KATA PENGANTAR (Edisi Revisi) Buku Hukum Waris yang sedang Anda baca ini adalah sebuah buku yang penulis susun serta diterbitkan pertama kali pada tahun 1984, kemudian dicetak ulang pada tahun 1995. Sejak saat itu buku ini tidak diterbitkan karena berbagai pertimbangan. Kini buku tersebut hadir kembali ke hadapan para pembaca setelah mengalami proses revisi dengan judul yang juga mengalami perubahan. Pada terbitan pertama dan kedua buku ini berjudul “Intisari Hukum Waris Indonesia”. Kini setelah materinya mengalami revisi,
judul buku ini pun diubah menjadi “Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Perspekti f Islam, Adat, dan BW”. Bagi para Mahasiswa (S1) Ilmu Hukum yang sedang mengikuti perkuliahan
Hukum
Keluarga
dan
Waris
(A1A.301),
Hukum
Perkawinan dan Waris Islam (A1A.302), serta mata kuliah Hukum Perkawinan dan Waris Adat (A10.405), ada baiknya apabila memiliki dan membaca buku ini. Demikian pula kepada para Mahasiswa (S2) Pascasarjana Magister Kenotariatan yang sedang mengikuti perkuliahan Hukum Waris Islam, Hukum Waris BW, dan Hukum Waris Adat, semoga buku ini dapat membantu anda dalam rangka menelusuri serta memahami hal ihwal hukum waris yang sedang dikaji. Ucapan terima kasih tentu saja saya sampaikan kepada Penerbit Refika Aditama Bandung yang telah bersedia untuk menerima naskah buku ini untuk diproses penerbitannya. Last but not least, menyadari segala kekurangan buku ini, sehingga
kritik dan saran dari pembaca, insya Allah akan sangat penulis hargai. Paling akhir, kepada semua pihak yang telah memungkinkan terbitnya kembali buku ini, penulis mengucapkan terima kasih. Taruna Parahiangan, Bandung, 5 Mei 2005
ii
KATA PENGANTAR (Edisi Revisi) Buku Hukum Waris yang sedang Anda baca ini adalah sebuah buku yang penulis susun serta diterbitkan pertama kali pada tahun 1984, kemudian dicetak ulang pada tahun 1995. Sejak saat itu buku ini tidak diterbitkan karena berbagai pertimbangan. Kini buku tersebut hadir kembali ke hadapan para pembaca setelah mengalami proses revisi dengan judul yang juga mengalami perubahan. Pada terbitan pertama dan kedua buku ini berjudul “Intisari Hukum Waris Indonesia”. Kini setelah materinya mengalami revisi,
judul buku ini pun diubah menjadi “Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Perspekti f Islam, Adat, dan BW”. Bagi para Mahasiswa (S1) Ilmu Hukum yang sedang mengikuti perkuliahan
Hukum
Keluarga
dan
Waris
(A1A.301),
Hukum
Perkawinan dan Waris Islam (A1A.302), serta mata kuliah Hukum Perkawinan dan Waris Adat (A10.405), ada baiknya apabila memiliki dan membaca buku ini. Demikian pula kepada para Mahasiswa (S2) Pascasarjana Magister Kenotariatan yang sedang mengikuti perkuliahan Hukum Waris Islam, Hukum Waris BW, dan Hukum Waris Adat, semoga buku ini dapat membantu anda dalam rangka menelusuri serta memahami hal ihwal hukum waris yang sedang dikaji. Ucapan terima kasih tentu saja saya sampaikan kepada Penerbit Refika Aditama Bandung yang telah bersedia untuk menerima naskah buku ini untuk diproses penerbitannya. Last but not least, menyadari segala kekurangan buku ini, sehingga
kritik dan saran dari pembaca, insya Allah akan sangat penulis hargai. Paling akhir, kepada semua pihak yang telah memungkinkan terbitnya kembali buku ini, penulis mengucapkan terima kasih. Taruna Parahiangan, Bandung, 5 Mei 2005
ii
Eman Suparman, Lahir di Kuningan, 23 April 1959. Islam, Laki-laki. Lektor Kepala Hukum Acara Perdata pada Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Pendidikan: Pendidikan : S1 bidang Hukum Perdata,Universitas Padjadjaran,1982; S2 bidang Hukum Acara Perdata, Universitas Gadjah Mada, 1988; S3 bidang Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Universitas Diponegoro, 2004. Judul Tesis: Keharusan Mewakilkan Dalam Menunjang Proses Pemeriksaan Perkara yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Pembimbing: Pembimbing: Prof. Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo, S.H.; Judul Disertasi: Disertasi: Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan. Promotor: Promotor: Prof. Dr. I.S. Susanto,S.H. (alm), Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H. (Ketua Muda Mahkamah Agung RI), Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H.,M.S. Pengalaman tambahan: tambahan: “Sandwich Programme” untuk studi lanjutan, penelitian, dan studi perbandingan bidang Hukum Perdata Internasional dan Hukum Arbitrase di Rijksuniversiteit Leiden , The Netherlands, 1990/1991. Sebagai “Visiting Scholar for the European Council Session at Strasborough, France, March France, March 1991.” Awal 1997 dengan ABWPP & Associates stipend kembali berkesempatan sebagai Visiting Scholar at “de Hoge Raad der Nederlanden”; The Hague, The Netherlands, Netherlands, March March 1997; Visiting Academic Academic and Research Research Programme, organised by The Departement of Law The University of Nottingham, United Kingdom, April 1997; Visiting Scholar at “The 7th Annual Writers” Festival Prague ’97 at Franz Kafka Centre on Prague’s Old Town Square, Prague, Czech Republic, May 1997; Participant at The SANGIS Training Programme: South East Asian Network for a Geological Information System; International Centre for Training and Exchanges in Geosciences; United Nations Buildings, Buildings, Bangkok, Thailand, Thailand, June 2001. Buku yang pernah dan sedang dalam proses penerbitan (1) INTISARI HUKUM WARIS INDONESIA, CV Mandar Maju, Bandung, 1995. (2) HUKUM DAN BIROKRASI (sebagai salah satu penulis), Semarang: Walisongo Research Institute, April 2001. (3) PILIHAN FORUM ARBITRASE DALAM SENGKETA KOMERSIAL UNTUK PENEGAKAN KEADILAN, PT Tatanusa, Jakarta, 2004. (4) HUKUM WARIS INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM, ADAT, DAN BW; (Dalam Proses Penerbitan). Memperoleh Penghargaan Karya Ilmiah Terbaik Universitas Padjadjaran, Bandung, 21 September 1998. Pernah ditugaskan oleh Ditjen Dikti Depdiknas sebagai tenaga Detasering pada Universitas Trunojoyo, Bangkalan, Madura, Agustus-Desember 2004. Dari pernikahannya dengan Dra. Ella Dewi Laraswati, Laraswati, dikaruniai 2 (dua) orang putri. (1) Risa Dewi Angganiawati (Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung) dan (2) Anggiani Dewi Rahmawati (Siswi SMA Negeri 1 Kota Bandung).
DAFTAR ISI
Kata Sambutan ........................................................................................... i Kata Pengantar .......................................................................................... ii Daftar Isi .................................................................................................. iii
BAB I
:
PENDAHULUAN
A. Pengertian Istilah dan Batasan Hukum Waris ............1 B. Sifat Hukum Waris .................................................... 5 C. Aneka Ragam Hukum Waris ...................................... 8
BAB II
:
HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS BW DI INDONESIA
A. Hukum Islam 1. Hukum waris dalam Al Qur'an ............................ 10 2. Warisan dalam sistem hukum waris Islam .......... 13 3. Pewaris dan dasar hukum mewaris ..................... 16 4. Ahli waris dalam Islam ...................................... 16 a. Dzul faraa'idh ................................................. 17 b. Ashabah .........................................................
18
c. Dzul Arhaam .................................................
20
5. Bagian masing-masing ahli waris dzul faraa'idh. 20 6. Kelompok keutamaan ahli waris menurut Al Qur'an ............................................................ 23 7. Ahli waris yang tidak patut dan tidak berhak mendapat warisan ..................................................... 24 B. Hukum Perdata Barat (BW) 1. Hukum waris menurut BW .............................. 25 2. Warisan dalam sistem hukum waris BW ......... 27 3. Pewaris dan dasar hukum mewaris .................. 29 4. Ahli Waris menurut sistem BW ......................
31
5. Bagian masing-masing ahli waris menurut BW 36
iii
6. Peranan Balai Harta Peninggalan dalam pembagian warisan ................................... 40 7. Ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan ..................................... 41
BAB III :
HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA
A. Sistem Kekeluargaan dan hukum adat waris .............. 43 B. Sistem kekeluargaan Patrilineal .................................. 47 1. Hukum waris adat partilineal ................................. 47 2. Pewaris, ahli waris, dan pembagian harta pusaka... 50 3. Beberapa pendapat kesimpulan tentang hukum adat waris patrilineal ............................................ 54 C. Sistem Kekeluargaan Matrilineal ............................. 55 1. Hukum waris adat Matrilineal .............................. 55 2. Harta warisan dalam hukum adat waris Minangkabau ........................................................ 57 3. Ahli waris dan hak mewaris menurut adat Minangkabau .......................................................
58
4. Kesimpulan hasil penelitian LPHN tahun 1971 ..
63
D. Sistem Kekeluargaan Parental atau Bilateral .........
64
1. Hukum waris adat parental atau Bilateral .........
64
2. Harta warisan menurut hukum adat waris Parental ..............................................................
66
a) harta asal .......................................................
66
b) Harta bersama ...............................................
68
3. Ahli waris dalam hukum adat waris Parental ....
67
a) Sedarah dan tidak sedarah ...........................
67
b) Kepunahan atau nunggul pinang .................
68
4. Anak angkat dan perkawinan poligami dalam hukum adat parental .........................................
68
a) Anak angkat ................................................
68
b) Ahli waris dalam perkawinan poligami .....
69
iv
c) Kehilangan hak mewaris ....................................69 d) Penggantian tempat ahli waris ...........................70 e) Penetapan ahli waris ......................................... 71 E. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan ...................... 71 1. Tata cara membagi harta warisan ........................ 71 2. Saat pembagian warisan ...................................... 73 3. Besarnya bagian yang diterima ahli waris .......... 73 4. Hutang Pewaris .................................................. 83 5. Mengesampingkan ahli waris ............................
83
F. Ihtisar ......................................................................
84
BAB IV : PERIHAL HIBAH DAN HIBAH WASIAT
A. Pengertian Pokok Hibah ........................................... 89 1. Pengertian Hibah ................................................. 89 2. Hibah menurut Hukum Islam .............................. 90 3. Hibah menurut Hukum Perdata Barat (BW) ......
94
4. Hibah menurut hukum adat Jawa Barat .............
95
B. Ihtisar Hibah ............................................................ 103 C. Pengertian Hibah wasiat atau Wasiat ...................... 105 1. Hibah wasiat menurut hukum waris Islam ........
106
2. Hibah wasiat menurut BW ................................
109
a) Wasiat Olografis ..........................................
109
b) Wasiat Umum ............................................... 110 c) Wasiat Rahasia .............................................
111
3. Hibah wasiat menurut hukum Adat Jawa Barat
112
D. Ihtisar Hibah Wasiat ..............................................
114
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................
119
v
LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Ahli Waris laki-laki, Ahli Waris Perempuan, Ahli waris yang mempunyai bagian-bagian Tertentu ...........................................................
120
Susunan Ashabah ...........................................
123
2. Pidato Pengarahan Menteri Kehakiman RI Pada Simposium Hukum Waris Nasional (Jakarta,10-12 Pebruari 1983) ........................... 124 3. Kesimpulan Simposium Hukum Waris Nasional 127
Ihwal Penulis .................................................................................... 128
vi
KATA SAMBUTAN Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewignjo,S.H. (Pada Edisi Pertama)
Perguruan Tinggi di Indonesia mempunyai Tridharma, yaitu dharma dalam bidang pendidikan pengajaran, bidang penelitian, dan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Tridharma Perguruan Tinggi tersebut harus dipenuhi oleh setiap orang pengajar di Perguruan Tinggi, oleh karena hal itu juga merupakan syarat bukan saja bagi kemajuan dan perkembangan Perguruan Tinggi akan tetapi juga mempunyai arti penting dalam jenjang karir seorang anggota staf pengajar. Oleh karena itu, tulisan yang dikerjakan oleh saudara Eman Suparman, salah seorang pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ini harus disambut dengan gembira. Bukan saja karena tulisan ini merupakan perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi, akan tetapi dari isinya dapat dikaji, bahwa penulis mencoba mengemukakan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam bidang hukum waris. Dari tulisan ini saudara Eman Suparman berusaha mengemukakan buah pikirannya. Mudah-mudahan tulisan ini ada manfaatnya bagi kita semua.
Bandung, 27 Maret 1985
Prof. Dr. R. Sri Soemantri M.,S.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
i
1 A. Pengertian Istilah dan Batasan Hukum Waris Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang dilanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan
hak-hak
dan
kewajiban-kewajiban
seseorang
yang
1
meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum “waris” sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya saja, Wirjono Prodjodokoro, 2
menggunakan istilah “hukum warisan”. Hazairin, mempergunakan 3
istilah “hukum kewarisan”. dan Soepomo menyebutnya dengan istilah “hukum waris”.
4
Memperhatikan ketiga istilah yang dikemukakan oleh ketiga ahli hukum Indonesia di atas, baik tentang penyebutan istilahnya maupun berkenaan dengan pengertian hukum waris itu sendiri, penulis 1
2
3 4
M. Idris Ramulyo, “Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi’i dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu menurut Islam”. Majalah Hukum dan Pembangunan No. 2 Thn. XII Maret 1982, Jakarta: FHUI, 1982, h. 154. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia. Bandung, Vorkink van Hoeve, 's-Gravenhage , h. 8. Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al Qur,an . Jakarta: Tintamas, h. 1. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat . Jakarta: Penerbitan Universitas, 1996, h. 72.
1
lebih cenderung untuk mengikuti istilah dan pengertian “hukum waris” sebagaimana yang digunakan oleh Soepomo. Beliau menerangkan bahwa “hukum waris” itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak terwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.
5
Oleh karena itu, istilah “hukum waris”
mengandung pengertian yang meliputi “kaidah-kaidah” dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia“. Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilahistilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya seperti dapat disimak berikut ini: 1. Waris: Istilah
ini
berarti
orang
yang
berhak
menerima
pusaka
(peninggalan) orang yang telah meninggal. 2. Warisan: Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat. 3. Pewaris: Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat. 4. Ahli waris: Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
5
Soepomo, Loc. Cit., h. 72.
2
5. Mewarisi: Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
6
6. Proses pewarisan: Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu: 1) berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; dan 2) berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.
7
Berkaitan dengan beberapa istilah tersebut di atas, Hilman Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa “warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau pun 8
masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi”.
Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi). Sebagai pedoman dalam upya memahami pengertian hukum waris secara utuh, beberapa difinisi di antaranya penulis sajikan sebagai berikut: 9
Wirjono Prodjodikoro mengemukakan: “Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”. 10
Menurut Soepomo,
“Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan 6
W.J.S. Poerwardaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982, h. 1148. 7 Hilman Hadikusumah, Hukum Waris Adat . Bandung : Alumni, 1980, h. 2 3. 8 Ibid, h. 21. 9 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., h. 8. 10 Soepomo, Bab-Bab...Op. Cit., h. 72-73.
3
barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut. R. Santoso Pudjosubroto,
11
mengemukakan,
“Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”. Seperti halnya Wirjono Prodjodikoro yang menggunakan istilah "hukum warisan", R. Santoso Pudjosubroto juga memakai istilah serupa di dalam rumusannya, yakni menggunakan istilah "hukum warisan" untuk menyebut "hukum waris". Selanjutnya beliau menguraikan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang ditinggalkan, dan selanjutnya terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu; kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu. B. Ter Haar Bzn12 dalam bukunya "Azas-azas dan Susunan Hukum Adat" yang dialihbahasakan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto memberikan rumusan hukum waris sebagai berikut : "Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi". 11
12
R. Santoso Pudjosubroto, Masalah Hukum Sehari-hari . Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964, h. 8. K.Ng. Soebakti Poesponoto, Azas dan Susunan Hukum Adat . Jakarta: Pradnya Paramita, 1960, h. 197.
4
"Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga".
13
Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa "Hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya".
B. Sifat Hukum Waris
Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian plurailistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia secara umum setidak-tidaknya dikenal tiga macam sistem keturunan.
14
Untuk
mengetahui serta mengelaborasi perihal hukum waris di Indonesia, sudah barang tentu terlebih dahulu perlu diketahui bentuk masyarakat serta sifat-sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yang dikenal itu. 13
14
A. Pitlo, Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda . Terjemahan M.Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1979, h. 1. M. Idris Ramulyo, Op.Cit , h. 155.
5
Ketiga sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaannya yang unik
serta
sudah
sedemikian
populer
disebabkan
segi-segi
perbedaannya amat mencolok, selanjutnya dapat disimak dalam paparan singkat berikut ini sekaligus pula dengan contoh lokasi geografis lingkungan adatnya. 1. Sistem patrilineal / sifat kebapaan
Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia antara lain terdapat pada masyarakatmasyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, 15
dan Bali.
2. Sistem matrilineal/ sifat keibuan
Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di 16
Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu Minangkabau.
3. Sistem bilateral atau parental / sifat kebapak-ibuan.
Sistem ini, yaitu sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah. Sistem ini di Indonesia terdapat di berbagai daerah, antara lain: di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok. Memperhatikan perbedaan-perbedaan dari ketiga macam sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan masyarakatnya tersebut di atas, kiranya semakin jelas jelas menunjukkan bahwa sistem hukum warisnya pun sangat pluralistik. Kondisi tersebut sudah tentu sangat menarik untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut. Dari kajian saksama itulah akan dapat dipahami betapa pluralisme hukum yang menghiasi 15 16
Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit , h. 10. Ibid, h. 10.
6
bumi Indonesia ini masih sangat tampak dan akan terus ada bahkan mungkin sampai akhir zaman, terutama dalam sistem hukum warisnya. Namun demikian pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan juga disebabkan adat-istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal sangat bervariasi. Oleh sebab itu, tidak heran kalau sistem hukum waris adat yang ada juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut. Melengkapi pluralistisnya sistem hukum waris adat yang diakibatkan beraneka ragamnya masyarakat adat di Indonesia, dua sistem hukum lainnya yang juga cukup dominan hadir bersama serta berlaku terhadap masyarakat dalam wilayah hukum Indonesia. Kedua macam sistem hukum waris yang disebut terakhir itu memiliki corak dan sifat yang berbeda dengan corak dan sifat hukum waris adat. Sistem hukum waris yang dimaksud adalah Hukum Waris Islam yang berdasar dan bersumber pada Kitab Suci Al-Qur’an dan Hukum Waris Barat peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber pada BW (Burgerlijk Wetboek).
Buku kecil ini penulis sajikan ke hadapan sidang pembaca dengan segala kekurangannya, tidak lain kecuali dalam rangka memahami pengaturan ketiga jenis sistem hukum waris yang bersumber pada ketentuan yang berbeda-beda itu. Selanjutnya diharapkan akan dapat memahami baik segi-segi perbedaannya maupun segi-segi persamaannya dari masing-masing sistem hukum waris dimaksud. Setelah dipahami, berikutnya diharapkan para pembaca akan dapat mengetahui dengan sendirinya tentang hukum waris manakah yang seyogianya dan bahkan semestinya diberlakukan kepada kita masing-masing. Tugas selanjutnya adalah berupaya untuk memahami masing-masing ketentuan hukum waris tersebut dalam mengatur kedudukan baik harta benda warisan, pewaris, maupun para ahli waris; masing-masing menurut Hukum Waris Adat,
7
Hukum Waris Islam, maupun menurut Hukum Waris Barat yang bersumber pada BW.
C. Aneka Ragam Hukum Waris
Tampaknya sampai kapan pun usaha ke arah unifikasi hukum waris di Indonesia merupakan suatu upaya yang dapat dipastikan sulit untuk diwujudkan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Satu di antaranya seperti yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja, bahwa “...bidang hukum waris dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar "bidang-bidang yang bersifat "netral" seperti hukum perseroan, hukum kontrak (perikatan), dan hukum lalu-lintas (darat, air dan udara)".
17
Dengan demikian, bidang hukum waris ini menurut kriteria
Mochtar Kusumaatmadja, termasuk "bidang hukum yang mengandung terlalu
banyak
halangan,
keagamaan dan sosiologi".
adanya
komplikasi-komplikasi
kultural,
18
Di samping itu beliau juga menyadari bahwa terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan konsepsi "hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat". Di Indonesia dimana undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama, pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaharuan hukum terutama melalui perundang19
undangan.
Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada
di luar bidang yang bersifat netral kiranya sulit untuk diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum. Hal itu disebabkan upaya ke arah membuat hukum waris yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan senantiasa mendapat kesulitan, mengingat beranekaragamnya corak budaya, agama,
17
Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Binacipta, 1976, h.14.
18
Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional. Bandung: Binacipta, 1975, h. 12. Mochtar Kusumaatmadja, Op.cit, h. 14.
19
8
sosial, dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Sebagai akibat dari keadaan masyarakat seperti dikemukakan di atas, hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukumnya si pewaris. Yang dimaksud dengan hukumnya si pewaris adalah “hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia”. Oleh karena itu, apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adat. Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Eropa atau Timur Asing Cina, bagi mereka berlaku hukum waris Barat".
20
Di lain pihak masih ada hukum yang juga hidup dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaiadah agama, khususnya Islam (Al-Qur’an), sehingga apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka tidak dapat disangkal bahwa dalam beberapa hal mereka akan mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam." Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Timur Asing lainnya (seperti: Arab, Pakistan atau India), maka terhadap mereka berlaku hukum adat mereka masing-masing".
21
Bertolak dari uraian pendahuluan ini, paparan dalam Bab-Bab selanjutnya akan berkisar pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam masing-masing ketentuan hukum waris yang secara bersama-sama berlaku di Indonesia. Dari prinsip-prinsip hukum waris Indonesia existing yang pluralistik itulah kiranya dapat dipahami betapa sulitnya upaya untuk menyatukan sistem hukum waris dalam bentuk Sistem Hukum Waris Nasional Indonesia yang dicita-citakan (ius Constituendum).
20 21
Ny. Retnowulan Sutantio, Wanita dan Hukum . Bandung: Alumni, 1979, h. 84-85. Ibid, h. 85.
9
2
A. Hukum Islam
1. Hukum waris dalam Al-Qur’an Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Qur’an dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka. Berkaitan dengan hal tersebut, di bawah ini akan diuraikan beberapa ayat suci Al-Qur’an yang merupakan sendi utama pengaturan warisan dalam Islam. Ayat-ayat tersebut secara langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan di dalam Al-Qur’an, masing-masing tercantum dalam surat An Nissa (Q.S. IV), surat AlBaqarah (Q.S. II), dan terdapat pula pada dalam surat Al-Ahzab (Q.S. XXXIII). Ayat-ayat suci yang berisi ketentuan hukum waris dalam AlQur’an, sebagian besar terdapat dalam surat An Nisaa (Q. S. IV) di antaranya sebagai berikut: a) Q.S. IV : 7- “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya , dan bagi wanita ada pula dari harta peninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan”. Dalam ayat ini secara tegas
Allah menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris. b) Q.S. IV : 11-“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu; bagian
10
seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan;
12
dan jika anak itu semuanya perempuan lebih
dari dua,13 maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibubapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak amempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.. Sesungguhnya
Allah
Maha
Mengetahui
lagi
Maha
Bijaksana”. Dari ayat ini dapat diketahui tentang
bagian anak, bagian ibu dan bapa, di samping itu juga diatur tentang wasiat dan hutang pewaris. c) Q.S. IV : 12- “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan
12
13
sesudah dipenuhi wasiat yang
Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar mas kawin dan memberi nafkah (lihat Surat An Nisaa ayat 34). Lebih dari dua maksudnya: dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.
11
kamu
buat
atau
(dan)
sesudah
dibayar
hutang-
hutangmu...”. Di dalam ayat ini juga ditentukan secara
tegas mengenai bagian duda serta bagian janda. d) Q.S. IV : 33-“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabat, 14
Kami jadikan pewaris-pewarisnya. ...”. Secara rinci
dalam ayat 11 dan 12 surat An Nisaa di atas, Allah menentukan
ahli
waris
yang
mendapat
harta
peninggalan dari ibu-bapaknya, ahli waris yang mendapat peninggalan dari saudara seperjanjian. Selanjutnya Allah memerintahkan agar pembagian itu dilaksanakan. e) Q.S. IV : 176- “...Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan,
maka
bagi
saudaranya
yang
perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika
saudara
perempuan
itudua
orang,
maka
bagi
keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. Ayat ini berkaitan dengan
masalah pusaka atau harta peninggalan kalalah, yaitu seorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan juga anak.
14
Lihat orang-orang yang termasuk ahli waris dalam ayat 11 dan 12 surat A n Nisaa.
12
2. Warisan dalam Sistem Hukum Waris Islam
Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris barat sebagaimana diatur dalam BW maupun menurut hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “setelah dikurangi dengan
pembayaran
hutang-hutang
pewaris
dan
pembayaran-
pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal 15
waris”.
Wujud harta peninggalan menurut hukum perdata barat yang tercantum dalam BW meliputi “seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang”.
16
Jadi harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya
meliputi
hal-hal
yang
bermanfaat
berupa
aktiva
atau
keuntungan, melainkan juga termasuk hutang-hutang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan, sehingga “kewajiban membayar hutang pada hakikatnya beralih juga kepada 17
ahli waris”.
