Apa itu EMKL / PPJK dan Trucking Company EMKL/U kependekan dari Eekspedisi Muatan Kapal Laut / Udara. PPJK kependekan dari Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan. Trucking Copmpany adalah perusahaan yang memiliki armada angkutan darat seperti truck / mobil box. Trucking Copmpany bukanlah EMKL dan PPJK. Namun sebuah EMKL/PPJK pasti memiliki kerjasama dengan banyak Trucking Company. Dulu sebuah EMKL belum tentu bisa mengurus kegiatan kepabeanan di pelabuhan atau bandara. Karena tidak semua EMKL memiliki ijin PPJK. Namun sekarang EMKL dan PPJK adalah identik. Karena EMKL sekarang sudah pasti memiliki ijin PPJK. Tugas EMKL / PPJK adalah mengurusi proses customs clearance / jasa kepabeanan di pelabuhan / bandara. Biasanya tugas mereka satu paket seperti dibawah ini : 1. Mengambil Kontainer kosong di DEPO KONTAINER, mengantarnya ke gudang shipper / exportir untuk dimuat barang, lalu mengantarnya ke TPK / Tempat Penumpukan Peti Kemas di pelabuhan. Atau jika pengirimannya tidak menggunakan kontainer, maka mereka cukup mengantarkan truck ke gudang shipper lalu mengantarnya ke gudang / warehouse di perusahaan yang menyediakan jasa pengiriman konsol / LCL (yaitu pengiriman barang yang tidak menggunakan kontainer""akan dijelaskan nanti"") 2. Mengurusi customs clearance / jasa kepabeanan di BeaCukai jika shipper tidak mengurusi Customs Clearance sendiri. 3. Mengurusi proses pembuatan COO (certificate of Origin) jika shipper tidak mengurusinya sendiri. 4. Menginput data Export menggunakan EDI system jika shipper belum memiliki EDI System sendiri
pa·be·an /pabéan /
n instansi (jawatan, kantor) yg mengawasi, memungut, dan m engurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut, maupun melalui udara;
Freight Forwarder adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang keagenan yang mengurusi pengiriman dan penerimaan barang Export dan Import. Freight Forwarder ini bisa dikatakan sebagai agent Shipping Agent / Carrier. Apa yang ditawarkan Freight Forwarder kepada kita?. Mereka menawarkan jasa pengiriman / penerimaan cargo baik untuk export maupun import, dengan menggunakan service udara atau laut dengan berbagai variasi harga dan service pelayanan. Artinya, servive pengiriman yang ditawarkan oleh Freight Forwarder itu jauh lebih bervariasi daripada Shipping Agent. Koq bisa?... Begini, Freight Forwarder itu m emiliki banyak kerjasama dengan para Shipping Agent, mereka memiliki kontrak kerja dengan para Shipping Agent. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika Freight Forwarder dapat memberikan variasi penawaran harga dan schedule kapal/pesawat yang berbeda-beda kepada
customer-nya. Freight Forwarder juga menerbitkan Bill Of Lading sendiri. Lalu apakah setiap Freight Forwarder itu memiliki kantor cabang di seluruh penjuru dunia?. Jika Freight Forwarder itu adalah sebuah perusahaan, maka barang tentu mereka akan membuka kantor cabang di setiap kota-kota pelabuhan di penjuru dunia. Hanya saja, sangat jarang perusahaan forwarder yang berskala besar. Paling besar, mereka hanya memiliki perwakilan kantor cabang mereka di beberapa Kota besar di Negara Besar saja. Lalu, bagaimana cara mereka kerjanya?. Freight Forwarder juga memiliki kerjasama de ngan agent yang bergerak di bidang yang sama di luar negeri. Jadi misalnya kita pake jasa freight forwarder PT. ANGIN SEPOI-SEPOI di Jakarta, maka agent yang nantinya akan mengurusi cargo kiriman kita di U SA adalah PLEASE CALM DOWN, INC. Kenapa bisa begini, karena PT. ANGIN SEPOI-SEPOI memiliki kerjasama dengan agent di USA yang bernama PLEASE CALM DOWN, INC. Gimana jika saya mau kirim cargo ke AUSTRALIA apakah agent disana juga sama?. Ya belum tentu juga, bisa jadi PT. ANGIN SEPOI-SEPOI bekerjasama dengan agent di AUSTRALIA yang bernama MBOEH THEMEN, LTD. Intinya...Freight Forwarder bidang kerjanya hampir sama dengan Shipping Agent. Pada postingan lain, akan dibahas perbandingan Shipping Agent dan Freight Forwarder
Shipping agent / carrier adalah pihak yang "memiliki sarana dan prasarana" angkutan laut maupun udara. Kata "memiliki sarana dan prasarana" bukan berarti semua perusahaan shipping agent / carrier memiliki armadanya sendiri. Ada shipping agent / carrier yang memiliki armadanya sendiri seperti kapal dan pesawat. Namun banyak juga yang tidak memilikinya. Namun begitu, mereka yang tidak memiliki armada sendiri juga tetap dikatakan sebagai shipping agent. Karena mereka menawarkan jasa angkutannya. Lalu apa yang kita butuhkan dari shipping agent / carrier ini dalam kaitannya dengan proses export dan import?. Yang kita butuhkan dari mereka adalah : 1. Harga pengiriman via laut / udara (Ocean Freight / Air Freight) 2. Schedule Pelayaran / Penerbangan (Shipping schedule / flight schedule). 3. Space / tempat kosong di kapal at au pesawat sebagai tempat menaruh barang kita 4. D/O atau Delivery Order (untuk pengiriman menggunakan kontainer). Karena D/O inilah yang kita gunakan untuk mengambil kontainer kosong. 5. B/L atau Bill of Lading yaitu ko nosemen yang digunakan sebagai bukti pengiriman barang bagi exportir / shipper / pengirim barnag dan sebagai bukti pengambilan barang bagi si buyer / consignee / penerima barang
Export adalah suatu kegiatan pemindahan barang dari tempat asal ke tempat lain. Dalam dunia perdagangan, pengertian Export adalah proses pengiriman / penjualan barang dari dalam negeri dengan tujuan luar negeri. Dimana dalam kegiatan export tersebut tidak terlepas dari proses dan aturan yang berlaku di negara tersebut dan melibatkan berbagai pihak. Baik itu instansi swasta meupun negeri.
