Rangkuman Hukum Keluarga dan Waris Adat

RANGKUMAN HUKUM KELUARGA & WARIS ADAT

Penyusun: Daya Perwira Dalimi

Kelas Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pancasila

(Pertemuan Kesatu – 1 Maret 2012) INFORMASI UMUM/PEMBUKAAN 1. Hukum Orang/Pribadi adalah Hukum untuk manusia yang sudah dewasa dan dapat dikatakan sebagai Hukum yang membicarakan masalah kedewasaan. Jika dikaitkan dengan Hukum, maka seseorang hanya dapat diminta pertanggungjawaban jika sudah Dewasa. Ukuran kedewasaan diatur lebih detil dalam BW dan UU1/1974, yang mana batas usianya berbeda. 2. Ukuran Kedewasaan Berdasarkan Hukum Adat:  Kedewasaan seseorang tidak ada kaitannya dengan Umur seseorang, melainkan seseorang dianggap dewasa jika seseorang tersebut sudah menikah. Karena dengan menikah, dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Dan seseorang dapat menikah jika hanya sudah Akil Baligh. Dengan demikian, menurut Hukum Adat, kedewasaan seseorang itu jika sudah terjadi Akil Baligh dan tidak didasarkan pada batas usia. 

Dewasanya seseorang dalam Hukum Adat, juga tergantung dari sikap tindak seseorang tersebut di dalam masyarakat. Contohnya: (1) anak 10 tahun yang menandatangani perjanjian bisa dianggap dewasa, karena ternyata dia sudah bertindak dewasa, karena menjadi tulang punggung bgi keluarganya.

3. Sistem Keluarga Bilateral (Parental): memperhitungkan garis keturunan (hubungan kekerabatan) melalui garis keturunan laki2 dan perempuan, dimana baik anak laki dan perempuan mendapatkan harta waris. Ex. Adat Jawa

Patrilineal: memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan laki2, dimana hanya anak2 laki saja yang memperoleh harta waris. Ex. Adat Batak

Matrilineal: memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan perempuan, dimana hanya perempuan saja yang memperoleh harta waris. Ex. Adat Minangkabau

4. Pola Menetap setelah Menikah – Keluarga Luas (Extended Familiy) a. Keluarga luas Bilokal (Utrolokal): keluarga yang berdasarkan adat Biloka, dimana pola menetapnya bebas yaitu dapat tinggal di kediaman keluarga Suami atau Istri, sehingga keluarga ini akan terdiri dari satu keluarga inti senior dengan keluarga inti dari anak laki2 dan perempuan yang mereka miliki b. Keluarga luas Patrilokal (Virilokal): keluarga yang berdasarkan adat virilokal, dimana pola menetapnya tinggal pada kerabat suami, sehingga keluarga ini akan terdiri dari satu keluarga inti senior dengan keluarga inti dari anak laki2 yang mereka miliki c. Keluarga luas Matrilokal (Uxorilokal): keluarga yang berdasarkan adat uxorilokal, dimana pola menetapnya tinggal pada kerabat Istri, sehingga keluarga ini akan terdiri dari keluarga inti senior dengan keluarga inti dari anak perempuan yang mereka miliki

you’re never too old to set another goal or to dream a new dream

Rangkuman Materi Hukum Keluarga & Waris Adat Daya Perwira Dalimi – 3010 215 021 (Kelas Karyawan)

1

PERKAWINAN ADAT 5. Hukum Perkawinan Adat  Perkawinan adat sangat dipengaruhi/ditentukan oleh sistem keluarga, yaitu Patrlineal, Matrilineal dan Bilateral, dimana setiap sistem keluarga tersebut mempunyai sistem perkawinan yang berbeda. Dengan kata lain, sistem keluarga yang berbeda, akan melahirkan sistem perkawinan yang berbeda. Contohnya Perkawinan Batak sangat dipengaruhi sistem Patrilinial, Minang sistem Matrilinial, dan Jawa sistem Bilateral 

Pengertian Perkawinan Adat adalah berbeda dengan pengertian Perkawinan menurut UU, dimana menurut Hukum Adat, dalam perkawinan tidak ada suatu ikatan lahir bathin. Perkawinan adalah suatu persoalan yang menyangkut masalah keluarga dan masalah masyarakat. Dengan demikian menurut Hukum Adat, perkawinan adalah bukan ikatan seorang laki2 dan perempuan, tetapi ikatan antara dua keluarga (Masyarakat). Jadi prinsipnya menurut Hukum Adat walaupun terjadi perkawinan, suami istri tetap terikat dengan hukum keluarga masing2. Contohnya adalah dalam hukum warisnya, dimana seorang istri/suami ketika pasangannya meninggal,bukanlah menjadi ahli waris, karena diantara mereka tidak ada ikatan keluarga.

6. Sistem Perkawinan Adat: sistem perkawinan adat tergantung dari sistem keluarganya, yang terbagi menjadi: a. Sistem PATRILINEAL  Perkawinan tidak boleh terjadi di dalam Klen, tapi harus diluar Klen, yang dinamakan Perkawinan EKSOGAMI  Klen adalah kelompok orang dimana orang2 didalam kelompok itu mempunyai ikatan keluarga/darah, melalui penghubung perempuan (Matrilineal) atau Penghubung Laki2 (Patrilineal). Klen juga dapat disebut dengan Marga. Dengan demikian, satu klen bisa dikatakan satu keluarga, sehingga tidak dapat terjadi suatu perkawinan didalam klen yang sama Contoh: Dalam Patrlineal jika terdapat pasangan yang berasal dari satu Marga (terhubung oleh garis laki2), maka tidak akan pernah bisa menikah, karena mereka sebenarnya adalah satu Keluarga Note: Jika dilihat di gambar, F tidak akan pernah bisa menikah dengan E, karena F berasal dari Marga yang sama (Satu Klen) dengan E, dimana terhubung melalui garis laki2, yaitu melalui Ayahnya (D), yang mempunyai Bapak yang sama (A) dengan Ayahnya E (C). Perkawinan tersebut dinamakan Perkawinan Endogami.  Hubungan hukum seorang Istri dengan keluarga asalnya akan terputus dan PINDAH hubungan hukumnya ke keluarga suaminya begitu si Istri menikah dengan sistem Patrilineal. Dan tempat tinggal Istri pun harus di tempat keluarga Laki2 (Suami), yang disebut PATRILOKAL Hal ini dikarenakan anak yang nantinya dilahirkan oleh pasangan suami istri tersebut akan menjadi keluarga (hubungan darah) dengan pihak laki2, sehingga harus bertempat tinggal di rumah pihak laki2 (Suami).  Status Istri yang menikah dengan sistem Patrilineal adalah PINDAH ke kekeluarga pihak Laki2 (suami). Dengan pindahnya status istri, maka keluarga dari Pihak Istri tentunya akan kehilangan sesuatu (Nilai Magis) karena berpindahnya Istri ke keluarga Laki2. Oleh karena itu, sebelum pernikahan terjadi, Pihak Laki2 HARUS terlebih dahulu menebus (Mengganti) nilai magis dari anak perempuan yang ingin dinikahinya.



2

 Barang Magis tersebut dapat disebut dengan Barang JUJUR (orang Batak menyebutnya SINAMOT) , yaitu barang yang WAJIB diserahkan pihak laki kepada KELUARGA pihak perempuan, yang berfungsi untuk mengganti nilai magis dari Perempuan yang ingin dinikahi tersebut  Besarnya nilai tebusan (Barang JUJUR) tersebut, tergantung dari permintaan Pihak Keluarga Perempuan dan tergantung juga dengan status sosial keluarga perempuan tersebut.  Jika laki2 tidak dapat memenuhi Barang Jujur yang diminta, maka Perkawinan tidak dapat terjadi. Dengan demikian, besarnya Barang Jujur itu ditentukan sebelum pernikahan, karena Barang Jujur itu adalah sebagai syarat untuk terjadinya perkawinan (Pertemuan Kedua – 15 Maret 2012) b. Sistem MATRILINEAL – Perkawinan SEMENDO  Perkawinan tidak boleh terjadi di dalam Klen, tapi harus diluar Klen, yang dinamakan Perkawinan EKSOGAMI  Dalam Perkawinan Semendo, seoranga Suami didalam keluarga istrinya adalah hanya sebagai TAMU, atau yang disebut dengan ORANG SEMENDO. Bentuk perkawinannya adalah Perkawinan Semendo \

 Karena Suami hanya berstatus sebagai Tamu di tempat istri dan keluarganya, tentunya Suami ini TIDAK MEMPUNYAI TANGGUNG JAWAB terhadap Istri dan anak2nya. Seorang suami hanya bertanggung jawab terhadap keponakan2nya saja  Jika ada keturunan (anak), maka keturunan tersebut akan tinggal di tempat Istri, karena Anaknya menjadi tanggung jawab istri dan keluarga istrinya. Pola menetap tempat tinggal Suami di tempat Istrinya ini disebut dengan MATRILOKAL  Dalam prakteknya, karena suami hanya bertindak sebagai tamu dirumah istrinya, biasanya Suami tidak boleh berada di rumah istrinya pada siang hari, dan biasanya hanya datang pada malam hari saja, karena Fungsi Laki2 dalam adat Matrilokal adalah hanya sebagai Pemberi Keturunan  Karena suami hanya sebagai Tamu, maka dalam perkawinan Semendo ini TIDAK ADA KEHIDUPAN BERSAMA. Baik suami dan istri tetap terikat pada hubungan keluarga masing-masing c.

