Dalam Pengantar Hukum Indonesia
Pengerti Pengertian an Hukum Ta Tata Negara Ne gara Pengertia n Hukum Negara
Istilah lain : - Staatrecht (Belanda) - Contitutional Law (Inggris) / State Law - Droit Contitutionel (Perancis) - Vervasungrecht (Jeran) De!inisi dan "andangan "ara ahli hu#u tentang $%&' ereda-eda $al ini disea#an ling#ungan dan "andangan hidu" *ang ereda dala eandang a"a *ang diangga" "enting *ang en+adi titi# erat/ ootn*a
DEFINISI HTN MENURUT PARA AHLI :
LOGEMAN HTN adalah hukum mengenai organisasi negara, dengan kata lain, hukum mengenai organisasinya
SCHOLTEN HTN adalah hukum yang mengatur mengenai organisasi dari negara
VAN VOLLENHOVEN HTN mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum baahan menurut tingkatannya
!"SNA#$ % HA&MA$L' (di $ndonesia) HTN adalah sekum*ulan *eraturan hukum yang mengatur mengenai organisasi dari negara, hubungan antara alat *erlengka*an negara dalam garis +ertikal mau*un horiontal, serta kedudukan -N dan HAM.nya/
HUKUM TATA NEGARA :
.
.
Se0ara umum berbi0ara tentang organisasi negara dan alat. alat *erlengka*an Negara (baik susunan, eenang dan hubungannya), dalam 1 garis +ertikal hubungan antara *emerintah *usat dgn daerah (negara kesatuan), hubungan *emerintah 2ederal dgn negara²bagian asas dekonsentrasi, asas desentralisasi dan medebewind. garis horiontal struktur kekuasaan Negara 3 lembaga4nya (eksekuti2, yudikati2, legislati2 5 TRIAS POLITIKA MONTESQUIEU ) sistem *residensiil, sistem *arlementer, dan sistem *emerintahan re2erendum/
lihat 2ootnote diktat hlm/67.66
HUBUNGAN HTN dengan Ilmu-ilmu Kenegaraan lainnnya
$N, HTN dan HAN obyeknya obyeknya 1 Negara
$,B,&.& .&%.. $%& dengan I& Ilu &egara memandang Negara dalam *engertian abstrak. umum.uni+ersal, terle*as dari dimensi tem*at, keadaan dan aktu (*andangan teoritis) $%& memandang Negara dalam *engertian negara dikaitkan dengan hukum *ositi2 suatu negara, konkrit dan terikat *ada tem*at tertentu dan suatu aktu tertentu/
HUBUNGAN HTN dengan Ilmu-ilmu Kenegaraan lainnnya
$,B,&.& .&%.. $%& dengan $.& 8ara ahli hukum masih memiliki *erbedaan *enda*at 1 . 8enda*at 8ertama, HTN dan HAN memiliki *erbedaan yg sangat *rinsi*il 1 d*t dibagi se0ara ta9am baik mengenai sistematika mau*un isinya/ . 8enda*at !edua, HTN dan HAN tdk terda*at *erbedaan *rinsi*il 1 karena *ertimbangan man2aat sa9a/ HAN meru*akan HTN dlm arti luas dikurangi HTN dalam arti sem*it 3 TEO&$ &ES$#"
HUBUNGAN HTN dengan Ilmu-ilmu Kenegaraan lainnnya
$,B,&.& .&%.. $%& dengan $.& (HAN sebagai bagian dari *engertian HTN dalam arti luas) Menurut +an Vollenho+en 5 O**enheim 3 bergerak:tidak bergerak 1 $%& memiliki *endekatan terhada* negara dalam keadaan diam $.& memiliki *endekatan terhada* negara dalam keadaan bergerak lihat diktat hlm/ ;<;
HUBUNGAN HTN dengan Ilmu-ilmu Kenegaraan lainnnya
$,B,&.& .&%.. $%& dengan Ilu Politi# Menurut =/ >arents 1 $%& dium*amakan sebagai !erangka Manusia Ilu Politi# sebagai daging disekitarnya "ntuk mengetahui latar belakang *eraturan *er."".an, 8roduk 8er."".an lahir dilatarbelakangi ke*entingan *olitik/ Misalnya 1 Amandemen ""#?@ akibat &e2ormasi (interaksi *olitik)
ASAS-ASAS HTN :
Asas !edaulatan &akyat Asas Negara Hukum Asas 8embagian : 8emisahan !ekuasaan Asas !edaulatan &akyat 1 8embukaan ""# ;6@ alinea alinea $V Asas Negara Hukum 1 8asal ; (B) ""# ;6@ Asas 8embagian !ekuasaan 1 legislati2, eksekuti2 dan yudikati2
Asas Kedaulatan @ ma0am teori !edaulatan 1 ;/
Teori !edaulatan !edaulatan Tuhan 1 kekuasaan *emerintahan berasal dari Tuhan yg diberikan ke*ada seseorang utk melaksanakannya di dunia sbg akilnya/ akilnya/ NEGA&A TEO!&AS$
/
Teori !edaulatan Negara (staats souvereiniteit) kedaulatan ada di tangan negara menurut kehendak alam, se0ara alamiah kedaulatan dimiliki oleh negara/
Asas Kedaulatan @ ma0am teori !edaulatan 1 B/ Teori !edaulatan &akyat vo!"s souvereiniteit) kekuasaan itu berasal dari rakyat se*enuhnya/ 8er9an9ian rakyat (so#ia! #ontra#t ) di*in9amkan ke *emerintah utk ke*entingan rakyat, shg d*t diambil kembali/ NEGA&A #EMO!&AT$S (*emerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat) @/