Demikian pula dalam hukum adat, pembagian harta
warisan tidak selalu ditangguhkan sampai semua hutang si peninggal warisan dibayar. Artinya, harta warisan yang dapat beralih kepada para ahli waris tidak selalu harus dalam keadaan bersih setelah dikurangi hutang-hutang pewaris, melainkan dapat saja ahli waris menerima harta warisan yang di dalamnya tercakup kewajiban membayar hutang-hutang pewaris. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukan oleh B. Ter Haar Bzn dalam bukunya, bahwa ”kewajiban-kewajiban untuk membayar hutang yang ada atau yang timbul pada waktu matinya atau karena matinya si peninggal warisan itu; akhirnya 15
Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit, h. 17. R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa. 1977, h. 78. 17 Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit, h. 17. 16
13
termasuk juga bagian-bagian dari harta peninggalan walaupun sebagai bagian negatif”.
18
Selanjutnya, Ter Haar mengemukakan bahwa “ahli
waris bertanggung jawab atas hutang-hutang peninggal warisan sepanjang mereka sudah mendapat laba dari pembagian harta peninggalan itu, serta barang-barang warisan yang mereka terima kiranya dapat mencukupi untuk membayar hutang-hutang itu”.
19
Jadi apabila harta peninggalan pewaris tidak mencukupi, maka hutang-hutang pewaris sebagian kadang-kadang dibiarkan tetap tidak dibayar. Namun kenyataan dalam praktik di berbagai lingkungan hukum adat di Indonesia menunjukkan keadaan yang berbeda sebab walaupun harta peninggalan pewaris ternyata tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya, akan tetapi hutang-hutang tersebut akan dibayar lunas oleh para ahli waris tanpa memperhatikan jumlah harta peninggalan pewaris. Hal ini umumnya didasarkan pada suatu penghormatan kepada yang meninggal dunia, serta keyakinan bahwa diharapkan pewaris dapat menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa dengan tenang tanpa suatu beban yang akan dapat memberatkannya.
Sistem Hukum Waris Islam Hazairin dalam bukunya “Hukum Kewarisan Bilateral Menurut
Al-Qur’an” mengemukakan bahwa “sistem kewarisan Islam adalah 20
sitem individual bilateral”.
Dikatakan demikian, atas dasar ayat-ayat
kewarisan dalam Al-Qur’an antara lain seperti yang tercantum masingmasing dalam surat An Nissa (Q.S. IV) ayat 7, 8,11, 12, 33, dan ayat 176 serta setelah sistem kewarisan atau sistem hukum waris menurut Al-Quran yang individual bilateral itu dibandingkan dengan sistem hukum waris individual bilateral dalam masyarakat yang bilateral. 18
K.Ng. Soebakti Poesponoto, Op. Cit., ,h. 215. Ibid , h. 217. 20 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an . Jakarta: Tintamas, TT, h. 14-15. 19
14
Hazairin juga mengemukakan beberapa hal baru yang merupakan ciri atau spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al-Qur’an, yaitu sebagai berikut: a) Anak-anak si pewaris bersama-sama dengan orang tua si pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem hukum waris di luar Al-Qur’an hal itu tidak mungkin sebab orang tua baru mungkin menjadi ahli waris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan; mati punah. b) Jika meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan
saudara-saudara
pewaris
bertindak
bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidak-tidaknya dengan ibunya. Prinsip di atas maksudnya ialah jika orang tua pewaris, dapat berkonkurensi dengan anak-anak pewaris, apabila dengan saudara-saudaranya yang sederajat lebih jauh dari anak-anaknya. Menurut sistem hukum waris di luar Al-Qur’an hal tersebut tidak mungkin sebab saudara si pewaris tertutup haknya oleh orang tuanya. c) Bahwa suami-isteri saling mewaris; Artinya, pihak yang hidup paling lama menjadi ahli waris dari pihak lainnya. Sistem kewarisan Islam menurut Al-Qur’an sesungguhnya merupakan perbaikan dan perubahan dari prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku di negeri Arab sebelum Islam, dengan sistem kekeluargaannya yang patrilineal. Pada dasarnya sebelum Islam telah dikenal tiga prinsip pokok dalam hukum waris, yaitu: (1) Anggota keluarga yang berhak mewaris pertama adalah kaum kerabat laki-laki dari pihak bapak yang terdekat atau disebut ashabah;
15
(2) Pihak perempuan dan anggota keluarga dari garis ibu, tidak mempunyai hak waris; (3) Keturunannya yaitu anak, cucu, canggah, pada dasarnya lebih berhak mewaris dari pada leluhur pewaris, yaitu, ayah, kakak, maupun buyutnya. Setelah Islam datang, Al-Qur’an membawa perubahan dan perbaikan terhadap ketiga prinsip di atas sehingga pokok-pokok hukum waris Islam dalam Al-Qur’an sebagaimana ditentukan dalam surat An-Nisaa ayat-ayat tersebut di atas.
3. Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris.
Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapat bagian harta peninggalan menurut Al-Qur’an yaitu: a.
Karena hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam (Q.S. An-Nisaa: 7, 11, 12, 33, dan 176).
b. Hubungan semenda atau pernikahan. c. Hubungan persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur’an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris (Q.S. Al-Ahzab: 6). d. Hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah (Q.S Al-Anfaal: 75).
4. Ahli waris dalam Islam
Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar golongan
16
ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu : a) Ahli waris menurut Al-Qur’an atau yang sudah di tentukan di dalam Al-Qur’an disebut dzul faraa’idh. b) Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut ashabah.
c) Ahli waris menurut garis ibu, disebut dzul arhaam.
a) dzul Faraa’idh “Yaitu ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur’an, yakni ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah”.
21
Adapun rincian masing-masing
ahli waris dzul faraa’idh ini dalam Al-Qur’an tertera dalam surat AnNisaa ayat 11, 12, dan 176 yang dielaborasi secara akademis oleh Th. N. Juynboll dalam bukunya ”Hanleiding tot de kennis van den Mohammedaansche School”. Sementara itu, Komar Andasasmita,
dengan mengutip buku karya Juynboll di atas, menguraikan jumlah ahli waris menurut atau berdasarkan Al-Qur’an yang terdiri atas dua belas jenis, yaitu : (1) Dalam garis ke bawah: 1. (1) anak perempuan 2. (2) anak perempuan dari anak laki-laki (Q.S.IV : 11) (2) Dalam garis ke atas: 3. (1) ayah 4. (2) ibu 5. (3) kakek dari garis ayah 6. (4) nenek baik dari garis ayah maupun dari garis ibu (Q.S. IV : 11). (3) Dalam garis ke samping:
21
Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional , Jakarta: Tintamas, 1968, h. 38.
17
7. (1) Sauadara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah. 8. (2) Saudara perempuan tiri (halfzuster) dari garis ayah (Q.S. IV : 176) 9. (3) Saudara lelaki tiri (halfbroeder) dari garis ibu (Q.S. IV : 12) 10.
(4) Saudar perempuan tiri (halfzuster) dari garis ibu (Q.S. IV : 12)
(4). 11. Duda (5). 12. Janda (Q.S. IV : 12)
b) Ashabah Ashabah dalam bahasa Arab berarti “Anak lelaki dan kaum
kerabat dari pihak bapak”.
22
Ashabah menurut ajaran kewarisan
patrilineal Sjafi’i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Jadi bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah dzul faraa’idh, yaitu bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Qur’an, setelah itu sisanya baru diberikan kepada ashabah. Dengan demikian, apabila ada pewaris yang meninggal tidak
mempunyai ahli waris dzul faraa’idh (ahli waris yang mendapat bagian tertentu), maka harta peninggalan diwarisi oleh ashabah. Akan tetapi jika ahli waris dzul faraa’idh itu ada maka sisa bagian dzul faraa’idh menjadi bagian ashabah.
Ahli waris ashabah ini menurut pembagian Hazairin dalam bukunya
“Hukum
Kewarisan
Bilateral
Menurut
Al-Qur’an,”
dinamakan ahli waris bukan dzul faraa’idh, yang kemudian beliau membagi ahli waris ashabah menjadi tiga golongan yaitu ”ashabah 23
binafsihi, ashabah bilghairi, dan ashabah ma’al ghairi”. Ashabah-
22
M. Ali Hasan, Hukum Warisan dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1973, h. 26. 23
Hazairin, Op. cit., h. 15.
18
ashabah tersebut menurut M. Ali Hasan dalam bukunya “Hukum
Warisan dalam Islam”,
24
terdiri atas:
(1) Ashabah binafsihi yaitu ashabah-ashabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut: 1. Anak laki-laki; 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki; 3. Ayah; 4. Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah; 5. Saudara laki-laki sekandung; 6. Saudara laki-laki seayah; 7. Anak saudara laki-laki sekandung; 8. Anak saudara laki-laki seayah; 9. Paman yang sekandung dengan ayah; 10. Paman yang seayah dengan ayah; 11. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah; 12. Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah. (2) Ashabah bilghairi yaitu ashabah dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka yang termasuk dalam ashabah bilghairi ini adalah sebagai berikut:
1. Anak perempuan yang didampingi oleh anak lakilaki; 2. Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.
24
M. Ali Hasan, Op., Cit., h. 27.
19
(3) Ashabah ma’al ghairi yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris, mereka itu adalah: 1. Saudara perempuan sekandung, dan 2. Saudara perempuan seayah.
c) dzul Arhaam Arti kata dzul arhaam adalah “orang yang mempunyai hubungan 25
darah dengan pewaris melalui puhak wanita saja”. Hazairin dalam bukunya “Hukum Kewarisan Bilateral” memberikan perincian mengenai dzul arhaam, yaitu: “semua orang yang bukan dzul faraa’idh dan bukan ashabah, umumnya terdiri atas orang yang
temasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu”.
26
Sajuti Thalib dalam bukunya menguraikan pula tentang dzul arhaam, antara lain cucu melalui anak perempuan, menurut kewarisan
patrilineal tidak menempati tempat anak, tetapi diberi kedudukan sendiri dengan sebutan dzul arhaam atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, tetapi telah agak jauh. Akibat dari pengertian ini maka dzul arhaam mewaris juga, tetapi telah agak di belakang. Artinya, dzul arhaam akan mewaris kalau sudah tidak ada dzul faraa’idh dan tidak ada pula ashabah. Selain cucu melalui anak
perempuan, yang dapat digolongkan sebagai dzul arhaam adalah anggota keluarga yang penghubungnya kepada keluarga itu seorang wanita.
5. Bagian masing-masing ahli waris dzul faraa’idh
Di antara ahli waris yang ditentukan bagiannya di dalam AlQur’an hanya ahli waris dzul faraa’idh, sehingga bagian mereka 25 26
Sajui Thalib, Op., Cit ., h. 15. Hazairin, Op. Cit., h. 15.
20
selamanya tetap tertentu dan tidak berubah-ubah. Berbeda halnya dengan para ahli waris lain yang bukan dzul faraa’idh, seperti ahli waris ashabah dan dzul arhaam. Bagian mereka yang disebut terakhir, merupakan sisa setelah dikeluarkan hak para ahli waris dzul faraa’idh. Adapun bagian tetap para ahli waris dzul faraa’idh secara terrinci dapat disimak lebih lanjut dalam uraian dibawah ini : a. Mereka yang mendapat ½ dari harta peninggalan terdapat lima golongan. 1. seorang anak perempuan bila tidak ada anak laki-laki. (Q.S. IV : 11); 2. seorang anak perempuan (dari anak laki-laki), bila tidak ada cucu laki-laki, anak perempuan; 3. seorang saudara perempuan kandung, bila tidak ada saudara laki-laki (Q.S. IV : 176); 4. seorang saudara perempuan seayah, bila tidak ada saudara laki-laki (Q.S. IV : 176); 5. suami bila isteri yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (Q.S. IV: 12). b. Mereka yang mendapat ¼ bagian dari harta peninggalan terdapat dua golongan: 1. Suami, bila isteri yang meninggal mempunyai anak atau cucu (Q.S. IV : 12); 2. Isteri, bila suami yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu. (Q.S. IV : 12). c. Ahli waris yang mendapat ¼ dari harta peninggalan hanya satu golongan, yaitu: 1. Isteri, bila suami yang meninggal dengan meninggalkan anak atau cucu. (Q.S. IV : 12)
21
d. Ahli waris yang mendapat hanya isteri ( zaujah),
27
bagian dari harta peninggalan,
baik seorang ataupun lebih. Bagian
ini akan diperoleh isteri apabila suaminya yang meninggal dunia meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan (Q.S. IV :12). Demikian pula jika suaminya itu meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. e. Ahli waris yang mendapat
bagian dari harta peninggalan ada
dua golongan, yaitu: 1. Ibu, bila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu, atau dua orang saudara atau lebih. (Q.S. IV: 11); 2. Dua orang atau lebih saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, dengan pembagian yang sama. f. Ahli waris yang memperoleh
bagian dari harta peninggalan
terdapat 4 (empat) golongan: 1. Dua orang atau lebih anak perempuan, bila tidak ada anak laki-laki (Q.S. IV :11); 2. Dua orang cucu perempuan atau lebih, dari anak lakilaki bila tidak ada cucu laki-laki, anak perempuan; 3. Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih, bila tidak ada saudara laki-laki. (Q.S. IV :176); 4. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, bila ada saudara laki-laki. (Q.S. IV :176). g. Para ahli waris yang meninggal memperoleh 1/6 dari harta peninggalan, terdapat tujuh golongan : 1. Ibu, jika yang meninggal dunia meninggalkan anak, cucu, dua atau lebih saudara. (Q.S. IV : 11); 2. Ayah, jika yang meninggal dunia mempunyai anak atau cucu ( Q.S. IV : 11); 27
H.Sulaiman Rasjid. Fiqh Islam. Jakarta: Penerbit Attahiryah, Cetakan Ketujuh belas. 1976. h. 338; Bdgk. A. Shohibul Munir, Ilmu Faraidh (Tanatun Nawahidh) . Bandung : PT. Alma’arif. Cetakan kedua 1984, h. 18.
22
3. Nenek, ibu dari ibu-bapak; 4. Seorang
cucu
perempuan,
dari
anak
laki-laki,
bersamaan dengan anak perempuan (H.R. Buchari); 5. Kakek, bapak dari bapak, bersamaan dengan anak atau cucu, bila ayah tidak ada; 6. Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan. (Q.S. IV :12); 7. Saudara perempuan, seorang atau lebih bersamaan dengan saudara kandung.
6. Kelompok keutamaan ahli waris menurut Al-Qur’an
Dalam sistem hukum waris Islam menurut Al-Qur’an yang merupakan sistem hukum waris bilateral, di samping dikenal adanya ahli waris dzul faraa’idh yang bagiannya tetap, tertentu serta tidak berubah-ubah berdasarkan ketetapan yang ada di dalam Al-Qur’an, juga terdapat ahli dari waris ashabah dan ahli waris dzul arhaam. Kedua macam ahli waris tersebut memperoleh bagian sisa dari harta peninggalan setelah dikurangi hutang-hutang pewaris termasuk ongkos-ongkos biaya kematian, wasiat, dan bagian para ahli waris dzul faraa’idh.
Di samping itu semua, dikenal pula kelompok keutamaan para ahli waris, yaitu “ahli waris yang didahulukan untuk mewaris”
28
dari
kelompok ahli waris lainnya. Mereka yang menurut Al-Qur’an termasuk kelompok yang didahulukan untuk mewaris atau disebut dengan “kelompok keutamaan”
28 29
29
terdiri atas empat macam, yaitu:
Sajuti Thalib, Op. Cit., h. 68. Hazairin, Op. Cit ., h. 33.
23
a. Keutamaan pertama, yaitu: 1) Anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia; 2) Ayah, ibu, dan duda atau janda, bila tidak terdapat anak. b. Keutamaan kedua: 1) Saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara; 2) Ayah, ibu, dan janda atau duda, bila tidak ada saudara. c. Keutamaan ketiga: 1) Ibu dan ayah, bila ada keluarga, ibu dan ayah, bila salah satu, bila tidak ada anak dan tidak ada saudara; 2) Janda atau duda. d. Keutamaan keempat: 1) Janda atau duda; 2) Ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah.
7. Ahli waris yang tidak patut dan tidak berhak mendapat warisan
Di antara ahli waris ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu: a. Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya; b. Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya; c. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam. Orang-orang yang tergolong dalam kriteria ahli waris seperti yang disebutkan di atas, apabila ternyata telah berpura-pura dan
24
menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan pewaris, maka dia berkewajiban mengembalikan seluruh harta yang dikuasainya. “Tidak patut dan tidak berhak mendapat warisan” berbeda dengan “penghapusan hak waris” atau
“hijab,” karena
yang
menyebabkan timbulnya dua persoalan itu pun berbeda. Hal tersebut dapat terlihat dalam tabel di bawah ini.
Tidak patut dan tidak berhak mewaris
1. Disebabkan tindakan melawan hukum. Orang yang Contohnya: membunuh pewaris dengan sengaja.
2. Disebabkan berlainan agama dengan pewaris yang beragama Islam. Contohnya: ahli waris yang murtad atau kafir.
Penghapusan hak waris
1.Karena ada ahli waris yang mewaris bersama-sama dia, sehingga bagian warisnya dikurangi. Contohnya: ibu memperoleh 1/6 bagian jika mewaris bersama anak atau cucu atau beberapa saudara.. 2. Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungan dengan orang yang meninggal (pewaris). Contohnya: cucu laki-laki tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki.
B. Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek/BW) 1. Hukum waris menurut BW
Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.
25
Kiranya akan lebih jelas apabila kita memperhatikan rumusan hukum waris yang diberikan oleh Pitlo di bawah ini, rumusan tersebut menggambarkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari kenyataan, yaitu : “Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak 30 ketiga”. Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu : a. ada seseorang yang meninggal dunia; b. ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia; c. ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”.
31
Hak-hak
dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan at au hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut BW antara lain “adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewktu-
30 31
A. Pitlo , Op. Cit ., h. 1. R. Subekti, Op. Cit ., h. 79.
26
waktu menuntut pembagian dari harta warisan”.
32
Ini berarti, apabila
seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapt ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam pasal 1066 BW, yaitu: a. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada; b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut; c. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu; d. Perjanjian penagguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak. Dari ketentuan pasal 1066 BW tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa sistem hukum waris menurut BW memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum waris yang lainnya. Ciri khas tersebut di antaranya hukum waris menurut BW menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalau pun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan seluruh ahli waris.
2. Warisan dalam sistem hukum waris BW
Berbeda dengan sistem hukum adat tentang warisan, menurut kedua sistem hukum di atas yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh 32
Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit ., h. 12.
27
meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, harta yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat itu benarbenar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris. Sedangkan warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajibankewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain: a. Hak memungut hasil (vruchtgebruik ); b. Perjanjian
perburuhan,
dengan
pekerjaan
yang
harus
dilakukan bersifat pribadi; c. Perjanjian
perkongsian
dagang,
baik
yang
berbentuk
maatschap menurut BW maupun firma menurut WvK, sebab
perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota/persero. Pengecualian lain terdapat pula, yaitu ada beberapa hak yang walaupun hak itu terletak dalam lapangan hukum keluarga, akan tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak tersebut, yaitu: a. Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak; b. Hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya. Di atas telah dikemukakan bahwa kematian seseorang menurut BW mengakibatkan peralihan segala hak dan kewajiban pada seketika itu juga kepada ahli warisnya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 833 ayat (1) BW, yaitu “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal”. Peralihan hak dan
kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut
28
“saisine”.
33
Adapun yang dimaksud dengan saisine yaitu: ahli waris
memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu. Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapa pun juga, merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Artinya, dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 849 BW yaitu “ Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya”. Sistem hukum waris BW
mengenal sebaliknya dari sistem hukum waris adat yang membedakan “macam” dan “asal” barang yang ditinggalkan pewaris. Dalam hukum adat jika seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah harta, harta peninggalan tersebut senantiasa ditentukan dahulu, mana yang termasuk harta asal yang dibawa salah satu pihak ketika menikah dan mana yang termasuk harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh bersama suami-istri selama dalam perkawinan. Sedangkan sistem BW, tidak mengenal hal tersebut, melainkan sebaliknya yaitu harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah, maupun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan digabungkan menjadi satu kesatuan bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya.
3. Pewaris dan dasar hukum mewaris
Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan 33
Lihat R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa, 1977, h. 79.
29
maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sisten hukum waris BW ada dua cara, yaitu: a. menurut ketentuan undang-undang; b. ditunjuk dalam surat wasiat (testamen).
34
Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undangundang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi apabila ternyata seorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut. Di samping undang-undang, dasar hukum seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris juga melalui cara ditunjuk dalam surat wasiat. Surat wasiat atau testamen adalah “suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia”.
35
Sifat utama surat
wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dan tidak dapat ditarik kembali. Selama pembuat surat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut, sedangkan setelah pembuat wasiat meninggal dunia surat wasiat tidak dapat lagi diubah, dicabut, maupun ditarik kembali oleh siapa pun. Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruhnya hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian 34 35
R. Subekti, Op. Cit ., ., h. 78. Ibid., h. 88.
30
ahli waris berdasarkan undang-undang (ahli waris ab intestato). Jadi, pemberian
seseorang
pewaris
berdasarkan
surat
wasiat
tidak
bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewaris secara ab intestato.
4. Ahli waris menurut sistem BW
Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu: Isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang undang atau ahli waris ab intestato berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu: a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan / atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan / hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami / isteri tidak saling mewarisi; b. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari ¼ (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersamasama saudara pewaris; c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris; p ewaris; d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka
31
akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau testamen, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Akan tetapi seperti juga ahli waris menurut undangundang atau ab intestato, ahli waris menurut surat wasiat atau ahli waris testamenter akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris. Dari kedua macam ahli waris di atas, timbullah persoalan ahliwaris yang manakah yang lebih diutamakan, apakah ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat? Berdasarkan beberapa peraturan-peraturan yang termuat dalam BW tentang surat wasiat, dapat disimpulkan bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya. Ketentuan yang terdapat dalam BW yang isinya membatasi seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang antara lain dapat dilihat dari substansi pasal 881 ayat (2), yaitu: “Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”.
Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau “legitime 36
portie”
ini termasuk ahli waris menurut undang-undang, mereka
adalah para ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun dalam garis 36
Legitime portie, yaitu: suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Lihat, R. Subekti, Op. Cit ., h. 93.
32
lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, R. Subekti, mengemukakan dalam bukunya, bahwa “peraturan mengenai legitime portie oleh undang-undang
dipandang
sebagai
pembatasan
kemerdekaan
seseorang untuk membuat wasiat atau testamen menurut sekehendak hatinya sendiri”.
37
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih d ahulu harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut: a) Harus ada orang yang meninggal dunia (pasal 830 BW); b) Harus ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan pasal 2 BW, yaitu: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah
dilahirkan,
bilamana
kepentingan
si
anak
menghendakinya”. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris; c) Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagi tidak cakap untuk menjadi ahli waris. Setelah terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas, para ahli waris diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk selanjutnya menentukan sikap terhadap suatu harta warisan. Ahli waris diberi hak untuk berfikir selama empat bulan setelah itu ia harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan atau mungkin saja ia menerima warisan dengan syarat yang dinamakan “menerima warisan 37
R. Subekti, Op. Cit ., h. 94.
33
38
secara beneficiaire”,
yang merupakan suatu jalan tengah antara
menerima dan menolak warisan. Selama ahli waris mempergunakan haknya untuk berfikir guna menentukan sikap tersebut, ia tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban sebagai ahli waris sampai jangka waktu itu berakhir selama empat bulan (pasal 1024 BW). Setelah jangka waktu yang ditetapkan undang-undang berakhir, seorang ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, yaitu: a. Menerima warisan dengan penuh; b. Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu, atau disebut dengan istilah ”menerima warisan secara beneficiaire”; c. Menolak warisan. Baik menerima maupun menolak warisan, masing-masing memiliki konsekuensi sendiri-sendiri terhadap ahli waris. Untuk memahami konsekuensi dimaksud, di bawah ini akan diuraikan akibatakibat dari masing-masing pilihan yang dilakukan oleh ahli waris, yaitu sebagai berikut:
(1) Akibat menerima secara penuh; Ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secara penuh, baik secara diam-diam maupun secara tegas bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat
pada
harta
warisan.
Artinya,
ahli
waris
harus
menanggung segala macam hutang-hutang pewaris. Penerimaan warisan secara penuh yang dilakukan dengan tegas yaitu melalui
38
Akibat terpenting dari menerima warisan secara beneficiaire adalah bahwa kewajiban si waris untuk melunasi hutang-hutangnya dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa bahwa pelunasan itu hanyalah dilakukan menurut kekuatan warisan, sehingga si waris itu tidak usah menanggung pembayaran hutang-hutang itu dengan kekayaan sendiri. Lihat R. Subekti, Op. Cit ., h. 85-86.
34
akta otentik atau akta di bawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh yang dilakukan diam-diam, biasanya dengan cara mengambil tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh.
(2) Akibat menerima warisan secara beneficiaire; (a) seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris; (b) ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutanghutang pewaris dengan kekayaan sendiri sebab pelunasan hutang-hutang
pewaris
hanya
dilakukan
menurut
kekuatan harta warisan yang ada; (c) tidak terjadi percampuran harta kekayaan antara harta kekayaan ahli waris dengan harta warisan. (d) Jika hutang-hutang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka sisa itulah yang merupakan bagian ahli waris.
