KEPAILITAN
Pengertian Kepailitan Pailit, Pailit, berasal dari kata failliet kata failliet (dalam bahasa Belanda), atau bankrupt , (dalam bahasa Inggris). Inggris). Pengertian Pengertian dari bangkrut bangkrut atau pailit menurut Ensikloped Ensiklopedia ia Ekonomi Ekonomi Keuangan Keuangan Perdagangan Perdagangan antara lain, keadaan dimana seseorang seseorang yang oleh suatu pengadilan pengadilan dinyatakan dinyatakan bankrupt dan dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utangutangnya. ntuk memberikan ke!elasan mengenai de"inisi dan pengertian kepailitan maka ada beberapa de"inisi atau pendapat dari para ahli, yaitu sebagai berikut # $. %.&.' %.&.'.. imora imorangk ngkir ir dan oer oer!on !ono o astro astropra pranot noto, o, dalam dalam bukuny bukunyaa Pela!ar Pela!aran an *ukum *ukum Indone Indonesia, sia, menyat menyataka akan n bahwa bahwa kepail kepailitan itan adalah adalah suatu suatu beslah beslah e+ekut e+ekutori orial al yang yang dianggap sebagai hak kebendaan seseorang sese orang terhadap barang kepunyaan debitur. . Karton Kartono, o, menyatak menyatakan an bahwa bahwa kepailit kepailitan an adalah adalah suatu sitaan sitaan dan eksekusi eksekusi atasselur atasseluruh uh kekayaan kekayaan debitur debitur untuk untuk kepentingan kepentingan seluruh kreditnya kreditnya bersama-sama, yang pada waktu si debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk !umlah piutang yang masing-masing kreditur memiliki pada saat itu. . oebekti oebekti dalam bukuny bukunyaa Pokok-Poko Pokok-Pokok k *ukum Perdata, Perdata, berpend berpendapat apat bahwa bahwa kepailitan kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran semua berpiutang seara adil. edangkan, menurut Pasal $ angka ($) /omor 0 'ahun 112 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewa!iban Pembayaran tang (biasa disebut 3 Kepailitan3), Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan kekayaan 4ebitur Pailit yang pengurusan pengurusan dan pemberesann pemberesannya ya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan *akim Pengawas. 'u!uan dari pernyataan pailit sebenarnya adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur (segala harta benda disita5dibekukan) untuk kepentingan semua orang orang yang yang mengut mengutang angkan kannya nya (kredi (kreditur tur). ). Prinsi Prinsipny pnyaa kepail kepailita itan n itu adalah adalah suatu suatu usaha usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang berpiutang berpiutang seara adil. Berdasarkan Berdasarkan dari de"inisi de"inisi tersebut tersebut maka terdapat terdapat beberapa beberapa pihak yang terlibat dalam suatu proses kepailitan, yaitu# $. Kred Kredit itur ur adal adalah ah oran orang g yang yang memp mempun unya yaii piut piutan ang g kare karena na per! per!an an!i !ian an atau atau nda ndang ng-ndang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
. 4ebitur 4ebitur adalah orang yang yang mempuny mempunyai ai utang karena karena per!an!ia per!an!ian n atau ndang- ndang-ndang ndang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. . 4ebi 4ebitu turr Pail Pailit it adal adalah ah debi debitu turr yang yang suda sudah h diny dinyat atak akan an pail pailit it deng dengan an Putu Putusa san n Pengadilan. 2. Kurato Kuratorr adalah adalah balai balai harta harta pening peninggal galan an atau atau orang orang perorang perorangan an yang diangkat diangkat oleh Peng Pengad adil ilan an untu untuk k meng mengur urus us dan dan memb member eresk eskan an harta harta 4ebi 4ebitu turr Pail Pailit it di bawa bawah h pengawasan *akim Pengawas. 6enurut Pasal 77 /o. 0 'ahun 112, para kreditur dapat dibagi dalam beberapa golongan# $. 8olo 8olong ngan an epa epara rati tise sen, n, yait yaitu u kred kredit itur ur peme pemega gang ng gada gadai, i, !ami !amina nan n "idu "idusi sia, a, hak hak tanggu tanggunga ngan, n, hipote hipotek, k, atau atau hak agunan agunan atas atas kebend kebendaan aan lainny lainnya, a, biasan biasanya ya disebu disebutt kredit kreditur ur pre"ere pre"eren, n, yaitu yaitu para para kredit kreditur ur yang yang mempun mempunyai yai hak didahu didahuluk lukan, an, disebu disebutt demikian demikian karena para kreditur yang telah diberikan diberikan hak untuk mengekseku mengeksekusi si sendiri sendiri haknya dan melaksanakan seolah-olah tidak ikut ampur. 4alam arti lain, kreditur ini dapat menyelesaikan seara terpisah di luar urusan kepailitan. 6eskipun demikian untuk melaksanakannya menurut ketentuan undang-undang para kreditur tidak bisa langsung begitu sa!a melaksanakannya. . 8olo 8olon ngan gan deng dengan an hak hak Previlege, Previlege, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa, sebagai ontoh, pen!ual barang yang belum menerima bayarannya, mereka ini menerima pelunasan terlebih dulu dari pendapatan pen!ualan barang yang bersangkutan setelah itu barulah kreditur lainnya (kreditur (kreditur konkuren). konkuren).
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Kepailitan Perlindungan hukum yang diberikan ndang-undang kepailitan bagi kreditur salah satunya adalah dengan adanya actio paulina. paulina. Actio Paulina se!ak Paulina se!ak semula telah diatur dalam Pasal $2$ K* Perdata, dimana hal ini memberikan hak kepada kreditur untuk menga!ukan pembatalan atas setiap tindakan hukum yang tidak diwa!ibkan dilakukan oleh debitur, baik dengan nama apapun yang dapat merugikan kreditur. Ketentuan actio paulina dalam Pasal $2$ K* Perdata ini berkaitan dengan ketentuan Pasal $$$ K* Perdata yang mengatur prinsip Paritas creditorium. creditorium. *al ini karena dengan pasal $$$ K* Perdata ditentukan bahwa semua harta kekayaan debitur demi hukum men!adi !aminan atas utang-utang debitur. debitur. 4engan demikian debitur dalam hal ini tidak bebas terhadap harta kekayaan yang dimiliki ketika memiliki utang kepada pihak kreditur.
. 4ebitur 4ebitur adalah orang yang yang mempuny mempunyai ai utang karena karena per!an!ia per!an!ian n atau ndang- ndang-ndang ndang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. . 4ebi 4ebitu turr Pail Pailit it adal adalah ah debi debitu turr yang yang suda sudah h diny dinyat atak akan an pail pailit it deng dengan an Putu Putusa san n Pengadilan. 2. Kurato Kuratorr adalah adalah balai balai harta harta pening peninggal galan an atau atau orang orang perorang perorangan an yang diangkat diangkat oleh Peng Pengad adil ilan an untu untuk k meng mengur urus us dan dan memb member eresk eskan an harta harta 4ebi 4ebitu turr Pail Pailit it di bawa bawah h pengawasan *akim Pengawas. 6enurut Pasal 77 /o. 0 'ahun 112, para kreditur dapat dibagi dalam beberapa golongan# $. 8olo 8olong ngan an epa epara rati tise sen, n, yait yaitu u kred kredit itur ur peme pemega gang ng gada gadai, i, !ami !amina nan n "idu "idusi sia, a, hak hak tanggu tanggunga ngan, n, hipote hipotek, k, atau atau hak agunan agunan atas atas kebend kebendaan aan lainny lainnya, a, biasan biasanya ya disebu disebutt kredit kreditur ur pre"ere pre"eren, n, yaitu yaitu para para kredit kreditur ur yang yang mempun mempunyai yai hak didahu didahuluk lukan, an, disebu disebutt demikian demikian karena para kreditur yang telah diberikan diberikan hak untuk mengekseku mengeksekusi si sendiri sendiri haknya dan melaksanakan seolah-olah tidak ikut ampur. 4alam arti lain, kreditur ini dapat menyelesaikan seara terpisah di luar urusan kepailitan. 6eskipun demikian untuk melaksanakannya menurut ketentuan undang-undang para kreditur tidak bisa langsung begitu sa!a melaksanakannya. . 8olo 8olon ngan gan deng dengan an hak hak Previlege, Previlege, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa, sebagai ontoh, pen!ual barang yang belum menerima bayarannya, mereka ini menerima pelunasan terlebih dulu dari pendapatan pen!ualan barang yang bersangkutan setelah itu barulah kreditur lainnya (kreditur (kreditur konkuren). konkuren).
