HUKUM ACARA PIDANA Proses perkara pidana mulai dari tahap penyidikan hingga pemsyarakan narapidana berlangsung dalam suatu sistem yg dikenal dengan criminal justice system (CJS) atau sistem peradilan pidana. Jalannya sistem peradilan pidana dapat dilihat pada bagan berikut ini.
• CJS dapat dijelaskan melalui bagan sbb:
Masy.
Kepolisian Pra adjudikatie
kejaksaan
Pengadlan
Adjudikasi
LPmsy.
Post Adjudikatie
HUKUM ACARA PIDANA • Hukum acara pidana (Formale straf recht) selalu berkaitan dengan hukum pidana materil (Materiel straf recht) tidak bisa dipisahkan. Dasar hukum acara pidana adalah UU nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) ,,,, dan berbagai ketentuan acara yg tercantum dalam beberapa tindak pidana khusus. • Pengetian hukum acara pidana
• Vammbemellen: hukum acara pidana adlh kumpulan peraturan yg mengatur ttg cara bagaimana dihadapibahwa suatu telah kejadian yg ditimbulkan bila kecurigaan terjadi pelanggaran hkm pidana maka negara dengan perantaraan alat-alatnya mencari kebenaran dan oleh hakim suatu kptusan mengenai perbuatan yg dituduhkan/didakwakan, bagaimana hakim harus memutuskan hal-hal yg telah terbukti dan bagaimana putusan itu hars dilaksanakan.
o Fungsi dan Tujuan HAP: VB Mellen • Mencari dan menemukan kebenaran • Pemberian keputusan oleh hakim • Pelaksanaan keputusan hakim
Tujuan menrt Pedoman pelaksanaan KUHAP : mencarai dan mendapatkan atau setidaktidaknya mendekati kebenaran materil yaitu kebenaran yg selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ……
ASAS-ASAS DALM HUKUM ACARA PIDANA: o Presumption of innocence vs Presumption of o guilt Asas cepat, sederhana dan biaya ringan o Asas pengadilan terbuka untuk umum kec. Perkara kesusilaan, perkara anak, Putusan dlm sidang terbuka. Ptsan sah, terdakwa tdk hadir? o Bagaimana kalau saksi dan korban tidak kuat secara psikis. HR 30 -8-1909 : kondisi dan situasi bisa membuat hakim menyatakan sidang tertutup.
• Asas oportunitas • Equality befor the law • Asas Accusatoir dan inquisitoir
SUMBER2 DIKETAHUINYA PERISTIWA PIDANA • • • • •
Laporan Pengaduan Informasi Tertangkap tangan Kepada pengadu atau pelapor harus diberikan bukti penerimaan laporan/pengaduan. • Berdasarkan sumber ini aparat hukum dapat melakukan tindakan. • Tindakan didahului oleh penyeledikan oleh penyelidik, Selanjutnya dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik / penyidik pembantu; berdasarkan bukti permulaan yg kuat .
• Mengapapa perlu penyelidikan mendahului penyidikan? • Penyidik penyidik pembantu terdapat persyaratan ? • Pangkat penyidik PNS (Imigrasi, Bea cukai, Kehutanan, Pasar modal, Penyidik pajak. • Tanggung jawap penyidikan berada di tangan kepolisian. • Ketika penyidik memulai penyidikan harus memberitahukan kepada Jaksa penuntut umum.
• Penyelidik adalah pejabat Polri yg diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyelidikan , penyelidikan adalah serangkaian penyelidik untuk mencari menemukan tindakan suatu peristiwa yg diduga sebagai dan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan oleh penyidik. • Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat PNS tertentu yg diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untukitumencari dan mengumpulkan bukti dengan bukti membuat terang tindak pidana yg yg terjadi guna menemukan tersangkanya.
•
Mengapa perlu penyelidikan mendahului penyidikan?
•
Kepangkatan penyedik: Peltu/ Inspektur polisi dua keatas ; PNS : Pengatur muda Tk I Gol II b
•
Penyidik Pembantu: Sersan dua Polisi/ Brigadir Pol Dua.
•
PNS: Pengatur muda II a.
•
PPNS tidak mandiri berada dibawah pengawasan penyidik Polri, memberi petunjuk, bantuan,
•
Penyelidik: Bharada-Jnederal (Pasal 4 KUHAP dan PPKUHAP).
•
Ketika dilakukan penyidikan harus diberitahukan di Jaksa penuntut umum. PPNS beritahu melelui Ppolri, hentikan beritahu JPU melalui Pplori, berkas perkara Ppolri (Psl 107,109 3).Dua Penyerahan fungsi penyelidikan: Terbukamelalui untk kpntgan yuridi dan ayat Intelegens
Upaya-Upaya Paksa 1. Penangkapan. Tindakan penyidik berupa pengekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan dan atau peradilan. Penangkapan dilakukan oleh penyelidik atas perinta penyidik (pasl 16 KUHAP) Perintah yg dimaksud adalah peritah tertulis (penjelasan psl 16 dan psl 18). Syarat penangkapan: a. Surat tugas: memuat identitas petugas b. Surat perintah penangkapan
Surat perintah penangkapan memuat: a.Identitas petugas b. Identitas orang yg ditangkap c. Uraian singkat TP yg dituduhkan d. Tempat dimana ia akan diperiksa. Prosedur penangkapan: Memperlihatkan surat tugas kepada tersangka dan atau org tua/kel. Dan diberikan sPP kepada mereka. ….? Bagaimana bila ygmaka ditangkap orang asing. Jika tertangkap tangan ada keistimewaan tanpa SPP. Siapa saja boleh tangkap dlm hal ini ?
