Cyber Crime Dan Cyber Law

TUGAS PENGANTAR ILMU KOMPUTER

CYBER CRIME / CYBER LAW Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Komputer dengan Dosen Richi Dwi Agustia, S.Kom., M.Kom

Oleh : Kelompok 5 Nama/NIM

Kelas/SMT

:

:

-

Daniyal Ahmad Rizaldhi / 10115518

-

Amin Syahar Hasanuddin / 10115504

-

Aditya Mokhamad / 10115534

-

Muhammad Riza Rizki / 10115527

-

M. Farhan Y. / 10115492

-

Muhammad Adhitya Hardja / 10115533 IF-12/I

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA 2015

Kata Pengantar Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Cyber Crime / Cyber Law”. Makalah ini diajukan guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Komputer. Kami menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan makalah ini, semoga bermanfaat. Amin.

Bandung, Januari 2015

Penyusun

Pengantar Ilmu Komputer – Cyber Crime / Cyber Law

i

Daftar Isi Kata Pengantar................................................................................................................... i Daftar Isi ........................................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1 A. Latar Belakang ......................................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah .................................................................................................... 1 C. Tujuan Pembahasan ................................................................................................. 1 BAB II PEMBAHASAN .................................................................................................. 2 A. Cyber Crime ............................................................................................................ 2 1. Pengertian ............................................................................................................. 2 2. Awal Kemunculan ................................................................................................ 2 3. Jenis-jenis Cyber Crime........................................................................................ 2 4. Metode Cyber Crime ............................................................................................ 4 5. Motif Cyber Crime ............................................................................................... 5 6. Faktor Penyebab Cyber Crime ............................................................................. 6 B. Cyber Law ................................................................................................................ 6 1. Pengertian ............................................................................................................. 6 2. Tujuan dan Ruang Lingkup Cyber Law ............................................................... 8 3. Topik, Asas dan Teori pada Cyber Law ............................................................... 8 4. Cyber Law di Indonesia ...................................................................................... 10 5. Menangani dan Mengantisipasi Cyber Crime .................................................... 12 BAB III Kesimpulan ....................................................................................................... 15 Daftar Pustaka ................................................................................................................ 16 Daftar Kontribusi ............................................................................................................ 17


ii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Internet merupakan salah satu teknologi yang dapat mempermudah manusia untuk saling bertukar informasi. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui intenet pula kegiatan ekonomi dapat tumbuh dengan pesat serta menembus berbagai negara. Bahkan melalui internet, kegiatan pasar di dunia dapat dipantau selama 24 jam. Melalui internet atau disebut juga “Cyber Space”, apapun dapat dilakukan. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi internet, muncul jenis kejahatan baru yang disebut dengan “Cyber Crime” atau kejahatan dunia maya. Contoh kasus-kasus Cyber Crime yang sering terjadi, seperti penggandaan kartu kredit, peretasan/pembajakan suatu website, penyadapan transmisi komunikasi dan memanipulasi data secara illegal yang dapat merugikan suatu individu maupun suatu organisasi bahkan dapat membuat stabilitas suatu negara terganggu khususnya negaranegara berkembang. Sehingga dibutuhkann suatu regulasi atau hukum untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya Cyber Crime, yaitu berupa Cyber Law.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Definisi Cyber Crime dan Cyber Law 2. Awal kemunculan Cyber Crime 3. Jenis-jenis Cyber Crime 4. Metode-metode Cyber Crime 5. Motif Cyber Crime 6. Faktor-faktor penyebab Cyber Crime 7. Ruang Lingkup Cyber Law 8. Topik-topik pada Cyber Law 9. Cyber Law di Indonesia 10. Menangani dan Mengantisipasi terjadinya Cyber Crime

C. Tujuan Pembahasan -

Makalah ini disusun guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Komputer. Sebagai wawasan mengenai kemajuan teknologi informasi dan pentingnya untuk menjaga data pribadi, khusunya kepada kami dan umumnya bagi masyarakat.


