MAKALAH PENGARUH POLITIK DAN SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA Dosen : Zein Muttaqin, S.E.I., M.A
Disusun oleh
:
Murdi Winarto (14423223) Budi rahmadani (14423224)
Prodi ekonomi islam Fakultas ilmu agama islam UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL……………………………………………………………………
i
KATA PENGANTAR……………………………………………………………….….
iii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………..
1
1.1
Latar Belakang……………………………………………………..........
1
1.2
Rumusan Permasalahan …………………………………………………
2
1.3
Tujuan……………………………………………………………………
2
BAB II PEMBAASAN…………………………………………………………… …
3
2.1
Pengantar Politik, sosial masyarakat dan pertumbuhan ekonomi...……..
3
2.2
Sistem ekonomi di Indonesia………........................................................
4
2.3
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia…………………………………….
5
2.4
Kesetabilan ekonomi politik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia 7
2.5
Peranan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia…..…
8
BAB III PENUTUP………………………………………………….…………………
9
3.1
Kesimpulan………………………………………………………………. 9
3.2
Saran……………………………………………………………………... 9
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………….
10
ii
Kata Pengantar Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmatNya, kami dapat menyelesaikan makalah kelompok yang berjudul “Manajemen Resiko Perbankan Syariah”. Salawat serta salam untuk Baginda Rasulullah, dimana beliau telah membawa kita dari zama zahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Melalui kata pengantar ini penulis terlebih dahulu meminta maaf apabila isi makalah kami ini masih penuh dengan kekurangan dan ada tulisan yang kurang tepat. Kami membutuhkan saran dan kritik dari pembaca. Dengan ini kami mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan semoga makalah ini dapat memberi manfaat kepada pembaca.
Yogyakarta,18 Desember 2016
Penulis
iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Sistem ekonomi kita menganut mekanisme pasar. Karena itu kebijakan pemerintah memang sangat terbatas dibandingkan dengan sistem ekonomi komunis yang sepenuhnya didasarkan atas perencanaan dan pengendalian mutlak. Sistem mekanisme pasar bukan hanya satu yang sama dan cocok buat semua Negara. Pada tahap yang paling awal, mekanisme pasar memang digambarkan sebagai sistem yang dengan sendirinya akan menghasilkan segala sesuatunya optimal tanpa campur tangan pemerintah. Jadi tanpa ada yang mengatur, dengan sendirinya akan terjadi keseimbangan harga yang ditentukan oleh bekerjanya mekanisme pasar. Maka disebutkan juga yang mengatur adalah tangan-tangan yang tidak terlihat invisible man. Setelah dipraktikan cukup lama, sistem seperti ini ternyata sama sekali tidak memberi perlindungan kepada yang lemah, sehingga terjadi kesenjangan dan ketidak adilan yang luar biasa. Maka munculah Karl Marx dengan gugatannya sekaligus menawarkan sebuah sistem yang lengkap, yaitu tidak boleh ada manusia yang mempunyai modal mencari laba. Maka semua manusia haruslah mengadopsi sistem ini. Setelah kedua sistem tersebut berjalan berdampingan beberapa puluh tahun lamamnya, sistem komunis atau perencanaan dan pengendalian ekonomi secara terpusat merasa sistemnya tidak baik. Mereka meninggalkannya dan semuanya mengadopsi mekanisme pasar. Dalam kondisi seperti ini membuat para perumus kebijakan ekonomi menjadi keblinger, kembali pada primitivisme pasar. Namun dampaknya memang terjadi kesenjangan, ketidak adilan, pengangguran, kemiskinan. Gejala lain yang mencemaskan bahwa pembangunan ekonomi yang mengutamakan industrialisasi yang pesat , menyebabkan peningkatan dalam pengangguran, terutama didaerah perkotaan dimana terpusat sebagian besar industri-industri yang baru didirikan. Maka rakyat menuntut pemeerintah membenahinya. Pemerintah yang didominasi oleh para teknokrat para penganut fundamentalisme pasar kebingungan. Itulah sebabnya peraturan dan pengaturan yang bermunculan bersimpang siur dan kacau balau. 1
1.2. RUMUSAN MASALAH 1. 2. 3. 4. 5.
Pengantar Politik, Sosial masyarakat dan pertumbuhan ekonomi? Sistem ekonomi di Indonesia? Pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Kesetabilan ekonomi politik terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia? Peranan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
1.3. TUJUAN PEMBAHASAN Makalah ini di susun dengan tujuan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Memahami Pengertian Politik, social masyarakat dan pertumbuhan ekonomi?. Mengetahui Sistem-sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Mengetahui Pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Memahami Kesetabilan ekonomi politik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mengertahui adakah Peranan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai tugas yang wajib diselesaikan dalam mata kuliah bahasa indonesia.
