UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL Hukum Tata Negara Sabtu / 12 Januari 2002
Catatan : Hanya menjawab 5 soal dari 8 soal di bawah ini !
1. Jelaskan objek penyelidikan Ilmu Hukum Tata Negara dari sudut pandang Belinfante dan Donner. Berikan sekurang-kurangnya 1 (satu) contoh actual dari pendapat mereka berdua dengan menunjuk Hukum Positif di Indonesia.
2. Konvensi/kebiasaan ketatanegaraan sebagai salah satu satu sumber Hukum Tata Negara dewasa ini perkembangannya cukup pesat. a. Uraikan proses terbentuknya suatu konvensi ketatanegaraan ! b. Jelaskan hubungan antara konvensi dan konstitusi ! c. Apa yang menyebabkan konvensi ditaati ? d. Kemukakan contoh-contoh konvensi di Indonesia !
3. Dalam sistem hukum kita mengenal peraturan perundang-undangan yang berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang. Di samping itu pernah dikenal Undang-Undang Darurat. Uraikan persamaan dan perbedaan ketiga peraturan perundang-undangan itu, baik dari segi kedudukan, dasar hukum, prosedur, dan latar belakang pembentukan, saat berlaku, dan konsekuensi hukum dari persetujuan atau penolakan DPR terhadap ketiga peraturan perundang-undangan tersebut.
4. Salah satu pertimbangan dilakukannya perubahan (pertama dan kedua) terhadap UUD UUD 1945 adalah untuk mengurangi dominasi kekuasaan eksekutif (executive heavy). a. Uraikan 4 (empat) metode/cara perubahan UUD/Konstitusi C.F.Strong dan K.C.Wheare.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Tata Negara
1
b. Uraikan dengan jelas ketentuan-ketentuan yang mengurangi atau yang membatasi kekuasaan eksekutif (Presiden) baik pada perubahan pertama maupun pada perubahan kedua UUD 1945.
5. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000, tata peraturan perundang-undangan di Indonesia mengalami perubahan yang fund amental. a. Jelaskan perubahan yang terjadi dan implikasinya terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan di Indonesia. b. Menurut Saudara, apakah tata urutan yang baru sudah memenuhi landasan teori perundang-undangan. Jelaskan disertai alasannya !
6. Hubungan antara MPR, DPR, dan Presiden menurut UUD 1945 dapat dikatakan lebih cenderung menganut sistem Pemerintah Presidental. a. Setujukah Saudara atas pernyataan tersebut di atas. Kemukakan jawaban Saudara disertai pasal-pasal dalam UUd 1945 yang melanda sinya. b. Terangkan kekuasaan Presiden R.I. di bidang penyelenggaraan pemerintah dan di bidang perundang-undangan menurut UUD 1945.
7. Salah satu bentuk pengadilan terhadap peraturan perundang-undangan adalah Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan hak uji material. a.
Bagaimana pengaturan hak uji material di Indonesia, jelaskan disertai dasar hukumanya.
b.
Menurut Saudara, sudah tepatkah pengaturan mengenai hak uji material tersebut (pada huruf a). Jelaskan dengan memberikan solusinya.
8. Sebagaimana diketahui dewasa ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. a. Jelaskan landasan konstitusional pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia. Selanjutnya, adakah hubungan antara Negara Kesatuan dengan Otonomi Daerah, uraikanlah.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Tata Negara
2
b. Kemukakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembagian kewenangan antara Pusat, Propinsi, dan Kabupaten / Kota menurut UU No.22 Tahun 1999.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Tata Negara
3
UJIAN TENGAH SEMESTER 2001 / 2002 HUKUM TATA NEGARA Senin / 22 Oktober 2001 Prof. Dr. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. Hernadi Affandi, S.H.
1. a. Sebut dan jelaskan 3 definisi HTN dari para pakar yang saudara ketahui. b. Jelaskan hubungan antara HTN dengan ilmu lain yang objek penyelidikannya negara.
2. a. Jelaskan objek penyelidikan HTN Indonesia. b. Jelaskan ruang lingkup HTN menurut pendapat pakar yang saudara ketahui.
