SNI ISO IEC 17024_2009

SNI ISO/IEC 17024:2009

Standar Nasio Nasio nal Indonesia

Peni Penilaian laian kesesuaian – Persyaratan Persyaratan um um lembaga sertifik asi personel

ICS 03.120.20

Badan Standardi Standardi sasi Nasional


Daftar isi

Daftar isi.....................................................................................................................................i Kata Pengantar.........................................................................................................................ii Pendahuluan............................... .............................. ............................................................... iii 1

Ruang lingkup.................................... ........................................................... ................... 1

2

Acuan normatif............................................................................... .................................. 1

3

Istilah dan definisi ............................................................................................................ 1

4

Persyaratan untuk lembaga sertifikasi........................................................ ..................... 2

4.1

Lembaga sertifikasi....................................................... ............................................... 2

4.2

Struktur organisasi....................................................................................................... 2

4.3

Pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi .................................................. 4

4.4

Sistem manajemen ....................................................................................... ............... 4

4.5

Subkontrak....................... ........................................................... ................................. 5

4.6

Rekaman........................................... .............................. ............................................. 5

4.7

Kerahasiaan............................................................. .................................................... 5

4.8

Keamanan.............................................. .............................. ........................................ 6

5

Persyaratan untuk personel permanen atau yang dikontrak oleh lembaga sertifikasi..... 6

5.1

Umum ..................................................................................... .............................. ....... 6

5.2

Persyaratan penguji........................................................... .......................................... 6

6

Proses sertifikasi............................. ................................................................................. 7

6.1

Permohonan ....................................................................................... ......................... 7

6.2

Evaluasi .............................. ........................................................... .............................. 7

6.3

Keputusan sertifikasi........................................................................ ............................ 8

6.4

Survailen........................................................................................ .............................. 8

6.5

Sertifikasi ulang........................................ .................................................................... 8

6.6

Penggunaan sertifikat dan logo/tanda ......................................................................... 8

Lampiran A ........................................................ ........................................................... ......... 10 Bibliografi.................................... ........................................................... ................................ 11

i


Kata Pengantar

SNI ISO/IEC 17024:2009 Penilaian kesesuaian – Persyaratan umum lembaga sertifikasi personel ini merupakan adopsi identik dari ISO/IEC 17024:2003 Conformity assessment – General requirements for bodies operating certification of persons. Standar ini dirumuskan oleh Panitia Teknis PK 03-01 Lembaga Penilaian Kesesuaian dan telah dikonsensuskan pada tanggal 26 Februari 2009 di Depok, Jawa Barat. SNI ISO/IEC 17024:2009 merupakan SNI terbitan pertama. Acuan normatif dan bibliografi yang diacu, sesuai dengan acuan normatif dan bibliografi yang ada di ISO/IEC 17024:2003, kecuali bila tersedia SNI yang relevan dan masih berlaku. Apabila terdapat keragu-raguan dalam memahami standar ini, agar mengacu kepada dokumen ISO/IEC 17024:2003 yang asli dalam Bahasa Inggris.