Import adalah suatu kegiatan pemindahan barang dari tempat lain ke tempat kita. Dalam dunia perdagangan kegiatan import ini adalah kegiatan / pengiriman / pembelian barang dari luar negara untuk dikirimkan ke dalam negeri.
Siapa saja yang terlibat dalam proses Export?. Yang terlibat dari proses Export diluar pemerintah si pengirim barang dan penerima barang secara garis besar ada 4. Yaitu : 1. Shipper : Shipper / Exportir adalah seseorang / badan usaha yang m engirimkan barang dengan maksud menjual barang / mengembalikan barang yang telah di beli namun rusak dsb. 2. Carrier : Carrier / bisa di sebut sebagai pihak yang menyediakan sarana pengangkutan baik itu angkutan laut seperti kapal atau angkutan udara dengan pesawatnya. 3. PPJK/EMKL dan Trucking Company : EMKL / PPJK adalah pihak yang mengurusi proses customs clearance di pelabuhan dan trucking company adalah perusahaan yang menyediakan angkutan darat seperti truck yang membawa barang dari gudang shipper menuju pelabuhan atau bandara. 4. Buyer : Buyer atau biasa di sebuat sebagai pembeli yang membeli barang si shipper. Lalu bagaimana dengan proses Impornya?. sama saja dengan proses export, namun urutannya di balik. yaitu : Shipper / pengirim barang adalah importir yang m enjual barangnya, Carrier, EMKL / PPJK dan Trucking Company yang mengurusi Customs clearance di pelabuhan atau bandara dan mengantarnya ke gudang buyer / consignee. dan Buyer atau Consignee yaitu si penerima / pembeli barang yang ada di dalam negeri.
Kontainer Dry atau Kontainer standar yang di gunakan untuk pengiriman barang tidak berbahaya dan tidak memerlukan perlakuan khusus seperti mebel, garment, handicraft, dll di bagi menjadi 4 Jenis Kontainer Standar yang memiliki Dimensi dan Kapasitas Muat yang masing-masing berbeda. Berikut adalah perinciannya : Dry/steel atau Dry/aluminium Exterior
Interior
Type
Length Width Height Length Width Height
20′ Steel
Dry Cargo Container
20′-0”
8′-0”
8′-6”
19′-4 7′-8 7′-9 13/16” 19/32” 57/64”
Weight
Door Opening
Gross Weight
Tare Weight
Net Weight
52,910lb
5,140lb 47,770lb
67,200lb
5,290lb 61,910lb
Width Height
7′-8 1/8”
7′-5 3/4”
24,000kg 2,330kg 21,670kg 6.058m 2.438m 2.591m 5.898m 2.352m 2.385m
2.343m 2.280m 30,480kg 2,400kg 28,080kg
40′ Steel
40′-0”
8′-0”
8′-6”
39′-5 7′-8 7′-9 67,200lb 8,820lb 58,380lb 45/64” 19/32” 57/64”
7′-8 1/8”
7′-5 3/4”
40′-0”
8′-0”
9′-6”
39′-5 7′-8 8′-9 67,200lb 9,260lb 57,940lb 45/64” 19/32” 15/16”
7′-8 1/8”
8′-5 49/64”
67,200lb 10,858lb 56,342lb
7′-8 1/8”
8′-5 49/64”
71,650lb 10,360lb 61,290lb
7′-8 1/8”
8′-5 49/64”
Dry Cargo Container 12.192m 2.438m 2.591m 12.032m 2.352m 2.385m 30,480kg 4,000kg 26,480kg 2.343m 2.280m 40′ Hi-
Cube Steel Dry Cargo 12.192m 2.438m 2.896m 12.032m 2.352m 2.69m 30,480kg 4,200kg 26,280kg 2.343m 2.585m Container
45′ Hi-
Cube Steel Dry Cargo Container
45′-0”
8′-0”
9′-6”
44′-5 7/10”
7′-8 8′-10 19/32” 17/64”
30,480kg 4,870kg 25,610kg 2.340m 2.585m 13.716m 2.438m 2.896m 13.556m 2.352m 2.698m 32,500kg 4,700kg 27,800kg 2.340m 2.585m
PERANAN JASA ANGKUTAN TRUK DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
Salah satu sektor jasa yang memiliki factor penting dalam perekonomian adalah Sektor Jasa Angkutan Truk, Jasa Angkutan Truk merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ekonomi dunia. Kondisi geografis Negara yang meliputi dataran pulau, maupun kepulauan, menuntut moda transportasi yang handal serta ekonomis. Jasa Angkutan Truk lah yang mengambil peranan. Menurut opini pakar menunjukkan bahwa sektor jasa angkutan truk merupakan bagian dari jasa angkutan (transportasi) secara luas yang didefinisikan sebagai kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen prasarana fisik (jaringan, terminal, pelabuhan), sarana angkutan, dan sistem operasi yang mendukung kelancaran perpindahan objek fisik (manusia dan atau barang) dari suatu tempat asal ke tempat tujuan yang terpisahkan secara geografis. Secara umum jasa angkutan dapat dibedakan menjadi: 1. Angkutan darat, meliputi angkutan jalan raya, angkutan kereta api, dan angkutan penyeberangan. 