KONSULTASII PUBLIK DAN SOSIALISASI KONSULTAS PERATURAN MENTERI ESDM NO. 25/2018 TENTANG PENGUSAHAAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Jaka Ja kart rta, a, 6 Ju Juni ni 20 2018 18
DAFTAR ISI I
DASAR HUKUM
II
STRUKTUR PERMEN ESDM TENTANG PENGUSAHAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERBA
III
POKOK-POKOK PENGATURAN PERMEN ESDM TENTANG PENGUSAHAAN PENGUSAHAA N KEGIAT KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN MINERBA
IV
DAFTAR DAFTAR REGULASI REGUL ASI YANG YANG DICABUT
I. DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4.
Undang-Unda Undang-Undang ng Nomor 40 Tahun Tahun 2007 tentang tentang Perseroan Perseroan Terbata Terbatass Undang-Unda Undang-Undang ng Nomor 4 Tahun Tahun 2009 tentang tentang Pertambangan Pertambangan Mineral Mineral dan Batubara Batubara Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tahun 2009 tentang Perlindungan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Usaha Pertambangan Mineral Mineral dan Batubara Batubara sebagaimana telah beberapa kali kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun Tahun 2010 tentang Pembinaan Pembinaan dan Pengawasan Pengawasan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 7. Peraturan Peraturan Pemerint Pemerintah ah Nomor 78 Tahun Tahun 2010 tentang Reklamasi Reklamasi dan Pascatam Pascatambang bang 8. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 9 Tahun Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Tarif atas Jenis Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
II. STRUKTUR RPERMEN ESDM TENTANG PENGUSAHAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERBA I.
BAB I
II. BAB II
: KETENTUAN UMUM : USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
III. BAB III
: PELAKSANAAN KEGIATAN IUP EKSPLORASI ATAU IUPK EKSPLORASI a.
IV. BAB IV
Bagian Kesatu
: Penyelidikan Umun
b. Bagian Kedua
: Eksplorasi
c.
: Studi Kelayakan
Bagian Ketiga
: PELAKSANAAN KEGIATAN IUP OPERASI PRODUKSI DAN IUPK OPERASI PRODUKSI a.
Bagian Kesatu
: Konstruksi
b. Bagian Kedua
: Penambangan
c.
: Pengolahan dan/atau Pemurnian
Bagian Ketiga
d. Bagian Keempat
: Penelitian dan Pengembangan
e.
: Pengangkutan dan Penjualan
Bagian Kelima
II. STRUKTUR RPERMEN ESDM TENTANG PENGUSAHAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERBA (Lanjutan) V.
BAB V
: KEUANGAN
VI.
BAB VI
: PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
VII. BAB VII
: PENGELOLAAN DATA MINERAL DAN BATUBARA
VIII. BAB VIII
: DIVESTASI SAHAM
IX.
: PENGADAAN TENAGA KERJA, TATA CARA PEMBELIAN
BAB IX
BARANG MODAL, PERALATAN, BAHAN BAKU DAN BAHAN PENDUKUNG LAIN a.
Bagian Kesatu
b. Bagian Kedua
: Tenaga Kerja : Pembelian Barang Modal, Peralatan, Bahan Baku dan Bahan Pendukung
X.
BAB X
: PENGENDALIAN PRODUKSI PENJUALAN a.
Bagian Kesatu
b. Bagian Kedua
: Pengendalian Produksi : Pengendalian Penjualan
II. STRUKTUR RPERMEN ESDM TENTANG PENGUSAHAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERBA (Lanjutan) XI.
BAB XI
: HARGA MINERAL DAN BATUBARA a.
Bagian Kesatu
b. Bagian Kedua
: Harga Patokan : Harga Mineral dan Batubara Jenis Tertentu dan Keperluan Tertentu
a. XII.
BAB XII
XIII. BAB XIII
Bagian Ketiga
: Penetapan Harga Jual Batubara
: PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
XIV. BAB XIV
: SANKSI ADMINISTRATIF
XV.
: KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV
XVI. BAB XVI
: KETENTUAN PENUTUP
III. POKOK-POKOK PENGATURAN PERMEN ESDM TENTANG PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
1. PELAKSANAAN KEGIATAN IUP/IUPK EKSPLORASI
PENYELIDIKAN UMUM
EKSPLORASI
STUDI KELAYAKAN
Pemegang IUP/IUPK dapat melakukan kegiatan Penyelidikan Umum, Kegiatan Penyelidikan Umum tersebut untuk: a. mengetahui kondisi geologi regional; dan b. mengetahui adanya indikasi mineralisasi atau endapan batubara
1. 2.