PENAHANAN – Setelah dilakukan penangkapan segera diserahkan kepada penyidik. - Pada pelanggaran tdk perlu ditangkap, dipanggil saja jika dua kali berturut dipanggil tidak menghadap tanpa alasan yg sah dapat ditangkap. - Jangka waktu penangkapan 1x24 jam setelah itu dapat ditahan atau dilepaskan. Terorisme 7x24 jam. 2. Penahanan • Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.
SYARAT PENAHANAN • Penyidik pembantu tidak berwenang menahan kec. Mendapat pelimpahan wewenang dari penyidik . (Psl 11 KUHAP). Kewenangan lain ada. Penahanan harus berdasarkan SPPenahanan. Syarat Penahanan • Moelyatno membagi 2 syarat: 1. Syarat objektif: Dapat diuji oleh pihak lain/dari luar 2. Syarat Subjektif. Penentuan penahanan hanya tergantung pd org yg memerintahkan penahanan. Mr. W.A.P.F.L. Winkel membagi: 1. Groden van rechtmatig heit: berdasarkan ketentuan hukum
LANJUTAN 2. Groden van noodzakelijkheit: berdasarkan pertimbangan keadaan. Jika dihubungkan dengan KUHAP maka syarat objektif atau pertimbangan hukum yaitu: Tindak pidana yg diancam dgn pidana penjara 5 tahun ke ats; dan atau tindak pidana yg telah ditetapkan secara limitatif dalam psl 21 ayat 4 b KUHAP. Syarat subjektif/Pertimbangan keadaan meliputi: Psl 20,21 a. Untuk kepentingan: penyidikan,penuntutan, pemeriksaan pengadilan b. Dikuartirkan: melarikan diri, menghilangkan BB, mengulangi tindak pidana.
JENIS2 PENAHANAN PS 22 KUHAP Penahanan bukan sesuatu yg mutlak melainkan kondisional, penahahan harus didasarkan pada komulasi persyaratan bukan alternatif. Jenis-jenis Penahanan nPsl 22 KUHAP). HIR hanya 1 jenis Penjara. KUHAP mengenal 3 jenis tempat penahanan: 1.
Penahanan Rutan (kec. Kp, KKJ, Kpengadilan, Lp, Kepmenkeh 1983 beberapa ruang lapas bisa dijadikan Rutan. Rmh sakit, keadaan terpaksa tmt lain). Dikurangi selurhnya.
2.
B. Penahanan rumah, di ruah sendiri. dikurangi 1/3
3. C. Penahanan kota, dikurangi 1/5 Pengurangan termasuk masa penangkapan 1 hari.
PENGALIHAN JENIS PENAHAN DAN PENANGGUHAN PENAHANAN Pengalihan jenis penahan Tersangka/terdakwa bisa memohon pada pejabat sesuai tingkat pemeriksaan agar dialihkan tempat penahanannya. Jika terjadi pengalihan maka dikenakan wajib lapor dan jika tidak diindahkan kesepakatan maka dapat dikembalikan ke posisi semula. Pengalihan dinyatakan dlm perintah penahanan diberikan pada tersangka dan instansi terkait maupun keluarga. Penangguhan Penahanan Dapat dilakukan pada setiap tahapan proses:
LANJUTAN
• Dapat diminta oleh Tresangka/terdakwa • Tanpa jaminan • Dengan jaminan: - Uang atau •
- Orang.
• Jaminan uang: Ditetapkan sejumlah uang oleh pejabat yg berwenang sesuai tingkat pemeriksaan, uang disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat, dgn bukti penerimaan tembusan diberikan pada yang menahan. Jika ybs melarikan diri maka dan tidak ditemukan dlm tempo 3 bln uang menjadi milik negara.
LANJUTAN • Jaminan orang; disepakati sejumlah uang tanpa diserahkan karena yg menjadi jaminan adalah orang; jika ybs lari dalmmembayar tempo 3 bln tidak maka penjamin harus uang ygditemukan telah disepakati. Atau barang yg menjadi jaminan dilelang untuk melunasi sesuai kesepakatan. • Jika dilakukan penangguhan penahanan biasanya disepakati persyaratan dan jika dilanggar penangguhan dicabut. • Jika penahanan tidak sesuai bisa dilakukan keberatan.
• Kaitan dengan penangkapan dan penahanan masih terdapat aturan khusus mislanya untuk penangkapan: • 1. Anggota legeslatif: DPR, DPR,MPR
PJBT YG NENAHAN DAN JANGKA WAKTU PENAHANAN Pejabat yg menahan dan jangka waktu penahanan Pejbt
Tahap I
perpjnga n
Tahap II
jumlah
Penydik
20 hari
JPU
40 hari
60 hari
JPU
20 hari
Ket PN
30 hari
50 hari
Hkm PN
30 hari
Ket PN
60 hari
90 hari
Hkm PT
30 hari
Ket PT
60 hari
90 hari
Hkm MA
50 hari
Ket MA
60 hari
110 hari
Jumlah
400 hari
Waktu ini tidak mutlak bisa dilepas sebelum melampaui waktu yg ditetapkan.
