Badan Standar Nasional Pendidikan

Profil dan Pencapaian

Badan Standar Nasional Pendidikan Tahun 2005-2012

Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Gedung D Lt.2 Mandikdasmen Jl. RS Fatmawati, Cipete Jakarta Selatan Telp. +62-21-7668590 Faks. +62-21-7668591 Email. info[at]bsnp-indonesia.org

Daftar Isi Pendahuluan

1. Penjabaran Tugas dan Peranan BSNP 2. Pengembangan Standar Nasional Pendidikan 3. Penyelenggaraan Ujian Nasional 4. Penilaian Buku Teks Pelajaran 5. Pemikiran Antisipasi Masa Mendatang

Penutup

Halaman 1



Penutup

Halaman 2



Penutup

Halaman 3

Halaman 4

Visi Pendidikan

gsa ban

pan

n ke hidu

aska

Men cerd

UU

No.2 0/20

03 t

ente

ng S

ISD

IKN

AS

Pendahuluan

Pendidikan Bermutu Standar Nasional Pendidikan

“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berakhlak, berkeahlian, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berdasarkan hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.” ”Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.”

“Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.”

Standar Nasional Pendidikan M 

UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35: –  Pengembangan standar nasional pendidikan (SNP) serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan –  Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah

M 

PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 73: –  Dalam rangka pengembangan, pemantauan dan pelaporan pencapaian SNP dengan PP ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) –  Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSNP bersifat mandiri dan profesional

Halaman 5

Standar Nasional Pendidikan M  UU Nomor 20 Tahun 2003; Pasal 35 ; Ayat (1) -  Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala M  PP Nomor 19 Tahun 2005; Pasal 1; Angka 1 -  Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Halaman 6

Definisi Standar Nasional Pendidikan M  STANDAR ISI adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. M  STANDAR PROSES adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. M  STANDAR KOMPETENSI LULUSAN adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. M  STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. M  STANDAR SARANA DAN PRASARANA adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. M  STANDAR PENGELOLAAN adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. M  STANDAR PEMBIAYAAN adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; dan M  STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Halaman 7

Konteks SNP dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan QUALITY ASSURANCE

PROSES ISI PENDIDIK SARANA KOMPETENSI PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENILAIAN

QUALITY IMPROVEMENT

STANDAR SYARAT MINIMUM (KEHARUSAN)

SIKLUS P-D-A-C

PENILAIAN INTERNAL

EVALUASI PROFIL PEMENUHAN (KECUKUPAN)

PENILAIAN EKSTERNAL

QUALITY CONTROL

Halaman 8

KUALITAS/MUTU PENDIDIKAN

Tugas Pokok BSNP M 

Membantu Menteri Pendidikan Nasional dalam: mengembangkan, memantau, dan mengendalikan Standar Nasional Pendidikan (SNP)

M 

Standar Nasional Pendidikan: “kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Isi, Proses, Kompetensi Lulusan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, Pembiayaan, dan Penilaian Pendidikan)

M 

Melalui proses: a.  b.  c.  d.  e. 

M 

mengembangkan Standar Nasional Pendidikan; menyelenggarakan ujian nasional; memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan; merumuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran.

Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional`

Halaman 9

Lingkungan Penanggung Jawab Pengendali Mutu KEMENDIKBUD KEMENAG BSNP

BAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TERPADU

DINAS KANWIL KANDEPAG

Halaman 10

LPMP

Siklus Pengelolaan Standar Nasional Pendidikan

Mengembangkan Standar

Mensosialisasikan Standar

Menerapkan Standar

Memantau Standar

Mengelola dan Mengendalikan STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