ii


Pendahuluan Standar ini disusun dengan tujuan untuk mencapai dan mempromosikan tolak ukur yang diterima secara global bagi organisasi yang mengoperasikan sertifikasi personel. Sertifikasi personel merupakan salah satu cara untuk memberi jaminan bahwa personel yang disertifikasi memenuhi persyaratan skema sertifikasi. Kepercayaan dalam setiap skema sertifikasi dicapai dengan cara proses asesmen yang diterima secara global, diikuti survailen dan asesmen ulang secara berkala atas kompetensi personel yang disertifikasi. Namun demikian, perlu dibedakan antara situasi pada saat skema sertifikasi personel dipertimbangkan dengan situasi pada saat terdapat kualifikasi bentuk lain yang lebih tepat. Pengembangan skema sertifikasi personel baru ini dilakukan dalam rangka menanggapi peningkatan kecepatan inovasi teknologi dan perkembangan spesialisasi personel, sehingga dapat mengakomodasi adanya berbagai macam pendidikan dan pelatihan serta memfasilitasi pasaran kerja global. Untuk pelayanan publik, operasional otoritas atau pemerintahan masih dimungkinkan menerapkan alternatif lain selain sertifikasi. Berbeda dengan tipe lembaga penilaian kesesuaian lain, seperti lembaga sertifikasi/registrasi sistem manajemen, salah satu fungsi karakteristik lembaga sertifikasi personel adalah pelaksanaan ujian, yang menggunakan kriteria objektif untuk kompetensi dan pemberian nilai. Meskipun diakui bahwa ujian, jika direncanakan dan dirumuskan dengan baik oleh lembaga sertifikasi dapat memberikan jaminan ketidakberpihakan operasional dan mengurangi resiko konflik kepentingan, namun persyaratan alternatif telah dimasukkan dalam standar ini. Untuk kedua kasus tersebut diatas standar ini sebaiknya digunakan sebagai dasar pengakuan lembaga sertifikasi dan skema sertifikasinya, untuk memfasilitasi keberterimaannya pada tingkat nasional dan internasional. Hanya melalui harmonisasi sistem pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi personel dapat menciptakan suasana untuk saling pengakuan dan pertukaran personel di tingkat global. Standar ini menetapkan persyaratan yang menjamin bahwa lembaga sertifikasi yang mengoperasikan skema sertifikasi personel berlangsung secara konsisten, dapat dibandingkan dan dipertanggung jawabkan. Persyaratan dalam standar ini dipertimbangkan sebagai persyaratan umum lembaga yang mengoperasikan skema sertifikasi personel dan oleh karena itu perlu dilengkapi untuk merespon bertambahnya kebutuhan/keinginan pasar (yaitu peningkatan profesi), atau persyaratan pemerintah spesifik (yaitu perlindungan masyarakat).

iii


Penil aian kesesuaian - Persyaratan umum lembaga sertif ikasi p ersonel

1

Ruang lingk up

Standar ini menetapkan persyaratan untuk lembaga yang melakukan sertifikasi personel dengan persyaratan tertentu, termasuk pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi personel. CATATAN : Di beberapa negara, lembaga yang memverifikasi kesesuaian kompetensi personel dengan persyaratan yang ditetapkan disebut “lembaga sertifikasi”, di negara lain disebut “lembaga registrasi”, “lembaga asesmen dan registrasi” atau “lembaga sertifikasi / registrasi / lembaga lisensi”, dan yang lainnya menyebut “registrar”. Standar ini menggunakan istilah “lembaga sertifikasi”. Namun demikian, istilah ini digunakan dalam arti luas.

2

Acuan normatif

Dokumen yang diacu berikut diperlukan dalam penerapan standar ini. Apabila ada perubahan (amandemen), dokumen yang diacu menggunakan dokumen yang mutakhir. ISO/IEC Guide 2:1996, Standardization and related activities — General vocabulary ISO 9000:2000, Quality management systems — Fundamentals and vocabulary

3 Istilah dan definisi Untuk maksud standar ini berlaku istilah dan definisi yang ada dalam I SO/IEC Guide 2 dan ISO 9000 serta istilah dan definisi berikut. 3.1 banding permintaan dari pemohon, calon atau personel yang disertifikasi untuk dipertimbangkan kembali keputusan yang merugikan yang dibuat oleh lembaga sertifikasi terkait dengan status sertifikasi yang diajukan oleh yang bersangkutan. 3.2 calon pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat ikut serta dalam proses sertifikasi. 3.3 proses sertifikasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi untuk menetapkan bahwa seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan, mencakup permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, survailen dan sertifikasi ulang, penggunaan sertifikat dan logo/tanda. 3.4 skema sertifik asi persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori personel yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus serta prosedur yang sama. 3.5 sistem sertifikasi kumpulan prosedur dan sumberdaya untuk melakukan proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasinya, untuk menerbitkan sertifikat kompetensi termasuk pemeliharaannya.