Pengecualian jangka waktu penahanan psl 29 KUHAP dan Sema 12 Tahun 1993 • Alasan: a. tersangka/terdakwa mendpt gangguan fisik/mental berat dibuktikan dgn ket. Dokter. •
b. Ancaman pidana 9 thn lebih Pjbt yg mnhn
Thn I
Ppjgn Phnn oleh
PPjg PPjgn II n I
Ket. PN
Jlh
Pnydik
20 hr
JPU. 40 hr
30 hr 30 hr
Ket PN
120 hr
JPU
20 hr
Ket. PN 30 hr
30 hr 30 hr
Idem
110 hr
Hkm PN
30 hr
Ket. PN 60 hr
30 hr 30 hr
Ket PT
150 hr
Hkm PT
30 hr
Ket. PT 60 hr
30 hr 30 hr
Ket MA
150 hr
Hk MA Jlh
50 hr
Ket. MA 60 hr
30 hr 30 hr
Ket MA
170 hr 700 hr
lanjutan • Setiap permohonan perpanjangan penahanan hrs disertai alasan dan resume pemeriksaan dan ketentuan waktu menutup kemungkinan tersangka/terdakwa dilepastidk sebelum waktunya jika kepentngan pemeriksaan tidak membutuhkan penahanan lagi atau dilepaskan demi hukum. Bisa dikemukakan keberatan. •
Jika ditngkat penydikan dan penuntutan keberatn ke ket. PT; jika dalam pemeriksaan PN keberatan ke Ketua MA sedangkan perpanjangan penahanan oleh MA tidak bisa dilakukan keberatan (Penjlsan Psl 29 ayat & a dan b KUHAP).
•
Penggeledahan (32-37)
• Penggeledahan dibagi atas 2 jenis: a. Penggeledahan rumah b. Penggeledahan badan Penggeledahan rumah pasal 33 1 – 5 adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainya utk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan menurt cara yg diatur dlm UU ini. Tindakan yg dapat dilakukan: a. b.
Pemeriksaan Melakukan penangkapan c. Melakukan penyitaan
LANJUTAN • Penyitaan hrs berdasarkan ijin ket PN. Namun dalam kondisi mendesak dapt dilakukan tanpa ijin. • Keadaan mendesak: • a. bila tersangka/terdakwa dikuatirkan melarikan diri • b. Mengulangi TP • c. Benda yg mau disita dikuatirkan dimusnahkan atau dihilangkan/dikuatirkan menghilangkan barang bukti • Apakah ijin bersifat umum atau khusus penggeledahan hr ijin khusus maka geledh scr khusus spt geledah rumh si A).
lanjutan • Pelaksanaan penggeledahan: Setiap kali memasuki rumah hrs disaksikan oleh 2 org saksi jika pemilik rumah menyetujui jika tidak ditambah dgn kepala desa atau kepala lingkungan. • Tindakan penggeledahan dibuatkan BA yg ditadt oleh penghuni, penyidik dan saksi. • Penggeledahan diluar daerah hukm ijin dari ketua PN asal dan diketahui saja oleh ketua PN dimana dilakukan penggeledahan. Pelaksanaan penggeledahan didampingi penyidik di wilayah itu.Jika dalam penggeledahan dilakukan penyitaan maka dlm surat ijin itu sudah dicantumkan.
• Jika penggeledahan untuk dilakukan penggeledahan maka: harus ada surat ijin penggeledahan dan surat perintah penangkapan. • Dalam penggeledahan rumah kec tertangkap tangan tidak boleh memasuki: a. Ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR, DPD, DPRD. b. Tempat dimana berlangsung ibadah/upacara keagamaan c. Ruang dimana sedang berlaku sidang pengadilan.
PENGGELEDAHAN BADAN • Penggeledahan badan • PB pasal 37 ayat1,2 adalah tindakan penyidik utk melakukan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka atau terdakwa untuk mencari benda yg diduga keras ada pd badannya atau dibawa utk disita. • Dalam penggeledahan badan terdapt dua kemungkinan: a. Penggeledahan pakaian saja b. Penggeledahan badan Badan adalah rongga badan, perut, mulut, hidung, dubur. Penggeledahan seperti ini hrs melibatkan pejabat dari kesehatan.
PENYITAAN • Bila dilakukan pd wanita hrs dilakukan oleh pejabat wanita.
• Penyitaan • Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik utk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tdk berwujud utk kepentingan pembuktian dlm penyidikan, penuntutan dan peradilan. • Penyitaan dilakukan dgn ijin ketua PN, namun dlm kondisi mendesak dpt dilakukan tanpa ijin tetapi setelah itu segera melapor ketua PN utk mendapat persetujuan.
LANJUTAN
• Jika tertangkap tangan benda yg langsung berkaitan dgn kejahatan langsung disita sebagai barang bukti. • Penyitaan surat-surat hars dgn ijin khusus pengadilan negeri. • Tindakan penyitaan hrs dibuatkan berita acara ditdtgni penyidik, ybs/keluarga, kepala desa/ kep lingkungan dan 2 org saksi. • Dlm BA hrs dicatat: berat,jumlah, sifat,atau ciri benda sitaan. Benda dibungkus dilak atau disesuaikan dgn sifat benda.Turunan BA disampaikan ke atasan penyidik, ybs/keluarga dan kepala desa.
• Penyimpanan benda sitaan • RUPBASAN,namun ada pengecualian bila tdk ada RUPBASAN disimpan di: a. Kantor kepolisian b. Kejaksaan negeri c. Bank pemerintah d. Pengadilan negeri e. Dlm keadaan mendesak disimpan di tpt lain f.
Di tempat dimana benda itu disita.
LANJUTAN
• Tanggung jawab terhadap benda: Fisik berada di tmpt benda disimpan; administrasi dan Yuridis pd pejabat sesuai tahap proses. • Benda sitaan dilarang digunakan oleh siapapun juga (psl 42:2 KUHAP). …? • Benda yg lekas rusak/membahayakan/biaya penyimpanan tinggi maka sejauh mungkin dgn persetujuan tersangka/terdakwa dilakukan tindakan: a. Perkara di tangan penyidik dan atau PU dijual lelang atau diamankan oleh penyidik atau PU disaksikan oleh tersangka dan atau kuasanya
LANJUTAN
b. Perkara di pengadilan diamankan oleh PU atas ijin hakim disaksikan tersangka/terdakwa. Pelelangan oleh kantor lelelang negara, hasil berupa uang menjadi alat bukti dan sedapat mungkin sebagian kecil tinggalkan untuk kepentingan pembuktian. Benda yg dilarang beredar dirampas utk kepentingan negara atau dimusnakan. Pengembalian benda sitaan Benda sitaan dikembalikan pd mereka yg paling berhak: a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tdk membutuhkan lagi
LANJUTAN
b. Perkara tidk jadi dituntut krn tidak cukup bukti, bukan TP c. Perkara ditutup demi hukum. • Jika sudah dlm persidangan: a. Benda sitaan diberikan pd mereka yg disebut dlm putusan b. Bisa diputuskan bahwa benda dirampas untuk negara atau dimusnahkan c. Benda disimpan untuk kepentingan pembuktian pd perkara yg lain.