= Tugas BSNP = Tugas Pemerintah = Tugas Satuan Pendidikan

Halaman 11

Mengevaluasi Standar

Tahapan Penyelenggaraan Ujian Nasional

Merencanakan dan Mempersiapkan Kebijakan

Membentuk Tim dan Mengkoordinasikan Kerjasama

Menyusun Soal Ujian

Mencetak dan Mendistribusikan Naskah Soal

Menyelenggarakan dan Memobilsasi Sumber Daya

Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan

Menyelenggarkaan dan Melaksanakan UJIAN NASIONAL

= Tugas BSNP = Tugas Pemerintah = Tugas Pemerintah Daerah dan Stauan Pendidikan

Halaman 12

Menilai dan Menetapkan Hasil

Mengevaluasi Hasil dan Penyelenggaraan

Metodologi Penilaian Buku Teks Pelajaran

Merencanakan dan Mempersiapkan Kebijakan

Membentuk Tim dan Mengkoordinasikan Kerjasama

Mengembangkan dan Menguji Instrumen Penilaian

Mengumumkan dan Mensosialisasikan Ajakan Pengembangan

Mengelola Administrasi Pendaftaran dan Seleksi

Melaksanakan Penilaian dan Seleksi Buku

Mengelola Proses Seleksi dan Penilaian BUKU TEKS PELAJARAN

= Tugas BSNP = Tugas Pemerintah

Halaman 13

Mengumumkan serta Menetapkan Hasil Penilaian dan Seleksi

Tata Hubungan Kerja BSNP dengan Lembaga Lain

Halaman 14

Kerjasama Fungsional dalam Konteks Penjaminan Mutu

Halaman 15

Anggota BSNP 2005-2009

Halaman 16

A.T. Sugito

2009-2013

Abdi A. Wahab

Anggani Sudono

Djaali

Bambang Suhendro

Djemari Mardapi

Djaali

Edy Tri Baskoro

Djemari Mardapi

Farid Anfasa Moeloek

Edy Tri Baskoro

Furqon

Fawzia Aswin Hadis

Gunawan Indrayanto

Furqon

Jamaris Jamna

Komaruddin Hidayat

Johannes Gunawan

M. Yunan Yusuf

Moehammad Aman Wirakartakusumah

Mungin Eddy Wibowo

Mungin Eddy Wibowo

Seto Mulyadi

Richardus Eko Indrajit

Suharsono

Teuku Ramli Zakaria

Weinata Sairin

Weinata Sairin

Zaki Baridwan

Zaki Baridwan

Pimpinan BSNP Periode Mei 2005Agustus 2006

Bambang Suhendro Djaali

Periode Agustus 2006November 2007

Yunan Yusuf

Periode November 2007September 2008

Djemari Mardapi

Periode September 2008-Juli 2009

Mungin Eddy Wibowo

Suharsono

Furqon

Edy Tri Baskoro

Halaman 17

Periode Agustus 2009Agustus 2011

Djemari Mardapi

Periode January 2011January 2012

Aman Wirakartakusumah

Periode January 2012January 2013

Aman Wirakartakusumah

Periode January 2013-Juli 2014

-

Edy Tri Baskoro



-

Website BSNP

Halaman 18


1. Pengertian Tugas dan Peranan BSNP 2. Pengembangan Standar Nasional Pendidikan 3. Penyelenggaraan Ujian Nasional 4. Penilaian Buku Teks Pelajaran 5. Pemikiran Antisipasi Masa Mendatang

Penutup

Halaman 19

Halaman 20

Output

Proses

Input

Standar Nasional Pendidikan

Langkah Pengembangan Standar 1

M  Penyusunan Desain

2

M  Kajian Bahan Dasar

3

M  Penyusunan Draf Standar

4

M  Reviu dan Perbaikan Draf Standar

5

M  Validasi Draf Standar

6

M  Analisis Hasil Validasi Draf Standar

7

M  Pembahasan Draf Standar dengan Unit Utama

8

M  Uji Publik Draf Standar

9

M  Finalisasi Standar

Halaman 21

Standar Isi No

Peraturan Menteri

Tentang

1.

Nomor 22 tahun 2006

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

-

2.

Nomor 24 tahun 2006

Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar Isi untuk Satuan pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah

-

3.

Nomor 14 Tahun 2007

Standar Isi Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C

-

4.

Halaman 22

-

Standar Isi Pendidikan Tinggi

Keterangan

1978/BSNP/XII/ 2009, 2236/BSNP/ VI/2010, 2391/ BSNP/XI/2010

Standar Proses No

Peraturan Menteri

Tentang

1.

Nomor 41 Tahun 2007

Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

-

2.

Nomor 1 Tahun 2008

Standar Proses Pendidikan Khusus

-

3.

Nomor 3 Tahun 2008

Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C

-

4.

Halaman 23

-

Standar Proses Pendidikan Tinggi

Keterangan

2363/BSNP/X/2010

Standar Kompetensi Lulusan No

Peraturan Menteri

Tentang

1.

Nomor 23 Tahun 2006

Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

-

2.

Nomor 24 tahun 2006

Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar Isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah

-

3.

No. 28 Tahun 2009

Standar SK & KD Kompetensi Kejuruan SMK/MAK

-

4.

No. 47 Tahun 2011

Standar Kompetensi Lulusan (Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal PNF bersama BSNP)

-

Halaman 24

Keterangan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan No

Peraturan Menteri

Tentang

1.

Nomor 12 Tahun 2007

Standar Pengawas Sekolah/Madrasah

-

2.

