Analisa Kasus Pidana II

Rantie Septianti- 0806343020

Daftar Isi: Daftar

Isi.........................................................................................................................1 Isi.................................................................................. .......................................1

Ringkasan kasus: Pembunuhan artis sinetron Hanny Wahab terungkap.......................2 Pembahasan kasus..........................................................................................................5 I.

Penggolongan dan unsur- unsurnya....................................................................5

II.

Pidana dan Pemidanaan.....................................................................................11

III.

Dasar

penghapus pidana....................................................................................15

IV.

Dasar

peringan dan pemberat pidana................................................................17

V.

Gabungan tindak pidana....................................................................................20

VI.

Penyertaan.........................................................................................................28

VII.

Gugurnya hak jaksa untuk menuntut tindak pidana pida na dan kewajiban terpidana untuk menjalani pidana.................................................................................. pidana..... ................................................................................31 ...31

Daftar

Pustaka.................................................................................... Pustaka..... .........................................................................................................36 ..........................36

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Page 1


R ingkasan ingkasan

Kasus

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2009/03/03/65331/7/5/Pembunuhan_Artis_Sinetron_Hann y_Wahab_Terungkap diakses oleh Rantie Septianti pada tanggal 2 Mei 2009 pukul 08.44 WIB

Pembunuhan Artis Sinetron Hanny Wahab Terungkap

JAKAR TA--MI: TA--MI: Polres Jakarta Barat, Selasa (17/3), mengungkap pembunuhan artis sinetron

Hanny Wahab, atau Nurheny Nurheny Wahab, 53 yang tewas dibunuh di rumahnya (11/3) lalu. lalu. Polisi menangkap dua tersangka pelaku pembunuhan di Segara Anten, Sukabumi, Jawa Barat, tempat kerabat pelaku. Wakil Kepala Polres Jakarta Barat Kombes Yazid Fanani mengatakan, pelaku utama berinisial HS (Hendi Lesmana), 22 yang dibantu oleh teman sekampungnya, RM (Rahmatullah), 21. Keduanya merupakan warga Kampung Sukawening, Kelurahan Sukakerta Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. "Hendi adalah mantan pembantu rumah tangga korban yang telah berhenti beberapa bulan sebelumnya," ujar Fanani. Ia mengatakan, motif pembunuhan adalah pencurian atas dasar dendam. Saat masih bekerja sebagai pembantu, tersangka mengaku sering dimarahi oleh korban.

Fanani kemudian memaparkan kronologis pembunuhan tersebut. Berawal pada Selasa, (10/3), kedua tersangka bertemu di kawasan Angke, Jakbar untuk merencanakan perampokan di rumah korban. Keduanya lalu menumpang Kereta dari Stasiun Angke ke Stasiun Rawa Buaya, menuju rumah korban di Perumahan Inter Kota Blok B 5 No 24-25, Duri Kosambi Jakbar. Saat itu di rumah korban masih ada tamu, sehingga Hendi menunggu sementara Rahmat kembali ke Stasiun Rawa Buaya. Setelah tamu pulang, Hendi menyelinap ke salah satu kamar kos (paviliun) di dalam rumah korban. Karena sudah menguasai medan, tanpa menemui kesulitan Hendi berhasil menyelinap masuk

dan

bersembunyi

di

salah

satu

ruangan

tanpa

diketahui

siapapun.

Setelah Amir, pembantu kebersihan korban keluar dari rumah korban untuk pulang Hendi


Page 2


R ingkasan ingkasan

Kasus

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2009/03/03/65331/7/5/Pembunuhan_Artis_Sinetron_Hann y_Wahab_Terungkap diakses oleh Rantie Septianti pada tanggal 2 Mei 2009 pukul 08.44 WIB

Pembunuhan Artis Sinetron Hanny Wahab Terungkap

JAKAR TA--MI: TA--MI: Polres Jakarta Barat, Selasa (17/3), mengungkap pembunuhan artis sinetron

Hanny Wahab, atau Nurheny Nurheny Wahab, 53 yang tewas dibunuh di rumahnya (11/3) lalu. lalu. Polisi menangkap dua tersangka pelaku pembunuhan di Segara Anten, Sukabumi, Jawa Barat, tempat kerabat pelaku. Wakil Kepala Polres Jakarta Barat Kombes Yazid Fanani mengatakan, pelaku utama berinisial HS (Hendi Lesmana), 22 yang dibantu oleh teman sekampungnya, RM (Rahmatullah), 21. Keduanya merupakan warga Kampung Sukawening, Kelurahan Sukakerta Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. "Hendi adalah mantan pembantu rumah tangga korban yang telah berhenti beberapa bulan sebelumnya," ujar Fanani. Ia mengatakan, motif pembunuhan adalah pencurian atas dasar dendam. Saat masih bekerja sebagai pembantu, tersangka mengaku sering dimarahi oleh korban.

Fanani kemudian memaparkan kronologis pembunuhan tersebut. Berawal pada Selasa, (10/3), kedua tersangka bertemu di kawasan Angke, Jakbar untuk merencanakan perampokan di rumah korban. Keduanya lalu menumpang Kereta dari Stasiun Angke ke Stasiun Rawa Buaya, menuju rumah korban di Perumahan Inter Kota Blok B 5 No 24-25, Duri Kosambi Jakbar. Saat itu di rumah korban masih ada tamu, sehingga Hendi menunggu sementara Rahmat kembali ke Stasiun Rawa Buaya. Setelah tamu pulang, Hendi menyelinap ke salah satu kamar kos (paviliun) di dalam rumah korban. Karena sudah menguasai medan, tanpa menemui kesulitan Hendi berhasil menyelinap masuk

dan

bersembunyi

di

salah

satu

ruangan

tanpa

diketahui

siapapun.

Setelah Amir, pembantu kebersihan korban keluar dari rumah korban untuk pulang Hendi


Page 2

Rantie Septianti- 0806343020 kemudian masuk ke dapur dan ruang makan serta mengambil Playstation yang langsung ia simpan di paviliun. Setelah itu, Hendi membuka pintu kamar korban dan melihat Hanny tengah tidur dalam posisi terlentang. Ia kemudian mengambil empat unit telepon seluler dan tas korban yang

berisi

uang

tunai

sebesar

Rp

1,511

juta

dan

beberapa

surat-surat.

Setelah menyimpan barang curiannya di paviliun, Hendi kembali ke dapur mengambil sarung tangan yang ia pakai dan Alu (kayu) kira-kira sepanjang 50 cm yang ia gunakan untuk memukul memukul korban di bagian dada, kepala belakang dan dagu korban hingga korban bersimbah darah. Setelah itu ia membekap muka korban dengan bantal hingga korban tidak bergerak lagi.

Aksi Hendi tidak sampai disitu, tubuh korban yang sudah tidak bergerak ia foto menggunakan kamera telepon seluler milik korban sebanyak tiga kali termasuk bagian kemaluannya. Aksi bejatnya berlanjut, ia menyetubuhi korbannya. ko rbannya. "Hal ini diakui tersangka, serta terbukti dari visum yang memperlihatkan terdapat cairan sperma di kemaluan korban," papar Wakapolres Jakbar. Selesai melakukan tindakan biadabnya, Hendi menemui Rahmat di Stasiun Rawa Buaya, mereka kemudian melarikan diri ke Cirebon kemudian ke Sukabumi. Pada saat pelarian selama lima hari, Hendi membagi hasil kejahatannya

berupa

telepon

genggam

dan

uang

tunai

Rp

200

ribu

kepada

Rahmat.

Setelah melakukan pencarian selama lima hari, polisi berhasil membekuk kedua tersangka di Segara Anten, Sukabumi. Dari pelaku, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 793.200, satu lembar mata uang real, dua unit telepon seluler seluler Nokia 5000 dan N70, dan alu terbuat dari kayu yang digunakan untuk memukul kepala korban hingga tewas. Sementara dari TKP polisi menyita sebuah bantal bernoda darah, selembar karpet, daster batik dan celana dalam korban.

Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan melakukan pengembangan kasus. "Pelaku utama, Hendi dapat dikenai pasal berlapis 340, 365 dan 285 tentang

pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, serta pemerkosaan," pemerkosaan," papar

Fanani. Ia terancam hukuman penjara maksimal maksimal seumur hidup. Sementara rekannya Rahmat


Page 3

Rantie Septianti- 0806343020 dapat

dikenai

pasal

55

yaitu

turut

serta

dalam

pencurian

dengan

kekerasan.

Kepada wartawan, Hendi mengaku dendam karena sering dimarahi Hanny. Alasan yang disebutkan Hendi terlihat janggal dan terlalu ringan jika sampai harus membunuh Hanny. "Saya sering dipaksa masak, padahal saya t idak bisa," sebutnya. Hendi mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga Hanny pada tahun 2007. Setelah empat bulan bekerja ia berhenti. Pada awal 2009 ia kembali bekerja di tempat Hanny tetapi hanya bertahan satu minggu. (Jui/OL-03)


Page 4


Pembahasan Kasus I.

Penggolongan dan unsur-unsurnya:

JAKAR TA--MI: Polres Jakarta Barat, Selasa (17/3), mengungkap pembunuhan artis sinetron

Hanny Wahab, atau Nurheny Wahab, 53 yang tewas dibunuh di rumahnya (11/3) lalu. Polisi menangkap dua tersangka pelaku pembunuhan di Segara Anten, Sukabumi, Jawa Barat, tempat kerabat pelaku. Wakil Kepala Polres Jakarta Barat Kombes Yazid Fanani mengatakan, pelaku utama berinisial HS (Hendi Lesmana), 22 yang dibantu oleh teman sekampungnya, RM (Rahmatullah), 21. Pelaku HS adalah mantan pembantu rumah tangga korban yang telah berhenti beberapa bulan sebelumnya. Motif pembunuhan adalah pencurian atas dasar dendam. Kronologis pembunuhan berawal pada Selasa, (10/3), kedua tersangka bertemu di kawasan Angke, Jakbar untuk merencanakan perampokan di rumah korban. Keduanya lalu menumpang Kereta dari Stasiun Angke ke Stasiun Rawa Buaya, menuju rumah korban di Perumahan Inter Kota Blok B 5 No 24-25, Duri Kosambi Jakbar. Karena telah mengetahui medan rumah korban, pelaku dengan mudah melakukan pencurian barang- barang yang milik korban seperti, playstation, empat unit telepon seluler, tas korban yang berisi uang sebesar Rp 1,511 juta dan beberapa surat- surat. Lalu, pelaku HS mengambil sarung tangan yang ia pakai dan Alu (kayu) kira-kira sepanjang 50 cm yang ia gunakan untuk memukul korban di bagian dada, kepala belakang dan dagu korban hingga korban bersimbah darah. Setelah itu ia membekap muka korban dengan bantal hingga korban tidak bergerak lagi. Aksi Hendi tidak sampai disitu, tubuh korban yang sudah tidak bergerak ia foto menggunakan kamera telepon seluler milik korban sebanyak tiga kali termasuk bagian kemaluannya. Aksi bejatnya berlanjut, ia menyetubuhi korbannya. Selesai melakukan tindakan biadabnya, Hendi menemui Rahmat di Stasiun Rawa Buaya, mereka kemudian melarikan diri ke Cirebon kemudian ke Sukabumi. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan melakukan pengembangan kasus. "Pelaku utama, Hendi dapat dikenai pasal berlapis 340, 365 dan 285 tentang pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, serta pemerkosaan," papar Fanani. Ia terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup. Sementara rekannya Rahmat dapat dikenai pasal 55 yaitu turut serta dalam pencurian dengan kekerasan.


Page 5


Pasal 340 KUHP: ³Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.´ Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP: 1.

Barangsiapa

Setiap orang pengemban hak dan kewajiban dalam hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam

kasus ini terdakwa pelaku pembunuhan yang disertai dengan pencurian terhadap

artis cantik Hanny Wahab alias Nurhenny Wahab, 53 tahun, yaitu Hendi Lesmana, 22 tahun karena tidak memilki dasar pembenar dan dasar pemaaf. 2.

Sengaja

Unsur kesengajaan terdiri atas 2 unsur, yaitu menghendaki (willens) dan mengetahui (wetens) akibatnya. Kesengajaan (opzet) juga terdiri atas 3 macam bentuk: - Kesengajaan sebagai tujuan - Kesengajaan keinsyafan kepastian - Kesengajaan keinsyafan kemungkinan Dalam

kasus ini terdapat unsur kesengajaan karena terdakwa Hendi Lesmana

menghendaki

dan

mengetahui

akibat

dari

perbuatan

pembunuhannya.

Bentuk

pembunuhan berencana yang dilakukan Hendi Lesmana adalah kesengajaan sebagai tujuan karena pelaku telah memiliki niat dan tujuan awal untuk membunuh korban setelah melakukan pencurian sejumlah barang- barang yang ada di rumah korban Hanny Wahab. 3.

Dengan rencana lebih dahulu

Ada tenggang waktu yang cukup antara niat dengan perbuatan (pelaksanaan delik). Dalam

kasus ini pelaku sudah ada niat untuk melakukan pembunuhan dan

pelaksanaannya ketika waktu setelah adanya niat tersebut, jadi tidak seketika. Niat tersebut dibuktikan dengan situasi yaitu, pada Selasa, 10 Maret 2009, kedua terdakwa Hendi Lesmana beserta Rahmatullah bertemu di kawasan Angke, Jakarta Barat untuk


Page 6

Rantie Septianti- 0806343020 merencanakan pencurian dan pembunuhan di rumah korban pada Rabu, 11 Maret 2009. Pembunuhan berencana dilakukan karena terdakwa Hendi Lesmana merasa kesal sering dimarahi oleh korban Hanny Wahab. 4.

Merampas nyawa orang lain

Yaitu menyebabkan matinya orang. Dalam

kasus ini, korban Hanny Wahab alias Nurheny Wahab meninggal dunia.

Karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi maka pelaku dapat dipidana berdasarkan Pasal 340 KUHP, delik pembunuhan berencana.

Pasal 362 KUHP: ´ Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.´ 1.

Barangsiapa

Setiap orang pengemban hak dan kewajiban dalam hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam

kasus ini terdakwa pelaku pencurian yang disertai dengan pembunuhan secara

berencana terhadap artis cantik Hanny Wahab alias Nurhenny Wahab, 53 tahun, yaitu Hendi Lesmana, 22 tahun karena tidak memilki dasar pembenar dan dasar pemaaf. 2.

Mengambil

Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya maka perbuatan itu bukan pencurian tapi penggelapan. Dalam

kasus ini terdakwa Hendi Lesmana mengambil barang milik korban Hanny

Wahab berupa Playstation, empat unit telepon seluler dan tas korban yang berisi uang tunai sebesar Rp 1,511 juta dan beberapa surat-surat untuk dikuasainya. 3.

Barang sesuatu

Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) misalnya, uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.


Page 7

Rantie Septianti- 0806343020 Dalam

kasus ini terdakwa Hendi Lesmana mengambil barang milik korban Hanny

Wahab berupa Playstation, empat unit telepon seluler dan tas korban yang berisi uang tunai sebesar Rp 1,511 juta dan beberapa surat-surat untuk dikuasainya. 4.

Yang

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Dalam

kasus ini terdakwa Hendi Lesmana mengambil barang- barang milik korban

Hanny Wahab, bukan miliknya. 5.

Dengan maksud

Unsur kesengajaan terdiri atas 2 unsur, yaitu menghendaki (willens) dan mengetahui (wetens) akibatnya. Kesengajaan (opzet) juga terdiri atas 3 macam bentuk: -

Kesengajaan sebagai tujuan

-

Kesengajaan keinsyafan kepastian

-

Kesengajaan keinsyafan kemungkinan Dalam

kasus ini terdapat unsur kesengajaan karena terdakwa Hendi Lesmana

menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan pencurian. Bentuk pencurian yang dilakukan Hendi Lesmana adalah kesengajaan sebagai tujuan karena pelaku telah memiliki niat dan tujuan awal untuk mencuri barang- barang milik korban di rumah korban Hanny Wahab. 6.