Sistem BILATERAL  Bentuk perkawinannya adalah Perkawinan BEBAS, yang mana istilah bebas ini berasal dari sifatnya tidak terikat oleh sifat2 atau ciri2 akibat perkawinan Jujur dan Semendo, yaitu tempat tinggal ditentukan bersama oleh suami istri yang disebut dengan BILOKAL  Sistem perkawinannya adalah ELEOTHEROGAMI, yaitu sistem perkawinan yang tidak terikat kepada sistem eksogami atau endogami  Anak bisa tinggal di tempat tinggal Ibu atau Ayah, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Setelah menikah, biasanya keluarga tersebut akan keluar dari keluarga induk dan membentuk keluarga sendiri  Sebenarnya pada Perkawinan Bebas ini, suami istri TIDAK TERIKAT satu sama lainnya, hanya ada TEMPAT TINGGAL BERSAMA (Secara formal). Masing2 suami dan istri tetap terikat dengan keluarganya masing2.  Satu-satunya syarat dalam perkawinan Bilateral adalah tidak boleh melakukan perkawinan diantara orang yang mempunyai hubungan darah yang erat/dekat



3

 KESIMPULAN PERKAWINAN TIGA SISTEM Sistem Sifat Masyarakat Perkawinan Patrilokal Patrilineal Eksogami

Bentuk Perkawinan JUJUR

Masyarakat Matrilineal

Perkawinan Eksogami

Matrilokal

Perkawinan SEMENDO

Masyarakat Bilateral

Perkawinan Eleotherogami

Bilokal

Perkawinan BEBAS

7. Pengaruh Agama terhadap Perkawinan Adat Sahnya perkawinan adat juga terkait/dipengaruhi oleh hukum agamanya, artinya Perkawinan SAH jika sudah dilakukan menurut HUKUM AGAMA. Sama halnya dengan syarat/larangan perkawinan, juga terkait/dipengaruhi oleh hukum agama, jadi disamping larangan menurut Hukum Adat, juga berlaku larangan menurut hukum agama 8. KEMUNGKINAN terjadinya suatu Sistem Perkawinan pada Sistem Kekeluargaan yang lain Pertanyaan: apakah masing2 perkawinan bisa terjadi pada sistem kekeluargaan yang lain? Jawaban: Meski hampir semua Sistem Perkawinan tidak dapat terjadi pada system keluarga lainnya, ternyata ada System Perkawinan yang dapat terjadi pada system keluarga lainnya 

Perkawinan JUJUR TIDAK MUNGKIN TERJADI pada Matrilineal dan Bilateral, karena , dimana Perkawinan JUJUR hanya terjadi/Ada pada Perkawinan Patrilineal (perempuan pindah ke laki), karena pada Matrilineal, perempuan menjadi penghubung garis keturunan.



Perkawinan JUJUR juga TIDAK MUNGKIN TERJADI pada Bilateral, karena salah satu ciri Perkawinan JUJUR adalah eksogami (ada Klen), sedangkan Bilateral bukan



Perkawinan BEBAS juga TIDAK MUNGKIN TERJADI pada Patrilineal dan Matrilineal, karena pada Patrilineal dan Matrilineal terikat pada sistem keluargaan cara menentukan tempat tinggal (ada klen). Patrilineal dan Matrilineal adalah Eksogami.



Sedangkan untuk Perkawinan SEMENDO (Matrilokal) DAPAT TERJADI pada Sistem Masyarakat Bilateral dan Patrlineal, yang artinya Pada perkawinan Bilateral dan Patrilineal, dapat ditemukan perkawinan yang ciri2nya sama dengan Perkawinan Semendo, yaitu tempat tinggal di tempat istri (pada Bilateral dan Patrilineal Beralih-alih) dan anak menghubungkan pada Istri (hanya terjadi pada Patrilineal Beralih alih).

9. CIRI CIRI PERKAWINAN SEMENDO yang terjadi pada Sistem Masyarakat lainnya: A. BILATERAL Pada Sistem Perkawinan masyarakat Jawa Barat (Sunda), ada perkawinan “Ngalindung Kadelung”, yang berarti Berlindung dalam Sanggul. Perkawinan ini adalah perkawinan antara seorang Janda yang kaya/mapan dengan seorang pemuda yang Miskin. Fungsi perkawinan bagi Janda untuk menjaga nama baik, dan fungsi perkawinan bagi Pemuda adalah untuk menumpang hidup, sehingga pemuda harus tinggal di tempat istri. Dengan demikian, sifat perkawinan ini adalah Matrilokal dimana Laki Laki tinggal di tempat Istri dan ciri ciri perkawinan ini MIRIP dengan perkawinan SEMENDO.



4

B. PATRILINEAL Patrilineal ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu:  PATRILINEAL MURNI (Batak): apapun bentuk perkawinannya, penghubung garis keturunan TETAP pada Laki Laki  PATRILINEAL BERALIH ALIH: jika seorang perempuan dalam sistem Patrilineal melakukan perkawinan seperti Semendo, maka perempuan tersebut bisa menjadi penghubung garis keturunan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada Patrilineal Beralih Alih ini, Penghubung Garis Keturunan Berpindah/Beralih dari Laki-Laki ke Perempuan. 1) Bali & Lampung Sistem warisnya pada adat Bali & Lampung adalah MAYORAT LAKI LAKI, yaitu yang menjadi Ahli waris pada sistem ini adalah Anak Laki Laki Tertua. Permasalahan terjadi ketika didalam suatu keluarga tidak terdapat atau tidak mempunyai anak laki2. Jalan keluar untuk permasalahan tersebut adalah salah satu dari anak perempuan ini TIDAK BOLEH melakukan perkawinan dimana si perempuan harus keluar dari rumah atau melakukan perkawinan Jujur. Sehingga si Perempuan harus TETAP tinggal di Rumah orang tuanya, dan suaminya lah yang harus tinggal/pindah ke tempat istrinya, seperti layaknya perkawinan Semendo. Tujuan perkawinan ini adalah agar sang Perempuan tersebut yang menikah dengan ala Semendo, dapat melahirkan seorang anak laki2 yang nantinya menjadi ahli waris dari Kakeknya. Dengan demikian, Perempuan tersebut akan menjadi penghubung garis keturunan. Perkawinan semendo dalam Sistem Patrilineal ini terjadinya terpaksa, dimana hanya terjadi jika tidak ada keturunan laki-laki dalam suatu keluarga. Pada adat Bali, perempuan yang ingin menikah ala Semendo, sebelum dia menikah harus diadakan upacara adat terlebih dahulu, yang tujuannya untuk merubah status perempuan tersebut menjadi lelaki. Upacara tersebut dinamakan NYENTANGAYANG. Perempuan tersebut namanya SENTANA, suaminya namanya SENTANA TARIKAN. Perkawinan ini disebut dengan Perkawinan SEMENDO NYABURIT 2) Tanah Semendo Sistem warisnya pada Tanah Semendo adalah MAYORAT PEREMPUAN, yaitu yang menjadi Ahli waris pada sistem ini adalah Anak Perempuan Tertua. Dengan demikian, didalam setiap keluarga Tanah Semendo, pasti ada kawin SEMENDO. Dimana, anak perempuan tertua HARUS melakukan Perkawinan Semendo, karena harus ada salah satu anak perempuannya yang menjadi ahli waris dalam keluarganya, dan tidak bisa melakukan perkawinan JUJUR. Sehingga perkawinan Semendo pada masyarakat Tanah Semendo adalah suatu kewajiban, bukan suatu Pilihan.