Pemegang IUP/IUPK wajib melaksanakan rencana eksplorasi Pemegang IUP/IUPK wajib menyusun Laporan eksplorasi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan
1.
Pemegang IUP/IUPK setelah melakukan FS wajib menyampaikan laporan FS kepada Menteri/gubernur Studi Kelayakan) paling sedikit meliputi kegiatan: kajian kelayakan teknis, kajian kelayakan ekonomi; dan penyusunan dokumen lingkungan hidup
2.
2. PELAKSANAAN KEGIATAN IUP/IUPK OPERASI PRODUKSI 1.
KONSTRUKSI 2.
Pemasangan Tanda Batas
Pemegang IUP/IUPK wajib melaksanakan kegiatan Konstruksi dan menyusun rencana Konstruksi sesuai dengan laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui, dan disampaikan kepada Menteri/gubernur Pemegang IUP/IUPK OP wajib memulai kegiatan Konstruksi paling lambat 6 bulan sejak ditetapkannya IUP /IUPK Operasi Produksi
Kewajiban pemasangan tanda batas hanya berlaku bagi IUP /IUPK OP yang: a. WIUP /WIUPK OP nya berhimpit/berbatasan langsung dengan WIUP, WIUPK, wilayah KK, atau wilayah PKP2B lain; atau b. lokasi kegiatan penambangan dan penimbunannya berdekatan dengan batas WIUP/WIUPK OP nya.
1.
PENAMBANGAN 2.
Kegiatan Penambangan meliputi: pengupasan lapisan ( stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup; pengambilan mineral atau batubara; dan pengangkutan mineral atau batubara Pemegang IUP/IUPK OP dalam melakukan pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup dapat bekerja sama dengan pemegang IUJP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
PELAKSANAAN KEGIATAN IUP/IUPK OPERASI PRODUKSI (lanjutan) PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
1. 2.
3.
Pemegang IUP/IUPK OP wajib melakukan kegiatan peningkatan nilai tambah Pemegang IUP/IUPK OP Mineral dalam melakukan kegiatan nilai tambah dapat melakukan kerjasama berupa: a. mengolah dan/atau memurnikan pada fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian yang dibangun bersama; atau b. mengolah dan/atau memurnikan pada fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian yang dibangun pemegang IUP/IUPK OP lainnya, dan/atau pemegang IUP OPK untuk pengolahan dan/atau pemurnian melalui kegiatan: 1) jual beli Bijih, Konsentrat, atau Produk Samping atau sisa hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian; atau 2) jasa Pengolahan dan/atau Pemurnian Bijih (ore), Konsentrat, atau Produk Samping atau sisa hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi batubara wajib melakukan peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan sepanjang telah tersedia teknologi dan layak secara ekonomis
PELAKSANAAN KEGIATAN IUP/IUPK OPERASI PRODUKSI (lanjutan) PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI
1
Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi Mineral logam, Mineral bukan logam, dan batuan sebelum melakukan kegiatan penjualan ke luar negeri wajib terlebih dahulu melakukan peningkatan nilai tambah melalui kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian sesuai batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian. Penjualan ke luar negeri hanya dapat dilakukan apabila sudah ditetapkan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurniannya untuk jenis-jenis komoditas
2
Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi, IUP OPK untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP OPK untuk pengangkutan dan penjualan, serta Pihak lain yang melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dapat melakukan penjualan ke luar negeri: a. Mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum pemurnian; dan/atau b. Mineral bukan logam atau Batuan yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan, dengan menggunakan Pos Tarif/HS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3
Kewajiban pemenuhan batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian tidak berlaku terhadap Mineral untuk: 11 a. digunakan langsung untuk kepentingan dalam negeri; dan b. penelitian dan pengembangan Mineral melalui pengiriman conto Mineral ke luar negeri
PELAKSANAAN KEGIATAN IUP/IUPK OPERASI PRODUKSI (lanjutan)
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1. Pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dapat melakukan penelitian dan pengembangan Mineral untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya, melalui kerjasama dengan: a. lembaga penelitian dan pengembangan yang kompeten; b. perguruan tinggi; c. badan usaha yang memiliki teknologi untuk penelitian dan pengembangan Mineral; dan/atau d. pihak lain yang melakukan penelitian dan pengembangan di luar negeri 2. Dalam melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat mengirim conto Mineral ke luar negeri setelah mendapatkan Rekomendasi. Rekomendasi tersebut sebagai dasar untuk mendapatkan PE ekspor dari Kemendag
1.
PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN
2.
Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat melakukan kegiatan pengangkutan penjualan yang meliputi kegiatan: Pemuatan, Pengangkutan, Pembongkaran dan Penjualan. Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat bekerja sama dengan Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan
KEUANGAN Pemegang IUP, IUPK, IUP OPK untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP OPK untuk pengangkutan dan penjualan
WAJIB mengelola keuangan dengan sistem akuntansi yang berlaku di Indonesia
WAJIB menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dalam mengeluarkan biaya didasarkan pada asas kewajaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 1.
2.
Pemegang IUP, IUPK, dan IPR wajib membayar PNBP yang terdiri atas: a. jasa penyediaan sistem informasi data mineral dan batubara; b. iuran tetap; c. iuran produksi/royalti; d. DHPB; e. kompensasi data informasi; f. bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih pemegang IUPK Operasi Produksi; g. jaminan kesungguhan lelang WIUP atau WIUPK mineral logam atau batubara yang ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; h. jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi yang ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan i. jenis penerimaan negara lain yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan Tata cara pengenaan, pemungutan, pembayaran/ penyetoran PNBP ditetapkan oleh Menteri
PENGELOLAAN DATA MINERAL DAN BATUBARA
Pemegang IUP/ IUPK wajib mengelola data hasil kegiatan eksplorasi dan operasi produksi dengan sistem pengelolaan data yang baik
wajib dilaporkan
Menteri/gubernur sesuai dengan kewenangannya Secara periodik pada akhir kegiatan
DIVESTASI SAHAM 1. Pemegang IUP/IUPK OP dalam rangka PMA, sejak 5 (lima) tahun setelah berproduksi wajib melakukan divestasi saham secara bertahap, sehingga pada tahun ke sepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh peserta Indonesia. 2. Setelah berproduksi dihitung sejak ditetapkannya waktu pertama kali memulai kegiatan penambangan dalam persetujuan RKAB oleh Menteri. 3. Peserta Indonesia terdiri dari: a. Pemerintah b. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota c. BUMN d. BUMD e. Badan Usaha Swasta Nasional 4. Tata Cara pelaksanaan divestasi saham diatur Peraturan Menteri tersendiri “
”
PENGADAAN TENAGA KERJA, TATA CARA PEMBELIAN BARANG MODAL, PERALATAN, BAHAN BAKU DAN BAHAN PENDUKUNG LAIN
Tenaga Kerja
Pembelian Barang Modal, Peralatan, Bahan Baku dan Bahan Pendukung
1. Pemegang IUP, IUPK, IUP OP Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan IUJP wajib mengutamakan tenaga kerja setempat dan/atau nasional 2. Dalam hal tidak terdapat tenaga kerja setempat dan/atau nasional yang memiliki kompetensi dan/atau kualifikasi yang dibutuhkan, Pemegang IUP, IUPK, IUP OP Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan IUJP dapat menggunakan tenaga kerja asing dalam rangka alih teknologi dan/atau keahlian 1. Pemegang IUP, IUPK, IUP OP Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan IUJP dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan wajib mengutamakan barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lainnya produk dalam negeri. Dalam hal produk tersebut tidak tersedia Pemegang IUP atau IUPK dapat membeli produk impor yang dijual di Indonesia dengan ketentuan: a. memenuhi standar kualitas dan layanan purna jual; dan b. dapat menjamin kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman 2. Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, IUP atau IUPK dapat mengimpor barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lainnya ke Indonesia 3. Rencana pembelian barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lainnya harus disampaikan dalam rencana kerja dan anggaran biaya
PENGENDALIAN PRODUKSI DAN PENJUALAN
PENGENDALIAN PRODUKSI
PENGENDALIAN PENJUALAN
Tujuan
Tujuan
a. memenuhi ketentuan aspek lingkungan; dan b. melakukan konservasi sumber daya mineral dan batubara
Menteri menetapkan besaran produksi nasional mineral dan batubara untuk kepentingan nasional
a. menjamin pasokan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri; b. menjaga ketahanan ekonomi; c. menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan; dan d. mengendalikan harga mineral dan batubara
Menteri menetapkan: a. jumlah kebutuhan mineral dan batubara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation); dan b. jumlah dan jenis mineral dan batubara yang dapat dijual ke luar negeri