PEMERIKSAAN SURAT Pemeriksaan Surat Jika dicurigai bahwa surat yg dikirim melalui kantor Pos, telekomunikasi atau pengangkutan ada hubungan dengan perkara yg diperiksa maka penyidik, PU atau hakim berhak membuka, memeriksa dan menyitanya dgn ijin ketua pengadilan negeri. Atas permintaan penyidik surat itu diserahkan dan diberikan bukti penerimaan. Jika dibuka ternyata isi surst berhubungan dengan perkara maka dapat disita untuk dilampirkan pada berkas perkara. Bila tdk ada tanda hubungan dgn pejabat perkara ditutup kembali diberikan cap oleh yg membuka dan dilanjutkan ke alamat yg dikirim.
• Isi surat yg diketahui wajib dirasiakan. Tindakan yg dilakukan dibuatkan berita acaranya dikirim ke kantor Pos atau jawatan ybs.
Pemeriksaan tersangka dan Saksi
• Pemeriksaan saksi. • Saksi adalah orang yg mengalami, mendengar, melihat sendiri. Jika didengar dari orang lain disebut Testimonium de auditu/hearsay avidance (mendengar keterangan tersangka melalui orang lan mengalami, mendengar sendiri. Manfaat dari testominium untuk dipergunakan sebagai …..), (ex.kasus Antasari). Kesaksian seperti ini tidak boleh diabaikan begitu saja. Pada penyidikan saksi tdk perlu disumpah namun dalam kondisi tertentu jika saksi tidak bisa hadir di pengadilan maka ia diduga disumpah sebelm memberi keterangan, nilai kesaksia sama dengan saksi yg disumpah di pengadilan. Saksi diperiksa sendiri, namun bisa dipertemukan. Saksi wajib beri ket yg benar
MACAM2 SAKSI
• Macam-macam saksi: • 1. Saksi ade charge (sa ksi yang dihadirkan oleh jaksa, saksi yang memberatkn dan saksi a charge (saksi yang memringankan, saksi yang ihadirkan oleh tersangka) • 2. Saksi mahkota (ex. Ada 2/3 orang yang melakukan tindak pidana yang sama, maka kasusnya displit ( boleh asal tdk dilakukan penekanan, pemaksaan, intimidasi dan jk pemberian keterangannya secara bebas atas kesadaran tsb. Dak boleh diunakan sbg dsr pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan, tapi saksi spt ini dilarang oleh UU lht psl …. dalam KUHAP) • 3. saksi alibi ……… • 4. saksi ahli saksi berdsrkan keahliannya sesuai dg
PEMERIKSAAN TERSANGKA • Pemeriksaan tersangka • Dalam pemeriksaan tersangka perlu ditanyakan apakah ia menghendaki saksi yg meringankan (adecharge) saksi diperiksa dalm keadaan bebas. • Dlm pemeriksaan tersangka tidak boleh ada ancaman, atau intimidasi harus diperiksa dlm keadaan bebas. Hasil pemeriksaan dibuatkan BAPnya dibacakan kemudian tersangka menandatangani bersama penyidik. Bila menolak maka di tdt penyidik saja dan dicatat alasan penolakannya.
LANJUTAN
• Setelah dilakukan pemeriksaan baik terhadap saksisaksi tersangka dan dilakukan penilaian tentang barang bukti maka penyidik terdapat kemungkinan: 1. Perkara tidak bisa diajukan ke PU 2. Perkara diajukan ke PU untuk diproses lebih lanjut. • Jika perkara tidak diajukan maka dilakukan SP3 disertai alasannya. Perkara di SP3 karena tidak memenuhi unsur perbuatan pidana. atau perkara tidak diajukan karena ditutup demi hukum. Perkara ditutup demi hukum karena:- Kadaluarsa • - Nebis in idem (orang tdk bs disidangkan 2 kli atas perkara yang sama
LANJUTAN
- Tersangka meninggal - Delik aduan ternyata tidak ada pengaduan dari korban. (penyidik berhati-hati maka penyidik mengharskn untuk dilaporkan secaara tertulis Jika dilakukan penghentian penyidikan maka tembusan surat itu harus diberikan kepada: tersangka, JPU, dan korban. Konsekuensinya adalah korban atau JPU bisa mempraperadilankan penyidik terhadap penghentian penyidikan ini. Hasilnya adalah jika tidak beralasan maka hakim memerintahkan penyidik untuk meneruskan perkara.