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Kepailitan Perlindungan hukum yang diberikan ndang-undang kepailitan bagi kreditur salah satunya adalah dengan adanya actio paulina. paulina. Actio Paulina se!ak Paulina se!ak semula telah diatur dalam Pasal $2$ K* Perdata, dimana hal ini memberikan hak kepada kreditur untuk menga!ukan pembatalan atas setiap tindakan hukum yang tidak diwa!ibkan dilakukan oleh debitur, baik dengan nama apapun yang dapat merugikan kreditur. Ketentuan actio paulina dalam Pasal $2$ K* Perdata ini berkaitan dengan ketentuan Pasal $$$ K* Perdata yang mengatur prinsip Paritas creditorium. creditorium. *al ini karena dengan pasal $$$ K* Perdata ditentukan bahwa semua harta kekayaan debitur demi hukum men!adi !aminan atas utang-utang debitur. debitur. 4engan demikian debitur dalam hal ini tidak bebas terhadap harta kekayaan yang dimiliki ketika memiliki utang kepada pihak kreditur.
Asas-asas Kepailitan 9sas9sas-asa asass kepa kepail ilit itan an diat diatur ur dala dalam m pen! pen!ela elasan san /o. /o. 0 'ahun ahun 112 112 tenta tentang ng Kepailitan dan PKP, yaitu sebagai berikut# a. 9sas 9sas Kese Keseim imba bang ngan an:: ndang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwu!udan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat menegah ter!adinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak !u!ur, di
lain
pihak,
terdapat
ketentuan
yang
dapat
menegah
ter!adinya
penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik. b. 9sas Kelangsungan saha: 4alam 4alam undang undang-un -undan dang g ini, ini, terdapa terdapatt ketent ketentuan uan yang yang memung memungkin kinkan kan perusa perusahaa haan n debitur yang prospekti" dapat dilangsungkan. . 9sas sas Kead Keadil ilan an:: 4alam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengen mengenai ai
kepail kepailitan itan
dapat dapat
memenu memenuhi hi
rasa
keadil keadilan an
bagi bagi
pihak pihak
yang yang
berkepentingan. 9sas keadilan ini untuk menegah ter!adinya kesewenangwenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masingmasing terhadap debitur, dengan tidak memedulikan kreditur lain. d. 9sas sas Inte Integr gras asi: i: 9sas integrasi dalam undang-undang ini mengadung pengertian bahwa sistem hukum "ormil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum aara perdata nasional.
Pihak-Pihak Yang Yang Dapat Mengajukan Pailit 4i dala dalam m Pasal Pasal /o. /o. 0 'ahun ahun 112 112,, diten ditentu tuka kan n piha pihakk-pi piha hak k yang yang dapa dapatt menga!ukan permohonan pernyataan pailit, yaitu# $. 4ebi 4ebitu turr itu itu send sendir iri: i: eoran eorang g debitu debiturr menga! menga!uka ukan n permoh permohona onan n pailit pailit atas atas diriny dirinyaa sendir sendiri. i. %ika %ika debitu debitur r masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat dia!ukan atas persetu!uan suami atau istri yang men!adi pasangannya (Pasal 2 ayat $).
. Kreditur: Kredit Kreditur ur yang yang dapat dapat menga! menga!uka ukan n permoh permohona onan n pailit pailit terhad terhadap ap debitu debiturny rnyaa adalah adalah kreditur separatis, kreditur pre"eren, kreditur konkuren. . Ke!aksaan, Ke!aksaan, apabila apabila menyangku menyangkutt kepentingan kepentingan umum: umum:
Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan /egara dan5atau kepentingan masyarakat luar, misalnya# a. 4ebitur melarikan diri: b. 4ebitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan: . 4ebitur mempunyai utang kepada B6/ atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat: d. 4ebitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas: e. 4ebitur tidak beritikad baik atau tidak kooperati" dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah !atuh waktu: atau ". 4alam hal lainnya yang menurut ke!aksaan merupakan kepentingan umum. 2. 9pabila 4ebitur adalah Bank, hanya dapat dia!ukan oleh Bank Indonesia (Pasal ayat ): 7. 9pabila 4ebitur adalah Perusahaan E"ek, Bursa E"ek, ;embaga Kliring dan Pen!aminan, ;embaga Penyimpanan dan Penyelesaian, hanya dapat dia!ukan oleh
easuransi, 4ana Pensiun, atau B6/ yang bergerak dibidang kepentingan publik, hanya dapat dia!ukan oleh 6enteri Keuangan(Pasal ayat 7). Berdasarkan Pasal = ayat /o. 0 'ahun 112, Panitera wa!ib menolak penda"taran pemohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud Pasal ayat , ayat 2, dan ayat 7 !ika dilakukan tidak sesuai dengan dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
Permhnan Pern!ataan Pailit leh De"itur Perseran Ter"atas 4ireksi dari suatu Perseroan 'erbatas diberikan kewenangan oleh ndang-undang untuk melakukan pengurusan terhadap perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. /amun 4ireksi tidak berwenang untuk menga!ukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetu!uan dari >P sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal $12 /o. 21 'ahun 110 'entang Perseroan 'erbatas.
#!arat Pengajuan Pailit yarat utama sebagai dasar hukum yang kuat dalam menga!ukan Permohonan Pernyataan Pailit, sebagaimana disebutkan dalam Pasal ayat $ /o. 0 'ahun 112, adalah# $. 4ebitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur: dan
. 4ebitur tersebut tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah !atuh waktu dan dapat ditagih. Pasal ayat $ /o. 0 'ahun 112# 34ebitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah !atuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas Permohonan satu atau lebih krediturnya.? Kreditur dalam hal ini adalah kreditur baik konkuren, kreditur separatis maupun kreditur pre"eren. edangkan utang yang telah !atuh waktu berarti kewa!iban untuk membayar utang yang telah !atuh waktu, baik karena telah diper!an!ikan, karena perepatan waktu penagihan sesuai per!an!ian ataupun karena putusan pengadilan, arbiter atau ma!elis arbitrase.
