PENGARUH CORPOR CORPORAT AT E
TERHADAP TERHADAP GOVERNA NCE
TAX AVOI AVOI DANCE
(Studi Empiris Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2009-2013)
Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh: Muhammad Oktofian NIM. 208082000058
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H/2015 M
ii
iii
iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
A. Data Pribadi
1. Nama
: Muhammad Oktafian
2. Tempat Tanggal Lahir
: Jakarta, 16 Oktober 1990
3. Alamat
: Jl. Minangkabau No. 12 RT. 002/010
4. Agama
: Islam
5. Nama Ayah
: Rianto
6. Nama Ibu
: Sukanah
7. No. Telpon (HP)
: 08978665966
8. Email
:
[email protected]
B. Data Pendidikan Formal
1. 1996 – 2002
: SDN 05 Pasar Manggis
2. 2002 – 2005
: SMP Negeri 3 Jakarta
3. 2005 – 2008
: SMA Negeri 37 Jakarta
4. 2008 -2015
: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
v
Abstract Ef fect On Corpor ate Gover nan ce Tax A voidance (Em pir i cal Study On Conventi onal B anks Li sted on the Stock Exchan ge Per iod 2009-2013)
Muhammad Oktofian NIM. 208082000058
This study aims to influence corporate governance mengalisis against tax avoidance. The data used in this research is secondary data obtained from the financial statements of banking companies listed in Indonesia Stock Exchange 2009-2013 period. The sampling technique is done with judgment sampling. The number of banking companies sampled as many as 20 companies, bringing the total sample is 100. The method of analysis used is multiple linear regression analysis. Based on the results of tests performed in this study found that partial institutional ownership has no significant effect on tax avoidance with a significance of 0.221. Independent board does not have a significant effect on tax avoidance with a significance of 0.201. Managerial ownership does not have a significant effect on tax avoidance with a significance of 0.109. The audit committee has a significant effect on tax avoidance with a significance of 0.023. While simultaneously institutional ownership, independent board, managerial ownership and audit committee significant effect on tax avoidance with a significance of 0.000.
: Institutional Ownership, Board of Independent Commissioners, Keywords Managerial Ownership, Audit Committee, and Tax Avoidance.
vi
Abstrak PENGARUH CORPORAT E
TERHADAP GOVERNA NCE
TAX AVOI DANCE
(Studi Empiris Pada Bank Konvensional yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2009-2013)
Muhammad Oktofian NIM. 208082000058
Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan judgment sampling. Jumlah perusahaan perbankan yang dijadikan sampel sebanyak 20 perusahaan sehingga total sampel penelitian adalah 100. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada penelitian ini didapat bahwa secara parsial kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance dengan signifikansi sebesar 0,221. Dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance dengan signifikansi sebesar 0,201. Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance dengan signifikansi sebesar 0,109. Komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance dengan signifikansi sebesar 0,023. Sedangkan secara simultan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance dengan signifikansi sebesar 0,000.
Kata
Kunci:Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, dan Tax Avoidance.
vii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat iman, islam dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Sektor Perbankan
yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2009-2013)”. Shalawat beserta salam
semoga terus tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selama proses penyusunan skripsi in peneliti mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Allah SWT yang telah memberikan nikat, rahmat dan karunia-Nya serta tetap menuntun peneliti dijalan yang benar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 2. Kedua orang tua, ayahanda Rianto dan ibunda Sukanah tercinta yang selalu memberikan limpahan kasih sayang, perhatian, dan do’a tak pernah putus putusnya untuk ananda, serta kakak-kakakku tersayang Sendy Meriyadi, Okni Anggaraini, dan Jaka Yuliadi dan seluruh keluarga yang telah memberikan keceriaan dan semangat untuk terus berusaha memberikan yang terbaik.
viii
3. Bapak Dr. Arif Mufraini, LC., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 4. Ibu Rini, SE., Ak., M.Si., CA., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, arahan, dan ilmu pengetahuannya kepada peneliti selama penyusunan skripsi hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan. 5. Ibu Fitri Damayanti, SE., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, arahan, semangat, dan ilmu pengetahuannya kepada peneliti selama penyusunan skripsi hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan. 6. Bapak Hepi Prayudiawan, SE., Ak., MM., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat luas kepada peneliti selama perkuliahan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. 8. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu peneliti dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain-lain. 9. Sahabat-shabatku Akbar, Yopi, Fandi, Jodi, Bang Fauzan, Bang Anang, Sahid, Ryan, Bang Wiwid, Hari, Eris, Uus, Adit, Pras Edwin, Asma, Ayun, Ana,
ix
Diyah, Tomi, Tri dan Uyang sahabat terbaik terima kasih atas bantuan, semangat dan do’anya. 10. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2008 Jurusan Dendi, Yoga, Rafi, Derry, Wahyu, Aryo, Indra, Aziezul, Ritakim, Suhendri dan teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 11. Terimakasih kepada segenap teman-teman KKN Pers 2013 Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. 12. Terima kasih kepada Rekan kerja PT. Resik Cemerlang Suhendera, SE., Hupang, S. Ak., Jhondy F.T.P., SE., dan teman-teman lainnya yang telah memberikan dukungan selama penulis membuat penelitian ini. 13. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dan memberi inspirasi bagi peneliti, suatu kebahagiaan telah dipertemukan dan diperkenalkan dengan kalian semua, terima kasih banyak. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 20 Mei 2015
Muhammad Oktofian
x
DAFTAR ISI
Halaman Lembar Pengesahan Skripsi ................................................................................. i Lembar Pengesahan Ujian Komprehensif........................................................... ii Lembar Pengesahan Panitia Ujian Skripsi .........................................................iii Lembar Keaslian Skripsi...... .............................................................................. iv Daftar Riwayat Hidup...... ................................................................................... v Abstrack ...... .......................................................................................................vi Abstrak...... ........................................................................................................vii Kata Pengantar ................................................................................................. viii Daftar Isi.............................................................................................................vi Daftar Tabel...... ............................................................................................... xiv Daftar Gambar...................................................................................................xv Daftar Lampiran...... ......................................................................................... xvi BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah...... .......................................................................... 1 B. Rumusan Masalah...... ................................................................................... 6 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian...................................................................... 7 1. Tujuan Penelitian...... .............................................................................. 7 2. Manfaat Penelitian...... ............................................................................ 8 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Corporate Governance................................................................................ 10 1. Kepemilikan Institusional...... ............................................................... 15 xi
2. Dewan Komisaris Independen ............................................... .............. 16 3. Kepemilikan Manajerial..... ................................................................... 21 4. Komite Audit..... .................................................................................... 22 B. Tax Avoidance (TA)..... ............................................................................... 25 C. Penelitian terdahulu..... ................................................................................ 29 D. Keterkaitan Antar Variabel..... .................................................................... 33 F. Kerangka Pemikiran..................................................................................... 39 BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian..... ...................................................................... 41 B. Metode Penentuan Sampel..... ..................................................................... 41 C. Metode Pengumpulan Data..... .................................................................... 42 D. Metode Analisis Data..... ............................................................................. 43 1. Uji Asumsi Klasik..... ............................................................................ 43 a. Uji Normalitas..... ............................................................................. 43 b. Uji Multikolinieritas..... .................................................................... 43 c. Uji Heteroskedastisitas..... ................................................................ 45 d. Uji Autokorelasi ............................................................................... 46 2. Analisis Regresi Linear Berganda..... .................................................... 47 a. Koefisien Determinasi (R 2)..... ......................................................... 47 b. Uji t (Uji Parsial)..... ......................................................................... 48 c. Uji F (Uji Simultan).......................................................................... 49 E. Operasionalisasi Variabel..... ....................................................................... 50 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN xii
A. Gambaran Umum Perusahaan..... ................................................................ 53 B. Hasil Dan Pembahasan.... ............................................................................. 55 1. Deskriptif Perhitungan Data Mentah.... ................................................... 55 a. Kepemilikan Institusional.... ............................................................... 55 b. Dewan Komisaris Independen.... ........................................................ 56 c. Kepemilikan Manajerial...................................................................... 58 d. Komite Audit.... .................................................................................. 59 e. Tax Avoidance..................................................................................... 60 2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik.... ........................................................... 61 a. Hasil Pengujian Normalitas Data.... .................................................... 61 b. Hasil Pengujian Multikolinieritas.... ................................................... 63 c. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas.... ............................................... 64 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.... .............................................. 67 a. Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda ......................................... 67 b. Koefisien Determinasi ( Adjusted R2).... .............................................. 69 4. Hasil Pengujian Hipotesis.... .................................................................... 70 a. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t).... ............................................... 74 b. Hasil Pengujian Uji F.... ...................................................................... 77 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan.... ............................................................................................. 80 B. Implikasi.... .................................................................................................. 81 C. Saran………………………………………………………………. ............ 82 DAFTAR PUSAKA..........................................................................................84 DAFTAR LAMPIRAN.... ................................................................................. 87 xiii
DAFTAR TABEL
No. Tabel
Keterangan
Halaman
2.1.
Penelitian Terdahulu ................................................ ......
30
4.1.
Hasil Perhitungan Data Kepemilikan Institusional .........
61
4.2.
Hasil Perhitungan Data Dewan Komisaris Independen ..
62
4.3.
Hasil Perhitungan Data Kepemilikan Manajerial ...........
64
4.4.
Hasil Perhitungan Data Komite Audit ............................
65
4.5.
Hasil Perhitungan Data Tax Avoidance ..........................
66
4.6.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test .........................
69
4.7.
Hasil Pengujian Multikolinearitas ..................................
70
4.8.
Hasil Uji Persamaan Regresi Linier Berganda ...............
72
4.9.
Hasil Pengujian Adjusted R Square ................................
74
4.10.
Hasil Pengujian Uji t ......................................................
75
4.11.
Hasil Pengujian Uji F .....................................................
81
DAFTAR GAMBAR
xiv
No. Gambar
Keterangan
Halaman
2.1.
Kerangka Pemikiran ...................................................
38
4.1.
Uji Normalitas Data ...................................................
68
4.2.
Hasil Uji Heteroskedastisitas ......................................
71
DAFTAR LAMPIRAN
xv
No. Lampiran
Keterangan
Halaman
1
Data Kepemilikan Institusional Periode Penelitian 2009-2013
2
Data Dewan Komisaris Independen Periode Penelitian 2009-2013 ............................................................................ ......
88
3
Data Kepemilikan Manajerial Periode Penelitian 2009-2013 ...
89
4
Data Komite Audit Periode Penelitian 2009-2013 ..................
90
5
Data Tax Avoidance Periode Penelitian 2009-2013 .................
91
6
Regresi Lienar Berganda .............................................................
92
xvi
......