(3) Akibat menolak warisan Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris ia tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anakanaknya yang masih hidup. Menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera pengadilan negeri wilayah hukum tempat warisan terbuka. Penolakan warisan dihitung dan berlaku surut, yaitu sejak meninggalnya pewaris. Seorang ahli waris yang menyatakan menerima warisan secara beneficiaire atau menerima dengan mengadakan inventarisasi harta
peninggalan, mempunyai beberapa kewajiban yaitu:
35
(a) wajib melakukan pencatatan atas jumlah harta peninggalan dalam
waktu
empat
bulan
setelah
ia
menyatakan
kehendaknya kepada panitera pengadilan ne geri; (b) wajib mengurus harta peninggalan dengan sebaik-baiknya; (c) wajib membereskan urusan waris dengan segera; (d) wajib memberikan jaminan kepada kreditur, baik kreditur benda bergerak maupun kreditur pemegang hipotik; (e) wajib memberikan pertanggung jawaban kepada seluruh kreditur
pewaris,
maupun
kepada
orang-orang
yang
menerima pemberian secara “legaat”; (f) wajib memanggil para kreditur pewaris yang tidak dikenal melalui surat kabar resmi.
Pengertian Legaat 39 R. Subekti, dalam bukunya “Pokok-pokok Hukum Perdata”
menerangkan pengertian legaat yaitu suatu pemberian kepada seseorang yang bukan ahli waris melalui surat wasiat, berupa : (1) satu atau beberapa benda tertentu; (2) seluruh benda dari satu macam atau satu jenis, misalnya memberikan seluruh benda bergerak; (3) hak memungut hasil dari seluruh atau sebagian harta warisan; (4) sesuatu hak lain terhadap harta peninggalan. Orang yang menerima legaat dinamakan legataris, karena ia bukan ahli waris maka ia tidak diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris, ia hanya mempunyai hak untuk menuntut legaat yang diberikan kepadanya.
5. Bagian masing-masing ahli waris menurut BW
Di atas telah dikemukakan bahwa BW mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta peninggalan. Artinya, 39
R. Subekti, Op. Cit ., h. 88.
36
apabila golongan pertama masih ada, maka golongan kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta peninggalan, demikian pula jika golongan pertama tidak ada sama sekali, yang berhak hanya golongan kedua, sedangkan golongan ketiga dan keempat tidak berhak. Bagian masing-masing ahli waris menurut BW adalah sebagai berikut: a) Bagian golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka, dan janda atau duda yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama. Jadi bila terdapat empat orang anak dan janda, mereka masing-masing mendapat 1/5 bagian. Apabila salah seorang anak telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris akan tetapi mempunyai empat orang anak, yaitu cucu pewaris, maka bagian anak yang 1/5 dibagi di antara anak-anak yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal itu
(plaatsvervulling), sehingga
masing-masing cucu memperoleh 1/20 bagian. Jadi hakikat bagian dari golongan pertama ini, jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak dan dua orang cucu, maka cucu tidak memperoleh warisan selama anak pewaris masih ada, baru apabila anak pewaris itu telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya digantikan oleh anakanaknya atau cucu pewaris. b) Bagian golongan kedua yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke atas yaitu orang tua, ayah dan ibu, serta saudara, baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan mereka. Menurut ketentuan BW, baik ayah, ibu maupun sudara-saudara pewaris masing-masing mendapat bagian yang sama. Akan tetapi bagian ayah dan ibu senantiasa diistimewakan karena mereka tidak boleh kurang dari ¼ bagian dari seluruh harta warisan. Jadi apabila terdapat tiga
37
orang saudara yang mewaris bersama-sama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing akan memperoleh ¼ bagian dari seluruh harta warisan. Sedangkan separoh dari harta warisan itu akan diwarisi oleh tiga orang saudara, masing-masing dari mereka akan memperoleh 1/6 bagian. Jika ibu atau ayah salah seorang sudah meninggal dunia, yang hidup paling lama akan memperoleh bagian sebagai berikut: -
½ (setengah) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama dengan seorang saudaranya, baik lakilaki maupun perempuan, sama saja;
-
bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris
bersama-sama dengan dua orang saudara pewaris; -
¼ (seperempat) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.
Apabila ayah dan ibu semuanya sudah meninggal dunia, maka harta peninggalan seluruhnya jatuh pada saudara-saudara pewaris, sebagai ahli waris golongan dua yang masih ada.
Apabila di antara saudara-saudara yang masih ada itu ternyata hanya ada yang seayah atau seibu saja dengan pewaris, maka harta warisan terlebih dahulu dibagi dua, bagian yang satu bagian saudara seibu. Jika pewaris mempunyai saudara seayah dan seibu di samping saudara kandung, maka bagian saudara kandung itu diperoleh dari dua bagian yang dipisahkan tadi. c) Bagian golongan ketiga yang meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris, apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama maupun kedua. Dalam keadaan seperti ini sebelum harta warisan dibuka, terlebih dahulu harus dibagi dua (kloving). Selanjutnya separoh yang satu merupakan bagian sanak
38
keluarga dari pancer ayah pewaris, dan bagian yang separohnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ibu pewaris. Bagian yang masing-masing separoh hasil dari kloving itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari pancer ayah, sedangkan untuk bagian dari pancer ibu harus diberikan kepada nenek. d) Bagian golongan keempat yang meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping sampai derajat keenam, apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan ketiga sekalipun, maka cara pembagiannya, bagian yang separoh dari pancer ayah atau dari pancer ibu jatuh kepada saudarasaudara sepupu si pewaris yakni saudara sekakek atau saudara senenek dengan pewaris. Apabila dalam bagian pancer ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam, maka bagian pancer ibu jatuh kepada para ahli waris dari pancer ayah, demikian pula sebaliknya. Dalam pasal 832 ayat (2) BW disebutkan: ”Apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik negara. Selanjutnya negara wajib melunasi hutang-hutang peninggal warisan, sepanjang harta warisan itu mencukupi”. Bagian warisan untuk anak yang lahir di luar perkawinan antara lain diatur sebagai berikut : -
dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di uar
perkawinan mewaris bersama-sama dengan anak yang sah serta janda atau duda yang hidup paling lama; -
½ dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan kedua dan golongan ketiga;
39
-
¾ dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan mewaris bersama-sama ahli waris golongan keempat, yaitu sanak keluarga pewaris sampai derajat keenam.
-
½ dari bagian anak sah, apabila ia mewaris hanya bersamasama dengan kakek atau nenek pewaris, setelah terjadi kloving. Jadi dalam hal demikian, bagian anak yang lahir di
luar nikah bukan ¾, sebab untuk ahli waris golongan keempat ini sebelum warisan dibuka terlebih dahulu diadakan kloving / dibagi dua, sehingga anak yang lahir di luar nikah
akan memperoleh ¼ dari bagian anak
sah dari separoh
warisan pancer ayah dan ¼ dari bagian anak sah dari separoh warisan pacer ibu, sehingga menjadi ½ bagian. Apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris sampai derajat keenam sedang yang ada hanya anak yang lahir di luar nikah, maka harta peninggalan seluruhnya jatuh pada tangan anak yang lahir di luar pernikahan, sebagai ahli waris satu-satunya. Anak yang lahir dari zina dan anak yang lahir dari orang tua yang tidak boleh menikah karena keduanya sangat erat hubungan kekeluargaannya, menurut sistem BW sama sekali tidak berhak atas harta warisan dari orang tuanya, anak-anak tersebut hanya berhak memperoleh bagian sekedar nafkah untuk hidup seperlunya, (lihat Pasal 867 BW).
6. Peran Balai warisan
Harta
Peninggalan
dalam
pembagian
Apabila harta warisan telah terbuka namun tidak seorang pun ahli waris yang tampil ke muka sebagai ahli waris, tak seorang pun yang menolak warisan, maka warisan tersebut dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus.
40
Dalam keadaaan seperti ini, tanpa menunggu perintah hakim, Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut. Pekerjaan pengurusan itu harus dilaporkan kepada kejaksaan negeri setempat. Jika terjadi perselisihan tentang apakah suatu harta peninggalan tidak terurus atau tidak, penentuan ini akan diputus oleh hakim. Kewajiban-kewajiban
yang
harus
dilakukan
Balai
Harta
Peninggalan dalam tugasnya mengurus harta warisan yang tak terurus meliputi : a) wajib membuat perincian atau inventarisasi tentang keadaan harta peninggalan, yang didahului dengan penyegelan barang-barang; b) wajib membereskan warisan, dalam arti menagih piutangpiutang pewaris dan membayar semua hutang pewaris. Apabila diminta oleh pihak yang berwajib, Balai Harta Peninggalan juga wajib memberikan pertanggung jawaban; c) wajib memanggil para ahli waris yang mungkin masih ada melalui surat kabar atau panggilan resmi lainnya. Apabila dalam jangka waktu tiga tahun terhitung mulai saat terbukanya warisan, belum juga ada ahli waris yang tampil ke muka, Balai Harta Peninggalan akan memberikan pertanggung jawaban atas pengurusan itu kepada negara. Selanjutnya harta peninggalan itu akan diwarisi dan menjadi hak milik negara.
7. Ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan
Undang-undang menyebut empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian, yaitu sebagai berikut: a) seorang ahli warais yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaktidaknya mencoba membunuh pewaris;
41
b) seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih; c) ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat; d) seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat. Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut itu menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahli waris, ia wajib mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya.
42
3 A. Sistem Kekeluargaan dan Hukum Adat Waris Seperti telah dikemukakan bahwa hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu: Sistem Patrilineal , yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuam yang telah kawin dengan cara "kawin jujur" yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia. Sistem Matrilineal , yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis
perempuan/garis ibu
merupakan
bagian
dari
karena
anak-anak
mereka
keluarga ibunya, sedangkan
ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau.
43
Namun demikian, bagi
masyarakat
Minangkabau
yang
sudah merantau ke luar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah. Sistem Parental atau bilateral , yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. Dari ketiga sistem keturunan di atas, mungkin masih ada variasi lain yang merupakan perpaduan dari ketiga sistem tersebut, misalnya, "sistem patrilineal beralih-alih (alternerend) dan sistem unilateral 40
berganda (dubbel unilateral)".
Namun tentu saja masing-masing
sistem memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan sistem yang lainnya. Berdasarkan pada bentuk masyarakat dari sistem keturunan di atas, jelas bagi kita bahwa hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut. Tjokorda Raka Dherana , dalam tulisannya "Beberapa Segi Hukum Adat Waris Bali" yang dimuat dalam Majalah Hukum Nomor 2 mengemukakan, antara lain: "...masalah hukum adat waris tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang hukum adat kekeluargaan, karena sistem kekeluargaan yang dipergunakan membawa akibat kepada penentuan aturan-aturan tentang warisan. Di samping itu, peranan agama yang dianut tidak kalah pentingnya pula dalam penentuan aturan-aturan tentang warisan karena unsur agama adalah salah satu unsur hukum adat. Hal ini mengakibatkan pula bahwa meskipun hukum adat kekeluargaan di Bali menganut sistem patrilineal, tetapi dalam
40
Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali, 1981, h. 284.
44
pelaksanaannya berbeda dengan daerah-daerah lain yang juga 41 memakai sistem patrilineal, seperti halnya di Batak". Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum adat waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu : a. Sistem kewarisan individual yaitu sistem kewarisan yang menentukan
bahwa
para
ahli
waris
mewarisi
secara
perorangan, misalnya di: Jawa, Batak. Sulawesi, dan lainlain; b. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewaris harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang di warisi itu tidak
dapat dibagi-bagi
pemilikannya kepada
masing-masing
ahli waris. Contohnya "harta pusaka” di
Minangkabau dan "tanah dati” di semenanjung Hitu Ambon; c. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu: (1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/ sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung; (2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.
41
Tjokorda Raka Dherana, Beberapa Segi Hukum Adat Waris Bali; Majalah Hukum No. 2 Tahun Kedua, Jakarta: Yayasan Penelitian dan Pengembangan Hukum (Law Center), 1975, h. 101.
45
Hazairin, di dalam bukunya sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, menerangkan tentang sistem kewarisan tersebut di atas bila dihubungkan dengan prinsip garis keturunan, yaitu : "Sifat individual ataupun kolektif maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjukan kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat patrilineal seperti di Tanah Batak. Malahan di Tanah Batak, di sana sini mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif yang terbatas. Demikian juga sistem mayorat itu, selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih, di Tanah Semendo dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat. Sedangkan sistem kolektif dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral 42 seperti di Minahasa Sulawesi Utara". Memperhatikan pendapat Hazairin di atas, ternyata tidak mudah bagi kita untuk menentukan dengan pasti dan tegas bahwa dalam suatu masyarakat tertentu dengan sistem kekeluargaan yang berprinsip menarik garis keturunan, memiliki sistem hukum adat waris yang mandiri yang berbeda sama sekali dengan sistem hukum adat waris pada masyarakat lainnya. Namun tidak demikian halnya sebab mungkin saja sistem kekeluargaannya berbeda, sedangkan sistem hukum adat warisnya memiliki unsur-unsur kesamaan. Oleh karena itu, sebagai pedoman di bawah ini akan dipaparkan tiga besar sistem hukum adat waris yang sangat menonjol yang erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan, sehingga akan dapat diketahui mengenai sistem hukum adat warisnya yang ada pada sistem kekeluargaan tersebut. Secara teoretis di Indonesia sesungguhnya di kenal banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat. Akan tetapi secara umum yang dikenal sangat menonjol dalam percaturan hukum adat ada tiga corak, yaitu: (1) Sistem patrilineal, dengan contoh yang sangat 42
Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali, 1981, h. 286.
46
umum yakni Tanah Batak; (2) Sistem matrilineal, dengan contoh daerah Minangkabau, dan (3) Sistem parental, yang dikenal luas yakni Jawa. Untuk itu, paparan di bawah ini pun akan dibatasi hanya mengenai hukum adat waris yang dikenal di dalam ketiga sistem kekeluargaan tersebut di atas.
B. Sistem Kekeluargaan Patrilineal 1. Hukum Adat Waris Patrilineal
“Dalam masyarakat tertib Patrilineal seperti halnya dalam masyarakat Batak Karo, hanyalah anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan di luar dari golongan patrilinealnya semula, sesudah mereka itu kawin”.
43
Selanjutnya secara terperinci
perihal hukum adat waris patrilineal dalam masyarakat Batak Karo ini, diuraikan oleh Djaja S. Meliala, dan Aswin Peranginangin, dalam bukunya “Hukum Perdata Adat Karo dalam rangka Pembentukan Hukum Nasional”. Terdapat beberapa alasan atau argumentasi yang melandasi sistem hukum adat waris masyarakat patrilineal, sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang meninggal dunia, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewaris. Hal ini didasarkan pada anggapan kuno yang “memandang rendah kedudukan wanita dalam masyarakat Karo khususnya, dan dalam masyarakat Batak pada umumnya”.
44
Titik tolak anggapan
tersebut, yaitu : a. Emas
kawin
(tukur ),
yang
membuktikan
bahwa
perempuan dijual; 43
44
Djaja S. Meliala & Aswin Peranginangin, Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional. Bandung: Tarsito, 1978, h. 54. Ibid ., h. 65.
47
b. Adat lakoman (levirat) yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal; c. Perempuan tidak mendapat warisan; d. Perkataan
“naki-naki” menunjukkan
bahwa perempuan
adalah makhluk tipuan, dan lain-lain. Akan tetapi ternyata pendapat yang dikemukakan di atas hanya menunjukkan ketidaktahuan dan sama sekali dangkal sebab terbukti dalam cerita dan dalam kesusasteraan klasik Karo kaum wanita tidak kalah peranannya dibandingkan dengan kaum laki-laki.
45
Meskipun
demikian, kenyataan bahwa anak laki-laki merupakan ahli waris pada masyarakat
Karo, dipengaruhi pula oleh beberapa faktor sebagai
berikut: (1) Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki. Anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga);
(2) Dalam rumah-tangga, isteri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah. Istri digolongkan ke dalam keluarga (marga) suaminya;
(3) Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya;
(4) Dalam adat, kalimbubu (laki-laki) dianggap anggota keluarga sebagai orang tua (ibu);
(5) Apabila terjadi perceraian, suami-isteri, maka pemeliharaan anakanak menjadi tanggung jawab ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayahnya baik dalam adat maupun hartabenda.
Di dalam masyarakat Karo, seperti juga masyarakat yang memiliki sistem kekerabatan yang sama, apabila anak perempuan sudah menikah, ia dianggap tergolong kelompok suaminya. Dalam masyarakat Karo, anak perempuan yang sudah kawin menjadi golongan anak beru, seperti halnya dengan suaminya dan saudarasaudaranya yang semarga. Sehubungan dengan itu, hanya anak laki45
Ibid., h. 66.
48
laki yang akan menerima warisan dari orang tuanya dan di sini menunjukkan, bahwa kaum wanita Karo mempunyai harga diri yang cukup besar serta mempunyai sifat mampu berdiri sendiri yang mengagumkan. Meskipun demikian tidak berarti bahwa h ak-hak kaum wanita pada masyarakat yang mempunyai sistem patrilineal menjadi tertekan sebab menurut cerita kuno masyarakat Karo, sudah sangat banyak peranan yang dimainkan oleh kaum wanita Karo di segala bidang sejak dulu. Oleh karena itu, tidaklah beralasan jika memandang kaum wanita dalam masyarakat yang bersistem patrilineal secara apriori lebih rendah daripada masyarakat lain yang bersistem matrilineal dan bilateral. Peranan kaum wanita Karo sejak dahulu sudah dapat terlihat di dalam masyarakat baik dalam lapangan keagamaan, lapangan ekonomi, pertanian, perdagangan, dan juga banyak wanita Karo yang dengan gagah berani telah menunjukkan jiwa kepahlawanannya. Demikian pula dalam hal perundingan-perundingan adat, sering sekali suara seorang perempuan justru menentukan, atau paling tidak sangat mempengaruhi keputusan, baik dalam hal perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Akan tetapi walau bagaimana pun masalah tinggi rendahnya kedudukan seorang wanita dalam pergaulan di masyarakat, dapatlah kiranya dilihat dari peranan yang dipegangnya di dalam masyarakat. Selain itu sistem sosial suatu masyarakat juga sangat menentukan sejauh mana wanita diberi kesempatan untuk melaksanakan peranannya. Berkaitan dengan hal di atas, maka dalam mempelajari hukum adat waris patrilineal di Tanah Karo, hendaknya masalah status hak dan
kewajiban
seorang
wanita
jangan
ditinjau
terlepas
dari
masyarakat, adat istiadat, dan norma-norma yang berlaku di dalam sistem sosialnya.
49
2. Pewaris, ahliwaris, dan pembagian harta pusaka
Dalam sistem hukum adat waris di Tanah Karo, pewaris adalah seorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik harta itu diperoleh selama dalam perkawinan maupun harta pusaka, karena di dalam hukum adat perkawinan suku Karo yang memakai marga itu berlaku keturunan patrilineal maka orang tua merupakan pewaris bagi anak-anaknya yang laki-laki dan hanya anak laki-laki yang merupakan ahli waris dari orang tuannya. Akan tetapi anak laki-laki tidak dapat membantah pemberian kepada anak perempuan, demikian juga sebaliknya. Hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa orang tua (pewaris) bebas menentukan untuk membagibagi harta benda kepada anak-anaknya berdasarkan kebijaksanaan orang tua yang tidak membedakan kasih sayangnya kepada anakanaknya. Ahli waris atau para ahli waris dalam sistem hukum adat waris di Tanah Patrilineal, terdiri atas: a) Anak laki-laki Yaitu semua anak laki-laki yang sah yang berhak mewarisi seluruh harta kekayaan. baik harta pencaharian maupun harta pusaka. Jumlah harta kekayaan pewaris dibagi sama di antara para ahli waris. Misalnya pewaris mempunyai tiga orang anak laki-laki, maka mendapat
masing-masing anak laki-laki akan
bagian dari seluruh harta kekayaan termasuk
harta pusaka. Apabila pewaris tidak mempunyai anak lakilaki, yang ada hanya anak perempuan dan isteri, maka harta pusaka tetap dapat dipakai, baik oleh anak-anak perempuan maupun oleh isteri seumur
hidupnya,
setelah itu harta
pusaka kembali kepada asalnya atau kembali kepada "pengulihen".
b) Anak angkat Dalam masyarakat Karo, anak angkat merupakan ahli waris
50
yang kedudukannya sama seperti halnya anak sah, namun anak angkat ini hanya menjadi ahli waris terhadap harta pencaharian/harta bersama orang tua angkatnya. Sedangkan untuk harta pusaka, anak angkat tidak berhak. c)
Ayah
dan
Ibu serta saudara-saudara sekandung si
pewaris. Apabila anak laki-laki yang sah maupun anak angkat tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah ayah dan ibu serta saudara-saudara kandung si pewaris yang mewaris bersama-sama. d)
Keluarga
terdekat
dalam
derajat yang tidak tertentu.
Apabila anak laki-laki yang sah, anak angkat, maupun saudara-saudara sekandung pewaris dan ayah-ibu pewaris tidak ada, maka yang tampil sebagai ahli waris adalah keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu. e)
Persekutuan adat Apabila para ahli waris yang disebutkan di atas sama sekali tidak ada, maka harta warisan jatuh kepada persekutuan adat.
Ketentuan hukum adat waris di Tanah Karo menentukan, bahwa hanya keturunan laki-laki yang berhak untuk mewarisi harta pusaka.Yang dimaksud dengan harta pusaka atau barang adat yaitu barang-barang adat yang tidak bergerak dan juga hewan atau pakaianpakaian yang harganya mahal. Barang adat atau harta pusaka ini adalah barang kepunyaan marga atau berhubungan dengan kuasa kesain, yaitu "bagian dari kampung secara fisik".
46
Barang-barang
adat meliputi: tanah kering (ladang), hutan, dan kebun milik kesain. Rumah atau jabu mempunyai potongan rumah adat, jambur atau sapo tempat menyimpan padi dari beberapa keluarga dan juga bahan-bahan untuk pembangunan, seperti ijuk, bambu, kayu, dan sebagainya yang 46
Soerjono Soekanto, Kamus Hukum Adat. Bandung : Alumni, 1978, h. 121.
51
dihasilkan hutan marga atau kesain. Proses
penyerahan
barang-barang
harta
benda
kekayaan
seseorang kepada turunannya, seringkali sudah dilakukan ketika orang tua (pewaris) masih hidup. Pembagian yang dilakukan secara kerukunan itu terjadi di depan anak beru, senina, dan kalimbubu. Kadang-kadang pembagian itu juga dihadiri oleh penghulu (Kepala Desa) untuk menambah terangnya pembagian tersebut. Apabila pembagian dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, maka perlu diperhatikan, bahwa walaupun pada dasarnya semua anak laki-laki mempunyai hak yang sama terhadap harta peninggalan orang tuanya, namun pembagian itu harus dilakukan dengan sangat bijaksana sesuai dengan kehendak/pesan pewaris sebelum meninggal dunia. Apabila dalam pembagian itu terjadi sengketa, maka anak beru dan senina mencoba menyelesaikannya melalui musyawarah. Apabila seorang ayah sebagai pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan isteri lebih dari satu, misalnya mempunyai dua orang anak dari isteri pertama dan tiga orang anak dari isteri kedua, maka pembagiannya ada dua cara, yaitu: (1) Dahulu cara pembagian harta peninggalan dalam keadaan semacam ini didasarkan pada banyaknya isteri, sehingga dalam contoh di atas cara pembagiannya adalah menjadi ½ bagian
untuk dua orang anak dari isteri pertama dan ½
bagian lagi untuk tiga orang anak dari isteri kedua; (2) Setelah adanya musyawarah kepala-kepala adat Tanah Karo, cara pembagian semacam di atas berubah menjadi atas dasar jumlah anak laki-laki yang masing-masing akan memperoleh bagian yang sama besar, sehingga dalam contoh di atas masing-masing akan memperoleh 1/5 bagian. Berkaitan dengan.hukum adat waris Tanah Karo yang hanya mengakui anak laki-laki sebagai ahli waris, maka melalui putusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961 No.179 K/Sip/l961 telah
52
terjadi upaya ke arah proses persamaan hak antara kaum wanita dan kaum pria di Tanah Karo, meskipun di sana-sini putusan Mahkamah Agung ini banyak mendapat tantangan, namun tidak sedikit pula pihak-pihak yang justeru menyetujui hal tersebut. Adapun yang menjadi pertimbangan dari putusan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut di atas, antara lain: (1) "Menimbang,
bahwa
keberatan-keberatan
tersebut
berdasarkan atas anggapan, bahwa di Tanah Karo tetap ber1aku selaku hukum yang hidup, bahwa seorang anak perempuan tidak berhak sama sekali atas barang warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya"; (2) "Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berdasar selain atas rasa perikemanusiaan dan keadilan umum juga atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan, bersama-sama berhak atas warisan, dalam arti, bahwa anak laki-laki sama dengan anak perempuan"; (3) "Menimbang, bahwa berhubung dengan sikap yang tetap dari Mahkamah Agung ini, maka juga di Tanah Karo, seorang anak perempuan harus dianggap ahli waris yang berhak menerima bagian warisan dari orang tuanya". Terhadap pertimbangan putusan Mahkamah Agung di atas, ternyata tidak sedikit komentar dan tanggapan yang antara lain dikemukakan oleh Djaja S. Meliala dkk, sebagai berikut: (a) "Lazimnya suatu perubahan hukum dilaksanakan atas pertimbangan, bahwa hukum yang lama tidak sesuai lagi dengan perasaan keadilan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Sebagai contoh hukum waris kolonial dirombak dan disesuaikan dengan kondisi nasional. Tetapi kali ini kita
53
berhadapan dengan suatu perubahan hukum di dalam hukum yang masih tetap hidup dan sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat (masyarakat Karo), dirombak dan digantikan dengan suatu hukum baru yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat”; (b) “Anggapan Mahkamah Agung, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari si pewaris bersama-sama berhak atas warisan sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, dipandang sebagai keliru sebab terdapat beberapa masyarakat di Indonesia ini dengan sistem unilineal yang kuat seperti Minangkabau, Batak, dan lain-lain
yang memiliki sistem
warisan berbeda dengan anggapan Mahkamah Agung”. 3. Beberapa pendapat dan kesimpulan tentang hukum adat waris patrilineal Di bawah ini berturut-turut akan dipaparkan tentang beberapa pendapat dan kesimpulan yang dikemukakan oleh penulis buku “Hukum Perdata Adat Karo dalam rangka Pembentukan Hukum Nasional”, yaitu: a) Hukum waris adalah sebagian dari adat, karena itu tidak dapat dipisahkan atau dinilai tersendiri dengan t idak memperhatikan factor-faktor lain; b) Selama kita masih
menghormati keragaman adat-istiadat
yang hidup dalam masyarakat, tidaklah tepat diadakan penilaian yang sama tentang hukum waris di seluruh Indonesia sebab kenyataan adat Batak, Minangkabau, Jawa, Bali, dan lain-lain itu berbeda-beda; c) Adat istiadat yang masih dipegang teguh sebagai jiwa sesuatu masyarakat dan mampu menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat tersebut, tidak perlu diubah secara radikal sebab sesuatu yang tidak sesuai akan berubah sendiri karena
54
pengaruh lingkungan atau zaman; d) Dalam adat di Tanah Karo, hak dan kewajiban, tugas dan kedudukan pria berbeda dengan wanita, bukan berarti kaum wanita lebih rendah dari kaum pria sebab pada dasarnya jiwa dan tujuan perlakuan orang tua bagi anak laki-laki dan perempuan dalam masalah waris, yaitu: - anak laki-laki sebagai ahli waris keluarga (marga) mewarisi
harta
benda
yang
menjadi
tanda/lambang
keluarga, terutama tanah dan benda-benda tidak bergerak lainnya; - anak perempuan mendapat pembagian yang adil untuk kepentingan sediri dan rumah tangganya kemudian; - Kemajuan zaman, kebutuhan hidup, dan sifat-sifat benda serta harta pusaka sekarang, pada waktu yang akan datang, dan pada masa yang lampau sangat jauh berbeda sehingga harus ada penyesuaian pengertian tentang hal t ersebut; - Anggapan, bahwa anak perempuan secara mutlak tidak berhak atas warisan orang tuanya, dewasa ini tidak sesuai lagi sehingga dianggap perlu penyesuaian; - Anggapan, bahwa hak waris anak laki-laki sama dengan hak waris anak perempuan juga tidak sesuai dengan jiwa dan tujuan adat di Tanah Karo, sehingga tidak baik untuk dipaksakan karena dapat merusak adat dan kebudayaan daerah tersebut.