Pengurusan dan Pem"eresan Harta Pailit Pihak-pihak yang terlibat di dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit antara lain# $. *akim Pengawas *akim pengawas atau >ehter &ommisaris (dalam bahasa Belanda), seperti yang diatur dalam Pasal =7 /o. 0 'ahun 112, adalah hakim yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. a. Kalau masalah kepailitannya besar (kakap) dapat diangkat panitia kreditur: b. 6emimpin rapat veri"ikasi, rapat untuk mengesahkan piutang-piutang. . Kurator 6enurut Pasal /o. 0 'ahun 112, di!elaskan mengenai: 'ugas Kurator ( Pasal =@), antara lain# a. 6elakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit b. egala perbuatan kurator tidak harus mendapat persetu!uan dari debitur
(meskipun dipersyaratkan) . 4apat melakukan pin!aman dari pihak ketiga (dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit) d. Kurator itu bisa Balai *arta Peninggalan (B*P), atau kurator lainnya (Pasal 01
9yat $) Aang dapat men!adi kurator adalah (Pasal 01 9yat )# a. I) b. 'erda"tar di 4epartemen *ukum dan Perundang-undangan. eorang kurator dapat diganti, Pengadilan dapat mengganti, memanggil, mendengar kurator, atau mengangkat kurator tambahan (Pasal 0$ 9yat $)# a. 9tas permohonan kurator sendiri: b. 9tas permohonan kurator lainnya, !ika ada:
. sulan hakim pengawas: d. 9tas permintaan debitur pailit: e. 9tas usul kreditur konkuren 'anggung !awab kurator adalah# a. 'erhadap kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 0): b. Kurator yang ditun!uk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya ( Pasal 0 9yat ): . Kurator harus menyampaikan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap (tiga) bulan (Pasal 02 9yat $): d. pah kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan 6enteri
*ukum dan Perundang-undangan. . Panitia Kreditur 4alam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, pengadilan dapat membentuk panitia kreditur sementara terdiri dari tiga orang yang dari kreditur yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada kurator. etelah penookan utang selesai dilakukan, hakim pengawas wa!ib menawarkan kepada kreditur untuk membentuk panitia kreditur tetap.
Aki"at Kepailitan Berikut ini adalah akibat dari di!atuhkannya putusan pailit yaitu# $. 4ebitur tersebut demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, yang terhitung se!ak tanggal Putusan Pernyataan Pailit diuapkan (Pasal 2 ayat $ /o. 0 'ahun 112). . tang-utang baru tidak lagi di!amin oleh kekayaannya . ntuk melindungi kepentingan kreditur, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diuapkan, kreditur dapat menga!ukan permohonan kepada pengadilan untuk# a. 6eletakkan sita !aminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur b. 6enun!uk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur, menerima pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur (Pasal $1 /o. 0 'ahun 112): paya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini bersi"at preventi" dan sementara, dan dimaksudkan untuk menegah kemungkinan bagi debitur melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan kreditur dalam rangka pelunasan utangnya. Permohonan ini baru dapat dilaksanakan !ika dikabulkan oleh Pengadilan /iaga. 2. *arus diumumkan di (dua) surat kabar (Pasal $7 ayat 2 /o. 0 'ahun 112)
Kepailitan meliputi seluruh kekayaan 4ebitur pada saat Putusan Pernyataan Pailit diuapkan serta segala sesuatu yang diperoleh 4ebitur tersebut selama proses kepailitan, namun tidak berlaku terhadap # $. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh 4ebitur sehubungan dengan peker!aannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh 4ebitur dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu: . egala sesuatu yang diperoleh 4ebitur dari peker!aannya sendiri sebagai pengga!ian dari suatu !abatan atau !asa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tun!angan, se!auh yang ditentukan oleh *akim Pengawas: atau . ang yang diberikan kepada 4ebitur untuk memenuhi suatu kewa!iban memberi na"kah menurut undang-undang. emua per!an!ian yang berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau !aminan "idusia yang telah diper!an!ikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah Putusan Pernyataan Pailit diuapkan. 6enurut ketentuan Pasal 0 ayat $ /o. 0 'ahun 112, apabila telah ter!adi suatu per!an!ian penyerahan barang dagangan dengan suatu !angka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka per!an!ian tersebut men!adi hapus dengan diuapkannya Putusan Pernyataan Pailit, dan bilamana pihak lawan dirugikan karena adanya penghapusan maka yang bersangkutan dapat menga!ukan diri sebagai kreditur konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. elan!utnya, akibat dari ditetapkannya 4ebitur sebagai 4ebitur Pailit maka selama Kepailitan, 4ebitur Pailit tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa iin dari *akim pengawas.
Penundaan Ke$aji"an Pem"a!aran %tang &PKP%' paya yang dapat dilakukan oleh debitur untuk dapat menghindari kepailitan adalah dengan melakukan upaya yang disebut PKP. PKP hanya dapat dia!ukan oleh debitur sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan, karena berdasarkan Pasal @ ayat /o. 0 'ahun 112, permohonan PKP harus diputuskan terlebih dahulu apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKP sedang diperiksa pada saat yang bersamaan. 4alam PKP, debitur
masih dapat melakukan pengurusan dan kepemilikan atas harta kekayaannya asalkan hal tersebut disetu!ui oleh pengurus sesuai dengan Pasal 21 ayat $ /o. 0 'ahun 112. yarat bagi kreditur untuk dapat menga!ukan PKP, menurut Pasal ayat /o. 0 'ahun 112 apabila kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melan!utkan membayar utangnya yang sudah !atuh waktu dan dapat ditagih. Berdasarkan isi Pasal ayat dan /o. 0 'ahun 112, terdapat perbedaan mengenai syarat dapat dia!ukannya PKP oleh debitur dan oleh kreditur. Bagi debitur untuk dapat menga!ukan PKP bukan hanya setelah tidak dapat melan!utkan pembayaran utang-utangnya, tetapi !uga apabila debitur memperkirakan tidak dapat melan!utkan membayar utang-utangnya itu ketika nantinya utang-utangn itu !atuh waktu dan dapat ditagih. ementara bagi kreditur menurut Pasal ayat /o. 0 'ahun 112, hanya dapat menga!ukan permohonan PKP apabila seara nyata debitur tidak lagi membayar piutangnya yang sudah !atuh waktu dan dapat ditagih. 6enurut Pasal 22 ayat $, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2= /o. 0 'ahun 112, PKP tidak berlaku terhadap# $. 'agihan yang di!amin dengan gadai, "idusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya: . 'agihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengawas harus menentukan !umlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewa!iban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan: dan . 'agihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitur maupun terhadap seluruh harta debitur yang tidak terakup pada ayat $ huru" b.
PKP% #ementara ebelum pengadilan niaga memutuskan untuk mengadakan pemberian PKP tetap, baik debitur maupun kreditur dapat menga!ukan untuk diberikan putusan PKP sementara sesuai dengan Pasal 7 ayat dan ayat /o. 0 'ahun 112. 6erupakan kepentingan semua pihak agar pengadilan niaga seepatnya memberikan PKP sementara agar segera ter!adi keadaan diam ( stay atau standstill ) sehingga kesepakatan yang diapai antara debitur dan para krediturnya tentang renana perdamaian betul-betul e"ekti". 9dapun batas waktu bagi pengadilan niaga untuk mengabulkan PKP ementara yaitu tiga hari se!ak tanggal dida"tarkannya surat permohonan tersebut. 4engan ketentuan Pasal 7 ayat dan ayat /o. 0 'ahun 112 itu, berarti sepan!ang debitur
telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal dan Pasal 2, pengadilan dengan sendirinya harus memberikan PKP ementara sebelum akhirnya pengadilan memberikan keputusan mengenai PKP tetap, yaitu setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya. Putusan penundaan sementara kewa!iban pembayaran utang (PKP ementara) yang dimaksud, menurut Pasal 0 /o. 0 'ahun 112 berlaku se!ak tanggal putusan penundaan kewa!iban pembayaran utang tersebut diuapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal = ayat $ diselenggarakan. 4ari ketentuan Pasal 1 /o. 0 'ahun 112 dapat disimpulkan bahwa !angka waktu PKP ementara berakhir karena hal-hal sebagai berikut# $. Kreditur tidak menyetu!ui pemberian PKP tetap, atau . Pada saat batas waktu perpan!angan PKP telah sampai, ternyata antara debitur dan kreditur belum terapai persetu!uan renana perdamaian.
