ASAS-ASAS HUKUM KELUARGA
Makalah ini Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Dalam Mata Kuliah Pengantar Hukum Keluarga Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah Oleh : MUHAMMAD FAKRI NIM : 01171191 HARMAWATI NIM : 01171181
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) BONE 2018
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun makalah ini. Dalam makalah ini kami membahas mengenai”asas mengenai”asas-asas hokum keluarga ”. ”. Atas dukungan yang yang diberikan diberikan dalam penyusunan makalah ini, maka kami mengucapkan terima kasih. Kami menyadari bahwa dalam proses penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Akhir kata, k ata, tiada tia da gading yang tak retak, demikin dengan d engan makalah ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan makalah kami selanjutnya.
Watampone, 25 april 2018
Penyusun
i
DAFTAR ISI SAMPUL KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I PEDAHULUAN
A. Latar belakang
1
B. Rumusan masalah
1
C. Tujuan masalah
1
BAB II PEMBAHASAN
A. Asas-asas hukum Keluarga
2
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
6
B. Saran
6
DAFTAR PUSTAKA
7
ii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Terbentuknya
suatu keluarga itu karena adanya perkawinan.
Perkawinan
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Sehingga Keluarga dalam arti sempit artinya yaitu sepasang suami istri dan anakanak yang dilahirkan dari perkawinan itu, tetapi tidak mempunyai anak juga bisa dikatakan bahwa suami istri merupakan suatu keluarga. Sedangkan definisi hukum kekeluargaan secara garis besar adalah hukum yang bersumber pada pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi karena pertalian darah, ataupun terjadi karena adanya sebuah perkawinan. Hubungan keluarga ini sangat penting karena ada sangkut
paut nya dengan
hubungan anak dan orang tua, hukum waris, perwalian dan pengampuan. B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Apa saja asas-asas dari hukum keluarga ? C. Tujuan masalah
Adapun tujuan masalahnya adalah : 1. Untuk mengetahui asas-asas dari hukum keluarga
1
BAB II PEMBAHASAN A. Asas-asas Hukum Keluarga
Berdasarkan hasil analisis terhadap KUH Perdata dan UU Nomor 1 tahun 1974 dirumuskan beberapa asas yang cukup prinsip dalam Hukum Keluarga, yaitu: 1. Asas monogamy 1
Asas monogamy mengandung makna bahwa seorang pria haya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Monogami adalah suatu bentuk perkawinan / pernikahan dimana si suami tidak menikah dengan perempuan lain dan si isteri tidak menikah dengan laki-laki lain. Jadi singkatnya monogami merupakan nikah antara seorang laki dengan seorang wanita tanpa ada ikatan pernikahan lain. Asas Perkawinan dalam Hukum Islam adalah monogami. Ketentuan itu terdapat dalam al-Qur’an al-Qur’an surat anan-nisa’ ayat 3, yang artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak -hak/wanita -hak/wanita yang yatim (bila kamu mengawininya.). maka kawinilah wanita-wanita wa nita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kernudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja, atau budak budak yang kamu miliki. Yang demikian itulah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim”. Ayat diatas mengingatkan para laki-laki jika laki-laki yang hendak melakukan poligami tersebut khawatir atau takut tidak bisa berbuat adil terhadap wanita yang 1
Pasal 27 BW dan pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
2
dinikahinya, maka laki-laki itu itu tidak boleh mengawini mengawini wanita tersebut. Ia wajib kawin dengan wanita lain yang ia senangi, seorang istri sampai dengan empat. dengan syarat ia marnpu berbuat adil terhadap istri-istrinva. Dan jika ia takut tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka ia hanya boleh beristri seorang, dan ini pun ia tidak boleh berbuat zalim terhadap istrinya. Asas Monogami telah telah diletakkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu sebagai sebagai salah satu asas dalam Islam yang bertujuan untuk landasan dan modal utama guna membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Karena itu, hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. 2. Asas Konsensual 2
asas ini mengandung makna bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau consensus antara calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan. perkawinan. 3. Asas persetujuan bulat
Asas persetujuan bulat, yakni suatu asas dimana antara suami-istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya.3 4. Asas proporsional