C. Sistem Kekeluargaan Matrilineal 1. Hukum Waris Adat Matrilineal
Menguraikan sistem hukum adat waris dalam suatu masyarakat tertentu, kiranya tidak dapat terlepas dari sistem kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Demikian pula
55
halnya dengan sistem hukum adat waris dalam masyarakat matrilineal Minangkabau, ini berkaitan erat dengan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Hukum waris menurut hukum adat Minangkabau senantiasa merupakan masalah yang aktual dalam berbagai pembahasan. Hal itu mungkin
disebabkan
karena
kekhasan
dan
keunikannya
bila
dibandingkan dengan sistem hukum adat waris dari daerah-daerah lain di Indonesia ini. Seperti telah dikemukakan, bahwa sistem kekeluargaan di Minangkabau adalah sistem menarik garis keturunan dari pihak ibu yang dihitung menurut garis ibu, yakni saudara lakilaki dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan sistem tersebut, maka semua anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi,
maupun harta pusaka rendah yaitu harta yang turun dari satu generasi. Misalnya harta pencaharian yang diperoleh dengan melalui pembelian atau taruko, akan jatuh kepada jurainya sebagai harta pusaka rendah jika pemilik harta pencaharian itu meninggal dunia.
Jika yang meninggal dunia itu seorang laki-laki, maka anak-anaknya serta jandanya tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi, sedang yang menjadi ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya. Masyarakat Minangkabau menurut adatnya melaksanakan hukum waris kemenakan, sedangkan agama yang dipeluk oleh masyarakat memiliki pula hukum waris melalui anak pada umum yaitu faraidh. Akan
tetapi
hukum
waris
kemenakan di
Minangkabau tidak
melanggar hukum faraidh sebab di dalam masyarakat Minangkabau tidak terdapat gezin dalam satu kesatuan unit yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak, melainkan hanya dikenal kaum yaitu kesatuan unit yang lebih besar dari gezin. Di daerah Minangkabau pada umumnya sebagian besar masyarakat masih berkaum, berkeluarga,
56
berkampung, dan bersuku. Sedangkan gezin, famili itu relatif sedikit sebab meskipun ada gezin, si ayah tetap menjadi anggota kaumnya. Demikian pula si ibu masih tetap menjadi anggota keluarganya, sehingga
dalam
masyarakat
Minangkabau
kita
tidak
dapat
menemukan anak yatim-piatu atau juga orang jompo yang tidak punya usaha atau pencaharian sebab sistem
kekeluargaan itulah
yang membentuk demikian. Dasar hukum waris kemenakan di Minangkabau bermula dari pepatah adat Minangkabau, yaitu pusaka itu dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan. Pusaka yang turun itu bisa mengenai gelar pusaka ataupun mengenai harta pusaka, misalnya gelar Datuk Sati. Apabila ia meninggal dunia, gelar tersebut akan turun kepada kemenakannya, yaitu anak dari saudara perempuan dan tidak sah jika gelar itu dipakai oleh anaknya sendiri.
2. Harta warisan dalam hukum Adat waris Minangkabau
Harta
kaum
dalam
masyarakat
Minangkabau
yang akan
diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak terdiri atas: a) Harta pusaka tinggi
Yaitu harta yang turun-temurun dari beberapa generasi, baik yang berupa tembilang basi yakni harta tua yang diwarisi turun temurun dari mamak kepada kemenakan, maupun tembilang perak , yakni harta yang diperoleh dari hasil harta tua, kedua jenis harta pusaka tinggi ini menurut hukum adat akan jatuh kepada kemenakan dan tidak boleh diwariskan kepada anak. b) Harta pusaka rendah
Yaitu harta yang turun dari satu generasi. c) Harta Pencaharian
Yaitu harta yang diperoleh dengan melalui pembelian atau taruko. Harta pencaharian ini bila pemiliknya meninggal dunia akan
57
jatuh kepada jurainya sebagai harta pusaka rendah. Untuk harta pencaharian ini sejak tahun 1952 ninik-mamak dan alim ulama telah sepakat agar harta warisan ini diwariskan kepada anaknya. Perihal ini masih ada pendapat lain, yaitu "bahwa harta pencaharian harus diwariskan paling banyak (sepertiga) dari harta pencaharian untuk 47
kemenakan".
d) Harta Suarang
Sebutan untuk harta suarang ini ada beberapa, di antaranya: Harta Pasuarangan, Harta Basarikatan , Harta Kaduo-duo, atau Harta
Salamo
Baturutan , yaitu
seluruh
harta
benda
yang
diperoleh secara bersama-sama oleh suami-isteri selama masa perkawinan. Tidak termasuk ke dalam harta suarang ini, yakni harta bawaan
suami
perkawinan
atau
harta tepatan isteri yang telah ada sebelum
berlangsung. Dengan demikian jelaslah bahwa harta
pencaharian berbeda dengan harta suarang.
3. Ahli waris dan hak mewaris menurut adat Minangkabau
Sebagaimana diketahui, bahwa “kaum” dalam masyarakat Minangkabau merupakan persekutuan hukum adat yang mempunyai daerah tertentu yang dinamakan “tanah ulayat”. Kaum serta anggota kaum diwakili ke luar oleh seorang “mamak kepala waris”. Anggota kaum yang menjadi mamak kepala waris lazimnya adalah saudara laki-laki yang tertua dari ibu, mamak kepala waris harus yang cerdas dan pintar. Akan tetapi kekuasaan tertinggi di dalam kaum terletak pada rapat kaum, bukan pada mamak kepala waris. Anggota kaum terdiri atas kemenakan dan kemenakan ini adalah ahli waris. Menurut hukum adat Minangkabau ahli waris dapat dibedakan antara:
47
H. Mansur Dt. Nagari Basa, Hukum Waris Tanah dan Peradilan Agama, Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau. Padang: Sri Dharma,1968, h.137.
58
a) Waris bertali darah
Yaitu
ahli waris kandung atau ahli waris sedarah yang
terdiri atas waris satampok (waris setampuk), waris sejangka (waris sejengkal), dan waris saheto (waris sehasta). Masingmasing ahli waris yang termasuk waris bertali darah ini mewaris secara bergiliran. Artinya, selama waris bertali darah setampuk masih ada, maka waris bertali darah sejengkal belum berhak mewaris. Demikian pula ahli waris seterusnya selama waris sejengkal masih ada, maka waris sehasta belum berhak mewaris. b) Waris bertali adat
Yaitu waris yang sesama ibu asalnya yang berhak memperoleh hak warisnya bila tidak ada sama sekali waris bertali darah. Setiap nagari di Minangkabau mempunyai nama dan pengertian tersendiri untuk waris bertali adat, sehingga waris bertali adat ini dibedakan sebagai berikut : - menurut caranya menjadi waris: waris batali ameh, waris batali suto, waris batali budi, waris tambilang basi , waris tembilang perak .
-
menurut
jauh dekatnya terdiri atas: waris di bawah
daguek, waris didado, waris di bawah pusat, waris di
bawah lutut. - menurut datangnya, yaitu : waris orang datang, waris air tawar, waris mahindu. Sedangkan hak mewaris dari masing-masing ahli waris yang disebutkan di atas satu sama lain berbeda-beda tergantung pada jenis harta peninggalan yang akan ia warisi dan hak mewarisinya diatur menurut urutan prioritasnya. Hal tersebut akan dapat terlihat dalam paparan di bawah ini.
59
(1) Mengenai harta pusaka tinggi
Apabila harta peninggalan itu menyangkut harta pusaka tinggi, cara pembagiannya berlaku sistem kewarisan kolektif, yaitu seluruh
harta
pusaka
tinggi diwarisi oleh sekumpulan ahli
waris dan tidak diperkenankan dibagi-bagi pemilikannya dan dimungkinkan dilakukan “ganggam bauntuek". Walaupun tidak boleh dibagi-bagi, pemilikannya di antara para ahli waris, harta pusaka tinggi dapat diberikan sebagian kepada seorang anggota kaum oleh mamak kepala waris untuk selanjutnya dijual atau digadaikan guna keperluan modal berdagang atau merantau, asal saja dengan sepengetahuan dan seizin seluruh ahli waris. Di samping itu harta pusaka tinggi dapat dijual atau digadaikan, guna keperluan: - untuk membayar hutang kehormatan; -
untuk
membayar
ongkos
memperbaiki
bandar
sawah
kepunyaan kaum; - untuk membayar hutang darah; - untuk menutupi kerugian bila ada kecelakaan kapal di pantai; - untuk ongkos naik haji ke Mekkah; - untuk membayar hutang yang dibuat oleh kaum secara bersama-sama.
(2) Mengenai harta pusaka rendah
Semula harta pusaka rendah adalah harta pencaharian. Harta pencaharian mungkin milik seorang laki-laki atau mungkin juga milik seorang perempuan. Pada mulanya harta pencaharian seseorang diwarisi oleh jurai atau setidak-tidaknya kaum masing-masing. Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya karena hubungan seorang ayah dengan anaknya bertambah erat dan juga sebagai pengaruh agama Islam, maka seorang ayah dengan harta pencahariannya dapat membuatkan sebuah
60
rumah untuk anak-anaknya atau menanami tanah pusaka isterinya dengan tanaman keras, misalnya pohon kelapa, pohon durian, pohon cengkeh, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan untuk membekali isteri dan anak-anak manakala ayah telah meninggal dunia. (3) Mengenai harta suarang Harta suarang berbeda sama sekali dengan harta pencaharian
sebab harta suarang adalah seluruh harta yang diperoleh suami -isteri secara bersama-sama selama dalam perkawinan. Kriteria untuk menentukan adanya kerja sama dalam memperoleh harta suarang, dibedakan dalam dua periode, yaitu dahulu ketika
suami masih merupakan anggota keluarganya, ia berusaha bukan untuk anak-isterinya melainkan untuk orang tua dan para kemenakannya,
sehingga
ketika
itu
sedikit
sekali
kemungkinannya terbentuk harta suarang sebab yang mengurus dan membiayai anak-anak dan isterinya adalah saudara atau mamak isterinya. Sedangkan pada dewasa ini adanya kerja sama yang nyata antara suami-isteri untuk memperoleh harta suarang sudah jelas nampak, terutama masyarakat Minangkabau yang telah merantau jauh ke luar tanah asalnya, telah menunjukkan perkembangan ke arah pembentukan hidup keluarga (somah), yaitu antara suami, isteri dan anak-anak merupakan satu kesatuan dalam ikatan yang kompak. Dalam hal demikian suami telah bekerja dan berusaha untuk kepentingan isteri dan anak-anaknya, sehingga dalam kondisi
yang demikian
keluarga tadi akan
mengumpulkan harta sendiri yang merupakan harta keluarga yang disebut harta suarang. Harta suarang dapat dibagi-bagi apabila
perkawinan bubar, baik bercerai hidup atau salah
seorang meninggal dunia. Harta suarang dibagi-bagi setelah hutang
suami-isteri
dilunasi
pembagiannya sebagai berikut:
61
terlebih
dahulu.
Ketentuan
(a) bila suami-isteri bercerai dan tidak mempunyai anak, harta suarang dibagi dua antara bekas suami dan bekas isteri; (b) bila salah seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, maka sebagai berikut: -
jika yang meninggal dua, separoh
merupakan
suami, harta suarang dibagi bagian jurai si suami dan
separoh lagi merupakan bagian janda; -
Jika yang meninggal isteri, harta suarang dibagi dua, sebagian untuk jurai suami dan sebagian lagi untuk duda.
(c) Apabila suami-isteri bercerai hidup dan mempunyai anak, harta suarang dibagi dua antara bekas suami dan bekas
isteri, anak-anak akan menikmati bagian ibunya; (d) Apabila salah seorang meninggal dunia dan mempunyai anak, bagian masing-masing sebagai berikut: -
jika yang meninggal suami, harta suarang dibagi dua antara jurai suami dengan janda beserta anak;
-
jika yang meninggal isteri, harta suarang seperdua untuk suami dan seperdua lagi untuk anak sebagai harta pusaka sendiri dari bagian ibunya.
Berkaitan dengan pembahasan harta suarang, di bawah ini akan ditunjukkan beberapa putusan pengadilan mengenai harta suarang sebagai bukti, bahwa antara suami-isteri orang Minangkabau dalam perkembangan selanjutnya telah terjalin kerja sama dalam satu kesatuan unit yang disebut somah (gezin), sehingga terbentuk harta keluarga. (i)
Putusan Landraad Talu tanggal 23 Januari 1937 No.5
tahun 1937 yang dikuatkan oleh Raad van Justitie Padang tanggal 13 Mei 1937 (T.148/508) menentukan bangunan yang didirikan atau tanaman yang ditanami di atas tanah harta kaum isteri bukanlah harta suarang; (ii)
Putusan Landraad Payakumbuh tanggal 13 Juni 1938 No.
62
perdata 11 tahun 1938, yang dikuatkan oleh Raad van Justitie Padang tahun 1938 mengatakan: Bila suami meninggalkan beberapa orang janda, maka pembagian harta suarang menjadi pusaka rendah jurai si suami dan separoh lagi merupakan bagian para janda yang masih hidup; (iii)
Putusan Pengadilan Bukittinggi No. 46/1953 tanggal 26
Setember 1953 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Maret 1956 Nomor 23/1954, yang menetapkan, bahwa harta suarang bertanggung jawab atas hutang suami. Kemudian adanya rumah di atas tanah kaum tidak dengan sendirinya membuktikan, bahwa rumah itu kepunyaan kaum, mungkin saja rumah itu kepunyaan suami isteri bersama sebagai harta suarang.
4. Kesimpulan hasil penelitian LPHN tahun 1971
Berkaitan dengan berbagai persoalan yang menyangkut hukum adat waris di daerah Minangkabau, pada tahun 1971 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (sekarang Badan Pembinaan Hukum Nasional atau Babinkumnas) pernah mengadakan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dengan hasil sebagai berikut: a) Harta pusaka diwariskan kepada kemenakan, sedangkan harta yang diperoleh di luar harta pusaka itu boleh diwariskan kepada anak-anaknya; b) Harta pencaharian diwariskan kepada anak-anaknya dengan tidak dipersoalkan apakah dibagi dengan sistem faraidh atau tidak,
yang
penting,
bahwa
harta
pencaharian
itu
diperuntukkan guna kepentingan anak-anak; c) Apabila pihak isteri dari yang meninggal dunia menguasai harta pusaka dan ia enggan untuk mengembalikan harta tersebut kepada kaum suaminya dan malahan dikatakan sebagai harta pencaharian, atau telah dihibahkan kepada
63
anak-anaknya
tanpa
sepengetahuan
ahli
warisnya
(kemenakan) suaminya, dalam hal demikian Kerapatan Nagari yang diberi wewenang memutus secara perdamaian; d) Harta pencaharian tidak diharuskan seluruhnya jatuh kepada anak-anaknya,
melainkan
harus
pula
jatuh
kepada
kemenakannya sebab mamak laki-laki itu tadi dibesarkan, dididik, dan bahkan dikawinkan oleh kaumnya, sudah sewajarya jika kemenakan juga memperoleh bagian dari harta pencaharian; e) Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsipil antara harta pusaka dengan harta pencaharian sebab kedua-duanya merupakan hasil jerih payah yang diperuntukkan bagi kesejahteraan anak-anak dan kemenakan untuk memenuhi pepatah adat "anak dipangku, kemenakan dibimbing", sehingga anak-anak yang termasuk suku ibunya dan kemenakan yang termasuk suku mamaknya, keduanya harus dipangku
dalam
arti
dibesarkan,
dididik,
dan
dipertanggungjawabkan, baik fisik maupun rokhaninya. Demikian pula kemenakan yang termasuk kaum mamak harus dibimbing, artinya harus dipelihara sama dengan anak. Dengan
demikian,
seorang
ayah
yang
sekaligus
berkedudukan selaku mamak bagi kemenakannya harus memelihara anak-anaknya dan juga kemenakannya.
D.
Sistem Kekeluargaan Parental atau Bilateral 1. Hukum Waris Adat parental atau Bilateral
Paparan terdahulu telah mengemukakan perihal prinsip-prinsip hukum adat waris yang dikenal di dalam dua kelompok masyarakat yang mempunyai sistem kekeluargaan yang satu sama lain berbeda. Di satu pihak sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan
64
pihak ayah atau dikenal dengan sebutan sistem patrilineal dan di lain pihak sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan pihak ibu atau matrilineal. Di bawah ini selanjutnya akan dipaparkan sistem hukum adat waris yang terdapat dalam masyarakat yang menganut sistem kekeluargan dengan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, yaitu baik dari garis bapak maupun dari garis ibu yang dikenal dengan sebutan sistem parental atau bilateral. Sistem parental ini di Indonesia dianut di banyak daerah, seperti: Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok. Berbeda dengan dua sistem kekeluargaan sebelumnya yaitu sistem patrilineal dan sistem matrilineal, sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini memiliki ciri khas tersendiri pula, yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya sehingga dalam proses pengalihan/pengoperan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama. Sudah banyak literatur hukum yang membahas dan memaparkan tentang sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Tiga bentuk sistem kekeluargaan yang sangat menonjol senantiasa merupakan contoh
pembahasan.
Hal
tersebut
mungkin
didasarkan
pada
pertimbangan, bahwa di antara ketiga sistem kekeluargaan itu perbedaannya sangat prinsipil karena seolah-olah sistem patrilineal merupakan kebalikan dari sistem matrilineal. Kemudian kedua sistem tersebut dirangkum oleh satu sistem yang mengambil unsur dari kedua sistem tersebut, yaitu sistem parental atau bilateral. Dari sekian banyak daerah yang menganut sistem parental di Indonesia ini, satu di antaranya akan dijadikan bahan paparan di bawah ini, yaitu sistem parental di Jawa khususnya di Jawa Barat.
65
2. Harta warisan menurut hukum adat waris parental
Harta warisan, yaitu sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia yang terdiri atas: a) Harta asal; b) Harta bersama.
a) Harta asal Harta asal adalah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan dengan cara pewarisan, hibah, hadiah, turun-temurun. Harta asal dikenal dengan berbagai sebutan. yaitu: harta babawa (Leuwiliang, Jasinga, Cianjur, Bekasi), barang sampakan (Cianjur, Bandung, Leuwiliang, Cisarua, Depok,
Cileungsi, Citeureup, Banjar, Ciamis, Saruni Kecamatan Pandeglang), harta bawaan (Ratu Jaya, Pondok Terong, Bandung, Karawang
Wetan), warisan (Cianjur, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang), barang pokok (Kecamatan Telagasari, Batujaya, Cilamaya, Kecamatan
Karawang Kabupaten Karawang), babawaan (Pelawad Karawang),
raja
kaya,
tuturunan
(Kecamatan
Kecamatan
Teluk
Jambe
Karawang), harta sulur (Saruni, Pandeglang, Kebayan, Pagerbatu, Raraton, Cilaja Kecamatan Pandeglang), harta pusaka/harta tuturunan (Cianjur, Kecamatan
Wanagiri,
Pasireurih
Kecamatan
Menes,
Kecamaan
Pagelaran,
Saketi
Pandeglang,
Kecamatan
Labuan,
Kabupaten Pandeglang). Harta asal dapat berubah wujud (misalnya dari sebidang tanah menjadi rumah). Perubahan wujud ini tidak menghilangkan harta
asal. Apabila sebidang tanah sebagai harta asal dijual dan
kemudian dibelikan rumah. Rumah yang dibeli dari uang hasil penjualan harta asal akan tetap sebagai harta asal, yaitu rumah.
66
b) Harta bersama Harta bersama, atau gono-gini (Leuwiliang, Depok, Banjar, Cikoneng, Pandeglang), kaya reujeung (Cisarua. Leuwiliang Bandung, Kecamatan Pandeglang), Cijakan, Kadupandak (Kecamatan Bojong, Pandeg1ang), Wanagiri (Kecamatan Saketi, Pandeglang, Menes, Kecamatan Labuan-Pandeglang), tepung kaya (Cileungsi Kecamatan Telukjambe-Karawang, Pandeglang), campur kaya (Bandung, Cianjur, Pandeglang), raja kaya (Bandung), sekaya (pekaya), paoman (Lemahabang,
Lohbener,
Kepandean,
Karanganyar
Kecamatan
lndramayu, Larangan, Legok, Sindangkerta Kecamatan Lohbener, Cilamaya, Muara, Tegalwaru - Karawang), bareng sakaya (Kecamatan Kertasemaya,
Kecamatan
Jatibarang,
Kecamatan
Juntinyuat
Indramayu), saguna sakaya, (Telukbuyung, Batujaya Karawang) bareng molah: Singaraja (Kecamatan Indramayu), barang kakayaan
(Kecamatan Juntinyuat Indramayu). Di Kecamatan Telukjambe (Kabupaten Karawang) terdapat istilah tumpang kaya untuk harta bersama ini. Istilah tumpang kaya ini terdapat dalam bentuk perkawinan nyalindung ka gelung dan manggih kaya.
3. Ahli waris dalam hukum adat waris parental a) Sedarah dan Tidak Sedarah
Ahli waris adalah ahli waris sedarah dan yang tidak sedarah. Ahli waris yang sedarah terdiri atas anak kandung, orang tua, saudara, dan cucu. Ahli waris yang tidak sedarah, yaitu anak angkat, janda/duda. Di daerah Cianjur, seorang anak angkat adalah ahli waris, apabila pengangkatannya disahkan oleh pengadilan negeri. Jenjang atau urutan ahli waris adalah: Pertama, anak/anakanak. Kedua, orang tua apabila tidak ada anak, dan Ketiga, saudara/saudara kalau tidak ada orang tua. Akan tetapi dari penelitian setempat tidak diperoleh keterangan apakah adanya satu kelompok ahli waris akan menutup hak ahli waris yang lain.
67
b) Kepunahan atau nunggul pinang
Ada kemungkinan seorang pewaris tidak mempunyai ahli waris (punah) atau lazim disebut nunggul pinang. Menurut ketentuan yang berlaku di daerah Kabupaten Bandung, Banjar, Ciamis, Kawali, Cikoneng, Karawang Wetan, Indramayu, Pandeglang, apabila terjadi nunggul pinang, barang atau harta peninggalan akan diserahkan
kepada desa. Selanjutnya desalah yang akan menentukan pemanfaatan atau pembagian harta kekayaan tersebut. Di Pandeglang kalau pewaris mati punah, harta warisan jatuh kepada desa atau mungkin juga pada baitulmaal, masjid atau wakaf. Di daerah Kabupaten Cianjur,
kekayaan seorang yang meninggal tanpa ahli waris, selain diserahkan kepada desa, mungkin diserahkan kepada baitulmaal atau kepada orang tidak mampu. Di Kecamatan Kawali, selain diserahkan ke desa dapat juga diserahkan kepada yayasan sosial. Pengadilan Negeri Indramayu yang dikukuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa barat di Bandung, memutuskan: “Apabila seseorang tidak mempunyai anak kandung, maka keponakan-keponakannya berhak mewarisi harta peninggalannya yang merupakan barang asal atau barang yang diperolehnya sebagai w arisan orang
tuanya”.
(PN.
Indramayu
No.36/1969/Pdt., PT. Jabar di Nomor 507/ 1969/Perd/PTB”. 4.
tanggal
28
Agustus
1969,
Bandung tanggal 23 Januari 1971,
48
Anak angkat dan Perkawinan poligami dalam hukum adat parental
a) Anak angkat
Pengadilan Negeri Indramayu dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pernah memutuskan, bahwa: 48
Yurisprudensi Jawa Barat (1969-1972) Buku I-Hukum Perdata, LPHKFH-UNPAD; Bandung, 1974, h. 36,37.
