Audit sektor public mengalami perkembangan dari masa ke masa, mulai dari Audit keuangan sektor public ( audit atas saldo), audit kinerja keuangan sektor public ( audit atas penggunana akun) hingga audit kinerja program (audit atas program yang menggunakan akun)
Adalah kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan criteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Adalah pengkajian atas setiap bagian organisasi terhadap prosedur operasi standard an metode yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan ( 3E)
Menurut BPKP audit atas pengelolaan akun merupakan audit untuk menilai pencapaian kinerja tugas dan fungsi entitas sektor public, serta member rekomendasi perbaikan dan permasalahan yang ditemukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keekonomisan.
1. 2.
3. 4. 5. 6.
Contoh audit atas pengelolaan akun: Audit operasional Dana Dekonsentrasi Audit Operasional bidang Pendidikan dan Manajemen Pendidikan Audit operasional atas Pengelolaan PNBP Audit opreasional Bantuan Raskin Monitoring Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Optimalisasi Penerimaan Negara
tinjauan atas suatu program yang dibuat dengan tujuan untuk menyediakan informasi bagi organisasi mengenai biaya dan kepemimpinan, serta memberikan evaluasi yang terukur mengenai output (meningkatnya kesejahteraan pegawai/nilai organisasi /dan lain-lain akibat pencapaian program) dan dampak ( efek dari suatu program terutama terhadap lingkungan organisasi)
1. 2. 3. 4. 5.
Audit Program Keluarga Berencana Audit Keberhasilan Peningkatan Ketersediaan Obat Publik Audit Program BOS Audit Program Wajar Diknas Audit Ketahanan Pangan
Audit keuangan adalah audit terhadap laporan keuangan suatu entitas (perusahaan atau organisasi) yang akan menghasilkan pendapat (opini) pihak ketiga mengenai relevansi, akurasi, dan kelengkapan laporan-laporan tersebut. Audit keungan umumnya dilaksanakan oleh kantor akuntan public atau akuntan public sebagai auditor independen dengan berpedoman pada standar professional akuntan publik.
Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pendidikan yang memadai. Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Memberikan pernyataan tentang kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan hasil audit dengan data yang Melaporkan memadai dan memberikan masukan kepada pimpinan dan bagian terkait agar dapat dilakukan perbaikan.
dalam pengelolaan organisasi sektor public adalah ekonomi, yang berarti pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. dalam pengelolaan keuangan organisasi sektor public adalah efisiensi, yang berarti pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu
dalam pengelolaan organisasi sektor publik adalah efektifitas. Efektifitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektifitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output. Outcome sering kali dikaitkan dengan tujuan (objectives) atau target yang hendak dicapai. Jadi dapat dikatakan bahwa efektifitas berkaitan dengan pencapaian tujuan.
Audit efektivitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternative lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah.
1. WAWANCARA ( INTERVIEW) a. Pembukaan b. Isi Wawancara c. Penutupan 2. ME-REVIEW DOKUMEN a. Kebijakan dan prosedur b. Laporan terdahulu 3. OBSERVASI a. Pengamatan Lapangan b. Tinjauan atas kegiatan tertentu
1. 2. 3. 4. 5.
Langkah penelitian Hipotesis Desain Pengumpulan Data Analisis Data
a. Judul b. Abstrak c. Perspektif Teoritis dan Kajian Pustaka d. Metode yang digunakan e. Temuan-temuan penelitian f. Analisis temuan-temuan penelitian
a. Biografi b. Fenomenologi c. Grounded Theory d. Etnografi e. Studi Kasus
a. Wawancara b. Observasi c. Dokumen d. Focus Group Discussion
Ada 2 Alasan mengapa menggunakan dua paradigma sekaligus yaitu: 1. Untuk Kelengkapan Data 2. Karena kebutuhan Penelitian
1. CONTOH AUDIT DENGAN TEKNIK ANALISIS DATA KUANTITATIF (HAL 155) 2. CONTOH AUDIT DENGAN TEKNIK ANALISIS DATA KUALITATIF (HAL 156) 3. CONTOH AUDIT DENGAN TEKNIK ANALISIS DATA KUANTITATIF-KUALITATIF (HAL 158)
BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas 16 objek pemeriksaan, yaitu 9 objek pemerintah pusat, 1 pemprov, 4 objek pemda, 2 objek BUMN. Hasil pemeriksaan dikelompokkan dalam 7 tema ; Kependudukan, Kesehatan, Infrastruktur, pertahanan keamanan, penyelenggaraan ibadah haji, BUMN dan kinerja lainnya. (Untuk pembahasan saat ini kelompok memfokuskan pada hasil pemeriksaan dengan tema KEPENDUDUKAN-KTP Elektronik) KEPENDUDUKAN ; entitas yang diperiksa Ditjen Dukcapil Kemendagri, Pemprov Aceh, Pemprov Sumsel, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Kalteng,Pemprov Sulteng, Pemprov Papua) Tujuan pemeriksaan ; bertujuan untuk menilai kehematan/ekonomi, efesien dan efektivitas program/kegiatan. pemeriksaan kinerja utamanya menyimpulkan bahwa Hasil program/kegiatan yang diperiksa ditemukan kelemahankelemahan yang mempengaruhi suatu program kegiatan.