2. Angkutan laut, meliputi pelayaran nusantara, pelayaran lokal, pelayaran rakyat, pelayaran khusus, dan pelayaran perintis. 3. Angkutan udara, meliputi angkutan udara internasional dan angkutan udara dalam negeri (komersial dan perintis). Sedangkan dilihat dari jenis muatan, jasa angkutan dapat dibedakan menjadi: 1. Angkutan barang. 2. Angkutan penumpang. Berdasarkan definisi yang ditetapkan oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR), yang dimaksud dengan perusahaan angkutan adalah suatu usaha yang melakukan kegiatan untuk mengangkut penumpang atau barang/ternak dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut, baik melalui darat, air, maupun udara dengan mendapatkan balas jasa. Sedangkan definisi perusahaan jasa angkutan barang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lainnya melalui darat dengan mendapatkan balas jasa dan menggunakan mobil barang sesuai dengan jenis layanan angkutan barang yang ada. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, definisi untuk masing-masing jenis barang yang diangkut menggunakan jasa angkutan truk adalah sebagai berikut: 1. Barang umum. 2. Bahan berbahaya. 3. Barang khusus.
4. Alat berat. 5. Peti kemas. Ditinjau berdasarkan klasifikasi aspek teknis dan terminologi yang digunakan oleh Dinas Perhubungan, jenis kendaraan yang digunakan untuk jasa angkutan truk dibedakan sebagai berikut: 1. Truk besar dengan kapasitas angkut (tonase) mencapai lebih dari 8 ton yang banyak digunakan untuk jasa angkutan peti kemas dan alat berat . 2. Truk sedang, baik tipe single (4 ban) maupun tipe double (6 ban), dengan kapasitas angkut (tonase) antara 4 – 8 ton. 3. Truk kecil tipe pick-up dengan kapasitas angkut (tonase) di bawah 4 ton.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM USAHA JASA ANGKUTAN TRUK Sektor jasa angkutan truk atau jasa angkutan barang, seperti halnya jasa angkutan penumpang, juga diatur berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meskipun dalam undang-undang tersebut secara tegas dijelaskan bahwa struktur dan golongan tarif angkutan dengan kendaraan umum ditetapkan oleh Pemerintah (pasal 42), namun pada kenyataannya khusus untuk jasa angkutan truk atau jasa angkutan barang tidak ada peraturan pemerintah yang mengatur hal tersebut. Dengan demikian struktur dan golongan tarif untuk jasa angkutan truk atau jasa angkutan barang sangat ditentukan sepenuhnya oleh kondisi dan perilaku pasar, berbeda dengan jenis jasa angkutan darat untuk penumpang. Pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 mengenai sektor jasa angkutan umum, termasuk jasa angkutan truk, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Kegiatan pengangkutan orang dan atau barang dengan memungut pembayaran hanya dilakukan dengan kendaraan umum (pasal 35). 2. Demi keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, akan ditetapkan jaringan lintas angkutan barang yang dapat dilayani menggunakan kendaraan bermotor barang tertentu (pasal 39). Sedangkan untuk pengangkutan bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas, dan alat berat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (pasal 40). 3. Usaha angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum, dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia (termasuk koperasi) atau warga negara Indonesia berdasarkan ijin (pasal 41). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin adanya pemerataan dalam pengusahaan jasa angkutan umum dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran serta kualitas pelayanan.