5

3) Rejang Pada masyarakat Rejang ini, Perkawinan Semendo ini adalah PILIHAN. Setiap keluarga bisa memilih perkawinan JUJUR atau SEMENDO. Sebagai masyarakat Patrilineal, tentunya Perkawinan Jujur adalah pilihan utama (pokok) bagi masyarakat Rejang. Perkawinan Semendo ini hanya akan dipilih jika suatu keluarga merasa anggota laki-lakinya sedikit dan membutuhkan keturunan laki-laki. Perkawinan Semendo dalam Rejang ini terbagi menjadi 3 tipe berdasarkan dari bagaimana pembagian keturunan dan pembayaran uang adat, yaitu: a. Semendo RAJO RAJO Semua anak menjadi hak bagi ayah dan ibunya dan sang Suami tidak perlu membayar uang adat sepeser pun kepada Pihak Istri, karena sebenarnya pada Rajo Rajo, sang suami mempunyai bargain position yang kuat di hadapan istrinya, dimana sang Istri lah yang sebenarnya mempunyai kepentingan yang lebih besar untuk menikahi seorang laki laki dengan model Perkawinan Semendo b.

Semendo BERADAT  Semendo Penuh Beradat: Ketika uang adat yang diminta dari Pihak Perempuan, dipenuhi seluruhnya oleh Pihak Laki Laki. Dan pengasuhan Anak pun dibagi dua, setengah menjadi hak ayah (suami) dan setengahnya menjadi hak ibu (istri)  Semendo Setengah Beradat: Ketika uang adat yang diminta dari Pihak Perempuan, dipenuhi setengahnya oleh Pihak Laki Laki. Semua anak harus ikut Ibu, kecuali satu anak yang bisa ikut ayahnya.  Semendo Kurang Beradat: Ketika uang adat yang diminta dari Pihak Perempuan, dipenuhi kurang dari setengahnya oleh Pihak Laki Laki. Hak pengasuhan anak seluruhnya terdapat pada Ibunya (Semua anak harus ikut Ibu). Jika suatu saat sang Ayah ingin anaknya tersebut, maka sang Ayah dapat ‘membeli’ anaknya dari Keluarga Istrinya. Suami masih mempunyai kesempatan untuk ‘membeli’ anaknya di lain kesempatan

c.

Semendo TIDAK BERADAT Ketika uang adat yang diminta dari Pihak Perempuan, tidak dipenuhi sama sekali oleh Pihak Laki Laki. Hak pengasuhan anak seluruhnya terdapat pada Ibunya (Semua anak harus ikut Ibu) dan Suami tidak mempunyai kesempatan selamannya untuk membeli anaknya dari Pihak Istri.

Besarnya Uang Adat ini ditentukan oleh Pihak Perempuan dan harus dibayar oleh Pihak LakiLaki



6

(Pertemuan Ketiga – 22 Maret 2012) AKIBAT HUKUM PERKAWINAN 10. Akibat Hukum perkawinan pada dasarnya menyangkut 3 hal, yaitu: Kedudukan suami istri, Kedudukan anak dan Kedudukan Harta Kekayaan 11. KEDUDUKAN SUAMI ISTRI A.

Prinsip Umum: BW DAN UU NO 1/1974: Menurut Hukum Barat (BW) dan UU 1/1974, Jika terjadi perkawinan, maka suami istri itu bersatu dalam suatu ikatan keluarga dan keduanya mempunyai kedudukan yang sama dan mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap anak dan kehidupan keluarga. Intinya, jika terjadi perkawinan, suami istri itu menjadi satu ikatan hak dan kewajibannya

B.

Prinsip Hukum Adat – Secara Umum:  Menurut Hukum Adat, perkawinan itu tidak menyangkut seorang laki2 dan seorang perempuan saja, perkawinan tidak menyangkut ikatan lahir bathin laki2 dan perempuan, tapi perkawinan menyangkut hubungan keluarga dan hubungan masyarakat. Oleh karena itu akibat perkawinan ini sangat terkait kepada hubungan keluarga dan hubungan masyarakat. 

Dengan demikian, sebenarnya diantara suami istri pada dasarnya tidak ada ikatan hak dan kewajiban, kecuali ikatan hak dan kewajiban secara moral. Jika terjadi perkawinan, baik suami maupun istri tetap didalam keluarga masing. Jika terjadi perkawinan, yang berubah adalah ada kehidupan bersama.

1) PATRILINEAL - PERKAWINAN JUJUR (BATAK)  Antara suami istri akan timbul hubungan hak dan kewajiban, oleh karena ketika terjadi perkawinan si Istri WAJIB pindah ke keluarga suami. Dengan demikian, suami dan istri akan menjadi satu  KEDUDUKAN suami Istri dalam Perkawinan Jujur adalah TIDAK SEIMBANG/TIDAK SAMA, dalam arti kedudukan dan kewenangan suami LEBIH KUAT dari ISTRI. Hal ini karena, walaupun si Istri masuk kedalam keluarga suami, akan tetapi secara KLEN, si istri itu tetap Orang Lain. Sehingga dapat dikatakan, meski Istri sudah masuk kedalam keluarga suami, tapi KLEN Istri tidak akan pernah berubah, sehingga istri itu pun tetap dianggap orang lain, yang berarti si Istri tidak satu KLEN dengan suami dan keluarga suaminya.  Terhadap HARTA, Suami berkuasa penuh atau mempunyai kewenangan penuh terhadap semua harta, sedangkan Istri kewenangannya terbatas. Kewenangan Suami itu adalah Harta Pokok dan Buah Harta Pokok, sedangkan Kewenangan Istri adalah hanya Buah Harta Pokok. Contohnya: Suami mempunyai kewenangan atas Pohon Kelapa dan Buah Kelapanya, sedangkan Istri hanya buah kelapanya saja  Akibat sistem perkawinan Jujur ini, mengakibatkan secara umum Dalam Masyarakat Patrilineal, KEDUDUKAN Laki dan Perempuan adalah TIDAK SAMA, dimana laki2 mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar dari Perempuan, misalnya pada Perkawinan Jujur, perempuan itu bukan ahli waris



7

2) MATRILINEAL – SEMENDO (MINANGKABAU)  KEDUDUKAN Suami Istri didalam ikatan Perkawinan adalah TIDAK BISA DIUKUR apakah suami dan istri punyak kedudukan yang sama atau tidak, oleh karena suami istri TETAP didalam keluarga masing-masing.  Dengan demikian, dapat dikatakan pada Perkawinan Semendo itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap KEDUDUKAN Suami Istri, karena ketika terjadi perkawinan, suami hanya berfungsi sebagai TAMU dalam keluarga istri. Jadi sebenarnya, dalam perkawinan Matrilineal, Suami betul-betul terpisah (tidak menjadi satu) dari Istri, kalaupun Suami tinggal bersama dengan Istri, itu hanya bersatu secara ikatan moral.  Sedangkan, kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Masyarakat Matrilineal adalah Sama 3) BILATERAL - JAWA  KEDUDUKAN Suami Istri pada perkawinan Bilateral adalah SAMA. Karena meski sebenarnya antara suami dan istri itu tetap terpisah, akan tetapi pada masyarakat Bilateral ada kehidupan bersama, karena tempat tinggalnya ditentukan bersama, sehingga bagi anak, hubungan dengan ayah dan ibunya adalah sama.  Kedudukan laki-laki dan Perempuan dalam Masyarakat Bilateral juga SAMA 12. KEDUDUKAN ANAK A.

Prinsip Umum: KEDUDUKAN anak Akibat hukum perkawinan adat adalah SEPENUHNYA ditentukan oleh SISTEM KELUARGA (Patrilineal, Matrilineal dan Bilateral), kecuali pada Sistem Patrilineal Beralih-Beralih, yaitu Bali, Lampung, Tanah Semendo dan Rejang. Karena, pada keempat masyarakat tersebut, kemana anak itu menghubungkan diri, akan tergantung kepada perkawinan orang tuanya. Jika orang tuanya melakukan perkawinan Jujur, maka si anak akan ikut kepada ayahnya. Dan jika orang tuanya melakukan perkawinan semendo, si anak akan ikut kepada ibunya

B.