Persetujuan Permhnan PKP% Tetap 9pabila PKP tetap disetu!ui oleh para kreditur, maka penundaan yang diputuskan oleh pengadilan niaga tidak boleh melebihi 01 hari terhitung se!ak putusan PKP ementara diuapkan. 6enurut pen!elasan Pasal C ayat = /o. 0 'ahun 112, yang berhak untuk menentukan apakah kepada debitur akan diberikan PKP tetap adalah kreditur konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetu!uan kreditur konkuren. Berdasarkan Pasal @ ayat /o. 0 'ahun 112 menentukan apabila timbul perselisihan antara pengurus dan para kreditur konkuren tentang hak suara kreditur, maka penyelesaian atas perselisihan itu harus diputus oleh hakim pengawas. e!alan dengan ini, Pasal @ ayat $ /o. 0 'ahun 112 menegaskan bahwa pada hakikatnya PKP tetap diberikan oleh para kreditur dan bukan oleh pengadilan niaga. 4engan kata lain, PKP tetap diberikan berdasarkan kesepakatan antara debitur dan para krediturnya mengenai renana perdamaian yang dia!ukan oleh kreditur. Pengadilan niaga hanya memberikan putusan pengesahan atau kon"irmasi sa!a atas kesepakatan antara debitur dan para kreditur konkuren tersebut. 6enurut tu!uan Pasal @ tersebut, tidak dibenarkan bagi pengadilan niaga untuk mengeluarkan putusan yang tidak sesuai dengan kehendak atau kesepakatan debitur dan para krediturnya.
Alasan-alasan untuk Pengajuan Permhnan Pengakhiran PKP%
Berdasarkan Pasal 77 ayat $ /o. 0 'ahun 112, permintaan hakim pengawas atau kreditur untuk mengakhiri PKP atau apabila pengadilan niaga yang memprakarsai sendiri penghentian PKP tersebut, hanya dapat dilakukan dalam hal# $. 4ebitur selama waktu penundaan kewa!iban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya: . 4ebitur telah merugikan atau telah menoba merugikan krediturnya: . 4ebitur melakukan pelanggaran yaitu elama penundaan kewa!iban pembayaran utang, 4ebitur tanpa persetu!uan pengurus melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya (Pasal 21 ayat $) 2. 4ebitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwa!ibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewa!iban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitur. 7. elama waktu PKP keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilan!utkannya PKP atau =. Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewa!ibannya terhadap kreditur pada waktunya.
Putusan PKP% Bersi(at )inal Berdasarkan Pasal 7 ayat $ /o. 0 'ahun 112 menentukan bahwa terhadap putusan penundaan kewa!iban pembayaran utang tidak dapat dia!ukan upaya hukum apapun. 6enurut Pasal 7 ayat putusan sebagaimana dimaksud ayat $ tersebut harus diumumkan dengan ara sebagaimana dimaksud dalam Pasal =.
Perdamaian /o. 0 'ahun 112 mengenal dua maam perdamaian, yaitu# $. Perdamaian yang ditawarkan oleh debitur dalam rangka PKP sebelum debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. . Perdamaian yang ditawarkan oleh debitur kepada para krediturnya setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Berdasarkan Pasal =7 /o. 0 'ahun 112 debitur berhak pada waktu menga!ukan permohonan penundaan kewa!iban pembayaran uang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditur, dengan menga!ukan renana perdamaian sesuai Pasal == ayat $.
4ari ketentuan Pasal 2 ayat 2, Pasal =7 dan Pasal == /o. 0 'ahun 112 dapat diketahui bahwa renana perdamaian dalam rangka PKP dapat dia!ukan pada saatsaat sebagai berikut# $. Bersamaan dengan dia!ukannya permohonan PKP (Pasal =7) . esudah permohonan PKP dia!ukan (Pasal =7), namun renana itu harus dia!ukan sebelum tanggal hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal = /o. 0 'ahun 112 . etelah tanggal hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal = dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal C ayat 2 /o. 0 'ahun 112, yaitu selama berlangsungnya PKP sementara itu, yang tidak boleh melebihi 01 (dua ratus tu!uh puluh) hari terhitung se!ak PKP sementara ditetapkan termasuk masa perpan!angannya. Keadaan di mana yang pailit dapat menga!ukan permohonan kepada pengadilan (niaga maupun komersial) untuk suatu pengunduran umum dari kewa!ibannya untuk membayar utang-utangnya dengan maksud untuk menga!ukan renana perdamaian, baik seluruh atau sebagian utang kepada kreditur disebut sebagai keadaan surseance. edangkan 3keadaan insolventle? seperti dimaksud Pasal @1 /o. 0 'ahun 112, adalah suatu keadaan debitur sudah sungguh-sungguh pailit atau tidak mampu lagi untuk membayar utangutangnya. ntuk hal ini, kreditur diberi waktu (dua) bulan untuk menggunakan hak khususnya terhadap keadaaan insolventle tersebut. Berdasarkan Pasal C$ ayat $ /o. 0 'ahun 112, renana dapat diterima apabila disetu!ui oleh# $. Persetu!uan lebih dari D (satu perdua) !umlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal =C termasuk kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal C1, yang bersamasama mewakili paling sedikit 5 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut, dan . Persetu!uan lebih dari D (satu perdua) !umlah kreditur yang piutangnya di!amin dengan gadai, !aminan "idusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 5 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Pasal C$ ayat /o. 0 'ahun 112, menentukan bahwa kreditur sebagaimana dimaksud dalam ayat $ huru" b yang tidak menyetu!ui renana perdamaian diberikan
kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai !aminan atau nilai aktual pin!aman yang seara langsung di!amin dengan hak agunan atas kebendaan. Pen!elasan Pasal C$ ayat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 3nilai !aminan? adalah nilai !aminan yang dapat dipilih diantara nilai !aminan yang telah ditentukan dalam dokumen !aminan atau nilai ob!ek !aminan yang ditentukan oleh penilai yang ditun!uk oleh hakim pengawas.
Berlakun!a Perdamaian !ang Telah Disahkan Perdamaian yang telah disahkan, menurut Pasal $= /o. 0 'ahun 112 berlaku bagi semua kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengeualian, baik yang telah menga!ukan diri dalam kepailitan maupun tidak. Bila perdamaian atau pengesahan perdamaian tersebut ditolak, menurut Pasal $= /o. 0 'ahun 112 debitur pailit tidak dapat lagi menawarkan perdamaian dalam kepailitan tersebut. 4engan kata lain, perdamaian yang ditawarkan bersi"at "inal. Pasal $=2 /o. 0 'ahun 112 menentukan, putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan alas hak yang dapat di!alankan terhadap debitur dan semua orang yang menanggung pelaksanaan perdamaian sehubungan dengan piutang yang telah diakui (guarantor), se!auh tidak dibantah oleh debitur pailit sesuai dengan Pasal $ sebagaimana ternuat dalam berita aara rapat penookan piutang.