4. Struktur dan golongan tarif angkutan dengan kendaraan umum, ditetapkan oleh Pemerintah (pasal 42), meskipun pada kenyataannya khusus untuk jasa angkutan truk atau jasa angkutan barang tidak ada peraturan pemerintah yang mengatur hal tersebut. 5. Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan (pasal 45). 6. Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana point 5 tersebut di atas (pasal 46). 7. Pelanggaran terhadap peraturan usaha angkutan orang dan atau barang tanpa ijin akan dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3 juta (pasal 66). Penjelasan yang secara lebih teknis mengenai sektor jasa angkutan truk atau jasa angkutan barang mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan. Sesuai dengan istilah yang digunakan dalam KEPMEN Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tersebut, untuk selanjutnya istilah jasa angkutan barang juga digunakan selain istilah jasa angkutan truk. KEPMEN Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tersebut mengatur berbagai ketentuan penyelenggaraan jasa angkutan barang, persyaratan dan ijin usaha jasa angkutan barang secara lebih terperinci. Hal tersebut akan diuraikan pada bab-bab berikut, khususnya untuk jenis jasa angkutan barang umum. Khusus berkaitan dengan awak kendaraan, pada KEPMEN Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993, pengusaha angkutan barang umum diwajibkan mempekerjakan awak kendaraan yang merupakan pegawai tetap dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi. Hal tersebut kemudian direvisi melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang , dimana pengusaha angkutan barang umum hanya diwajibkan mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KLASIFIKASI JASA TRANSPORTASI Berdasarkan tinjauan pustaka, jasa transportasi dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek tinjauan, yang akan diuraikan sebagai berikut: 1. Berdasarkan komponen jasa transportasi dapat dibedakan menjadi: a. Transportasi darat, meliputi angkutan jalan raya, angkutan kereta api, dan angkutan penyeberangan. b. Transportasi laut, meliputi pelayaran nusantara, pelayaran lokal, pelayaran rakyat, pelayaran khusus, dan pelayaran perintis (non-komersial).
2
3.
4.
5.
c. Transportasi udara, meliputi angkutan udara internasional dan angkutan udara dalam negeri (komersial dan perintis). d. Transportasi melalui pipa (pipelines) yang berbeda dengan model-model jasa transportasi yang lain karena terbatas pada muatan barang saja. Berdasarkan jenis muatan dapat dibedakan menjadi: a. Angkutan barang. b. Angkutan penumpang. Berdasarkan tujuan usaha secara finansial dapat dibedakan menjadi: a. Angkutan komersial yang pada prinsipnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial. b. Angkutan perintis yang bertujuan untuk mengembangkan wilayah-wilayah terpencil atau masih terbelakang. c. Berdasarkan batas wilayah administratif atau kenegaraan dapat dibedakan menjadi: Angkutan internasional. d. Angkutan dalam negeri (nasional, lokal atau dalam kota). Berdasarkan aspek operasional dapat dibedakan menjadi: a. Pola angkutan bus (bus-like services) dengan tarif tetap, rute atau trayek tetap, asal dan tujuan pemberangkatan tetap, jadwal perjalanan tetap, dan tempat pemberhentian tetap. b. Pola angkutan taksi (taxi-like services) dimana salah satu atau beberapa, bahkan semua elemen operasional (tarif, rute atau trayek, asal dan tujuan pemberangkatan, jadwal perjalanan, dan tempat pemberhentian) tersebut tidak tetap (flexible). Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, terdapat 12 jenis jasa angkutan penumpang lewat darat sebagai berikut: a. Angkutan Lintas Batas Negara adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati lintas batas negara dengan menggunakan taksi umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur. b. Angkutan Antar Kota adalah angkutan dari satu kota ke kota lain dengan mempergunakan taksi umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur. c. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan taksi umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur. d. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari suatu kawasan ke kawasan lain yang terletak dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kota dan kabupaten yang berdekatan dan merupakan satu kesatuan ekonomi dan sosial dengan menggunakan taksi umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur yang mempunyai sifat perjalanan ulang alik (komuter). e. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten dengan mempergunakan taksi umum dan mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur. f. Angkutan Perbatasan adalah angkutan pedesaan yang melayani dua kawasan pedesaan yang berbatasan pada dua daerah kabupaten atau propinsi.
g. Angkutan Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer. h. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas. i. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil taksi umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus, untuk mengangkut wisatawan ke dan dari daerah tujuan wisata. j. Angkutan Penumpang Khusus adalah angkutan yang tidak termasuk angkutan taksi, sewa dan pariwisata, dengan menggunakan taksi umum dan atau mobil penumpang umum, yang tidak terikat dalam trayek sebagai pelayanan dari pintu ke pintu. k. Angkutan Perintis adalah angkutan yang berfungsi melayani daerah yang terisolir dan terbelakang yang berfungsi untuk menggerakkan perkembangan ekonomi daerah tersebut, yang tidak bersifat komersial dengan menggunakan taksi umum dan atau mobil penumpang umum. l. Angkutan Penumpang Musiman adalah angkutan yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan hari-hari besar keagamaan, libur sekolah, maupun acara-acara resmi kenegeraan yang menggunakan taksi umum dan atau mobil penumpang umum.