1

BAB II PEMBAHASAN A. Cyber Crime 1. Pengertian Cyber crime adalah istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan yang dilakukan di dunia maya dengan menggunakan teknologi komputer atau jaringan komputer. Dapat pula disebut sebagai kejahatan di dunia maya. Orang yang melakukan cyber crime secara umum sering disebut sebagai Hacker maupun Cracker, meskipun begitu keduanya berbeda. Kejahatan dengan cyber crime dapat berupa penipuan e-commerce atau biasa dikenal dengan transaksi jual beli secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, membobol komputer server tanpa otoritas, mencuri data rahasia, menyerang komputer menggunakan virus untuk merusak sistem dan menghancurkan data. 2. Awal Kemunculan Awal kemunculuan cyber tahun 1988 dikenal dengan istilah Cyber Attack yang mengejutkan jutaan pengguna komputer di seluruh dunia saat itu. Pada saat itu ada seorang mahasiswa yang berhasil menciptakan sebuah worm atau virus, menyerang program komputer dan mematikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia yang terhubung ke internet. Lalu pada tahun 1994, seorang siswa sekolah musik yang berusia 16 tahun bernama Richard Pryce, atau lebih dikenal sebagai “the hacker” alias “Datastream Cowboy”, ditahan karena masuk dalam ratusan sistem komputer rahasia secara ilegal ,termasuk pusat data Griffits Air Force, NASA dan Korean Atomic Research Institute atau Badan Penelitian Atom Korea. Dalam interogasinya dengan FBI, ia mengaku belajar hacking dan cracking dari seseorang yang dikenalnya lewat internet dan menjadikannya seorang mentor, yang memiliki julukan “Kuji“. Hebatnya, hingga saat ini sang mentor pun tidak pernah diketahui keberadaannya. 3. Jenis-jenis Cyber Crime Ada beberapa jenis kejahatan pada cyber crime yang dapat kita golongkan berdasarkan aktivitas yang dilakukannya seperti dijelaskan berikut ini yang dirangkum dari berbagai sumber.


2

1) Unauthorized Access Merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Contoh dari tindak kriminal ini adalah Probing dan port. 2) Illegal Contents Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap sebagai melanggar hukum atau menggangu ketertiban pada masyarakat umum, contohnya adalah penyebaran pornografi atau berita yang tidak benar. 3) Penyebaran virus secara sengaja Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan sebuah email. Sering kali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. 4) Data Forgery Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumendokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. 5) Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion Cyber Espionage merupakan sebuah kejahatan dengan cara memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Sabotage and Extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. 6) Cyberstalking Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, seperti misalnya menggunakan e-mail dan dilakukan secara berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya. 7) Carding Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.


3

8) Hacking dan Cracking Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan account milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DoS (Denial Of Service). Dos attack merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target (hang, crash) sehingga tidak dapat memberikan layanan. 9) Cybersquatting and Typosquatting Cybersquatting merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan cara mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun typosquatting merupakan kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. 10) Hijacking Hijacking merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah Software Piracy (pembajakan perangkat lunak). 11) Cyber Terorism Tindakan cyber crime yang mengancam pemerintah atau warganegara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer.Bagaimana Cara Kerja Atau Metode Cyber Crime. 4. Metode Cyber Crime Dalam berbagai kasus Cyber Crime, pelaku menggunakan berbagai macam metode untuk melakukan kejahatan tersebut, berikut merupakan metode-metode yang sering digunakan oleh para pelaku Cyber Crime : 1) Spoofing Spoofing merupakan kegiatan pemalsuan dengan metode seorang hacker atau cyber terrorist memalsukan (to masquerade) identitas seorang user hingga dia berhasil secara ilegal logon atau login kedalam satu jaringan komputer seolah-olah seperti user yang asli.