*estrukrurisasi %tang Kesepakatan antara debitur dan para kreditur mengenai isi renana perdamaian dapat mengambil berbagai bentuk restrukturisasi utang yaitu sebagai berikut# $. Pen!adwalan kembali pelunasan utang (rescheduling ): termasuk pemberian masa tenggang ( grace period ) yang baru atau pemberian moratorium kepada debitur. . Persyaratan kembali per!an!ian utang (reconditioning ). . Pengurangan !umlah utang pokok (haircut ). 2. Pengurangan atau pembebasan !umlah bunga yang tertunggak, denda, dan biaya-biaya lain. 7. Penurunan tingkat suku bunga. =. Pemberian utang baru. 0. Konvensi utang men!adi modal perseroan (debt for equity conversion atau disebut !uga debt equity swap).
C. Pen!ualan aset yang tidak produkti" atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitur untuk melunasi utang. @. Bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
%pa!a Hukum terhadap Keputusan Pailit paya hukum yang dapat dia!ukan terhadap Putusan Pernyataan Pailit adalah Kasasi ke 6ahkamah 9gung, dan terhadap Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dia!ukan Penin!auan Kembali ke 6ahkamah 9gung.
Tanggung +a$a" Direksi Ketika Terjadin!a Kepailitan Pada Perseran Ter"atas 'anggung %awab 4ireksi Ketika 'er!adinya Kepailitan Pada Perseroan 'erbatas 6enurut 4oktrin *ukum Perusahaan antara lain # 1. tanggung !awab berdasarkan prinsip fiduciary duties dan duty to skill and care; 4oktrin fiduciary duty berasal dari sistem hukum common Law yang berasal di Inggris dan hingga kini mempengaruhi sistem hukum negara-negara bekas !a!ahannya dan !uga dianut di 9merika erikat. Karena hubungan hukum antara perseroan dan direksi didasarkan pada doktrin fiduciary duty, maka berdasarkan doktrin ini maka dalam men!alankan kepengurusan mempunyai duty of care dan duty of loyality terhadap perseroan. 4oktrin duty of care, mewa!ibkan direktur dan management untuk berperilaku hati-hati sebagaimana orang-orang berperilaku dalam situasi yang sama. %ika direktur melanggar duty of care dan mengakibatkan perusahaan menderita kerugian "inanial, maka pengadilan akan memutuskan bahwa direktur dan mana!ement bertanggung !awab seara pribadi untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan. ebaliknya, !ika direksi dan management menyetu!ui suatu transaksi dengan mengabaikan duty of care dan transaksi tersebut belum dilakukan maka pengadilan akan memberlakukan inuction untuk menegah transaksi tersebut. Kriteria atau standar kehati-hatian dapat dibagi dalam beberapa maam, yaitu # a. tandar dasar, bahwa direksi harus bertindak seperti orang biasa yang berhati-hati dalam situasi yang sama #
%ika seseorang sudah duduk sebagai seorang direksi maka dia dikenai duty of care, meskipun orang tersebut hanya boneka:
'anggung !awab atas pelanggaran duty of care hanya diberlakukan !ika direktur melakukan tindakan yang sangat eroboh atau gross negligence.
b. tandar ob!ekti", artinya direksi yang mempunyai kemampuan dibawah rata-rata orang biasa dalam posisi direksi harus memenuhi standar rata-rata orang biasa. ebaliknya, direksi yang mempunyai keahlian khusus, harus mempergunakan keahlia khusus tersebut. c. 6enguntungkan keputusan kepada nasihat ahli dan komite. 4ireksi berhak mengambil keputusan berdasarkan nasihat ahli dan komite, akan tetapi hal tersebut harus masuk akal dalam situasi tertentu. d. Kelalaian yang pasi", direksi tidak bertanggung !awab atas kelalaiannya karena tidak mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh management dan pegawai. 9kan tetapi !ika dia mengetahui "akta yang mengarah kedugaan adanya perbuatan menyimpang, maka dia tidak dapat menutup mata atas "akta itu. 4alam suatu perusahaan besar, direksi yang tidak melakukan mekanisme untuk memonitor suatu perbuatan menyimpang, seperti internal accounting control atau komite audit, mungkin akan dianggap melanggar duty of care. e. ekalipun direksi melanggar duty of care, akan tetapi dia hanya bertanggung !awab atas kerugian !ika perbuatanya merupakan pro!imate cause atau sebab terdekat dari timbulnya kerugian. ". tanggung !awab berdasarkan doktrin mana!emen ke dalam (indoor manaement rule): 4oktrin mana!emen ke dalam #indoor manaement rule$ merupakan doktrin kontemporer yang menga!arkan bahwa !ika pihak yang men!alankan tugas-tugas perusahaan dalam men!alankan tugas-tugasnya konsisten dengan isi anggaran dasar perseroan, maka pihak perusahaan terikat dengan pihak ketiga atas segala tindakanyang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut, meskipun dalam men!alankan tugasnya itu, pihak perusahaan tidak memenuhi ketentuan internal perseroan, dan meskipun pihak luar perusahaan yang melakukan bisnis dengan perusahaan diasumsi telah mengetahui
dan mempela!ari
dokumen-dokumen
perusahaan
yang
telah
diumumkan kepada publik, seperti anggaran dasar perseroan. iloso"i adanya doktrin ini adalah bahwa pihak luar perusahaan yang beriktikad baik tidak dibebani tanggung !awab terhadap keabsahan internal dari pihak yang mewakili perseroan,
akan tetapi sebaliknya !ustru pihak direksi perseroanlah yang bertanggung !awab terhadap keabsahan tindakannya tersebut. 'anggung !awab direksi berdasarkan doktrin mana!emen ke dalam. ini diberi batasan batasan antara lain sebagai berikut# a. pihak
yang
melakukan
kegiatan
perseroan
memang
berwenang
melakukannya: b. para pihak telah tidak berpegang pada dokumen-dokumen yang dipalsukan: . pihak ketiga yang melakukan kegiatan dengan perseroan merupakan pihak ketiga yang beriktikad baik: d. pihak ketiga yang melakukan kegiatan dengan perseroan telah melakukan penyelidikan yang layak terhadap transaksi tersebut. %. tanggung !awab berdasarkan prinsip ultra vires: dan 9dapun
yang
dimaksudkan
vires (pelampauan kewenangan mengatur akibat
hukum
dengan
perseroan)
seandainya
ada
adalah
tindakan
prinsip ultra
suatu direksi
prinsip untuk
dan
yang atas
nama perseroan, tetapi tindakan direksi tersebut sebenarnya melebihi dari apa yang diatur dalam anggaran dasar perseroan. Blak mengartikan ultra vires sebagai# &Act beyond the scope of the powers of a corporation, as defined by its charter or law of state of incorporation. 'he term has a broad application and includes not only acts prohibited by the charter, but acts which are in e!cess of power granted and not prohibited, and generally applied either when a corporation has no power whatever to do an act, or when the corporation has the power but e!ercises it irregularly.&& uatu
perbuatan
dikatakan ultra
wenang#authority$ dalam
melakukan
vires bila perbuatan
dilakukan tersebut.