1 dari 11


3.6 kompetensi kemampuan yang dapat diperagakan untuk menerapkan pengetahuan dan/atau keterampilan sesuai dengan atribut personal sebagaimana yang ditetapkan dalam skema sertifikasi. 3.7 keluhan permintaan penilaian kesesuaian selain banding, oleh suatu organisasi atau perorangan terhadap lembaga sertifikasi, untuk melakukan tindakan perbaikan yang berkaitan dengan kegiatan lembaga sertifikasi atau pelanggannya. 3.8 evaluasi proses penilaian personel terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi. 3.9 ujian mekanisme yang merupakan bagian dari evaluasi untuk mengukur kompetensi calon dengan menggunakan satu atau lebih metode misalnya metode tertulis, lisan, praktek dan pengamatan. 3.10 penguji seseorang yang mempunyai kualifikasi teknis dan personal yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan dan / atau menilai ujian. 3.11 kualifikasi peragaan dari atribut personal, pendidikan, pelatihan dan / atau pengalaman kerja.

4

Persyaratan untuk lembaga sertifik asi

4.1 Lembaga sertifikasi 4.1.1 Kebijakan, prosedur, dan administrasi lembaga sertifikasi harus terkait dengan kriteria sertifikasi, harus jujur dan wajar terhadap seluruh calon dan harus memenuhi semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga sertifikasi tidak boleh menggunakan prosedur yang menghambat atau menghalangi akses oleh pemohon dan calon, kecuali yang ditetapkan dalam standar ini. 4.1.2 Lembaga sertifikasi harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, perluasan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi yang diinginkan serta pembekuan atau pencabutan sertifikasi . 4.1.3 Lembaga sertifikasi harus membatasi persyaratan, evaluasi dan keputusan sertifikasinya, sesuai dengan hal-hal spesifik yang berkaitan dengan ruang lingkup sertifikasi yang diinginkan. 4.2 Struktur organisasi 4.2.1 Struktur lembaga sertifikasi harus dibentuk sedemikian rupa sehingga memberikan kepercayaan kepada pihak terkait atas kompetensi ketidakberpihakan dan integritasnya. Secara khusus, lembaga sertifikasi harus : a) independen dan tidak memihak dalam kaitannya dengan pemohon, calon dan personel yang disertifikasi, termasuk dengan pemilik dan pelanggannya, dan harus mengambil langkah yang dapat menjamin operasi yang layak; ,

2 dari 11


b) bertanggungjawab atas keputusannya berkaitan dengan pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, perluasan dan pengurangan ruang lingkup, atau pembekuan dan pencabutan sertifikasi; c) mengidentifikasi manajemen (kelompok atau personel) yang memiliki tanggung jawab menyeluruh untuk : 1. evaluasi, sertifikasi dan survailen sebagaimana ditetapkan dalam standar ini, dalam persyaratan kompetensi dan dalam dokumen relevan lain yang berlaku, 2. perumusan kebijakan operasi lembaga sertifikasi, yang berkaitan dengan sertifikasi personel, 3. keputusan sertifikasi, 4. penerapan kebijakan dan prosedurnya, 5. keuangan lembaga sertifikasi, dan 6. pendelegasian kewenangan kepada beberapa komite atau perorangan untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan atas namanya. d) memiliki dokumen pembentukan sebagai suatu lembaga yang legal atau bagian dari suatu lembaga yang legal. 4.2.2 Lembaga sertifikasi harus memiliki struktur terdokumentasi yang menjaga ketidakberpihakan termasuk ketentuan yang menjamin ketidakberpihakan pengoperasian lembaga sertifikasi. Struktur ini harus melibatkan partisipasi semua pihak yang berperan penting dalam pengembangan kebijakan dan prinsip-prinsip tentang substansi dan fungsi sistem sertifikasi, tanpa ada pihak yang mendominasi. 4.2.3 Lembaga sertifikasi harus membentuk komite skema, yang harus bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi untuk setiap jenis sertifikasi yang dipertimbangkan. Komite skema harus terwakili oleh pihak-pihak penting terkait secara seimbang (tanpa ada pihak yang lebih mendominasi). Jika ada skema sertifikasi yang dikembangkan oleh organisasi selain lembaga sertifikasi, maka pengembangan skema tersebut harus mengikuti prinsip-prinsip yang sama. 4.2.4 Lembaga sertifikasi harus: a) memiliki sumber keuangan yang diperlukan untuk operasi sistem sertifikasi dan untuk membiayai pertanggunggugatan ( liability) yang mungkin timbul, b) memiliki kebijakan dan prosedur yang membedakan antara sertifikasi personel dan kegiatan lain, dan c) menjamin bahwa kegiatan lembaga lain yang terkait dengan lembaga sertifikasi tidak mengkompromikan kerahasiaan dan ketidakberpihakan dari sertifikasinya. 4.2.5 Lembaga sertifikasi tidak boleh menawarkan atau memberikan pelatihan atau membantu pihak lain dalam penyiapan jasa sertifikasi, kecuali jika lembaga sertifikasi dapat membuktikan bahwa pelatihan tersebut independen dari evaluasi dan sertifikasi personel dengan tujuan untuk menjamin agar kerahasiaan dan ketidakberpihakan tidak dikompromikan. 4.2.6 Lembaga sertifikasi harus menetapkan kebijakan dan prosedur (seperti pedoman pelaksanaan) untuk penyelesaian banding dan keluhan yang diterima dari pemohon, calon, personel yang disertifikasi dan atasan/institusi tempat personel yang disertifikasi bekerja serta dari pihak lain mengenai proses dan kriteria sertifikasi, termasuk kebijakan dan prosedur untuk kinerja personel yang disertifikasi. Kebijakan dan prosedur tersebut harus menjamin bahwa banding dan keluhan diselesaikan secara independen, tegas dan tidak berpihak. 4.2.7 Lembaga sertifikasi harus mempekerjakan personel permanen atau personel kontrak dalam jumlah yang memadai dengan pendidikan, pelatihan, pengetahuan teknis dan 3 dari 11


pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi sertifikasi sesuai dengan jenis, rentang dan volume pekerjaan yang dilakukan di bawah tanggung jawab manajemen.

4.3 Pengembangan dan pemelih araan skema serti fik asi 4.3.1 Lembaga sertifikasi harus menetapkan metode dan mekanisme untuk digunakan dalam mengevaluasi kompetensi calon dan harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai untuk pengembangan awal dan pemeliharaan berkelanjutan dari metode dan mekanisme tersebut. CATATAN : sertifikasi.

Lampiran A memberikan panduan untuk pengembangan dan pemeliharaan skema

4.3.2 Lembaga sertifikasi harus menetapkan suatu proses pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi yang mencakup kaji ulang dan validasi skema yang dilakukan oleh komite skema. 4.3.3 Lembaga sertifikasi harus, jika sesuai, segera memberikan informasi mengenai setiap perubahan di dalam persyaratan sertifikasinya kepada wakil-wakil komite skema. Lembaga sertifikasi harus mempertimbangkan pendapat yang disampaikan oleh komite skema sebelum memutuskan bentuk perubahan yang tepat dan tanggal efektif berlakunya perubahan. Setelah pengambilan keputusan dan publikasi mengenai perubahan persyaratan, lembaga sertifikasi harus, jika sesuai, memberikan informasi kepada pihakpihak yang terkait dan personel yang disertifikasi. Lembaga sertifikasi harus memverifikasi bahwa setiap personel yang disertifikasi memenuhi persyaratan yang diubah dalam periode waktu, yang penetapannya harus mempertimbangkan pendapat komite skema. 4.3.4 Kriteria kompetensi personel yang dievaluasi harus ditetapkan oleh lembaga sertifikasi sesuai dengan standar ini dan dokumen relevan lainnya. Jika diperlukan penjelasan untuk penerapan dokumen tersebut terhadap skema sertifikasi yang spesifik, maka penjelasan tersebut harus dirumuskan oleh para ahli, disahkan oleh komite skema dan dipublikasikan oleh lembaga sertifikasi 4.3.5 Sertifikasi tidak boleh dibatasi atas dasar keuangan atau kondisi lain yang tidak semestinya, seperti keanggotaan dalam asosiasi atau kelompok. Sertifikat kelulusan suatu lembaga pelatihan yang diakui dapat menjadi persyaratan skema sertifikasi. Pengakuan atau persetujuan tersebut oleh lembaga sertifikasi, tidak boleh dilakukan dengan mengkompromikan ketidakberpihakan atau mengurangi bobot persyaratan evaluasi dan sertifikasi. 4.3.6 Lembaga sertifikasi harus mengevaluasi metode ujian calon. Penyelenggaraan ujian harus jujur dan adil (fair ), absah dan dapat dipertanggungjawabkan. Minimum 1 tahun sekali, metodologi dan prosedur yang tepat (seperti pengumpulan dan pemeliharaan data statistik) harus ditetapkan untuk menegaskan kembali kejujuran, keabsahan, kepercayaan dan kinerja umum setiap ujian dan semua perbaikan perbedaan yang teridentifikasi.