Syarat Pendirian Usaha Jasa Freight Forwarding : Sedangkan usaha Jasa Freight Forwarding mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No. 10 Tahun 1988. Dalam keputusan tersebut disebutkan yang dimaksud dengan Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding) adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut atau udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya. Adapun persyaratan Usaha Freight Forwarding sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan adalah harus memiliki izin usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. Izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi diberikan kepada Perusahaan berbadan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi tersebut dan memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. harus memiliki modal disetor sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
2. saham-saham perusahaan seluruhnya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Sedangkan Jasa Pengurusan Transportasi asing yang akan beroperasi di Indonesia wajib menunjuk Perusahaan Jasa Transportasi Nasional sebagai agen. Tata Cara Perizinan :
1. Izin untuk mengusahakan jasa pengurusan transportasi diberikan dalam bentuk izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi 2. Jangka waktu izin usaha tersebut diberikan selama usaha itu masih berjalan dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di dalam izin yang bersangkutan 3. Izin usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi tersebut berlaku juga untuk cabang Perusahaan yang bersangkutan di seluruh Indonesia. Permohonan izin usaha yang telah diberi materai cukup diajukan kepada Menteri Perhubungan dengan disertai lampiran-lampiran sebagai berikut :
salinan akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Notaris dan bukti penyetoran modal
bukti memiliki NPWP
Syarat Pendirian Usaha Jasa Pengiriman ekspres : Dasar Hukum :
Saat ini perusahaan-perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres dalam menjalankan operasionalnya berlandaskan pada UU No. 6/84 mengenai Pos dan mendapat ijin yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi atas nama Menteri Perhubungan yang disebut : Surrat Ijin Pengusahaan Jasa Titipan (SIPJT). Adapun keputusan menteri Parpostel yang mengatur mengenai perijinan Jasa Titipan adalah Kepmen Parpostel No. KM.38/PT.102/MPPT-94. Dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tersebut disebutkan bahwa persyaratan umum menjadi penyelenggara jasa pengiriman ekspres adalah sebagai berikut : 1. Berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi, yang dalam akte pendiriannya dimaksudkan berusaha di bidang jasa titipan; 2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan; 3. Mayoritas sahamnya/modal dimiliki Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia;
4. Mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga yang mempunyai keahlian di bidang pos dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pengalaman kerja atau pelatihan khusus; 5. Melampirkan rencana usaha yang meliputi tarif, pendapatan, pemasaran dan rencana kerja selama 5 (lima) tahun; 6. Mempunyai kantor tetap dan peralatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; dan 7. Rekomendasi Kakanwil setempat; Untuk mendapatkan izin, pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan diatas (a s/d g). Perusahaan asing dapat menyelenggarakan jasa titipan di wilayah Republik Indonesia dengan melakukan kerjasama dengan penyelenggara nasional yang telah memiliki izin.
• Kepdirjen Postel No. 108/DIRJEN/1994 : Tata Cara Perizinan : 1. Izin dari Direktur Jenderal dapat diberikan kepada penyelengara yang memenuhi persyaratan. 2. Persyaratan untuk Kantor Pusat adalah sebagai berikut : 3. 1. Bentuk Badan Usaha : 2. Perseroan Terbatas, akte pendiriannya harus telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, telah terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri setempat dan telah diumumkan dalam berita negara. Koperasi, akte pendiriannya telah memperoleh status badan hokum dari Departemen yang membidangi Koperasi. Mayoritas sahamnya/modal dimiliki warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia Menempati kantor yang tetap untuk melaksanakan usahanya dengan ukuran sekurang-kurangnya: ruang kantor 4 x 6 meter, ruang pelayanan 4 x 6 meter, dan ruang penyimpanan 4 x 5 meter. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) buah timbangan ukuran 0 s.d 30 kg Mempunyai tenaga ahli dibidang pos sekurang-kurangnya 1 (satu) orang yang dibuktikan dengan ijazah, tanda lulus atau surat pengalaman kerja di bidang pos Mempunyai pedoman dan syarat-syarat pengiriman yang mudah diketahui oleh pengguna jasa Mempunyai daftar tarip kiriman jasa titipan Mempunyai izin tempat usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat Rekomendasi dari Kakanwil setempat