tanpa Bagi
we-
perseroan
perbuatan tersebut adalah ultra vires bila dilakukan di luar atau melampaui wewenang direksi atau perseroan sebagaimana terantum dalam anggaran dasar dan hukum perusahaan. 4oktrin ultra vires berdampak pada perikatan antara perseroan dan pihak ketiga, di mana transaksi yang dilakukan bersi"at ultra vires. 6enurut &hatamarras!id 9is bahwa suatu transaksi ultra vires adalah tidak sah dan tidak dapat disahkan kemudian oleh suatu rapat umum pemegang saham (>P). ehingga perbuatan direksi yangultra vires adalah merupakan tanggung !awab pribadi dari direksi tersebut.
red B.8. 'umbuan mengungkapkan bahwa batas-batas di mana perbuatan direksi itu merupakan perbuatan ultra vires apabila terpenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut# a. perbuatan hukum yang bersangkutan seara tegas dilarang oleh anggaran dasar: b. dengan memerhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menun!ang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar: . dengan memerhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertu!u kepada kepentingan perseroan terbatas. (. tanggung !awab berdasarkan prinsip piercieng the corporate veil 'eori dalam hukum perusahaan yang disebut dengan teori Penyingkapan 'irai Perusahaan #Piercing the )orporate *eil$ merupakan topik yang sangat populer dalam hukum perusahaan , bukan sa!a dalam tata hukum Indonesia, melainkan dalam hukum modern di negara lain. Penerapan prinsip ini mempunyai tu!uan utama yaitu keadilan bagi pihak pihak yang terkait dengan perseroan, baik investor maupun para pemegang saham. Kata Piercing the )orporate *eil terdiri dari kata-kata # Pierce# menyobek5 mengoyak5 menembus, dan *eil # kain5 tirai5 kerudung dan )orporate # perusahaan.Karena itu seara
har"iah istilah Piercing the )oorporate *eil berarti menyingkap tirai
perusahaan.
edang
dalam
ilmu
hukum
perusahaan
merupakan
suatu
prinsip5teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung !awab ke pundak orang lain, oleh suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa melihat kepada "akta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut. 9dapun yang men!adi kriteria dasar universal agar suatu Piercing the )orporate *eil seara hukum dapat di!atuhkan adalah sebagai berikut# a. 'er!adinya penipuan: b. 4idapatkan suatu ketidakadilan: . 'er!adinya suatu penindasan #oppresion$: d. 'idak memenuhi unsur hukum #illegality$: e. 4ominasi pemegang saham yang berlebihan: ". Perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritasnya Pada umumnya prinsip piercing corporate viel diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung !awab ke pundak orang atau perusahaan lain atas tindakan
hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa mempertimbangkan bahwa sebenarnya
perbuatan
tersebut dilakukan
4engan demikian, piercing
corporate
oleh5atas
viel ini
nama perseroan pelaku.
pada
hakikatnya
merupakan
doktrip yang memindahkan tanggung !awab dari perusahaan kepada pemegang saham, direksi, atau komisaris, dan biasanya doktrin ini bare diterapkan !ika ada klaim dari pihak ketiga kepada perseroan. 4oktrin piercing corporate viel ini !uga dianut dalam ndang-ndang Perseroan 'erbatas berkaitan
dengan direksi dalam
kaitannya
dengan
prinsip piercing
corporate viel adalah Pasal =1 9yat () dan 9yat (2), Pasal C7, dan Pasal @1 P'. 9dapun ketentuan Pasal =1 9yat () P' menyatakan bahwa dalam hal dokumen perhitungan
tahunan
yang
dan5ataumenyesatkan,
anggota
direksi
disediakan dan
ternyata
komisaris
tidak
seara
benar
tanggung
renteng bertanggung !awab terhadap pihak yang dirugikan. edangkan Pasal =1 9yat (2) P' menyatakan bahwa anggota direksi dan komisaris dibebaskan dari tanggung !awab sebagaimana dimaksud dalam 9yat () !ika terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. Ketentuan Pasal C1 P' men!elaskan lebih lan!ut mengenai tanggung !awab perseroan terbatas terutama sanksi !ika direksi melakukan kelalaian dan kesalahan. 4alam Pasal C1 9yat ($) P' dikatakan bahwa setiap anggota direksi wa!ib dengan iktikad baik dan penuh tanggung !awab men!alankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. edangkan Pasal C1 . 9yat () P' menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung !awab penuh seara pribadiapabila yang bersangkutan bersalah atau lalai men!alankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 9yat ($). Pasal C1 9yat () P' dikatakan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit $ 5 $1 (satu per sepuluh) bagian dari !umlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat menga!ukan gugatan
ke
Pengadilan
/egeri
terhadap
anggota
direksi
yang
karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. >udhi Prasetya menyatakan prinsip kehati-hatian direksi dalam menghindari kesalahan dan kelaian dengan men!alankan prinsip +good corporate goverment&.& 4alam kaitan dengan prinsip piercing corporate viel, tanggung !awab direksi bisa dikurangi dan bahkan dibebaskan !ika memenuhi kondisi-kondisi antara lain# tindakan direksi tersebut dalam rangka men!alankan keputusan >P, diterima oleh >P yang dibuat setelah tindakan tersebut, tindakan tersebut berman"aat bagi perseroan
tanpa melanggar hukum yang berlaku, terhadap direksi diberikan release and discharge #et quit et de charge$ oleh >P, mengikuti pendapat dari pihak luar yang pro"esional seperti legal opini dari lawyer, financial report dari akuntan, pendapat tertulis dari appraiser.