Dalam menetapkan besaran produksi nasional minerba untuk kepentingan nasional, serta jumlah dan jenis mineral dan batubara yang dapat dijual ke luar negri, Menteri berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan/atau pemerintah daerah provinsi
HARGA MINERAL DAN BATUBARA Harga Patokan
1
2
Harga Mineral dan Batubara Jenis tertentu dan untuk keperluan tertentu
Pemegang IUP/IUPK dalam melakukan penjulan mineral dan batubara wajib berpedoman pada HPM logam dan HPB
Menteri menetapkan formula harga patokan untuk penjualan: a. mineral logam untuk kepentingan nasional; b. batubara jenis tertentu; dan c. batubara keperluan tertentu
Penetapan Harga Jual Batubara
3
Batubara jenis tertentu dapat berupa: a. fine coal ; b. reject coal ; dan c. Batubara dengan impurities tertentu
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri, Menteri menetapkan harga jual batubara untuk kepentingan dalam negeri sesuai dengan kualitas batubara
Batubara untuk keperluan tertentu dapat berupa: a. Batubara yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik mulut tambang; b. Batubara yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keperluan sendiri dalam proses penambangan batubara; c. Batubara yang dimanfaatkan oleh Perusahaan dalam rangka PNT batubara yang dilakukan di mulut tambang; dan d. Batubara untuk pengembangan daerah
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun rencana induk program PPM dengan berpedoman pada cetak biru ( blue print ) yang ditetapkan oleh gubernur. 2. Penyusunan rencana induk program PPM dilakukan bersamaan dengan penyusunan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan 3. Rencana induk PPM memuat rencana program PPM selama masa Operasi Produksi sampai dengan program pasca tambang 4. Pembiayaan Program PPM tahunan berasal dari biaya operasional Pemegang IUP atau IUPK 5. Pemegang IUP/IUPK wajib meningkatkan biaya program PPM, dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi 6. Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN & SANKSI ADMINISTRATIF
1
Pemegang IUP atau IUPK yang telah berakhir masa berlakunya, dicabut, atau dikembalikan wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Kewajiban dianggap telah terpenuhi jika telah mendapatkan persetujuan dari Menteri/Gubernur sesuai dengan kewenangannya
Peringatan Tertulis 2
Sanksi Administratif
Penghentian Sementara Kegiatan Pencabutan Izin
Menteri/ Gubernur
KETENTUAN PERALIHAN
1
Pemegang KK Mineral logam setelah berubah menjadi IUPK
Pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda
Pemegang IUP OP Mineral logam
dapat melakukan ekspor hasil pengolahan dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 Dengan membayar bea keluar, dan sedang membangun fasilitas pemurnian sendiri maupun bekerjasama
Pemegang IUP OP khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam (yg diterbitkan sebelum PP 1/2017)
KETENTUAN PERALIHAN
2
Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, atau pihak lain yang melakukan pengolahan dan/atau pemurnian wajib memanfaatkan Mineral Logam dengan kriteria tertentu hasil penambangan di dalam negeri
Pemanfaatan Mineral Logam dengan kriteria tertentu dapat dilakukan dengan:
mengolah dan memurnikan Mineral Logam dengan kriteria tertentu pada fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian bagi pemegang IUP/IUPK OP yang membangun fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri
memasok Mineral Logam dengan kriteria tertentu yang dibangun pemegang IUP/IUPK OP lainnya,, IUP OPK pengolahan dan/atau pemurnian, atau pihak lain yang melakukan pengolahan dan/atau pemurnian bagi pemegang IUP /IUPK OP yang bekerja sama untuk melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian
menerima pasokan Mineral Logam dengan kriteria tertentu bagi pemegang IUP/IUPK OP , pemegang IUP OPK untuk pengolahan dan/atau pemurnian serta pihak lain yang melakukan pengolahan dan/atau pemurnian
3
KETENTUAN PERALIHAN B.
A.
Pemegang IUP OP/ IUP OPK olah murni dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama s.d tgl 11 Januari 2022. Dilakukan dengan : a. Telah menghasilkan produk pengolahan b. Pemegang IUP OP sedang membangun fasilitas olah murni/bekerja sama dgn IUP OP lain/IUPK OP atau IUP OPK olah murni c. Pemegang IUP OPK olah murni telah/sedang membangun fasilitas olah murni d. Membayar bea keluar
Pemegang IUP/IUPK OP dapat melakukan penjualan nikel dengan kadar <1,7% atau bauksit yang telah dilakukan pencucian dengan kadar Al2O3 > 42% ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan tgl 11 Januari 2022. Dilakukan dengan : a. telah/sedang membangun fasilitas olah murni b. Membayar bea keluar
C.