68
"Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya,
yang
bukan
barang
asal
atau
barang
warisan".
(PN.Indramayu tanggal 8 September 1969, No. 24/1969/Perd., P.T. 49
Bandung tanggal 14 Mei 1970, Nomor 511/l969/Perd). b) Ahli waris dalam perkawinan poligami
Dalam hal si pewaris beberapa kali kawin dan meninggalkan anak sah dari tiap perkawinan itu, maka harta peniggalan campur kaya yang dikuasai oleh janda yang masih hidup terakhir tidak dibagikan kepada semua anak dari tiap isteri (sehingga hanyalah anak yang sah daripada janda yang bersangkutan, yang menjadi ahli waris harta campur kaya yang ditinggalkan itu). (PN Indramayu tanggal 15 September 1969 Nomor 23/1969/Pdt., PT 50
Bandung tanggal 29 Januari 1971, No. 218/1969/Perd/PTB).
c. Kehilangan hak mewaris
Ada kemungkinan terjadi, seorang pewaris mempunyai ahli waris, tetapi ada di antara ahli waris atau seluruh ahli waris tersebut kehilangan hak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Dalam hal kehilangan hak mewaris ini, bagi mereka yang beragama Islam, nampak pengaruh ajaran Islam sangat menonjol. Seorang ahli waris akan kehilangan hak mewaris karena alasan: a) Ahli waris atau para ahli waris membunuh pewaris (Banjar, Ciamis, Cikoneng, Leuwiliang, Cileungsi, Cianjur); atau b) Ahli waris atau para ahli waris berpindah agama (Cisarua, Leuwiliang, Cileungsi, Banjar, Ciamis, Cikoneng, Cianjur). Di Cikoneng, selain karena alasan membunuh pewaris atau pindah agama (murtad), seorang ahli waris dapat kehilangan hak
49 50
Ibid, h. 37. Loc Cit.,h. 37.
69
mewaris karena alasan pegat waris. Di daerah Cianjur, seorang ahli waris tidak akan kehilangan hak mewaris karena alasan tidak menurut (bandel), atau karena melakukan perkawinan tanpa restu pewaris (teu doa).
Perlu diperhatikan perbedaan antara kepunahan
(nunggul
pinang) dengan kehilangan hak mewaris. Dalam kehilangan hak
mewaris, pewaris mempunyai ahli waris. Hanya karena alasan tertentu ahli waris tidak berhak menerima harta peninggalan pewaris. Tetapi kemungkinan terdapat persamaan akibat antara nunggul pinang dengan kehilangan hak mewaris. Apabila ahli waris tunggal atau para ahli waris dan mereka ini secara keseluruhan kehilangan hak mewaris, maka harta peninggalan akan tetap tidak dibagi. Apakah dalam kasus seperti ini, harta peninggalan tersebut dapat diserahkan kepada lembaga atau badan-badan seperti: Desa, Baitulmaal, Yayasan Sosial, dan sebagainya.
d. Penggantian tempat ahli waris
Dengan
kekecualian
pada
daerah
Cikoneng
Kecamatan
Kertasemaya (Indramayu), lembaga (pranata) penggantian tempat dikenal hampir di semua daerah penelitian. Penggantian tempat terjadi, apabila seorang ahli waris meninggal terlebih dahulu dari si pewaris. Seorang anak yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, maka hak anak tersebut sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anaknya (cucu pewaris); (Leuwiliang, Cileungsi, Banjar, Ciamis, Kawali, Cianjur, Bandung, Pandeglang, Karawang, Indramayu, dan Bekasi). Dapat pula digantikan oleh saudara pewaris (Ciamis, Cianjur, Banjar, Cisarua, Kawali). Di Karanganyar (Kecamatan Indramayu)
cucu
pewaris
dari
anak
perempuan
tidak
bisa
menggantikan tempat ibunya. Lembaga (pranata) penggantian tempat semacam ini, tidak dikenal di daerah Kecamatan Cikoneng. Di daerah Cianjur,
70
Bandung, Kecamatan Karawang, Pandeglang, Tulungagung, Kliwed Kecamatan Kertasemaya-Indramayu, ada kemungkinan seorang anak (sebagai cucu pewaris) tidak menggantikan tempat orang tua (Bapak/Ibu mereka) sebagai ahli waris pengganti. Tetapi seorang cucu menerima bagian berdasarkan rasa kasih sayang dari para ahli waris yang ada (saasihna). Penggantian tempat selalu dikaitkan dengan ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Apakah penggantian tempat ini dapat juga terjadi apabila seorang ahli waris karena satu dan lain hal kehilangan hak mewaris, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anaknya (cucu pewaris).
e. Penetapan Ahli Waris
Ada beberapa yurisprudensi mengenai masalah penetapan ahli waris. Putusan-putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, Pengadilan Negeri Indramayu, Pengadilan Negeri Purwakarta, dan Pengadilan Negeri Pandeglang, pada prinsipnya menyatakan, bahwa suatu gugatan penetapan ahli waris dapat dikabulkan apabila tergugat mengakui atau tidak membantah atau tidak menyangkal penggugat sebagai ahli waris.
51
E. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan 1. Tata cara membagi harta warisan
Pelaksanaan hubungan dan
pembagian
warisan
tergantung
pada
sikap para ahli waris. Pembagian warisan mungkin
terjadi dalam suasana tanpa sengketa atau sebaliknya dalam suasana persengketaan di antara para ahli waris. Dalam suasana tanpa persengketaan, suasana persaudaraan dengan penuh kesepakatan, pelaksanaan pembagian waris dilakukan 51
Ibid, h. 36.
71
dengan cara : a) Musyawarah antara sesama ahli waris/keluarga (Leuwiliang, Kabupaten Bandung, Cianjur, Ciamis, Indramayu, Karawang, Pandeglang); atau b) Musyawarah antara sesama ahli waris dengan disaksikan oleh sesepuh desa (Leuwiliang, Kabupaten Bandung, Banjar, Kawali, Cikoneng, Pandeglang, Indramayu). Di Karawang dan Indramayu musyawarah antara ahli waris dengan disaksikan pamong desa ditambah kyai. Di desa Pelembonsari
(Kecamatan
Karawang)
saksinya
adalah
"kokolot". Di Desa Adiarsa, Plawad, Karawang Wetan,
Tunggakjati (Karawang) saksinya adalah "kokolot lembur". Sebaliknya,
apabila
suasana
persengketaan
mengiringi
pembagian itu, maka pelaksanaan pembagian dilakukan dengan cara: a) Musyawarah sesama ahli waris dengan disaksikan oleh sesepuh desa (Leuwiliang); atau b) Musyawarah sesama ahli waris dengan disaksikan oleh pamong
desa
(Cisarua,
Jasinga,
Depok,
Indramayu,
Karawang, Pandeglang), Di daerah Cisarua, Depok, Cikalong Kulon, Indramayu, Karawang, apabila terjadi sengketa waris, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kebiasaan (hukum adat) dan/atau hukum Islam. Di Jatibarang, Bulak, P alangsari (Kecamatan
Jatibarang-Indramayu)
oleh
sesepuh
desa
biasanya ditawarkan kepada yang bersangkutan apakah akan diselesaikan berdasarkan Hukum Adat atau Hukum Islam. Di Juntinyuat, Juntikebon, Dadap (Indramayu), yang dipakai sebagai pegangan dalam penyelesaian waris ini adalah Hukum Islam. c) Di Kabupaten Bandung, Pandeglang, Karawang, Indramayu, selain bantuan dari pamong desa, juga dimintakan bantuan
72
ulama. Apabila usaha-usaha permusyawaratan ini gagal, baru
diajukan ke pengadilan. Sepanjang mengenai tanah/sawah, akan selalu menghubungi desa untuk keperluan balik nama. Di daerah Banjar, Kawali, Cikoneng, dan Cianjur selain bantuan pamong desa, permusyawaratan tersebut mungkin dipimpin seorang sesepuh desa.
2. Saat Pembagian Warisan
Tidak ada kepastian waktu mengenai harta warisan harus dibagikan. Di daerah Cianjur, Kabupaten Bandung, Banjar, Ciamis, Pandeglang, Indramayu, terdapat kebiasaan. bahwa harta warisan tidak akan dibagikan selama anak/anak-anak pewaris belum dewasa. Di Menes (Kecamatan Menes Pandeglang), dalam hal ahli waris masih belum dewasa dapat saja dilaksanakan pembagian harta warisan ini karena ada wali atas anak belum dewasa tersebut. Di beberapa daerah, dijumpai praktik, saat pembagian warisan tersebut ditentukan berdasarkan lamanya pewaris meninggal. Di Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciamis, Cikoneng, Kawali, Banjar, Indramayu, Karawang, dan Pandeglang pembagian harta warisan biasanya dilakukan pada hari ke 40 (empat puluh) atau hari ke100 (seratus) sejak pewaris meninggal dunia.
3. Besarnya bagian yang diterima ahli waris
a)
Anak/anak-anak (1) Anak Kandung,
Di daerah Kabupaten Bandung, Kecamatan Lohbener, Juntinyuat,
Kertasemaya,
Jatibarang
(Indramayu),
Telukjambe, Adiarsa, Telagasari, Ratujaya (Karawang), tidak ada perbedaan antara anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan menerima jumlah yang sama besar
73
dalam setiap pembagian warisan. Sedangkan di daerah Kabupaten Cianjur, ada perbedaan jumlah yang diterima anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan. Di Cianjur dan Pandeglang berlaku prinsip satanggungan saaisan antara anak laki-laki dan anak perempuan akan
menerima dalam perbandingan 2 : 1. Ketentuan seperti yang terdapat di Cianjur, dijumpai pula di Cikoneng, Kecamatan Indramayu, Jatibarang, Cilamaya, Teluk Buyung. Di daerah Kecamatan Banjar, Ciamis, dan Kawali, terdapat dua kemungkinan, yaitu: setiap anak kandung akan menerima jumlah yang sama, tetapi terdapat juga praktik satanggungan saaisan seperti di Cianjur dan Cikoneng. Apabila para ahli waris, baik seluruh maupun sebagian dari mereka belum dewasa, dijumpai beberapa praktik, yaitu: a)
Di daerah Kabupaten Bandung dan Banjar, apabila para ahli waris belum dewasa biasanya harta warisan terkumpul pada satu tangan dipegang oleh bibi atau paman atau saudara yang sudah dewasa;
b) Di daerah Ciamis, Cikoneng, dan Kawali, anak/anakanak yang belum dewasa akan menerima haknya pada saat pembagian warisan. Kemudian masing-masing dari mereka memijah kuasanya (paman/ bibi/ nenek).
(2) Anak-anak (2) Anak-anak angkat, angkat, tiri, dan anak tidak sah a) Anak angkat
Di daerah-daerah Kabupaten Bandung, Cianjur, Banjar, Pandeglang, Karawang, Indramayu, dan Ciamis, anak angkat
tidak
dipandang
sebagai
ahli
waris
yang
mempunyai hak penuh atas warisan orang tua angkatnya.
74
Anak angkat akan menerima bagian harta peninggalan orang tua angkat sapamere atau saasihna. Di Saruni, Karaton (Kecamatan Pandeglang), anak angkat dianggap sebagai ahli waris jika ditetapkan dengan akta pengadilan negeri. Sedangkan di Cianjur seorang anak angkat yang ditetapkan dengan akta notaris, baru dianggap sebagai ahli waris. Baik di daerah Cianjur maupun di daerah Kabupaten Bandung, demikian pula di daerah Banjar, Ciamis, Kawali, seorang anak angkat tetap merupakan ahli waris dari orang tua kandung. Oleh karena itu, pengangkatan anak sama sekali tidak memutuskan kedudukanya
sebagai
ahli
waris
dari
orang
tua
kandungnya. Anak angkat di daerah Kawali dan Cikoneng, mempunyai kedudukan yang berbeda dengan di daerah-daerah tersebut di atas. Di kedua daerah ini, dijumpai ketentuan, bahwa anak angkat akan menerima bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya sama besar dengan anak kandung dari orang-orang tua angkat tersebut. Dalam hal ada wasiat atau hibah, anak angkat akan menerima bagian sesuai dengan bunyi wasiat atau hibah, dengan ketentuan tidak melebihi
dari seluruh
harta peninggalan (Kawali). Dalam hubungan hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya, terdapat beberapa yurisprudensi berikut ini:
52
(1) “ Menurut Hukum Adat Jawa Barat seorang anak angkat (anak kukut) hanya berhak atas harta guna kaya kedua orang tua angkatnya”. (PT. Bandung tanggal 6 Mei 1971 No. 80/Perd/PTB, 52
Yurisprudensi Jawa Barat; Loc . Cit., h. 40.
75
MA tanggal 30 Oktober 1971, No. 637 K/Sip/1971). (2) “Anak angkat berhak atas barang gono-gini orang tua angkatnya”. (PN. Ciamis tanggal 22 Februari 1968, No.16/1967/Sip/Cms.
PT.
Bandung
tanggal
9
Oktober 1970, No. 252/1969/Perd/PTB, MA tanggal 30 Oktober 1971 No.637 K/Sip/1971). (3) “Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, yang bukan barang asal atau barang
warisan”.
(PN
Indramayu
tanggal
8
September 1969 No. 24/1969/Perd. PT. Bandung tanggal 14 Mei 1970 No.511 /1969/Perd/ PTB). PTB). (4) “Apabila baik anak angkat maupun janda telah pernah mendapat hibah dari pewaris, maka lebih adil apabila bagian janda adalah sama banyaknya dengan bagian anak angkat, jika pewaris tak meninggalkan anak kandung”. (PT Bandung tanggal 14 Mei 1970, No.215 /1969/Perd. /1969/Perd. MA tanggal tanggal 24 Maret Maret 1971 No. 60 K/Sip/1970).
b) Anak tiri
Sama halnya dengan anak angkat, seorang anak tiri akan menerima bagian dari harta peninggalan orang tua tirinya sapamerena / saasihna (Bandung, Cianjur). Hal yang
sama terdapat di daerah Banjar, Ciamis, Cikoneng, dan Kawali. Di Indramayu anak tiri dengan istilahnya “anak kawalon”, hanya mendapat bagian dari gawan orang tua
kandungnya. Di Karawang hanya mewaris dari orang tua kandungnya.
c) Anak tidak sah
Di daerah-daerah dalam Kabupaten Bandung, Karawang,
76
Indramayu, anak tidak sah adalah ahli waris ibu kandungnya dan tidak dari bapak pembangkitnya. Tetapi di
sini
tidak
dijumpai
penjelasan
bagaimanakah
kedudukan seorang anak tidak sah tersebut terhadap bapak pembangkitnya, apabila kemudian ibunya menikah secara sah dengan bapak pembangkitnya. Di daerah Kabupaten Cianjur dalam hal ibu seorang anak tidak sah kemudian
menikah
secara
sah
dengan
bapak
pembangkitnya, maka hak untuk mendapat bagian tergantung kepada kebijaksanaan anak/anak-anak sah (saudara anak tidak sah tersebut). Tetapi satu pertanyaan perlu dijawab, bagaimanakah seandainya dari perkawinan ibu anak tidak sah tersebut dengan bapak pembangkitnya tidak lahir (tidak ada) anak sah? Di Kecamatan Banjar, Ciamis, Cikoneng, dan Kawali, anak tidak sah tidak mewarisi bersama-sama anak sah, baik bapak pembangkitnya menikah dengan ibunya maupun tidak.
d) Hak Janda / Duda
Dalam
lingkungan
Kabupaten
Cianjur,
dengan
kekecualian di Desa Cibeber, seorang janda/duda akan menerima bagian sama besar dengan seorang anak. Di desa Cibeber, besarya bagian yang diterima janda/duda adalah
dari harta peninggalan suami/isteri. Dalam hal
tidak ada anak, di Kecamatan Ciranjang semua harta guna kaya jatuh pada janda/duda. Sedangkan mengenai harta asal, akan kembali pada asal harta tersebut. Di daerah-daerah dalam lingkungan Kabupaten Bandung hak seorang janda/duda diatur sebagai berikut; (1) Harta asal
77
Kalau ada anak, seluruh harta asal jatuh kepada anak/anaknya. Kalau tidak ada anak/anak-anaknya, harta asal kembali ke asal. Janda/duda tidak berhak menerima bagian harta asal. (2) Harta bersama
Janda/duda berhak mendapat ½ dari harta bersama. Dalam hal harta bersama tidak mencukupi, janda dapat menguasai harta asal suaminya sampai ia menikah lagi atau meninggal. Apakah hak janda untuk menahan harta asal suami berlaku juga untuk duda? (Artinya, apakah duda juga dapat menguasai harta asal isteri?). Di Kecamatan Banjar, terdapat praktik yang sama seperti di daerah Kabupaten Bandung. Di Banjar, seorang janda/duda berhak atas ½ dari harta bersama. Di Ciamis dan Cikoneng, seorang janda/duda akan menerima sapamerena / saasihna. Di Kecamatan Kawali dalam hal
ada anak, janda/duda akan menerima
.
Sedangkan kalau
tidak ada anak, janda/duda berhak atas ½ dari harta bersama. Hal yang sama berlaku juga di Cikoneng. Mengenai harta asal di Kecamatan Banjar, Cikoneng, dan Ciamis akan kembali ke asal. Sedangkan di Kecamatan Kawali, dimungkinkan harta asal tersebut tetap dikuasai
janda/duda
sampai
terjadi
perubahan
kedudukan
janda/duda (menikah lagi) atau meninggal. Di Karawang tidak ada ketentuan mengenai besarnya bagian seorang janda. Di beberapa tempat, seperti di Telukjambe, Cilamaya. Batujaya, Karawang, Telagasari, besarnya bagian janda sama dengan bagian anak. Di Tegalwaru (Cilamaya) Kuta Pohaci (Telukjambe) bagian janda ialah
dari harta warisan, di Telukbuyung (Batujaya) 1/6
(seperenam) atau (seperdelapan).
78
Di Batujaya apabila suami membeli sesuatu barang atas nama si suami, maka barang tersebut akan jatuh pada anak, kalau barang tersebut dibeli atas nama isteri, maka barang tersebut akan jatuh pada janda. Di Indramayu di Kecamatan Lohbener dan Indramayu harta asal dikuasai oleh janda apabila tidak ada anak. Sedangkan kalau ada anak harta asal tersebut akan jatuh pada
anak.
Di
Juntinyuat,
Jatibarang,
Kecamatan
Indramayu harta asal kembali ke asalnya kalau tidak ada anak, sedangkan kalau ada anak harta asal tersebut akan
jatuh kepada anak. Di
desa
Keraton
(Pandeglang),
seorang
janda/duda bukan ahli waris. Sedangkan di desa Cilaja (Kecamatan Pandeglang) janda/duda dianggap bukan ahli waris bilamana ada anak laki-laki.
Pada semua daerah penelitian terdapat persamaan bahwa lamanya perkawinan tidak berpengaruh atas bagian yang harus diterima janda/ duda. Dalam
hubungan
peninggalan
dengan
suaminya,
yurisprudensi. antara lain.
1)
hak
dapat
janda dijumpai
atas
harta
beberapa
53
Hak waris janda dan anak
“Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juli 1962 No. 26 K/SIP/1963, barang asal dari peninggalan warisan harus dibagi sama rata antara anak-anak dan janda-janda pewaris". (PN
Cianjur
tanggal
/1969/Perd/PTB). 53
Ibid, h. 39-40
79
29
Januari
1971
No.
218
2) Hak seorang janda atas harta asal suaminya "Menurut yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung seorang janda berhak atas harta asal dari suaminya sebagai nafkah untuk kelangsungan hidupnya dan apabila diadakan pembagian waris, bagian seorang janda setidaktidaknya adalah disamakan dengan bagian seorang anak". (PT
Bandung
tanggal
80/1970/Perd/PTB.MA
6
Mei
1971
No.
tanggal 1 Desember 1971 No.
941 K/Sip/1971).
3) Hak waris janda setengah diberi hibah "Apakah baik anak angkat maupun janda telah pernah mendapat hibah dari pewaris, maka lebih adil apabila bagian janda adalah sama banyaknya dengan bagian anak angkat, jika pewaris tak meninggalkan anak kandung". (PT
Bandung
tanggal
14
Mei
1970
No.
215/1969/Perd/PTB. MA tanggal 24 Maret 1971 No. 60 K/Sip/1970).
4) Hak waris janda atas harta campur kaya "Barang-barang campur kaya hanya diwaris oleh janda dan anak si pewaris". (PN Indramayu tanggal 15 September 1969 No.23/1969/Pdt, PT Bandung tanggal 29 Januari 1971 No. 218/1969/Perd/PTB).
Dari berbagai putusan Pengadilan di atas, selain menampakkan adanya keserasian antara perkembangan hukum adat dalam proses pewarisan dengan hukum adat yang hidup dalam masyarakat, dirasa masih perlu untuk memperoleh ketegasan atas hal-hal berikut :
80
1) Hak Janda atas harta campur kaya
Harta campur kaya atau gono-gini adalah harta bersama atau milik bersama (community property). Jadi, seorang isteri atau suami merupakan pemilik dari sebagian (misalnya separo) dari keseluruhan harta tersebut. Berakhirnya suatu perkawinan baik karena meninggal, perceraian maupun putusan hakim akan membawa konsekuensi pecahnya harta bersama. Masing-masing pihak akan menerima bagian menurut kesepakatan atau hukum yang berlaku. Dalam Hukum Adat di Jawa Barat pada umumnya, masing-masing akan menerima separo dari harta campur kaya (50 : 50). Apabila salah satu pasangan meninggal, ia tidak meninggalkan seluruh harta campur kaya (100%). Sebab harta peninggalan pewaris hanya sebagian saja (misalnya 50%) dari seluruh harta campur kaya. Sedangkan sebagian lagi, adalah hak pasangan yang masih hidup dalam kedudukan sebagai pemegang sebagian hak atas harta campur kaya. Jadi, dalam hal ini sebenarnya pasangan yang masih hidup
tidak
atau
belum
menerima
warisan
dari
suami/isteri yang meninggal itu. Kalau pasangan yang masih hidup itu dipandang sebagai ahli waris suami/isteri atau setidak-tidaknya berhak atas harta peninggalan suami/isteri, hak itu adalah atas harta guna kaya yang menjadi hak suami (50% ). Secara konkrit, konstruksi di atas akan nampak sebagai berikut : (a)
Kalau
salah
satu
pasangan
meninggal,
maka
pertama-tama diadakan pembagian harta campur kaya. Pasangan yang masih hidup akan menerima
81
bagian sebagai pemilik atas sebagian harta campur kaya; (b) Setelah pasangan yang masih hidup menerima bagian tersebut huruf (a) di atas, sisa pembagian itu yang merupakan hak pasangan yang meninggal adalah harta peninggalan (warisan) dari yang meninggal; (c)
Dalam bagian yang menjadi hak yang meninggal baru dapat dikatakan isteri/suami yang masih hidup mempunyai
hak/tidak
atas
harta
peninggalan
suami/isteri; d)
Kalau suami/isteri yang masih hidup menyatakan berhak atas harta peninggalan harta guna kaya yang menjadi bagian dari pasangan yang meninggal, berarti pasangan yang masih hidup akan menerima lebih besar dari para ahli waris lain atas keseluruhan harta campur kaya itu. Oleh karena selain m enerima bagian yang menjadi haknya sebagai pemilik bersama harta campur kaya, akan menerima juga bagian harta guna kaya yang menjadi hak pasangan yang meninggal (pewaris). Dan dalam proses inilah sesungguhnya kedudukan janda sebagai ahli waris atau bukan ahli waris.
e)
Kalau suami/isteri yang masih hidup menyatakan hanya berhak atas sebagian dari seluruh harta campur kaya (misalnya 50%), maka sesungguhnya dia bukan ahli waris atau dia sesunguhnya tidak berhak atas harta campur kaya peninggalan suami/isteri yang meninggal. Karena apa yang diterima dari harta campur kaya itu bukan karena kedudukannya sebagai janda atau ahli waris, tetapi semata-mata karena dia adalah pemilik atau pemegang hak atas sebagian dari harta campur
82
kaya.
2) Dari yurisprudensi di atas, seyogianya pengertian janda tidak terbatas pada janda perempuan melainkan juga berlaku pula bagi janda/laki-laki atau lazim dikenal dengan sebutan duda. Hal ini didasarkan kepada
salah
satu
asas
pokok
dalam
hukum
kekeluargaan adat yaitu kesederajatan antara suami dan isteri.
4. Hutang Pewaris
Para ahli waris bertanggung jawab untuk melunasi hutanghutang pewaris. Pada tahap pertama, hutang-hutang pewaris dilunasi dengan harta peninggalannya. Karena itu, harta peninggalan pewaris baru akan dibagi setelah semua hutang-hutang tersebut dilunasi. Biaya penguburan merupakan salah satu hutang yang harus diutamakan pelunasannya. Di desa Gununghalu Kabupaten Bandung, Banjar, Ciamis, dan Cikoneng apabila harta peninggalan pewaris tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya, maka hibah yang telah diberikan ketika pewaris masih hidup dapat ditarik kembali untuk melunasi hutang-hutangnya. Sedangkan di desa-desa Sukamah dan Langensari (keduanya di Kabupaten Bandung), Cianjur, dan Kawali, hibah yang telah diberikan tidak dapat ditolak kembali untuk melunasi hutang-hutang pewaris.
5. Mengesampingkan ahli waris
Kecuali dalam kehilangan hak untuk mewaris (lihat tentang ahli waris), baik oleh pewaris maupun oleh sebagian ahli waris. Apabila hal ini terjadi, ahli waris yang bersangkutan dapat menuntut dipulihkan hak-haknya sebagai ahli waris (lihat yurisprudensi tentang ahli waris).