87
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar, yaitu 1.148,36 triliun rupiah (76,5 %) dari total pendapatan negara 1.502 triliun rupiah dalam APBN-P 2013 (Depkeu, 2013). Penerimaan tersebut antara lain digunakan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur pendorng pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan di daerah. Begitu besarnya peran pajak bagi negara, pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, antara lain dengan pengenaan pajak bagi UMKM yang dimulai pada tahun 2013. Hal ini berbeda dengan yang dirasakan oleh para pemilik usaha, yang senantiasa berupaya untuk mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban paak. Pengurangan beban pajak juga berkaitan dengan adanya kecenderungan emosional Wajib Pajak tidak suka untuk membayar pajak. Bahkan pada dasarnya tidak ada seorangpun yang senang membayar pajak (Mangunsong, 2002). Lebih lanjut, Hoque, et. al., (2011) dalam surveinya menemukan alasan-alasan mengapa seseorang tidak melakukan kewajibannya membayar pajak, yaitu: moral pajak yang rendah, kualitas rendah dari balas jasa pajak, sistem pajak dan persepsi dari keadilan yang berbeda, transparansi dan akuntabilitas yang rendah untuk institusi publik, korupsi tingkat tinggi, ada 1
kekosongan peraturan pajak dan peraturan keuangan yang lemah, biaya kepatuhan yang tinggi, lemahnya penegakan atas hukum pajak, tidak tepatnya pemungutan pajak, lemahnya kapasitas dalam mendeteksi dan tuntutan dalam pelaksanaan pajak yang tidak tepat, tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah, tarif pajak yang tinggi, dan administrasi pajak yang lemah. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak inilah yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance). Penghindaran pajak dilakukan dengan menggunakan strategi, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan dalam ketentuan, maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur (loopholes) dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Mangunsong, 2002). Pandangan terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan berbeda beda tergantung kepentingan pihak-pihak yang terkait. Karena sifat penghindaran pajak yang tidak melanggar peraturan, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat menjatuhkan sanksi hukum kepada perusahaan, meski perilaku ini akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Meski penghindaran pajak perusahaan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap masyarakat, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memberi kesan yang buruk karena masyarakat memandang bahwa aktivitas ini akan membatasi transfer pendapatan kepada masyarakat luas (Fuest dan Riedel, 2009). Padahal menurut masyarakat, semestinya perusahaan berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembayaran pajak. 2
Di sisi lain, perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal (Armstrong, et.al., 2012). Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan. Pemegang saham membutuhkan adanya penghindaran pajak dalam takaran yang tepat, tidak terlalu sedikit mengurangi keuntungan, dan tidak terlalu banyak resiko denda dan kehilangan reputasi (Amstrong, etl.al., 2013). Sebuah perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur corporate governance mempengaruhi cara semua perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika corporate governance dalam suatu perusahaan (Friese, Link, dan Mayer, 2006). Mengukur
penghindaran
pajak
sulit
dilakukan
dan
data
untuk
pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak sulit didapat untuk itu perlu pendekatan untuk menaksir berapa pajak yang sebenarnya dibayar perusahaan kepada pemerintah, oleh karena itu dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan tidak langsung untuk mengukur variabel dependen penghindaran pajak yaitu dengan memulai menghitung perbedaan laba akuntansi dengan penghasilan atau laba kena pajak. Perbedaan yang dilaporkan ke pemegang saham atau investor menggunakan GAAP/SAK, 3
sedangkan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan Peraturan Perpajakan, perbedaan ini terkenal dengan sebutan book tax gap (Desai dan Dharmaphala, 2007). Walaupun mungkin perusahaan memandang penghindaran pajak sebagai bagian
manajemen
mengendalikan
pajak
biayanya,
yang mau
merupakan tidka
mau
hak
perusahaan
perusahaan
tetap
untuk harus
memperhatikan pandangan negatif masyarakat, untuk menjaga reputasi dan kelangsungan usaha jangka panjang. Di lain pihak, pemegang saham membutuhkan masukan informasi untuk mengetahui cara-cara mempengaruhi manajer
perusahaan
terkait
penghindaran
pajak
sehingga
memenuhi
kepentingannya. Kondisi tata kelola perusahaan ternyata berpengaruh terhadap keputusan yang diambil perusahaan. Dalam perusahaan dengan tata kelola yang buruk, aktivitas penghindaran pajak ternyata tidak bernilai bagi pemegang saham, dan bahkan mengurangi nilai perusahaan itu sendiri (Wahab dan Holland, 2012). Desai dan Dharmapala (2006) menunjukkan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang buruk, saat terjadi peningkatan keuntungan bagi manajer berupa kompensasi, mengalami penurunan tingkat penghindaran pajak, yang seharusnya dilakukan untuk pemegang saham. Sedangkan perusahaan dengan tata kelola baik ternyata memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Karakteristik sistem pajak perusahaan mempengaruhi nilai pengambilan keuntungan oleh manajer, dan peningkatan ketaatan pajak akan menaikkan 4
nilai perusahaan dan mengurangi keuntungan pemegang kontrol atas perusahaan, yaitu pemegang saham pengendali. Sedangkan di sisi lain, kualitas dari tata kelola perusahaan memainkan peran penting dalam menentukan sensitivitas penerimaan pajak pada perubahan tarif pajak. Penelitian terhadap hubungan langsung antara corporate governance dengan tax avoidance masih jarang dijumpai di Indonesia karena keterbatasan data mengenai pajak badan usaha yang dibayar perusahaan yang dilaporkan pada laporan keuangan khususnya laporan arus kas belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya, karena laporan arus kas untuk pembayaran pajak bercampur dengan pajak-pajak yang lain yang menjadi kewajiban perusahaan seperti pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, denda dan sangsi pajak (Pohan, 2008). Dalam penelitian ini berusaha menginvestigasi sejauh mana aktivitas corporate governance mempengaruhi perilaku perusahaan dalam menentukan strategi perpajakannya melalui kegiatan tax avoidance dengan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian Desai dan Dharmapala (2006) menjelaskan bahwa dari segi tradisional, mekanisme tax avoidance harus meningkatkan nilai pemegang saham dan sebuah perspektif agency menyatakan bahwa tax avoidance menyediakan prediksi yang berbeda. Secara spesifik corporate governance menjadi determinan yang penting dari penilaian yang dimaksudkan untuk penghematan pajak. Pajak tidak hanya mempengaruhi corporate governance, ada juga efeknya yang mengacu ke arah yang lain. Sistem corporate governance dan 5
budaya perusahaan memiliki efek pada cara perusahaan menangani urusan pajaknya, terutama pengaruh pendekatan perusahaan terkait perencanaan pajak dan kepatuhan terhadap pajak (Sartori, 2010). Dalam beberapa tahun terakhir otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaa pajak, tetapi juga untuk mencegah Wajib Pajak masuk ke dalam celah ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan (Bovi, 2005). Tujuannya untuk mencegah Wajib Pajak menggunakan struktur penilaian terhadap status hukum yang tampak ambigu tersebut sehingga dapat diterima sebagai upaya perencanaan pajak tetapi ternyata malah melanggar peraturan itu sendiri. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut maka dilakukan berbagai macam tindakan antara lain diadakannya audit intensif, dan lain-lain. Untuk mencegah tax payer tidak memanfaatkan peluang perencanaan dari hukum pajak, maka kekuasaan otoritas pajak yang menentukan sudut pandang perilaku pajak yang dapat diterima. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Corpor ate Gover nan ce terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di
BEI)”. B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
6
1. Bagaimanakah
corporate
governance yang
diproksikan
dengan
kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance? 2. Bagaimanakah corporate governance yang diproksikan dengan prosentase dewan komisaris independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance? 3. Bagaimanakah
corporate
governance yang
diproksikan
dengan
kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance? 4. Bagaimanakah corporate governance yang diproksikan dengan komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance? 5. Bagaimanakah
corporate
governance yang
diproksikan
dengan
kepemilikan institusional, prosentase dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain: a. Untuk menganalisis pengaruh corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance.
7
b. Untuk menganalisis pengaruh corporate governance yang diproksikan dengan prosentase dewan komisatis independen terhadap tax avoidance. c. Untuk menganalisis pengaruh corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial terhadap tax avoidance. d. Untuk menganalisis pengaruh corporate governance yang diproksikan dengan komite audit terhadap tax avoidance. e. Untuk menganalisis pengaruh corporate governance yang diproksikan dengan
kepemilikan
institusional,
prosentase
dewan
komisatis
independen, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap tax avoidance. 2. Manfaat Penelitian
Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut: a. Bagi Akademisi Dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan penelitian selajutnya terkait pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance di dunia Perbankan Indonesia. b. Bagi Perusahaan Bagi manajemen perusahaan dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentinya pengaruh penerapan corporate governance terhadap
kegiatan
tax
avoidance dalam
kegiatan
operasional
perusahaan, sehingga dapat mencegah perusahaan terjerumus dalam lingkar ambiguitas yang terdapat dalam peraturan perpajakan antara 8
kegiatan yang legal maupun ilegal dalam perencanaan pajaknya. Hal ini dapat meminimalkan resiko yang diterima oleh perusahaan terkait hal tersebut, jadi manajemen dapat merancang suatu mekanisme corporate governance yang sesuai dengan perusahaannyadan dapat terhindar dari penyimpangan hukum pajak dalam kegiatan menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan pada negara. c. Bagi Investor Dapat
menjadi
bahan
pertimbangan
dalam
menilai
bagaimana
kecenderungan tax avoidance dilihat dari sisi corporate governance dari suatu perusahaan.
9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Cor porate Gover nan ce
Corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan
perusahaan
yang
diharapkan
dapat
memberikan
dan
meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham (Herawati, 2008). Sedangkan Isgiyarta dan Triatiarini (2005) mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Kehadiran suatu corporate governance yang baik bagi suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional perusahaan (Haruman, 2008), selain itu mekanisme pelaksanaan corporate governance suatu perusahaan harus menjadi perhatian utama perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan.
Mekanisme
corporate
governance yang
baik
memiliki
keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan. . Di Indonesia Corporate Governance Index dikembangkan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance ( IIGC). Pemeringkatan 10
Corporate Governance tidak dilakukan untuk semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga sampel penelitian hanya terbatas (kurniasih dan siregar, 2007). Adanya keterbatasan Corporate Governance Index, dalam berbagai penelitian seringkali terkait Corporate Governance akan menggunakan proksi sebagai alat ukur (Arifin, 2003; Khomsiyah, 2003). Variabel yang digunakan sebagai proksi Corporate Governance dalam beberapa penelitian, adalah kepemilikan institusional,kepemilikan manajerial (Machfoedz, 2003), dewan komisaris independen, komite audit ( Mayang sari, 2003). Corporate Governance merupakan sebuah studi yang mempelajari hubungan direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur dan pemasok terhadap perusahaan dan hubungan antar sesamanya (Hendra: 2012). Cadbury Committee, seperti dikutip oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), mengartikan Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Good Corporate Governance diartikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. 11
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Corporate Governance adalah suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penerapan Corporate Governance yang baik dan benar (GCG) akan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan perusahaan terkena masalah (Dwitridinda dalam Hendra: 2012). Prinsip-prinsip
Good
Corporate
Governance Menurut
Komite
Nasiaonal Kebijakan Governance (KNKG), yaitu: 1. Transparansi (Tranparency )
Transparansi
berhubungan
dengan
kualitas
informasi
yang
disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Penyampaian informasi kepada publik secara terbuka, benar, kredibel dan tepat waktu akan memudahkan untuk menilai kinerja dan resiko yang dihadapi perusahaan. Praktek yang dikembangkan dalam rangka transparansi diantaranya perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi-transaksi penting 12
yang terkait dengan perusahaan, resiko-resiko yang dihadapi dan rencana atau kebijakan perusahaan yang akan dijalankan. Selain itu, perusahaan juga
perlu
untuk
menyampaikan
kepada
seluruh
pihak
struktur
kepemilikan perusahaan serta perubahan-perubahan yang terjadi. 2. Kewajaran (Fairness )
Prinsip ini menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing serta perlakuan yang setara terhadap semua investor. Praktek kewajaran ini juga mencakup adanya sistem hukum dna peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dari praktek kecurangan dan praktek-praktek insider trading . 3. Akuntabilitas (Accountability )
Akuntabilitas
berhubungan
dengan
adanya
sistem
yang
mengendalikan hubungan antara organ-organ yang ada di perusahaan. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi masalah keagenan yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Oleh karena itu, akuntabilitas dapat diterapkan dengan mendorong seluruh organ perusahaan menyadari tanggung jawab, wewenang dan hak kewajibannya. Praktek-praktek yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas diantaranya pemberdayaan dewan komisaris, memberikan 13
jaminan perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi. Pengangkatan komisaris independen merupakan bentuk implementasi prinsip akuntabilitas, dengan tujuan untuk meningkatkan pengendalian oleh pemegang saham terhadap kinerja perusahaan. 4. Responsibilitas (Responsibility )
Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai dalam good corporate governance yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Responsibilitas juga berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan yang ada akan menghindarkan dari sangsi, baik sangsi hukum maupun sangsi moral masyarakat akibat dilanggarnya kepentingan mereka. Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengelolaan perusahaan (corporate governance) mencerminkan bahwa perusahaan tersebut telah dikelola dengan baik dan transparan. Hal tersebut dapat merupakan modal dasar bagi timbulnya kepercayaan publik sehingga perusahaan yang telah go public saham perusahaannya akan lebih diminati oleh para investor dan berdampak positif terhadap peningkatan nilai perusahaan atau harga saham, Arif (2008 : 142). 14
Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) adalah sebagai berikut: 1. Kepemilikan Institusional
Institusi sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan investor institusi lebih berpengalaman dibandingkan dengan investor individual. Institusi sebagai investor yang sophisticated karena mempunyai kemampuan dalam memproses informasi dibandingkan dengan investor individual. Dengan demikian, akan semakin membatasi manajemen dalam memainkan angkaangka dalam laporan keuangan (Saptantinah, 2005). Menurut Bushee dalam Boediono (2005) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan discretionary dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.
15
Kepemilikan
institusional
(INST)
adalah
kepemilikan
saham
perusahaan oleh institusi. Kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik dari para manajer perusahaan. Kepemilikan institusional diukur dengan proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di perusahaan tersebut (Moh’d et al. 1998). INST = Jumlah kepemilikan saham oleh Institusional Seluruh modal saham perusahaan
2. Dewan Komisaris Independen
Dewan komisaris bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi dan manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis dalam rangka mencapai tujuan organisasi, serta memberikan nasihat bilamana diperlukan (Darmawati, 2004). Karena posisinya yang sangat penting dalam perusahaan, kemampuan dan pemahaman komisaris terhadap bidang usaha dan emiten akan sangat mempengaruhi persetujuan dan keputusan yang dibuat, sehingga komisaris harus memiliki dan menguasai latar belakang pendidikan di bidang ekonomi. Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan dalam aktivitas pengawasan (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa 16
non-executive director (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasehat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate governance. Dewan ada dua jenis sistem, yaitu sistem dewan unitary dan sistem dewan two-tier . Dewan unitary terdiri dari baik itu direktur eksekutif (dari dalam perusahaan atau insider ) maupun direktur non-eksekutif (dari luar perusahaan atau outsider ), dan membuat keputusan sebagai kelompok yang satu. Sedangkan di Indonesia mengikuti sistem dewan two-tier , yaitu memiliki dua dewan yang terpisah, dewan manajemen dan dewan pengawas. Dewan manajemen hanya mencakup eksekutif, dan berfokus pada masalah operasional dan dikepalai oleh chief executive. Dewan pengawas
membuat
keputusan
strategis
dan
mengawasi
dewan
manajemen. Komisaris perusahaan menjabat dalam dewan pengawas sebagai non-eksekutif. Dewan pengawas terdiri hanya dari direktur noneksekutif (Solomon, 2007). Di Indonesia, dewan manajemen disebut sebagai dewan direksi, dikepalai oleh direktur utama, dan dewan pengawas disebut sebagai dewan komisaris. Dewan komisaris sering dipakai untuk mewakili kepentingan dari berbagai kelompok stakeholder . Sistem dewan two-tier dipandang lebih baik untuk stakeholder daripada sistem unitary (Solomon, 2007). 17
Peran individu cukup signifikan sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan. Peran dewan non-eksekutif yaitu: memberi saran dan arah kepada manajemen perusahaan dalam mengembangkan dan mengevaluasi strateginya; mengawasi manajemen perusahaan dalam menjalankan strategi dan kinerjanya; mengawasi kinerja legal dan etis perusahaan; mengawasi kejujuran dan kecukupan informasi keuangan perusahaan dan informasi lainnya yang disediakan untuk investor dan stakeholder lainnya; bertanggung jawab untuk menetapkan, mengevaluasi, dan jika dibutuhkan memindahkan manajer senior; merencanakan pergantian posisi manajemen puncak. Solomon (2007) mengungkapkan bahwa dewan non-eksekutif harus independen dalam manajemen dan bebas dari hubungan apapun yang dapat mempengaruhi independensi mereka (kecuali gaji dan kepemilikan saham perusahaan). Muntoro (2007) menyatakan bahwa dewan komisaris memiliki peran yang penting dalam tata kelola perusahaa yang baik, dan bahwa tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberi nasehat pada direksi. Tugas komisaris dilakukan melalui komitekomite seperti komite audit, komite remunerasi, dan komite lain. Semakin banyak komite yang ada dalam struktur tata kelola perusahaan, maka semakin banyak anggota komisaris yang dibutuhkan untuk mengisi keanggotaan komite-komite tersebut.