LANJUTAN
• Jika disimpulkan bahwa perkara harus dilanjutkan maka penyidik menyerahkan perkara ke JPU. • Penyerahan terjadi dalm dua tahap; • 1. Penyerahan berkas perkara saja; • 2. Penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti. • Ketika JPU menerima berkas perkara maka ia mempelajarinya untuk menilai apakah berkas itu sudah lengkap atau masih terdapat kekurangan baik formil maupun materil. • Jika terdapat kekurangan maka berkas dikembalikan
lanjutan Ke penyidik bersama petunjuk untuk diperbaiki. Waktu yg diberikan untuk meneliti dan mengembalikan ini 14 hari, jika lebih dari 14 hari berkas perkara dianggap lengkap. Jika penyidik menerima berkas yg kurang segera dilengkapi sesuai petunjuk dan dalam tempo 14 hari harus diserakan kembali ke JPU. Hal ini bisa membuat berkas perkara bolak balik . Penilaian dan bolak baliknya perkara ini disebut prapenuntutan. Jika terjadi prapenuntutan yg berakhir dgn berkas telah lengkap atau ketika menerima telah lengkap makadan dilakukan penyerahan tahap kedua yaitu tersangka barang bukti.
lanjutan Setelah berkas perkara dan JPU telah menerima tersangka dan barang bukti maka JPU mempejari berkas lebih mendalam dan menentukan sikap; 1.Perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan 2. Bisa perkara dilanjutkan ke pengadilan. Perkara tidak dilanjutkan : karena tidak cukup bukti, Perbuatan itu bukan perbuatan pidana atau perkara ditutup demi hukum . Jika terjadi demikian maka dilakukan SKP2. (Pasal 140 : 2a). Surat perintah penghentian penuntutan dgn menyebut alasannya. Turunan penghentian penuntutan diberikan kepada tersangka, korban, penyidik, hakim, kepala Rutan.
LANJUTAN
Keadaan ini bisa membuka peluang untuk JPU dipraperadilankan penyidik dan atau korban terhadap penghentian penuntutan di maksud. Jika perkara memenuhi unsur untuk diproses lebih lanjut maka JPU mempersiapkan surat dakwaannya. Penuntutan. Yang berwenang melakukan penunututan adalah JPU. JPU dapat menggabungkan perkara dalam satu surat dakwaan dan bisa juga mensplit. Dilakukan penggabungan jika ; a. Beberapa tp dilakukan oleh orang yg sama.
LANJUTAN
b. Beberapa TP bersangkut paut satu dgn lainnya. c. Beberapa org bekerja sama dlm waktu bersamaan d. Beberapa orang tempt berbeda tapi ada permufakatan. e. Tidak ada sangkut tapi ada hubungan misalnya buat alat untuk tujuan TP. Displits beberapa TP dilakukan oleh beberapa org. Syarat-syarat Surat Dakwaan Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi syarat: a. Syarat Formal: nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tingga/,agama, pekerjaan.
LANJUTAN
b. Syarat materiil: Uraian secara cerm at, jela s d an lengkap mengenai TP yg didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat TP itu dilakukan. Jika SD tidk memenuhi syarat dlm poin b ini batal demi hukum. Ketika perkara dilimpahkan ke pengadilan maka turunan SD harus diberikan kepada tersangka/PH dan penyidik. Perubahan Surat Dakwaan. Surat dakwaan bisa dirubah setelah dilimpahkan, 1 kali saja, tempo 7 hari sebelum hari sidang. Tujuan adalah penyempurnaan.
HAL-HAL YANG BLH DIRUBAH
Apa saja yg boleh dirubah: KUHAP tidak jelaskan. Dalam praktek yg dapat dirubah: a. Locus atau tempus delictiy b. Rubah kalimat yg salah, nama dll. c. Rubah dakwaan tunggal jd subsidair Merubah feit tidak boleh, hasil perubahan harus disampaikan kepada tersangka/PH dan penyidik. Jenis-jenis surat dakwaan. 1. Dakwaan tunggal 2. Dakwaan komulatif 3. Dakwaan alternatif atau subsidair.
JENIS-JENIS DAKWAAN
1. Dakwaan tunggal. Dakwan disusun secara tunggal jika seorang atau lebih terdakwa melakukan satu jenis perbuatan pidana saja. Misalnya pencurian psl 362 KUHP 2. Dakwaan disusun secara komulatif jika seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana mis. Selain pencuri ia juga perkosa. Jadi didakwa dua macam delik. Susunan dakwaannya: dakwaan I. II, dstnta. Pada dakwaan ini locus dan tempus tidak jauh. Keuntungan menunjang Asas cept, sederhana, biaya ringan.
LANJUTAN
Cara pembuktian: membuktikan setiap dakwaan. Bila semua terbukti dipidana satu pidana saja sebagaimana dikehendaki dalam delik samen loop Psl 63-71 KUHP. 3. Dakwaan alternatif. Menurt Vam Bemmelen dakwaan ini dibuat 2 alasan: a. Kr PU tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana yg akan terbukti di persidangan. b. PU ragu peraturan hukum pidana mana yg akan diterapkan hakim. Penyusunannya sbb: a . Dakwaan primer
LANJUTAN
b. Subsidair c. Lebih subsidair c. Lebih-lebih subsidair. Pembuktian dakwaan ini dalm alternatif murni hakim dapat memilih mana yg ia buktikan, sedangkan dalam dakwaan subsidair pembuktian dimulaii dari dakwaan primer jika sudah terbukti hakim tidak memeriksa dakwaan lainnya lagi. Biasanya dakwaan ini terjadi pada perkara sejenis. Misalnya: Pencurian, penadahan, atau perzinahandan perkosaan, atau percabulan.
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN •
KUHAP membagi acara pemeriksaan pengadilan atas tiga jenis:
1. Acara Pemeriksaan Biasa 2. Acara pemeriksaan Singkat / Sumir 3. Acara Pemeriksaan Cepat; yg terdiri dari: a) b)
Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalulintas.
A.Acara Pemeriksaan Biasa • KUHAP tidak menentukan perkara mana yg diperiksa atau disidangkan dengan acara pemeriksaan biasa. Pembatasan itu hanya dilakukan pada acara pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cepat.Pembatasan itu akan dibahas pada sub bab berikutnya. • Acara yg berlangsung dengan pemeriksaan biasa dilakukan pada perkara yg tingkat kesulitannya tidak sederhana dan penerapan hukumnya mudah.