Nomor 13 tahun 2007

Standar Kepala Sekolah/Madrasah

-

3.

Nomor 16 Tahun 2007

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

-

4.

Nomor 24 Tahun 2008

Standar Tenaga Administrasi Sekolah/ Madrasah

-

5.

Nomor 25 Tahun 2008

Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah

-

6.

Nomor 26 Tahun 2008

Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/ Madrasah

-

7.

Nomor 27 Tahun 2008

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor

-

8.

Nomor 40 Tahun 2009

Standar Penguji Pada Kursus dan Pelatihan

-

Halaman 25

Keterangan


Peraturan Menteri

Tentang

Keterangan

9.

Nomor 41 Tahun 2009

Standar Pembimbing Pada Kursus & Pelatihan

-

10.

Nomor 43 Tahun 2009

Standar Tenaga Administrasi Program paket A , Paket B, dan Paket C

-

11.

Nomor 42 Tahun 2009

Standar Pengelola Kursus

-

12.

Nomor 44 Tahun 2009

Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B dan Paket C

-

13.

Nomor 45 Tahun 2009

Standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus dan Pelatihan

-

14.

-

Standar Pendidik SMK

1020/BSNP/XII/ 2007

15.

-

Standar Pendidik SLB

1020/BSNP/XII/ 2007

16.

-

Standar Pendidik ttg Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Widyaiswara

1020/BSNP/XII/ 2007

Halaman 26


Peraturan Menteri

Tentang

Keterangan

9.

-

Standar Pendidik ttg Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pamong Belajar

1022/BSNP/XII/ 2007

10.

-

Standar Pendidik ttg Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tutor

1022/BSNP/XII/ 2007

11.

-

Standar Pendidik ttg Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Instruktur

1022/BSNP/XII/ 2007

12.

-

Standar Pendidik ttg Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Penilik

1022/BSNP/XII/ 2007

13.

-

Standar Dosen Pendidikan Vokasi Pendidikan Tinggi

2361/BSNP/X/2010

14.

-

Standar Dosen Pendidikan Tinggi

1940/BSNP/X/ 2009, 2288/BSNP/ VIII/2010

Halaman 27

Standar Sarana dan Prasarana No

Peraturan Menteri

Tentang

1.

Nomor 24 Tahun 2007

Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA

-

2.

Nomor 33 Tahun 2008

Standar Sarana dan Prasarana untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB

-

3.

Nomor 40 Tahun 2008

Standar Sarana dan Prasarana untuk SMK/MAK

1395/BSNP/VIII/ 2008

4.

-

Standar Sarana & Prasarana LPMP & PPPPTK (Kerjasama BSNP dengan PMPTK)

5.

-

Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi

Halaman 28

Keterangan

2010

Standar Pembiayaan No

Peraturan Menteri

Tentang

1.

Nomor 69 Tahun 2009

Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

Keterangan -

2.

-

Standar Biaya

0561/BSNP/II/2007

3.

-

Standar Biaya SMK

2362/BSNP/XI/ 2010, 2449/BSNP/I/ 2011

Halaman 29

Standar Pengelolaan No

Peraturan Menteri

Tentang

1.

Nomor 19 Tahun 2007

Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

-

2.

No. 58 Tahun 2009

Standar PAUD Formal dan Non Formal

0951/BSNP/X/2007

3.

-

Standar Pengelolaan (PNF, Pemerintahan Daerah, dan Kabupaten Kota)

4.

-

Standar Kursus & Pelatihan

Halaman 30

Keterangan

2007

Standar Penilaian Pendidikan No

Peraturan Menteri

Tentang

1.

Nomor 20 Tahun 2007

Standar Penilaian Pendidikan

Halaman 31

Keterangan -

Status Pengembangan Standar 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Isi

2/2

-

1/1

-

-

0/1

-

Proses

-

-

1/1

2/2

-

0/1

-

Lulusan

-

2/2

-

-

1/1

-

1/1

Pendidik

-

-

3/10

4/4

6/6

0/2

-

Sarana

-

-

1/1

2/3

-

0/1

-

Biaya

-

-

0/1

-

1/1

-

0/1

Penilaian

-

-

1/1

-

-

-

Pengelolaan

-

-

1/3

-

1/1

-

-

2/2

2/2

8/17

8/9

9/9

0/5

1/2

Usulan/Draf Standar yang Telah Diselesaikan dan Diajukan BSNP dan Telah Ditetapkan melalui Peraturan Menteri

Halaman 32

X/Y

Usulan/Draf Standar yang Telah Diselesaikan dan Diajukan BSNP

Spektrum Standar Nasional Pendidikan PAUD

DASAR

MENENGAH

TINGGI

F

N

I

F

N

I

L

F

V

N

I

L

F

V

P

N

I

Isi

?