Pemegang KK yang telah melakukan Perubahan menjadi IUPK dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama s.d tgl 11 Januari 2022. Dilakukan dengan : a. Telah menghasilkan produk pengolahan b. Pemegang IUPK OP sedang membangun fasilitas olah murni/bekerja sama dgn IUPK OP lainnya/IUP OP atau IUP OPK olah murni
D.
Pihak lain yang telah menghasilkan Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral Logam tembaga berupa lumpur anoda dapat melakukan penjualan lumpur anoda ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama s.d tgl 11 Januari 2022, dilakukan dengan: a. telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian lanjut sendiri b. bekerja sama untuk melakukan Pemurnian dengan pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi, dan/atau pemegang IUP Operasi OPK untuk pengolahan dan/atau pemurnian
KETENTUAN PERALIHAN
4
paling sedikit telah menyelesaikan seluruh tahapan persiapan awal proyek meliputi studi kelayakan, izin lingkungan, dan penguasaan lahan serta tahapan persiapan proyek pada tahun 2018
PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPOR MINERAL
paling sedikit telah menyelesaikan tahapan kegiatan persiapan awal proyek dan persiapan proyek dan telah memasuki tahap pelaksanaan proyek meliputi pengadaan dan konstruksi pada tahun 2019 paling sedikit sudah menyelesaikan persiapan awal proyek, persiapan proyek, dan telah memasuki tahap pelaksanaan proyek meliputi pengadaan dan konstruksi pada tahun 2020; paling sedikit telah menyelesaikan tahap persiapan awal proyek, persiapan proyek, dan seluruh tahap pelaksanaan proyek serta telh memasuki kegiatan commisioning dan start pada tahun 2021
5
Dirjen a.n Menteri melakukan pengawasan secara berkala setiap 6 bln/sewaktu-waktu terhadap: a. pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri;dan b. kemajuan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang terdiri atas: 1. kemajuan fisik fasilitas pemurnian; dan 2. besaran serapan biaya pembangunan fasilitas pemurnian
KETENTUAN PERALIHAN Kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian harus mencapai paling sedikit 90% dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian yang dihitung secara kumulatif sampai 1 bulan terakhir oleh Verifikator Independen
Jika kemajuan fisik 90% tidak tercapai akan dikeluarkan rekomendasi pencabutan rekom ekspor kepada kemendag dan pengenaan sanksi denda sebesar 20% dari kumulatif penjualan mineral ke luar negeri
6
KETENTUAN PERALIHAN IUPK OP yang diberikan sebagai perubahan bentuk pengusahaan pertambangan dari KK sebelum diundangkannya Permen ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir
Jaminan kesungguhan yang telah ditempatkan oleh pemegang IUP OP Mineral Logam, KK, dan IUP OPK untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebelum berlakunya Permen ini dapat dicairkan seluruhnya beserta bunga pada saat kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian dalam negeri telah mencapai 35% dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 Januari 2022
Dalam hal sampai dengan 12 Januari 2022, kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian dalam negeri belum mencapai 35%, jaminan kesungguhan disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan setelah 12 Januari 2022
7
KETENTUAN PERALIHAN
KK dan PKP2B dapat mengikuti ketentuan divestasi saham sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau melakukan divestasi saham secara langsung sebesar 51% pada tahun ke sepuluh setelah berproduksi.
IUPK OP sebagai hasil perubahan bentuk pengusahaan pertambangan dari KK yang telah berproduksi paling sedikit 5 tahun pada saat diundangkannya PP No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 23 Tahun 2010 wajib melaksanakan ketentuan divestasi saham sebesar 51% dalam jangka waktu paling lambat pada tahun 2019
IV. DAFTAR REGULASI YANG DICABUT STATUS DICABUT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
Permen ESDM 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Kebijakan Pembatasan Produksi Pertambangan Mineral Nasional. Permen ESDM 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Permen ESDM 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara Permen ESDM 33 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara Permen ESDM 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Permen ESDM 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri Permen ESDM 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian Permen ESDM 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri Permen ESDM 35 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian
Permen ESDM No. 25/2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