4

2) Scanner Scannner merupakan sebuah program dengan metode secara otomatis mendeteksi kelemahan (security weaknesses) sebuah komputer di jaringan komputer lokal (local host) ataupun jaringan computer dengan lokasi berjauhan (remote host). Sehingga dengan menggunakan program ini maka seorang hacker yang secara fisik berada di Inggris dapat dengan mudah menemukan security weaknesses pada sebuah server di Amerika ataupun dibelahan dunia lainnya termasuk di Indonesia tanpa harus meninggalkan ruangannya. 3) Sniffer Sniffer adalah kata lain dari network analyzer yang berfungsi sebagai alat untuk memonitor jaringan komputer. Alat ini dapat dioperasikan hampir pada seluruh tipe protokol komunikasi data, seperti: Ethernet, TCP/IP, IPX dan lainnya. 4) Password Cracker Pasword Cracker adalah sebuah program yang dapat membuka enkripsi sebuah password atau sebaliknya malah dapat mematikan sistim pengamanan password itu sendiri. 5) Destructive Devices Destructive Devices merupakan sekumpulan program-program virus yang dibuat khusus untuk melakukan penghancuran data-data, diantaranya Trojan horse, Worms, Email Bombs, Nukes dan lain sebagainya. 6) Keylogger Keylogger merupakan suatu program yang akan merekam semua tombol keyboard yang ditekan oleh pengguna komputer berikutnya. Di lain waktu, pemasang keylogger akan mengambil hasil “jebakannya” di komputer yang sama, dan dia berharap akan memperoleh informasi penting dari para korbannya, seperti user id dan password. 5. Motif Cyber Crime Motif pelaku kejahatan di dunia maya (cyber crime) pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu : 1) Motif intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh seseorang secara individual. 2) Motif ekonomi, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Karena memiliki tujuan yang dapat


5

berdampak besar, kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh sebuah korporasi. 6. Faktor Penyebab Cyber Crime Latar belakang terjadinya kejahatan di dunia maya ini terbagi menjadi dua faktor penting, yaitu : 1) Faktor Teknis Dengan adanya teknologi internet, batas wilayah negara tidak berarti apa-apa dan membuat dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan yang lain memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian, tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan pihak yang satu lebih kuat daripada yang lain. 2) Faktor Sosial ekonomi Cyber crime dapat dipandang sebagai produk ekonomi. Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Melihat kenyataan seperti itu, Cyber crime berada dalam skenario besar dalam kegiatan ekonomi dunia.

B. Cyber Law 1. Pengertian Definisi cyber law yang diterima semua pihak adalah milik Pavan Dugal dalam bukunya “Cyberlaw The Indian Perspective” (2002). Dalam buku tersebut Dugal mendefinisikan bahwa Hukum Cyber adalah istilah umum yang menyangkut semua aspek legal dan peraturan Internet dan juga World Wide Web. Hal apapun yang berkaitan atau timbul dari aspek legal atau hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas para pengguna Internet aktif dan juga yang lainnya di dunia siber, dikendalikan oleh Hukum Siber. Cyber Law juga didefinisikan sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang berbagai aktivitas manusia di cyberspace (dengan memanfaatkan teknologi informasi). Cyber Law sendiri merupakan istilah yang berasal dari Cyberspace. Cyberspace berakar dari kata latin Kubernan yang artinya menguasai atau menjangkau. Karena ”cyberspace”-lah yang akan menjadi objek atau concern dari ”Cyber Law”. Menurut pendapat lain, Cyber Law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber ataumaya. Cyber Law sendiri merupakan istilah yang


6

berasal dari Cyberspace Law. Istilah hukum cyber diartikan sebagai padanan kata dari Cyber Law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum TI (Law of Information Teknologi), Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara. Secara akademis, terminologi ”cyber law” belum menjadi terminologi yang umum. Terminologi lain untuk tujuan yang sama seperti The law of the Internet, Law and the Information Superhighway, Information Technology Law, The Law of Information, dll. Di Indonesia sendiri tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati. Dimana istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari ”cyber law”, misalnya, Hukum Sistem Informasi, Hukum Informasi, dan Hukum Telematika (Telekomunikasi dan Informatika) Secara yuridis, cyber law tidak sama lagi dengan ukuran dan kualifikasi hukum tradisional. Kegiatan cyber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Cyber Law berfungsi sebagai landasan fundamental di dalam aspek yuridis yang mengatur lalu lintas internet sebagai hukum khusus, di mana terdapat komponen utama yang meng-cover persoalan yang ada di dalam dunia maya tersebut, yaitu : -