?

?

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

wait

wait

wait

?

?

Pro

?

?

?

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

wait

wait

wait

?

?

Lul

?

?

?

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

?

?

?

?

?

Ten

?

?

?

ok

ok

ok

ok

ok

wait

ok

ok

ok

wait

wait

?

?

?

Sar

?

?

?

ok

ok

ok

ok

ok

ok

wait

wait

??

wait

wait

wait

?

?

Bia

?

?

?

ok

ok

ok

ok

ok

wait

?

?

?

?

?

?

?

?

Pel

ok

ok

wait

?

wait

?

?

?

?

wait

?

?

?

?

?

?

?

Pen

?

?

?

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

?

?

?

?

?

F=Formal

Halaman 33

N=Non Formal

I=Informal

L=Luar Biasa

V=Vokasi

P=Profesi


1. PenjabaranTugas dan Peranan BSNP 2. Pengembangan Standar Nasional Pendidikan 3. Penyelenggaraan Ujian Nasional 4. Penilaian Buku Teks Pelajaran 5. Pemikiran Antisipasi Masa Mendatang

Penutup

Halaman 34



Penutup

Halaman 35

Dasar Pemikiran M 

Buku Teks Pelajaran memiliki peran penting dalam sistem pendidikan nasional, karena buku tersebut merupakan salah satu komponen dalam proses pembelajaran.

M 

Dengan buku teks yang baik, yang isinya mencakup semua Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) sesuai tuntutan standar isi, penyajiannya menarik, bahasanya baku, dan ilustrasinya menarik dan tepat, maka diharapkan proses belajar pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa bisa optimal mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Halaman 36

Dasar Yuridis M  PP No. 19/2005 pasal 43 ayat (5) dan Peraturan Menteri dan Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku:

–  Pasal 1: ” buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. –  Pasal 4 ayat (1): ” Buku teks pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dinilai kelayakan-pakainya terlebih dahulu oleh Badan Standar Nasional Pendidikan sebelum digunakan oleh pendidik dan/atau peserta didik sebagai sumber belajar di satuan pendidikan”. –  Pasal 10 ayat (1): ”satuan pendidikan dasar dan menengah menetapkan masa pakai buku teks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesingkat-singkatnya 5 tahun”.

Halaman 37

Profil Buku Teks Pelajaran M 

Buku Teks Pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 1).

M 

Buku pelajaran digunakan sebagai acuan wajib oleh guru dan peserta didik dalam pembelajaran (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 2).

M 

Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan ketetapan Menteri. (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 43 Ayat 5).

Halaman 38

Seluk Beluk Buku Teks Pelajaran M  Tujuan Penilaian Buku Teks Pelajaran –  Menyediakan buku teks pelajaran layak-pakai untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. –  Meningkatkan mutu sumber daya perbukuan Indonesia. –  Melindungi peserta didik dari buku-buku yang tidak berkualitas. –  Meningkatkan minat dan kegemaran membaca.

M  Kriteria Mutu (Standar) Buku Teks Pelajaran –  –  –  – 

Kelayakan Isi/Materi Kelayakan Penyajian Kelayakan Bahasa Kelayakan Kegrafikaan

Halaman 39

Mekanisme Penilaian Buku Teks Pelajaran

Halaman 40

Langkah Pemantauan & Evaluasi Buku Teks Pelajaran 1

M  Penyusunan Desain

2

M  Kajian Bahan Dasar dan Penyusunan Draf Instrumen

3

M  Reviu dan Perbaikan Draf Instrumen

4

M  Uji Coba Instrumen

5

M  Analisa Hasil Uji dan Perbaikan Instrumen

6

M  Persiapan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Buku Teks Pelajaran

7

M  Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Buku Teks Pelajaran

8

M  Analisa Hasil Evaluasi

9

M  Penyusunan Laporan dan Rekomendasi

Halaman 41



Penutup

Halaman 42

SNP dan BSNP dalam Berbagai Perspektif Terkait dengan peranan, proses kerja, dan model tata kelola BSNP dalam lingkungan sistem pendidikan nasional.

Terkait dengan ruang lingkup tugas pokok BSNP dipandang dari undang-undang, regulasi, dan peraturan yang berlaku. Dimensi Hukum, Ruang Lingkup. dan Tanggung Jawab

Te r k a i t d e n g a n w e w e n a n g , kapasitas, kualitas, dan kapabilitas yang diberikan kepada BSNP sebagai pengelola sumber daya.