Asas Proporsional, suatu asas di mana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat .4
2
Pasal 28 KUHPerdata dan pasal 6 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 119 KUH Perdata 4 Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 3
3
5. Asas tidak dapat di bagi-bagi
Asas tak dapat dibagi-bagi,yaitu suatu asas yang menegaskan bahwa dalam tiap perwalian hanya terdapat seorang wali. P engecualian dari asas ini adalah : 1. Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup lebih
lama maka kalau ia kawin lagi, suaminya menjadi wali serta/wali peserta.5 2. Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan yang mengurus barang-barang
dari anak di bawah umur di luar Indonesia.6 6. Asas prinsip calon suami istri harus telah matang jiwa raganya. 7 7. Asas Monogami terbuka/pol terbuka/poligami igami terbatas
Asas monogamy terbuka/poligami terbatas, asas yang mengandung makna bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari seorang dengan iz in dari pengadilan setelah mendapat izin dari istrinya dengan dipenuh hinya syarat-syarat yang ketat.8 Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami, dan poligami diperbolehkan dengan alasan, syarat, dan prosedur tertentu tidak bertentangan dengan ajaran islam dan hak untuk membentuk keluarga, hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam UUD 1945. hal-hal yang telah dipahami Rasulullah, sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabatnya, tabi’in, dan jumhur ulama muslimin tentang hukum-hukum berikut: 1. Boleh berpoligami paling banyak hingga empat orang isteri.
5
Pasal 351 KUHPerdata Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika,2008) 7 Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 8 Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 4 dan 5 UU No.1 Tahun 1974 6
4
2. Disyariatkan dapat berbuat adil diantara isteri-isterinya. Barangsiapa yang
belum mampu memenuhi ketentuan diatas, dia tidak boleh b oleh mengawini wanita lebih dari satu orang. Seorang laki-laki yang sebenarnya meyakini dirinya tidak akan mampu berbuat adil, tetapi tetap melakukan poligami, dikatakan bahwa akad nikahnya sah, tetapi dia telah berbuat dosa. 3. Keadilan yang diisyaratkan oleh ayat diatas mencakup keadilan dalam tempat
tinggal, makan dan minum serta perlakuan lahir batin. 4. Kemampuan suami dalam hal nafkah kepada isteri kedua dan anak-anaknya.
8. Asas perkawinan agama
Asas perkawinan agama, asas yang mengandung makna suatu perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.9 9. Asas perkawinan sipil
Asas perkawinan sipil, asas yang mengandung makna bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan dan dicatat oleh pegawai pencatat sipil (kantor catatan sipil), perkawinan secara agama belum berakibat sahnya suatu perkawinan.10
9
Pasal 31 UUNo.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Zulfa Djoko Basuki,Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan,( Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta:2009)
10
5
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan
Adapun asas-asas hokum keluarga adalah sebagai berikut : 1. Asas monogamy 2. Asas konsensual 3. Asas persetujuan bulat 4. Asas proporsional 5. Asas tidak dapat dibagi-bagi 6. Asas prinsip calon suami istri harus telah matang jiwa raganya 7. Asas monogamy terbuka atau poligami terbatas 8. Asas perkawinan agama 9. Asas perkawinan sipil B. Saran
Semoga makalah ini dapat bermanfaat kita, terutama dalam memahami hokum keluarga islam khususnya “asas-asas “asas-asas hokum keluarga” keluarga”. Namun kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi bahasa, sistematika penulisan, dan lain lain. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Kami mohon maaf atas semua kekurangan dan keterbatasan. Terima kasih atas kerjasama dan saran dari pembaca semua. Wassalam.
6
DAFTAR PUSTAKA
Pasal 27 BW dan pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 28 KUHPerdata dan pasal 6 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 119 KUH Perdata Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 351 KUHPerdata Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika,2008) Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 4 dan 5 UU No.1 Tahun 1974 Pasal 31 UUNo.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Zulfa Djoko Basuki,Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan,( Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta:2009)
7