Untuk dimiliki Dalam

kasus ini barang- barang yang diambil milik korban Hanny Wahab oleh Hendi

Lesmana dengan tujuan dimilikinya sehingga menjadi hak terdakwa. 7.

Secara melawan hukum

Melawan hukum adalah tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa alasan yang wajar, dan bertentangan dengan hukum positif. Dalam

kasus ini terdakwa Hendi Lesmana melakukan pencurian yang bukan merupakan

haknya, bertentangan dengan hak korban Hanny Wahab, tanpa alasan yang wajar yaitu dendam terhadap korban, dan bertentangan dengan hukum positif di negara ini yaitu berdasarkan KUHP. 8.

Diancam karena pencurian

Apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Dalam

kasus ini barang- barang yang diambil oleh terdakwa Hendi Lesmana telah

berpindah tempat ke tangan ia dan temannya Rahmatullah


Page 8

Rantie Septianti- 0806343020 Karena semua unsur pada Pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka pelaku dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHP, delik tentang pencurian.

Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP:

³ (1) Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;´

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP: 1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana Para pelaku lain selain pelaku langsung (dader ), dihukum selayaknya dader . Aturan ini dibuat untuk dapat menghukum orang-orang yang sebagai otak kejahatan. Dalam

kasus ini, terdakwa Hendi Lesmana yang memenuhi unsur sebagai pelaku

langsung (dader ). 2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam

kasus ini, terdakwa Hendi Lesmana yang melakukan tindak pidana pembunuhan

berencana dan pencurian dengan terhadap korban Hanny Wahab. Jadi, menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dapat dipidana adalah: 1. Mereka yang melakukan (pleger) Dalam

kasus ini, Hendi Lesmana sebagai pleger melaksanakan tindak pidana

pembunuhan berencana dan pencurian. 2. Menyuruh lakukan (doen pleger) 3. Turut melakukan (medepleger) 4. Menggerakkan melakukan (uitlokker) Karena semua unsur telah terpenuhi maka terdakwa Hendi Lesmana dapat dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 56 KUHP:


Page 9

Rantie Septianti- 0806343020 ³ Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan: ke- 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; ke- 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.´ Unsur yang terdapat dalam Pasal 56 KUHP: 1.

Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) segala kejahatan

Membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan maka orang salah melakukan perbuatan sekongkol atau tadah (heling) melanggar Pasal 480 KUHP atau dalam pasal 221 KUHP. 1. Membantu sebelum delik dilakukan Sarana, kesempatan, daya, upaya (alat), dan keterangan yang terbatas. 2. Membantu saat delik dilakukan Sarananya dapat berupa apa saja. 

Hanya yang membantu melakukan kejahatan yang dapat dipidana (Pasal 56 dan 57 KUHP)



Ancaman pidana maksimal bagi seorang pembantu adalah pidana bagi pelaku kejahatan dikurangi sepertiganya Dalam

kasus ini terdakwa Rahmatullah telah melakukan pembantuan terhadap tindak

pidana yang dilakukan oleh Hendi Lesmana pada sebelum delik dilakukan. 2.

Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan Dilakukan

dengan sengaja, tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana, tidak ada

kepentingan lebih lanjut, hanya sekedar membantu saja. Kejahatan harus ditujukan untuk mewujudkan suatu kejahatan tertentu. Ini tidak berarti bahwa pembantu harus mengetahui pula cara bagaimana bantuan yang diberikannya dimanfaatkan, kapan, dan dimana dimanfaatkan atau siapa yang dirugikan oleh pelaku utama. Cukup kalau ia mengetahui bahwa bantuan yang diberikannya misalnya pencurian. Jelasnya macam kejahatan yang sedang atau akan terjadi yang dikehendaki petindak harus diketahui oleh


Page 10

Rantie Septianti- 0806343020 pembantu. Untuk melakukan kejahatan tertentu yang diketahuinya itulah kesengajaan ditujukan.1 Dalam

kasus ini Rahmatullah dengan sengaja mewujudkan suatu kejahatan pencurian

walaupun ia tidak mengetahui cara bagaimana bantuan dimanfaatkan, kapan, dan dimana dimanfaatkan atau siapa yang dirugikan oleh Hendi Lesmana. 3.

Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Penyertaan dalam bentuk pembantuan telah dibatasi secara limitatif dalam hal kesempatan, sarana atu keterangan untuk melakukan kejahatan. Dalam

kasus ini Rahmatullah telah memberikan sarana dengan mengantarkan Hendi

Lesmana dengan mengguakan sepeda motor ke rumah korban Hanny Wahab di Perumahan Inter Kota Blok B 5 No 24-25, Duri Kosambi Jakarta Barat. Karena semua unsur telah terpenuhi maka terdakwa Rahmatullah dapat dijerat dengan Pasal 56 KUHP.

II.

Pidana dan Pemidanaan

Pidana adalah nestapa atau derita, yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara melalui pengadilan, dikenakan pada seseorang, yang secara sah telah melanggar hukum pidana, dan melaui proses peradilan pidana. Unsur- unsur atau ciri- ciri pidana: y

Merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat- akibat lain yang tidak menyenangkan

y

Diberikan

dengan sengaja oleh badan yang memiliki kekuasaan (berwenang)

y

Dikenakan

pada seseorang penanggung jawab peristiwa pidana menurut UU (orang yang

memenui perumusan delik atau pasal)

1

E. Y. kanter dan sianturi, Asa s- Asa s Hukum Pidana d i I ndone sia dan P enerapannya, (Jakarta: Alumni AhaemPetehaem, 1982), hal. 363


Page 11

Rantie Septianti- 0806343020 Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman (sentencing), yaitu upaya yang sah, dilandasi oleh hukum, untuk mengenakan nestapa penderitaan, pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana, terbukti secara sah dan meyakinkan, dan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dasar-

-

dasar hukuman pidana: Hukum pidana sebagai suatu sanksi yang bersifat istimewa dimana terkadang dikatakan melanggar HAM. Seperti hal melakukan perampasan terhadap harta kekayaan (pidana denda), pembatasan kebebasan bergerak atau kemerdekaan orang (pidana kurungan atau penjara), dan perampasan terhadap nyawa (hukuman mati)

-

Merupakan ultimum remedium (senjata pamungkas, jalan terakhir, jalan satu- satunya, atau tiada jalan lain)

Alasan pemidanaan dapat digolong-golongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Pembahasannya yaitu : 1.

Teori pembalasan/ absolut/ retributif (lex talionis) Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dimana sebagai suatu konsekuensi dalam melakukan kejahatan. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Orang yang salah harus dihukum. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana.

Bahan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah

masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. Masa datang yang bermaksud memperbaiki pelaku tindak pidana tidak dipersoalkan.

2.

Teori tujuan/ relatif (utilitarian) Teori ini membenarkan pemidanaan berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan dan bukan hanya sekedar sebagai pembalasan. Teori ini mempersoalkan akibat-akibat dari

pemidanaan

Dipertimbangkan

kepada

penjahat

atau

kepada

kepentingan

masyarakat.

juga pencegahan untuk masa mendatang. Hukuman pada

umumnya bersifat menakutkan dan seyogyanya hukuman bersifat memperbaiki atau merehabilitasi. Prevensi atau hukuman yang dijatuhkan untuk pencegahan, terdiri atas:


Page 12


y

Prevensi umum, sebagai contoh pada masyarakat luas agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan

y

Prevensi khusus, ditujukan bagi pelaku sendiri agar jera dan tidak mengulangi perbuatan kejahatan yang serupa atau kejahatan lain dengan tujuan deference atau menakut- nakuti dan perlindungan masyarakat luas

3.