LANJUTAN
• Perkara mana yg tingkat kesulitnnya sederhana dan mana yg sulit KUHAP memberikan kewenangan kepada Jaksa penuntut umum untuk menentukannya. • Sebenarnya acara pemeriksaan biasa berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat kecuali dalam hal-hal tertentu dinyatakan lain.
• Proses pemeriksaan perkara di pengadilan diawali dengan pembukaan persidangan oleh hakim terbukaketua untuksidang umumdengan kecualimenyatakan perkara yg sidang berkaitan dengan kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. • Pemeriksaan dilakukan secara lisan dgn bahasa Indonesia yg dapat dimengerti baik oleh terdakwa maupun oleh saksi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini berakibat hasilnya batal demi hukum.
LANJUTAN
• Seteleh sidang dibuka maka terdakwa dipanggil masuk walaupun saat itu ia dalam status tahanan namun ia hrs dihadapkan keadaan bebasJika artinya tdk dibelenggu namun tetapdalm dalam pengawalan. terdakwa tdk hadir maka ketua majelis meneiti apakah terdakwa telah dipanggil, jika belum maka hakim memerintahkan agar dipanggil lagi. • Jika telah dipanggil tapi ia tdk hadir tanpa alasan yg sah maka setelah dua kali dipanggil tdk menghadap hakim ketua memerintahkan JPU154:6 agar ybs dihdirkan dgn paksa dapat pd sidang berikutnya. (Psl .
• Pemeriksaan diawali dgn pengecekan identitas dan diperingatkan untuk mengikuti jlnnya persidangan. Setelah ketua mempersilahkan JPU itu utkhakim membacakan dakwaannya. • Seteah pembacaan dakwaan hakim ketua menanyakan apakah terdakwa mengerti isi dakwaan itu, jika tidak maka JPU diminta menjelaskan hal-hal yg diperlukan, penjelasan dilakukan hanya pada permulaan sidang saja. • Surat dakwaan menjadi dasar bagi hakim dlm memeriksa perkara.
Eksepsi atau Keberatan Hukum • Sesudah pembacaan dakwaan atau penjelasannya maka terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan eksepsi. (psl 156 ayat (1) KUHAP. • Eksepsi adalah suatu tangkisan dari terdakwa dan / atau penasihat hukumnya terhadap formalitas surat dakwaan untuk menghindari atau meniadakan pemeriksaan perkara pokok. • Ruang lingkup eksepsi menyangkut 3 hal: 1. Pengadilan tdk berwenang mengadili 2. Surat dakwaan batal demi hukum 3. Surat dakwaan tidak dapat diterima.
LANJUTAN
• Tentang kewenangan mengadili. Kewenangan mengadili ada dua jenis: a. kewenangan absulut / mutlak dan b. Kewenangan relatif / nisbi • Kewenaangan absulut adalah kewenangan untk mengdili perkara berdasarkan materi perkaranya,atau kewenangan mengadili pada pengadilan tidak sejenis misalnya persoalan mengadili oleh pengadilan militer atau pengadilan umum.
LANJUTAN
• Kewenangan relatif diantara pengadilan sejenis namun berbeda wilayah yurisdiksi. Dalam kewenangan relatif yg menjadi adalah locus delicti…… namundasar prinsippenentu locus delicti tidak dianut secara mutlak krn dimungkinkan bagi pengadilan dimana tersangka ditemukan terakhir dapat mengadili perkara ybs. • Atau seorang terdakwa melakukan beberapaa kasus di beberapa wilayah pengadilan, dapat digabung pemeriksaannya.
LANJUTAN • Surat dakwaan tdk dapat diterima; jika pada delik aduan namun tdk ada pengaduan dari korban atau ada pengaduan namun telahkasus dicabut, Nebis in idem, Psl 82 daluarsa, penyelesaian diluar pengadilan KUHP. • Putusan dalam eksepsi; setelah pengajuan eksepsi terdakwa dan / atau penasihat hukum maka penuntut umum menanggapi eksepsi jika dipandang cukup maka ada 3 kemungkinan keputusan sela: 1. Eksepsi diterima , konsekuensinya perkara
LANJUTAN pemeriksaan perkara pokok tdk dilaksanakan. 2. Eksepsi ditolak pemeriksaan dilanjutkan pada pokok perkara 3. Tdk menjatuhkan putusan selah maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan akan diputus bersama pada putusan akhir. • Terhadap putusan sela dapat dilakukan verzeet baik oleh terdakwa atau JPU ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri. Verzeet dapat diajukan saat putusan diucapkan atau bersama permohonan bandng.
PEMBUKTIAN • Dikenal beberapa teri dalam pembuktian yaitu: 1. Positief Wettelijke Bewijs Theorie (teori pembuktian berdasar Undang-undang) atau teori pembuktian formal (formale bewijs theorie) berkembang di Eropa saat berlaku sistem inquisitoir yg ketat. Pembuktian dalam teori ini melulu hanya pada alat-alat pembuktian yg telah disebutkan dalam Undang-undang artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dgn alat bukti yg disebut dlm Undang-undang maka keyakinan hakim tidak dibutuhkan.
LANJUTAN 2.Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu. Teori ini memungkinkan hakim untuk memidana tanpa mendasarkan hukum pada undangundang. Teori pertimbangan ini pernah dianut di Perancis dan pernah dianut Indonesia pada pengadilan Distrik. Kata Wirjono Prodjodikoro penerapan teori ini memberi peluang hakim mendasarkan keyakinannya pada apa saja yg ia mau termasuk keterangan seorang dukun.