Hukum Adat 1) PATRILINEAL  Anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayah dan keluarga ayahnya. Karena si anak hanya mempunyai hubungan dengan ayah dan keluarga ayahnya  Bagi anak, Semua orang yang berasal dari keluarga Ibunya, adalah bukan termasuk keluarganya 2) MATRILINEAL  Anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibu dan keluarga ibunya. Karena si anak hanya mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya  Bagi anak, Semua orang yang berasal dari keluarga ayahnya, adalah bukan termasuk keluarganya 3) BILATERAL  Anak mempunyai hubungan baik dengan ayah maupun dengan ibu, baik dengan keluarga ayah maupun keluarga ibu. Dengan demikian, anak menjadi tanggung jawab bersama, baik ayah dan ibu



8

13. KEDUDUKAN HARTA KEKAYAAN A. Prinsip Umum  Pada dasarnya, jika terjadi perkawinan, maka akan timbul HARTA PERKAWINAN. Yang dimaksud dengan HARTA PERKAWINAN adalah harta yang dipunyai/dimiliki oleh suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan, yang berfungsi untuk memenuhi dan menjaga kebutuhan kehidupan materi suami istri dan anak-anaknya. Hal ini perlu ditekankan, karena dalam perkawinan, Harta yang dimiliki oleh suami dan istri dapat berbeda (tidak sama)  Harta Perkawinan terdiri dari 2 (merupakan gabungan dari), yaitu: 1) HARTA PERSEORANGAN: harta yang dimiliki masing-masing dari suami istri, terdiri dari: - Harta perseorangan yang diperoleh sebelum perkawinan, baik merupakan hasil usaha atau bukan dari hasil usaha (waris) - Harta perseorangan yang diperoleh selama perkawinan perkawinan, bukan karena usaha. Ex. Harta waris yang didapatkan setelah perkawinan 2) HARTA BERSAMA: harta yang dimiliki secara bersama-sama, berupa harta yang diperoleh HANYA dari hasil usaha, baik usaha sendiri (masing2 suami dan istri) maupun usaha bersama (usaha suami dan istri bersama) pada saat (selama) perkawinan berlangsung B. Prinsip Hukum Adat  Hukum Adat tidak mengenal dengan Percampuran Harta, sehingga tidak akan ada percampuran baik antara Harta Perseorangan dan juga Harta Bersama  Harta Bersama TIDAK TERDAPAT pada semua Perkawinan. Karena Harta bersama mempunyai syarat ada kehidupan bersama dan kehidupan yang seimbang, sehingga Harta Bersama hanya ada pada: 1) Perkawinan Jujur: karena ada kehidupan bersama dan mempunyai status sosial sama. Maksud status sosial yang sama itu dikaitkan dengan barang jujur. Artinya, ketika seseorang laki2 mampu membayar barang JUJUR, berarti laki2 tersebut mempunyai status sosial dan kedudukan yang sama dengan keluarga istri. Karena barang jujur itu bersifat magis, dimana nilai magis Barang Jujur itu menggantikan nilai magis dari seorang wanita yang akan diambil. 2) Perkawinan Bebas: ada kehidupan bersama dan tidak ada persolan status sosial - Jika ada Harta Bersama, maka kedudukan Suami Istri terhadap harta Bersama adalah SAMA, kecuali pada Perkawinan Jujur, dimana kewenangan Suami lebih besar terhadap Istri. - Seperti pada orang Batak, kedudukan laki dan perempuan adalah berbeda, karena perempuan bukan ahli waris. Tetapi seorang ayah dapat memberikan harta kepada anak perempuannya, asal tidak menyangkut harta Pusaka C. Prinsip BW  Pada dasarnya Harta Perkawinannya sudah bercampur jika terjadi perkawinan, tetapi dapat diadakan suatu perjanjian mengenai PEMISAHAN HARTA. Dengan kata lain, jika tidak ada suatu perjanjian mengenai pemisahan harta, maka akan terjadi percampuran harta.  Harta Bercampur jika TIDAK DIPERJANJIKAN D. Prinsip UU 1/1974  Pada dasarnya tidak ada percampuran harta, tapi masing2 pihak dapat membuat suatu perjanjian mengenai pencampuran harta.



9

BAGAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN

1) Kedudukan Suami Istri dan Laki Perempuan

Patrilineal

Matrilineal

Bilateral

Kedudukan Suami Istri dalam Perkawinan

Tidak Sama

Tidak terdefinisikan

Sama

Kedudukan Laki dan Perempuan dalam Masyarakat

Tidak Sama

Sama

Sama

Berada pada ayahnya

Berada pada ibunya

Berada pada ayah dan ibu

2) Kedudukan Anak

3) Kedudukan Harta



10

(Pertemuan Keempat – 29 Maret 2012) AKIBAT PERCERAIAN 14. Perceraian sah jika dilakukan menurut hukum agama 15. Akibat Hukum Perceraian, sama halnya dengan perkawinan juga menyangkut 3 hal, yaitu: Kedudukan suami istri, Kedudukan anak dan Kedudukan Harta Kekayaan 16. KEDUDUKAN SUAMI ISTRI Prinsip Hukum Adat – Secara Umum:  Dalam hukum adat, perkawinan tidak menyangkut ikatan lahir bathin seorang laki dan perempuan saja, tapi menyangkut ikatan hubungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu pada dasarnya, baik suami maupun istri tetap didalam keluarga masing. Seperti Bilateral, meski ada kehidupan bersama, karena pola menetap tinggalnya adalah Bilokal, bisa tinggal di tempat suami atau istri, tapi sebenarnya secara yuridis diantara suami tetap berada di keluarganya masingmasing 

Dengan melihat prinsip diatas, jika terjadi perceraian, yang terjadi adalah meski secara formal ikatan suami istrinya berakhir, tetapi ikatan materiilnya dari awal sudah tidak ada

1) PATRILINEAL - PERKAWINAN JUJUR (BATAK)  Jika terjadi perceraian, istri tidak hanya bercerai dengan suaminya, tapi juga bercerai dengan keluarga suaminya. Hal ini karena ketika terjadi perkawinan, timbul suatu ikatan antara istri dengan suami dan juga dengan keluarga suaminya. Jadi ketika bercerai, Istri harus keluar dari keluarga suaminya dan kembali keluarga asalnya  Jadi perceraian pada perkawinan Jujur akan terdiri dari 2 macam cerai, yaitu Cerai dengan Suami dan Cerai dengan Keluarga Suami a. Perceraian Murni - Untuk perceraian murni (suami istri masih hidup), maka kedua macam cerai (cerai dengan suami dan cerai dengan keluarga Suami) akan terjadi pada saat yang bersamaan. - Perceraian antara suami dan antara keluarga suami harus dilakukan melalui Rapat Adat, kalau di Batak disebut HASIRANGAN. Pada rapat adat tersebut akan ditentukan sekaligus berapa bagian untuk istri dari harta bersamanya. Ukurannya adalah besar kecilnya kesalahan istri. Makin besar kesalahan istri, akan makin kecil bagiannya. b. Perceraian karena Kematian - Untuk perceraian karena kematian, jika yang meninggal istri maka tidak akan menjadi masalah. - Yang menjadi masalah jika yang meninggal adalah suami. Jika yang meninggal suami, maka Istri tetap di keluarga suami dan tetap menjadi tanggung jawab keluarga suami. Jika si istri ingin menikah lagi, istri harus menikah dengan laki-laki yang berasal dari keluarga suami. - Jika istri ingin menikah dengan laki-laki yang bukan dari keluarga suami, maka istri harus melakukan Perceraian terlebih dahulu kepada keluarga suaminya. Minta cerai dengan keluarga suami adalah kesalahan yang paling besar, sehingga ada kemungkinan istri tidak mendapat bagian harta.



11

2) MATRILINEAL – MINANGKABAU  Jika terjadi Perceraian pada perkawinan Semendo Minangkabau, tidak akan mempunyai akibat terhadap hubungan suami istrinya, karena DARI AWAL perkawinan pun diantara suami istri tidak terjadi suatu ikatan, karena suami yang hanya berfungsi sebagai TAMU di tempat istri. Dengan kata lain, jika terjadi perceraian, antara suami dan istri akan berpisah begitu saja tanpa ada akibat hukum. Suami tidak perlu datang lagi sebagai tamu.  Secara materiil, tidak ada ikatan apapun antara suami dan istri, dan juga dengan para keluarganya 3) BILATERAL - JAWA  Jika terjadi perceraian, maka ikatan perkawinan antara suami istrinya akan putus dan tidak hidup bersama lagi. Untuk ikatan keluarganya tidak akan masalah, karena dari awal perkawinan, secara yuridis, suami dan istri terpisah dalam keluarganya masing-masing.  Tanggung jawab suami dan istri terhadap anak adalah sama besar.  Sama halnya dengan Bilateral, secara materiil tidak ada ikatan apapun antara suami dan istri serta para keluarganya (karena suami istri tetap pada keluarganya masing2), hanya secara formil antara suami dan istri bersatu karena hidupnya bersama. 17. KEDUDUKAN ANAK A. Prinsip Umum: Jika terjadi perceraian, Kedudukan anak jelas SEPENUHNYA tergantung dari sistem kekeluargaan. B. Hukum Adat 1) PATRILINEAL  Anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab AYAH dan keluarga ayahnya. Karena si anak hanya mempunyai hubungan dengan ayah dan keluarga ayahnya. Jadi jika terjadi perceraian, maka kedudukan anak akan tetap berada pada keluarga ayahnya dan anak tersebut putus hubungan dengan ibunya. 2) MATRILINEAL  Anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab IBU dan keluarga ibunya. Karena si anak hanya mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya. Jadi jika terjadi perceraian, maka kedudukan anak akan tetap berada pada keluarga ibunya dan anak tersebut putus hubungan dengan ayahnya 3) BILATERAL  Anak mempunyai hubungan baik dengan AYAH maupun dengan IBU, baik dengan keluarga ayah maupun keluarga ibu. Dengan demikian, jika bercerai anak menjadi tanggung jawab bersama, baik ayah dan ibu, tergantung dari kesepakatan. Ini khusus untuk anak yang masih dibawah umur.  Pada bilateral akan timbul masalah terkait dengan Rumah dan anak yang dibawah umur, karena suami dan istri mempunyai tanggung jawab yang sama besar.  Khusus untuk Waris, Istri adalah bukan ahli waris. Tetapi, ketika suaminya meninggal, sang istri mempunyai hak untuk menolak membagi harta warisan kepada siapapun, sehingga si Istri dapat menguasai harta warisan tersebut.