Teori Gabungan Teori ini berdasarkan hukuman pada tujuan (multifungsi) retributif atau pembalasan dan relatif atu tujuan. Oleh karena itu, pidana ditujukan untuk pembalasan (membuat pelaku menderita), upaya prevensi (pencegahan tindak pidana), merehabilitasi pelaku, dan melindungi masyarakat. Teori ini mengatakan bahwa baik teori pembalasan maupun teori tujuan masing-masing memiliki kelemahan.

Terhadap teori pembalasan : y

Sukar menentukan berat/ringannya pidana atau ukuran pembalasan yang tidak jelas.

y

Diragukan

adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai

pembalasan. y

Hukuman pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Terhadap teori tujuan : y

Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus.

y

Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan.

y

Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada penjahat itu sendiri.

Maka harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang dilakukan.


Page 13

Rantie Septianti- 0806343020 Berdasarkan Pasal 10 KUHP tentang pidana, terdiri atas: a. Pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda b. Pidana tambahan, yaitu pencabutan hak- hak tertentu, perampasan barang- barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim Hukuman atau pidana mati: (Pasal 11 jo Pasal 10 KUHP) Tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati a.

Dalam

KUHP

-

Pembunuhan berencana

-

Kejahatan terhadap keamanan negara

-

Pencurian dengan pemberatan

-

Pembajakan di laut dengan pemberatan

b. Luar KUHP -

Terorisme

- Narkoba -

Pelanggaran HAM berat: kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang dilakukan secara meluas dan sistematis

Kaitannya dengan kasus pidana Berapapun hukuman penjara yang akan dijatuhkan kepada Hendi Lesmana sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian terhadap korban Hanny Wahab dan kepada Rahmatullah yang melakukan pembantuan dalam tindak pidana tersebut; dalam hubungannya dengan teori pembalasan maka hukuman mati/ penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun (berdasarkan pasal 340 KUHP) yang dijatuhkan kepada Hendi Lesmana dianggap sebagai ganjaran terhadap perbuatan mereka dan hukuman penjara selama 3 tahun 4 bulan (berdasarkan Pasal 57 ayat (1) KUHP tentang pembantuan maka pidana pokok delik pencurian yaitu 5 tahun dikurangi sepertiga) kepada Rahmatullah. Masa depan mereka tidak begitu d iperhitungkan dalam teori ini. Dalam

hubungannya dengan teori tujuan, hukuman mati/ penjara seumur hidup atau selama

waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun yang dijatuhkan kepada mereka (berdasarkan Pasal 340 KUHP) kepada Hendi Lesmana dan hukuman penjara 3 tahun 4 bulan kepada Rahmatullah dimaksudkan untuk pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana


Page 14

Rantie Septianti- 0806343020 yang cukup berat untuk menakuti calon-calon penjahat lain yang bermaksud untuk melakukan kegiatan yang serupa; pendidikan untuk penjahat sehingga kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna; dan menjamin ketertiban hukum. Teori gabungan mengharapkan gabungan efek dari dua teori sebelumnya. Pidana ditujukan untuk pembalasan (membuat pelaku menderita), upaya prevensi (pencegahan tindak pidana), merehabilitasi pelaku, dan melindungi masyarakat.

III. Dasar Penghapus Pidana

Dasar

atau alasan penghapus pidana adalah hal- hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan

tidak dijatuhkannya pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh UU. Terdiri dari dasar-dasar pembenar dan dasar-dasar pemaaf, baik yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Dasar Penghapus Pidana di dalam KUHP berdasarkan keberlakuan, yaitu :

Bersifat umum (Pasal 44 KUHP ± Pasal 51 KUHP) y

Pasal 44 KUHP adalah dasar pemaaf (mengenai gangguan jiwa/ idiot/ imbisil)

y

Pasal

48

KUHP

adalah

dasar

pembenar

(mengenai

keadaan

darurat/

noodtoestand) dan pemaaf (mengenai overmacht), tergantung dari sudut pandang melihatnya Noodtoestand adalah dorongan/ paksaan/ kekuatan dari luar yang membuat seseorang terjepit sehingga terpaksa melakukan suatu delik karena terjadi pertentangan antar kepentingan hukum, pertentangan antar kewajiban hukum, dan pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Overmacht adalah dorongan/ kekuatan/ paksaan (absolut dimana pelaku hanya sebagai alat belaka atau relatif berupa psikis diatur dalam Pasal 48 KUHP) yang tidak bisa dilawan, baik psikis maupun fisik dari manusia. Harus memenuhi asas subsidiaritas (tiada jalan lain) dan proporsionalitas (keseimbangan antara kepentingan/ kewajiban yang dilindungi dengan kepentingan/ kewajiban yang dikorbankan).


Page 15


y

Pasal

ayat (1) KUHP adalah dasar pembenar (mengenai bela paksa/

49

noodweer) Syarat ancaman serangan adalah melawan hukum, seketika/ langsung, ditujukan pada diri sendiri/ orang lain, dan terhadap badan/ tubuh, nyawa, kehormatan seksual, dan harta benda. Syarat pembelaan adalah seketika/ langsung dan memenuhi unsur subsidiaritas dan proporsionalitas. y

Pasal

49

ayat (2) KUHP adalah dasar pemaaf (mengenai bela paksa lampau

batas/ noodweer excess) Pembelaan tidak memenuhi asas subsidaritas dan/ at au proporsionalitas Yang harus dibuktikan adalah pembelaan lampau batas terjadi karena goncangan jiwa dan goncangan tersebut terjadi karena serangan/ ancaman serangan. y

Pasal 50 KUHP adalah dasar pembenar (menjalankan undang-undang)

Contohnya adalah algojo, eksekutor hukuman mati, dsb. y

Pasal

51

ayat (1) KUHP adalah dasar pembenar (menjalankan jabatan sah dan

berwenang) y

Pasal

51

ayat (2) KUHP adalah dasar pemaaf (menjalankan perintah jabatan

tidak sah dengan itikad baik)

Bersifat khusus (Pasal 166 KUHP dan Pasal 221 ayat (2) KUHP) Hanya berlaku untuk delik tertentu dan orang-orang tertentu yang ditunjuk dalam perumusan delik tersebut. Dasar Penghapus Pidana yang diatur di luar UU berdasarkan keberlakuan, yaitu:

Bersifat khusus: y

Hak mengawas dan mendidik

y

Hak jabatan: dokter

y

Ijin korban: olahraga bela diri seperti tinju, karate; pasien yang dioperasi

Bersifat umum: y

Tiada sifat melawan hukum dalam arti mater iil

y

Tiada kesalahan dalam arti materiil (AVAS)

Dasar Penghapus Pidana di luar KUHP (menurut ahli/ doktrin), yaitu:


Page 16


y

Dasar

pembenar, maksudnya adalah dalam hal ini perbuatannya dianggap tidak melawan

hukum, walaupun perbuatannya itu dilarang dan diancam hukuman oleh UU/ KUHP. Jadi dalam hal ini, perbuatan pelaku dibenarkan/ dibolehkan. y

Dasar

pemaaf.

Dalam

hal ini perbuatan pelaku tetap dianggap melawan hukum namun

unsur kesalahannya dihapuskan (dimaafkan).

Kaitannya dengan kasus pidana Bagi Hendi Lesmana dan Rahmatullah sang pelaku yang melakukan seluruh tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian tersebut, tidak ada dasar pembenar maupun dasar pemaaf yang dapat menghapus tindak pidananya.

Hendi Lesmana merupakan orang yang berjiwa

normal atau tidak cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dalam keadaan pengaruh daya paksa atau overmacht, tidak dalam keadaan darurat atau noodtoestand, tidak dalam keadaan pembelaan terpaksa atau noodweer, tidak dalam keadaan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau noodweer excess, tidak melaksanakan ketentuan UU, dan tidak dalam perintah jabatan. Oleh karena itu, Hendi Lesmana (22) adalah pribadi yang dewasa dan karena semua orang dianggap mengetahui hukum maka Hendi Lesmana pun dapat diancamkan sesuai dengan apa yang tertera di dalam KUHP. Hal yang sama berlaku bagi Rahmatullah (21 tahun) dan tidak ada dasar pembenar maupun dasar pemaaf yang dapat membenarkan maupun memaafkan tindak pidana yang telah dibuatnya.