4.4 Sistem manajemen 4.4.1 Lembaga sertifikasi harus menggunakan sistem manajemen yang didokumentasikan dan mencakup semua persyaratan standar ini serta menjamin efektifitas penerapan persyaratan tersebut. CATATAN : Sistem manajemen mutu yang didokumentasikan berdasarkan SNI ISO 9001 yang memuat persyaratan standar ini merupakan salah satu metode yang memenuhi persyaratan ini. 4 dari 11


4.4.2 Lembaga sertifikasi harus menjamin bahwa : a. sistem manajemen ditetapkan dan dipelihara sesuai dengan standar ini, dan b. sistem manajemennya dimengerti dan diterapkan pada semua tingkat organisasi. 4.4.3 Lembaga sertifikasi harus mempunyai sistem pengendalian dokumen dan audit internal serta kaji ulang manajemen yang sudah diterapkan termasuk ketentuan untuk perbaikan berkelanjutan, tindakan koreksi dan tindakan pencegahan.

4.5 Subkontrak 4.5.1 Jika lembaga sertifikasi memutuskan untuk mensubkontrakkan pekerjaan yang berkaitan dengan sertifikasi (misalnya ujian) kepada lembaga atau personel eksternal, maka harus dibuat perjanjian terdokumentasi secara tepat yang mencakup pengaturan, termasuk kerahasiaan dan pencegahan konflik kepentingan. Keputusan sertifikasi tidak boleh disubkontrakkan. 4.5.2

Lembaga sertifikasi harus:

a) bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang disubkontrakkan dan tetap bertanggung jawab atas pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, perluasan dan pengurangan ruang lingkup, serta pembekuan atau pencabutan sertifikasi; b) menjamin bahwa subkontraktor tersebut kompeten dan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam standar ini, dan tidak terlibat baik secara langsung atau melalui atasannya dengan pelatihan atau pemeliharaan sertifikasi personel sedemikian rupa c) sehingga kerahasiaan dan ketidakberpihakan dapat dikompromikan; dan d) memelihara daftar subkontraktor dan mengases serta memantau kinerjanya sesuai prosedur yang didokumentasikan.

4.6 Rekaman 4.6.1 Lembaga sertifikasi harus memelihara sistem rekaman sesuai dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan, termasuk cara-cara untuk mengkonfirmasikan status personel yang disertifikasi. Rekaman harus membuktikan bahwa proses sertifikasi telah dipenuhi secara efektif, khususnya yang berkaitan dengan formulir permohonan, laporan evaluasi, kegiatan survailen dan dokumen lain yang terkait dengan pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, perluasan, dan pengurangan ruang lingkup serta pembekuan atau pencabutan sertifikasi. 4.6.2 Rekaman harus diidentifikasi, diatur dan dimusnahkan dengan cara yang sesuai untuk menjamin integritas proses dan kerahasiaan informasi tersebut. Rekaman harus disimpan selama periode waktu tertentu untuk memberikan jaminan kepercayaan berkelanjutan, minimal satu siklus sertifikasi penuh, atau sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian pengakuan, kontrak, hukum atau kewajiban lainnya. 4.7 Kerahasiaan Lembaga sertifikasi harus menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama proses kegiatannya, melalui komitmen terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen tersebut harus dilaksanakan oleh semua individu/personel yang bekerja di lembaga sertifikasi, termasuk anggota komite dan lembaga atau individu dari luar yang bekerja atas namanya. Informasi tersebut tidak boleh diberikan kepada pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan tertulis dari organisasi atau individu dari mana informasi 5 dari 11


diperoleh, kecuali bila peraturan perundang-undangan mensyaratkan informasi tersebut harus diungkapkan. Bila lembaga sertifikasi disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengumumkan informasi tersebut, organisasi atau individu yang bersangkutan harus diberitahu sebelumnya tentang informasi yang diberikan. 4.8 Keamanan Seluruh soal ujian dan bahan yang terkait harus dipelihara dalam suatu lingkungan yang aman oleh lembaga sertifikasi, atau subkontraktornya untuk melindungi kerahasiaan bahanbahan tersebut selama masa pakainya