83
F. Ihtisar Bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih bersifat pluralistik. Artinya, bermacam-macam sistem hukum waris di Indonesia berlaku bersama-sama, dalam waktu dan wilayah yang sama pula. Hal itu terbukti dengan masih berlakunya Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris BW secara bersama-sama, berdampingan mengatur hal waris bagi para subjek hukum yang tunduk pada masing-masing sistem hukum tersebut. Di samping itu khusus dalam bidang hukum adat juga masih menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan pengaturan hukum waris. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan yang dianut dan terdapat di dalam masyarakat Indonesia, yaitu sistem patrilineal, matrilineal, bilateral atau parental, dan sistem kekeluargaan yang lainnya yang mungkin ada sebagai hasil paduan serta variasi dari ketiga
sistem
tersebut.
Prinsip-prinsip
kekeluargaan
sangatlah
berpengaruh, terutama terhadap penetapan ahli waris maupun dalam hal penetapan bagian harta peninggalan yang akan diwarisi. Pada dasarnya, baik menurut sistem Hukum Waris Adat, sistem Hukum Waris Islam, maupun Hukum Waris BW, proses pewarisan itu terjadi disebabkan oleh meninggalnya seseorang dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik yang materiil maupun immaterial, dengan tidak dibedakan antara barang bergerak dengan barang tidak bergerak. Ketiga sistem hukum waris di atas, sampai saat ini keberlakuannya masih bergantung pada hukum mana yang berlaku bagi si pewaris atau orang yang meninggal dunia dasn meninggalkan warisan. Artinya, apabila pewaris atau orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan itu termasuk Warga Negara Indonesia Asli, maka yang berlaku adalah hukum waris Adat, atau dalam hal-hal tertentu apabila dikehendaki, maka berlaku pula
84
Hukum Waris Islam bagi mereka yang beragama Islam. Apabila pewaris termasuk golongan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa atau Timur Asing Tionghoa, terhadap mereka diberlakukan Hukum Waris BW. Di samping itu jika pewaris termasuk golongan Warga Negara Indonesia Asli, selanjutnya masih harus ditentukan termasuk lingkungan Hukum Adat yang manakah orang tersebut sehingga dalam menentukan pembagian warisannya harus diberlakukan hukum waris adat yang mana, apakah Hukum Adat waris Batak, Hukum Adat waris Minangkabau, ataukah Hukum Adat waris Jawa Barat. Meskipun menurut ketiga sistem hukum waris yang berlaku proses pewarisan itu terjadi oleh peristiwa hukum yang sama yaitu kematian seseorang, akan tetapi perbedaannya pun nampak di sanasini, antara lain dalam hal wujud harta peninggalan yang dapat diwarisi oleh para ahli waris. Berkaitan dengan hal ini, Hukum Adat sama dengan Hukum Islam yaitu bahwa harta benda peninggalan pewaris yang dapat diwarisi oleh para ahli waris adalah harta benda dalam keadaan bersih. Artinya, para ahli waris hanya berhak terhadap peninggalan
pewaris
setelah
dikurangi
dengan
pembayaran-
pembayaran hutang serta segala sesuatu kewajiban pewaris yang belum sempat dilakukannya semasa pewaris hidup. Berbeda dengan Hukum Waris BW dimana harta peninggalan yang dimaksudkan adalah seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Maksudnya, yang dapat diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya aktiva berupa hak-hak yang bermanfaat, melainkan juga segala hutang-hutang atau pasiva beserta seluruh kewajiban pewaris yang belum sempat dipenuhi olehnya sewaktu masih hidup. Oleh karena itu, di dalam hal pembagian harta warisan, mencermati ketiga sistem hukum yang dikenal di Indonesia, ternyata terdapat perbedaan yang sangat prinsipil antara H ukum Waris Islam di
85
satu pihak dengan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris BW di lain pihak.
Sebagai contoh umpamanya, menurut ketentuan dalam
Hukum Waris Islam anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Sedangkan menurut Hukum Waris Adat dan Hukum Waris BW anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris bagian mereka tidak dibedakan. Jadi bagian anak perempuan sama besar dengan bagian anak laki-laki. Pada sisi lainnya, apabila terdapat anak angkat, menurut Hukum Adat, anak angkat hanya akan mewarisi harta gono-gini bersama-sama dengan ahli waris yang lainnya. Anak angkat tidak berhak atas harta asal dari orangtua angkatnya sebab ia juga akan menjadi ahliwaris dari orang tua kandungnya. Jadi dalam Hukum Adat dikenal sebutan bahwa anak angkat memperoleh air dari dua sumber sebab di samping sebagai ahli waris orang tua kandungnya, ia juga menjadi ahli waris atas harta gono-gini dari orang tua angkatnya. Mengenai anak angkat ini, Hukum Adat berbeda dengan Hukum Islam dan Hukum perdata BW. Hukum waris Islam dan Hukum perdata waris BW tidak mengenal anak angkat, sehingga dalam Hukum Waris Islam dan Hukum Waris BW tidak dikenal anak angkat sebagai ahli waris. Demikian pula berkenaan dengan kedudukan janda menurut Hukum Islam berbeda dengan kedudukan duda, sebab janda sebagai ahli
waris
dari
mendiang
suaminya
hanya
memperoleh
(seperdelapan) bagian dari harta warisan almarhum suaminya jika terdapat anak-anak. Sedangkan apabila tidak terdapat anak, maka bagian janda menjadi ¼ (seperempat) bagian dari harta peninggalan. Adapun bagian duda sebesar ¼ (seperempat) bagian dari harta peninggalan jika terdapat anak, dan ½ (setengah) bagian dari harta peninggalan jika tidak terdapat anak. Berbeda dengan Hukum Adat dan Hukum perdata BW yang menempatkan kedudukan janda dan duda dalam posisi yang sama sebagai ahli waris dari yang meninggal lebih dahulu.
86
Anak yang lahir di luar perkawinan atau dinamakan “natuurlijk kind”,
54
baik menurut Hukum Adat maupun menurut Hukum Islam
hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Oleh karena itu, anak tersebut hanya mewaris dari ibunya. Sedangkan menurut Hukum perdata BW anak yang lahir di luar perkawinan terdapat dua kemungkinan yaitu: (1) anak di luar perkawinan yang diakui selaku anak (erkenning);
55
dan (2) anak di luar perkawinan yang tidak diakui.
Anak yang lahir di luar perkawinan yang diakui selanjutnya menjadi ahli waris dari orang tua yang mengakuinya. Sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak diakui, tidak dapat menjadi ahli waris sebab ia tidak mempunyai hubungan hukum apa pun dengan orang yang melahirkannya sekali pun. Anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak diakui adalah anak yang lahir dari perbuatan “zinah” (overspel). Hal itu disebabkan undang-undang tidak membolehkan pengakuan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perbuatan “zinah” (overspel). Disamakan dengan anak yang dilahirkan dari perbuatan “zinah” (overspel) adalah “anak sumbang”, yaitu anak yang lahir dari hubungan antara dua orang yang
dilarang untuk menikah karena masih sangat erat hubungan kekeluargaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “zinah” (overspel) menurut
54 55
Lihat R. Subekti, Pokok-Pokok…Op. Cit ., h. 41. Barulah dengan pengakuan terbit suatu pertalian kekeluargaan dengan orang tua yang mengakuinya. Akan tetapi suatu hubungan kekeluargaan antara anak dengan keluarga si ayah atau ibu yang mengakuinya belum juga ada. Hubungan itu hanya dapat diletakan dengan “pengesahan” anak atau “wettiging” sebagai langkah lebih lanjut dari pengakuan. Untuk dapat melakukan pengesahan, maka diperlukan syarat kedua orang tua yang telah mengakui anaknya itu harus kawin secara sah. Lihat R. Subekti, Pokok-Pokok…Loc. Cit .
87
BW adalah hubungan suami isteri yang dilakukan oleh dua orang manusia yang salah satu dari mereka terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Kedua macam anak yang disebutkan di atas, yaitu anak yang dilahirkan dari perbuatan zinah dan anak sumbang, tidak berhak mewarisi harta benda apa pun dari orang tua yang melahirkannya, atau orang tua yang membenihkannya. Akan tetapi ia berhak untuk memperoleh sekedar nafkah yang cukup untuk hidup, meskipun nafkah itu juga besarnya ditentukan menurut kekayaan ayah atau ibunya serta jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah. Dengan demikian, tuntutan seorang anak semacam itu terhadap nafkah yang seharusnya ia peroleh, bukanlah suatu tuntutan sebagai ahli waris melainkan tuntutan dari orang yang statusnya sebagi seorang yang berpiutang.
88
4
A. Pengertian Pokok Hibah
1. Pengertian Hibah Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh kerena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun. Sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab kesepuluh Burgerlijk Wetboek (BW). Di samping itu, salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian. Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu : a. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah; b. Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup; c. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal;
89
d. Hibah antara suami isteri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal. 2. Hibah menurut Hukum Islam
Hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut ”intervivos”.
56
Pemberian
semasa hidup itu lazim dikenal dengan sebutan ”hibah”. Di dalam Hukum Islam jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak terbatas. Berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih. Berkaitan dengan persoalan hibah tersebut di atas, Asaf A. A. Fyzee dalam bukunya ”Pokok-pokok Hukum Islam II” memberikan
rumusan hibah sebagai berikut: ”Hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan”.
57
Selanjutnya diuraikan
bahwa Kitab Durru’l Muchtar memberikan definisi hibah sebagai ”pemindahan hak atas harta milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang yang lain tanpa pemberian balasan. Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan hibah menurut Hukum Islam ini, yaitu sebagai berikut: a. Ijab, yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan; b. Qabul, yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu; c. Qabdlah, yaitu penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis. Hibah dalam Hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa ”dalam Hukum Islam, pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan 56 57
Asaf A.A. Fayzee, Pokok-pokok Hukum Islam II. Jakarta: Tintamas, 1961, h. 1. Ibid., h. 2.
90
dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis”. Akan tetapi jika selanjutnya dikehendaki bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan. Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis bentuk tersebut terdapat dua macam, yaitu: a.
Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian;
b. Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri. Artinya, apabila pernyataan
dan
penyerahan
benda
yang
bersangkutan
kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang demikian itulah yang harus didaftarkan. Hibah dengan syarat dan hibah yang digantungkan pada suatu kejadian yang tertentu, adalah tidak sah. Yang dimaksud dengan hibah bersyarat adalah suatu pemberian yang diserahkan dengan ketentuan bahwa yang diberi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Misalnya: A akan memberikan rumahnya kepada B, jika B membantu pekerjaan A. Pemberian atau hibah semacam ini menurut Hukum
Islam adalah batal. Yang dimaksud dengan hibah yang tergantung pada suatu kejadian, yaitu pemberian yang hanya akan terjadi apabila hal-hal yang telah ditetapkan terlebih dahulu betul-betul terjadi. Misalnya: Jika A meninggal dunia, rumah A menjadi milik B. Dalam hal ini jadi
atau tidaknya rumah A itu dimiliki oleh B sangat tergantung pada suatu kejadian di masa datang yang tidak pasti, sebab di sini belumlah dapat dipastikan bahwa pihak yang diberi akan berusia lebih panjang dari pihak yang memberi, sehingga hibah semacam ini batal. Seseorang yang hendak menghibahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya semasa hidupnya, dalam Hukum Islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Orang tersebut harus sudah dewasa;
91
b. Harus waras akan pikirannya; c. Orang tersebut harus sadar dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya; d. Baik laki-laki maupun perempuan dapat m elakukan hibah; e. Perkawinan bukan merupakan penghalang untuk melakukan hibah. Tidaklah terdapat persyaratan tertentu bagi pihak yang akan menerima hibah, sehingga hibah dapat saja diberikan kepada siapapun, hanya ada beberapa pengecualian, antara lain sebagai berikut: a. Bila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu yang sah dari anak di bawah umur atau orang yang tidak waras itu; b. Bila hibah dilakukan terhadap anak di bawah umur yang diwakili oleh saudaranya yang laki-laki atau oleh ibunya, hibah menjadi batal; c. Hibah kepada seseorang yang belum lahir juga batal. Pada dasarnya segala macam harta benda yang dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan, baik harta pusaka maupun harta gono-gini seseorang. Benda tetap maupun benda bergerak dan segala macam piutang serta hak-hak yang tidak berwujud itu pun dapat dihibahkan oleh pemiliknya. Hibah berbeda dengan pemberian-pemberian biasa, sebab pemberian biasa mempunyai arti yang lebih luas yaitu meliputi semua pemindahan hak milik tanpa balasan. Sedangkan hibah mempunyai arti yang lebih sempit yaitu pemberian atas hak milik penuh dari objek/harta tertentu tanpa pengganti kerugian apa pun. Pemindahan hak milik atau levering dalam hibah tidak perlu dilakukan apabila: a. Hibah dilakukan kepada seseorang yang tinggal dalam satu rumah; b. Hibah yang dilakukan antara suami-isteri dan sebaliknya;
92
c. Hibah dari seorang ayah kepada anak lelakinya atau dari seorang ibu kepada anak lelakinya; d. Hibah yang dilakukan oleh seorang wali kepada seseorang yang berada di bawah perwaliannya; e. Hibah yang dilakukan kepada seseorang yang sungguhsungguh menguasai barang yang dihibahkan itu karena ia mendapat kepercayaan untuk menguasai barang tersebut sejak semula dari penghibahnya. Menurut Hukum Islam pada dasarnya semua perjanjian yang dilakukan atas dasar suka rela seperti halnya juga hibah, dapat dicabut kembali, meskipun tidak semua hibah dapat dicabut kembali oleh pemberi
hibah. Dalam beberapa hal pencabutan kembali hibah
memerlukan persetujuan pihak penerima hibah atau atas persetujuan pengadilan. Di bawah ini terdapat beberapa hibah yang tidak dapat dicabut kembali, yaitu: a. Hibah kepada seseorang yang karena hubungan darah, mereka terlarang untuk kawin; b. Hibah antara suami isteri dan sebaliknya; c. Bilamana
pemberian
hibah
atau
penerima
hibah
telah
meninggal dunia, baik salah satu maupun dua-duanya; d. Bila barang yang dihibahkan itu telah hilang atau hancur; e. Bila barang yang dihibahkan itu telah dipindah-tangankan oleh si pemberi hibah, baik dijual, diberikan kembali, atau dengan cara-cara lain; f.
Bila barang yang dihibahkan itu telah bertambah nilainya karena sesuatu sebab apa pun;
g. Bila pemberi hibah telah mendapatkan suatu penggantian untuk hibah tersebut; h. Bila hibah tersebut bermotif keagamaan atau kerohanian, sehingga hibah yang demikian lebih bersifat sodaqoh.
93
3. Hibah menurut Hukum Perdata Barat (BW)
Di dalam BW hibah diatur dalam titel X Buku III yang dimulai dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1693. Menurut pasal 1666 BW, hibah dirumuskan sebagai berikut: ”Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan di penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.
Dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur hibah, sebagai berikut: a. Hibah merupakan perjanjian sefihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah; b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah; c. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berada berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah; d. Hibah tidak dapat ditarik kembali; e. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup; f.
Pelaksanaan dari penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia;
g. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris. Hibah
antara
suami
isteri
selama
perkawinan
tidak
diperbolehkan, kecuali mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampau mahal. Demikian pula hibah tidak boleh dilakukan kepada anak yang belum lahir, kecuali kepentingan anak tersebut menghendaki. Ada beberapa orang tertentu yang sama sekali dilarang menerima penghibahan dari penghibah, yaitu:
94
a. Orang yang menjadi wali atau pengampun si penghibah; b. Dokter yang merawat penghibah ketika sakit; c. Notaris yang membuat surat wasiat milik si penghibah. Meskipun hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam pasal 1666 BW tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah. Akan tetapi dalam pasal 1688 BW dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu: a. Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi; b. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah; c. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh m iskin. Dengan terjadinya penarikan atau penghapusan hibah ini, maka segala
macam
barang
yang
telah
dihibahkan
harus
segera
dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari bebanbeban yang melekat di atas barang tersebut. Misalnya saja, barang tersebut sedang dijadikan jaminan hipotik ataupun crediet verband , maka harus segera dilunasi oleh penerima hibah sebelum barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah.
4. Hibah menurut Hukum Adat Jawa Barat
Pada seluruh lingkungan hukum adat di Indonesia, diakui bahwa proses pewarisan harta seorang pewaris dapat mulai dilaksanakan sejak pewaris masih hidup. Praktik semacam ini terdapat pula di Jawa Barat. Di daerah Kabupaten Bandung, meskipun secara umum pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meningal, tidak jarang terjadi pembagian tersebut dilaksanakan jauh sebelum pewaris meninggal. Penyerahan harta warisan kepada ahli waris atau seorang
95
yang tidak termasuk ahli waris sebelum pewaris meninggal, disebut hibah.
Tujuan/Maksud Hibah
Hibah kepada seorang ahli waris atau kepada mereka yang dianggap berhak menerima bagian harta pewaris, dilakukan dengan tujuan: Mencegah perselisihan di antara para ahli waris, atau antara para ahli waris dengan orang lain yang merasa berhak mendapat
pembagian
harta
peninggalan
Bandung,
Cisarua,
Jasinga,
(Kabupaten
pewaris;
Leuwiliang,
Cileungsi, Cianjur, Karawang, Batujaya, Teluk Jambe, Talagasari, Cianjur Karawang, Kecamatan Indramayu, Kecamatan Jatibarang, Pandeglang); Pernyataan
rasa
kasih
(kadeudeuh/kanyaah
sayang -
kepada
Kabupaten
penerima
Bandung,
hibah
Jasinga,
Kecamatan Karawang, Kecamatan Talagasari, Batujaya Karawang, Kecamatan Lonbener, Jatibarang, Kertasemaya, Juntinyuat (Indramayu), Pandeglang); Sebagai
bekal
anak-anak
dikemudian
hari
(Kabupaten
Bandung); Untuk menyempurnakan arwah pewaris, (Singaraja-Kecamatan Indramayu). Macam-macam Hibah
Di daerah-daerah di Jawa Barat, dikenal macam-macam hibah yaitu: hibah biasa; hibah mutlak; hibah wasiat;
96
wakaf.
Proses penghibahan
Seperti telah diutarakan di atas, hibah sebagai satu bagian dari proses pewaris dilakukan sebelum pewaris meninggal. Di daerah Kaupaten Bandung, penghibahan biasanya terjadi pada saat perkawinan anak pewaris atau pada saat pewaris merasa ajalnya telah dekat. Di daerah Banjar, sama dengan di daerah Bandung, yaitu pada saat perkawinan. Sedangkan di daerah Ciamis
dan
Kawali,
selain
karena
alasan
ajal
dekat,
penghibahan terjadi menjelang pewaris menunaikan ibadah haji. Di
daerah
Cianjur,
Karawang,
Indramayu
penghibahan
biasanya terjadi karena merasa ajal sudah dekat. Penghibahan dapat terjadi dengan berbagai cara, yaitu: Lisan, di hadapan mereka yang berkepentingan dan disaksikan
oleh pejabat desa (Cianjur, Bekasi, Kawali, Bandung, Kecamatan
Cilamaya
(Karawang),
Kecamatan
Kertasemaya, Kecamatan Lohbener, Kecamatan Indramayu (Indramayu). Di beberapa daerah, penghibahan secara lisan selain di hadapan mereka yang berkepentingan/penghuni rumah,
dilakukan
di
hadapan
tetangga,
tanpa
pemberitahuan kepada pejabat desa (Banjar, Kawali, Leuwiliang, Juntinyuat, Jatibarang, Karanganyar). Di Kecamatan Banjar, kalau hibah lisan tersebut berupa tanah, diberitahukan kepada desa untuk pemindahan nama. Tertulis :
Akta notaris (Cianjur, Ciamis, Karawang Wetan, Plawad, Tunggakjati,
Palimbonsari
(Karawang),
Jatibarang
(Indramayu); Akta di bawah tangan (Bandung, Cisarua, Bekasi);
97
Di hadapan Kepala Desa (Bandung, Ciamis, Jasinga, Cisarua, Leuwiliang), Ratujaya, Telagasari, Cilamaya, Telukjambe,
Karawang,
Juntinyuat,
Jatibarang
Indramayu.
Penerimaan hibah dan perhitungan nilai hibah
Pada semua daerah penelitian terdapat ketentuan yang sama mengenai mereka yang akan menerima hibah. Penghibah atau pewaris dapat menghibahkan harta peninggalannya kepada siapa saja yang dikehendakinya, baik kepada ahli waris maupun kepada orang lain yang bukan ahli waris. Dalam hal hibah jatuh kepada ahli waris terdapat berbagai ketentuan sebagai berikut: Di daerah Cianjur, Banjar, Cisarua, Jasinga, Bandung, Ratujaya (Karawang),
hibah
yang
diterima
ahli
waris
akan
diperhitungkan pada saat pelaksanaan pembagian waris; Sebaliknya
di
Cileungsi,
Kecamatan Karawang,
Ciamis,
Indramayu,
Kawali, hibah
Cikoneng, tidak
akan
diperhitungkan pada saat pelaksanaan pembagian waris. Dalam hal pewaris menghibahkan hartanya kepada bukan ahliwaris, penghibahan dibatasi sepanjang tidak merugikan hak
para ahli waris. Di daerah Kecamatan Banjar dan Ciamis, hibah ditentukan sebesar
dari kekayaan jika pewaris tidak
mempunyai anak. Akan tetapi dari penelitian setempat, belum berhasil diungkapkan tindakan apakah yang dapat diambil apabila jumlah hibah dianggap merugikan kepentingan ahli waris atau sebagian ahli waris. Apakah dalam hal ini penerima hibah harus mengembalikan hibah yang telah diterima. Dari
98
putusan-putusan pengadilan, dijumpai beberapa yurisprudensi 58
yang ada kaitannya dengan soal hibah.
yaitu:
(1) Penghibahan dan penjualan harta kekayaan oleh pewaris ”Penghibahan dan penjualan harta, kekayaan oleh seorang pewaris (yang hidup seorang diri setelah satu-satunya anaknya meninggal dunia). Dilihat dari sudut agama dan sosial, tidaklah salah, masuk akal dan dapat dibenarkan, karena perbuatan seperti itu dianggap biasa dan dilakukan secara turun-temurun (PT Bandung tanggal 6 Februari 1970 No. 439/1969/Perd/PTB); (2) Perhitungan hibah dalam pembagian waris ”Apabila baik anak angkat maupun janda telah pernah mendapat hibah dari pewaris maka lebih adil apabila bagian janda adalah sama banyaknya dengan bagian anak angkat, jika pewaris tidak meninggalkan anak kandung”. (PT. Bandung tanggal 14 Mei 1970, No. 215/1969/ Perd/PTB,
MA
tanggal
29
Desember
1971,
No.
925K/Sip/1971). (3) Cara penghibahan
-
Apabila
seseorang
dengan
kemungkinan
akan
meninggal dunia menetapkan mengenai kekayaan untuk kepentingan isteri
dan anak atau sanak saudara lain
yang terdekat, maka ketetapan itu disebut penghibahan. (PN
Tasikmalaya
tanggal
5
Juni
1969
No.
10/1969/Perd. PT Bandung tanggal 9 Februari 1971 No. 16/1970/Perd/PTB. MA tanggal 5 Februari 1972 No. 855 K/Sip/1971).
-
Meskipun suatu penghibahan merupakan hibah mutlak, namun apabila kedua belah pihak sama-sama setuju,
58
Ibid , yurisprudensi Jawa Barat, h. 41-42 dan 71 – 73.
99
tiada halangan dalam hukum apabila tanah dan sawah selama hidup pemberi hibah masih dikuasai olehnya. (PT
Bandung
tanggal
9
Februari
1971
No.
16/1970/Perd/PTB MA tanggal 5 Februari 1972, No. 855 K/Sip/1971).
(4) Syarat-syarat hibah yang sah: Suatu hibah, baik mengenai seluruh harta kekayaan maupun mengenai beberapa harta benda tertentu, dilakukan dengan
lisan
hanya
di
hadapan
orang-orang
yang
berkepentingan atau penghuni rumah tangga atau sanak saudara, tanpa pemberitahuan mengenai hal itu kepada seorang pejabat desa atau pejabat lain. Tetapi bila diadakan hibah mengenai tanah secara lisan, pada umumnya diajukan permintaan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk memindahkan tanah atas nama orang yang berkepentingan.
(5) Penghibahan diperkenankan asal saja tidak merupakan pencabutan hak waris ahli waris lainnya: Penghibahan diperkenankan asal saja tidak merupakan pencabutan hak ahli waris lainnya (onterfing). (PN
Ciamis
tanggal
22
Februari
1968
No.
16/1967/Sip/Cms. PT Bandung tanggal 9 Oktober 1970 No. 252/1969/Perd PTB. MA tanggal 30 Oktober 1971 No. 637 K/Sip/1971).
(6) Surat bukti hibah yang sah : Surat zegel mengeai hibah yang konsepnya dibuat oleh Kepala Desa dan ditik oleh Jurutulis setempat serta diberi cap jempol oleh pemberi dan penerima hibah di depan jurutulis tersebut, lagi pula disaksikan dan ikut diberi cap
100
jempol/tanda tangan oleh seorang saksi, juru tulis dan Kepala
Desa
yang
bersangkutan,
ditambah
dengan
kesaksian ijab-qabul dari hibah tersebut di Kantor Kepala Desa merupakan bukti lengkap tentang sahnya surat hibah tersebut dan kebenaran isinya. (PN Tasikmalaya tanggal 5 Juni 1969 No. 10/1969/Perd. PT
Bandung
tanggal
9
Februari
1971
No.