2
BAB II PEMBAHASAN
2.1.
PENGANTAR POLITIK, SOSIAL MASYARAKAT DAN PERTUMBUHAN EKONOMI A. PENGANTAR POLITIK
Politik berasal dari kata “polis” yang bermaksud Negara Bandar (City-State), “Polity” yaitu kerajaan dan “Politeia” yang bermakna perlembagaan. Politik menurut etimologis yaitu suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian yang berkaitan dengan urusan negara atau bisa diartikan juga sistem politik yaitu kumpulan elemen yang satu sama lain saling terkait dalam urusan negara yang bekerjasama untuk mencapai tujuuan bersama. Sebagaimana dikemukakan Aristoteles, pandangan klasik melihat politik sebagai suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. Thomas Hobbes mempunyai pandangan yang lain, Pada dasarnya manusia itu mementingkan diri sendiri dan bersifat rasional. Oleh karena itu secara alamiah manusia cenderung berkonflik dengan sesamanya. B. PENGANTAR SOSIAL MASYARAKAT Sosial masyarakat disini adalah pola hidup masyarakat sehari-hari dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Interaksi antar individu maupun kelompok masyarakat bisa terjadi dalam hal perekonomian seperti halnya perdagangan dll. Dengan demikian dapat terwujud kerjasama yang saling menguntungkan anatara masyarakat dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. C. PENGANTAR PERTUMBUHAN EKONOMI Pengertian pertumbuhan ekonomi, dapat ditafsirkan sebagai pertambahan pendapatan nasional, produk nasional dan meningkatnya kemakmuran masyarakatnya. Professor J. Timbergen berpendapat bahwa agar sesuatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan kontinu, maka perekonomian tersebut harus mempunyai kepastian serta stabilitas yang meliputi soal-soal ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan sifat yang melekat pada masyarakat dan sistem kapital. Masyarakat dan kapital materiil ttumbuh secara berlipat ganda melalui reproduksi dan produksi.
3
2.2
SISTEM EKONOMI DI INDONESIA Adapun tahapan-tahapan dalam sistem perekonomian indonesia antara lain :
1. EKONOMI ORDE BARU Paradigma pembangunan ekonomi indonesia telah diwadahi dengan baik dalam konsep politik. Stabilitas politik diprioritaskan pada awal orde baru karena pengalaman ketidakstabilan sistem politik demokrasi liberalpada kurun waktu 1945-1959, bahkan juga dalam periode demokrasi terpimpin 1959-1966. Stabilitas politik selama 25 tahun telah memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan. Namun pemerataan tidak otomatis terwujud melalui stabilitas politik karena ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial bisa muncul dalam kondisi stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Dan yang sering terjadi lagi adalah bahwa pembangunan sosial tidak saja otomatis terjadi melalui keberhasilan pembangunan ekonomi, tetapi pembangunan sosial bahkan menjadi semacam persyaratan bagi terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mengharuskan kesediaan untuk menerima tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah agar lingkungan hidup terpelihara. 2. PEMBANGUNAN YANG MENYEJAHTERAKAN RAKYAT Selama 54 tahun usia Indonesia dapat kita kenali trilogi pembangunan dalam konteks sejarah perjalanan bangsa sebagai berikut : 1) Tahap pembangunan bangsa (nation building) 1945-1969 2) Tahap pembangunan ekonomi (1969-1994) 3) Tahap pembangunan manusia Pergeseran dari tahap pembangunan ekonomi ke pembangunan manusia penting, karena ada pergeseran paradigma pembangunan dari yang menekan pada pertumbuhan ekonomi menjadi pertumbuhan melalui pemerataan, pemerintah senantiasa memihak pada kepentingan masyarakat yang miskin dan lemah, agar masyarakat miskim dan lemah ini memperoleh peluang untuk berusaha secara