18
Komisaris independen didefinisikan sebagai anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama perusahaan, dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan (BAPEPAM, 2004). Undang-Undang No. 40/2007 tentang “Perseroan Terbatas”
menyebutkan
bahwa
komisaris
independen
diangkat
berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Dalam proporsinya, jumlah komisaris independen harus sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali. Proporsi
dewan
komisaris
harus
sedemikian
rupa
sehingga
memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. Menurut pencatatan Peraturan Nomor tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa yaitu jumlah komisaris minimum 30%. Dalam pola pengelenggaraan perusahaan yang baik. Perusahaan tercatat
wajib
memiliki
komisaris
independen
yang
jumlah
proporsionalnya sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang
saham
pengendali
dengan
ketentuan
jumlah
komisaris
19
independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris (Darmawati, 2004). Komite
Nasional
Kebijakan
Governance (2006) menetapkan
beberapa kriteria untuk menjadi komisaris independen pada perusahaan, yaitu sebagai berikut: a. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan yang bersangkutan. b. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan. c. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan. d. Tidak menduduki jabatan eksekutif atau mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu 3 tahun terakhir. e. Tidak menjadi partner atau principal di perusahaan konsultan yang memberikan
jasa
pelayanan
profesional
pada
perusahaan
dan
perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi. f. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan yang lain yang dapat diinterprestasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan komisaris independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan perusahaan. g. Memahami peraturan perudang-undangan PT, UU Pasar Modal, dan UU serta peraturan lain yang terkait. 20
Komposisi dewan komisaris independen (KDKI) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proporsi Komisaris Independen dalam suatu Dewan Komisaris perusahaan. Independensi Dewan Komisaris diukur dengan (Bakhri, 2008):
KDKI = Jumlah anggota komisaris independen Total anggota dewan komisaris
3. Kepemilikan Manajerial
Herawaty (2008) mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Sehingga permasalahan keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer dianggap sebagai seorang pemilik. Semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan. Pemusatan kepentingan dapat dicapai dengan memberikan kepemilikan saham kepada manajer. Jika manajer memiliki saham perusahaan, mereka akan memiliki kepentingan yang sama dengan pemilik. Jika kepentingan manajer dan pemilik sejajar (aligned ) dapat mengurangi konflik keagenan. Jika konflik keagenan dapat dikurangi, manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Tetapi tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi dapat menimbulkan masalah pertahanan. Artinya jika kepemilikan manajerial tinggi, mereka 21
mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan dan pihak eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. Hal ini disebabkan karena manajer mempunyai hak voting yang besar atas kepemilikan manajerial (Siswantaya, 2007). Kepemilikan manajerial ( Manajerial ownership) adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen (Budiono, 2005). Kepemilikan manajerial diukur dari jumlah persentase saham yang dimiliki oleh manajer dan dewan komisaris perusahaan (Erni, 2005). KPMJ = Jumlah kepemilikan saham oleh Manajemen Modal saham perusahaan
4. Komite Audit
Komite audit sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip good corporate governance. Komite audit merupakan suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota komisaris dan keberadaannya terbebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Surya, 2008). 22
Seperti diatur dalam Kp-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain: a. Melakukan penelahaan atas informasi keuangan yag akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya. b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. c. Melakukan penelahaan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal. d. Melaporkan
kepada
komisaris
berbagai
resiko
yang
dihadapi
perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi. e. Melakukan penelahaan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten. f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan. Menurut Surya (2008), pada umumnya komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu: a. Laporan keuangan ( financial reporting ) Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan. 23
b. Tata kelola perusahaan (corporate governance) Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan kepentingan
pengawasan dan
kecurangan
secara yang
efektif dilakukan
terhadap oleh
benturan manajemen
perusahaan. c. Pengawasan perusahaan (corporate control ) Komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam mengambil keputusan (Martina, 2009). Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 menetapkan pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance bagi komite audit bank umum meliputi: a. Anggota komite audit paling kurang terdiri dari: 1) Seorang komisaris independen. 2) Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi. 3) Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. 24
b. Komite audit di ketuai oleh komisaris independen. c. Anggota direksi dilarang menjadi anggota komite audit. d. Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota komite audit paling kurang 51% dari jumlah anggota komite audit. e. Anggota komite audit wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
B. Tax A voi dance (TA)
Menurut Mardiasmo (2011)
pajak adalah iuran rakyat kepada kas
negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membaayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Waluyo (2009) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang tentang oleh yang wajibmembayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan pengertian pajak di atas, maka Ilyas dan Burton (2008) menyimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu: 1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang. 2. Sifatnya dapat dilaksanakan. 25
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak. 4. Pemungutan pajak dilakukanoleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta), dan 5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Uaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut denga n perencanaan pajak (tax planning ). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2008). Menurut Suandy (2008), ada beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain: 1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran. 2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
26
3. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil
kemungkinan suatu
pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran, dan 4. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran. Adanya keinginan dari wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan membuat adanya perlawanan pajak yang mereka berikan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu: perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak (Sumarsan, 2010). Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Zain (2003), terdapat 2 potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak, yaitu: 1. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak yaitu berusaha mengindarkan pajak terutang secara ilegal. Upaya penghindaran ini dilakukan sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang menyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya kemungkinan besar mereka 27
tidak akan dihukum serta yakin bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama. Dari definisi Zain (2003), dapat disimpulkan poin pertama merupakan pengertian dari penghindaran pajak (tax avoidance). Penghindaran pajak sering dianalogikan dengan upaya perencanaan pajak (tax planning ) yang merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Setyani, 2008). Menurut Bernard P. Heber (1976) dalam Setyani (2008), pengertian tax avoidance adalah upaya wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah. Perbuatan ini secara harfiah tidak melanggar undang-undang perpajakan, namun dari sudut pandang jiwa undang-undang perpajakan, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar jiwa undang-undang. Sedangkan
tax
evasion merupakan
perbuatan
yang
melanggar undang-undang, baik secara harfiah maupun secara jiwa dan moral undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Menurut Dyreng et. al. (2010) variabel ini dihitung melalui CASH ETR ( cash effective tax rate) perusahaan yaitu kas
28
yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Adapun rumus untuk menghitung CASH ETR adalah sebagai berikut: CASH ETR = Pembayaran Pajak Laba Sebelum Pajak
C. Penelitian Terdahulu
Untuk memberikan gambaran dan kerangka pemikiran dalam penelitian maka perlu kiranya untuk membahas hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai acuan dalam membandingkan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu sehingga akan menghasilkan suatu analisa yang sesuai dengan teori:
29
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu No. Peneliti/Judul/Sumber Perbedaan 1. Nuralifmia Ayu Annisa a. Sampel: Seluruh dan Lulus Kurniasih, perusahaan yang Pengaruh Corporate terdaftar di BEI. b. Tahun data: 2008 Governance terhadap Tax Avoidance, Jurnal c. Variabel lain: Akuntansi & Auditing Jumlah dewan Volume 8/No. 2/Mei komisaris dan 2012: 95-189. kualitas audit (independen).
2.
Tresno Eka Jaya, M. a. Sampel: Sebanyak Yasser Arafat, dan 178 perusahaan Dinda Kartika, manufaktur yang Corporate Governance, terdaftar di BEI. Konservatisme b. Metode analisis: Akuntansi dan Tax Regresi logistik. Avoidance, Prosiding c. Variabel lain: Simposium Nasional Ukuran dewan Perpajakan 4. direksi, kualitas audit, dan konservatisme akuntansi (independen).
3.
Rahmi Fadhilah, a. Sampel: Sebanyak Pengaruh Good 55 perusahaan Corporate Governance manufaktur yang terhadap Tax Avoidance terdaftar di BEI. (studi Empiris Pada b. Variabel lain: Perusahaan Manufaktur kualitas audit yang Terdaftar di BEI (independen).
Persamaan Hasil Penelitian a. Metode analisis: Berdasarkan hasil analisis dan Regresi linear pengujian yang dilakukan dalam berganda. penelitian ini, terdapat beberapa b. Jenis penelitian: kesimpulan yaitu: hasil uji Kuantitatif. regresi menunjukkan bahwa c. Sumber data: Data secara statistik terbukti tidak sekunder. terdapat pengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance, tidak terdapat pengaruh signifikan komposisi dewan komisaris independen terhadap tax avoidance, tidak terbukti terdapat pengaruh signifikan dewan komisaris terhadap tax avoidance, terbukti terdapat pengaruh signifikan komite audit terhadap tax avoidance, dan terbukti terdapat pengaruh signifikan kualitas audit terhadap tax avoidance. a. Jenis penelitian: Berdasarkan hasil penelitian Kuantitatif. maka diperoleh kesimpulan b. Sumber data: Data sebagai berikut: 1) komposisi sekunder. kepemilikan saham institusional tidak berpengaruh terhadap praktek penghindaran pajak, 2) ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, 3) kualitas audit tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Dan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. a. Metode analisis: Berdasarkan hasil temuan Regresi linear penelitian dan pengujian berganda. hipotesis yang telah dilakukan b. Jenis penelitian: dapat disimpulkan bahwa Kuantitatif. proporsi kepemilikan c. Sumber data: Data institusional tidak berpengaruh sekunder. terhadap tax avoidance, proporsi
30
Tabel 2.1. (Lanjutan) No.
4.
5.
6
Peneliti/Judul/Sumber 2009-2011)
Perbedaan
Persamaan
Hasil Penelitian Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, dan kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011. I Gede Hendy a. Sampel: Sebanyak a. Metode analisis: Berdasarkan hasil temuan Darmawan dan I Made 460 perusahaan yang Regresi Linear penelitian dan pengujian Sukartha, Pengaruh terdaftar di BEI. Berganda. hipotesis yang telah dilakukan Penerapan Corporate b. Variabel lain: b. Jenis penelitian: dapat disimpulkan bahwa Governance, Leverage, Leverage, Return On Kuantitatif. corporate governance Return On Assets, dan Assets, dan Ukuran c. Sumber data: berpengaruh pada penghindaran Ukuran Perusahaan Perusahaan Data sekunder. pajak. Leverage tidak Pada Penghindaran (independen). berpengaruh pada penghindaran Pajak, E-Jurnal pajak. ROA berpengaruh pada Akuntansi Universitas penghindaran pajak. Dan ukuran Udayana, 9.1. (2014): perusahaan berpengaruh pada 143-161. penghindaran pajak. Tommy Kurniasih dan a. Sampel: Sebanyak a. Metode analisis: Berdasarkan hasil temuan Maria M. Ratna Sari, 288 perusahaan Regresi Linear penelitian dan pengujian Pengaruh Return On manufaktur yang Berganda. hipotesis yang telah dilakukan Asset, Leverage, terdaftar di BEI b. Jenis penelitian: dapat disimpulkan bahwa Corporate Governance, periode 2007-2010. Kuantitatif. corporate governance dan Ukuran Perusahaan, b. Variabel lain: Return c. Sumber data: Data Leverage tidak berpengaruh dan Kompensasi Rugi On Asset, Leverage, sekunder. signifikan secara parsial Fiskal Pada Tax Ukuran Perusahaan, terhadap Tax Avoidance. ROA, Avoidance, Buletin Kompensasi Rugi ukuran perusahaan, dan Studi Ekonomi, Fiskal. Kompensasi Rugi Fiskal Volume 18, No.1, berpengaruh signifikan secara Februari 2013 parsial terhadap Tax Avoidance. Robert Jao, Corporate a. Sampel: Sebanyak a. Metode analisis: Berdasarkan hasil penelitian governance, Ukuran 112. perusahaan Regresi Linear maka diperoleh kesimpulan Perusahaan, dan manufaktur yang Berganda. sebagai berikut: 1) Pelaksanaan Leverage Terhadap terdaftar di BEI b. Jenis penelitian: Corporate Governace melalui Manajemen Laba periode 2006-2009. Kuantitatif. kepemilikan manajerial, Perusahaan manufaktur b. Variabel lain: c. Sumber data: Data komposisi dewan komisaris Indonesia, Jurnal Ukuran Perusahaan, sekunder. independen, dan jumlah Akuntansi & Auditing Leverage, pertemuan komite audit Volume 8/No. Manajemen Laba. mempunyai pengaruh positif
31
Tabel 2.1. (Lanjutan) No.