-

-

-

Yurisdiksi hukum dan aspek-aspek terkait. Komponen ini menganalisa dan menentukan keberlakuan hukum yang berlaku dan diterapkan di dalam dunia maya itu. Landasan penggunaan internet sebagai sarana untuk melakukan kebebasan berpendapat yang berhubungan dengan tanggung jawab pihak yang menyampaikan, aspek accountability, tanggung jawab dalam memberikan jasa online dan penyedia jasa internet (internet provider), serta tanggung jawab hukum bagi penyedia jasa pendidikan melalui jaringan internet. Aspek hak milik intelektual di mana ada aspek tentang patent, merek dagang rahasia yang diterapkan, serta berlaku di dalam dunia cyber. Aspek kerahasiaan yang dijamin oleh ketentuan hukum yang berlaku di masingmasing yurisdiksi negara asal dari pihak yang mempergunakan atau memanfaatkan dunia maya sebagai bagian dari sistem atau mekanisme jasa yang mereka lakukan. Aspek hukum yang menjamin keamanan dari setiap pengguna dari internet.


7

-

-

Ketentuan hukum yang memformulasikan aspek kepemilikan didalam internet sebagai bagian dari pada nilai investasi yang dapat dihitung sesuai dengan prinisip-prinsip keuangan atau akuntansi. Aspek hukum yang memberikan legalisasi atas internet sebagai bagian dari perdagangan atau bisnis usaha.

2. Tujuan dan Ruang Lingkup Cyber Law a. Tujuan Cyberlaw sangat dibutuhkan, kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana, ataupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. b. Ruang Lingkup Pembahasan mengenai ruang lingkup ”cyber law” dimaksudkan sebagai inventarisasi atas persoalan-persoalan atau aspek-aspek hukum yang diperkirakan berkaitan dengan pemanfaatan Internet. Menurut Jonathan Rosenoer dalam Cyber Law – The Law Of Internet menyebutkan ruang lingkup cyber law : 1) Hak Cipta (Copy Right) 2) Hak Merk (Trademark) 3) Pencemaran nama baik (Defamation) 4) Fitnah, Penistaan, Penghinaan (Hate Speech) 5) Serangan terhadap fasilitas komputer (Hacking, Viruses, Illegal Access) 6) Pengaturan sumber daya internet seperti IP-Address, domain name 7) Kenyamanan Individu (Privacy) 8) Prinsip kehati-hatian (Duty care)

9) Tindakan kriminal biasa yang menggunakan TI sebagai alat Isu prosedural seperti yuridiksi, pembuktian, penyelidikan dan lainlain. 10) Kontrak / transaksi elektronik dan tanda tangan digital 11) Perangkat Hukum Cyber Law 12) Pornografi 13) Pencurian melalui Internet 14) Perlindungan Konsumen 15) Pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharianseperti ecommerce, e-government, eeducation

3. Topik, Asas dan Teori pada Cyber Law a. Topik Cyber Law Secara garis besar ada lima topic dari cyberlaw di setiap negara yaitu:


8

-

-

Information Security, menyangkut masalah keotentikan pengirim atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. Dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik. On-Line Transaction, meliputi penawaran, jual-beli, pembayaran sampai pengiriman barang melalui internet. Right in Electronic Information, soal hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia content. Regulation Information Content, sejauh mana perangkat hukum mengatur content yang dialirkan melalui internet. Regulation On-Line Contact, tata karma dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet termasuk perpajakan, retriksi eksport-import, kriminalitas dan yurisdiksi hukum.

b. Asas Cyber Law Asas-asas Cyber Law Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu : -

-

-

-

Subjective Territoriality, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Objective Territoriality, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. nationality yang menentukan bahwa negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. passive nationality yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Protective Principle yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Universality, asas ini selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus cyber. Asas ini disebut juga sebagai “universal interest jurisdiction”. Pada mulanya asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), misalnya penyiksaan, genosida, pembajakan udara dan lainlain. Meskipun di masa mendatang asas jurisdiksi universal ini mungkin dikembangkan untuk internet piracy, seperti computer, cracking, carding, hacking and viruses, namun perlu dipertimbangkan bahwa penggunaan asas ini hanya diberlakukan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan


9

perkembangan dalam hukum internasional. Oleh karena itu, untuk ruang cyber dibutuhkan suatu hukum baru yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan hukum yang dibuat berdasarkan batas-batas wilayah. Ruang cyber dapat diibaratkan sebagai suatu tempat yang hanya dibatasi oleh screens and passwords. Secara radikal, ruang cyber telah mengubah hubungan antara legally significant (online) fenomena and physical location. c. Teori Cyber Law Teori-teori cyberlaw Berdasarkan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang cyber maka dapat dikemukakan beberapa teori sebagai berikut : -