produktif, dan pada gilirannya membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di indonesia. Dari segi teori ekonomi pembangunan, pembangunan ekonomi disebut berhasil apabila ada kenaikan besar dalam volume dan nilai produksi barang dan jasa, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Akan tetapi dalam praktik belum tentu barang dan jasa yang diproduksi suatu bangsa bisa dibagi merata, karena sering terjadi ada sebagian masyarakat belum dapat menikmatinya. Mereka itulah kelompok masyarakat dibawah garis kemiskinan, yang jumlahnya pada tahun 1998 adlah 24,2 persen atau 49,5 juta orang. 3. EKONOMI PANCASILA Pada tahun 1981 terjadi perdebatan nasional tentang konsep Ekonomi Pancasila. Yang dipermasalahkan adalah apakah politik ekonomi masih tetap setia atau tidak pada Pancasila dan UUD 1945 (pasal 33). Dengan tajam Ekonom Moh. Hatta, yang mantan wakil presiden dan guru para teknokrat, megkritik bahwa politik ekonomi pemerintah orde baru memang masih berdasar 4
UUD 1945, tetapi dibawah para teknokrat sering menyimpang karena politik liberalisme dipakai sebagai pedoman. 4. POTENSI EKONOMI RAKYAT Bahwa ekonomi rakyat sebenarnya merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang bisa diandalkan sering kurang disadari, terutama sejak terjadinya proses konglomerasi ekonomi mulai tahun 1987-1988, dimana sering orang menyindir bahwa barangkali memang konglomeratlah, dan bukan koperasi, wadah kegiatan ekonomi rakyat, yang merupakan sokoguru ekonomi nasional. Bahwa ekonomi rakyat kuat daya tahannya, sedangkan sebaliknya perusahaan besar sering keropos dan bisa merepotkan pemerintah, telah dibuktikan oleh kasus pertamina 1975, kasus indocement tahun 1985, ambruknya Bank Summa akhir tahun 1992, dan krisi ekonomi sejak tahun 1997. Cara lain untuk meningatkan bahwa menterkantarkan ekonomi rakyat akan berakibat fatal dalam jangka panjang adlah dengan menunjukkan, bahwa perusahaan-perusahaan besar bisa cepat mengeluh tentang sudah mulai jenuhnya pasar dalam negeri, dan selanjutnya mulai minta kemudahan-kemudahan ekspor bagi pemasaran barang-barangnya ke luar negeri, karena harga jual barang-barangnya tidak mampu bersaing dengan negara pesaing di pasar dunia. Dalam hal yang demikian seharusnya disadari bahwa kesalahan pokoknya justru karena kegagalan kita untuk meningkatkan secara cepat daya beli rakyat.
2.3
PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA
Salah satu kristalisasi pandangan mengenai fondasi ekonomi dari demokrasi .intinya adalah bahwa pada tahap awal perjalanannya masyarakat berpenghasilan rendah, tertutup dan belum demokratis seyogyanya memusatkan upayanya pada pembangunan ekonomi lebih dahulu. Secara intuitif dalil ini masuk akal karena pada tingkat penghasilan rendah, masyarakat akan disibukkan oleh kegiatan yang paling mendasar, yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya dari hari ke hari. Sejumlah studi juga menunjukkan bahwa tingkat kemajuan ekonomi merupakan faktor penentu penting bagi keberlanjutan demokrasi. Suatu studi yang banyak diacu menyimpulkan bahwa, berdasarkan pengalaman empiris selama tahun 1950-1990, rejim demokrasi di Negaranegara dengan pengasilan per kapita 1500 dolar mempunyai harapan hidup hanya 8 tahun. Pada tingkat pengasilan per kapita 1500-3000 dolar, demokrasi dapat bertahan rata-rata 18 tahun. Pada penghasilan per kapita diatas 6000 dolar gaya hidup sistem demokrasi jauh lebih besar dan probabilitas kegagalannya hanya 1/500. Apabila kita hitung berdasarkan PPP-dolar 2006 penghasilan per kapita Indonesia diperkirakan sekitar 4000 dolar sedangkan batas kritis bagi demokrasi sekitar 6600 dolar. Kita belum aman bagi demokrasi.