7
8
Peneliti/Judul/Sumber 1/November 2011: 194
Perbedaan
Persamaan
Hasil Penelitian Signifikan terhadap manajemen laba, disisi lain kepimilikan institutional dan ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen laba, 2) ukuran perusahaan mempunyai hubungan negative signifikan terhadap manajemen laba, 3) leverage tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Okta S. Hartadinata, a. Sampel: 222 a. Metode Analisis: Berdasarkan hasil temuan Analisis pengaruh perusahaan Regresi Linear penelitian dan pengujian kepemlikian manajerial, manufaktur yang Berganda hipotesis yang telah dilakukan kebijakan hutang, dan terdaftar di BEI, b. Jenis penelitian dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan periode tahun 2008kuantitatif. pengaruh yang signifikan dari terhadap Tax 2010 c. Sumber data: data kepemilikan manajerial, Aggressive pada b. Variabel lain: sekunder kebijakan hutang tidak perusahaan manufaktur kebijakan hutang, berpengaruh secara signifikan, di BEI tahun 2008-2010 ukuran perusahaan sedanglan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan. Utkir Kholbadalov, a. Sampel: Perusahaan a. Metode analisis: Berdasarkan hasil temuan Hubungan yang terdaftar di Regresi Linear penelitian dan pengujian penghindaran pajak Bursa Malaysia. Berganda. hipotesis yang telah dilakukan perusahaan, b. Variabel lain: biaya b. Jenis penelitian: dapat disimpulkan bahwa biaya hutang dan hutang (independen). Kuantitatif. pengaruh yang signifikan dari kepemilikan c. Sumber data: Data kepemilikan institusional pada institusional: bukti sekunder. hubungan ini, yang berarti dari Malaysia, Atlantic bahwa tingkat kelembagaan Review of Economics, kepemilikan tidak berdampak 2st Volume 2012. pada hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang, tanpa kepemilikan institusional tingkat tinggi atau rendah.
32
D. Keterkaitan Antar Variabel 1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance
Menurut Fadhillah (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya kepemilikan insititusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Pertama, kepemilikan insititusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi diluar kepemilikan saham dewan komisaris perusahaan, dimana pemilik institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan namun demikian bisa saja pemilik institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas mereka sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional tetap saja tax avoidance terjadi. Kedua, kepemilikan institusional berpikir untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka terutama pada keuntungan atau laba yang akan mereka peroleh pada perusahaan sehingga semua kegiatan yang akan merugikan perusahaan termasuk adanya pajak agresif yang akan dilakukan perusahaan, jika kegiatan itu menguntungkan bagi kesejahteraan pemilik instituional maka mereka akan tetap mendukung setiap kegiatan atau kebijakan yang akan dilakukan perusahaan sehingga besar atau kecilnya kepemilikan institusional tidak akan mempengaruhi tindakan tax avoidance. Ketiga, pemilik institusional kurang peduli dengan citra perusahaan asalkan itu bisa memaksimalkan kesejahteraan mereka walaupun adanya perilaku manajer dalam hal mengambil suatu keputusan terutama dalam hal pajak yaitu tindakan tax avoidance.
33
Hal ini sesuai juga dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Annisa
dan
Kurniasih
(2012),
menyatakan
bahwa
kepemilikan
institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: H1:
Kepemilikan
institusional
berpengaruh
positif
terhadap
penghindaran pajak.
2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance
Menurut Annisa dan Kurniasih (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa semakin besar prosentase dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan menuntut manajemen bekerja lebih efektif dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan oleh direksi dan manajer, sehingga keberadaan mereka tidak hanya menjadi simbol semata. Hasilnya kenaikan prosentase dewan komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris secara keseluruhan tidak signifikan mempengaruhi kebijakan tax avoidance yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Penelitian Antonia (2008) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen yang merupakan bagian dari komisaris perseroan tidak melakukan fungsi pengawasan secara baik terhadap manajemen. Hasil penelitian Widyaningdyah (2002) dalam Antonia (2008) juga yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak signifikan mempengaruhi manajemen laba, sehingga adanya manipulasi dalam 34
menyajikan laporan keuangan yang mungkin dilakukan manajemen tidak dapat dikendalikan oleh jumlah anggota dewan komisaris independen yang semakin besar. Hal ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan aktivitas manipulasi laba dan nantinya akan menguntungkan perusahaan dalam hal perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa komisaris independen akan memaksimalkan kinerja dewan komisaris dalam tugasnya melakukan pengawasan terhadap usaha memaksimalkan laba perusahaan, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: H2: Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tax Avoidance
Pemegang saham terbesar merepresentasikan kelompok yang memegang kekuatan dalam voting di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan memiliki perusahaan, namun tidak mengelola perusahaan. Semakin
tinggi persentase
pemegang saham
terbesar
menunjukkan bahwa pemegang saham memiliki pengaruh yang lebih b esar untuk menentukan kebijakan perusahaan dan dapat memastikan kebijakan tersebut dapat menguntungkan mereka (Timothy : 2010). Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan meningkatkan kepemilikan manajerial akan menyelaraskan atau menyatukan kepentingan manajer dengan pemegang saham sehingga mengurangi perilaku oportunistik. Manajer akan ikut merasakan manfaat dari keputusan yang diambil dan 35
ikut menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Jao : 2011). Semakin besar proporsi kepemilikan oleh manajerial, dikatakan bahwa konsentrasi kepemilikan perusahaan tersebut kuat. Konsentrasi kepemilikan yang kuat menandakan semakin baiknya tata kelola perusahaan, sebab semakin besarnya kekuatan pemilik untuk mengontrol manajer dalam pembuatan keputusan. Pemegang saham terbesar dapat digunakan secara optimal sebagai salah satu mekanisme pengonrol masalah agensi, dan meningkatkan kinerja perusahaan (Timothy, 2010). Semakin besar proporsi kepemilikan oleh manajerial, dikatakan bahwa konsentrasi kepemilikan perusahaan tersebut lemah, dan tata kelola lebih
baik.
Karena
dengan
banyak
insentif,
mereka
menjadi
memperhatikan kebijakan strategis perusahaan dan termotivasi mengontrol pekerjaannya. Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang tidak terlalu tersebar tidak memiliki masalah dalam profitabilitasnya. Motivasi para manajerial dalam mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, menjadikan strategi pajak yang diambil agresif. Maka dengan semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan, penghindaran pajak perusahaan akan
semakin
rendah
(Timothy,
2010).
Peningkatan
kepemilikan
manajerial digunakan sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan (Jensen et al ., 1992). Perusahaan meningkatkan kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga
bertindak
sesuai
dengan
keinginan
pemegang
saham. 36
Peningkatan termotivasi
persentase untuk
meningkatkan
kepemilikan
meningkatkan
kemakmuran
tersebut
kinerja
pemegang
dan
saham.
membuat
manajer
bertanggung
jawab
Sebaliknya,
apabila
persentase kepemilikan manajerial kecil maka manajer hanya terfokus pada pengembangan kapasitas atau ukuran perusahaan. Hal ini tidak lain karena manajer yang juga memiliki kepemilikan saham cenderung mempertimbangkan menghendaki
kelangsungan
usahanya
diperiksa
usahanya terkait
sehingga
permasalahan
tidak
akan
perpajakan
sehingga tidak akan agresif dalam kebijakan perpajakannya (Hartadinata, 2013). Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah: H3:
Kepemilikan
manajerial
berpengaruh
negatif
terhadap
penghindaran pajak. 4. Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance
Menurut Fadhilah (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sriwedari (2009) yang menyatakan bahwa keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas yang kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan dengan baik. Beberapa alasan komite audit perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance yaitu: pertama, jika semakin sedikit komite audit 37
yang dimiliki oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif, begitu juga apabila semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuanganpun akan sangat ketat sehingga akan mengurangi tindakan manajemen dalam tax avoidance. Kedua, kredibilitas perusahaan yang memiliki komite audit yang sedikit atau kurang dari yang ditetapkan BEI akan mempengaruhi integritas dan kredibilitas keuangan perusahaan bisa saja pajak agresif atau tax avoidance dapat dilakukan dengan mudah oleh perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: H4: Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 5. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance
Menurut Fadhillah (2014), Annisa dan Kurniasih (2012), dan Antonia (2008), menyatakan bahwa secara keseluruhan
corporate
governance berpengaruh pada penghindaran pajak. Pemilik institusional yang peduli dengan citra perusahaan itu bisa memaksimalkan kesejahteraan mereka walaupun adanya perilaku manajer dalam hal mengambil suatu keputusan terutama dalam hal pajak yaitu tindakan tax avoidance. Proporsi
dewan komisaris independen tidak signifikan mempengaruhi manajemen
38
laba, sehingga adanya manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan yang mungkin dilakukan manajemen tidak dapat dikendalikan oleh jumlah anggota dewan komisaris independen yang semakin besar. Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang tidak terlalu tersebar tidak memiliki masalah dalam profitabilitasnya. Motivasi para manajerial dalam mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, menjadikan strategi pajak yang diambil agresif. Maka dengan semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan, penghindaran pajak perusahaan akan semakin rendah. Dan perusahaan yang memiliki komite audit yang sedikit atau kurang dari yang ditetapkan BEI akan mempengaruhi integritas dan kredibilitas keuangan perusahaan bisa saja pajak agresif atau tax avoidance dapat dilakukan dengan mudah oleh perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: H5:
Kepemilikan
institusional,
dewan
komisaris
independen,
kepemilikan manajerial, dan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
E. Kerangka Pemikiran
39
Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diindentifikasi sebagai masalah (Sugiyono, 2012). Berdasarkan telaah pustaka dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, dikembangkan model sebagai kerangka pikir teoritis dari penelitian ini seperti pada gambar di bawah ini: PENGARUH CORPORATE GOVERNA NCE TERHADAP TAX AVOIDANCE
(Studi Empiris Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2009-2013)
Kepemilikan Institusional (X1)
Dewan Komisaris Independen (X2) Tax Avoidance (Y)
Kepemilikan Manajerial (X3)
Komite Audit (X4) Variabel Independen
Variabel Dependen
Uji Asumsi Klasik: 1. Uji Normalitas 2. Uji Multikolinearitas 3. Uji Heteroskedastisitas 4. Uji Autokorelasi
Uji Hipotesis: 1. Uji t 2. Uji F 2 3. Uji Koefisien Determinasi (R )
Interpretasi & analisis pembahasan
Kesimpulan, implikasi dan saran
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penelitian ini penulis memilih BEI sebagai tempat melakukan observasi. Jadi penelitian yang dilakukan adalah observasi tidak langsung berupa data sekunder dengan menggunakan data yang ada pada situs www.idx.co.id. Untuk menganalisis permasalahan yang ada, penulis mendata laporan keuangan dari perusahaan perbankan. B. Metode Penentuan Sampel
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan ( judgment sampling ). Metode judgment sampling atau purposive pengumpulan data atas dasar strategi kecakapan atau pertimbangan pribadi semata (Hamid, 2012). Judgment sampling yaitu teknik sampling yang satuan samplingnya dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik atau kriteria yang dikehendaki dalam
pengambilan
sampel.
Perusahaan
perbankan
dipilih
dengan
pertimbangan agar data yang didapatkan homogen sehingga menggambarkan kekhususan hasil pada satu jenis perusahaan Bisa disimpulkan bahwa peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. 41
Adapun alasan atau kriteria pertimbangan dalam pemilihan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2009-2013. 2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan selama tahun 20092013. 3. Perusahaan sampel mempunyai data yang lebih lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penelitan ini. 4. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan yang dinyatakan dalam rupiah dan berakhir pada tanggal 31 Desember selama periode pengamatan tahun 2009-2013. C. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu data diperoleh dari beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, penelusuran data ini dilakukan dengan cara: 1. Penelusuran secara manual untuk data dalam format kertas hasil cetakan. Data yang disajikan dalam format kertas hasil cetakan antara lain berupa jurnal, buku, dan tesis. 2. Penelusuran dengan menggunakan komputer untuk data dalam format elektronik. Data yang disajikan dalam format elektronik ini antara lain berupa catalog perpustakaan, laporan-laporan BEI, dan situs internet.
42
D. Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan riset kausal. Riset kausal merupakan riset yang memiliki tujuan utama membuktikan hubungan sebab akibat atau hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang diteliti (Istijanto, 2009). 1. Uji Asumsi Klasik a. Uji Normalitas
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah yang memiliki distribusi normal. Normalitas data dapat dilihat dengan beberapa cara, diantaranya yaitu dengan melihat kurva normal P-Plot. Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. b. Uji Multikolinieritas
Menurut Ghozali (2011) Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
korelasi
di
antara
variabel
independent .
Jika
variabel
independent saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independent yang nilai korelasi antar sesama variabel independent sama dengan nol. Untuk 43
mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut: 1) Nilai R 2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independent banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependent . 2) Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independent . Jika antar variabel ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independent tidak berarti
bebas
dari
multikolinieritas.