-

-

The Theory of the Uploader and the Downloader, Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya, kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Misalnya, suatu negara dapat melarang setiap orang untuk uploading kegiatan perjudian atau kegiatan perusakan lainnya dalam wilayah negara, dan melarang setiap orang dalam wilayahnya untuk downloading kegiatan perjudian tersebut. Minnesota adalah salah satu negara bagian pertama yang menggunakan jurisdiksi ini. The Theory of Law of the Server. Pendekatan ini memperlakukan server dimana webpages secara fisik berlokasi, yaitu di mana mereka dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini sebuah webpages yang berlokasi di server pada Stanford University tunduk pada hukum California. Namun teori ini akan sulit digunakan apabila uploader berada dalam jurisdiksi asing. The Theory of International Spaces. Ruang cyber dianggap sebagai the fourth space. Yang menjadi analogi adalah tidak terletak pada kesamaan fisik, melainkan pada sifat internasional, yakni sovereignless quality.

4. Cyber Law di Indonesia Sejak satu dekade terakhir Indonesia cukup serius menangani berbagai kasus terkait Cyber crime. Menyusun berbagai rancangan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur aktivitas user di dunia maya. Dengan peran aktif pemerintah seperti itu, dapat dikatakan Cyberlaw telah mulai diterapkan dengan baik di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa kategori kasus Cyber crime yang telah ditangani dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 27 sampai dengan Pasal 35) :


10

Pasal 27 Illegal Contents • • • •

Muatan yang melanggar kesusilaan (Pornograph) Muatan perjudian ( Computer-related betting) Muatan penghinaan dan pencemaran nama baik Muatan pemerasan dan ancaman (Extortion and Threats) Pasal 28 Illegal Contents

• •

Berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (Service Offered fraud) Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan (SARA). Pasal 29 Illegal Contents

• •

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman Kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 30 Illegal Access

• •

•

Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Pasal 31 Illegal Interception

•

•

Intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. Intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan,


11

penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. Pasal 32 Data Leakage and Espionage Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Pasal 33 System Interference Melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pasal 34 Misuse Of Device Memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi cyber crime, sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi cyber crime. Pasal 35 Data Interference Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. 5. Menangani dan Mengantisipasi Cyber Crime a. Penanganan Cyber crime Cyber crime adalah masalah dalam dunia internet yang harus ditangani secara serius. Sebagai kejahatan, penanganan terhadap cyber crime dapat dianalogikan sama dengan dunia nyata, harus dengan hukum legal yang mengatur. Berikut ini merupakan beberapa Penanganan Cyber crime : 1) Dengan Upaya non Hukum Adalah segala upaya yang lebih bersifat preventif dan persuasif terhadap para pelaku, korban dan semua pihak yang berpotensi terkait dengan kejahatan dunia maya.


12

2) Dengan Upaya Hukum (Cyberlaw) Adalah segala upaya yang bersifat mengikat, lebih banyak memberikan informasi mengenai hukuman dan jenis pelanggaran/ kejahatan dunia maya secara spesifik. Beberapa contoh yang dapat dilakukan terkait dengan cara pencegahan cyber crime adalah sebagai berikut: 1) Untuk menanggulangi masalah Denial of Services (DoS) pada sistem dapat dilakukan dengan memasang firewall dengan Instrussion Detection System (IDS) dan Instrussion Prevention System (IPS) pada Router. 2) Untuk menanggulangi masalah virus pada sistem dapat dilakukan dengan memasang anti virus dan anti spy ware dengan upgrading dan updating secara periodik. 3) Untuk menanggulangi pencurian password dilakukan proteksi security system terhadap password dan/ atau perubahan password secara berkala. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini. Contoh: penggunaan mesin ATM untuk mengambil uang; handphone untuk berkomunikasi dan bertransaksi (mobile banking); Internet untuk melakukan transaksi (Internet banking, membeli barang), berikirim e-mail atau untuk sekedar menjelajah Internet; perusahaan melakukan transaksi melalui Internet (e-procurement). Namun demikian segala aktivitas tersebut memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan dunia maya (cyber crime), misalnya: Penyadapan email, PIN (untuk Internet Banking), Pelanggaran terhadap hak-hak privacy, dll. Maka dari itu diperlukan sebuah perangkat hukum yang secara legal melawan cyber crime. Dalam hal ini cyberlaw tercipta. b. Antisipasi Berikut merupakan berbagai bentuk antisipasi terhadap Cyber Crime. 1) Modernisasi Hukum Pidana Nasional. Sejalan dengan perkembangan teknologi, cyber crime juga mengalami perubahan yang signifikan. Contoh: saat ini kita mengenal ratusan jenis virus dengan dampak tingkat kerusakan yang semakin rumit. 2) Meningkatkan Sistem Pengamanan Jaringan Komputer. Jaringan komputer merupakan gerbang penghubung antara satu sistem komputer ke sistem yang lain. Gerbang ini sangat rentan terhadap serangan, baik berupa denial of service attack atau virus. 3) Meningkatkan pemahaman & keahlian Aparatur Penegak Hukum. Aparatur penegak hukum adalah sisi brainware yang memegang peran penting dalam