12

18. KEDUDUKAN HARTA KEKAYAAN A. Prinsip Umum:  Jika perceraian karena kematian, tentunya harta peninggalannya menjadi harta waris dan pembagiannya akan menggunakan aturan-aturan hukum waris  Jika perceraian murni, harta perkawinan akan menjadi bubar, dengan arti harta perorangan akan kembali kepada yang memilikinya dan harta bersama akan dibagi menjadi 2. B. Hukum Adat 1) PATRILINEAL – JUJUR  Jika terjadi perceraian, bagian istri dari harta bersama akan tergantung dari besar kecilnya kesalahan istri dan harta perseorangannya akan kembali istri. Pada perkawinan Jujur, pada saat akan menikah, biasanya Istri akan diberikan (dibekali) harta oleh keluarganya dan itulah yang akan menjadi harta perseorangan dari Istri. 2) MATRILINEAL  Jika terjadi perceraian, maka tidak akan berakibat apa2, karena pada perkawinan matrilineal tidak akan ada harta bersama, karena antara suami dan istri benar-benar terpisah. Dimana seorang suami sama sekali tidak mempunyai tanggung jawab secara finansial kepada istri dan anaknya. 3) BILATERAL  Jika terjadi perceraian, maka arti harta perseorangan akan kembali kepada yang memilikinya dan harta bersama akan dibagi menjadi 2



13

(Pertemuan Kelima & Keenam – 19&26 April 2012) HUKUM WARIS 19. Hukum Waris adalah peraturan yang mengatur bagaimana berpindahnya harta seseorang (Harta yang positif dan harta yang negatif/Hutang) yang meninggal (Pewaris) kepada anggota keluarganya yang ditinggalkan (Ahli Waris) , bagaimana proses, sistemnya. Hukum waris tidak dapat dipisahkan dengan Hukum Perkawinan, karena Hukum Waris ini merupakan kelanjutan dari Hukum Perkawinan 20. Hukum Waris hanya akan digunakan ketika ada orang yang Meninggal (Pewaris), Keluarga yang ditinggalkan (Ahli Waris), dan harta yang ditinggalkan (Harta Waris), atau yang disebut dengan UNSUR WARIS Dalam BW, jika ternyata ada Pewaris dan Harta Waris, TETAPI tidak ada Ahli Waris, maka Harta Warisnya akan dimasukkan kedalam Balai Harta Peninggalan Waris Dalam Hukum Adat, jika ternyata ada Pewaris dan Harta Waris, TETAPI tidak ada Ahli Waris, maka Harta Warisnya akan jatuh kepada masyarakat hukum adat 21. SIAPA YANG MENJADI PEWARIS Secara umum, Pewaris adalah bisa Laki-laki atau Perempuan, KECUALI pada Masyarakat PATRILINEAL dengan Perkawinan JUJUR. Pada Masyarakat PATRILINEAL, seorang Perempuan hanya dapat menjadi Pewaris jika:  Belum menikah  Sudah bercerai dengan suaminya dan kembali kepada keluarga asalnya. Seorang perempuan dalam Masyarakat Patrilineal yang meninggal dalam ikatan Perkawinan Jujur, maka OTOMATIS seluruh harta Perempuan tersebut akan DIKUASAI oleh Suaminya, dan BUKAN DIWARISI. Oleh karena itu, status Perempuan yang meninggal tersebut adalah BUKAN PEWARIS, karena harta peninggalannya tersebut bukan diwarisi kepada suaminya, melainkan memang dengan sendirinya dikuasai oleh suami 22. CONTOH KASUS NO.22 (Acuan gambar untuk contoh-contoh kasus dibawah)



14

23. SIAPA YANG MENJADI AHLI WARIS Orang yang BERHAK menerima Harta Waris ini adalah semua orang yang mempunyai hubungan darah (anggota keluarga) yang ditinggalkan, baik kebawah (keturunan), ke atas (Orang Tua) dan kesamping (Saudara) Secara umum, orang yang Dalam menentukan Ahli Waris, SANGAT DITENTUKAN oleh cara Menarik Garis Keturunan, yaitu: a. BILATERAL  Karena Hubungan darahnya ditarik melalui laki dan perempuan, maka semuanya dapat menjadi ahli waris, selama mempunyai Hubungan Darah. Dengan demikian, seorang anak dalam Bilateral adalah Ahli Waris dari Ayah dan Ibunya. Contoh:Dari contoh kasus No.22 diatas, yang akan menjadi Ahli Waris dalam Keluarga BILATERAL adalah: jika Suami yang meninggal adalah A hingga Q dan Jika Istri yang meninggal adalah 1 hingga 20  Sehubungan Istri adalah bukan ahli waris, maka ketika suaminya meninggal, sang istri mempunyai hak untuk menolak membagi harta warisan kepada siapapun, sehingga si Istri dapat menguasai harta warisan tersebut, dengan alasan si Janda tidak MENDERITA/Teraniaya di akhir hidupnya b. PATRILINEAL  Ahli Waris adalah siapapun yang mempunyai hubungan darah dan juga MERUPAKAN SATU KLEN. Dengan demikian, walaupun seseorang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris, tapi belum tentu dapat menjadi Ahli Waris, jika ternyata tidak satu KLEN  Alasan Perempuan Tidak Bisa Menjadi Ahli Waris Pada dasarnya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan adalah satu Klen dengan Ayahnya, TETAPI dalam kaitannya dengan Hukum Waris yang menjadi Ahli Waris adalah HANYA ANAK LAKI saja. ALASANNYA adalah karena dipengaruhi oleh BENTUK PERKAWINAN JUJUR, dimana nantinya anak perempuan akan pindah ke keluarga suaminya. Tetapi meski perempuan telah pindah kekeluarga suaminya akibat perkawinan Jujur, tetap saja, si perempuan tersebut bukan menjadi Klen suaminya, melainkan tetap pada Klen awalnya. Sehingga di keluarga suaminya pun, si Perempuan tersebut bukan menjadi AHLI WARIS. Inilah yang menjadi alasan, seorang PEREMPUAN TIDAK AKAN MENJADI AHLI WARIS dalam masyarakat Patrilineal c. MATRILINEAL  Sama dengan Patrilineal, Ahli Waris adalah siapapun yang mempunyai hubungan darah dan juga MERUPAKAN SATU KLEN.  Anak di Minangkabau TIDAK SATU KLEN dengan ayahnya, sehingga anak BUKAN AHLI WARIS dari ayahnya, melainkan hanya Ahli Waris dari Ibunya saja.  Dengan demikian, khusus untuk Matrilineal, yang menjadi Ahli Waris dari seorang Laki-laki adalah BUKAN KETURUNANNYA (bukan kebawah), melainkan hanya Saudaranya (Kesamping) dan ke Ibunya (atas)  Persepsi masyarakat yang salah mengenai Laki-Laki Minangkabau bukan Ahli Waris Banyak masyarakat yang salah persepsi yang menganggap bahwa laki-laki adalah bukan ahli waris. Hal ini sebenarnya dikarenakan masyarakat mencoba mengkaitkan dengan Masyarakat Patrilineal yang mana Perempuan adalah bukan waris. Padahal penyebab Perempuan Bukan Ahli Waris dalam Patrilineal adalah karena Perkawinan Jujur. Sedangkan dalam Masyarakat Matrilineal, tidak ada satupun bentuk perkawinan yang dapat merubah status hukum Ahli Waris dari Laki-laki.