Hasil Pemeriksaan Kinerja menemukan 11 kasus ketidakefektifan senilai 357,2 milyar. Dimana dalam penerapan KTP elektronik kurang efektif. Hasil pemeriksaan atas Efektivitas Penerapan Kartu Tanda penduduk berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) tahun 2013 pada kemendagri dan 7 provinsi menunjukan Kemendagri Telah berupaya agar program penerapan KTP elektronik dapat berjalan efektif. Dengan menyusun Grand Design System Informasi Adminstrasi Kependudukan (SIAK) dan peraturan penerapan KTP elektronik dan penyediaan sarana dan prasarana. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kelemahan-kelemahan, diantaranya distribusi KTP elektronik tahun 2011 dan 2012 semula 172 juta keeping, tahun 2013 berubah menjadi 145 juta kepingdan baru terdistribusi 120 juta keping (82,8%). Akibatnya 27 juta orang pwnduduk wajib KTP tidak memperoleh KTP elektronik dan minimal 24,89 juta penduduk terlambat memperoleh KTP.
Belum tersusunnya regulasi kualitas KTP elektronik untuk data maupun fisik secara berkala belum disusun. Tolok ukur/indicator untuk menilai kinerja atas pemanfaatan NIK, data kependudukan, KTP elektronik belum dibuat. kelemahan system pengendalian intern yang Terdapat mempengaruhi kehematan/ekonomi, efesien dan efektivitas. Terungkap juga kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kelemahan dalam adminstrasi. KTP merupakan amanat UU No.23/2006 tentang Administrasi Kepedudukan. Program ini bersifat nasional dengan alokasi anggaran program senilai 5,59 triliun. Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkap adanya 8 kasus kelemahan sistem pengendalian intern, 1 kasus kerugian negara senilai Rp24.9 milyar, 1 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp10.9 milyar, dan 1 kasus kelemahan administrasi.
Kepada Mendagri agar memerintahkan Dirjen Dukcapil dan Direktur Pengelola Informasi dan Adminstrasi Kependudukan untuk menyempurnakan mekanisme pendistribusian KTP Elektronik yg lebih rinci mengenai standar waktu pendistribusian sampai ke penduduk dan pendistribusian kembali KTP elektronik yang rusak/cacat/data salah Memberikan sanksi kepada sekretaris Dirjen Dukcapil selaku KPA yang lemah dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan penerapan KTP elektronik sesuai dengan tugas dan tanggun jawabnya. Mendagri agar memerintahkan Dirjen Dukcapil dan Kepada Direktur Pengelola Informasi dan Adminstrasi Kependudukan untuk menyusun ketentuan tentang kelengkapan teknis yang wajib disiapkan oleh pemda, perbankan, dan swasta berkaitan dengan penerapan Perpres No. 67/2011 tentang penerapan KTP Memerintahkan dirjen dukcapil memberikan izin pemanfaatan dan kepndudukan sesuai permendagri No. 25/2011 tetang pengkajian, pengembangan dan pengelolaan SIAK
Kepada Mendagri memberi sanksi kepada Dirjen Dukcapil dan Direktur Pengelola Informasi dan Adminstrasi Kependudukan serta memerintahkan pihak tersebut menyusun kebijakan penjamin kualitas KTP elektronik. Memberikan sanksi kepada tim teknis dan tim personalisasi atas kelalaian pelaksanaan tugas.. Kepada Mendagri agar memerintahkan Dirjen Dukcapil dan Direktur Pengelola Informasi dan Adminstrasi Kependudukan untuk menetapkan SOP pengujian blangko dan chip KTP elektronik secara berkala. Memerintahkan dirjen dukcapil memberikan izin pemanfaatan dan kepndudukan sesuai permendagri No. 25/2011 tetang pengkajian, pengembangan dan pengelolaan SIAK
