Angga Seti Setiawan awan P.U Ari Widido Bayu Gilang Purnomo Arsyadani Arsy adani Hasan Binabar Sungging L Dini Putri P
K25100 09 K2510009 K2510011 K2510019 K2111007 K2511011 K251101 1 K2511017
Istilah negara hukum, sering diterjemahkan rechtstaats atau the rule of law.
Paham rechtstaats pada dasarnya bertumpu pada system hukum Eropa Kontinental. Paham rechtstaats dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental, seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl.
Sebaliknya, paham the rule of law mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey (A.V. Dicey : 1971). Paham the rule of law bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon.
A. Sejarah Negara Hukum •
•
Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan sejarah manusia, oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasi ternyata dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles, ketika ia mengintroduksi konsep Nomoi, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya.
Menurut Aristoteles, terdapat tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu : 1)
Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum
2)
Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenangwenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi
3)
Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan yang berkuasa.
•
•
Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Selain itu, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturanaturan. Konsep negara yang diungkapkan aristoteles beberapa tahun jauh sebelum masehi. Setelah itu terdapat masa – masa dimana konsep negara berupa kerajaan dengan kekuasaan raja yang absolut, kemudian muncllah beberapa tokoh yang sangat menentang sistem negara yang seperti ini, salah satunya tokoh terkenalnya adalah John Locke.
John Locke mengemukakan, kekuasaan raja harus dibatasi oleh suatu “leges
fundamentalis”. Namun perlu dicatat bahwa perjuangan konstitusional yang membatasi kekuasaan raja banyak dipengaruhi oleh berbagai perkembangan, diantaranya: 1)
Reformasi;
2)
Renaissance;
3)
Hukum Kodrat;
4)
Timbulnya kaum bourgeoisi beserta aliran Pencerahan Akal(Aufklearung).
Seiring dengan berkembang jaman dan tuntutan masayarakat pada waktu, lahir pula gagasan atau pemikiran untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang dipelopori oleh pemikir-pemikir Inggris dan Prancis yang sangat mempengaruhi tumbangnya absolutisme dan lahirnya Negara hukum.
Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (Rule of L aw) yang dikembangkan oleh A.V Dicey, yang lahir dalam naungan
sistem hukum Anglo-Saxon. Dicey mengemukakan unsur-unsur Rul e of L aw sebagai berikut : 1.
Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power);
2.
Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun orang pejabat.
3.
Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.
Menurut
Stahl,
unsur-unsur
negara
hukum (rechtsstaat) adalah: 1.
Perlindungan hak-hak asasi manusia;
2.
Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hakhak itu;
3.
Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
4.
Peradilan administrasi dalam perselisihan.
5.
Adanya
pengawasan
dari
badan-badan
peradilan
(rechterlijke
controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pangaruh eksekutif; 6.
Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau
warga
negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah; 7.
Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.
Dalam perkembangannya konsep negara hukum tersebut kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat di antaranya :
1.
Sistem pemerintah negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat
2.
Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau Peraturan Perundang-Undangan;
3.
Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
4.
Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
Semangat membatasi kekuasaan Negara ini semakin kental segera setelah lahirnya adagium yang begitu popular dari Lord Acton, yaitu “Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely ”; (Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (absolute) pasti akan disalahgunakan). Model Negara hukum seperti ini berdasarkan catatan sejarah dikenal dengan sebutan demokrasi konstitusional, dengan ciri bahwa pemerintah yang demoktratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan sering disebut “pemerintah berdasarkan kontitusi” (constitutional government).
Tipe negara hukum 1. Tipe Negara Hukum Liberal Tipe negara hukum liberal ini menghendaki supaya Negara berstatus pasif, artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Di sini kaum Liberal menghendaki agar penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menjadi penguasa. 2. Tipe Negara Hukum Formil Negara hukum formil, yaitu negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formil ini disebut juga dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum. 3. Tipe Negara Hukum Materiil Negara hukum materiil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formil, di mana tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau b erlaku asas legalitas maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas opportunitas.
Konstitusi Negara Republik Indonesia dalam UUD 1945 secara nyata menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yaitu pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi : “Negara Indonesia negara hukum.” Selain itu, dalam Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara
Konsepsi negara hukum Indonesia adalah konsep negara hukum materiil atau negara hukum arti luas, yang berarti pemerintah
berperan aktif membangun
kesejahteraan umum di berbagai
lapangan kehidupan.Bukti Indonesia menggunakan konsep negara hukum materiil adalah Pembukaan UUD 1945 Alinea IV dan Pasal 33 dan 34 UUD 1945.
•
Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya,
pemerintah tidak
dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Sehingga terdapat unsur-unsur tertentu daam suatu Negara hukum. •
Unsur-unsur negara hukum ini biasanya terdapat dalam konstitusi. Oleh karena itu, perwujudan secara operasional dari konsep nagara hukum adalah konstitusi negara tersebut.
Operasional dari konsep negara hukum di Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam tertib hukum ( legal order ) Indonesia. Di bawah UUD 1945 terdapat berabagi aturanpeundang-undangan yang bersumber dan berdasarkan pada UUD 1945.
UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan menjelaskan jenis dan hierarkis perturan perundang-undanganan di Indonesia, yaitu sebagai berikut: •
Undang-Undang Dasar 1945;
•
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
•
Perturan Pemerintah (PP);
•
Peraturan Presiden (Perpres);
•
Peraturan Daerah (PD).
Negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut: •
Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai dasar dan adanya hierarki jenjang norma hukum.
•
Sistem konstitusional , yaitu UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya membentuk kesatuan sistem hukum.
•
Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi. Hal ini tampak pada Pembukaan UUD 1945: “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/ perwakilan” dan pasal 1A ayat 2 UUD 1945: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar .”
•
Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27A ayat (1) UUD 1945).
•
Adanya organ pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden).
•
Sistem pemerintahannya adalah presidensiil.
•
Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif).
•
Hukum bertujuan melindungi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
•
Adanya jaminan akan hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia (pasal 28A—28J UUD 1945).