'anggung !awab direksi ketika ter!adinya kepailitan pada Perseroan 'erbatas menurut ketentuan ndang-ndang /omor 21 'ahun 110, adalah dalam hal kepailitan ter!adi karena kesalahan atau kelalaian 4ireksi dan harta pailit tidak ukup untuk membayar seluruh kewa!iban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota 4ireksi seara tanggung renteng bertanggung !awab atas seluruh kewa!iban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut:
sebaliknya anggota direksi tidak bertanggung !awab atas
kepalitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) apabila dapat membuktikan # $. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya: . telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung!awab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tu!uan Perseroan: . tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan: dan 2. telah mengambil tindakan untuk menegah ter!adinya kepailitan
Per"andingan Hukum Kepailitan antara Belanda, Amerika dan di Negara Islam Hukum Kepailitan di Belanda Berdasarkan *ukum Kepailitan Belanda setiap debitor dapat dinyatakan pailit apabila# $. 4ebitor bertempat tinggal atau men!alankan bisnis di Belanda. . 4ebitor dapat menga!ukan permohonan kepailitan sendiri atau men!adi sub!ek dari permohonan yang dia!ukan oleh kreditor (termasuk !uga kantor pa!ak), atau untuk alasan kepentingan umum oleh !aksa penuntut umum. etiap kreditor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dapat menga!ukan permohonan kepailitan. Ketika persyaratan kepailitan dipenuhi berdasarkan ndang-ndang
Kepailitan Belanda, pengadilan akan menyatakan debitor pailit tanpa memperhatikan proses peradilan sebelumnya atau proses peradilan yang sama di wilayah lain. 4alam kaitan dengan yurisdiksi pengadilan, di Belanda tidak ada pengadilan khusus kepailitan seperti di Indonesia yang men!adi kewenangan pengadilan niaga. ebagian besar pengadilan di Belanda mempunyai kamar kepailitan tersendiri yang dipimpin oleh hakim yang mempunyai pengalaman dalam kasus-kasus insolvensi. Permohonan kepailitan harus dia!ukan ke pengadilan dimana debitor bertempat tinggal atau berkedudukan (untuk badan hukum). 4ebitor asing yang melakukan bisnis di Belanda dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berada di wilayah kantor utama dari perusahaan asing tersebut. Pengu!ian umum pengadilan yang akan dilakukan sebelum menyatakan debitor dalam keadaan pailit adalah untuk mengetahui apakah "akta-"akta dan keadaan yang ada memenuhi alat bukti yang ukup untuk menun!ukan bahwa debitor sudah berhenti membayar utangutangnya. 9kan tetapi, bila pemohon adalah kreditur maka pengadilan akan mengu!i terlebih dahulu, sebelum pengu!ian pertama, apakah kreditor berhak menga!ukan klaim terhadap debitor. Permohonan pailit harus menyatakan "akta-"akta dan keadaan yang menun!ukan bukti yang ukup bahwa debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Ini dianggap sebagai perkara kepailitan apabila paling tidak ada dua kreditor, salah satu utangnya !atuh tempo dan dapat ditagih dan yang mana debitor tidak dapat membayar, menolak membayar atau, sederhananya, tidak membayar. 4an disini perlu ditekankan bahwa seara hukum tidak dibutuhkan dukungan dari kreditor-kreditor lainnya untuk penga!uan permohonan pailit. ebuah debitur dapat dinyatakan pailit ketika# $. 'idak lagi mampu membayar utang !atuh tempo dan harus dibayar tersebut: . 4ebitur telah berhenti membayar utangnya: dan . Kepailitan yang diprakarsai oleh dua atau lebih kreditur. 4alam putusan kepailitan di pengadilan, hakim akan menun!uk satu atau lebih kurator dan hakim pengawas, memiliki dampak retroakti" dari !am 11#11 pada tanggal putusan kepailitan. e!ak saat itu, debitur tidak lagi berwenang untuk men!ual asetnya. elama kepailitan, ada sita umum yang menegah kreditur konkuren dan pre"eren dalam meminta klaim terhadap aset debitur. elain itu, kurator !uga dapat menetapkan kerangka waktu dimana aset yang di!aminkan harus di!ual oleh penerima !aminan atau penerima gadai. Kegagalan untuk melakukannya oleh pihak tersebut akan mengakibatkan hilangnya hak untuk menyita aset#
meskipun penerima !aminan atau penerima gadai memiliki pre"erensi yang tinggi, mereka harus berbagi dalam biaya kepailitan.
Hukum Kepailitan di Amerika Penga!uan permohonan pailit di 9merika erikat sebagaimana dalam 'itle -nited tates /ankcruptcy )ode diatur pada Bab 0, $$, $, $ dan $7, titik beratnya ada pada Bab 0 dan $$. Pada /ankcruptcy )ode terdapat klasula 3 nsolvent ? yang mana dalam /ankcruptcy )ode tersebut diartikan antara lain sebagai keadaan keuangan dari debitor yang lebih besar utangnya daripada asetnya dan dapat dibuktikan dengan nsolvency 'est . 6enurut 0ictionary /usiness of 'erm, nsolvency diartikan # $. Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewa!iban "inansial ketika !atuh waktu seperti layaknya dalam bisnis: atau . Kelebihan kewa!iban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu. 4alam hukum kepailitan di 9merika erkat dikenal adanya reorganiation perusahaan yang diatur dalam Bab $$ dimana debitur diberi kesempatan untuk melakukan restrukturisasi perusahaannya maupun restrukturisasi utang-utangnya sehingga dapat tetap eksis sebelum dinyatakan pailit oleh hakim. Entitas yang menari bantuan berdasarkan Kode Bangkrut dapat menga!ukan petisi untuk mendapatkan bantuan berdasarkan beberapa pasal yang berbeda dari Kode Etik ini, tergantung pada keadaan. Bab $$ berisi sembilan Bab, enam di antaranya memberikan penga!uan sebuah petisi. 'iga bab lainnya memberikan peraturan yang mengatur kasus kebangkrutan seara umum. uatu kasus biasanya mengau pada Bab di mana permohonan dia!ukan. Bab-bab ini di!elaskan di bawah ini. Bab 0 mengatur tentang ;ukuidasi. ;ikuidasi di bawah pengarsipan Bab 0 adalah bentuk kebangkrutan yang paling umum. ;ikuidasi melibatkan penun!ukan wali amanat yang mengumpulkan harta non-bebas dari debitur, men!ualnya dan mendistribusikan hasilnya kepada para kreditur. Karena masing-masing negara membiarkan debitur mempertahankan properti yang penting, Bab 0 kasus sering merupakan kasus Ftidak ada asetF, yang berarti bahwa harta yang bangkrut tidak memiliki aset yang tidak dikeualikan untuk mendanai distribusi kepada kreditur.
Bab $$, $, dan $ mengatur tentang >eorganisasi .Kebangkrutan di bawah Bab $$, Bab $, atau Bab $ adalah reorganisasi yang lebih kompleks dan melibatkan membiarkan debitur untuk menyimpan sebagian atau seluruh propertinya dan untuk menggunakan laba masa depan untuk melunasi kreditor. Konsumen biasanya menga!ukan Bab 0 atau Bab $. Bab $$ penga!uan oleh individu diperbolehkan, namun !arang ter!adi. Bab $ mirip dengan Bab $ namun hanya tersedia untuk Fpetani keluargaF dan Fnelayan keluargaF dalam situasi tertentu. Bab $ umumnya memiliki persyaratan yang lebih murah untuk debitur daripada kasus Bab $ yang sebanding. Bab $7 mengatur kepailitan lintas batas. ndang-ndang Perlindungan Penegahan Kebangkrutan dan Perlindungan Konsumen tahun 117 menambahkan Bab $7 dan menangani kebangkrutan lintas batas# perusahaan asing dengan hutang 9..
Hukum Kepailitan di Negara Islam Pengertian pailit menurut *ukum Islam adalah orang yang hutangnya lebih banyak dari hartanya. 9pabila seseorang telah habis hartanya dan tidak mampu membayar hutanghutangnya, dia disebut sebagai pailit (bangkrut). 6en!atuhkan hukum terhadap orang sebagai tidak mampu bayar hutang, dinamakan 3ta"lis? (pernyataan bangkrut). Kondisi lan!ut atas kondisi ta"lis ini adalah adanya pelarangan atau pembekuan harta dan tindakannya yang disebut dengan al-ha!r. eara etimologi al-ha!r (pembekuan) mempersempit. 9kal di!uluki 9l-*a!ru
adalah melarang dan
karena pemilik harta membekukan diri dari
melakukan hal-hal yang buruk. 6enurut *ukum Islam hutang seseorang merupakan kewa!iban yang tidak akan pernah gugur keuali dilunasi baik oleh orang yang berhutang ataupun ahli waris orang yang berhutang (!ika orang yang berhutang telah meningal dunia). Penetapan seseorang !atuh pailit dan statusnya berada di bawah pengampuan, dengan syarat# $. ebelum seseorang dinyatakan !atuh pailit, para pemberi piutang (kreditor) berhak melarang orang yang !atuh pailit itu bertindak hukum terhadap sisa hartanya dan membatalkan seluruh tindakan hukum yang membawa mudharat kepada hak-hak mereka,
seperti
mewariskan
hartanya,
menghadiahkan,
dan
melakukan
akad mudharabah dengan orang lain. 9dapun terhadap tindak hukumnya yang bersi"at !ual beli dapat dibenarkan.