16/1970/Perd/PTB. MA tanggal 5 Februari 1972 No. 855K/Sip/1971).
(7) Penghibahan barang asal dalam hal si pemberi tidak mempunyai anak : Penghibahan
barang
asal
seyogianya
dihadiri/disahkan/disetujui oleh saudara sekandungnya, dalam hal si pemberi tidak mempunyai anak. (PN Garut tanggal 30 Maret 1967 No. Reg. 9/1966/Perd.PN Grt).
(8) Hibah mutlak kepada anak kukut : Pemberian hibah mutlak barang-barang kepada anak kukut, memperkuat angapan bahwa si penerima hibah a dalah anak kukutnya si pemberi hibah.
(PT
Bandung
tanggal
10
Januari
1970
No.
233/1969/Perd/PTB. MA tanggal 8 Mei 1971 No. 621 K/Sip/1970).
(9) Hibah kepada cucu gigir:
-
Suatu penghibah kepada cucu gigir adalah sah, apabila ia disetujui oleh para ahli waris dan dilakukan di depan Kepala Desa, Camat dan Mantri Polisi setempat, sedangkan surat hibahnya dibuat oleh jurutulis desa.
101
(PN Majalengka tanggal 20 Agustus 1969, No. 73/1970/Perd/PTB).
-
Penghibahan tanah kepada dua orang cucu gigir di dalam satu surat hibah sebanyak setengah dari seluruh luas tanah yang dihibahkan. (PN Majalengka tanggal 20 Agustus 1969, No. 20/Pdt/1969 Mjl. PT Bandung tanggal 17 Desember 1970, No. 73/1970/Perd/ PTB).
(10) Hibah kepada bukan ahli waris : Pemberian hibah mutlak kepada orang yang sebenarnya bukan ahli waris, yang disetujui oleh para ahli waris di hadapan Kepala Desa adalah sah dan tidak dapat dilenyapkan begitu saja, tanpa mengemukakan sebabsebab yang diperkenankan oleh hukum (PT Bandung tanggal 27 Juni 1970. No. 64, 1970/Perd/PTB. MA tanggal 19 April 1972, No. 97 K/Sip/1972).
(11) Barang yang belum dimiliki: Seseorang tidak dapat menghibahkan suatu barang yang belum ia miliki. (PN Karawang tanggal 12 Juni 1967, No. 82/1965/Perdata. PT Bandung tanggal 23 Juli 1970, No. 243/1969 Perd/PTB).
(12) Pembatalan Hibah: Suatu hibah hanya dapat dibatalkan, apabila dapat dibuktikan
adanya
unsur
paksaan,
kehilafan
atau
penipuan pada waktu surat hibah dibuat. (PT Bandung tanggal 30 Maret 1971, No. 36/1971/Perd/PTB, (Putusan
102
Akhir).
MA
tanggal
1 Maret
1972,
No.
827
K/Sip/1971).
(13) Hak untuk berbuat sekehendaknya, atas barang-barang kekayaan, jika tidak mempunyai keturunan: Suami isteri yang tidak mempunyai keturunan semasa hidupnya berhak untuk berbuat sekehendak hatinya dengan barang-barang kekayaannya karena adalah suatu kenyataan yang sulit dibantah bahwa yang menerima hak biasanya yang mengurus penghidupan mereka. (PT
Bandung
tanggal
10
Januari
1970,
No.
233/1960/Perd/ PTB, MA tanggal 8 Mei 1971, No. 621 K/Sip/1970).
Apakah suatu hibah dapat ditarik kembali? Di desa Leuwiliang dan Citeureup, suatu hibah dapat ditarik kembali apabila bertentangan dengan ketentuanketentuan Hukum Adat dan Hukum Islam. Sebaliknya di daerah Cianjur, Banjar, Ciamis, dan Cikoneng, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali meskipun utang pewaris
tidak dapat terlunasi dari kekayaan
yang
ditinggalkannya. Di Batujaya, Teluk Buyung, Pisang Sambo, Kecamatan Karawang (Karawang), Juntinyuat (Indramayu) apabila hibah tersebut berupa hibah mutlak maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali.
Ikhtisar Hibah
Seperti halnya juga hukum waris, sampai saat ini di Indonesia masih berlaku lebih dari satu hukum yang mengatur perihal hibah. Artinya, perihal hibah diatur baik oleh hukum Islam. Hukum perdata yang bersumber pada BW, maupun Hukum Adat. Pada dasarnya
103
pengaturan masalah hibah menurut ketiga sistem hukum tersebut di atas memiliki unsur-unsur kesamaan, meskipun dalam beberapa hal satu sama lain mengandung pula perbedaan. Di bawah ini dapat dilihat beberapa unsur persamaan dan perbedaan ”hibah” menurut ketiga sistem hukum tersebut. Baik menurut Hukum Islam, Hukum Perdata BW, maupun Hukum Adat di Indonesia, hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan tanpa kontra prestasi dari pihak penerima hibah, atau dengan kata lain perjanjian secara cuma-cuma; Hibah adalah jenis pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup; Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata BW, hibah tidak dapat ditarik kembali, namun BW memberikan pengecualian dalam hal-hal tertentu hibah dapat ditarik kembali atau dihapuskan oleh penghibah. Demikian pula menurut Hukum Adat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali jika hibah itu bertentangan dengan Hukum Adat. Benda-benda yang dapat dihibahkan adalah segala sesuatu benda milik penghibah yang telah ada pada saat dilakukan hibah, baik benda yang bergerak maupun benda tetap, benda berwujud maupun tidak berwujud. Hal ini diatur sama, baik dalam Hukum Islam, BW maupun Hukum Adat. Menurut Hukum Adat, hibah dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Sedangkan menurut Hukum Islam dan BW hibah
harus
dilakukan
secara
tertulis,
bahkan
BW
mensyaratkan harus dengan akta notaris. Dalam Hukum Islam dan BW hibah tidak ditentukan besarnya, sedangkan dalam Hukum Adat ada beberapa daerah yang menentukan besar hibah yaitu sepertiga dari kekayaan penghibah, jika penghibahan dilakukan kepada bukan ahli
104
waris dan pemberi hibah tidak mempunyai anak, antara lain di daerah Kabupaten Ciamis. Meskipun pada dasarnya hibah itu tidak dibatasi jumlahnya, akan tetapi secara tersirat terdapat pembatasan hibah yaitu bahwa hibah tidak boleh berisi pencabutan hak ahli waris, apabila demikian maka hibah batal demi hukum. Bila yang dihibahkan adalah harta asal harta pusaka, maka Hukum Adat Jawa Barat mensyaratkan adanya persetujuan atau harus dihadiri oleh saudara sekandung penghibah. Sedangkan Hukum Islam dan BW tidak demikian halnya. Ketiga sistem Hukum di atas, melarang penghibahan sejumlah barang yang baru akan ada di kemudian hari. Hibah juga dilarang kepada anak yang belum lahir. BW mengecualikan hal ini, yaitu dalam hal kepentingan anak menghendaki, maka hibah semacam ini diperbolehkan.
Pengertian Hibah Wasiat atau Wasiat Hibah wasiat atau wasiat atau sering juga disebut testamen adalah ”pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak”.
59
Pelaksanaan
hibah wasiat ini baru dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Di dalam praktik pelaksanaannya, hibah wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui hibah wasiat. Dalam kaitan ini pula hukum membatasi kekuasaan seseorang untuk menentukan kehendak
terakhirnya
melalui
hibah
wasiat
agar
ia
tidak
mengesampingkan anak sebagai ahli waris melalui hibah wasiat. Istilah hibah wasiat diambil dari bahasa Arab, sehingga dalam hukum waris Islam kedudukan hibah wasiat sangat penting sebab Al 59
Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia , Jakarta: Binaaksara, 1984, h. 87.
105
Qur’an menyebut perihal hibah wasiat ini berulang kali. Di samping dalam hukum waris Islam, hibah wasiat dikenal pula dalam hukum perdata menurut BW dan dalam hukum waris adat.
1. Hibah wasiat menurut hukum waris Islam
Demikian pentingnya hibah wasiat dalam Hukum Islam sehingga Al Qur’an secara tegas dan jelas memberikan tuntunan tentang hibah wasiat atau wasiat. Ayat-ayat yang berhubungan dengan hibah wasiat ini antara lain tercantum dalam: a. Surat Al Baqarah (Q.S. 2 : ayat 180,181,182), yaitu: Ayat 180: ”Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, yakni secara adil dan baik, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”. Ayat 181: ”Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Ayat 182: ”Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang verwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan, yakni menyuruh orang yang berwasiat berlaku adil dalam mewasiatkan sesuai dengan batas-batas yang ditentukan syarat, antara mereka, maka tidak dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
b. Surat Al Baqarah ayat 240:
”Orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya
106
diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, wali atau waris dari yang meninggal membiarkan mereka berbuat yang ma’ruf terhadap diri mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
c. Surat An Nissa (Q.S. IV : 11 dan 12), yaitu : Ayat 11: ”..... Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah di penuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, banyak, manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah”. Ayat 12: ”..... Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dibayar hutang-hutangmu.....”.
Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hibah wasiat antara lain terdiri atas: a. Almusji, yaitu orang yang membuat surat wasiat itu harus cakap dan bertindak secara sukarela tanpa paksaan serta ia harus benarbenar berhak atas harta yang akan diwasiatkan. b. Almusja, lahu, yaitu orang yang akan menerima hibah wasiat harus cakap untuk menerimanya, ia tidak termasuk ahli waris pemberi hibah wasiat, dan harta yang diperoleh dari hibah wasiat itu tidak boleh dipergunakan bertentangan dengan hukum. c. Almusaji, bihi, yaitu benda yang akan dihibah wasiat kan sifatnya harus dapat dipindahtangankan. Hibah, hibah wasiat tidak boleh
107
melebihi
(sepertiga) dari harta setelah dikurangi dengan semua
hutang sebab melebihi dari sepertiga berarti mengurangi hak ahli waris. ”Hal itu berdasarkan pada Hadits Riwayat Buchari yang meriwayatkan tentag nasihat Rasullullah SAW kepada Sa’ad bin Abi Waqqas, ketika merasa dirinya akan meninggal dunia”.
60
d. Asj Sjighah, yaitu isi dari hibah wasiat harus terang dan jelas, tidak menimbulkan kekeliruan, tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditentukan, dan dilakukan di depan saksi-saksi paling sedikit dua orang. Apabila ternyata ada hibah wasiat yang melebihi sepertiga dari harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara sebagai berikut: (1) ”Dikurangi sampai btas sepertiga harta peninggalan”; atau (2) ”Diminta kesediaan semua ahli waris yang pada saat itu berhak menerima warisan, apakah mereka mengikhlaskan kelebihan dari sepertiga itu. Jika para ahli waris menyatakan ikhlas, maka pemberian hibah wasiat yang melebihi sepertiga itu halal 61
hukumnya”.
Ketentuan lain yang berkaitan dengan hibah wasiat juga antara lain bahwa setelah pemberi hibah meninggal dunia, penerima hibah wasiat harus menyatakan secara tegas bahwa ia menerima hibah wasiat. ”Hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah pemberi hibah wasiat meninggal sebab ketika pemberi hibah wasiat hidup, hibah wasiat sewaktu-waktu dapat ia cabut kembali. Jika penerima hibah wasiat meninggal dunia setelah pemberi hibah wasiat wafat, akan tetapi penerima hibah wasiat belum secara tegas menyatakan menerima, maka sebagai gantinya adalah ahli waris mereka masih 62
berhak untuk itu”. 60
Abdul Wahid Selayan, Ichtisar Hukum Islam , Padang: Mimbar, 1964, h. 236. Sajuti Thalib, Op.Cit , h. 92-93. 62 Komar Andasasmita.,Op. Cit, h. 29. 61
108
2. Hibah wasiat menurut BW
Hukum waris menurut BW mengenal pengaturan hibah wasiat ini dengan nama testamen yang diatur dalam buku kedua bab ketiga belas. Dalam pasal 875 BW secara tegas disebutkan pengertian tentang surat wasiat, yaitu: ”Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali.” Ketentuan lain dalam pembuatan surat wasiat ini adalah bahwa pembuat wasiat harus menyatakan kehendaknya yang berupa amanat terakhir ini secara lisan di hadapan notaris dan saksi-saksi. Salah satu ciri dan sifat yang terpenting dan khas dalam setiap surat wasiat, yaitu surat wasiat selalu dapat ditarik kembali oleh si pembuatnya. Hal ini disebabkan tindakan membuat surat wasiat adalah merupakan perbuatan hukum yang sifatnya sangat pribadi. BW mengenal tiga macam bentuk surat wasiat, yaitu: a. Wasiat Olografis
Yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan dan ditanda tangani pewaris sendiri. Kemudian surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada seorang notaris dan penyerahan kepada notaris ini ada dua cara, yaitu bisa diserahkan dalam keadaan terbuka bisa juga dalam keadaa tertutup. Kedua cara penyerahan dan penyimpanan pada notaris itu mempunyai akibat hukum yang satu sama lain berbeda, yaitu: (1) Apabila surat wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka maka dibuatlah
akta
notaris
tentang
penyerahan
itu
yang
ditandatangani oleh pewaris, saksi-saksi, dan juga notaris. Akta penyimpanan tersebut ditulis di kaki surat wasiat tersebut, jika
109
tidak ada tempat kosong pada kaki surat wasiat tersebut, maka amanat ditulis lagi pada sehelai kertas yang lain. (2) Apabila surat wasiat diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup, maka pewaris harus menuliskan kembali pada sampul dokumen itu bahwa surat tersebut berisikan wasiatnya dan harus menandatangani keterangan itu dihadapan notaris dan saksi-saksi.
Setelah
itu
pewaris
harus
membuat
akta
penyimpanan surat wasiat pada kertas yang berbeda.
Surat wasiat yang disimpan pada seorang notaris kekuatanya sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum. Jika pewaris meninggal dunia dan wasiat diserahkan kepada notaris dalam keadaan terbuka, maka segera penetapan dalam surat wasiat dapat dilaksanakan sebab notaris mengetahui isi surat wasiat tersebut. Sedangkan sebaliknya, jika surat wasiat diserahkan dalam keadaan tertutup, maka pada saat pewaris meninggal dunia surat wasiat tidak dapat segera dilaksanakan sebab isi surat wasiat itu tidak dapat diketahui notaris. Sedangkan notaris dilarang membuka sendiri surat wasiat tersebut, maka untuk kepentingan itu surat wasiat harus diserahkan terlebih dahulu kepada Balai Harta Peninggalan untuk membukanya.
b. Wasiat umum
Yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap notaris serta menyatakan kehendaknya dan memohon kepada notaris agar dibuatkan akta notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pembuat surat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu di hadapan saksi-saksi. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain, baik anggota keluarganya maupun notaris
110
yang bersangkutan. Surat wasiat harus dibuat dalam bahasa yang dipergunakan oleh pewaris ketika menyampaikan kehendaknya, dengan syarat bahwa notaris dan saksi-saksi juga mengerti bahasa tersebut. Hal ini mengingat kesalahan dalam surat wasiat, biasanya tidak dapat mengingat kesalahan dalam surat wasiat, biasanya tidak dapat diperbaiki lagi sebab hal itu baru diketahui setelah pewaris meninggal dunia. Jadi sedapat mungkin kesalahan formalitas itu harus diperkecil. Syarat untuk saksi-saksi dalam surat wasiat umum antara lain harus sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Mereka harus warga negara Indonesia dan juga mengerti bahasa yang dipakai dalam surat wasiat tersebut. Terdapat beberapa orang yang tidak boleh menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat umum ini, yaitu: 1) para ahli waris atau orang yang menerima hibah wasiat atau sanak keluarga mereka sampai derajat keempat. 2) anak-anak, cucu-cucu, dan anak-anak menantu, dan anak atau cucu notaris. 3) pelayan-pelayan notaris yang bersangkutan.
c. Wasiat Rahasia
Yaitu surat wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang disuruhnya untuk menulis kehendak terakhirnya. Kemudian ia harus menandatangani sendiri surat tersebut. Surat wasiat macam ini harus disampul dan disegel, kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri empat orang saksi. Penutupan dan penyegelan dapat juga dilakukan di hadapan notaris dan empat orang
saksi.
Selanjutnya
pembuat
wasiat
harus
membuat
keterangan di hadapan notaris dan saksi-saksi bahwa yang termuat dalam sampul itu adalah surat wasiatnya yang ia tulis sendiri atau ditulis orang lain dan ia menandatangani. Kemudian notaris
111
membuat keterangan yang isinya membenarkan keterangan tersebut. Setelah semua formalitas dipenuhi, surat wasiat itu selanjutnya harus disimpan pada notaris dan selanjutnya merupakan kewajiban notaris untuk memberitahukan adanya surat wasiat tersebut kepada orang-orang
yang
berkepentingan,
apabila
pembuat
surat
wasiat/peninggal warisan meninggal dunia.
3. Hibah Wasiat menurut Hukum Adat Jawa Barat.
a. Pengertian dan Tujuan Wasiat. Wasiat
atau
hibah
ialah
pemberian
pewaris
kepada
seorang/beberapa ahli waris atau orang tertentu, yang dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Pemberian dengan hibah wasiat ini terdapat sangat umum di Jawa Barat, dan tidak dapat dipisahkan dari pewarisan. Hibah wasiat merupakan salah satu proses dalam pewarisan. Sama halnya dengan hibah biasa, wasiat dibuat karena berbagai alasan, seperti: i. Untuk menghindarkan persengketaan (Kabupaten Bandung, Karawang, Indramayu, Pandeglang); ii. Perwujudan rasa kasih sayang dari si pewaris (Kabupaten Bandung, Pandeglang); iii. Pewaris merasa ajalnya telah dekat (Cianjur, Banjar, Ciamis, Kawali, Cikoneng); iv. Pewaris akan melaksanakan ibadah haji (Cianjur, Banjar, Ciamis, Kawali). Pewaris dapat mencabut atau menarik kembali suatu wasiat yang sudah dibuat atau diikrarkan. Tetapi selama wasiat tidak dicabut atau ditarik kembali, para ahli waris berkewajiban untuk menghormati wasiat tersebut. Di desa Buyung, Batujaya, Pisang
112
Sambo (Karawang) hibah wasiat tidak dapat ditarik kembali apabila dibuat secara tertulis.
b. Pembuatan atau ikrar wasiat 1) Lisan
a) Di
hadapan
penghuni
orang-orang
rumah,
yang
tetangga,
berkepentingan
sanak
saudara
atau tanpa
pemberitahuan kepada pejabat desa (Cianjur, Ciamis, Banjar,
Kawali,
Kecamatan
Bandung,
Ciamis,
Bekasi,
apabila
wasiat
Pandeglang). berupa
Di
tanah
diberitahukan kepada desa untuk pemindahan nama. b) Di hadapan pejabat desa (Saruni Kecamatan Pandeglang).
2) Tertulis
a) Di bawah tangan (Ciamis, Bandung, Bekasi, Kawali, Pandeglang); b) Di hadapan Kepala Desa (Ciamis, Cianjur, Bandung, Cikoneng, Pendeglang); c) Akta Notaris (Cianjur); d) Di hadapan saksi-saksi (Ciamis, Cianjur, Cikoneng).
Pandangan yang umum berlaku adalah; pemberian berdasarkan wasiat akan diperhitungkan pada saat pembagian waris. Tetapi di Ciamis, Cikoneng, Kawali dan Pandeglang, di peroleh keterangan bahwa barang yang diterima karena wasiat tidak diperhitungkan pada saat pembagian waris. Mengenai besarnya kekayaan yang dapat diwariskan, berbedabeda antara berbagai daerah. Di daerah Kabupaten Bandung, tidak ada ketentuan mengenai batas besarnya wasiat kepada seorang bukan
ahli
waris.
Demikian
juga
di
daerah
Cianjur,
Pandeglang,juga Karawang tidak ada batas jumlah secara pasti
113
hanya sebagai suatu kebiasaan jumlah wasiat tidak akan melebihi
dari seluruh kekayaan. Jumlah tersebut akan diperhitungkan
pada
saat
pembagian
waris
(apabila
wasiat
jatuh
pada
seorang/beberapa ahli waris). Di Bulak (Kabupaten Indramayu) ada batas maksimum dalam pemberian wasiat yaitu Kecamatan
Ciamis,
Banjar
dan
Kawali,
tidak
.
Di
dibenarkan
pewarisan kepada bukan ahli waris, jadi di daerah-daerah ini, hibah atau hibah wasiat sebagai proses pewarisan hanya diperuntukan kepada ahli waris. Di daerah-daerah tersebut, hibah wasiat ditentukan sebanyak-banyaknya
dari kekayaan. Tetapi tidak ada
jawaban, apakah dimungkinkan seseorang di masa hidupnya memberikan hibah sebagai hadiah sebagian kekayaan kepada seorang yang bukan ahli waris, tetapi memiliki pertalian yang sangat erat dengannya. Misalnya pemberian kepada saudara ipar (saudara isteri/suami). Di Cikoneng tidak dijumpai pembatasan pewarisan. Pewaris dapat mewariskan baik kepada ahli waris atau orang lain (bukan waris). Di Jutinyuat, Juntikehon, dan Dadap (Indramayu) hibah wasiat kepada orang lain dapat diberikan, asal ada persetujuan terlebih dahulu dari ahli waris. Di desa Plawad (Kecamatan Karawang) hibah wasiat selalu diberikan kepada anggota keluarga.
D. Ihtisar Hibah Wasiat
Pernyataan kehendak seseorang tentang apa yang akan dilakukan terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, ini diperkenalkan oleh hukum dan disebut hibah wasiat atau wasiat. Hal ini diatur, baik dalam Hukum Islam, BW, maupun Hukum Adat dan di bawah ini akan dipaparkan ikhtisar tentang bagaimana masing-masing sistem hukum mengatur perihal hibah wasiat atau wasiat.
114
Dikenal pada semua sistem hukum yang berlaku di Indonesia tentang waris. Bahwa hibah wasiat atau wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain di luar ahli waris, melalui surat wasiat atau testamen. Akan tetapi pemberian itu dapat dilaksanakan setelah
pewaris meninggal dunia. Hukum Islam memberikan pembatasan tentang pemberian melalui surat wasiat ini sampai jumlah sepertiga dari harta peninggalan bersih. Hal ini dimaksudkan agar pewaris dengan surat wasiat yang ia buat tidak mengesampingkan hak para ahli waris menurut Undang-undang. Di lain pihak, Hukum Islam membatasi bahwa seseorang dilarang mewasiatkan kepada ahli warisnya sendiri. Demikian pula dalam Hukum Adat bahwa tidak diperbolehkan seseorang
peninggal
warisan
dalam
hibah
wasiat
mengesampingkan seorang anak sama sekali dari pembagian harta warisan. Dari sini dapatlah disimpulkan bahwa orang yang memperoleh pemberian melalui wasiat itu di luar para ahli waris atau setidak-tidaknya kepada orang-orang yang masih termasuk sanak keluarga yang sudah agak jauh hubungan kekeluargaannya. Hukum Perdata BW juga mengatur demikian, bahwa pemberian dengan surat wasiat umumnya dilakukan kepada orang-orang di luar ahli waris, dengan pembatasan adanya ”legitime portie”, yaitu bagian mutlak para ahli waris dalam garis lurus, anak-anak beserta keturunannya dan orang tua beserta leluhur ke atas, tidak boleh dikurangi oleh pewaris dengan adanya wasiat ataupun hibah sebab bagian mutlak para ahli waris itu telah ditentukan jumlahnya dalam Undang-undang. Bentuk yang dikenal dalam ketiga sistem hukum tersebut pada dasarnya sama, yaitu dapat berbentuk lisan maupun tertulis. Tentu saja apabila wasiat dibuat dengan lisan melalui ucapan-ucapan terakhir peninggal warisan, maka untuk sahnya wasiat semacam it u
115
hendaknya dihadiri oleh para saksi. Sedangkan apabila wasiat dibuat secara tertulis, hal ini bisa dilakukan di depan notaris atau tidak di depan notaris, menurut BW. Sedangkan menurut Hukum Islam jika wasiat dibuat secara tertulis, surat tersebut tidak perlu ditandatangani, akan tetapi apabila surat tersebut ditandatangani oleh pembuat wasiat sendiri maka tidak perlu memakai saksi sebab sepanjang maksud pembuat wasiat sudah tersurat dengan jelas, wasiat tersebut sah menurut Hukum Islam. Berlainan halnya dengan Hukum Adat yang mengatur tentang pembuatan wasiat tertulis bahwa isi surat wasiat tersebut yang merupakan kehendak terakhir pewaris harus dibacakan di depan beberapa orang sanak keluarga yang selanjutnya harus turut menandatangani wasiat tertulis itu. Persetujuan para ahli waris dalam hal pembuatan wasiat dikenal dalam Hukum Islam maupun Hukum Adat. Dalam Hukum Adat antara lain, para ahli waris harus turut serta menandatangani wasiat, sedang dalam Hukum Islam persetujuan para ahli waris harus diberikan baik sebelum meninggalnya pewaris maupun sesudah meningalnya pewaris, jika wasiat tersebut melebihi jumlah sepertiga dari harta peninggalan bersih. Jika para ahli waris tidak menyetujui, maka wasiat tersebut dikurangi sampai jumlah sepertiga itu. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa wasiat merupakan kehendak terakhir dari pewaris. Oleh karena itu, baik menurut Hukum Islam, menurut BW, maupun Hukum Adat, wasiat dapat ditarik kembali sewaktu-waktu oleh pembuat wasiat dengan secara tegas atau pun secara diam-diam selama pembuat wasiat belum meninggal dunia. Pencabutan secara diam-diam terjadi jika dari perbuatan pembuat wasiat dapat disimpulkan bahwa ia bermaksud mencabut wasiatnya. Sedangkan pencabutan secara tegas terjadi
116
jika pembuat wasiat membuat surat wasiat baru yang isinya nyatanyata memuat tentang pencabutan kembali surat wasiat semula, atau bisa juga pencabutan dilakukan dengan akta notaris khusus yang dibuat untuk itu. Hukum Adat tidak mengenal formalitas tentang pencabutan wasiat semacam yang dikenal di dalam BW. Sedangkan Hukum Islam mengatur pencabutan wasiat, yaitu apabila pembuat wasiat kemudian dengan surat-surat wasiat yang lain memberikan harta itu juga kepada orang lain, ini berarti wasiat pertama dicabut kembali. Akan tetapi jika di dalam surat wasiat yang baru itu harta tersebut diberikan kepada dua orang, maka harta tersebut harus dibagi sama rata antara kedua orang tersebut. Hukum Adat dan Hukum Islam tidak mengenal ”fideicommis”. Hal ini hanya dikenal dalam Hukum Waris menurut BW, yaitu ”pemberian warisan kepada seorang ahli waris dengan ketentuan bahwa yang memperoleh pemberian itu wajib menyimpan warisan tersebut dan setelah pewaris meninggal atau telah lewat waktu tertentu harta warisan itu harus diserahkan kembali kepada orang lain yang telah ditetapkan di dalam surat wasiat”. BW menyebut hal itu dengan istilah ”pemberian warisan secara melangkah”. Akan tetapi undang-undang sendiri sesungguhnya melarang ” fidei-commis” ini. Sebagai pengecualian dari larangan tersebut dikenal ada dua macam fidei-commis yang diperkenankan Undang-Undang, yaitu: Fidei-commis yang isinya bertujuan agar harta pewaris tidak
dihabiskan oleh anak-anak pewaris. Hal ini secara tegas ditetapkan dalam surat wasiat, agar anak-anak pewaris tidak menjual
harta
peninggalan
itu
dengan
memberikannya kembali kepada anak mereka;
117
kewajiban
Fidei-commis de residuo yaitu penetapan pewaris agar anak-anak
pewaris memberikan harta peninggalan yang tersisa saja kepada orang yang telah ditetapkan dalam surat wasiat.
