E-Budgeting Pengertian E-Budgeting merupakan sebuah system keuangan yang disimpan secara online dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak. Sistem ini diterapkan sebagai dokumentasi penyusunan anggaran disebuah daerah. Setiap orang bisa mengakses data – data anggaran yang disusun oleh sebuah pemerintah daerah sehingga diharapkan bisa mencegah upaya penggelapan dana atau kecurangan dari birokrasi setempat. Lalu apakah DK !akarta merupakan merupakan daerah pertama yang menggunakan system ini " ternyata tidak. Sejak pertama yang menggelontorkan menggelontorkan gagasan tentang ebudgeting sekitar tahun lalu# $hok mengungkapkan bah%a dirinya terinspirasi oleh penerapan e-budgeting oleh Pemerintah Kota Surabaya. Bahkan system tersebut sudah diterapkan dalam dua periode kepemimpinan Kepala Daerah dan terbukti lancer. $hok pun mengirimkan sebuah tim untuk mempelajari dan membangun system e-budgeting yang bisa diterapkan di !akarta. Keunggulan system E-Budgeting Sistem e-budgeting kini pun mulai membuktikan sejumlah keunggulan dibandingan dengan penerapan dokumentasi keuangan secara Kon&ensional. Beberapa keunggulannya seperti ' (. )encegah tindakan korupsi Praktik korupsi disejumlah daerah terkadang bisa disamarkan dengan proses manupulasi data keuangan. Dalam kurun %aktu tertentu# pencatatan dana bisa diakali dengan lebih mudah karena masih menggunakan system Kon&ensiaonal seperti aplikasi e*cel. !adi lumrah semisal ada penggelapan atau penggelembungan dana yang tiba – tiba terjadi dalam sebuah data keuangan Pemerintah Daerah. Dengan menerapkan system e-budgeting# upaya – upaya tersebut bisa dicegah karena data yang telah diinput diinput sudah tidak bisa lagi diutak-atik diutak-atik dan telah tersebar oleh public. +. Prinsip ,ransparansi Publik Pemantauan data keuangan sekaligus pengendaliannya oleh public merupakan praktik dari demokratisasi keuangan disebuah Pemerintah Daerah. arga bisa langsung melayangkan keluhan jika mencurigai data yang tidak semestinya.mereka juga bisa memastikan memastikan apakah apakah dana pajak pajak yang telah dibayarkan dibayarkan sudah sudah digunakan digunakan sebagaimana sebagaiman a mestinya. ,ransparansi ,ransparansi public merupakan ke%ajiban dari setiap Pemerintah Daerah untuk mencegah dan mengantisipasi segala tindakan kecurangan dalam pengelolaan $PBD. Prinsip keterbukaan data inormasi Keuangan kepada masyarakat juga sudah diatur Perundangan yaitu Peraturan )enteri Dalam
/egeri /o. (0 ,ahun +112. Peraturan ini yang menjadi pedoman penerapan system e-budgeting untuk setiap instansi daerah di seluruh ndonesia. 0. E3siensi Pendataan Keuangan Sistem pendataan keuangan pun bisa langsung secara e3sien dan eekti. Dengan menggunakan system dan jaringan terpadu# maka Pemerintah Daerah bisa langsung mengendalikan dan menge&aluasi secara langsung. Disaat bersamaan# %arga juga bisa berperan akti dalam menga%al data yang telah tersimpan secara online tersebut. )eski sering dipuji sebagai sebuah terobosan kebijakan keuangan yang berpihak kepada masyarakat# tetap saja ada sebuah kelemahan yang sangat mengkha%atirkan. Kelemahan itu terkait pada rentannya system Pemerintah yang cenderung mudah dibobol oleh hacker atau terkena &irus online yang bisa merusak data. ,api kemungkinan – kemungkinan tersebut pastinya sudah diantisipasi melalui system keamanan yang diterapkan dalam e-budgeting. Sejauh ini# lebih banyak keunggulan yang menonjol dari system e-budgeting# namun harus tetap mengedepankan optimalisasi dari segi teknis dan kemampuan pengelolaan yang tepatdari SD) yang bertanggung ja%ab. Dasar hukum E-budgeting di Pemerintah DK !akarta diatur dalam Keputusan 4ubernur Pro&insi DK !akarta /omor 0 ,ahun +1(5 tentang S,$/D$6 S$,7$/ 8$64$ KE4$,$/ ELE9,6:/9 B7D4E,/4 D$L$) 6$/4K$ PE/;7S7/$/ $/44$6$/ PE/D$P$,$/ D$/ BEL$/!$ D$E6$8 ,$87/ $/44$6$/ +1(5. ,ampilan depan system e-budgeting
,ampilan komponen dalam system e-budgeting
7ntuk P,SP
tahun +1(?