3. a. Apakah yang dimaksud dengan sumber hukum dan apa sajakah yang termasuk pengertian tersebut. b. Mengapa sumber hukum dalam arti formal lebih penting untuk mahasiswa hukum dan sarjana hukum. Jelaskan alasannya !
4. a. Jelaskan alasan suatu negara memiliki konstitusi atau UUD. b. Jelaskan materi muatan suatu konstitusi menurut pendapat para pakar yang saudara ketahui.
5. Jelaskan beberapa peristilahan di bawah ini secara singkat tetapi jelas : a. Konstitusi dalam arti luas b. Faham konstitualisme c. UUD sebagai dokumen formal d. Peraturan perundang-undangan e. Konvensi Ketatanegaraan
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Tata Negara
4
UJIAN TENGAH SEMESTER 2001 / 2002 HUKUM TATA NEGARA Senin / 12 Oktober 1998 H. Sudjana Ermaya, S.H., M.H. Ridwan, S.H.
SOAL :
1. Adakah atau tidak berdasarkan kepustakaan sistematika HTN. Jelaskan jawaban anda itu disertai contoh-contohnya !
2. Adakah perbedaan antara HTN (arti sempit) dengan HAN menurut Logemann, jelaskan ! Selanjutnya, hal-hal apakah saja menurut Logemann yang termasuk HTN (arti sempit) itu, jelaskan secara singkat dengan disertai contoh-contohnya!
3. Apakah yang dimaksud dengan sumber hukum HTN, terangkanlah ! Selanjutnya, sumber hukum manakah menurut anda yang paling penting, terangkanlah dengan contoh-contohnya !
4. Salah satu sumber hukum formal bagi HTN adalah hukum tertulis. Sehubungan dengan hal itu sebutkan secara hierarkis hukum tertulis yang anda ketahui dan siapa-siapa saja pembentuknya berikan alasana dasar hukumnya !
5. Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan “Sebelum memangku jabatannya Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya dan berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan MPR atau DPR“. Berkaitan dengan hal di atas : a. Apakah makna sumpah itu apabila dikaitkan dengan jabatan sebagaimana tertera dalam pasal 7 UUD 1945 ? b. Bagaimana analisis yuridis anda peristiwa sumpah jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998, jelaskan !
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Tata Negara
5
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 1999/2000 HUKUM TATA NEGARA Sabtu / 22 Januari 2000 H. Rosjidi Ranggawadjaja, S.H., M.H. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Indra Perwira, S.H., M.H. Ali Abdurahman, S.H., M.H. Agus Kusnadi, S.H., M.H.
1. Hubungan antara MPR, DPR, dan Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikatakan lebih cenderung menganut sistem pemerintahan presidensial. Setujukah atau tidak Saudara atas pernyataan tersebut. Kemukakan jawaban Saudara disertai pasal pasal dalam UUD 1945 yang melandasinya.
2. a. Apa yang dimaksud dengan hak uji material ? b. Menurut hukum positif Indonesia, lembaga yang berwenang untuk melakukan hak uji ialah Mahkamah Agung. Sebutkan dasar hukumnya dan jelaskan batasan kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan hak uji material. c. Sebutkan dan jelaskan prosedur pelaksanan hak uji material.
3. Pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang (Perppu) mengenai Peradilan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Penanganan atau penegakan hukum kasus-kasus pelanggaran HAM sekarang akan diadili oleh Peradilan HAM yang dibentuk melalui Perpu tersebut. Pertanyaan : Berikan pendapat saudara tentang tindakan pemerintah mengeluarkan Perpu tersebut ditinjau dari aspek : a. Dasar kewenangan b. Materi muatan
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Tata Negara
6
4. Beberapa daerah di Indonesia saat ini meminta otonomi seluas-luasnya, otonomi khusus bahkan perubahan bentuk negara menjadi negara federal. a. Jelaskan pendapat Saudara berkaitan dengan hal di atas. b. Jelaskan landasan konstitusional pengaturan Pemerintah Daerah di Indonesia.