Multikolinieritas
dapat
disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independent . 3) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independent manakah yang dijelaskan oleh variabel independent lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independent menjadi variabel dependent (terikat) dan diregres terhadap variabel independent lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independent yang terpilih jika dijelaskan oleh variabel independent lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. 44
Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolinieritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal nilai tolerance = 0.10 sama dengan tingkat kolonieritas 0.95. Walaupun multikolinieritas dapat dideteksi dengan nilai tolerance dan VIF, tetapi kita masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independent mana sajakah yang saling berkolerasi. c. Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali (2011) Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadi Heterokedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung situasi heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, besar). Salah
satu
cara
untuk
mendeteksi
ada
atau
tidaknya
heterokedastisitas adalah dengan cara melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependent ) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah 45
di- studentized . Dengan analisis jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian
menyempit),
maka
mengindikasikan
telah
terjadi
heterokedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. d. Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara residual (anggota) pada serangkaian observasi tertentu dalam suatu periode tertentu. Dalam model regresi linear berganda juga harus bebas dari autokorelasi. Ada berbagai metode yang digunakan untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi. Dalam penelitian ini digunakan metode uji Durbin Watson. Menurut Durbin Watson, besarnya koefisien Durbin Witson adalah antara 0-4. Kalau koefisien Durbin Witson sekitar 2, maka dapat dikatakan tidak ada korelasi, kalau besarnya mendekati 0, maka terdapat autokorelasi positif dan jika besarnya mendekati 4, maka terdapat autokorelasi negatif. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan metode Durbin Witson. (DWtest). Hipotesis yang akan diuji adalah: H0 : Tidak ada autokorelasi (r = 0) Ha : Ada autokorelasi (r ≠ 0)
46
Tabel 3.1. Pengambilan keputusan ada dan tidaknya autokorelasi Hipotesis Nol Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada korelasi negatif Tidak ada korelasi negatif Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Sumber: Ghozali (2011)
Keputusan Tolak No decision Tolak No decision Tidak ditolak
Jika
0 < d < dl dl ≤ d ≤ du 4 – dl < d < 4 4 – du ≤ d ≤ 4 - dl Du < d ≤ 4 - du
2. Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi berganda adalah alat untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat, yang bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua atau lebih variabel bebas (Nugroho, 2005). Rumus regresi linier berganda: Y = a + b 1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e
Dimana: Y a b 1 X1 b2 X2 b3 X3 b4 X4 e
= Tax Avoidance = Harga Y bila X = 0 (harga konstan) = Koefisien regresi kepemilikan institusional = Kepemilikan institusional = Koefisien regresi dewan komisaris independen = Dewan komisaris independen = Koefisien regresi kepemilikan manajerial = Kepemilikan manajerial = Koefisien regresi komite audit = Komite audit = Standar eror 2
a. Koefisien Determinasi (R )
Koefisien determinasi (R 2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar
kemampuan
variabel
independent menjelaskan
variabel 47
dependent .
Kelemahan
mendasar
dalam
penggunaan
koefisien
determinasi adalah bisa terhadap jumlah variabel independent yang dimasukkan ke dalam model (Ghozali, 2011). Setiap tambahan satu variabel independent , maka R 2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent . Oleh karena itu, banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R 2 pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Tidak seperti nilai R 2, nilai Adjusted R 2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independent ditambahkan ke dalam model. Dalam kenyataan nilai adjusted R 2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati dalam (Ghozali, 2011), jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R 2 negatif, maka nilainya dianggap nol. b. Uji t (Uji Parsial)
Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh
masing-masing
variabel
independen
secara
individual
terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Menurut Santoso (2009), dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 1) Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H 0 diterima atau Ha ditolak, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau 48
bebas tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat. 2) Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H 0 ditolak atau Ha diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat. c. Uji F (Uji Simultan)
Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Menurut Santoso (2009), dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 1) Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H 0 diterima atau Ha ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. 2) Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H 0 ditolak atau Ha diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. 49
E. Operasionalisasi Variabel
Variabel operasional adalah sebuah konsep yang mempunyai variasi nilai yang diterapkan dalam suatu penelitian. Adapun cara pengukuran dari variabel ini adalah dengan menggunakan skala pengukuran Rasio. Berikut ini adalah variabel-variabel yang akan diteliti, yaitu: 1. Tax Avoidance (Y) Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Menurut Dyreng et. al. (2010) variabel ini dihitung melalui CASH ETR (cash effective tax rate) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Adapun rumus untuk menghitung CASH ETR adalah sebagai berikut: CASH ETR = Pembayaran Pajak Laba Sebelum Pajak
2. Kepemilikan Institusional (X1) Kepemilikan
institusional
(INST)
adalah
kepemilikan
saham
perusahaan oleh institusi. Kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik dari para manajer perusahaan. Kepemilikan institusional diukur dengan proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di perusahaan tersebut (Moh’d et al. 1998). 50
INST = Jumlah kepemilikan saham oleh Institusional Seluruh modal saham perusahaan 3. Dewan Komisaris Independen (X2) Komposisi dewan komisaris independen (KDKI) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proporsi Komisaris Independen dalam suatu Dewan Komisaris perusahaan. Independensi Dewan Komisaris diukur dengan (Bakhri, 2008). KDKI = Jumlah anggota komisaris independen Total anggota dewan komisaris 4. Kepemilikan Manajerial (X3) Kepemilikan manajerial ( Manajerial ownership) adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen (Budiono, 2005). Kepemilikan manajerial diukur dari jumlah persentase saham yang dimiliki oleh manajer dan dewan komisaris perusahaan (Erni, 2005). KPMJ = Jumlah kepemilikan saham oleh Manajemen Modal saham perusahaan
5. Komite Audit (X4) Penelitian ini mengukur latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit sebagai proporsi anggota komite audit yang memiliki pengalaman sebagai akuntan, auditor, direktur keuangan atau chief financial officer , atau kepala akuntansi atau chief accounting officer (Krishnan dan Visvanathan, 2007; Robinson et. al., 2012; dan Abernathy et. al., 2013) atau memiliki latar belakang pendidikan akuntansi (Putri, 51
2011). Penelitian ini menyesuaikan dengan peraturan dari otoritas di Indonesia, yaitu BAPEPAM-LK yang mengatur bahwa minimal 1 orang dalam komite audit memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Data diperoleh dari profil komite audit dalam laporan keuangan. Kehadiran komite audit diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai masalahmasalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Dalam penelitian ini digunakan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan sebagai alat ukur (Mayangsari, 2003). Koma= ∑ Komite Audit
52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Objek Penelitian
Populasi yang digunakan dalam penlitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 20092013. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling. Berdasarkan kriteria sampel yang digunakan diperoleh sampel penelitian sebanyak 20 perusahaan dengan total data 100 laporan keuangan perusahaan. Data dipeoleh melaui website www.idx.co.id dan website perusahaan. Analisis dan pembahasan yang tersaji dalam bab ini untuk menguji pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. Berikut ini adalah perincian perolehan sampel kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan ditampilkan dalam tabel. Tabel 4.1. Karakteristik Sampel No. Kriteria 1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2013 2. Perusahaan yang mengalami delisting selama periode 2009-2013 3. Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan selama tahun 2009-2013 4. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan yang dinyatakan dalam rupiah dan berakhir pada tanggal 31 desember selama periode pengamatan tahun 2009-2013
5.
Jumlah 20 (0) (0) (0)
Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data variabel-variabel yang digunakan.
(0)
Jumlah perusahaan yang digunakan
20
Total keseluruhan sampel selama 5 tahun (20x5)
100
Sumber: data sekunder yang diperoleh 53
Jumlah perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2009-2013 berjumlah 20 perusahaan perbankan tersebut tidak ada perusahaan yang menglami delisting, tidak ada perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keunagan selama 2009-2013, dan tidak ada perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan selain mat a uang rupiah dan tidak terdaftar perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data terkait variabel yang digunakan. Sehingga perusahaan perbankan yang dijadikan sampel perusahaan yang digunakan sebanyak 20 perusahaan. Sedangkan total data yang dijadikan sampel penelitian ini adalah sebanyak 100 sampel. Adapun perusahaan yang dijadikan sampel dalam penilitian ini adalah sebagai berikut: Tabel 4.2 Daftar Nama Perusahaan No. PERUSAHAAN 1 Bank Artha Graha International Tbk. 2 Bank Cina Asia Tbk. 3 Bank Negara Indonesia Tbk. 4 Bank Rakyat Indonesia Tbk. 5 Bank Cimb Niaga Tbk. 6 Bank Danamon Indonesia Tbk. 7 Bank International Indonesia Tbk. 8 Bank Mandiri Tbk. 9 Bank Permata Tbk. 10 Bank Mega Tbk. 11 Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 12 Bank Mayapada International Tbk. 13 Bank Pan Indonesia Tbk. 14 Bank Bukopin Tbk. 15 Bank Tabungan Negara Tbk. 16 Bank Tabungan Pensiunan National Tbk. 17 Bank Windu Kentjana International Tbk. 18 Bank Himpuna Saudara Tbk. 19 Bank Sinarmas Tbk. 20 Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Sumber: data diolah
KODE INPC BBCA BBNI BBRI BNGA BDMN BNII BMRI BNLI MEGA BBNP MAYA PNBN BBKP BBTN BTPN MCOR SDRA BSIM AGRO
54
B. Hasil Dan Pembahasan 1. Deskriptif Perhitungan Data Mentah
Tabel deskriptif menunjukkan semua variabel yang digunakan dalam model analisis Regresi Berganda, yaitu variabel Y(penghindaran pajak) dan (kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit) sebagai variabel bebas. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan software excel sesuai perhitungan berdasarkan rumus, adapun penjelasan lengkap masing-masing variabel adalah sebagai berikut: a. Kepemilikan Institusional
Berikut
hasil
perhitungan
kepemilikan
institusional
periode
penelitian 2009-2013: Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Data Kepemilikan Institusional
No. Kode Emiten 2009 2010 2011 2012 2013 1 BBNI 77% 77% 77% 72% 72% 2 MAYA 58% 85% 82% 82% 80% 3 BMRI 80% 90% 90% 88% 88% 4 MEGA 85% 94% 94% 89% 90% 5 BBRI 76% 76% 76% 77% 78% 6 PNBN 98% 98% 98% 89% 87% 7 BBTN 46% 46% 46% 54% 55% 8 BNII 80% 80% 80% 78% 78% 9 AGRO 61% 54% 53% 55% 56% 10 BBNP 51% 51% 51% 55% 56% 11 INPC 58% 58% 58% 65% 62% 12 BNLI 86% 86% 86% 77% 75% 13 BBCA 76% 76% 76% 74% 74% 14 BSIM 85% 85% 85% 77% 75% Bersambung pada halaman selanjutnya
55
Tabel 4.3 (Lanjutan)
No. Kode Emiten 2009 2010 2011 2012 2013 15 BNGA 82% 76% 76% 81% 81% 16 BTPN 77% 65% 70% 71% 71% 17 BDMN 64% 80% 80% 78% 78% 18 MCOR 87% 90% 90% 88% 88% 19 SDRA 89% 70% 75% 75% 75% 20 BBKP 73% 67% 67% 72% 77% Sumber: Data Diolah Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2009 sampai 2013 kepemilikan institusional terendah dimiliki oleh Bank Tabungan Negara yaitu sebesar 46%, 46%, 46%, 54%, 55%, dan kepemilikan institusional tertinggi dimiliki oleh Bank PAN Indonesia yaitu sebesar 98%, 98%, 98%, 89% pada tahun 2009 sampai 2012, sedangkan pada tahun 212 sampai 2013 Bank Mega juga memiliki kepemilikan institusional tertinggi pula yaitu sebesar 89%, dan 90%. b. Dewan Komisaris Independen
Berikut hasil perhitungan dewan komisaris independen periode penelitian 2009-2013: Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Data Dewan Komisaris Independen No. 1 2 3 4 5 6 7
Kode Emiten BBNI MAYA BMRI MEGA BBRI PNBN BBTN
2009 2010 2011 2012 2013 33% 33% 33% 34% 34% 20% 67% 40% 43% 45% 33% 33% 33% 40% 44% 33% 33% 33% 33% 43% 75% 75% 25% 40% 30% 67% 60% 20% 47% 40% 33% 33% 33% 53% 33% 56