Memiliki kartu tanda penduduk, atas nama pimpinan/penanggung jawab perusahaan Mempunyai surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian setempat atas nama penanggung jawab/pimpinan perusahaan yang masih berlaku Melampirkan rencana usaha untuk masa lima tahun Mempunyai surat pernyataan kesediaan menjadi anggota asosiasi. 3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Kantor Cabang untuk dapat melakukan usaha jasa titipan adalah sebagai berikut : 4. Berbentuk Koperasi atau PT Mayoritas sahamnya/modal dimiliki Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia Mempunyai surat penunjukan atau pengangkatan dari Pimpinan Kantor Pusat Menempati kantor yang tetap untuk melaksanakan usahanya dengan ukuran sekurang-kurangnya : ruang kantor 3 x 5 meter, ruang pelayanan umum 2 x 3 meter dan ruang penyimpanan 2 x 3 meter Memiliki 1 (satu) buah timbangan ukuran minimum 0 s.d 30 kg Mempunyai izin tempat usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat Mempunyai kartu tanda penduduk atas nama pimpinan cabang Mempunyai pedoman tentang syarat-syarat pengiriman yang dapat dengan mudah diketahui oleh pengguna jasa Mempunyai daftar tarip kiriman jasa titipan Mempunyai surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian setempat atas nama pimpinan yang masih berlaku Mempunyai surat rekomendasi dari Kakanwil setempat Mempunyai surat pernyataan kesediaan menjadi anggota asosiasi 5. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Kantor Agen untuk dapat melakukan kegiatan usaha dibidang jasa titipan adalah sebagai berikut : 6. 1. Berbentuk Koperasi, PT, CV atau Fa 2. Mayoritas sahamnya/modal dimiliki Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia Mempunyai surat perjanjian kerja sama keagenan dengan kantor Pusat atau Cabang Menempati kantor yang tetap untuk melaksanakan usahanya dengan luas ruang pelayanan ukuran sekurang-kurangnya 3 x 3 meter Memiliki 1 (satu) buah timbangan ukuran minimum 0 s.d 30 kg Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atas nama Pimpinan Agen Mempunyai surat keterangan izin tempat usaha dari pemerintah daerah setempat
Mempunyai surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian setempat atas nama pimpinan Agen yang masih berlaku Mempunyai daftar tarip kiriman jasa titipan Mempunyai surat rekomendasi dari Kakanwil setempat 7. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan asing yang ingin mengadakan kerjasama operasional dengan penyelenggara jasa titipan yang telah memiliki SIPJT sebagai berikut : 8. Memiliki persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Memiliki perjanjian kerjasama operasi pengusahaan jasa titipan dengan Kantor Pusat penyelenggara Memiliki izin beroperasi di Indonesia dari instansi terkait 9. Dalam hal permohonan kerjasama operasi antara perusahaan asing dengan pemilik izin yang berkasnya telah lengkap atau tidak lengkap, maka persetujuan atau penolakan dari Direktur Jenderal disampaikan melalui pos selambatlambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
ASPEK TEKNIS USAHA JASA EKSPEDISI Sebagian besar perusahaan jasa ekspedisi di Indonesia dalam operasionalnya masih menggunakan teknologi sederhana. Pemanfaatan peralatan modern masih terbatas pada perusahaan bertaraf internasional. Meski demikian, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, perusahaan jasa ekspedisi nasional dituntut untuk terus memperbaiki kualitas layanan yaitu dengan terus meningkatkan penggunaan teknologi yang lebih modern. Seperti diketahui perkembangan teknologi bukan saja menimbulkan jangkauan jaringan yang bersifat global dan menembus batas-batas negara, akan tetapi juga melahirkan bentuk-bentuk jasa baru yang menuntut adanya peningkatan kualitas layanan. Perusahaan jasa ekspedisi yang berskala internasional, seperti DHL (PT Birotika Semesta), TNT (PT TNT Logistic Indonesia), FedEx (PT Repex Perdana International), PT Tiki JNE, PT CV Titipan Kilat, dan perusahaan besar lainnya terus melengkapi aktivitasnya dengan peralatanperalatan teknologi modern. Salah satunya adalah teknologi super tracker yaitu alat pemantau mutakhir yang menyediakan informasi real-time mengenai bukti dan status pengiriman paket barang. Cargo Handling :
Ruang lingkup kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal mencakup kegiatan stevedoring, cargodoring dan receiving/delivery).
Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat. Kegiatan stevedoring belum termasuk kegiatan lainnya, yaitu : 1. Shifting adalah memindahkan muatan di dalam palka yang sama atau palka yang berbeda atau lewat darat 2. Lashing/unlashing adalah mengikat/memperkuat muatan atau, sebaliknya, melepas ikatan/penguat muatan 3. Dunnaging adalah memasang alat/pemisah muatan (dunnage separation) 4. Sweeping adalah mengumpulkan muatan-muatan yang tercecer 5. Bagging/unbagging adalah memasukkan muatah curah ke karung atau, sebaliknya, yaitu mencurah muatan dari karung 6. Restowage adalah menyusun kembali muatan di dalam palka 7. Sorting adalah pekerjaan memilih/memisahkan muatan yang tercampur atau muatan yang rusak 8. Trimming adalah meratakan muatan dalam palka kapal 9. Cleaning adalah pekerjaan membersihkan palka kapal 10. Opening/closing hatches adalah kegiatan membuka/menutup palka kapal 11. Rain-tent cover up adalah pekerjaan menutup palka dengan menggunakan plastik/tenda hujan pada waktu hujan. Cargodoring adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala (ex tackle) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan selanjutnya menyusun di gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya. Kegiatan di atas belum termasuk kegiatan yang meliputi : 1. Longdistance adalah kegiatan memindahkan barang dari samping kapal (eks tackle) ke gudang/tempat penumpukan lain yang merupakan gudang/tempat penumpukan dimana kapal sandar atau sebaliknya yang jaraknya melebihi 130 meter 2. Overbrengen (pindah lokasi) adalah memindahkan barang dari gudang/tempat penumpukan yang satu ke gudang/tempat penumpukan lainnya dalam daerah pelabuhan atau dari ship-side ke gudang khusus untuk itu 3. Angkutan bandar adalah alat angkut untuk memindahkan barang dari kapal ke dermaga atau, sebaliknya, dengan menggunakan tongkang. 4. Receiving/delivery adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.