5. Saat ini berkembangnya pemikiran bahwa pengisian jabatan presiden dan wakil presiden sebaiknya dipilih secara langsung oleh rakyat. a. Jelaskan konsekuensi apa saja yang akan timbul jika hal itu terjadi. b. Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti di Indonesia, wakil presiden berkedudukan sebagai pembantu presiden. Dalam konteks ini, jika dalam masa kunjungan Presiden ke luar negeri Wakil Presiden menandatangani suatu perjanjian internasional berupa Keputusan Presiden, dapatkah hal itu dibenarkan ? Jelaskan ! c. Berkaitan dengan Perubahan Pertama UUD 1945, buktikan bahwa telah terjadi penguatan kontrol terhadap lembaga presiden. Uraikan pula pendapat Saudara tentang hal ini.
6. Jelaskan beberapa peristilahan di bawah ini : a. Undang-Undang organic b. Presiden tidak dapat diganggu gugat c. Flexible and rigid Constitution d. Hak prerogatif Presiden
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Tata Negara
7
HUKUM TATA NEGARA Sabtu / 2 Januari 1999
A. Pertanyaan dari Kuliah
1. Ruang lingkup HTN yang dikemukakan J.L.H. Logemann antara lain tentang pengisian jabatan-jabatan negara dan hubungan antara jabatan. a. Jelaskan masalah (cara) pengisian jabatan-jabatan negara dan hubungan antara jabatan menurut J.L.H. Logemann tersebut ? b. Terangkan bagaimana pengisian keanggotaan badan perwakilan rakyat di Indonesia menurut UU yang berlaku saat ini ?
2. Secara doktriner, konvensi / kebiasaan ketatanegaraan adalah salah satu sumber HTN dalam arti formal. a. Tunjukkan bahwa berdasarkan UUD 1945 keberadaan konvensi dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia
diakui,
serta
sebutkan
siapa
yang
dapat
menumbuhkannya? b. Berikan contoh-contoh konkret praktek ketatanegaraan yang telah menjadi konvensi di Indonesia, serta beberapa kemungkinan yang diperkirakan akan / dapat berkembang menjadi konvensi masa depan ? c. Mengapa konvensi itu ditaati, meskipun menurut K.C. Wheare hanya merupakan kaidah konstitusi yang non legal / extra legal ?
3. Dalam kepustakaan HTN terdapat 2 macam sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan presidensial dan perlementer. a. Uraikan ciri-ciri kedua sistem pemerintahan tersebut ? b. Sistem pemerintahan apa yang diterapkan Indonesia menurut UUD 1945 dan sebutkan alasan / buktinya !
4. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan “concentration of power and responsibility upon the president”.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Tata Negara
8
a. Jelaskan cara UUD 1945 mengatur kekuasaan Presiden ? b. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh Wakil Presiden sedangkan pasal 17 menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh para menteri. Apakah makna kata dibantu dalam kedua pasal itu ?
5. Di dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, dikenal adanya Dekrit Presiden. Sehubungan dengan hal itu, kapan serta hal-hal apakah yang melatarbelakangi terbitnya dekrit Presiden tersebut ?
B. Pertanyaan dari buku-buku pegangan
6. Sebutkan dan jelaskan aspek-aspek HAM apa saja yang tercakup di dalam pengaturan HAM dalam UUD 1945 ?
7. Secara umum dikenal dua asas dalam penentuan kewarganegaraan yaitu ius solid an ius sanguinis. a. Jelaskan alasan-alasan apa saja yang mempengaruhi pemilihan asas tersebut oleh suatu negara ? b. Apakah suatu negara dapat memakai salah satu saja dari asas-asas tersebut dan mengabaikan asas yang lain ? Jelaskan jawaban saudara disertai dengan alasannya !
8. Landasan konstitusional pemerintahan daerah di NKRI adalah pasal 18 UUD 1945 dan penyelenggaraannya saat ini diatur oleh UU No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. a. Sebukan dan jelaskan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut UU No.5 Tahun 1974 ? b. Sehubungan dengan asas-asas tersebut di atas, bagaimana pandangan Prof. Bagir Manan tentang dekonsentrasi ?
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Tata Negara
9