IV. Dasar Peringan dan Pemberat Pidana Dasar Peringan Pidana 1. Umum -

Usia belum dewasa

-

Diatur

-

Asas- asas umum dan aturan- aturan lain dalam KUHP serta KUHAP tetap dipergunakan

dalam UU No. 3/ 1997 t entang Pengadilan Anak mengganti Pasal 45- 47 KUHP

sepanjang tidak diatur secara khusus oleh UU No.3/ 1997 2. Khusus -

Delik

yang diperingan (diprevilisir)


Page 17

Rantie Septianti- 0806343020 Terdapat berbagai batasan usia anak dalam kategori masih di bawah umur: y

UU No. 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak < 18 tahun termasuk anak dalam kandungan

Khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana berlaku UU No. 3/ 1997 tentang Pengadilan Anak y

Mereka yang berusia 8- < 18 tahun dan belum pernah kawin dapat diajukan ke sidang anak

y

Jika melakukan tindak pidana < 18 tahun tapi telah kawin maka tunduk pada KUHP

Dasar-dasar

yang memperingan pidana ditentukan secara umum dalam pasal 45, 47, 53, 56, dan

57 KUHP. Pasal 45 dan 47 KUHP mengenai anak-anak di bawah umur / belum dewasa. Batas usia dewasa menurut KUHP adalah 16 tahun. Hukumannya dapat berupa: 1.

Dikembalikan

2.

Diserahkan

3.

Dipidana

kepada orangtuanya tanpa pidana apapun

kepada pemerintah sampai batas anak berumur 18 tahun

dengan maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga

Pasal 53 KUHP mengenai poging dimana ancaman pidana pokoknya dikurangi sepertiga dan jika ancaman pidana pokoknya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka untuk poging diubah menjadi ancaman pidana lima belas tahun penjara.

Pasal 56 dan 57 KUHP mengenai pembantuan dalam tindak pidana dimana intensitas pelaku pembantuan dalam melakukan tindak pidana dianggap lebih rendah atau kurang.

Ancaman

pidana pokoknya dikurangi sepertiga dan jika ancaman pidana pokoknya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup maka ancamannya untuk pembantuan diubah menjadi lima belas tahun penjara.

Ada juga hal khusus yang memperingan pidana, yaitu delik yang diprevilisir. Contohnya adalah pasal 308 KUHP, yaitu seorang ibu yang membuang anaknya dalam keadaan-keadaan tertentu.

Kaitannya dengan kasus pidana


Page 18

Rantie Septianti- 0806343020 Bagi Hendi Lesmana sang eksekutor pembunuhan berencana dan pencurian terhadap korban Hanny Wahab dan Rahmatullah yang melakukan pembantuan tidak dapat diberikan dasar pembenar oleh pasal 45, 47, 53, 56, dan 57 KUHP. Andaikan kedua pelaku tindak pidana merupakan anak-anak di bawah umur / belum dewasa dimana batas usia dewasa menurut KUHP adalah 16 tahun maka hukumannya dapat diperingan berupa dikembalikan kepada orangtuanya tanpa pidana apapun, diserahkan kepada pemerintah sampai batas anak berumur 18 tahun, dan dipidana dengan maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Andaikan Hendi Lesmana dan Rahmatullah belum menyelesaikan delik dengan sempurna/ poging maka ancaman pidana pokoknya dikurangi sepertiga dan jika ancaman pidana pokoknya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup maka untuk poging diubah menjadi ancaman pidana lima belas tahun penjara. Andaikan salah satu diantara keduanya hanya melakukan pembantuan dalam tindak pidana dimana intensitas pelaku pembantuan lebih rendah atau kurang maka ncaman pidana pokoknya dikurangi sepertiga dan jika ancaman pidana pokoknya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup maka ancamannya untuk pembantuan diubah menjadi lima belas tahun penjara.

Dasar Pemberat Pidana Dasar/

alasan yang menyebabkan pidana yang diancamkan terhadap seseorang menjadi lebih

berat dibandingkan dengan pidana yang diancamkan pada umumnya (pada orang lainnya). Dasar-

dasar pemberat pidana dalam KUHP, yaitu: (UU, alasan yurisis)

1. Recidive atau pengulangan tindak pidana Recidive terjadi dalam hal seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan yang telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Pada recidive sudah ada putusan hakim pada pelaku, baru kemudian pelaku mengulangi tindak pidananya (jenisnya diatur secara limitatif). Menurut doktrin terdapat dua sistem pemberat pidana berdasarkan recidive, yaitu : y

Umum (setiap pengulangan tindak pidana apapun dan dilakukan kapanpun)

-

Setiap pengulangan tindak pidana dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP

-

Pada waktu melakukan tindak pidana menyalahgunakan kewenangan yang diperoleh karena jabatan (abuse of power) dalam Pasal 52 KUHP


Page 19

Rantie Septianti- 0806343020 -

Pada waktu melakukan tindak pidana menggunakan bendera kebangsaan dalam Pasal 52a KUHP (ditambahkan dalam KUHP berdasarkan UU No. 73/ 1958)

y

Khusus (pengulangan tindak pidana tertentu dan dalam tenggang waktu tertentu pula)

-

Pengulangan tindak pidana tertentu dan dalam tenggang waktu tertentu dalam Pasal 374 KUHP

-

Delik-

delik yang dikualifisir/ diperberat

Contoh pasal 356, 349, 351 ayat (2), 365 ayat (4) KUHP Dasar-

dasar pemberat pidana di luar KUHP, yaitu: (alasan non- yuridis)

y

Tidak memperberat ancaman pidana

y

Ancaman pidana tidak bertambah berat tetapi pidana yang dijatuhkan relatif berat

KUHP menganut ditengah-tengah dari dua sistem tersebut. Tindak pidananya bersifat limitatif, yaitu yang tertera dalam ketentuan pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Rentang waktunya ialah lima tahun setelah pelaku dikeluarkan dari penjara dan hukumannya ditambah sepertiganya.

Kaitannya dengan kasus pidana Dalam

kasus ini, kedua terdakwa tidak dapat dijerat dengan dasar-dasar pemberat pidana karena

tidak ada unsur yang terpenuhi oleh mereka. Tindak pidana pembunuhan dan pencurian yang dilakukan oleh mereka adalah hal yang umum karena bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang jabatan yang melekat pada diri mereka, mereka bukan sebagai recidive dimana telah adanya keputusan hakim tetap, belum lewat 5 tahun sebelum hukuman dijalankan, dan tindak pidana yang dilakukan adalah bukan termasuk tindak pidana segolongan pada Pasal 486, 487, dan 488 KUHP dan tidak mempergunakan bendera kebangsaan negara.

V.

Tentang Gabungan Tindak Pidana (Concursus/ Samenloop)

Gabungan/ perbarengan tindak pidana adalah seseorang yang melakukan satu perbuatan/ beberapa perbuatan yang melanggar satu aturan pidana/ beberapa aturan pidana dan perbuatan perbuatan itu belum ada yang pernah dijatuhi pidana dan akan diadili sekaligus.

Stelsel pemidanaan:


Page 20

Rantie Septianti- 0806343020 1. Absorbsi Murni Apabila lebih dari satu pidana yang diancamkan maka maksimal pidana yang dapat dijatuhkan adalah satu pidana saja, yaitu yang terberat di antara pidana- pidana tersebut. 2. Absorbsi Dipertajam/ Diperberat Apabila lebih dari satu pidana yang diancamkan maka maksimal pidana yang dapat dijatuhkan adalah satu pidana saja, yaitu yang terberat di antara pidana- pidana tersebut ditambah 1/3 nya 3. Kumulasi Murni Apabila lebih dari satu pidana yang diancamkan maka maksimal pidana yang dapat dijatuhkan adalah jumlah semua pidana yang diancamkan 4. Kumulasi Terbatas Apabila lebih dari satu pidana yang diancamkan maka maksimal pidana yang dapat dijatuhkan adalah jumlah semua pidana yang diancamkan tetapi tidak boleh lebih berat daripada yang terberat diantara pidana- pidana yang diancamkan ditambah 1/3 nya

Jenis gabungan, yaitu: Eendaadsche Samenloop / gabungan berupa sat u perbuat an/ concursus idealis

1.