Tabel 4.4 (Lanjutan) No. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kode Emiten BNII AGRO BBNP INPC BNLI BBCA BSIM BNGA BTPN BDMN MCOR SDRA BBKP
20 Sumber: Data Diolah
2009 2010 2011 2012 2013 33% 33% 33% 55% 40% 67% 33% 33% 56% 47% 40% 33% 33% 53% 53% 33% 33% 33% 43% 75% 40% 40% 40% 54% 67% 43% 33% 33% 44% 33% 25% 20% 20% 44% 33% 20% 33% 33% 42% 67% 33% 33% 33% 43% 33% 33% 43% 44% 45% 75% 54% 43% 60% 65% 60% 66% 32% 45% 55% 33% 70% 65% 55% 53% 33%
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2009 dewan komisaris independen terendah dimiliki oleh Bank Mayapada dan juga Bank CIMB Niaga yaitu masing-masing sebesar 20%, dan yang paling tinggi dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia. Tahun 2010 kepemilikan dewan komisaris independen terendah dimiliki oleh Bank Sinarmas sebesar 20%, dan paling tinggi dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia sebesar 75%. Tahun 2011 Bank PAN Indonesia dan Bank Sinarmas memiliki jumlah persentase dewan komisaris independen terendah yaitu masing-masing sebesar 20%, dan yang memiliki jumlah persentase dewan komisaris independen tertinggi yaitu Bank Windu Kentjana sebesar 60%. Tahun 2012 Bank Mega memiliki jumlah persentase dewan komisaris independen terendah yaitu sebesar 33%, dan Bank Windu Kentjana memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 65%. Tahun 2013 57
Bank Rakyat Indonesia memiliki persentase terendah sebesar 30%, sedangkan persentase tertinggi dimiliki oleh Bank Artha Graha Internasional dan Bank Danamon masing-masing sebesar 75%. c. Kepemilikan Manajerial
Berikut
hasil
perhitungan
kepemilikan
manajerial
periode
penelitian 2009-2013: Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Data Kepemilikan Manajerial
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kode Emiten BBNI MAYA BMRI MEGA BBRI PNBN BBTN BNII AGRO BBNP INPC BNLI BBCA BSIM BNGA BTPN BDMN MCOR SDRA BBKP
2009 2010 23% 23% 42% 15% 20% 10% 15% 6% 24% 24% 2% 2% 54% 54% 20% 20% 39% 46% 49% 49% 42% 42% 14% 14% 24% 24% 15% 15% 12% 12% 30% 30% 22% 30% 14% 15% 35% 35% 25% 25%
2011 2012 23% 20% 18% 24% 10% 19% 6% 10% 24% 20% 2% 5% 54% 40% 20% 15% 47% 40% 49% 35% 42% 37% 14% 20% 24% 20% 15% 17% 12% 15% 30% 32% 30% 33% 15% 16% 35% 34% 25% 30%
2013 20% 24% 19% 10% 20% 10% 40% 15% 40% 35% 37% 20% 20% 17% 15% 33% 35% 20% 30% 30%
Sumber: Data Diolah
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2009 sampai tahun 2013 kepemilikan manajerial terendah dimiliki oleh Bank PAN Indonesia yaitu sebesar 2%, 2%, 2%, 5% dan 10%, kemudian ditahun 58
2013 Bank Mega juga memiliki kepemilikan manajerial terendah yaitu sebesar 10%. Dan kepemilikan manajerial tertinggi pada tahun 2009 sampai 2013 dimiliki oleh Bank Tabungan Negara yaitu sebesar 54%, 54%, 54%, 40%, dan 40%. d. Komite Audit
Berikut hasil perhitungan komite audit periode penelitian 20092013:
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Data Komite Audit Kode Emiten 2009 2010 2011 2012 2013
BBNI MAYA BMRI MEGA BBRI PNBN BBTN BNII AGRO BBNP INPC BNLI BBCA BSIM BNGA BTPN BDMN MCOR SDRA BBKP
0,5 0,67 0,5 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,33 0,67 0,67 0,67 0,33 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,4 0,67 0,67 0,33 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,4 0,67 0,67 0,33 0,67 0,67 0,5 0,67 0,67 0,67 0,67
0,5 0,67 0,5 0,67 0,67 0,67 0,33 0,67 0,67 0,67 0,67 0,5 0,67 0,67 0,67 0,67 0,5 0,67 0,67 0,67
0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,4 0,67 0,67 0,67 0,5 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
Sumber: Data Diolah
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2009 sampai tahun 2011 komite audit terendah dimiliki oleh Bank Central Asia yaitu 59
sebesar 0,33, dan ditahun 2009 Bank Rakyat Indonesia Agroniaga juga memiliki komite audit terendah yaitu sebesar 0,33. Pada tahun 2012 Bank Tabungan Negara juga memiliki komite audit terendah yaitu sebesar 0,33. Sedangkan ditahun 2013 Bank Interasional Indonesia juga memiliki komite audit terendah yaitu sebesar 0,4. Dan hampir semua Bank memiliki komite audit tertinggi dari mulai tahun 2009 sampai 2013 yaitu sebesar 0,67. e. Tax Avoidance
Berikut hasil perhitungan tax avoidance periode penelitian 20092013: Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Data Tax Avoidance No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kode 2009 2010 2011 BBNI 4,30% 3,19% 3,20% MAYA 4,53% 3,26% 3,28% BMRI 4,97% 3,07% 3,14% MEGA 5,03% 3,14% 3,21% BBRI 5,13% 3,36% 3,52% PNBN 4,66% 3,01% 3,30% BBTN 4,81% 3,01% 3,37% BNII 4,80% 3,09% 3,39% AGRO 4,36% 2,97% 3,18% BBNP 4,49% 3,16% 3,21% INPC 4,28% 3,71% 2,99% BNLI 3,46% 2,80% 2,55% BBCA 2,89% 2,90% 3,32% BSIM 2,92% 2,77% 3,67% BNGA 2,74% 3,05% 3,82% BTPN 2,63% 2,95% 3,76% BDMN 2,60% 2,87% 3,59%
2012 3,45% 3,31% 3,21% 3,08% 3,46% 3,21% 3,33% 3,34% 3,20% 3,18% 3,01% 2,81% 3,76% 4,23% 3,67% 3,59% 3,58%
2013 2,57% 2,67% 2,63% 2,71% 3,02% 3,06% 3,13% 3,08% 3,72% 3,67% 3,60% 3,60% 3,71% 3,74% 3,82% 3,80% 4,49%
60
Tabel 4.7 (Lanjutan)
Kode 2009 MCOR 2,68% 19 SDRA 2,64% 20 BBKP 2,64% Sumber: Data Diolah No. 18
2010
2011
2012
2,96% 3,03% 3,65%
3,80% 3,56% 3,56%
3,67% 3,64% 3,64%
2013 4,28% 3,46% 4,23%
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2009 tax avoidance terendah dimiliki oleh Bank Danamon yaitu sebesar 2,60%, dan tax avoidance tertinggi pada tahun 2009 dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia yaitu sebesar 5,13%. Tahun 2010 tax avoidance terendah dimiliki oleh Bank Sinarmas yaitu sebesar 2,77%, dan tax avoidance tertinggi pada tahun 2010 dimiliki oleh Bank Bukopin yaitu sebesar 3,65%. Tahun 2011 tax avoidance terendah dimiliki oleh Bank Permata yaitu sebesar 2,55%, dan tax avoidance tertinggi pada tahun 2011 dimiliki oleh Bank CIMB Niaga yaitu sebesar 3,82%. Tahun 2012 tax avoidance terendah dimiliki oleh Bank Permata yaitu sebesar 2,81%, dan tax avoidance tertinggi pada tahun 2012 dimiliki oleh Bank Sinarmas. Tahun 2013 tax avoidance terendah dimiliki oleh Bank Negara Indonesia yaitu sebesar 2,57%, dan tax avoidance tertinggi pada tahun 2013 dimiliki oleh Bank Danamon yaitu sebesar 4,49%. 2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik a. Hasil Pengujian Normalitas Data
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 61
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji f
mengasumsikan bahwa nilai residual
mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. 1) Hasil Uji Normanlitas Secara Grafik Untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu data dapat dilihat berdasarkan gambar p-p plot, jika titik mendekati garis diagonal maka dinyatakan normal (Ghozali, 2011:110), berikut ini adalah hasil uji normalitas secara grafik. Gambar 4.1 Uji Normalitas Data
Sumber: data diolah Dari gambar grafik di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal (mengikuti pada wilayah garis linear). Hal ini menunjukkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara normal dan model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen yaitu tax 62
avoidance
berdasarkan
masukan
variabel
independen
yaitu
kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan komite audit. 2) Hasil Uji Normalitas Secara Statistik Uji normalitas secara grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik (Ghozali, 2011:149). Adapun hasil perhitungan uji normalitas secara statistic yang dilihat berdasarkan uji kolmogorof smirnov adalah sebagai berikut: Tabel 4.8. One-Sampl e Kol mogorov-Smi r nov Test
Tax Avoidance N
100
Normal Parameters
a
Most Extreme Differences
Mean
2.9800
Std. Deviation
.71038
Absolute
.329
Positive
.329
Negative
-.291
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)
3.288 .236
a. Test distribution is Normal.
Sumber: data diolah Berdasarkan uji kolmogorov-smirnov dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai Asymp. sig. > 0,05, ini mengartikan bahwa semua data terdistribusi dengan normal. b. Hasil Pengujian Multikolinieritas
Penelitian dilakukan pengujian terhadap data bahwa data harus terbebas dari gejala multikolinearitas, gejala ini ditunjukan dengan 63
korelasi antar variabel independen. Pengujian dalam uji multikolinearitas dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) harus berada di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,1 hal ini akan dijelaskan sebagai berikut: Tabel 4.9 Hasil Pengujian Multikolinearitas Coefficients
a
Collinearity Statistics Model 1
Tolerance
VIF
(Constant) Kepemilikan Institusional
.188
5.331
Dewan Komisaris Independen
.979
1.022
Kepemilikan Manajerial
.190
5.268
Komite Audit
.971
1.029
a. Dependent Variable: Tax Avoidance
Sumber: data diolah Tabel di atas menjelaskan bahwa data yang ada tidak terjadi gejala multikolinearitas antara masing-masing variabel independen yaitu dengan melihat nilai VIF. Nilai VIF yang diperbolehkan hanya mencapai 10
maka
data
di
atas
dapat
dipastikan
tidak
terjadi
gejala
multikolinearitas. Karena data di atas menunjukan bahwa nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance di atas 0,1 keadaan seperti itu membuktikan tidak terjadinya multikolinearitas. c. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas varian variabel dependen (Tax Avoidance) dalam model tidak layak terhadap variabel independen. Konsekuensi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah estimator yang diperoleh tidak efisien, baik pada sampel kecil maupun besar. Diagnosis 64
adanya heteroskedastisitas dalam uji regresi dapat diidentifikasi dari pola scatter plot diagram. Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: data diolah Pada gambar di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak terlihat pola tertentu. Dengan demikian pada persamaan regresi linier berganda dalam model ini tidak ada gejala atau tidak terjadi heteroskedastisitas. d. Hasil Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Sebelumnya). Untuk mengetahui apakah model regresi terdeteksi ada atau tidaknya autokorelasi maka salah satu caranya dengan melakukan uji Durbin-
65
Witson (DW test). Berikut adalah tabel untuk pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi. Tabel 4.9. Pengambilan keputusan ada dan tidaknya autokorelasi Hipotesis Nol Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada korelasi negatif Tidak ada korelasi negatif Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Sumber: Ghozali (2011)
Keputusan Tolak No decision Tolak No decision Tidak ditolak
Jika
0 < d < dl dl ≤ d ≤ du 4 – dl < d < 4 4 – du ≤ d ≤ 4 - dl Du < d ≤ 4 - du
Adapun hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Witson (DW test) yaitu sebagai berikut: Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi menggunakan uji Durbin-Witson (DW test) Model Summary
Model 1
R
R Square .609
a
.535
Adjusted R Square .371
Std. Error of the Estimate 6.06994
Durbin-Watson
1.402
a. Predictors: (Constant), Komite Audit, D ewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional b. Dependent Variable: Tax Avoidance
Sumber: data diolah Nilai DW sebesar 1,402 akan dibandingkan dengan nilai tabel pada signifikansi 5%, jumlah sampel (N) 100 dan jumlah variabel independen 4 (k=4). Tabel 4.10 menunjukkan uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Witson (DW test) yaitu nilai DW sebesar 1,402 lebih besar pada batas atas (du) 1,171526 dan kurang dari 4 – 1,171526 = 2,828475 (4 – du), sesuai dengan tabel 4.9 mengenai keputusan uji Durbin Witson (DW test) du < d < 4 – du. Oleh karena nilai DW 1,402 66
lebih kecil dari batas atas (du) 1,171526 dan kurang dari 4 – 1,171526 (4 – du), (1,171526 < 1,402 < 2,828475) sehingga dengan nilai DW yang diperoleh dan setelah dibandingkan dengan nilai du maka dalam model regresi ini bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif atau dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terdapat autokorelasi. 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda a. Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda
Adapun hasil regresi linier berganda berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS untuk mengetahui seberapa besar pengaruh corporate governance (kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit terhadaptax avoidanceadalah sebagai berikut: Tabel 4.11 Hasil Uji Persamaan Regresi Linier Berganda Coefficients
a
Unstandardized Coefficients Model 1
B (Constant)
Std. Error
3.809
1.318
Kepemilikan Institusional
.590
1.291
Dewan Komisaris Independen
.669
Kepemilikan Manajerial Komite Audit
Standardized Coefficients Beta
t
Sig. .614
.541
.284
1.231
.221
.519
.130
1.288
.201
.117
1.307
.371
1.619
.109
.272
.765
.036
5.356
.023
a. Dependent Variable: Tax Avoidance
Sumber: data diolah Dari tabel di atas dapat dirumuskan suatu persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite auditterhadaptax avoidancesebagai berikut: 67
Y = 3,809 + 0,590 X 1 + 0,669 X 2 + 0,117 X 3 + 0,272 X4
Koefisien-koefisien persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan koefisien regresi untuk konstan sebesar 3,809 menunjukkan bahwa
jika
variabel
kepemilikan
institusional,
dewan
komisaris
independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit bernilai nol atau tidak naik ataupun turun atau bernilai konstan (tetap) maka nilai tax avoidance adalah 3,809satuan. Variabelkepemilikan
institusional