15

 Laki-laki pada masyarakat Minangkabau, dalam prakteknya tidak pernah mempermasalahkan mengenai warisan, meski sebenarnya Laki-laki berhak mendapat harta warisan dengan jumlah bagian yang SAMA dengan Perempuan. Dengan kata lain, Jatah Harta Waris untuk Lakilaki (Hak Pemakaian – Bukan Kepemilikan, karena Sistem Kolektif) adalah sebenarnya tetap ada, meski pada kenyataannya tidak pernah mempermasalahkan "jatahya" tersebut, dan lebih condong untuk memberikan jatahnya tersebut kepada Saudara perempuannya. Hal ini dikarenakan dalam masyarakat Minangkabau, tugas seorang laki-laki adalah menambah harta Keluarganya. 24. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS – HANYA UNTUK BILATERAL  Dalam masyarakat Bilateral, dikenal dengan yang namanya ANAK ANGKAT, yaitu seseorang yang tidak ada hubungan darah, tetapi dijadikan sebagai keluarga. Bagi masyarakat Bilateral, kedudukan ANAK ANGKAT adalah SAMA dengan keluarga lainnya, dimana ANAK ANGKAT juga merupakan Ahli Waris, selama proses pengangkatan anak angkat tersebut dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. 

Hanya saja, meski merupakan Ahli Waris, tetapi Anak Angkat hanya dapat memperoleh Harta Pencarian dari Orang Tuanya saja, dan Anak Angkat tidak berhak atas Harta Asal/Harta Pusaka orang tuanya.



Sedangkan, bagi Masyarakat Patrilineal dan Matrilineal TIDAK MENGENAL mengenai Anak Angkat. Kalaupun bagi masyarakat Patrilineal mengangkat anak, PASTI akan mengambil dari Keluarga Suami, dan Matrilineal akan mengangkat anak dari Keluarga Istri. Hal tersebut tidak dikategorikan sebagai Anak Angkat, tetapi bagian dari Keluarga juga.

25. PRINSIP KEWARISAN  Ahli waris adalah orang yang BERHAK menerima harta waris, tetapi orang yang Berhak tersebut belum tentu menerima Harta Waris 

Prinsip Kewarisan ini adalah suatu prinsip dasar yang akan memberikan petunjuk siapa saja yang berhak menjadi Ahli Waris.



Prinsip Kewarisan ini terbagi menjadi 2, yaitu: A. Prinsip Umum: - Prinsip Umum atau Prinsip yang digunakan oleh seluruh masyarakat adat (Patrilineal, Matrilineal dan Bilateral) adalah seorang Ahli Waris HARUS mempunyai Hubungan Darah dengan Pewaris, atau dengan kata lain selama seseorang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris, maka seseorang tersebut masuk sebagai kategori Ahli Waris. - Dari Prinsip Umum tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasangan (suami/istri) dari seseorang yang meninggal adalah TIDAK termasuk sebagai Ahli Waris. - Masyarakat Bilateral HANYA mengenal Prinsip Umum ini saja dalam menentukan seseorang yang dapat menjadi Ahli Waris, sehingga dapat dikatakan bagi masyarakat Bilateral, Ahli Waris adalah SEMUA orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris.

B. Prinsip Khusus – Hanya untuk Masyarakat PATRILINEAL dan MATRILINEAL - Disamping harus mempunyai hubungan darah, juga Harus mempunyai HUBUNGAN KLEN. Dengan kata lain, ahli waris harus satu klen dengan Pewaris - Orang yang mempunyai Hubungan darah, belum tentu satu klen. Orang yang satu Klen, sudah pasti mempunyai hubungan darah - KHUSUS pada Patrilineal Murni (Batak), berlaku Ketentuan tambahan yaitu Ahli Waris adalah HANYA Laki-laki saja, dan Perempuan BUKAN ahli waris. Pada perkawinan Jujur, Perempuan keluar dari Keluarganya dan masuk ke keluarga suaminya.



16

26. ATURAN UNTUK MENENTUKAN SIAPA DIANTARA PARA AHLI WARIS YANG AKAN MENERIMA WARIS Dalam hukum Adat, untuk menentukan siapa diantara para Ahli Waris yang akan menerima Harta Waris, harus menggunakan 2 garis hukum terlebih dahulu, yang mana berfungsi sebagai Filter atau Saringan dari Para Ahli Waris untuk menjadi Ahli Waris yang DAPAT MENERIMA harta waris, yaitu: A. GARIS POKOK KEUTAMAAN (“GPK”)  GPK adalah Saringan (Filter) PERTAMA untuk menentukan siapa diantara para ahli waris yang nantinya akan menerima Harta Waris, yaitu dengan cara membagi para ahli waris kedalam KELOMPOK–KELOMPOK KEUTAMAAN, yang berakibat dengan adanya Kelompok Utama, maka dengan sendirinya akan menutup peluang kelompok lainnya untuk menerima warisan.  Penentuan Kelompok Utama dalam Hukum Adat didasarkan pada Hubungan kedekatan dengan Pewaris, yaitu: - Kelompok Utama I: KETURUNAN, yaitu Anak, Cucu dan seterusnya - Kelompok Utama II: KEATAS, yaitu Orang Tuanya - Kelompok Utama III: KESAMPING, yaitu Saudara dan keturunannya Dan seterusnya (Kelompok ganjil selalu ada keturunan, dan kelompok genap tidak akan ada keturunan) Penerapan Kasus Khusus Untuk Masyarakat Bilateral Dengan mengacu pada Kasus No.22 diatas, dengan sudah menerapkan GPK, maka sudah menyortir dari sekian banyak Para Ahli Waris yang akan menerima Harta Waris, yaitu hanya orang-orang yang termasuk dalam Kelompok Utama I, yaitu hanya A/1 sampai dengan G/7 . Hanya saja, diantara A/1 sampai dengan G/7 tersebut, tidak semuanya yang akan menerima Harta Waris, karena harus disortir terlebih dahulu dengan menggunakan Garis Pokok Penggantian B. GARIS POKOK PENGGANTIAN (“GPP”)  GPP adalah merupakan SARINGAN TERAKHIR untuk menentukan siapa diantara para Ahli Waris, yang tentunya termasuk dalam Kelompok Utama, benar-benar akan menerima Harta Waris.  GPK mengatur bahwa yang akan menerima Harta Waris adalah hanya para Ahli Waris (dalam Kelompok Utama) yang tidak punya Penghubung atau Tidak Punya Penghubung Lagi dengan Pewaris. Contoh Penerapan Kasus No.22:  Dengan mengacu pada kondisi seperti yang digambar No.22 diatas, yang akan menerima Harta Waris adalah A,B dan C, karena tidak mempunyai Penghubung lagi ke Pewaris. Sedangkan untuk D,E, F dan G tidak menerima Harta Waris, karena masih mempunyai penghubung ke Pewaris, yaitu orang tuanya masing-masing  Beda halnya, jika B ternyata sudah meninggal. Maka yang akan menerima harta waris adalah A dan C karena memang Tidak Mempunyai Penghubung dengan Pewaris dan juga D dan E akan menerima Harta Waris karena D dan E SUDAH Tidak Mempunyai Penghubung Lagi dengan Pewaris (B sudah meninggal). Sedangkan F dan G tidak akan menerima Harta Waris, karena masih punya Penghubung dengan Pewaris, yaitu Bapaknya (C)



17

27. PENENTUAN PEMBAGIAN HARTA WARIS – ANGKA BAGI 

Prinsip pembagian Harta Waris pada Hukum Adat adalah harus dibagi secara ADIL. Setiap orang harus menerima bagiannya sesuai dengan kedudukannya didalam keluarga.



Cara menentukan pembagian Harta Waris dalam Hukum Adat harus menggunakan dalil/hukum MENENTUKAN ANGKA BAGI, yang bertujuan agar dalam membagi harta waris ini dapat dilakukan secara adil, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



Untuk menentukan Angka Bagi, harus dilihat dari JUMLAH JURAI terlebih dahulu. JURAI ini adalah Pengelompokan Ahli Waris didalam Kelompok Keutamaan, yaitu: a. Kelompok I : Berpangkal pada jumlah Anak b. Kelompok III: Berpangkal pada jumlah Saudara c. Kelompok II: ini sudah pasti angka baginya, yaitu maksimal 2 saja, karena hanya ada orang tua.



Khusus untuk menentukan ANGKA BAGI dari Jurai yang berpangkal pada Anak, penghitungannya adalah Jumlah Anak yang masih Hidup DITAMBAH dengan Anak yang sudah Meninggal yang MENINGGALKAN KETURUNAN.