TEORI PEMBUKTIAN
3. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yg logis (La Conviction Rais Onnee). Teori ini menghendaki hakim menjatuhkan suatu putusan hars berdasarkan keyakinanya terhadap kesalahan terdakwa dan keyakinan itu hrs didasarkan pada peraturan pembuktian tertentu Teori ini terpecah menjadi dua: a. Pembuktian berdasar keyakinan hakim yg logis (Conviction rais onnee). b. Pembuktian berdasar Undang-undang yg negati (Negatief Wetelijk Bewijs Theorie).
LANJUTAN • Baik Ned. Sv yg lama dan baru, HIR menganut NWBT. KUHAP menganut NWBT juga. Hal ini dapat disimpulkan dari psl 183 KUHAP : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yg sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bhwa terdakwalah yg bersalah melakukannya. • Ketentua yg sama dapat dapat ditemukan dalam psl 6 ayat 2 UU nomor 4 Thn 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:
• Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yg sah menurut undang-undang mendapat keyakinan seseorng yg dianggap dapat bertanggung jawabbahwa telah bersalah atas perbuatan yg didakwakan atas dirinya. • Alat bukti yg sah diatur dalam psl 184 KUHAP yaitu: 1. Ket saksi. 2. ket. ahli . 3. Surat. 4. Petunjuk . 5. ket. terdakwa
.
• Jadi hakim dpt memidana seseorang jika ia yakin bahwa org itu bersalah dan keyakinan bersalah itu harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yg sah sebgaimana diatur dlm psl 184 . • Ket. Seorang saksi saja tdk cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yg didakwakan padanya (Psl 185 ayat2 KUHAP).
ALAT-ALAT BUKTI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN • Saksi: saksi adalah org yg dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan
•
•
dan peradilan perkara yg ia (psl 1 dengar sendiri,tentang ia lihat suatu sendiri dan ia pidana alami sendiri butir 26)KUHAP. Keterangaan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yg berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yg ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pendapat atau rekaan yg diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yg saksi nyatakan di sidan en adilan.
• Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yg diperoleh dari orang lain (testimonium de auditu atau hearsay Apakah keterangan seperti ini diabaikanavidance). begitu saja? • Pemberian keterangan saksi adalah kewajiban sehingga jika saksi yg dipanggil secara sah tdk mengindahkan panggilan mka hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar saksi tersebut dihadirkan ke pengadilan (psl 159 ayat2). • Namun hakim juga dapat membebaskan orang-orang tertentu untuk menjadi saksi jika harkat dan martabat tertentu mewajibkan mereka untuk menyimpan rahasia itu, mis. Pastor.
• Wujud kesaksian sebagai suatu kewajiban hukum yaitu jika kewajiban ini diabaikan maka hakim dapat menghadirkan secara paksa atau dapat mengenakan pidana kepada ybs berdasarkan psl 224 KUHPidana. • Saksi pada tahap penyidikan dapat diperiksa tanpa disumpah namun jika diduga bahwa dalam persidangan nanti kemungkinan ia tidak hadir karena keluar daerah, tau sebab lainnya maka dapat disumpa dlm memberikan ket. • Keterangan yg telah diberikan di bawah sumpah pada tahap penydikan yg dibacakan pengadilan mempunyai nilai pembuktian ygdisidang sama dgn ket. yg diberikan dibawah sumpah di pengadilan.
• KUHAP memberikan hak kepada orang tertetu untuk dapat mengundurkan diri dari kewajiban menjadi saksi yaitu: a. kel. Sedarah atau semenda dlm garis lurus ke atas atau ke bawah sampe derajat ke tiga dgn terdakwa atau yg sama-sama sebagai terdakwa. b. Saudara terdakwa atau sama-sama sebagai terdakwa, saudara iu atau bapak; mereka yg karena hubungan perkawinan dan anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. c. Suami atau istrer terdakwa meskipun sudah cerai atau yg bersama-sama sebagai terdakwa.
• Seorang ahli yg memberikan keterangan di persidangan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama yg dianutnyatdk bahwa ia akan memberikanJika keterangan sebenarnya lain dari yg sebenarnya. menolakyg bersumpah atau berjanji maka hakim ketua sidang dapat menetapkan dgn surat agar saksi atau ahli dapat disandera di Rutan selama 14 hari (Psl 160 ayat 3 dan 161 ayat 1 KUHAP). • Penyanderaan dgn tujuan agar saksi bersumpah sehingga keterangannya bernilai namun jika dlm tenggang waktu 14 hari ia tdkpembuktian mau bersumpah maka ket. Yg diberikan hanya dapat menguatkan keyakinan hakim saja.
•
Terhadap orang tertentu dapat memberikan ket. tanpa sumpah yaitu:
a. Anak yg belum mencapai umur 15 tahun dan belum pernah kawin dan atau b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa, meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.
Keterangan seperti ini mempunyai nilai pembuktian bebas (dapat dipakai sebagai petunjuk untuk menilai keterangan lainnya ) pejelasan psl 171 KUHAP.
•
Dalam perkembangan peradilan di Indonesia berkembang beberapa saksi dalam praktek sebagai
berikut: 1. Saksi verbalisant: kesaksian ini terjadi disebab kan karena berita acara penyidikan yang dibuat penyidik yg menjadi dasar surat dakwaan ternyata dalam persidangan pengadilan dipungkiri oleh saksi atau terdakwa. Saksi verbalisant dapat dihadirkan oleh penuntut umum atau hakim. Kesaksian ini dapat dijadikan petunjuk untuk membentuk meyakinkan hakim dalam menilai alat bukti lainnya.