118
DAFTAR PUSTAKA
ABDOERAOEF, Al-Quran dan Ilmu Hukum. Jakarta: Bulan Bintang,1970. ALI ASH SHABUNI, Syekh Muhammad, Hukum Waris Menurut Al Quran dan Hadis. Bandung: Tigenda Karya, 1995. ANDASASMITA, Komar, Pokok- pokok Hukum Waris. Bandung: IMNO Unpad,1984. FYZEE, Asaf A.A., Pokok-pokok Hukum Waris Islam II. Jakarta: Tinta Mas, 1961. HAAR, Ter Bzn , Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, 1960. HADIKUSUMA, Hilman, HukumWaris Adat. Bandung: Alumni, 1980. HASAN, M. Ali, Hukum Warisan dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1973. HAZAIRIN, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran. Jakarta: Tinta Mas, 1959. __________, Hukum Kekeuargaan Nasional. Jakarta: Tinta Mas, 1968. ICHSAN, Achmad, Hukum Perdata I B. Jakarta: Bimbingan Masa, 1969. JUNUS, Mahmud, H., Turutlah Hukum Warisan dalam Islam . Jakarta: TP, 1968. _________________, Kesimpulan Isi Al-Quran. Jakarta: Hadi karya Agung,1978. KUSUMAATMADJA, Mochtar, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional . Bandung:Binacipta, 1972. Pembinaan Hukum dalam rangka __________________, Pembangunan Nasional. Bandung: Binacipta, 1976. Fakultas Hukum Unpad, Laporan Proyek Penelitian Hukum Adatdan Lembaga-LembagaHukum Adat di Jawa Barat , Bandung: LPHK-FH Unpad,1981. MELIALA, Djaja Sembiring, Hukum Adat karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional. Bandung: Tarsito, 1978. NAIM, Mochtar, Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau. Padang: Sri Dharmawan, 1968. NIWAN, Lely, Hukum Waris Menurut KUH Perdata. Makasar: LPHK- FH-Unhas,1971. NOTOPURO, Hardjito, Masalah-masalah dalam Hukum Waris di Indonesia. Jakarta: TP, 1971. PITLO, A., Hukum Waris jilid I . Jakarta: Intermasa, 1979. ____________, Hukum Waris jilid 2, Jakarta: Intermasa : 1979
119
POERWADARMITA, W. J. S., Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1976. PRODJODIKORO. Wirjono, Hukum Warisan di Indonesia. Bandung: Vorkink. Van Hoeve, TT. PUDJOSUBROTO, Santoso, Masalah Hukum Sehari-hari. Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964. RAMULYO, M. Idris, Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi’i Hazairin dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian warisan untuk cucu menurut Islam; Majalah Hukum dan Pembangunan No.2 tahun keXII, Jakarta: Maret 1982. SAFIOEDIN, Asis, Beberapa Hal Tentang Burgelijk Wetboek. Bandung: Alumni, 1973. SALAYAN, Abdul Wahid, Hak Wanita. Medan: Bintang, 1959. ______________, Ikhtisar Hukum Islam. Padang: Mimbar, 1964. SAMSUDIN, Achmad, Yurisprudensi Hukum Waris. Bandung: Alumni, 1983. SIHOMBING, Hermawan, Perkembangan Kewarisandalam adat Minangkabau; Majalah Hukum dan Keadilan; Jakarta: BPHN No.3, 1975. SOEKANTO, Soejono, Kamus Hukum Adat. Bandung: Alumni, 1978. _______________, Intisari Hukum Keluarga. Bandung: Alumni, 1980. _______________, Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali, 1981. SOEPOMO, Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Rajawali, 1980. _______________, Hukum Perdata Jawa Barat. Jakarta: Penerbit Universitas, 1966. SOEWONDO, Nani, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat. Jakarta: Timur Mas, 1968. SUBEKTI, R., Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung . Bandung: Alumni, 1974.
_______________, Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Inter Masa,1977. _______________, Kekuasaan Mahkamah Agung RI. Bandung: Alumni, 1980. SUDIYAT. Iman, Hukum, Adat sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty,1978. SUTANTIO, Retnowulan, Wanita dan Hukum. Bandung: Alumni, 1979. THALIB, Sayuti, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
120
_______________, Usaha Pembaharuan Hukum Keawarisan Islam di Indonesia; Majalah Hukum dan Pembangunan No. 2 tahun ke XII, Jakarta: Maret 1982. WIGNJODIPURO Surojo, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung, 1982.
121
Lampiran 1
1. Anak 2. Cucu sampai ke bawah 3. Ayah 4. Kakek sampai ke atas 5. Saudara sekandung 6. Saudara sebapak 7. Saudara seibu 8. Anak saudara sekandung
4
3
14
10
11
12
13
5
6
8
9
Yang Mati 15
1
2
7
9. Anak saudara sebapak 10. Paman sekandung 11. Paman sebapak 12. Anak paman sekandung 13. Anak paman sebapak 14. Suami 15. Yang memerdekakan
Sumber: Al-Qawim, Ilmu yang Terlupakan. Bandung: YPP Nurul Iman, 2002.
1. Anak 2. Cucu dari anak laki-laki 3. Ibu 4. Nenek dari Ibu 5. Nenek dari Bapak
4
5
3
BAPAK
9 Yang Mati
6
7
8
10
1
Anak Laki-laki
2
6. Saudara sekandung 7. Saudara sebapak 8. Saudara seibu 9. Isteri 10. Yang memerdekakan
Sumber: Al-Qawim, Ilmu yang Terlupakan. Bandung: YPP Nurul Iman, 2002.
AHLI WARIS YANG MEMPUNYAI BAGIAN-BAGIAN TERTENTU
NAMA
Anak perempuan
Cucu perempuan
Bagian
a b c a b c
½
A ½
1/6
Bila Bila Bila Bila Bila Bila
Saudara perempuan sekandung
d a b c d a a a b c
A A ½
Saudara perempuan sebapak
d e a b c
1/6
Bila Bila Bila Bila Bila
d
A
Bila
e f a b a b a b a a
A A 1/6
Bila Bila Bila Bila Bila Bila Bila Bila Bila Bila
Ibu
Nenek dari Ibu Nenek dari Ayah
Saudara lakilaki/perempuan seibu Suami Isteri seorang / lebih Ayah Kakek dari ayah
A
KETERANGAN
Mal Sisa 1/6 1/6 1/6 1/6 ½
A
½ ¼ ¼
1/6 +A 1/6 +A
Bila Bila Bila Bila Bila Bila Bila Bila Bila Bila
Seorang Dua orang/lebih Dengan anak laki-laki Seorang Dua orang/lebih Dg. seorang anak perempuan Dg cucu laki-laki Tak ada anak/cucu Dg ayah, suami/isteri Ada anak/cucu dg sdr.dua orang/lebih Ada anak cucu/tidak Seorang Dua orang/lebih dg sdr.laki-laki sekandung Dg anak perempuan Dg kakek Seorang Dua orang/lebih Dg seorang sdr. perempuan sekandung Dg sdr.laki-laki sebapak Dg anak perempuan Dg kakek Seorang Dua orang/lebih Tidak ada anak/cucu Ada anak/cucu Tidak ada anak/cucu Ada anak/cucu Ada anak/cucu
No. Dalil 22 21 20 22 21 12 20 5 7 6 24 2/3 14 10 11 12 26 14 10 13 11 12 26 8 9 18 19 16 17 27 27,23
Mahjub (terhalang) oleh
Tidak ada
Anak laki-laki atau anak perempuan dua orang atau lebih
Tidak ada
Ibu Ibu/Ayah
Anak laki-laki atau Ayah
Anak laki-laki atau ayah atau sdr. Lakilaki sekandung atau sdr. Perempuan sekandung dua orang atau lebih Ayah/Kakek/anak/ cucu Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ayah
Ayah/kakek mendapat bagian 1/6 + Ashabah bila masih ada sisa. M= Mahjub. A= Ashabah Sumber: Al-Qawim, Ilmu yang Terlupakan. Bandung: YPP Nurul Iman, 2002.
1. Anak laki-laki 2. Cucu laki-laki 3. Ayah 4. Kakek dari Ayah 5. Saudara laki-laki sekandung 6. Saudara laki-laki sebapak 7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung 8. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak 9. Paman sekandung 10. Paman sebapak 11. Anak paman sekandung 12. Anak paman sebapak 13. Laki-laki/Perempuan yang memerdekakan
Sumber: Al-Qawim, Ilmu yang Terlupakan. Bandung: YPP Nurul Iman, 2002.
Lampiran 2
PIDATO PENGARAHAN MENTERI KEHAKIMAN RI PADA SIMPOSIUM HUKUM WARIS NASIONAL JAKARTA, 10 – 12 PEBRUARI 1983
Hadirin yang saya hormati, Para peserta Simposium yang berbahagia,
Perkenankanlah saya pertama-tama untuk memanjatkan puji syukur
kehadirat
hidayahNya,
yang
Tuhan Yang Maha memungkinkan
kita
Kuasa untuk
atas
karunia serta
berkumpul
dalam
pertemuan pagi hari ini dalam rangka mengisi program pertemuan ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional yang terakhir dalam tahun anggaran 1982/1983. Sebagaimana halnya pada pertemuan-pertemuan ilmiah terdahulu penyelenggaraaan pertemuan ilmiah kali inipun dimaksudkan sebagai usaha untuk memberi isi serta masukan ke arah pembinaan dan pembaharuan kodifikasi Hukum Nasional, khususnya di bidang Hukum Waris sebagai salah satu unsur dari Hukum Perdata Nasional. Dilihat dari segi lain, Simposium Hukum Waris Nasional ini juga merupakan tindak lanjut dari kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional di bidang penelitian dan pengkajian hukum yang membahas mengenai hukum waris. Hadirin yang saya hormati, Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam Simpoium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta pada tanggal 21-23 Desember 1981, telah dikemukakan bahwa di bidang Hukum Waris ini masih nampak adanya sifat pluralistik. Terlihat masih berlakunya Hukum
131
Waris Adat, Islam dan BW secara bersama-sama, sementara di bidang Hukum Adat sendiri menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan darah Hukum Adat yang satu dengan lainnya, yang berkaitan erat dengan kekeluargaan (patrilinial, matrilinial dan parental), dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan. Di samping ditunjukkan adanya perbedaan yang terdapat pada masing-masing sistem hukum tersebut, satu hal yang perlu saya tekankan secara khusus pada kesempatan ini adalah telah disepakatinya untuk tidak perlu
menonjol
masalah
perbedaan
tersebut.
Sebaliknya,
harus
dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat ditemukan titik-titik persamaan antara satu dengan yang lain melalui penetapan asas-asas Hukum Waris, baik yang diambil dari Hukum Islam, Hukum Adat maupun Hukum Barat, untuk dirumuskan menjadi Hukum Waris Nasional. Para peserta Simposium sekalian, Saya sengaja mengemukakan kembali hal tersebut di atas karena berpendapat bahwa ia sangat relevan dengan masalah yang menjadi topik pembahasan Simposium ini. Saya sangat menghargai prakarsa Badan Pembinaan Hukum Nasional membahas topik dengan cara yang memungkinkan semua pandangan bertemu pada suatu titik untuk mengangkat asas-asas serta prinsip-prinsip Hukum Waris dan berbagai sistem hukum yang berbeda itu ke tingkat Nasional. Usaha semacam ini saya anjurkan hanya terbatas pada Hukum Waris saja, tetapi perlu dilakukan pula pada bidang-bidang hukum lainnya. Dalam hubungan ini saya perlu mengingatkan bahwa dalam pembinaan hukum nasional bahan-bahan baku hukum yang digunakan dapat saja diambil dari berbagai sumber yang mungkin berbeda satu sama lain untuk dimanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatan bahan baku hukum dari berbagai sumber hukum tadi, hasilnya akan merupakan norma hukum
132
yang diharapkan dapat diterima oleh seluruh warga negara sebagaimana yang diinginkan dalam konsepsi Wawasan Nusantara di bidang hukum. Khusus mengenai Hukum Waris yang akan Saudara-saudara bahas selama tiga hari ini, saya sangat berharap ditemukannya asas-asas dan prinsip-prinsip yang bersifat nasional, asas-asas dan prinsip-prinsip yang bersumber dari berbagai sistem hukum namun akhirnya akan bermuara pada Hukum Waris Nasional yang akan dirumuskan nanti. Demikian sambutan singkat saya, yang saya sertai doa dambaan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati anda semua dan semoga pertemuan ilmiah ini sebagai bahagian dari usaha pembinaan Hukum Nasional akan menemukan manfaat besarnya. Akhirnya kepada para peserta saya ucapkan selamat bersimposium. Terima kasih.
Jakarta, 10 Pebruari 1983 MENTERI KEHAKIMAN RI
ttd
ALI SAID, S.H.
133
Lampiran 3
KESIMPULAN SIMPOSIUM HUKUM WARIS NASIONAL 1. Kesimpulan
A. Umum 1. Latar Belakang Pemikiran ke arah perlunya suatu pengaturan mengenai hukum waris Nasional yang telah dimulai sejak tahun 1960 sebagaimana dinyatakan dalam Ketetapan MPRS Nomor 11/MPRS/1960 agar supaya diundangkan undang-undang mengenai hukum waris. Persoalan ini kemudian dikembangkan pula sebagai salah satu topik pembahasan Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963. Seminar tersebut telah berhasil merumuskan beberapa kesepakatan berkenaan dengan hukum kewarisan Nasional antara lain tentang perlu mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum kewarisan. Sebagai langkah konkrit untuk mewujudkan kesepakatan tersebut oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H., telah diselesaikan Rancangan UndangUndang Hukum Kewarisan Nasional RI (1963) dan kemudian oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LHPN) telah pula disusun kerangka draft Hukum Waris Nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia dalam rangka mewujudkan prinsip Wawasan Nusantara. 2. Bahan-bahan
Langkah langkah untuk mewujudakan cita-cita tersebut didukung oleh sejumlah bahan-bahan yan tersedia berupa: a. Rancangan Undang-Undang Hukum Waris Nasional oleh Prof. Dr. Hazairin,S.H. (1963); b. Kerangka Draf Hukum Waris Nasional oleh tim penyusun RUU Hukum Waris Nasional LPHN (1973); c. Hasil penelitian tentang masalah Hukum Waris yang dilakukan antara lain oleh: i. Lembaga Pembinaan Hukum Nasional/ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN); ii. Mahkamah Agung RI; iii. Departemen Kehakiman RI; iv. Departemen Agama RI; v. Universitas/ Institut; vi. Lembaga lembaga lainnya. d. Hasil hasil pertemuan ilmiah tentang masalah Hukum Waris Nasional Antara lain :
134
i. Seminar Hukum NasionalI 1983 khususnya untuk bidang asas-asas Tata Hukum Nasional di dalam bidang hukum waris; ii. Diskusi tentang Hukum Waris, Lembaga Pembinaan Hukum Waris Nasional (LPHN)1973; iii. Seminar Hukum Waris bagi umat Islam yang diselenggarakan oleh Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama di Jakarta pada tanggal 22 sampai dengan 26 Mei 1978; iv. Seminar Hukum Waris yang diselenggarakan oleh Proyek Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI di Cisarua Bogor tanggal 5-8 April1982. v. Panel diskusi tentang pewarisan yang diselenggarakan oleh tim pengkajian Hukum Islam tahun 1981/1982 Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jogjakarta, tanggal 20 Desember 1981; Hasil Panel Diskusi Pengkajian bidang Hukum Islam Mengenai anak angkat tanggal 13 Desember 1980; vi. Simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional yang bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta tanggal 21-23 Desember1981; vii. Simposium Hukum Waris Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta tanggal 10-12 Februari 1983; viii. Draft Akademis mengenai Adopsi dan Pengangkatan Anak (1980/1981). e. Hasil-hasil pengkajian dari Panitia ahli dan Tim pengkaji Badan Pembinaan Hukum Nasional antara lain: i. Sumbangan pikiran Panitia Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional 1980/1981 tentang paradigma filsafat untuk mengidentifikasi Asas Hukum Nasional. ii. Laporan hasil tim pengkaji Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Bahan-bahan tersebut telah cukup memadai untuk dapat dijadikan dasar guna mengambil langkah-langkah konkrit ke arah penyusunaan Hukum Waris Nasional, walaupun untuk beberapa hal tertentu bahan-bahan tersebut perlu untuk diolah dan dikaji kembali secara mendalam dengan memperhatikan perkembangan baru yang terjadi dalam masyarakat. 3. Pendekatan
Usaha penyusunan Hukum Waris Nasional harus dilakukan secara hati-hati mengingat akan sifat pekanya bidang ini yang memang erat sekali hubungannya dengan Agama dan kebudayaan agar tidak 135
menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Mengingat akan pentingnya penyusunan Hukum Waris Nasional ini kiranya langkahlangkah ke arah itu harus mulai dilakukan secara bertahap, walaupun masih ada pendapat yang menyatakan bahwa pada saat ini masih belum waktunya. Usaha tersebut dapat dimulai di bidang yang cukup netral, misalnya yang menyangkut bidang Administrasinya saja. Disarankan pula agar Hukum Waris Nasional yang akan disusun nanti tidak perlu seluruhnya bersifat memaksa (dwingend recht) akan tetapi dimana perlu ada bagian-bagiannya yang yang bersifat mengatur saja (regelend recht). Pola penyusunan dapat dilakukan sesuai denan Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan yang masih membuka kemungkinan diterapkannya hukum dari masing masing golongan. Dengan demikian, dalam sistem Hukum Waris Nasional yang akan datang di samping hukum tertulis diakui pula berlakunya hukum tidak tertulis (Hukum Agama dan Hukum Adat). Dari pendapat yang berkembang dalam Simposium didapat kesepakatan tentang asas-asas umum (general principles) Hukum Nasional di dalam bidang Hukum Waris seperti asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum. Akan tetapi mengenai asas-asas khusus Hukum Waris masih terdapat perbedaan karena ada asas-asas yang dapat diterima dan ada pula yang belum disepakati. Untuk itu simposium baru berhasil menemukan persamaan dan perbedaan tentang asas-asas tersebut. B. Materi
1. Kesepakatan Pendapat a. Asas
Asas-asas yang telah ditetapkan dalam GBHN TAP/ MPR/ 1978 dan disepakati pula dalam Seminar Hukum Nasional IV Tahun 1979, dijadikan dasar bagi pembentukan Hukum Waris Nasional. b. Hal Pewarisan
(1) Pewarisan pada dasarnya berlangsung menurut garis menurun; (2) Tujuan utama adalah untuk membuat para penerima (ahli waris) hidup dengan sejahtera. (3) Pola pembagian warisan adalah parental individual, setidak-tidaknya cenderung ke arah itu. (4) Pola parental individual mengenai penggantian secara terbatas. c. Subjek waris
136
(1) Ahli waris adalah mereka yang mempunyai pertalian keluarga dengan pewaris melalui: - Perkawinaan; - pertalian darah; Dengan demikian suami, isteri, anak, bapak, dan ibu adalah ahli waris satu sama lain. Mereka itu adalah ahli waris golongan pertama. (2) Perlindungan - perlunya ada ketentuan untuk melindungi para ahli waris, agar jangan sampai mereka dirugikan. - tentang pewarisan untuk isteri kedua dan seterusnya, mengikuti asas tersebut dalam pasal 65 b dan c UU Nomor 1 Tahun1974. (3) Yang tidak mewarisi waris Orang yang membunuh pewaris tidak berhak mewaris dari harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya. d. Objek pewarisan
(1) Apa yang diwariskan Pada hakikatnya yang beralih dari tangan yang wafat kepada ahli waris adalah barang-barang peninggalan dalam keadaan bersih dalam arti hutang-hutangnya telah dibayar (saldonya). (2) Fungsi harta warisan Harta warisan berfungsi sebagai modal dasar materiil bagi pembinaan kehidupan dan mewujudkan keadilan sosial. e. Masalah Administras i
(1) Mengenai surat keterangan waris a) Perlu adanya penetapan mengenai lembaga yang diberi kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan waris. b) Perlu adanya ketelitian dalam segi-segi teknis yuridis dari perolehan surat keterangan waris. (2) Mengenai surat wasiat a) Perlu adanya penyeragaman dan kemudahan dalam tata cara dan syarat syarat untuk membuat surat wasiat. b) Perlu pendayagunaan pendaftaran surat wasiat dengan melembagakannya sampai ke daerah daerah.
137
2. Pendapat pendapat yang masih berbeda a. Subjek Hukum Waris
(1) Ahli waris berbeda agama a) Terdapat perbedaan pendapat dalam hal waris mewaris antara orang yang berlainan agama. Satu pihak menghendaki diberikan hal mewaris, sebaliknya pihak lain menyatakan hal itu tidak mungkin dilaksanakan sebab ada larangan agama. b) Dalam hal ada perbedaan agama dan pendapat yang menyetujui pengalihan harta dilakukan melalui hibah atau wasiat. (2) Anak luar kawin Anak luar kawin dapat mewarisi dari ibu kandung dan keluarga ibu kandungnya lihat pasal 43 Undang-undang tentang Perkawinan. Mengenai hal-hal lain belum ada kesepakatan. (3) Anak angkat a) Ada dua pendapat mengenai anak angkat, anak angkat yang dapat mewaris dan yang tidak dapat mewaris. b) Dalam Hukum Islam anak angkat bukan ahli waris. (4) Yang tidak berhak mewaris Adalah yang melakukanperbuatan tercela (mencoba membunuh, memfitnah, menganiaya, dan menggelapkan surat wasiat pewaris). b. Objek Hukum Waris
(1) Dalam Hukum Adat harta kekayaan sebelum merupakan suatu kebulatan, sebaliknya dalam Hukum Islam dan BW terdapat kesatuan yang bulat. (2) Ada pendapat yang berbeda mengenai pelaksanaan pewarisan atas harta pencaharian di Minangkabau. a) Besarnya bagian anak Tentang bagian-bagian yang akan diterma belum ada kesepakatan. Ada pendapat yang menghendaki agar anak lakilaki dan perempuan mendapat bagian yang sama tanpa diskriminasi. 138
Sebaliknya ada pendapat yang mempertahankan bahwa bagian anak laki-laki harus 2 (dua) kali bagian anak perempuan yang berdasarkan ketentuan Hukum Waris Islam. Tapi ketentuan ini tidak menutup kemungkinan di adakannya wasiat atau musyawarah untuk memberikan jumlah yang sama kepada anak perempuan. b) Bagian janda/duda Belum ada kesepakatan tentang besarnya jumlah bagian yang diterima oleh janda/duda. (i) Janda/duda memperoleh bagian sama dengan bagian anak; (ii) Janda/duda memperoleh bagian ½ dari harta warisan ditambah dengan 1 bagian anak; (iii)Menurut Fadilah janda/duda tanpa anak ¼ dan janda/duda dengan setelah mendapat bagian dari harta bersama. c) Anak angkat (i) Bagian anak angkat tidak sama besarnya dengan anak kandung; (ii) Anak angkat memperoleh bagian yang sama besarnya dengan anak kandung; (iii)Menerima bagian secara hibah atau wasiat; (iv)Anak angkat hanya mewaris dari gono gini; (v) Anak angkat tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya.
c. Administrasi
(1) Ada pendapat agar instansi pamong praja (Lurah, Camat) diberikan kewenangan waris, demi kemudahan. (2) Mengenai surat waris Ada usulan yang ditunjuk untuk membuat wasiat/akta adalah: Panitera Pengadilan Negeri, Notaris, dan pejabat lain dengan mengingat asas yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) UU Pokok Kekuasaan Kehakiman. 3. Lain-lain a. Perihal wadah dan wewenang Diperlukan ketegasan dalam pengaturan tentang wadah yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketasengketa waris maupun menetapkan “hukumnya” dalam hal tidak ada sengketa;
139