Penerapan Kasus Khusus Untuk Masyarakat Bilateral a. Dengan kondisi B sudah meninggal Angka Baginya untuk kondisi A dan C masih hidup dan B sudah meninggal dan meninggalkan keturunan adalah 3, sehingga SEMUA ANAK, baik yang hidup dan meninggal mendapat bagian masing-masing 1/3 Bagian. Dan bagi anak yang sudah meninggal (Anak B), harta warisnya akan diturunkan kepada anak-anaknya, dengan cara dibagi sama rata untuk kedua anaknya, , yaitu F dan G sebesar masing-masing menerima 1/6 bagian. b. Dengan kondisi A sudah meninggal Dalam Kelompok I, jika diantara ketiga Anak tersebut (A,B,C), yang meninggal adalah si A, dimana A tidak mempunyai keturunan, maka Angka Baginya akan menjadi 2, sehingga masing-masing dari B dan C akan menerima bagian sebesar ½ bagian. c. Dengan Kondisi A dan B sudah meninggal Dalam kelompok 1, jika A dan B sudah meninggal, maka Angka Baginya tetap 2, yaitu untuk Anak B dan Anak C, yang masing-masing akan menerima ½ bagian. Tetapi berhubung B sudah meninggal dan tidak dapat menerima Harta Waris, maka bagian dari Anak B, akan diberikan secara rata kepada kedua anaknya, yaitu yaitu D dan E sebesar masing-masing ¼ bagian

28. PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT PATRILINEAL DAN MATRILINEAL  Prinsip Pembagian Waris, dari Penentuan Ahli Waris hingga sampai menentukan bagian warisnya, ini digunakan oleh seluruh masyarakat adat, yaitu Patrilineal, Matrilineal dan Bilateral. Hanya saja yang membedakan antara Patrilineal dan Matrilineal dengan Bilateral adalah HANYA Penentuan dari Ahli Warisnya saja, yaitu a. Matrilineal: Ahli Warisnya hanya yang melalui Garis Perempuan saja b. Patrilineal: Ahli warisnya hanya yang melalui Garis Laki saja, dengan catatan khusus bahwa Perempuan tidak Menjadi Ahli Waris 

Karena Perempuan bukan termasuk Ahli Waris dalam Keluarga Patrilineal, bukan berarti Laki-Laki dalam Keluarga Matrilineal adalah juga bukan sebagai Ahli Waris. Laki-laki dalam keluarga Matrilineal adalah termasuk Ahli Waris, hanya saja Laki-Laki tidak akan mengambil apa yang menjadi bagian dari Laki. Karena dalam keluarga Matrilineal, adalah pantangan bagi seorang lakilaki untuk mengambil Harta Keluarga, malahan seharusnya Laki-laki diharapkan untuk menambah Harta Keluarga. (LIHAT KEMBALI HALAMAN 16, No.23.c)



18

29. HARTA WARIS – Sangat Berhubunngan dengan Harta Perkawinan (HP) Pencaharian Sebelum Perkawinan

Harta Perseorangan

HP

Harta Bersama

Warisan (Harta Pusaka/Asal) Keluarga (Harta Pusaka/Asal) Hibah Bukan Keluarga

Warisan (Harta Pusaka/Asal) Selama Perkawinan Keluarga (Harta Pusaka/Asal) Hibah Bukan Keluarga Mutlak Pasti Harta Pencaharian



Dari beberapa jenis Harta diatas, yang akan menjadi Harta Warisan adalah Harta Perseorangan + ½ Harta Bersama



Jumlah Harta Warisan belum tentu sama, tergantung dari Besar Kecilnya Harta Perseorangan dari Suami atau Istri



Harta Pusaka hanya dikenal di Masyarakat Patrilineal dan Matrilineal, untuk Bilateral mengenal Harta Asal



Anak Angkat pada Masyarakat Bilateral mempunyai hak yang sama dengan anak kandung, hanya Anak Angkat tersebut tidak berhak atas Harta Asal



Pada Masyarakat Matrilineal, anak mendapat warisan dari Ayah, tapi tidak menyangkut Harta Pusaka



Pada Masyarakat Patrilineal, anak perempuan bisa mendapat warisan, selama tidak menyangkut Harta Pusaka



Harta yang boleh dijadikan sebagai Hibah adalah hanya Harta Pribadi, tidak bisa Harta Pusaka. Dan Hibah yang diberikan ke seseorang tidak boleh melebihi 1/3 dari Keseluruhan Harta. Hibah yang diberikan kepada seseorang yang bukan keluarga, adalah harta yang bukan Harta Pusaka.



BW tidak membolehkan Hibah diantara Suami dan Istri, sedangkan hukum adat membolehkan Hibah diantara suami dan istri

30. TANGGUNG JAWAB TERHADAP HUTANG PEWARIS Jika kewajiban (hutang) lebih besar dari Harta Waris, maka dalam hukum adat mengenal mengenai 2 jenis tanggung jawab dari Ahli Waris, yaitu Tanggung Jawab Terbatas dan Tanggung Jawab Tidak Terbatas. Tanggung Jawab Terbatas adalah ahli waris tidak bertanggung jawab dengan harta pribadi, dengan demikian ahli waris tidak dapat dituntut untuk membayar hutang-hutang yang ditinggalkan oleh Pewaris, jika ternyata Harta Peninggalan Pewaris tidak dapat melunasi Hutang Pewaris Tanggung Jawab Tidak Terbatas artinya SEMUA ahli waris yang berhak menerima, bertanggung jawab dengan harta pribadi, artinya jika Pewaris meninggalkan sejumlah Hutang, maka Para Ahli Waris yang berhak menerima harta waris tersebut bertanggung jawab untuk melunasi hutang Pewaris tersebut, sesuai dengan bagiannya jika Ahli Waris tersebut menerima harta waris. Hukum Adat tidak mengatur mengenai jenis Tanggung Jawab apa yang akan digunakan oleh Masyarakat. Hukum Adat hanya menyediakan mengenai pilihan dari Jenis Tanggung Jawab tersebut, pilihannya diberikan kepada Para Ahli Waris.



19

31. SISTEM KEWARISAN – HAK PARA AHLI WARIS PENERIMA HARTA WARIS Hukum Adat berbeda dengan BW dalam hal Hak Para Ahli Waris yang menerima Harta Waris. Dalam BW, orang yang menerima waris akan mempunyai Hak yang penuh terhadap harta warisnya. Sedangkan untuk Hukum Adat belum tentu, karena Hukum Adat mengenal mengenai Sistem Kewarisan, yaitu: a.

SISTEM INDIVIDUAL: bahwa harta warisan itu DIBAGI HABIS pemilikannya kepada semua ahli waris yang berhak. Dengan demikian, ahli waris akan menerima bagiannya secara Individual (sama dengan BW). Sistem ini digunakan oleh Masyarakat Bilateral.

b.

SISTEM KOLEKTIF : Ahi waris TIDAK menerima dengan Hak Milik, sedangkan hanya menerima Hak Pakai. Dan kepemilikan harta warisnya adalah secara bersama-sama. Jadi yang dibagi pada Harta Warisnya adalah hanya pemakainnya saja, tidak kepemilikannya atas harta waris tersebut. Selain itu, Sistem Kolektif ini juga diterapkan di Ambon dan Minahasa, tapi hanya harta berbentuk TANAH saja. Di Ambon dikenal dengan nama TANAH DATI, di Minahasa dikenal dengan TANAH KERANG Sistem Kolektif ini digunakan dalam Matrilineal (MINANGKABAU), yang mengenal Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah. Jika asal harta tersebut berasal dari satu generasi maka Harta tersebut disebut dengan Harta Pusaka Rendah, sedangkan jika asal harta berasal dari lebih satu generasi, maka harta tersebut disebut dengan Harta Pusaka Tinggi Contoh:

Jika “I” mendapat tanah dari “D”, maka tanah tersebut disebut dengan Harta Pusaka Rendah; dan jika ternyata “I” mendapatkan harta dari “B”, maka harta tersebut disebut dengan Harta Pusaka Tinggi.  Jika “I” ingin menjual Tanahnya yang berasal dari “D”, maka si “I” harus mendapat persetujuan dari “H” juga, karena “H” adalah Ahli Waris yang juga berhak menerima harta waris, meski dalam prakteknya “H” karena sebagai laki-laki tidak mengambil bagian dari harta warisnya (Laki-laki dalam Masyarakat Minangkabau, TIDAK PERNAH MEMPERMASALAHKAN HARTA, tapi tugasnya adalah MEMPERKAYA HARTA KELUARGA).  Jika “I” ingin menjual tanahnya yang berasal dari “B”, maka “I” harus mendapat persetujuan dari “C”, “D”, “E”. dan “H”.  Harta Pusaka hanya dapat dijual untuk Menikahkan anak Perempuan saja.



20

c.