5
Sistem demokrasi juga membiarkan semua struktur berkembang sehungga akan melahirkan pluralisme. Kekuasaan pemerintah dan campur tangan pemerintah masih belum memuaskan masyarakat. Jadi pada tahap awal pertumbuhan ekonomi lebih diprioritaskan karena hal itu akan sangat mengurangi risiko kegagalan demokrasi, pada tahap selanjutnya interaksi antara ekonomi dan demokrasi semakin erat dan keberadaan demokrasi makin menentukan kinerja ekonomi. Langkah yang paling tepat untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut : Pengembangan UKM Pegusaha kecil dan menengah adalah embrio dari kelas menengah yang tangguh, karenanya program pengembangan UKM merupakan elemen penting dalam upaya pengebangan demokrasi untuk tujuan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan Langkah penting selanjutnya adalah pendidikan, pendidikan yang bermutu telah melahirkan elit yang tangguh, pendidikan yang elit itu harus dibarengi dengan pelaksanaan program pendidikan dasar yang bermutu dan terbuka lebar bagi semua anak Indonesia. Keterbukaan Semakin terbuka dan terintegrasi Negara tersebut dengan komunitas dunia semakin subur pertumbuhan dinegara itu. Indonesia sekarang tergolong Negara yang paling bebas dari segi arus informasi. Selain langkah diatas ada ada juga faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di indonesia untuk kedepannya yaitu akumulusi kapital. Akumulasi dapat berujud kenaikan dalam volume tabungan riil, sehingga sumber-sumber uang yang semula untuk tujuan konsumtif dapat diarahkan untuk tujuan-tujuan produktif. Untuk meningkatkan akumulasi kapital harus menaikkan investasi. Investasi dapat dinaikkan dengan cara : 1) Tingkat tabungan dinaikkan dengan membatasi konsumsi, misalnya dengan menaikkan tingkat pajak. 2) Pemerintah menjual obligasi negara. 3) Pembatasan impor barang-barang konsumsi dan bila mungkinmembatasi impor barang kapital (alat-alat produksi). 4) Mengadakan pinjaman dari luar negeri. 5) Memperluas sektor perdagangan luar negeri.
6
2.4
KESETABILAN EKONOMI POLITIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA
Sebagian besar elit politik di indonesia bersifat hierarkis, startifikasi sosial bukan didasarkan atas atribut sosial yang bersifat matrealistik, tetapi lebih pada akses kekuasaan. Kalangan penguasa politik memiliki persepsi merendahkan dan tidak memikirkan kehidupan masyarakat/rakyat, sehingga banyak rakyat yang tidak ter urus dari segi perekonimiannya. Hal tersebut merupakan masalah serius, tetapi bukanlah segala-galanya, karena semuanya adalah suatu proses yang tidak berujung pada satu titik, bahwa suatu kebijakan ekonomi itu bukan hanya dilakukan oleh suatu aktor tunggal saja yang bernama pemerintah. Sistem ekonomi politik akan dapat berjalan dengan baik dan stabil apabila aransemen kelembagaan yang ada mampu secara jelas mencegah, melarang, dan mengatasi dampak sosial yang sangat merugikan. Perubahan aransemen kelembagaan sangat berhubungan dengan hakikat, model dan analisis kebijakan publik. Karena model kebijakan publik sering dijadikan referensi dalam analisis ekonomi kelembagaan dan ekonomi politik secara umum. Kebijakan publik jelas berbeda dengan pengambilan keputusan oleh pelaku ekonomi di sektor swasta, yang mungkin di kontrol oleh mekanisme dan sinyal-sinyal pasar. Kesetabilan politik terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia juga dipengaruhi karena kurangnya atau kesalahan dalam konsep ekonomi politik itu sendiri, adapun konsep tersebut ialah : 1. Kelembagaan Pandangan ini melihat politik ekonomi sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini elit politik sebagai komunitas secara sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik dalam suatu wilayah masyarakat. 2. Kekuasaan Kadangkala elit politik menyalahgunakan kekuasaannya sehingga banyak mayarakat yang merasa ditindas dalam segi perekonomiannya, dan itu sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi si indonesia.
3. Keputusan yang mengikat Suatu keputusan dikatakan mengikat apabila anggota masyarakat merasa bahwa mereka hatus menaati kewenangan yang ada. Dan itu memang terbukti dalam perekonomian indonesia.