sebesar
0,590
menunjukkan
bahwa jika variabel kepemilikan institusionalmeningkat 1 satuan maka akan meningkatkan tax avoidancesebesar 0,590satuan, dengan catatan variabel lain dianggap konstan. Variabel dewan komisaris independen sebesar 0,669 menunjukkan bahwa jika variabel dewan komisaris independen meningkat 1 satuan maka akan meningkatkan tax avoidance sebesar 0,669 satuan, dengan catatan variabel lain dianggap konstan. Variabel kepemilikan manajerial sebesar 0,117 menunjukkan bahwa jika variabel kepemilikan manajerial meningkat 1 satuan maka akan meningkatkan tax avoidance sebesar 0,117 satuan, dengan catatan variabel lain dianggap konstan. Variabel komite audit sebesar 0,272 menunjukkan bahwa jika variabel komite audit meningkat 1 satuan maka akan meningkatkan tax
68
avoidance sebesar 0,272 satuan, dengan catatan variabel lain dianggap konstan. 2
b. Koefisien Determinasi ( Adj usted R )
Penggunaan ( Adjusred R² ) lebih
koefisien baik
determinasi
dalam
melihat
yang
telah
seberapa
disesuaikan baik
model
dibandingkan koefisien determinasi. Koefisien determinasi disesuaikan merupakan hasil penyesuaian koefisien determinasi terhadap tingkat kebebasan dari persamaan prediksi. Berikut ini merupakan hasil uji determinasi: Tabel 4.12 Hasil Pengujian Adj usted R Squar e Model Summary
Model
R
1
R Square .609
a
Adjusted R Square
.535
Std. Error of the Estimate
.371
.70643
a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional b. Dependent Variable: Tax Avoidance
Sumber: data diolah Berdasarkan pengujian serentak ( Adjusted R 2) dapat diketahui 2
besarnya koefisien determinasi ( Adjusted R ). Dari koefisien determinasi 2
( Adjusted R ) dapat diketahui derajat ketepatan dari analisis regresi linier berganda menunjukkan besarnya variasi sumbangan empat variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Besarnya nilai pengaruh variabel 2
bebas ditunjukkan oleh nilai ( Adjusted R ) = 0,371 yaitu persentase pengaruh
variabel
kepemilikan
institusional,
dewan
komisaris
independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit mempengaruhi tax 69
avoidance sebesar 37,1%, sisanya sebesar 62,9% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini, seperti ukuran perusahaan, leverage, kualitas audit, return on asset, kompensasi rugi fiskal, jumlah dewan komisaris, dan lain-lain. 4. Hasil Pengujian Hipotesis a. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)
Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri dari kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit berpengaruh secara parsial terhadap tax avoidance. Tabel 4.13 Hasil Pengujian Uji t Coefficients
a
Unstandardized Coefficients Model 1
B (Constant)
Std. Error
3.809
1.318
Kepemilikan Institusional
.590
1.291
Dewan Komisaris Independen
.669
Kepemilikan Manajerial Komite Audit
Standardized Coefficients Beta
t
Sig. .614
.541
.284
1.231
.221
.519
.130
1.288
.201
.117
1.307
.371
1.619
.109
.272
.765
.036
5.356
.023
a. Dependent Variable: Tax Avoidance
Sumber: data diolah Berdasarkan pada tabel coefficients diatas untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:
70
1) Menguji Signifikansi Variabel Kepemilikan Institusional (X 1) Terlihat bahwa thitung koefisien kepemilikan institusional adalah 1,231, Sedang t tabel bisa dihitung pada tabel t-test t- test , dengan α=0,05, karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari ttabel, nilai α dibagi 2 menjadi 0,025 dan df= 98 (didapat dari rumus n-2, dimana n adalah jumlah data, 100-2=98). Didapat ttabel adalah 1,98. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai p-value 0,221 > 0,05 artinya tidak signifikan, sedangkan t hitung < ttabel, (1,231 < 1,98), maka H a ditolak dan Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. avoidance. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012), menyatakan bahwa
Tax
avoidance avoidance
dapat
mengurangi
transparansi
perusahaan dan menyebabkan information asymmetry asymmetry dan menciptakan moral hazard . Untuk itulah perlunya diterapkan coorporate governance governance di perusahaan. Salah satu bentuk coorporate
governance adalah governance
kepemilikan
institusional.
Dengan adnaya kepemilikan institusional maka terdapat kontrol yang lebih baik. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal.
71
Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial, sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan debt holders. holders. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang
dengan
mengurangi
masalah
keagenan,
sehingga
mengurangi peluang terjadi penghindaran pajak. Tujuan dari tax avoidance avoidance adalah untuk meningkatkan laba perusahaan, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu indikator dari meningkatnya kinerja perusahaan adalah dengan meningkatnya laba. Kepemilikan institusional menginginkan terjadi peningkatan kinerja perusahaan, sehingga kepemilikan institusional dapat memperkuat hubungan negatif antara tax avoidance. avoidance. 2) Menguji Signifikansi Dewan Komisaris Independen(X2) Terlihat
bahwa
thitung
koefisien
dewan
komisaris
independen adalah 1,288, Sedang t tabel bisa dihitung pada tabel ttest , dengan α=0,05, karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari ttabel, nilai α dibagi 2 menjadi 0,025 dan df=98 df= 98 (didapat dari rumus n-2, dimana n adalah jumlah data, 100-2=98). Didapat ttabel adalah1,98. Variabel dewan komisaris independen memiliki nilai pvalue 0,201 > 0,05 artinya tidak signifikan, sedangkan t hitung< ttabel, (1,288 < 1,98), maka H a ditolak dan H o diterima, sehingga 72
dapat
disimpulkan
bahwa
koefisien
dewan
komisaris
independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. avoidance. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fadhilah (2014), menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya proporsi dewan komisaris
independen tidak berpengaruh
signifikan terhadap tax avoidance. avoidance. Pertama, tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan tax avoidance. avoidance. Kedua, kemampuan komisaris independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan dewan komisaris independen kurang tanggap dalam memperhatikan ada atau tidaknya tindakan tax avoidance avoidance atau pajak agresif dalam perusahaan sehingga melalaikan kewajibannya kepada negara terutama pajak. 3) Menguji Signifikansi Variabel Kepemilikan Manajerial (X3) Terlihat bahwa thitung koefisien kepemilikan manajerial adalah 1,619, Sedang t tabel bisa dihitung pada tabel t-test t- test , dengan 73
α=0,05, karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari ttabel, nilai α dibagi 2 menjadi 0,025 dan df= 98 (didapat dari rumus n-2, dimana n adalah jumlah data, 100-2=98). Didapat ttabel adalah1,98. Variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai p-value 0,109 > 0,05 artinya tidak signifikan, sedangkan t hitung < ttabel, (1,619 < 1,98), maka H a ditolak dan Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Timothy (2010), Pemegang saham terbesar merepresentasikan kelompok yang memegang kekuatan dalam voting di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan memiliki perusahaan, namun tidak mengelola perusahaan. Semakin
tinggi
persentase
pemegang
saham
terbesar
menunjukkan bahwa pemegang saham memiliki pengaruh yang lebih besar untuk menentukan kebijakan perusahaan dan dapat memastikan kebijakan tersebut dapat menguntungkan mereka. Semakin besar proporsi kepemilikan oleh manajerial, dikatakan bahwa konsentrasi kepemilikan perusahaan tersebut kuat. Konsentrasi kepemilikan yang kuat menandakan semakin baiknya tata kelola perusahaan, sebab semakin besarnya kekuatan pemilik untuk mengontrol manajer dalam pembuatan 74
keputusan. Pemegang saham terbesar dapat digunakan secara optimal sebagai salah satu mekanisme pengonrol masalah agensi, dan meningkatkan kinerja perusahaan (Timothy, 2010). Semakin besar proporsi kepemilikan oleh manajerial, dikatakan bahwa konsentrasi kepemilikan perusahaan tersebut lemah, dan tata kelola lebih baik. Karena dengan banyak insentif, mereka menjadi memperhatikan kebijakan strategis perusahaan
dan
termotivasi
mengontrol
pekerjaannya.
Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang tidak terlalu tersebar
tidak
memiliki
masalah
dalam
profitabilitasnya.
Motivasi para manajerial dalam mendapatkan laba yang sebesar besarnya, menjadikan strategi pajak yang diambil agresif. Maka dengan
semakin
besar
kepemilikan
manajerial
dalam
perusahaan, penghindaran pajak perusahaan akan semakin rendah (Timothy, 2010). Hal ini tidak lain karena manajer yang juga
memiliki
kepemilikan
saham
cenderung
mempertimbangkan kelangsungan usahanya sehingga tidak akan menghendaki
usahanya
diperiksa
terkait
permasalahan
perpajakan sehingga tidak akan agresif dalam kebijakan perpajakannya (Hartadinata, 2013). 4) Menguji Signifikansi Variabel Komite Audit (X 4) Terlihat bahwa thitung koefisien komite audit adalah 5,356, Sedang ttabel bisa dihitung pada tabel t-test , dengan α=0,05, 75
karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari t tabel, nilai α dibagi 2 menjadi 0,025 dan df=98 (didapat dari rumus n-2, dimana n adalah jumlah data, 100-2=98). Didapat t tabel adalah1,98. Variabel komite audit memiliki nilai p-value 0,023<0,05 artinya signifikan, sedangkan t hitung > t tabel, (5,356 > 1,98), maka Ha diterima dan Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien komite auditsecara parsial berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fadhilah (2014), hasil olah data statistik menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance perusahaan. Beberapa alasan komite audit perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance yaitu: pertama, jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif, begitu juga apabila semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuanganpun akan
sangat
manajemen
ketat dalam
sehingga tax
akan
avoidance.
mengurangi Kedua,
tindakan
kredibilitas
perusahaan yang memiliki komite audit yang sedikit atau kurang 76
dari yang ditetapkan BEI akan mempengaruhi integritas dan kredibilitas keuangan perusahaan bisa saja pajak agresif atau tax avoidance dapat dilakukan dengan mudah oleh perusahaan.
b. Hasil Pengujian Uji F
Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yang terdiri dari kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit secara simultan atau serentak. Tabel 4.14 Hasil Pengujian Uji F ANOVA Model 1
Sum of Squares Regression
Df
Mean Square
2.551
4
15.638
Residual
47.409
95
2.499
Total
49.960
99
F 6.258
Sig. .000
a
a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional b. Dependent Variable: Tax Avoidance
Sumber: data diolah Hasil pengujian ANOVA dengan menggunakan uji F dapat dilihat nilai Fhitung sebesar 6,258 dengan signifikan 0,000. Dengan mencari pada tabel F, diperoleh nilai Ftabel 2,76. Dengan kondisi dimana F hitung lebih besar daripada Ftabel dan nilai signifikan lebih kecil dari alpha (0,05), maka dapat diambil kesimpulan adalah Ho ditolak dan H a diterima yang berarti variabel-variabel independen (kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tax avoidance.
77
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Fadhillah (2014), Annisa dan Kurniasih (2012), yang menyatakan bahwa kepemilikan insititusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi diluar kepemilikan saham dewan komisaris perusahaan, dimana pemilik institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan namun demikian bisa saja pemilik institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas mereka sehingga ada atautidaknya kepemilikan institusional tetap saja tax avoidance terjadi. Kemudian dengan adanya manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan yang mungkin dilakukan manajemen tidak dapat dikendalikan oleh jumlah anggota dewan komisaris independen yang semakin besar. Hal ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan aktivitas manipulasi laba dan nantinya akan menguntungkan perusahaan dalam hal perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif, begitu juga apabila semakin
banyak
jumlah
komite
audit
dalam
perusahaan
maka
pengendalian kebijakan keuanganpun akan sangat ketat sehingga akan mengurangi
tindakan
manajemen
dalam
tax
avoidance.
Kedua,
kredibilitas perusahaan yang memiliki komite audit yang sedikit atau 78
kurang dari yang ditetapkan BEI akan mempengaruhi integritas dan kredibilitas keuangan perusahaan bisa saja pajak agresif atau tax avoidance dapat dilakukan dengan mudah oleh perusahaan.
79
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh corporate governance berdasarkan proporsi kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit terhadap tax avoidance dalam perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap
tax
avoidance. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuralifmia Ayu Annisa (2012). 2. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Fadhilah (2014). 3. Proporsi
kepemilikan
manajerial
tidak
berpengaruh
terhadap
tax
avoidance. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Robert Jao (2011). 4. Proporsi komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuralifmia Ayu Annisa (2012), dan Rahmi Fadhilah (2014). 80
5. Proporsi
kepemilikan
Institusional,
dewan
komisaris
independen,
kepemilikan manajerial, dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2013.