SISTEM MAYORAT  Yang menjadi Ahli Waris adalah Anak Tertua  Bali dan Lampung adalah Anak LAKI LAKI Tertua; sedangkan untuk Tanah Semendo yang menjadi Ahli Waris adalah Anak PEREMPUAN Tertua  Para Ahli Waris tersebut, selain menerima seluruh harta warisan, tapi juga harus bertanggung jawab juga terhadap seluruh kewajiban keluarga yang masih ada. Dengan kata lain, Ahli Waris selain menerima waris, tapi juga menerima tanggung jawab. Atau bisa disamakan dengan Kolektif juga. Dan ahli waris yang menerima harta tersebut, jika ingin menjual harta waris, juga harus mendapat persetujuan dari seluruh keluarganya.

KHUSUS BATAK 

Sistem Batak itu adalah INDIVIDUAL, dimana yang menerima waris adalah hanya anak laki-laki. Tapi juga sebenarnya kolektif, karena selama masih ada perempuan di keluarganya, maka perempuan dan anggota keluarga lainnya, juga menjadi tanggung jawabnya. Contoh: pada keluarga batak, terdapat 6 anak, yang terdiri dari 1 anak laki dan 5 anak perempuan. Maka ahli warisnya adalah hanya 1 orang anak laki2 tersebut. Tapi anak laki-laki tersebut, bertanggung jawab terhadap 5 saudara perempuannya dan 1 orang tua yang masih hidup.



21

KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN ADAT SETELAH UU1/1974 32. KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN ADAT A. Secara YURIDIS FORMAL Jika dilihat secara YURIDIS FORMAL, Hukum Adat dalam hal ini Perkawinan Adat, sebenarnya dapat dikatakan masih berlaku atau masih diakui, karena hingga saat ini tidak terdapat satu pasal pun yang mencabut Hukum Adat atau menyatakan bahwa Hukum Adat sudah tidak berlaku. B. Secara TEORI HUKUM Berdasarkan Teori Hukum, jika ada 2 hukum yang masih berlaku, maka hukum yang lebih dulu berlaku tidak dapat bertentangan dengan Hukum yang lebih baru. Jika ternyata Hukum yang lama ternyata bertentangan dengan hukum yang lebih baru, maka Hukum yang lama tersebut akan dianggap SUDAH TIDAK BERLAKU lagi. Mengacu kepada teori tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya Hukum Perkawinan Adat sudah tidak berlaku lagi, karena BERTENTANGAN dengan UU (hukum yang lebih baru), khususnya pada sistem Patrilineal dan Matrilineal. a. UU vs Bilateral  Pertentangan yang NYATA antara UU dengan Masyarakat Bilateral adalah HANYA KEDUDUKAN SUAMI ISTRI saja, dimana kedudukan suami Istri menurut UU adalah sama karena Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara suami dan istri. Sedangkan pada Bilateral secara materiil kedudukannya tetap berbeda, karena dalam Sistem Bilateral, setelah terjadi perkawinan secara materiil sebenarnya Suami Istri tidak menjadi satu (bukan hubungan keluarga), karena hubungan keluarga pada Sistem adat adalah didasarkan pada hubungan darah  Selebihnya adalah sama, seperti Ada tempat tinggal bersama, Kedudukan anak yang sama, karena mempunyai hubungan yang seimbang dengan ayah dan ibunya b. UU vs Patrilineal  Dilihat dari Hubungan Suami Istri, Patrilineal ini sebenarnya sama dengan UU, dimana Suami dan Istri berada dalam satu ikatan keluarga yang sama (Secara Formal), karena khususnya pada Perkawinan Jujur, Istri PINDAH ke tempat Suami.  Hanya saja PERBEDAAN pada Patrilineal, meski Suami dan Istri berada dalam satu ikatan keluarga yang sama, tetapi Suami Istri mempunyai kedudukan YANG TIDAK SAMA, yaitu Suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Istri  Kedudukan Suami Istri terhadap HARTA pada Patrilineal adalah TIDAK SAMA  Kedudukan Anak berbeda, dimana Anak HANYA mempunyai hubungan dengan Ayahnya, tidak mempunyai hubungan dengan Ibunya c. UU vs Matrilineal  Dilihat dari Kedudukan Suami Istri, Matrilineal ini berbeda dengan UU, karena pada Matrilineal kedudukan suami istri TIDAK DAPAT dideskripsikan karena pada saatat terjadi Perkawinan tidak ada kehidupan bersama (suami hanya sebagai tamu).  Kedudukan Anak berbeda, dimana Anak HANYA mempunyai hubungan dengan Ibunya, tidak mempunyai hubungan dengan Ayahnya  Saat ini, pada Masyarakat Matrilineal sudah mulai luntur, meskipun secara materiil tetap berlaku. Seperti saat ini, Suami juga ikut bertanggung jawab secara finansial terhadap anak2nya, meski secara formal tetap tidak ada hubungannya dengan anak.



22

C. Secara SOSIOLOGIS Sehubungan dengan BELUM ADANYA Hukum Waris pada Hukum Nasional, yang mana menyebabkan Masyarakat Adat MAU TIDAK MAU harus TETAP menggunakan Hukum Adatnya untuk permasalahan Waris, maka dapat dikatakan bahwa Hukum Perkawinan Adat masih berlaku (ditaati) secara SOSIOLOGIS. Hal ini disebabkan karena Hukum Perkawinan sangat terkait/tidak akan pernah dapat dipisahkan dengan Hukum Waris, karena Hukum Waris merupakan akibat atau kelanjutan dari Hukum Perkawinan Contohnya: Hukum Waris pada Patrilenal, perempuan adalah bukan ahli waris, dan ini jelas bertentangan dengan UU, dimana seharusnya antara Suami Istri mempunyai kedudukan yang sama dan diantara keduanya adalah ahli waris. Saat ini sudah ada Yurisprudensi yang menyatakan bahwa Istri dalam Masyarakat Batak juga harus tetap mendapatkan Harta Waris, dengan pertimbangan kedudukan Istri yang harus sama dengan suami. Hanya saja, Yurisprudensi tersebut memberikan catatan bahwa Istri meski mendapat Harta Waris, tapi hanya sebatas Harta Pencaharian saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meski Hukum Nasional berusaha membuat kedudukan yang sama antara suami dan istri, tetapi ternyata belum sepenuhnya mengakui kedudukan yang sama antara suami istri, karena harta yang diterima oleh Istri berbeda dengan suami 33. KESIMPULAN KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN ADAT Hukum Perkawinan Adat secara Yuridis Formal masih diakui karena belum ada satu pasalpun yang dengan tegas mencabut atau menyatakan Hukum Adat sudah tidak berlaku, tetapi secara Teori Hukum Adat sudah tidak berlaku karena Hukum Adat bertentangan dengan UU. Tapi terrnyata hingga saat ini, secara sosiologis, Hukum Perkawinan Adat masih digunakan atau masih berlaku pada mayarakat Adat, karena Masyarakat Adat masih menggunakan Hukum Waris Adatnya, yang mana Hukum Waris merupakan kelanjutan dari Hukum Perkawinannya. 34. KONDISI HUKUM PERKAWINAN ADAT SAAT INI a. BILATERAL:Berdasarkan Yurisprudensi, dalam Masyarakat Bilateral, Janda adalah juga Ahli Waris. Karena dikhawatirkan ketika Janda menguasai harta waris suaminya, maka akan ada ahli2 waris yang sebenarnya berhak atas harta waris, tapi tidak mendapatkan, karena dikuasai oleh Istrinya b. PATRILINEAL: Yurisprudensi yang menyatakan bahwa Istri dalam Masyarakat Batak juga harus tetap mendapatkan Harta Waris, dengan pertimbangan kedudukan Istri yang harus sama dengan suami. Hanya saja, Yurisprudensi tersebut memberikan catatan bahwa Istri meski mendapat Harta Waris, tapi hanya sebatas Harta Pencaharian saja. c. MATRILINEAL: saat ini anak bisa mendapatkan harta waris dari Ayah, asal tidak menyangkut Harta Pusaka. Hal ini dikarenakan kehidupan rumah tangganya sudah berubah. Dengan demikian, pada Matrilineal, ketika seorang laki-laki meninggal, maka yang mendapatkan Harta Waris adalah selain Kelompok II & III (saudara – Kesamping & Orang Tua – Keatas), tapi juga Kelompok I (Keturunan – Kebawah). Secara teori, jika kelompok I sudah mendapatkan Harta Waris, maka akan menutup Kelompok lainnya untuk mendapat Harta Waris. Tapi karena Kelompok I HANYA BISA mendapatkan Harta Pencaharian saja, maka Kelompok II dan III bersama-sama juga menjadi Ahli Waris, khusus untuk Harta Pusaka



23

Rangkuman Hukum Keluarga dan Waris Adat

Recommend Documents