5

Persyaratan untuk personel permanen atau yang dikontrak oleh lembaga sertifik asi

5.1 Umum 5.1.1 Proses sertifikasi harus mensyaratkan kompetensi bagi personel permanen atau yang dikontrak yang terlibat dalam proses sertifikasi. 5.1.2 Lembaga sertifikasi mewajibkan personel permanen atau yang dikontrak untuk menandatangani dokumen yang menyatakan komitmennya dalam memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kerahasiaan dan hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan dari pengaruh komersial dan pengaruh lainnya dari setiap hubungan sebelum dan/atau saat ini dengan personel yang diuji yang dapat mengkompromikan ketidakberpihakan. 5.1.3 Uraian tugas dan tanggung jawab yang terdokumentasi dengan jelas harus tersedia bagi setiap personel permanen atau yang dikontrak. Personel tersebut harus dilatih sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga yang bersangkutan menyadari pentingnya sertifikasi yang ditawarkan. Semua personel yang terlibat dalam setiap aspek kegiatan sertifikasi harus memiliki kualifikasi pendidikan, pengalaman dan keahlian teknis yang sesuai dengan kriteria kompetensi untuk tugas yang ditetapkan. 5.1.4 Lembaga sertifikasi harus membuat dan memelihara dokumentasi mutakhir mengenai kualifikasi setiap personel. Informasi tersebut harus dapat diakses oleh personel permanen atau yang dikontrak dan harus mencakup: a) nama dan alamat; b) organisasi dan jabatan; c) pendidikan dan status profesi; d) pengalaman dan pelatihan yang relevan dengan bidang tugas; e) tanggung jawab dan kewajiban dalam lembaga sertifikasi; f) penilaian kinerja; g) tanggal pemutakhiran rekaman. 5.2 Persyaratan pengu ji 5.2.1 Penguji harus memenuhi persyaratan lembaga sertifikasi berdasarkan persyaratan kompetensi yang berlaku dan dokumen relevan lainnya. Dalam proses pemilihan penguji yang ditugaskan untuk suatu ujian atau bagian dari suatu ujian harus dijamin bahwa penguji tersebut minimal : 6 dari 11


a) mengerti skema sertifikasi yang relevan; b) memiliki pengetahuan yang cukup mengenai metode ujian dan dokumen ujian yang relevan; c) memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang yang akan diuji; d) mampu berkomunikasi dengan efektif baik secara lisan maupun tulisan dalam bahasa yang digunakan dalam ujian, dan e) bebas dari kepentingan apapun sehingga dapat melakukan penilaian (asesmen) dengan tidak memihak dan tidak diskriminatif. 5.2.2 Jika seorang penguji mempunyai potensi konflik kepentingan dalam ujian dengan calon, lembaga sertifikasi harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa kerahasiaan dan kenetralan ujian tidak dikompromikan (lihat 4.2.5). Langkah-langkah tersebut harus direkam.