Dimensi Peranan, Proses, dan Tata Kelola

Dimensi Kapasitas, Kapabilitas, dan Sumber Daya

Halaman 43

Terkait dengan posisi, struktur, dan hubungan tata kerja antar BSNP dengan berbagai pemangku kepentingan lain. Dimensi Struktur dan Hubungan Tata Kerja

Dimensi Hukum, Ruang Lingkup, dan Tanggung Jawab Aspek Kajian Kritis

Apakah 8 standar mengandung arti eksplisit atau implisit? Bagaimana cara menggambarkan spektrum dan taksonomi standar? Bagaimana menentukan prioritas penyusunan dan pengembangannya? Apakah menyelenggarakan Ujian Nasional dan menilai buku teks pelajaran selaras dengan tugas utama? Siapakah yang berhak menentukan tata aturan dan tata kelola mengenai Ujian Nasional? Apakah PP-19 “sejalan” dengan UU Sisdiknas dan/atau paradigma pendidikan nasional abad-21? Apakah keberadaan SNP, UN, dan BTP/BSE berhasil meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Apakah postur BSNP saat ini sudah merupakan bentuk yang efektif dan optimal? Bagaimana mengenai ide pembentukan BSNP-T dan BSNP-DM? Sebagai lembaga independen, apakah harus menunggu keputusan menteri dalam berbagai hal? Apakah indikator kinerja keberhasilan?

Halaman 44

Dimensi Peranan, Proses, dan Tata Kelola Aspek Kajian Kritis

Apakah proses kerja berada pada tataran strategis, teknis, atau keduanya? Apakah model kerja dalam bentuk pleno mingguan dan keterlibatan dalam tim ad-hoc sudah maksimal? Bagaimana hubungan tata kelola dengan Mendikbud, Balitbang, Puspendik, Puskurbuk, dsb harus dibentuk? Apakah keputusan lembaga dapat diintervensi? Bagaimana akuntabilitas publik yang harus dibangun? Bagaimana posisi keputusan lembaga dalam tataran peraturan dan perundang-undangan yang berlaku? Sebagai badan “kolektif kolegial”, hakekat wewenang dan tanggung jawab seperti apa yang tepat dibebankan? Siapa saja pemangku kepentingan yang berhak menyusun rencana kerja dan cetak biru lembaga (jangka pendek dan jangka panjang)?

Halaman 45

Dimensi Wewenang, Kapasitas, dan Kapabilitas Aspek Kajian Kritis

Apakah dimungkinkan memiliki fungsi anggaran tersendiri? Bagaimana dengan posisi sekretariat, staf profesional, dan staf administratif honorer? Siapakah yang berhak menentukan prioritas alokasi anggaran? Apakah bentuk badan dengan 15 orang sudah memadai? Bagaimana dengan permintaan pembuatan standar yang berada di luar renstra atau perencanaan? Bagaimana nasib hasil kerja tim ad-hoc dan lembaga yang belum dipermenkan sama sekali? Bagaimana model pertanggungjawabannya? Apakah boleh dibukukan secara komersial maupun non komersial?

Apakah dapat berinisiatif membuat suatu dokumen “diluar? Bagaimana sebuah standar dapat selalu diperbaharui secara dinamis dalam segala keterbatasan lembaga?

Halaman 46

” stan

Dimensi Posisi, Struktur, dan Tata Kerja Aspek Kajian Kritis

Sebagai lembaga independen, apakah kewenangan dapat diintervensi oleh Mendikbud? Bagaimana hubungan tata kerja dengan berbagai lembaga lain di lingkungan Kemendikbud maupun pemerintahan lainnya?

Bagaimana negara lain melakukan manajemen SNP-nya? Apakah prinsip-prinsip yang diberlakukan secara universal? Apakah ada kajian benchmarking dan best-practicenya? Dalam hal pemantauan dan penilaian atau evaluasi SNP, siapa yang harus bertanggung jawab melaporkan dan menindaklanjuti hasilnya? Apakah cara sampling seperti saat ini sudah efektif? Bagaimana mekanisme pemilihan anggota lembaga? Apakah anggota dapat berhenti/mengundurkan diri? Laporan seperti apa yang harus senantiasa diberikan lembaga kepada Mendikbud?

Halaman 47

Sumbangan Pemikiran BSNP

Halaman 48



Penutup

Halaman 49

Akhir Presentasi

Terima Kasih

Diskusi & Tanya-Jawab

Badan Standar Nasional Pendidikan

Recommend Documents