Telaahan staf parpol

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. ( 0512 ) 21155 Pelaihari 70814

TELAAHAN STAF

Kepada Yth,

:

Bapak Bupati / Wakil Bupati / Sekda Kabupaten Tanah Laut

Dari

:

Tanggal

:

Nomor Sifat

: :

050.13/ -

Hal

:

Koordinasi dan Konsultasi Mengenai Bantuan Keuangan Partai Politik Untuk Tahun 2016 yang Perlu Disikapi Secara Dini.

I.

Dasar

:

II.

Persoalan

:

II.

Praanggapan :

III. Fakta dan Data yang berpengaruh erhadap persoalan

:

/Sekr / IV / 2016

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkatn Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Tanah Laut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. Perlunya untuk menyikapi keberadaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2016 yang belum dapat terealisasi sepenuhnya terutama Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya. Sebagai dampak konflik internal antar masing-masing partai tersebut sehingga berdampak pula pada proses pencairan bantuan keuangan partai politik. 1. Konflik internal partai sampai sekarang belum adanya islah penyelesaian untuk masing-masing dari kedua partai tersebut mengingat adanya dualism kepemimpinan yang harus segera diselesaikan dengan jalan islah.

2. Sebagai dampak dari konfilk internal pada tingkat pusat maka akan berdampak pada keberadaan kepemimpinan di daerah dalam hal kewenangan untuk merealisasikan bantuan keuangan partai politik. 3. Sebagai dampak konflik internal partai, untuk mewujudkan terealisasi serapan anggaran keuangan daerah dalam hal bantuan keuangan partai politik belum dapat terlaksana secara optimal. IV. Pembahasan Analisis

:

Upaya untuk menyikapi keberadaan bantuan keuangan partai politik dengan harapan nantinya dapat terealisasikan sesuai kebutuhan dan prosedur yang berlaku.

V.

:

Adanya konflik internal partai politik berdampak kepada realisasi keuangan partai politik diharapkan ada model / solusi yang diperkenankan untuk merealisasikan bantuan keuangan partai politik.

Kesimpulan

VI. Saran Tindak

:

1. Mengingat sampai sekarang keberadaan bantuan keuangan partai politik masih ada kendala dalam hal untuk pencairan dana tersebut maka sangat perlu untuk disikapi keberadaan untuk mencari bahan pembanding dengan daerah provinsi/ kabupaten lain. 2. Untuk keperluan hal tersebut di atas dalam rangka mencari informasi tentang keberadaan bantuan keuangan partai politik maka sangat perlu untuk mengadakan koordinasi dan konsultasi ke Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 19 – 20 April 2016 atas nama : 1.

VII. Penutup

:

Demikian disampaikan, atas perkenan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.


TELAAHAN STAF

Kepada Yth,

:


Dari

:

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Tanggal

:

2 November 2016

Nomor Sifat

: :

050.13/ -

Hal

:

Konsultasi tentang Sinergitas Sosialisasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait Dalam Rangka Membentuk Desa Bebas Narkoba.

/Sekr / XI / 2016

I.

Persoalan

:

1. Peredaran gelap narkoba di Indonesia yang semakin merajalela di kota-kota besar bahkan sudah merambah sampai ke pelosok desa.

II.

Praanggapan :

1. Pentingnya peran tokoh masyarakat masyaraka t dalam membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara intensif. 2. Perlunya membentuk suatu wadah/ forum penghubung masyarakat di lingkungan lingkungan terkecil terkecil sebagai salah satu satu sumber sumber informasi dan koordinasi bagi seluruh masyarakat dalam mengefektifkan dan mengintensifkan berbagai penanganan permasalahan narkoba.


:

1. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terbesar di dunia menghadapkan bahwa Indonesia sekarang berada dalam status Darurat Narkoba.

2. Keterbatasan sarana prasarana dan wadah wadah informasi tentang bahaya narkoba di wilayah masyarakat yang sulit diakses media apapun. 3. Persepsi masyarakat tentang narkoba menjadi salah satu mata pencarian yang mendatangkan keuntungan besar.

IV. Pembahasan Analisis

:

1. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut mulai dari pelosok- pelosok desa. 2. Koordinasi dengan aparatur pemerintahan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan membentuk Desa Bebas Narkoba.

V.

Kesimpulan

:

1. Dengan adanya perhatian dari Pemerintah Daerah diharapkan menambah kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap dampak bahaya narkoba. 2. Tersedianya wadah dan sumber informasi sebagai media penghubung masyakat dengan institusi penegak hukum maupun jejaring kemasyarakatan lainnya agar lebih mengefektifkan berbagai upaya penanganan permasalahan narkoba dan mengintensifkan upaya Desa Bebas Narkoba.

VI. Saran Tindak

:

1. Untuk keperluan hal tersebut di atas dalam rangka Konsultasi tentang Sinergitas Sosialisasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait Dalam Rangka Membentuk Desa Bebas Narkoba ke Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri pada tanggal 3 – 5 November 2016 atas nama : 1. H. Muhammad Amin, ST, M. Si

VII. Penutup

:

Demikian disampaikan, atas perkenan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih. Kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut

H. Muhammad Amin, ST, M.Si NIP. 19580812 198003 1 026


TELAAHAN STAF

Kepada Yth,

:


Dari

:


Tanggal

:

15 April 2016

Nomor

:

050.13/

/Sekr / IV / 2016

Sifat

:

-

Hal

:

Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Sesuai Renstra.

I.

Dasar

:

II.

Persoalan

:

II.

