Sk Penerapan Manajemen Risiko KlinisFull description
sk penerapan manajemen risikoFull description
Semoga bisa bermanfaat.
sk penerapan manajemen risikoDeskripsi lengkap
SK Penerapan Manajemen ResikoFull description
SK Penerapan Manajemen ResikoDeskripsi lengkap
resikoFull description
Sk Kepala Puskesmas Tentang Kebijakan Mutu
Full description
Deskripsi lengkap
sk kepala puskesmas tentang kebijakan mutu editFull description
inshalFull description
sk kepala puskesmas tentang peningkatan kinerja.Full description
Ffgghjj
Sk Kepala Puskesmas Tentang Kebijakan Mutu
sk kepala puskesmas tentang peningkatan kinerja.Deskripsi lengkap
sk
FfgghjjDeskripsi lengkap
fefefFull description
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BENDA BARU Komplek Vila Dago Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan
KEPUTUSAN KEPALA PUKESMAS BENDA BARU Nomor : 445.4/010/ ADMEN Benda Baru Tahun 2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO KEPALA UPT PUSKESMAS BENDA BARU
Menimbang
: a. bahwa dalam upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas diupayakan agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Kajian perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana dampak negatif mungkin terjadi sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pencegahan. b. bahwa lingkungan kerja puskesmas meliputi kondisi –
kondisi
lingkungan
pekerjaan dan
faktor
termasuk –
kondisi
faktor
lain
fisik,, seperti
kebisingan, temperature , kelembaban, pencahayaan atau
cuaca
terhadap
keamanan
gangguan
lingkungan. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang di maksud huruf a dan b, supaya dampak negatif dan faktor resiko yang ada di Puskesmas dapat di kendalikan maka perlu di lakukan penerapan Manajemen Resiko di UPT Puskesmas Benda Baru.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008
tentang
Pembentukan
Kota
Tangerang
Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2.
4938); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
3.
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
75 tahun 2014, tentang Puskesmas; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan 5.
Tingkat Pertama; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar
6.
Pelayanan Miniman Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 440/Kep. 010-Huk/2011 Tentang Peningkatan Status Pusat Kesehatan Masyarakat Non Perawatan Menjadi Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DI PUSKESMAS BENDA BARU
Kesatu
: Dimana Adanya ketentuan tertulis tentang pengelolaan resiko akibat
penyelenggaraan
upaya
puskesmas
dan
kegiatan
pelayanan di Puskesmas. Dengan rincian kegiatan. Penerapan di
laksanakan
oleh
Penanggung jawab
program/ upaya
Puskesmas dan Penanggung jawab pelayanan serta pelaksana
kegiatan program. Adapun Rincian pelaksanaan Management Resiko: 1. Membuat panduan managemen resiko di Puskesmas
2. Mengidentifikasi Bahaya dan Risiko di setiap unit penanggung
jawab
program/
upaya
puskesmas
dan
penanggung jawab pelayanan dan pelaksana kegiatan program.
3. Melaksanakan management resiko di Puskesmas sesuai panduan (Panduan terlampir) 4. Menganalisis Risiko Pencegahan dan pengendalian Kedua
Risiko/membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya
Ditetapkan di : Pamulang pada tanggal : 28 April 2016 KEPALA ,
YAYAH SAMSIAH, S.ST,MA PENATA TINGKAT I NIP 196003011981022001