• Saksi mahkota: Kesaksian ini terjadi pada tindak pidana yg dilakukan secara bersama-sama atau oleh beberapa org dan pemeriksaannya dilakukan secara terpisah. Teknik pemeriksaan yaitu jika si A diperiksa sebagai terdakwa maka teman nya dihadirkan dan diperiksa sebagai saksi dan sebaliknya. • Praktek saksi mahkota sebenarnya bertentangan dengan prinsip hukum acara yaitu tidak diperkenankan untuk memperoleh informasi berupa pengakuan tersangka dan bertentangan juga pasal 168 KUHP yg berkaitan dengan hak pengunduran diri sebagai saksi yaitu mereka yg bersama-sama sebagai terdakwa.
3. Saksi A charge dan A Decharge: Saksi a charge adalah saksi yg memberatkan yg memberatkan terdakwa. Saksi ini diajukan oleh penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Saksi A decharge adalah saksi yg meringankan, saksi ini diajukan oleh terdakwa dengan maksud untuk melemahakan dakwaan dgn tujuan untuk membebaskan terdakwa. 4. Saksi materil dan Saksi Formil: Saksi materil ialah saksi yg memberi ket. tentang apa yg ia lihat sendiri, dengar sendiri dan ia alami sendiri. Saksi formil ialah saksi yg memberikan ket. berdasarkan pengetahuan /keahliannya.
5. Saksi Alibi: adalah saksi yg menerangkan tentang ketidakberadaan tersangka di TKP. Atau saksi yg menerangkan sesuatu yg berkaitan dengan dugaan tindak pidana yg terjadi yg dikemukakan oleh tersangka dlm pemeriksaan 6. Saksi ahli: kesaksiannya disebut keterangan ahli. Keterangan ahli adalah ket yg diberikan oleh seseorang yg memiliki keahlian khusus tentang hal yg diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Ket. Ahli dibagi atas dua: a. Ahli dari kalangan kedokteran yg terdiri dari:
- Dr ahli kedokteran kehakiman -Dr bukan ahli Ked. kehakiman b. Ahli lain yg bukan Dr misalnya ahli bidang hukum tertentu, (Psl 179 ayat 1 dan Psl 133 ayat 1 KUHAP). • Dikatakan bahwa ket. yg diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut ket .ahli sedangkan ket. yg diberikan oleh bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan. Hal ini akan berimplikasi pada nilai pembuktian karena sekedar ket maka ket. tdk termasuk alat bukti sebagaimana ditetapkan dalam psl 184 KUHAP.
• Dalam memberikan penilain terhadap keterangan saksi hakim harus memperhatikan : a. Persesuaian ket saksi satu dgn yg lainnya b. Persesuaian ket dgn alat bukti c. alasan mengapa saksi memberi keterangan. d. cara hidup dan kesusilaan saksi agar dapat menduga motif dibalik kesaksian yg diberikan (Psl 184 ayat 6). • Penilaian ket ahli menurut MA adalah hakim tidak terikat pada ket. Ahli jika pendapat yg diberikan bertentangan dengan keyakinan hakim (Putusan MA no. 72 K / Kr/1961
• Surat: surat adalah tulisan-tulisan yg memuat tanda baca yg dapat menyatakan buah pikiran tertentu yg dapat difami berkaitan dgn suatu kondisi. • Psl 187 membagi surat dlm 3 jenis: 1. Akta authentik mempunyai nilai pembuktian yg sempurna misalnya putusan Pengadilan 2. Akta di bawah tangan; dibuat oleh pejabat yg dimintai utk itu nilai pembuktian sempurna juga tetapi jika dibantah atau diajukan bukti oleh lawan maka nilai pembuktian menjadi bebas. 3. Surat lainnya dibuat bukan untuk pembuktian tepi dapat
dapat dijadikan bukti, nilai pembuktiannya bebas dan relatif. • Petunjuk: Petunjuk adalah kesimpulan yg yg diperoleh hakim berdasarkan fakta atau kondisi yg terbukti dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan ket. saksi, surat Keterangan terdakwa adalah apa yg disampaikan terdakwa dalam sidang pengadilan, ket. ini bisa berubah dari keterangan sebelumnya; hakimlah yg menilai kebenaranya.
REQUISITOIR • Setelah berlangsung pemeriksaan saksi pemeriksaan tersangka maka diberi kesempatan pada JPU untuk mengajukan requisitoir • Setelah pembacaan requisitoir dilanjutkan dgn pledoi oleh PH. • Kesempatan diberikan kepada JPU untuk mengajukan replik (JPU) dilanjutkan dgn Duplik oleh PH bisa dilakukan lagi Rereplik maupun reduplik.
• Terdakwa atau PH selalu diberi kesempatan terakhir. • Setelah sidang ditutup dapt dibuka kembali oleh hakim krn jabatan atau atas permintaan terdakwa dan PH
PUTUSAN •
Macam-macam Putusan:
1.
Putusan Selah putusan sebelum adanya putusan akhir
2.
berkaitan dgn pokok perkara. Putusan Akhir:
a)
Pemidanaan (Veroordeling)
b)
Pembebasan (vrijspraak)
c)
Lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervoging)
• Putusan bebas dijatuhkan apabila salah satu atau lebih dari satu unsur perbuatan pidana yang didakwakan tidak terbukti. • Putusan lepas jika perbuatan yang didakwakan terbukti namun bukan perbuatan pidana atau ternyata pasal yang didakwakan keliru. • Pemidanaan jika dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan.
Acara Pemeriksaan cepat
Perkara yang diperiksa melalui acara ini adalah:
Acara Pemeriksaan Cepayt
Perkara yg diperiksa memlalui acara pemeriksaan ini
Acara Pemeriksaan TP Pelanggaran Lalulintas
Perkara yg diperiksa melalui acar ini adalah:
Upaya hukum
Upaya hukum terdiri dari: a. Upaya hukum biasa b. Upaya hukum luar biasa.
