari aspek sub%ek maupun ob%ek barangn%a! ub%ek disini berarti perusahaan termasuk dalam kategori perusahaan %ang ter+atat sebagai penanam modal di Indonesia baik penananam modal dalam negeri maupun penenam modal asing! @b%ek %ang dapat diberikan pembebasan bea masuk adalah barang7barang %ang memenuhi s%arat diberikann%a pembebasan! $arang berupa mesin, barang dan bahan tersebut dapat diberikan pembebasan bilamana ; 1*
$elum diproduksi di dalam negeri, atau
2* udah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesi.ikasi %ang dibutuhkan, atau 3*
udah diproduksi di dalam negeri namun #umlahn%a belum men+ukupi kebutuhan industri!
Keputusan tentang butir 1 sampai dengan 3 diatas didasarkan pada da.tar mesin, barang dan bahan %ang ditetapkan oleh menteri %ang bertanggung#aab di bidang perindustrian atau pe#abat %ang ditun#uk, setelah berkoordinasi dengan instansi teknis %ang terkait!
-. 4angka 0ak!u Pem;e;asan 2ea Masuk
Pembebasan bea masuk atas impor mesin untuk pembangunan industri diberikan untuk #angka aktu pengimporan selama 2 )dua* tahun terhitung se#ak berlakun%a keputusan pembebasan bea masuk! 6angka aktu pengimporan mesin untuk pembangunan industri ini dapat diperpan#ang sesuai dengan #angka aktu pembangunan industri tersebut sebagaimana ter+antum dalam surat persetu#uan penanaman modal! $erikutn%a perusahaan %ang telah men%elesaikan pembangunan industri serta siap produksi dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan produksi paling lama 2 tahun, sesuai kapasitas terpasang dengan #angka aktu pengimporan selama 2 tahun terhitung se#ak berlakun%a keputusan pembebasan bea masuk! Pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam rangka pengembangan industri, diberikan untuk #angka aktu pengimporan selama 2 )dua* tahun terhitung se#ak berlakun%a keputusan pembebasan bea masuk! 6angka aktu pengimporan dalam rangka pengembangan industri ini dapat diperpan#ang sesuai dengan #angka aktu pengembangan sebagaimana ter+antum dalam surat persetu#uan penanaman modal! Perusahaan %ang telah men%elesaikan pengembangan industri, sepan#ang menambah kapasitas paling sedikit 30 dari kapasitas terpasang, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas barang dan bahan untuk keperluan tambahan produksi paling lama 2 tahun, untuk #angka aktu pengimporan selama 2 )dua* tahun se#ak berlakun%a keputusan pembebasan bea masuk! Perusahaan %ang melakukan pembangunan atau pengembangan dengan menggunakan mesin produksi buatan dalam negeri paling sedikit 30 dari total nilai mesin, atas impor barang dan bahan dapat diberikan pembebasan bea masuk untuk keperluan produksikeperluan tambahan produksi selama )empat* tahun sesuai
kapasitas terpasang, dengan #angka aktu pengimporan selama )empat* tahun terhitung se#ak berlakun%a keputusan pembebasan! Penggunaan dan komposisi mesin produksi dalam negeri din%atakan oleh menteri %ang bertanggung#aab di bidang perindustrian atau pe#abat %ang ditun#uk! 7. ST(ATEGI MEMA&1AATKA& SELU(UH 1ASILITAS PE(PA4AKA& 'A&G ADA
1! Pahami seluruh peraturan terkait .asilitas perpa#akan %ang dapat diman.aatkan 2! Memilih lokasi perusahaan atau melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan atau di bidang tertentu %ang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan .asilitas perpa#akan! 3! 4ntuk perusahaan %ang berorientasi pada ekspor barang kena pa#ak, man.aatkan .asilitas PPN %ang diberikan di kaasan berikat! -alam hal ini perusahaan harus men#adi Pengusaha di Kaasan $erikat )P-K$*! -engan demikian, atas ekspor $KP tersebut, PPN terutang sebesar 0, sedangkan PPN Masukann%a dapat dikreditkan sepenuhn%a! ! 4ntuk ren+ana aal pendirian perusahaan, sebaikn%a memilih #enis industri atau usaha %ang bisa meendapatkan .asilitas pembebasan pa#ak atau insenti. pa#ak!
DA1TA( (U4UKA&
$ooklet eri PPN Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK7?8PMK!0112012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1?8PMK!0200C 4ndang74ndang No 1? &ahun 2008 tentang Perubahan 4ndang74ndang No 10 &ahun 1CC5 tentang Kepabeanan -irektorat 6endral Pa#ak, "asilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pa#ak Penghasilan $adan -an "asilitas Pa#ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di $idang7 bidang 4saha &ertentu danatau -i -aerah7-aerah &ertentu 6a.ar Mohamad, Pengaasan Atas $arang Impor -engan "asilitas Pembebasan $ea Masuk -alam Rangka Penanaman Modal , 201, /id%aisara Pusdiklat $ea dan Fukai!
!pa#ak!go!id http;!b+soetta!net2pageimpor7.asilitas7pembebasan7bea7masuk http;lipse!bpt!bogorkab!go!idinest.asilitas7pembebasan7bea7masuk!php