Yaitu tindak pidana yang sekali perbuatan tersebut dilakukan melanggar lebih dari satu ketentuan yang berlaku. Hal

ini

diatur

dalam

Pasal

63

KUHP

yang

berbunyi

sebagai

berikut

:

(1) Jika suatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu norma pidana, yang dipakai hanya salah satu dari norma pidana itu ; jika hukumannya berlainan, yang dipakai adalah norma pidana yang diancam pidananya yang terberat. (2) Jika bagi suatu perbuatan yang termasuk dalam norma pidana umum, ada suatu norma pidana khusus, norma pidana k husus ini saja yang harus dipakai. Berdasarkan rumusan Pasal 63 KUHP tersebut, para pakar berusaha membuat pengertian tentang perbuatan (feit) Prof. Mr. Hazewinkel-Suringa menjelaskan arti perbuatan yang dimuat dalam pasal 63 KUHP sebagai berikut: ³Perbuatan yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang berguna menurut hukum pidana, yang karena cara melakukan, atau karena tempatnya, atau karena orang yang melakukannya,


Page 21

Rantie Septianti- 0806343020 atau karena objek yang ditujunya, juga merusak kepentingan hukum, yang telah dilindungi oleh undang-undang lain.´ HOGE RAAD menyatakan pendapatnya mengenai concursus idealis. Yakni satu perbuatan melanggar beberapa norma pidana, dalam hal yang demikian yang diterapkan hanya satu norma pidana yakni yang ancaman hukumannya terberat. Hal tersebut dimaksudkan guna memenuhi rasa keadilan. Contoh: menggunakan surat palsu untuk menipu 2. Meerdaadsche Samenloop/

gabungan beberapa perbuat an/ concursus realis

Yaitu tindak pidana yang berlaku lebih dari sekali dan perbuatan tersebut bediri sendiri serta ada selang waktu antara satu tindak pidana yang dilakukan dengan yang lainnya. Dengan

catatan bahwa diantara perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada concursus realis

dan perbuatan berlanjut harus belum ada putusan Hakim atau Vonis. Hal ini diatur dalam Pasal 65, 66, dan 67 KUHP. Untuk mencermati hal ini, masing-masing pasal perlu diamati secara seksama. Pada Pasal 65 dan 66 KUHP menganut sistem kumulasi sedang dan Pasal 70 KUHP disebut menganut sistem absorpsi yang di perkeras. Adapun pelanggaran dengan pelanggaran disebut kumulasi murni. Pada penerapan kumulasi murni terhadap pelanggaran pelanggaran, selain berpedoman pada pasal 70 juga harus diperhatikan pasal 30 ayat 6 KUHP yang berbunyi: ³Hukuman kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 bulan.´ Contoh: mengendarai motor tanpa lampu di malam hari dan dalam keadaan mabuk 3.

Vorgezett e

H andeling/ perbuat an berl anjut

Yaitu tindak pidana yang berlangsung beberapa kali secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Paling mudah contohnya ditemukan dalam bentuk korupsi yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan beberapa jalan yang menggunakan kekuasaan jabatannya. Terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratnya sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan. Dalam hal ini diatur di dalam Pasal 64 KUHP. Dalam MvT, hubungan itu harus memenuhi 3 ( tiga ) syarat: a. beberapa perbuatan yang dilakukan itu harus timbul dari suat keputusan kehendak yang terlarang


Page 22

Rantie Septianti- 0806343020 b. antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak boleh melampaui jangka waktu yang terlalu lama c. beberapa perbuatan yang dilakukan itu harus sejenis

Penjelasan pasal yang terkait dengan materi gabungan tindak pidana: Pasal 63 KUHP: sistem absorpsi dan lex specialis derogate lex genera lis (ayat 2). Pasal 64 KUHP: (perbuatan berlanjut)

seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing- masing merupakan kejahatan/ pelanggaran dimana antara perbuatan- perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Berlaku sistem pemidanaan absorpsi. Menurut MvT, syarat suatu hubungan dikatakan berlanjut antara lain, harus ada satu keputusan kehendak, masing- masing perbuatan harus sejenis, dan tenggat waktu antara perbuatan- perbuatan itu tidak terlalu lama. Pasal

65

KUHP: kejahatan dan kejahatan, diancam pidana pokok yang sejenis, dan sistem

kumulasi terbatas. Pasal

66

KUHP: kejahatan dan kejahatan, diancam pidana pokok tidak sejenis, dan sistem

kumulasi terbatas. Pasal 70 KUHP:

-

Kejahatan dan pelanggaran

-

Pelanggaran dan pelanggaran: sistem kumulasi murni

Pasal 70 bis KUHP:

-

Concursus realis

-

Kejahatan- kejahatan ringan seperti Pasal 302 ayat (1), 352, 364, 373, 379, 482

-

Dianggap

-

Jika dijatuhkan pidana penjara maksimal 8 bulan

sebagai pelanggaran

Pasal 71 KUHP: (delik yang tertinggal)

Pidana maksimal untuk tindak pidana yang diketahui belakangan (P2) = pidana maksimal jika diadili sekaligus (Ps) ± pidana yang t elah dijatuhkan (P1)

Pasal

Jenis Gabungan

Stelsel Pemidanaan


Contoh dan Dasar Hukum

Berapa Pidananya Page 23


Pasal 63 (1)

Eendaadse Samenloop

Absorbsi Murni

Pria memperkosa wanita di muka umum. Berarti melanggar pasal 281 KUHP tentang kesusilaan dan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Pasal 285 KUHP yang dijatuhkan karena merupakan pidana pokoknya.

Seorang ibu membunuh anaknya sendiri.

Pasal 63 (2)

Eendaadse Samenloop

Absorbsi Murni

Pembunuhan termasuk dalam pasal 338 KUHP dan pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP.

Pasal 281 KUHP ancamannya 2 tahun 8 bulan penjara atau denda Rp 500,Pasal 285 KUHP ancamannya 12 tahun penjara Maka yang digunakan adalah hukuman dengan ancaman 12 tahun penjara Pasal 341 KUHP ancamannya 7 tahun penjara Pasal 342 KUHP ancamannya 9 tahun penjara *tergantung situasi

Lex specialis derogat lex generalis.

Ada pasal khusus mengenai pembunuhan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang : - tanpa direncanakan, diatur dalam pasal 341 KUHP - direncanakan, diatur dalam pasal 342 KUHP

Pasal

Vorgezette

Absorbsi Murni


Seseorang pembantu ingin mencuri uang majikannya sebesar satu juta rupiah. Pencurian tidak dilakukan langsung tetapi dilakukan

Dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Page 24


64

Pasal 65

Handeling

Meerdaadse Samenloop

secara bertahap agar tidak ketahuan, misalnya setiap minggu ia mengambil seratus ribu rupiah dan dilakukan secara belanjut.

Kumulasi Dibatasi

Seseorang dua minggu lalu mencuri barang, lalu satu minggu lalu membunuh, dan minggu ini memperkosa orang.

Pencurian dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Membunuh dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara Memperkosa dikenakan pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Lamanya hukuman maksimum berdasarkan perhitungan kumulasi dibatasi adalah yang ancaman pidananya terberat ditambah sepertiganya. Maka dalam kasus ini yang menjadi acuan adalah ancaman hukuman terhadap pembunuhan, yaitu (berikut perhitungannya) :


Page 25


15 tahun + (1/3 x 15 tahun) = 20 tahun

Pasal 66


Kumulasi Dibatasi

Minggu lalu seseorang membuat kegaduhan di tempat umum pada malam hari. Lalu selang satu minggu kemudian, orang tersebut mencuri barang milik tetangganya.