6

Proses sertifik asi

6.1 Permoho nan 6.1.1 Berdasarkan permintaan pemohon, lembaga sertifikasi harus memberikan uraian rinci yang mutakhir mengenai proses sertifikasi untuk setiap skema sertifikasi yang sesuai (termasuk biaya). Di samping itu lembaga sertifikasi memberikan dokumen yang memuat persyaratan sertifikasi, hak pemohon, serta kewajiban personel yang disertifikasi termasuk kode etik profesi, jika sesuai (lihat 6.6.2). 6.1.2 Lembaga sertifikasi harus mensyaratkan kelengkapan permohonan, yang ditandatangani oleh pemohon yang meminta sertifikasi dan mencakup : a) lingkup sertifikasi yang diajukan; b) pernyataan bahwa personel yang bersangkutan setuju memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk evaluasi; c) rincian kualifikasi yang relevan, didukung dengan bukti yang sah,dan d) informasi umum pemohon, seperti nama, alamat dan informasi lain yang disyaratkan untuk identifikasi personel. 6.2 Evaluasi 6.2.1 Lembaga sertifikasi harus mengkaji ulang permohonan sertifikasi untuk menjamin bahwa: a) lembaga sertifikasi mempunyai kemampuan untuk memberikan sertifikasi sesuai ruang lingkup yang diajukan, b) lembaga sertifikasi menyadari kemungkinan adanya kekhususan kondisi pemohon dan dengan alasan yang tepat dapat mengakomodasikan keperluan khusus pemohon seperti bahasa dan/atau ketidakmampuan (disabilities) lainnya, dan c) pemohon mempunyai pendidikan, pengalaman dan pelatihan yang disyaratkan dalam skema. 6.2.2 Lembaga sertifikasi harus menguji kompetensi personel berdasarkan persyaratan skema melalui satu atau lebih metode seperti tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain. 6.2.3 Ujian harus direncanakan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjaminbahwa semua persyaratan skema diverifikasi secara objektif dan sistematis dengan buktiterdokumentasi sehingga memadai untuk menegaskan kompetensi calon.

7 dari 11


6.2.4 Lembaga sertifikasi harus membuat prosedur pelaporan yang menjamin kinerja dan hasil evaluasi, termasuk kinerja dan hasil ujian, yang didokumentasikan secara tepat dan dimengerti.

6.3 Keputusan sertif ikasi 6.3.1 Keputusan sertifikasi untuk seorang calon harus ditetapkan sendiri oleh lembaga sertifikasi berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personel yang membuat keputusan sertifikasi tidak boleh berperan serta dalam pelaksanaan ujian atau pelatihan calon. 6.3.2 Lembaga sertifikasi harus memberikan sertifikat kepada semua personel yang disertifikasi. Lembaga sertifikasi harus memelihara kepemilikan tunggal sertifikat. Sertifikat tersebut dapat dalam bentuk surat, kartu atau media lainnya, yang ditandatangani atau disahkan oleh personel lembaga sertifikasi yang bertanggung jawab. 6.3.3 Sertifikat tersebut minimal harus memuat informasi berikut : a) nama personel yang disertifikasi dan nomor unik sertifikat; b) nama lembaga sertifikasi; c) acuan persyaratan kompetensi atau dokumen relevan lain, termasuk hal-hal yang menjadi dasar dalam sertifikasi; d) ruang lingkup sertifikasi termasuk kondisi dan batasan yang sah; e) tanggal efektif sertifikasi dan masa berlaku; 6.4 Survail en 6.4.1 Lembaga sertifikasi harus menetapkan proses survailen yang proaktif untuk memantau pemenuhan personel yang disertifikasi dengan persyaratan skema sertifikasi yang relevan; 6.4.2 Lembaga sertifikasi harus memiliki prosedur dan aturan untuk pemeliharaan sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi. Aturan tersebut termasuk frekuensi dan cakupan kegiatan survailen harus disahkan oleh komite skema. Aturan tersebut harus cukup menjamin adanya evaluasi yang tidak berpihak untuk mengkonfirmasikan kompetensi personel yang disertifikasi. 6.5 Sertif ikasi ulang 6.5.1 Lembaga sertifikasi harus menetapkan persyaratan sertifikasi ulang sesuai dengan persyaratan kompetensi dan dokumen relevan lain untuk menjamin bahwa personel yang disertifikasi selalu memenuhi persyaratan sertifikasi mutakhir. 6.5.2 Lembaga sertifikasi harus memiliki prosedur dan aturan untuk pemeliharaan sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi. Aturan tersebut termasuk frekuensi dan cakupan kegiatan sertifikasi ulang harus disahkan oleh komite skema. Aturan tersebut harus cukup menjamin adanya evaluasi yang tidak berpihak untuk mengkonfirmasikan kompetensi personel yang disertifikasi.

6.6 Penggunaan sertifikat dan logo/tanda 6.6.1 Lembaga sertifikasi yang memberikan tanda atau logo sertifikasi mendokumentasikan aturan penggunaan dan harus mengatur hak penggunaan dan penyajian dengan tepat.