Teori !edaulatan Hukum (re#$ts souvereiniteit ) kekuasaan bersumber dari aturan.aturan hukum yg dibentuk berdasarkan nilai.nilai yg yg berkembang dlm masyarakat, sehingga sia*a*un (Negara:*emerintah dan rakyat) harus mematuhi a*a yg men9adi kehendak hukum/ S"8&EMAS$ H"!"M/
Asas Kedaulatan Rakat
!edaulatan berasal dari kata 1 . souveraineteit (bahasa 8eran0is) . souveranus (bahasa $tali) . soverei%nt& (bahasa $nggris)
S"8E&AN"S (bahasa Latin) D yang tertinggiF !edaulatan D keenangan tertinggi dari sebuah kekuasaan *olitik (summa 'otetas ( '!enitude )
Asas Kedaulatan Rakat $ndonesia menganut *aham ini, sebab se0ara konstitusional di0antumkan dalam 1 . 8embukaan ""# ;6@ alinea ke $V/ . 8asal ; ayat () 8erubahan !etiga ""# ;6@
istribustion o* Power + ,ori-onta! Hubungan antara badan Legislati2 5 Eksekuti2 5 'udikati2 5 $ns*ekti2 istribustion o* Power + erti#a! Hubungan *emerintah *usat dan *emerintah daerah dalam *aradigma otonomi
Asas Kedaulatan Rakat $ndonesia sebagai NEGA&A #EMO!&AT$S/ Se0ara #emokrasi.ormal 1 $ndonesia mem*unyai Lembaga 8erakilan &akyat (M8& #8& #8& % #8&#) Se0ara #emokrasi.Subtansial 1 hubungan rakyat dan akilnya akil rakyat di*ilih melalui melalui *emilihan langsung dalam 8EM$L" akil rakyat memiliki mandat yg da*at seaktu.aktu di re#a!! oleh rakyat/
Asas Kedaulatan Rakat "nsur dari Negara #emokratis 1 ;/ Negara Hukum / 8emerintahan di baah kontrol masyarakat se0ara nyata B/ Adanya 8EM$L" @/ Adanya *rinsi* mayoritas / Adanya 9aminan terhada* hak.hak demokratis
Asas Negara Hukum Tokoh 1 Aristoteles, =ulius Sthal, =ohn Lo0ke 8rinsi* 1 Hukum di9adikan sumber kekuasaan dalam *emerintahan, sehingga ada *embatasan terhada* kekuasaan Negara (badan legislati2, eksekuti2 dan yudikati2)
!edaulatan Hukum, yg mengandung unsur. unsur 1 ;/ Su*remasi aturan.aturan hukum / !edudukan yg sama dihada*an hukum B/ Adanya 9aminan terhada* HAM
Asas Negara Hukum $ndonesia adalah Negara Hukum (8s/ ; ayat (B) Amandemen !etiga ""# ;6@) ;/
Su*remasi aturan.aturan Hukum . Alinea ke.@ 8embukaan ""# ;6@ 3 Muh/ 'amin . 8asal ; ayat () Amandemen !etiga ""# ;6@
/
!edudukan yang sama dihada*an hukum . 8asal ayat (;)
B/
Adanya 9aminan HAM . Alinea ke.; s:d ke.@ 8embukaan ""# ;6@ . 8asal , 8asal 7, 8asal 7 (A s:d =), 8asal 8asal 6 s:d 8asal 8asal B@
SUM!ER HTN :
Sumber Hukum Tata Negara Material 1 menentukan isi hukum (berlandaskan nilai.nilai 2iloso2is, sosiologis dan *olitis) Sumber Hukum Tata Negara ormal 1 sumber hukum yg dikenal dari dari bentuknya yg menyebabkan mengikat atau berlaku untuk umum
SUM!ER HTN "#ormil$:
8an0asila 8eraturan 8erundang.undangan (lihat (lihat 8asal "" No/ ;< Tahun <<@ Tentang 8embentukan 8eraturan 8erundang. undangan), yaitu 1 . ""# ;6@ . "" : 8er*u Hierarki 8erundang.undangan 3 Asas *er""an (lihat diktat hlm/ ;;) . 88 . 8er.8res . 8er.#a Con+ention (*erbuatan (*erbuatan ketatanegaraan yang dilakukan berulang kali) *idato *idato ketatanegaraan oleh *residen setia* tgl ;I Agustus Traktat *er9an9ian *er9an9ian antar negara
Asas Pem%agian Kekuasaan :
Tokoh 1 =ohn Lo0ke 5 5 MontesJuieu T&$AS 8OL$T$!AF (eksekuti2, legislati2 dan yudikati2 )
8rinsi* 1 Adanya *embatasan dan *emisahan kekuasaan Negara yang didistribusikan dalam 1 ;/ !ekuasaan Eksekuti2 sebagai *elaksana / !ekuasaan Legislati2 sebagai *embentuk "" B/ !ekuasaan ederati2 yang memegang urusan di*lomatik
Asas Pem%agian Kekuasaan :
$ndonesia menganut T&$AS 8OL$T$!A (tidak se*enuhnya, se*enuhnya, bukan hanya B lembaga dan dlm kerangka bukan *emisahan kekuasaan ta*i *embagian kekuasaan)
ada hubungan koordinati2 0ontoh 1 lihat diktat hlm/ ;;
STRUKTUR KETATANEGARAAN BERDASARKAN UUD !"# AMANDEMEN (S"M>E& 1 8ro2/#&/=imly AssiddJie % $ #ea #ge 8alguna !om*as, Senin ; Agustus, <<) ,,D 0123
BP4
DPD
5P
L9ISL.%I
DP
Pres 6 74
94S94,%I
4e#uasaan 4eha#ian
54
5.
48
8,DI4.%I