Pasal 503 KUHP tentang membuat kegaduhan di tempat umum diancam kurungan tiga hari atau denda paling banyak lima belas rupiah. Pasal 362 KUHP tentang pencurian diancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak lima puluh rupiah. Lamanya hukuman maksimum berdasarkan perhitungan kumulasi dibatasi adalah yang ancaman pidananya terberat ditambah sepertiganya.

Batas maksimum penjara adalah 5 tahun + (1/3 x 5 tahun) = 6,3 tahun. Jadi berdasarkan pasal 362 KUHP, ancaman hukuman yang dijatuhkan adalah 5 tahun penjara dan 3 hari kurungan.


Page 26


Pasal 70


Kumulasi Murni

Seseorang minggu lalu mabok di depan umum lalu minggu ini berulah lagi dengan membuat kegaduhan pada malam hari.

Pasal 492 ayat 1 ancaman hukumannya yaitu kurungan paling lama 6 hari atau denda paling banyak 25 rupiah. Pasal 503 kesatu KUHP tentang membuat kegaduhan di tempat umum diancam kurungan tiga hari atau denda paling banyak lima belas rupiah. Batas maksimum kurungan adalah 8 bulan. Maka, kurungannya adalah dikumulasikan, yaitu 6 hari + 3 hari = 9 hari.

Kaitannya dengan kasus pidana Dalam

kasus ini, ada kaitannya dengan meerdaadschesamenloop yaitu, concursus realis

heterogenius, yaitu tindak pidana yang berlaku lebih dari sekali dan perbuatan tersebut bediri sendiri serta ada selang waktu antara satu tindak pidana yang dilakukan dengan yang lainnya dan melanggar beberapa ketentuan pidana. Tindak pidana- tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Hendi Lemana yaitu pembunuhan berencana dan pencurian terhadap korban Hanny Wahab di rumah korban di Perumahan Inter Kota Blok B 5 No 24-25,

Duri

Kosambi, Jakarta Barat terkait dengan Pasal 66 KUHP dimana

tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah kejahatan dan kejahatan, diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis (hukuman mati dan penjara), dan menggunakan stelsel kumulasi terbatas. Berdasarkan pasal tersebut bahwa dalam hal perbarengan perbuatan yang masing-


Page 27

Rantie Septianti- 0806343020 masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri- sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis maka dijatuhkan pidana atas tiap- tiap kejahatan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Lalu, berdasarkan Pasal 67 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa denda dihitung menurut lamanya maksimum kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu. Oleh karena itu, berdasarkan kasus dimana tindak pidana- tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Hendi Lesmana diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis dan salah satunya adalah dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (delik pembunuhan berencana) maka merujuk pada Pasal 67 KUHP sehingga tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak- hak tertentu, perampasan barang- barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim. Bagi Rahmatullah yang melakukan pembantuan pada delik pencurian yang termasuk ke dalam unsur- unsurnya pada Pasal 56 KUHP. Sehingga tidak terdapat gabungan tindak pidana yang dilakukan Rahmatullah. Ia hanya melakukan pembantuan pada delik pencurian. Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) KUHP, dalam hal pembantuan maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga. Oleh karena itu, terdakwa Rahmatullah dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 3 tahun 4 bulan.

VI. Tentang Penyertaan/ Deelneming

Adalah terlibatnya lebih dari satu orang dalam satu tindak pidana (sebelum dan atau pada saat delik terjadi ± merupakan syarat yang terpenting). Penyertaan merupakan dasar memperluas dapat dipidananya seseorang. Penyertaan dipandaang sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana, penyertaan bukan merupakan suatu delik karena bentuknya tak sempurna. (Simons, Van Hatum, Hazewinkel- Suringa) Penyertaan merupakan dasar dapat dipidananya suatu perbuatan, penyertaan dianggap suatu bentuk khusus dari tindak pidana, penyertaan merupakan suatu delik yang istimewa. (Pompe, Mulyatno, Roeslan Saleh) Golongan peserta dalam tindak pidana menurut KUHP Indonesia, yaitu


Page 28

Rantie Septianti- 0806343020 a. Pembuat/ dader (Pasal

55

KUHP) adalah barang siapa yang telah meweujudkan/

memenuhi semua unsur- unsur (termasuk unsur subyek) dari sesuatu tindak pidana sebagaimana unsur- unsur itu dirumuskan dalam undang- undang. Yang dapat dipidana sebagai pelaku:

-

Yang melakukan/ pelaku (pleger) Pembuat, pelaku utama, orang- orang yang memenuhi semua unsur delik

-

Yang menyuruh lakukan (doen pleger) Seseorang hendak melakukan tindak pidana tetapi tidak mau melakukannya sendiri melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Yang menyuruh diancam sebagai pelaku dan yang disuruh/ pelaku langsung tidak diancam pidana karena hilangnya unsur kesalahan (adanya dasar penghapus pidana berupa dasar pemaaf yaitu pada Pasal 44, 48, 51 ayat (2) KUHP, AVAS, putative). Yang disuruh atau pelaku perbuatan materiil hanya menjadi alat belaka dan melakukan tindakan itu karena ketidaktahuan/ kekeliruan/ adanya paksaan.

-

Yang turut serta (medepleger) Medepleger diterjemahkan sebagai mereka yang bersama- sama orang lain melakukan suatu tindakan. Subyeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku tahu pelaku peserta (medepleger) dipidana sebagai petindak (dader). Semua dari mereka yang terlibat memenuhi semua unsur, ada yang memenuhi semua, sebagian, dan tidak unsur, dan semua hanya memenuhi sebagian unsur saja. Syarat turut serta adalah:

y

Kerja sama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya.

y

Kerja sama secara fisik, adanya perbuatan pelaksanaan yang langsung menyebabkan selesainya suatu delik, berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP.

-

Yang menganjurkan/ penggerak/ pembujuk/ pemancing (uitlokker) Syarat:

y

Ada kesengajaan untuk menggerakan orang lain melakukan tindak pidana


Page 29


y

Dengan

upaya- upaya yang diatur secara limitatif dalam Pasal 55 ayat (1) butir 2 KUHP,

yaitu pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan, pengaruh, kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu daya atau dengan, memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan y

Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana dengan upaya- upaya di atas

y

Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidanaseperti halnya penggerak dapat dopidana karena menggerakkan

y

Yang menggerakkan bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul

b. Pembantu/ medeplichtige (Pasal

56

dan 57 KUHP), dipidana sebagai pelaku:

-

Pembantu pada saat kejahatan dilakukan

-

Pembantu sebelum kejahatan dilakukan

Persyaratan dalam menentukan membantu melakukan adalah :  Dilakukan

dengan sengaja, tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana, tidak ada

kepentingan lebih lanjut, hanya sekedar membantu saja 

Ada dua macam pembantuan menurut pasal 56 KUHP yaitu :

3. Membantu sebelum delik dilakukan Sarana, kesempatan, daya, upaya (alat), dan keterangan yang terbatas. 4. Membantu saat delik dilakukan Sarananya dapat berupa apa saja. 

Hanya yang membantu melakukan kejahatan yang dapat dipidana (Pasal 56 dan 57 KUHP)



Ancaman pidana maksimal bagi seorang pembantu adalah pidana bagi pelaku kejahatan dikurangi sepertiganya

Tindakan- tindakan sesudah tindak pidana terjadi: Pasal 221, 223, 480, 481, 482, dan 483 KUHP. Penyertaan mutlak perlu: Pasal 149, 238, 279, 284, 345 KUHP.

Kaitannya dengan kasus pidana Hendi Lesmana adalah seorang yang memenuhi unsur- unsur yang melakukan/ pelaku/ pleger. Terdakwa

sebagai pembuat, pelaku utama, dan orang yang memenuhi semua unsur delik.