8 dari 11

harus


6.6.2 Lembaga sertifikasi harus mensyaratkan bahwa personel yang disertifikasi menandatangani persetujuan untuk: a) memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan; b) membuat pernyataan terkait sertifikasi hanya berkenaan dengan ruang lingkup sertifikasi yang diberikan; c) tidak menggunakan sertifikasi sedemikian rupa sehingga dapat merugikan lembaga sertifikasi dan tidak memberikan pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut lembaga sertifikasi dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah; d) menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan lembaga sertifikasi setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada lembaga sertikasi yang menerbitkannya, dan e) tidak menyalahgunakan sertifikat. 6.6.3 Acuan sertifikasi yang tidak sesuai atau penyalahgunaan sertifikat dan tanda atau logo dalam publikasi, katalog, dan lain-lain, harus ditangani oleh lembaga sertifikasi dengan tindakan perbaikan seperti pembekuan atau pencabutan sertifikasi, pengumuman pelanggaran dan, jika perlu tindakan hukum lainnya.

9 dari 11


Lampiran A (informatif) Pengembangan dan pemeliharaan skema sertif ikasi personel

A.1 Skema sertifikasi personel sebaiknya hanya dibuat sebagai jawaban atas persyaratan pemerintah yang spesifik (misalnya perlindungan masyarakat) atau kebutuhan pasar (seperti kredibilitas, kepercayaan dan peningkatan profesi ) A.2 Lembaga sertifikasi atau organisasi yang menawarkan skema sertifikasi sebaiknya berkomunikasi dengan pihak terkait mengenai hal-hal berikut ini: a) deskripsi bidang spesifik untuk personel yang akan disertifikasi; b) deskripsi persyaratan kualifikasi/kompetensi, persyaratan dan prosedur evaluasi, termasuk survailen dan sertifikasi ulang; c) tingkat dukungan yang diberikan oleh pihak terkait terhadap skema sertifikasi dan bukti keberterimaannya terhadap cakupan skema sertifikasi tersebut; d) organisasi/badan atau personel yang sebaiknya bertanggung jawab dalam pengembangan skema sertifikasi yang diusulkan. A.3 Analisis pekerjaan/praktek sebaiknya dilakukan secara periodik (sedikitnya lima tahun sekali) untuk menghasilkan atau menegaskan hal-hal berikut: a) deskripsi target populasi calon dan pernyataan tujuan atau hasil yang diharapkan dalam sertifikasi; b) daftar tugas yang penting dan kritis yang dilaksanakan oleh personel yang kompeten dalam profesinya; c) daftar persyaratan sertifikasi, termasuk dasar dan mekanisme evaluasi yang dipilih untuk setiap persyaratan; d) spesifikasi struktur ujian, di mana ujian lisan atau tertulis merupakan bagian dari proses evaluasi yang mencakup garis besar, jenis pertanyaan yang dibuat, tingkat kognitif pertanyaan, jumlah pertanyaan untuk setiap subjek, lama waktu pengujian, metode penetapan tingkat keberterimaan nilai, metode penilaian; e) ulasan tentang bagaimana sebaiknya skema yang diusulkan mencapai transparansi pasar. A.4 Semua mekanisme sebaiknya disiapkan oleh personel yang mengerti tentang sertifikasi personel dan subjek yang relevan, serta terlatih dalam mempersiapkan mekanisme tersebut. A.5 Semua ujian sebaiknya sesuai dengan spesifikasi ujian, menjamin penerapan yang sama, dan tidak bias. A.6 Lembaga sertifikasi sebaiknya menetapkan pengendalian untuk rotasi ujian atau revisinya dalam rangka memelihara objektivitas dan kerahasiaannya.

10 dari 11


Bibliografi

(1)

ISO 9001:2000, Quality management systems — Requirements

(2)

ISO 9004:2000, Quality management systems — Guidelines for performance improvements

(3)

ISO 19011:2002, Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing

11 dari 11

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4 Jl. J end. Gatot Subrot o, Senayan J akarta 10270 Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : bsn @bsn.or .id

SNI ISO IEC 17024_2009

Recommend Documents