Peluang Usaha Jasa Ekspedisi (bag.1)
Kondisi perekonomian nasional yang semakin membaik akhir-akhir ini telah mendorong meningkatnya pembangunan di berbagai sektor. Meningkatnya pembangunan di berbagai sektor tersebut juga disebabkan oleh berkembangnya teknologi, informasi, dan transportasi. Perkembangan teknologi, informasi dan transportasi yang demikian pesat menuntut pelakupelaku bisnis mampu dalam menghadapi tantangan berupa persaingan bisnis yang ketat. Pelaku bisnis jasa ekspedisi baik jasa courier maupun jasa freight forwarding juga dihadapkan pada perubahan lingkungan yang semakin cepat. Perubahan lingkungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain globalisasi ekonomi, demografi, geografi, perkembangan teknologi dan lain-lain. Arus pengiriman barang atau dokumen di dalam negeri selama ini cenderung mengalami peningkatan. Demikian juga arus perdagangan internasional baik ekspor maupun impor juga mengalami peningkatan. Perkembangan perdagangan baik domestik maupun internasional ini perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang bisa mempercepat pengiriman dokumen perdagangan maupun barang dagangan atau contoh barang untuk ekspor/impor antar negara. Usaha jasa ekspedisi memiliki peran sangat penting dalam rangka meningkatkan percepatan pengiriman barang yang kini banyak dibutuhkan. Selain itu jasa ekspedisi juga memegang peranan sangat penting dalam sirkulasi barang antar wilayah (region) atau negara. Belakangan usaha ini memperlihatkan perkembangan yang cukup tajam dan keadaan ini terlihat dari jumlah perusahaan dalam bidang ini terus bertambah, kemudian juga arus pengiriman barang/dokumen melalui jasa ini yang terus naik.
KLASIFIKASI SKALA USAHA EKPEDISI Courier
Didalam peraturan perundangan terkait, pada persyaratan pendirian usaha tidak ditentukan nominal modal usaha yang harus disetor / ditanamkan. Karenanya, didalam organisasi Asperindo dan demikian halnya dengan pengertian pihak Pemerintah – “klasifikasi skala usaha” perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres dikelompokkan menurut / sesuai “Alur Kegiatan Usaha” yakni : 1. Perusahaan (JKE) INTRACITY (dalam kota) 2. Perusahaan (JKE) DOMESTIC (antar pulau) 3. Perusahaan (JKE) INTERNASIONAL (mancanegara) Layanan pengiriman intracity adalah pengiriman barang atau dokumen di dalam kota saja. Layanan domestik yaitu melayani pengiriman barang dan dokumen antar kota di seluruh wilayah
Indonesia. Sedangkan layanan internasional adalah melayani pengiriman barang dan dokumen ke atau dari negara lain. Freight Forwarding : Demikian juga dalam usaha Jasa Freight Forwarding dikelompokkan sesuai “Alur Kegiatan
Usaha” yakni : 1. Domestik 2. Internasional Adapun kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengangkutan transportasi (freight forwarding) adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.
Menerima barang muatan Menyerahkan barang Menyimpan Menyiapkan Menyelesaikan biaya/tagihan asuransi, biaya angkutan darat, laut/udara, klaim dan lainlain yang ada hubungannya dengan muatan ekspor maupun impor 6. Pemilihan atau sortasi dan checking 7. Mengepak 8. Mengukur berat atau volume muatan 9. Menyelesaikan dokumen 10. Mengapalkan. Berdasarkan aktivitas-aktivitas tersebut, freight forwarder dapat bertindak atas nama pengirim (consignor/eksportir) atau bertindak atas nama penerima (consignee/importir) atau bertindak atas nama pengirim dan penerima, bergantung dari lingkup pekerjaan (scope of work) yang tercantum dalam kontrak kerja. Tindakan Freight Forwarder Atas Nama Shipper antara lain adalah :
Memilih rute, moda transportasi dan pengangkut yang tepat/sesuai Memesan ruangan kapal (booking space) Menerima muatan dan menerbitkan dokumen Mempelajari letter of credit barang, peraturan negara tujuan ekspor, negara transit, negara impor kemudian mempersiapkan dokumen-dokumen lain yang diperlukan Mengepak barangnya (kecuali kalau sudah dilakukan sendiri oleh shipper sebelum diserahkan) disesuaikan dengan rute dan moda transportasi, keadaan barangnya dan peraturan yang berlaku bila ada Mengatur penyimpanannya/warehousing bila perlu Menimbang dan mengukur volume barang yang akan dikirim Menasehati shipper perlunya asuransi, dan mengurusnya bila diminta oleh shipper Mengangkut muatannya ke pelabuhan, mengurus custom clearance, memproses formalitas dokumentasi dan menyerahkan carrier Menghadiri transaksi valuta asing bila perlu
Membayar biaya dan termasuk freight Mengurus Bill of Lading yang ditanda tangani carrier dan menyerahkannya kepada shipper Mengurus transshipment dan rute bila perlu Memonitor perjalanan barang sampai pada consignee dengan menghubungi carrier dan agennya di luar negeri Mencatat kerusakan dan kehilangan barang bila ada Membantu shipper untuk penyelesaian klaim, apabila ada terhadap carrier.