Praanggapan :


:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkatn Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Tanah Laut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten serta upaya perbaikan dan optimalisasi atas penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dalam mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Tanah Laut . Sejalan dengan adanya program dan kegiatan tentu akan berpengaruh kepada capaian kinerja SKPD dalam mendukung pencapaian visi, misi Badan Kesbangpol ke depan. 1. Renstra SKPD telah mengalami perubahan yang notaben semua program dan kegiatan harus di dasarkan pada rencana kerja yang update.

2. Sebagai dampak dari review Renstra tentu akan berdampak pula pada pencapaian visi misi Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut. 3. Masih adanya program dan kegiatan yang belum diakomodir mengingat dalam aplikasi e-planning belum termuat sepenuhnya. IV. Pembahasan Analisis

:

Renstra disusun dengan penuh pertimbangan selaras dan sejalan dengan capaian visi dan misi yang ingin dicapai serta rencana kerja yang terukur.

V.

:

Dengan adanya penyusunan rencana kerja yang baik dan terukur tentu hasil kerja diperoleh sejalan dengan capaian visi dan misi.

:

1. Rencana kerja dalam bentuk Renstra perlu dijadikan referensi bagi SKPD untuk dapat dipedomani selama 5 (lima) tahun ke depan.

Kesimpulan

VI. Saran Tindak

2. Mengingat tupoksi Badan Kesbangpol Kes bangpol dengan rencana vertikalisasi tentu akan mengalami perubahan terhadap rencana kerja yang dibuat selama ini dengan mempedomani Peraturan Permendagri. 3. Untuk keperluan hal tersebut dalam rangka persiapan dan hasil review dalam penyusunan renstra tersebut maka sangat diperlukan bahan pembanding terhadap capaian kinerja yang dilaksanakan, maka sangat perlu untuk mencari informasi tersebut dilakukan koordinasi dan konsultasi ke Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 19 – 20 April 2016 atas nama : 1. H. Sulimin, S.Sos, M.AP

2. Siti Ramlah, A.Md 3. Siti Hafsah, A.Md 4. Rina Hidayati VII. Penutup

:




TELAAHAN STAF

Kepada Yth,

:


Dari

:


Tanggal

:

2 Agustus 2016

Nomor

:

050.13/ 466 /Sekr / VIII / 2016

Sifat

:

-

Hal

:

Konsultasi Kon sultasi tentang wawasan aparatur dan masalah bantuan keuangan partai politik bagi dua partai yang bermasalah (Golkar dan PPP) pada anggaran tahun 2015.

I.

Dasar

:

II.

Persoalan

:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkatn Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Tanah Laut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. 1. Perlunya untuk menyikapi keberadaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2015 yang belum dapat terealisasi sepenuhnya terutama Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya. 2. Perlunya peningkatan wawasan aparatur dalam bidang politik bagi aparatur terutama untuk Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam menyongsong pilkada.

III. Praanggapan :

1. Dalam hal proses pencairan bantuan keuangan partai politik hal ini sangat berpengaruh dengan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan konflik internal kepengurusan partai politik itu sendiri. 2. Peningkatan wawasan wawasan aparatur bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa akan berdampak pada wilayah yang dipimpin bebas dari money politic dan sadar akan peran, fungsi , serta hak dan kewajiban sebagai warga Negara.

IV. Fakta dan Data yang berpengaruh erhadap persoalan

:

1. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 213/ 2186/Polpum tanggal 1 September 2015 Perihal Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2015 bahwa Partai Golkar dan PPP tidak diberikan Bantuan Keuangan Partai Politik mengingat masih terdapat perselisihan internal di dalam partai tersebut sampai dengan menunggu putusan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu pada tahun 2015 bantuan keuangan untuk Partai Golkar dan PPP untuk sementara tidak diberikan. 2. Sampai saat ini masalah intern intern partai yang belum selesai mengingat adanya dualisme kepengurusan sehingga menghambat dalam proses pencairan bantuan keuangan partai politik yang bermasalah.

3. Masih banyak aparatur belum sadar akan peran, fungsi, hak serta kewajiban sebagai warga Negara yang baik dalam hal bidang politik. V.

Pembahasan Analisis

:

1. Mengingat menunggu hasil ketentuan dari Kemenkumham serta Mendagri dan Menteri Keuangan untuk kedua partai Golkar dan PPP masalah bantuan keuangan parpol tersebut dapat terealisasi sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.

2. Dalam hal peningkatan wawasan apartur bagi Camat, Lurah, dan Kepala Desa sangat berkaitan erat dengan sikap dan etika yang dimiliki para pemimpin wilayah dengan berlandaskan politik yang sehat. VI. Kesimpulan

:

1. Adanya konflik internal partai politik berdampak kepada realisasi keuangan partai politik diharapkan ada model / solusi yang diperkenankan untuk merealisasikan bantuan keuangan partai politik. 2. Politik yang sehat bergantung dari sikap dan etika yang dimiliki oleh para pemimpinnya.

VII. Saran Tindak

:

1. Mengingat sampai sekarang keberadaan bantuan keuangan partai politik masih ada kendala dalam hal untuk pencairan dana tersebut dan peningkatan wawasan aparatur maka sangat perlu untuk disikapi keberadaan untuk mencari bahan pembanding dengan daerah provinsi/ kabupaten lain. 2. Untuk keperluan hal tersebut di atas dalam rangka mencari informasi tentang keberadaan bantuan keuangan partai politik dan peningkatan wawasan aparatur maka sangat perlu untuk melakukan konsultasi ke Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah ( Palangkaraya ) pada tanggal 04 s/d 05 Agustus 2016, atas nama : 1. 2. 3. 4. 5.

VIII Penutup .

:

Drs. Mahdiani, MT Ary Widyantoro, Bc.Kn Juwairiah, S.Pd H. Ramblan, S.Sos Rina Hidayati



Telaahan staf parpol

Recommend Documents