7
2.5
PERANAN MASYARAKAT TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
Kapasitas yang rendah negara indonesia untuk meningkatkan output totalnya harus diimbangi dengan penurunan tingkat perkembangan penduduk, sehingga penghasilan riil per kapita akan dapat meningkat. Tetapi jika pertambahan penduduk yang tinggi disertai dengan tingkat yang tinggi pula dan dengan penghasilan yang rendah tidak ada gunanya pertumbuhan ekonomi. Masyarakat golongan usia muda, cenderung untuk memperkecil angka penghasilan per kapita dan mereka semua merupakan konsumen dan bukan sebagai produsen dalam perekonomian Rendahnya kualitas masyarakat juga berpengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pngetahuan masyarakat tentang perekonomian. Untuk adanya pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor industri, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis. Masyarakat indonesia belum bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada sehingga tidak dapat memacu pertumbuhan ekonomi dengan lebih cepat, dan masyarakat kebanyakan lebih menyukai sumber daya alam yang atau produk-produk luar negeri dan itu sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena sebab itu maka seharusnya masyarakat lebih berpartisipasi dalam dunia ekonomi politik dan jangan terpaku pada keadaan.
8
BAB III PENUTUP 3.1
KESIMPULAN 1) Sistem ekonomi di indonesia belum bisa konsisten dengan satu sistem, dan pada perjalanan sistem tersebut belum ada yang cocok untuk menumbuhkan perekonomian secara cepat di indonesia. 2) Pertumbuhan ekonomi di indonesia bisa dibilang masih sangat rendah karena berdasarkan PPP-dolar 2006 penghasilan per kapita Indonesia diperkirakan sekitar 4000 dolar sedangkan batas kritis bagi demokrasi sekitar 6600 dolar. Kita belum aman bagi demokrasi. 3) Sebagian besar elit politik di indonesia bersifat hierarkis, startifikasi sosial bukan didasarkan atas atribut sosial yang bersifat matrealistik. 4) Kesetabilan politik terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia juga dipengaruhi karena kurangnya atau kesalahan dalam konsep ekonomi politik itu sendiri, adapun konsep tersebut ialah : Kelembagaan Kekuasaan Keputusan yang mengikat
5) Kurangnya perhatian pemrintah dalam menangani usaha-usaha kecil masyarakat. 6) Kurangnya skill, kemampuan, pengetahuan masyarakat dalam ilmu ekonomi. 3.2
SARAN 1) Seleksi dengan ketat dan awasi dengan ketat para elit politik ekonomi yang ada di indonesia, buat undang-undang tegas yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan politik ekonomi di indonesia. 2) Perhatikan usaha menengah ke bawah karena itu dapat menjadi acuan pertumbuhan ekonomi di indonesia dalam jangka panjang. 3) Batasi import barang kapital (alat-alat produksi) 4) Tanamkan kepada masyarakat mengenai ekonomi dan tanamkan cara berbisnis pada masyarakat.
9
DAFTAR PUSTAKA Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami ilmu politik. Jakarta : PT Grasindo. Muhtadi, Saeful, Asep. 2008. Komunikasi Politik Indonesia. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Gaffar, Afan. 1999. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Mubyarto. 2000. Membangun sistem ekonomi. Yogyakarta. BPFE-YOGYAKARTA Jurnal Keuangan Publik Vol. 5, No. 1, Oktober 2008. Winardi. 1973. Pengantar ekonomi pembangunan. Bandung. TARSITO Irawan dan Suparmoko. 1987. Ekonomika Pembangunan. Edisi 5. Yogyakarta : BPFEYOGYAKARTA. Wibaba, Samodra. 1991. Pembangunan berkelanjutan konsep dan kasus. Yogyakarta.PT.TIARA WACANA YOGYA. Arifin, Bustanul Dan Rachbini, Didik. 2001. Ekonomi Politik Dan Kebijakan Publik. Jakarta: PT Grasindo. Kwik, Kian, Gie. 2006. Kebijakan Ekonomi Politik Dan Hilangnya Nalar. Jakarta: Buku Kompas. Thee, Kian, Wie. 1981. Pembangunan Ekonomi Dan Pemerataan . Jakarta: LP3ES. Bashith, Abdul. 2012. Ekonomi masyarakat visi dan stategi pemberdayaan sektor ekonomi lemah. Malang. UIN-MALIKI PRESS.
10