Pengertian dari mereka yang melakukan dapat satu orang saja atu lebih. Hendi Lesmana diancam


Page 30

Rantie Septianti- 0806343020 dengan pidana berlapis Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Rahmatullah adalah seorang yang memenuhi unsur-unsur pembantuan pada Pasal 56 KUHP. Rahmatullah melakukan pembantuan pada saat sebelum kejahatan pencurian dilakukan. Pembantuan dilakukan dengan sengaja, tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana, tidak ada kepentingan lebih lanjut, hanya sekedar membantu dengan ketentuan yang telah ditentukan secara limitatif menurut Pasal 56 ke- 2 KUHP berupa sarana, kesempatan, daya, upaya (alat), dan keterangan yang terbatas. Rahmatullah diancam dengan pidana Pasal 362 jo Pasal 56 KUHP.

VII. Gugurnya Hak Jaksa Untuk Menuntut Tindak Pidana dan Kewajiban Terpidana untuk Menjalani Pidana



Hal- hal yang menyebabkan hapusnya kewenangan menuntut pidana

Suatu penuntutan pada seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana dapat dilakukan terus menerus atau tidak ada akhirnya. Pada suatu saat penuntutan harus berhenti karena gugurnya hak untuk menuntut pidananya. Gugurnya hak menuntut diatur: Dal am

y

y

KUHP:

Tidak adanya Pengaduan Pada Delik-Delik Aduan (Psl. 72-75 KUHP) Ne bis in Idem (psl. 76 KUHP) Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya berdasarkan suatu perbuatan apabila untuk perbuatan tersebut telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Syarat Ne bis in Idem adalah

1. Perbuatannya adalah satu perbuatan tertentu 2. Orangnya adalah satu orang tertentu 3. Sudah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap y

Matinya Tersangka/Terdakwa (Psl. 77 KUHP) Pada dasarnya pidana bersifat pribadi sehingga bila tersangka/ terdakwa mati maka pidana itu tidak dapat diwariskan.

y

Daluwarsa/

Verjaring (Psl. 78- 81KUHP)


Page 31

Rantie Septianti- 0806343020 Tidak dapat dilakukan penuntutan terhadap seseorang karena telah dilampauinya jangka waktu tertentu untuk melakukan penuntutan (Pasal 78 KUHP). Tenggang waktu daluwarsa penuntutan: Mulai dihitung sejak keesokan hari setelah perbuatan dilakukan, kecuali yaitu 1. Pemalsuan atau Perusakan Uang 2. Psl. 328, 329, 330, 333 KUHP 3. Psl. 556 s.d. 558a KUHP Pencegahan (stuiting) daluwarsa: 1. Tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa 2. Mulai tenggang daluwarsa yang baru Penundaan (schorsing) daluwarsa: 1. Perselisihan pra- yudisial 2. Selama ditunda, perhitungan tenggang waktu daluwarsa berhenti untuk sementara waktu y

Penyelesaian di luar sidang (psl. 82 KUHP) Pasal ini memberikan kemungkinan untuk menyelesaikan perkara di luar sidang. Syaratnya adalah hanya berlaku bagi pelanggaran yang semata- mata diancam dengan pidana denda, yaitu dengan cara membayar denda tertinggi yang ditentukan bagi pelanggaran tersebut kepada Pejabat Berwenagn (JPU).

Luar

y

KUHP: Abolisi Abolisi adalah hak yang diberikan kepada Presiden untuk menghapus hak penuntutan dari Penuntut Umum dan penghentian penuntutan apabila sudah dimulai terhadap pelaku pelaku tindak pidana tertentu, yang diberikan Presiden dengan UU, berdasarkan UU/ merupakan hak preogratif Presiden (Pasal 14 UUD 1945).

y

Amnesti Amnesti adalah hak yang diberikan kepada Presiden untuk menghapus hak penuntutan dari penuntut umum dan penghentiannya serta sekaligus penghapusan hak/ wewenang


Page 32

Rantie Septianti- 0806343020 melaksanakan pidana dari penuntut umum/ menghapus kewajiban menjalankan pidana bagi pelaku tindak pidana. Dasar



hukumnya adalah Psl. 14 UUD 1945

Hal- hal yang menyebabkan hapusnya kewenangan menjalankan pidana

Dal am

KUHP:

1. Matinya terdakwa/ terpidana (Pasal 83 KUHP) 2.

Daluwarsa

(Pasal 84 dan 85 KUHP)

Lewatnya tenggang waktu tertentu untuk menjalankan pidana sehingga kewenangan jaksa untuk menjalankannya menjadi hapus. Pencegahan (stuiting): 1. Terpidana melarikan diri ketika menjalani pidana, tenggang daluwarsa baru dihitung pada keesokan hari setelah melarikan diri. 2. Pelepasan bersyarat dicabut, keesokan hari setelah dicabut mulai tenggang waktu daluwarsa baru. Penundaan (schorsing): 1. Penjalanan pidana ditunda menurut UU 2. Selama terpidana dirampas kemerdekaannya (ada dalam tahanan) Luar

KUHP:

1. Amnesti 2. Grasi Pengampuan berupa perubahan, peringanan, pegurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden Diatur

dalam UU No. 22 tahun 2002. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi

adalah pidana mati, penjara sumur hidup, dan penjara paling rendah 2 tahun. Dasar

hukum Pasal 14 UUD 1945


Page 33

Rantie Septianti- 0806343020 Kaitannya dengan kasus pidana Dalam

kasus ini terdakwa Hendi Lesmana sebagai pelaku tindak pidana dan Rahmatullah

sebagai melakukan pembantuan terhadap korban Hanny Wahab terkait dengan delik pembunuhan berencana dan pencurian tidak dapat digugurkan dakwaannya. Hak jaksa untuk melakukan penuntutan tetap dapat terlaksana sehingga terdakwa wajib melaksanakan sanksi pidana yang telah diperbuatnya. Kategori- kategori pengguguran hak untuk menuntut seperti tidak adanya pengaduan pada

delik- delik aduan, Ne bis in Idem (seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya berdasarkan suatu perbuatan apabila untuk perbuatan tersebut telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap), matinya tersangka/ terdakwa, daluwarsa/ verjaring, penyelesaian di luar sidang, amnesti, serta abolisi tidak terpenuhi. Terhadap Hendi Lesmana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun: jika berdasarkan daluwarsa penuntutan pidana maka terkait dengan Pasal 78 ayat (1) ke- 4 KUHP jo Pasal 79 ayat (1) KUHP dimana daluwarsa setelah jangka waktu sesudah delapan belas tahun dan tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan. Oleh karena itu, terdakwa masih dapat dituntut berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukannya sampai 12 Maret 2027. Terhadap Rahmatullah dengan ancaman pidana penjara 3 tahun 4 bulan: jika berdasarkan daluwarsa penuntutan pidana maka terkait dengan Pasal 78 ayat (1) ke- 3 KUHP jo Pasal 79 ayat (1) KUHP dimana daluwarsa setelah jangka waktu sesudah dua belas tahun dan tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan. Oleh karena itu, terdakwa masih dapat dituntut berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukannya sampai 12 Maret 2021.

Kategori- kategori pengguguran hak menjalani pidana, yaitu matinya terdakwa, daluwarsa,

amnesti, dan grasi juga tidak tercakup dalam kasus yang dilakukan oleh Hendi Lesmana dan Rahmatullah terkait dengan delik pembunuhan berencana dan pencurian.


Page 34

Rantie Septianti- 0806343020 Terhadap Hendi Lesmana: jika berdasarkan daluwarsa penjalanan pidana maka terkait dengan Pasal 84 ayat (4) KUHP jo Pasal 85 ayat (1) KUHP dimana wewenang menjalankan pidana mati tidak mungkin daluwarsa. Terhadap Rahmatullah: jika berdasarkan daluwarsa penjalanan pidana maka terkait dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP jo Pasal 85 ayat (1) KUHP dimana wewenang menjalankan pidana penjara 3 tahun 4 bulan adalah daluwarsa penuntutan pidana mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun sesudah dua belas tahun ditambah sepertiga (16 tahun) pada tanggal 12 Maret 2025.


Page 35

Analisa Kasus Pidana II

Recommend Documents