Tindakan Freight Forwarder Atas Nama Consignee adalah sebagai berikut : 1. Monitor pergerakan/perjalanan barang atas nama consignee, bila freight dikontrol olehnya 2. Menerima dan memeriksa semua dokumen yang ada hubungannya dengan pergerakan barang 3. Menerima penyerahan barang dari carrier, bila perlu membayar freight 4. Mengatur custom clearance dan membayar bea masuk, dan biaya lainnya 5. Mengurus pergudangan transit bila perlu 6. Menyerahkan barangnya kepada consignee 7. Membantu consignee, bila perlu untuk mengurus klaim, terhadap carrier terhadap hilang atau kerusakan barang 8. Membantu consignee dalam penyimpanan dan distribusi barang bila perlu.
MENGURUS IZIN USAHA JASA PENGIRIMAN BARANG/KURIR Tidak sekali dua kali saya mendengar rekan kantor mengeluh bahwa ada dokumen penting yang harus segera dikirimkan segera kepada salah satu client besar, sementara itu bagian pengiriman dokumen sudah mejnalankan tugasnya dari tadi pagi. Belum lagi rekan yang baru memulai bisnis bukunya juga mengalami hal yang serupa, ditambah lagi situasi lalu lintas kota Jakarta yang terkenal dengan kemacetannya terutama di jam-jam sibuk. Hmmm kebutuhan masyarakat akan jasa pengiriman dokumen ataupun barang lain menjadi suatu hal penting saat ini. Hal demikian memunculkan keinginan untuk memanfaatkan kondisi tersebut sebagai sebuah peluang usaha jasa pengiriman dokumen dan barang atau yang lebih di kenal dengan istilah kurir. Bisnis bidang ini dikatakan memiliki prospek yang bagus karena gaya hidup di masyarakat saat ini. Kemudian hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk mewujudkan keinginan membuka usaha jasa pengiriman barang tersebut, bagaimana mengurus masalah perijinannya? Jangan khawatir karena kali ini saya akan mengulas bagaimana mengurus perizinan untuk membuka usaha jasa pengiriman dokumen dan barang (kurir). Adapun aturan perundanganundangan yang mendasari bidang usaha ini berupa Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No. KM 38/PT.102.MPPT Tahun 1994 tentang pengusahaan titipan.
Dalam penerapannya, secara teknis perizinan jasa pengiriman barang/kurir terdiri persyaratan administratif dan mekanisme perizinan. Secara lebih detail, di bawah ini akan dijelaskan satu per satu. PERSYARATAN ADMINISTRATIF UMUM
Untuk mendirikan usaha jasa pengiriman barang diperlukan pemahaman dan ketentuan persyaratan administratif yang harus dipatuhi, secara umum terdiri atas : 1. Penyedia jasa dilarang menerima, membawa dan atau menyampaikan surat, warkat pos serta kartu pos dengan memungut biaya. 2. Penyedia jasa dilarang menjadi agen pos 3. Penyedia jasa dilarang untuk menerima, membawa, dan atau menyampaikan kiriman berupa korespondensi bisnis yang sifatnya aktual dan pribadi antara bank dan nasabah. Kecuali perjanjian kerja sama/kontrak, saham, akta, sertifikat, ijazah, skripsi, makalah, proposal, dan laporan perusahaan. 4. Penyedia dilarang untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan kiriman yang berupa barang yang mudah meledak, narkotika, barang cetakan yang melanggar asusila, dan barang cetakan/rekaman lain yang isinya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. 5. Penyedia jasa dilarang menggunakan kata "pos" untuk jenis pelayanan yang dikerjakan. Serta istilah-istilah, lambang-lambang, tanda-tanda, dan lainnya yang digunakan oleh badan negara yang bertugas menyelenggarakan pos. MEKANISME PERIZINAN
Sedangkan mekanisme perizinan usaha pengiriman barang dan dokumen terdiri atas ketentuan sebagai berikut :
Ÿ Usaha yang didirikan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi dan dalam akta pendirian dimaksud untuk bergerak di bidang jasa penitipan.
Ÿ Usaha tersebut harus memiliki NPWP. Ÿ Mempunyai kantor tetap dan peralatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh direktur jenderal
Ÿ Salah satu syarat mengenai kepemilikan saham adalah mayoritas sahamnya/modalnya dimiliki warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
Ÿ Mendapatkan rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi setempat.
Ÿ Ada ketentuan untuk mempekerjakan minimal satu orang yang memiliki keahlian di bidang pos.
Ÿ Melampirkan rencana usaha yang meliputi tarif, pendapatan, pemasaran, dan rencana kerja selama 5 tahun.