13

penegakan cyberlaw. dengan kualitas tingkat pemahaman aparat yang baik terhadap cyber crime, diharapkan kejahatan dapat ditekan. 4) Meningkatkan kesadaran warga mengenai masalah cyber crime. Warga negara merupakan konsumen terbesar dalam dunia maya. Warga negara memiliki potensi yang sama besar untuk menjadi pelaku cyber crime atau korban cyber crime. Maka dari itu, kesadaran dari warga negara sangat penting. 5) Meningkatkan kerjasama antar negara dalam upaya penanganan cyber crime. Berbagai pertemuan atau konvensi antar beberapa negara yang membahas tentang cyber crime akan lebih mengenalkan kepada dunia tentang fenomena cyber crime terutama beberapa jenis baru.


14

BAB III Kesimpulan Secanggih apapun suatu teknologi, pasti memiliki celah yang tidak terlihat, seperti Internet. Internet sebagai sarana informasi dimana pertukaran informasi dan data terjadi secara simultan tanpa kita sadari di dalam sekumpulan data tersebut terdapat data yang bersifat sensitif seperti identitas seseorang, nomor rekening bahkan kode peluncuran rudal dan sebagainya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan cara untuk mengantisipasi dan menangani masalah tersebut, cara tersebut dapat berupa hukum maupun non hukum, yaitu dengan menyusun suatu undang-undang (hukum) atau memperkuat keamanan jaringan. Selain itu, kita sebagai user juga harus memperhatikan keamanan dari komputer maupun penyedia penyimpanan online (Cloud Storage) yang kita pakai, guna untuk mengantisipasi penyelahgunaan atas data yang kita simpan. Jadi, dapat disimpulkan bahawa keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan.


15

Daftar Pustaka http://badsdream.blogspot.nl/2014/04/tester.html http://www.academia.edu/8500842/Pengertian_Cyber_Law_and_Cyber_Crime_Cyb er_Law https://en.wikipedia.org/wiki/Cybercrime https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya http://keltu12.blogspot.com/2013/04/jenis-jenis-cybercrime.html http://www.academia.edu/7069627/Cyberlaw


16

Daftar Kontribusi Nama

NIM

Kontribusi Menyusun

dokumen

presentasi dan membantu pembuatan Aditya Mokhamad

10115534

makalah

berupa

dokumen

mengenai definisi, ruang lingkup dan fungsi cyber law

Amin Syahar Hasanuddin

10115504

Membantu

menyusun

pembuatan

makalah,

berupa

penyuntingan

Kata pengantar dan Latar Belakang Mengumpulkan Daniyal Ahmad Rizaldhi

10115518

dokumen, Menyusun dan menyunting makalah

M. Farhan Y.

10115492

Membantu

menyusun

pembuatan

makalah,

berupa rumusan

menyusun masalah

dan

kesimpulan Membantu

pembuatan

makalah berupa dokumen Muhammad Adhitya Hardja

10115533

mengenai definisi cyber crime dan UU ITE

Muhammad Riza Rizki

10115527

Membantu

menyusun

pembuatan

makalah

berupa

dokumen

mengenai definisi cyber crime dan jenis-jenis nya


17

Cyber Crime Dan Cyber Law

Recommend Documents