B. Implikasi
1. Bagi Perusahaan Komite audit terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance tetapi tidak untuk kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan kepemilikan manajerial. Perusahaan yang memiliki kelebihan jumlah komite audit akan cendrung mengurangi penghindaran pajak karena manajemen untuk melakukan tata kelola perusahaan tidak hanya meningkatkan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba perusahaan, karena untuk menjaga reputasi dan kelangsungan usaha jangka panjang. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi mengenai praktik penghindaran pajak, teutama informasi mengenai perusahan-perusahaan perbankan yang memiliki tata kelola perusahaan yang tinggi. Dengan demikian, penelitian ini dapat berguna dalam membantu penentuan kebijakan-kebijakan pasar modal dalam melisting perusahaan-perusahaan pada pasar modal agar dapat meningkatkan dan mendorong tumbuhnya pasar yang teratur, terbuka, efisi en, transparan,
81
dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham. 2. Bagi Investor Penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan yang sedang meningkatkan tata kelola perusahaan akan cendrung meningkatkan investasi yang berlebih yang akan diikuti oleh penurunan kinerja operasi manajemen pada periode berikutnya sehingga memotivasi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini perlu menjadi perhatian investor untuk mempertimbangkan peningkatan Corporate governance dalam suatu perusahaan perbankan. Dengan adanya penelitian ini, para investor diharapkan dapat lebih cermat dan memahami tentang praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Sehingga para investor dapat membuat keputusan yang tepat untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan perbankan agar para investor tidak merasa dibohongi dan dirugikan oleh para manajemen perusahaan yang tidak bertanggung jawab.
C. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: 1. Pemerintah hendaknya memberikan aturan yang jelas dan tegas antara penghindaran pajak yang diperbolehkan dengan penghindaran pajak yang
82
tidak diperbolehkan, agar wajib pajak dapat melakukan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. 2. Penelitian
selanjutnya
sebaiknya
mempertimbangkan
menggunakan
variabel lain yang mempengaruhi tax avoidance di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah rentang waktu penelitian minimal 7 tahun untuk dapat benar-benar melihat perilaku perusahaan terkait tingkat penghindaran pajak. Selain itu, mungkin sampel bisa
diperluas
mencakup
industri-industri
lainnya
selain
industri
perbankan. Rentang waktu yang lebih panjang dan perluasan industri sampel mungkin dapat memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan terkait reformasi perpajakan terhadap tingkat penghindaran pajak.
83
DAFTAR PUSTAKA
Annisa, Nuralifmida Ayu. “ Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Terdaftar di BEI Tahun 2008) ”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2011 Boediono, Gideon, SB. “ Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur ”. Solo: Simposium Nasional Akuntansi VIII. 2005. Darmawati. “ Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan”. Simposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar. 2004 Dyreng, Scott. et. al. The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance”. Social Science Research Network. 2010 Erni, Masdupi. “ Analisis Dampak Struktur Kepemilikan Pada Kebijakan Hutang dalam Mengontrol Konflik ”. Keagenan Journal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 20, No. 1: 57-69. 2005 Fadhilah, Rahmi. “ Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)”. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 2014 Ghozali, Imam. “ Aplikasi Analisis Multivariat dengan Pogram SPSS ”. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. 2011 Haruman, Tendi. “ Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Keputusan Keuangan Dana Nilai Perusahaan”. Pontianak: Simposium Nasional Akuntansi XI. 2008 Hamid, Abdul. “ Buku Panduan Penulisan Skripsi . Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2012 Hartadinata, Okta. S. “ Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Aggressiveness pada Perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2008 2010” Jurnal Ekonomi dan Bisnis No.3 Desember tahun 2013 Hasibuan, M.S.P. “ Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT. Bumi Aksara”. 2008 Herawati, Vinola. “ Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variabel dari Pengukuran Earnings Management terhadap Nilai Perusahaan”. Pontianak: SNA XI. 2008 Ilyas, B Wirawan dan Richard Burton. “ Hukum Pajak ”. Jakarta: Salemba Empat. 2006 84
Isgiarta, Midiastuty dan Triatiarini. ” Analisa Hubungan Mekanisme Corporate Governance dan Indikasi Manajemen Laba”. Simposium Nasional Akuntansi VI. IAI. 2005 Istijanto. “ Aplikasi Praktis Riset Pemasaran”. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2009 Jao, Robert, Corporate governance, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Perusahaan manufaktur Indonesia, Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 8/No. 1/November 2011. Kurniasih, Tommy dan Sari, Maria M. Ratna. Pengaruh Return On Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance, Buletin Studi Ekonomi, Volume 18, No.1, Februari 2013. Manurung, Mandala, Prathama Rahardja. “Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)”. Jakarta: Penerbit FE UI. 2004 Martono. “ Bank dan Lembaga Keuangan Lain ”. Yogyakarta: Ekonosia Kampus FE UII. 2010 Martina, Venti Yustianti. “ Peran Corporate Governance dalam Meminimalkan Praktik Manajemen Laba”. Jurnal Manajemen Indonesia, Vol. 9, No. 3. 2009 Midiastuty, P.P. dan Machfoedz, M. “ Analis hubungan mekanisme Corporate Governance dan indikasi Manajemen Laba”. Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya. 2003 Moh’d M.A., et. al. “The Impact of Ownership Structure on Corporation Debt Policy: A Time-Series Cross-Sectional Analysis”. The Financial Riview, 33, pp. 85-98. 1998 Nugroho, Agung. ”Strategi Jitu Memilih Metode Statistic Penelitian dengan SPSS ”. Yogyakarta: Andi. 2005 Putri, Destika Maharani. “ Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Manajemen Laba”. Skripsi S1, Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro Semarang. 2011 Santoso, Singgih. “ Mastering SPSS Versi 17 ”. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2009 Saptatinah, Dewi, Puji Astuti. “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Manajemen Laba di Seputar Right Issue”. Skripsi Universitas Muhammadiyah, Malang. 2005
85
Setyani, Rina. “ Detterent Effect Penyidikan Pajak Asian Agri Group terhadap Peningkatan Kepatuan Wajib Pajak Sektor Industry dan Perkebunan Kelapa Sawit ”. Tesis Program Master Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. 2008 Siamat, Dahla. “ Manajemen Lembaga Keuangan”. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004 Siallagan, Hamongan dan Machfoeds, Mas’ud. “ Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan”. Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang. 2006 Siswantaya, I Gede. “ Mekanisme Corporate Governance dan Manajemen Laba Studi Pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta”. Tesis Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang. 2007 Susilo, Y. Sri, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso. “ Bank & Lembaga Keuangan Lain”. Jakarta: Salemba Empat. 2006 Suandy, Erly. “ Perencanaan Pajak ”. Jakarta: Salemba Empat. 2008 Sumarsan, Thomas. “ Perpajakan Indonesia”. Jakarta: Indeks. 2010 Surya, Indra dan Yustiavandana, Ivan. “ Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha”. LKPMK Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2008 Ujiyantho, Arif Muh. Dan B.A. Pramuka. “ Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan”. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar. 2007 Waluyo, “Perpajakan Indonesia”. Edisi 9. Jakarta: Sa;emba empat. 2010 Zain, Mohammad. “ Manajemen Perpajakan”. Jakarta: Salemba Empat. 2003
Internet:
www.fiskal.depkeu.go.id www.idx.co.id
86
Lampiran 1: Data Kepemilikan Institusional Periode Penelitian 2009-2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kode Emiten BBNI MAYA BMRI MEGA BBRI PNBN BBTN BNII AGRO BBNP INPC BNLI BBCA BSIM BNGA BTPN BDMN MCOR SDRA BBKP
2009 2010 2011 2012 2013 77% 77% 77% 72% 72% 58% 85% 82% 82% 80% 80% 90% 90% 88% 88% 85% 94% 94% 89% 90% 76% 76% 76% 77% 78% 98% 98% 98% 89% 87% 46% 46% 46% 54% 55% 80% 80% 80% 78% 78% 61% 54% 53% 55% 56% 51% 51% 51% 55% 56% 58% 58% 58% 65% 62% 86% 86% 86% 77% 75% 76% 76% 76% 74% 74% 85% 85% 85% 77% 75% 82% 76% 76% 81% 81% 77% 65% 70% 71% 71% 64% 80% 80% 78% 78% 87% 90% 90% 88% 88% 89% 70% 75% 75% 75% 73% 67% 67% 72% 77%
87
Lampiran 2: Data Dewan Komisaris Independen Periode Penelitian 2009-2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kode Emiten BBNI MAYA BMRI MEGA BBRI PNBN BBTN BNII AGRO BBNP INPC BNLI BBCA BSIM BNGA BTPN BDMN MCOR SDRA BBKP
2009 2010 2011 2012 2013 33% 33% 33% 34% 34% 20% 67% 40% 43% 45% 33% 33% 33% 40% 44% 33% 33% 33% 33% 43% 75% 75% 25% 40% 30% 67% 60% 20% 47% 40% 33% 33% 33% 53% 33% 33% 33% 33% 55% 40% 67% 33% 33% 56% 47% 40% 33% 33% 53% 53% 33% 33% 33% 43% 75% 40% 40% 40% 54% 67% 43% 33% 33% 44% 33% 25% 20% 20% 44% 33% 20% 33% 33% 42% 67% 33% 33% 33% 43% 33% 33% 43% 44% 45% 75% 54% 43% 60% 65% 60% 66% 32% 45% 55% 33% 70% 65% 55% 53% 33%
88
Lampiran 3: Data Kepemilikan Manajerial Periode Penelitian 2009-2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kode Emiten BBNI MAYA BMRI MEGA BBRI PNBN BBTN BNII AGRO BBNP INPC BNLI BBCA BSIM BNGA BTPN BDMN MCOR SDRA BBKP
2009 2010 23% 23% 42% 15% 20% 10% 15% 6% 24% 24% 2% 2% 54% 54% 20% 20% 39% 46% 49% 49% 42% 42% 14% 14% 24% 24% 15% 15% 12% 12% 30% 30% 22% 30% 14% 15% 35% 35% 25% 25%
2011 2012 23% 20% 18% 24% 10% 19% 6% 10% 24% 20% 2% 5% 54% 40% 20% 15% 47% 40% 49% 35% 42% 37% 14% 20% 24% 20% 15% 17% 12% 15% 30% 32% 30% 33% 15% 16% 35% 34% 25% 30%
2013 20% 24% 19% 10% 20% 10% 40% 15% 40% 35% 37% 20% 20% 17% 15% 33% 35% 20% 30% 30%
89
Lampiran 4: Data Komite Audit Periode Penelitian 2009-2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kode Emiten BBNI MAYA BMRI MEGA BBRI PNBN BBTN BNII AGRO BBNP INPC BNLI BBCA BSIM BNGA BTPN BDMN MCOR SDRA BBKP
2009 2010 2011 2012 2013 0,5 0,67 0,5 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,33 0,67 0,67 0,67 0,33 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,4 0,67 0,67 0,33 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,4 0,67 0,67 0,33 0,67 0,67 0,5 0,67 0,67 0,67 0,67
0,5 0,67 0,5 0,67 0,67 0,67 0,33 0,67 0,67 0,67 0,67 0,5 0,67 0,67 0,67 0,67 0,5 0,67 0,67 0,67
0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,4 0,67 0,67 0,67 0,5 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
90
Lampiran 5: Data Tax Avoidance Periode Penelitian 2009-2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kode 2009 2010 2011 BBNI 4,30% 3,19% 3,20% MAYA 4,53% 3,26% 3,28% BMRI 4,97% 3,07% 3,14% MEGA 5,03% 3,14% 3,21% BBRI 5,13% 3,36% 3,52% PNBN 4,66% 3,01% 3,30% BBTN 4,81% 3,01% 3,37% BNII 4,80% 3,09% 3,39% AGRO 4,36% 2,97% 3,18% BBNP 4,49% 3,16% 3,21% INPC 4,28% 3,71% 2,99% BNLI 3,46% 2,80% 2,55% BBCA 2,89% 2,90% 3,32% BSIM 2,92% 2,77% 3,67% BNGA 2,74% 3,05% 3,82% BTPN 2,63% 2,95% 3,76% BDMN 2,60% 2,87% 3,59% MCOR 2,68% 2,96% 3,80% SDRA 2,64% 3,03% 3,56% BBKP 2,64% 3,65% 3,56%
2012 3,45% 3,31% 3,21% 3,08% 3,46% 3,21% 3,33% 3,34% 3,20% 3,18% 3,01% 2,81% 3,76% 4,23% 3,67% 3,59% 3,58% 3,67% 3,64% 3,64%
2013 2,57% 2,67% 2,63% 2,71% 3,02% 3,06% 3,13% 3,08% 3,72% 3,67% 3,60% 3,60% 3,71% 3,74% 3,82% 3,80% 4,49% 4,28% 3,46% 4,23%
91
Lampiran 6: Regresi Lienar Berganda Variables Entered/Removed Model 1
Variables Entered
Variables Removed
Method
Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan a Institusional
. Enter
a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: Tax Avoidance
Model Summary
Model
R
1
Adjusted R Square
R Square .609
a
.535
Durbin-Watson
Std. Error of the Estimate
.371
6.06994
1.402
a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional b. Dependent Variable: Tax Avoidance
ANOVA Model 1
Sum of Squares Regression
df
Mean Square
F
2.551
4
15.638
Residual
47.409
95
2.499
Total
49.960
99
Sig.
6.258
.000
a
a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional b. Dependent Variable: Tax Avoidance
Coefficients
a
Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model 1
(Constant)
B
Std. Error
Beta
Correlations t
Sig.
Zeroorder
Partial
Collinearity Statistics Part
Tolerance
VIF
3.809
1.318
.614
.541
Kepemilikan Institusional
.590
1.291
.284 1.231
.221
.034
.125
.123
.188
5.331
Dewan Komisaris Independen
.669
.519
.130 1.288
.201
.147
.131
.129
.979
1.022
Kepemilikan Manajerial
.117
1.307
.371 1.619
.109
.109
.164
.162
.190
5.268
Komite Audit
.272
.765
.036 5.356
.023
.029
.036
.036
.971
1.029
a. Dependent Variable: Tax Avoidance
92
93