. Persoalan hutang piutang ini tidak dia!ukan kepada hakim, dan antara orang yang berhutang dengan orang-orang yang memberi hutang dapat melakukan ashshulh (perdamaian). 4alam kaitan ini, orang yang !atuh pailit itu tidak dibolehkan bertindak hukum yang si"atnya pemindahan hak milik sisa hartanya, seperti wasiat, hibah, dan kawin. 9pabila terapai perdamaian, maka pemberi hutang berhak membagi sisa harta orang yang !atuh pailit itu sesuai dengan prosentase piutangnya. . Pihak yang memberi hutang menga!ukan gugatan (seluruhnya atau sebagiannya) kepada hakim agar orang yang berhutang itu dinyatakan !atuh pailit, serta mengambil sisa hartanya untuk membayar hutang-hutangnya. 8ugatan yang dia!ukan itu harus disertai dengan bukti bahwa hutang orang itu melebihi sisa hartanya dan hutang itu telah !atuh tempo pembayaran. 9pabila ketetapan hakim telah ada yang menyatakan bahwa orang berhutang itu !atuh pailit, maka orang-orang yang memberi hutang berhak untuk mengambil sisa harta yang berhutang dan membaginya sesuai dengan prosentase piutang masing-masing. ementara syarat-syarat pengambilan barang itu dari tangan orang yang !atuh pailit tersebut adalah sebagai berikut# $. tang itu telah !atuh tempo .
menyatakan kebangkrutannya, maka salah satu orang yang hutang memperoleh sebanyak hartanya (membagi harta yang telah di!ual kepadanya se!umlah barang tersebut) maka baginya hak untuk memiliki sebagian. /ilai barang harus dilihat pada saat diputuskan kepailitannya. %ika nilai tersebut lebih rendah dari harga semula, maka pemilik barang diharuskan untuk memilih antara mengambil barang tersebut atau ikut dalam pembagian piutang. edang apabila nilainya lebih banyak atau sama dengan harga semula, maka ia mengambil barang itu sendiri. Pemberi hutang lebih berhak terhadap harta yang dihutangkan sebagaimana dia lebih berhak dalam masalah !ual beli. Bila didapati barang tersebut telah berubah si"at, ditambahkan atau dikurangi, maka dia bukan pemiliknya tetapi men!adi bagian dari para pemilik hutang. Bila Barang tersebut si"atnya sudah berubah dengan adanya aat, maka pen!ual berhak mengambilnya tanpa ganti rugi kerusakannya. Bila berubah barang tersebut dengan adanya tambahan maka tambahan tersebut men!adi milik pembeli berdasarkan atas na"kah yang telah dikeluarkannya. 6aka Pen!ual berhak meminta dikembalikan barang dagangan, bahkan men!adi lebih berhak dari pemberi hutang lainnya. Bila pembeli meninggal dunia maka pemilik barang lebih berhak terhadap barang tersebut daripada orang-orang yang memberi hutang lainnya.
KA#%# PT Perindustrian Njnja Meneer #ejarah dan Pendirian Ibu 6eneer merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Ia menikah dengan pria asal urabaya, dan kemudian pindah ke emarang. Pada masa pendudukan Belanda tahun $@11an, padamasa-masa penuh keprihatinan dan sulit itu suaminya sakit keras dan berbagai upaya penyembuhan sia-sia. Ibu 6eneer menoba meramu !amu %awa yang dia!arkan orang tuanya dan suaminya sembuh. e!ak saat itu, Ibu 6eneer lebih giat lagi meramu !amu %awa untuk menolong keluarga, tetangga, kerabat maupun masyarakat sekitar yang membutuhkan. Ia menantumkan nama dan potretnya pada kemasan !amu yang ia buat dengan maksud membina hubungan yang lebih akrab dengan masyarakat yang lebih luas. Berbekal perabotan dapur biasa, usaha keluarga ini terus memperluas pen!ualan ke kota-kota sekitar. Pada tahun $@$@ atas dorongan keluarga berdirilah %amu &ap Potret /yonya 6eneer yang kemudian men!adi ikal bakal salah satu industri !amu terbesar di Indonesia. elain mendirikan pabrik, /y 6eneer !uga membuka toko di %alan Pedamaran @, emarang. Perusahaan keluarga ini terus berkembang dengan bantuan anak-anaknya yang mulai besar. Pada tahun $@21 melalui bantuan putrinya, /onnie, yang hi!rah ke %akarta, berdirilah abang toko /yonya 6eneer, di %alan %uanda, Pasar Baru, %akarta.4i tangan Ibu dan anak, /yonya 6eneer dan *ans >amana perusahaan berkembang pesat. /yonya 6eneer meninggal dunia tahun $@0C, generasi kedua yaitu anaknya, *ans >amana, yang !uga mengelola bisnis bersama ibunya meninggal terlebih dahulu pada tahun$ @0=.
/amun kelima bersaudara ini kurang serasi dan men!atuhkan pilihan untuk berpisah. Kini perusahaan murni dimiliki dan dikendalikan salah satu uu /yonya 6eneer yaitu &harles aerang. edangkan keempat orang saudaranya dan setelah menerima bagian masing-masing, memilih untuk berpisah. Pada tahun $@0= pada usia 2 tahun, &harles diminta ayahnya untuk ikut mengelola perusahaan keluarganya, P' /yonya 6eneer. 9yahnya kemudian meninggal pada tahun yang sama. Kematian ayahnya dirahasiakan dari /yonya 6eneer yang saat itu memang sedang sakit-sakitan, karena khawatir akan mengganggu kesehatannya. epeninggalan /yonya 6eneer pada tahun $@0C, bisnis !amu keluarga itu diterpa kon"lik internal dan selama kurun waktu $@C2G111, anak-anak /yonya 6eneer saling berebut kekuasaan, karena /yonya 6eneer tidak pernah menun!uk penggantinya. Keluarga keturunan /yonya 6eneer pun teranam peah dan sempat dibawa ke pengadilan. Begitu sengitnya pertikaian di tubuh P' /yonya 6eneer, 6enaker &osmas Batubara saat itu ikut turun tangan, karena pertikaian antar keluarga sampai melibatkan ribuan peker!a perusahaan itu. Beruntung kisruh bisnis keluarga terselesaikan. 9nggotaanggota keluarga yang lain sepakat men!ual kepemilikannya di /yonya 6eneer kepada &harles. Pada tahun $@@$, setelah setelah penyelesaian kon"lik, &harles aerang langsung men!adi pemilik tunggal dan sekaligus pimpinan. 4i bawah kepemimpinannya, perusahaan !amu keluarga yang telah melewati tiga generasi itu berkembang pesat. %umlah karyawan yang tadinya $21 orang men!adi .711 orang. Produknya pun kini menapai 72 merek meliputi danberhasil dipasarkan ke tiga benua# 9sia, Eropa, dan 9merika. ekitar C1 persen dari produk untuk kepentingan wanita.
A$al Mula Ke"angkrutan $$ 6aret 1$7 merupakan hari yang menganam roda bisnis industri !amu P' /yonya 6eneer. etelah menunggak hutang sebesar >p =0 milliar kepada para krediturnya, perusahaan !amu yang berdiri se!ak tahun $@$@ ini teranam dipailitkan oleh Pengadilan 'ata /iaga emarang. Kasus bermula dari gugatan yang dia!ukan oleh P' /ata 6eridian Investara(/6I), distributor resmi /yonya 6eneer. /6I menyatakan /yonya 6eneer berkewa!iban membayar hutang >p C@ milliar. %uru biara /yonya 6eneer, Erni idyaningrum, menga!ukan penawaran pen!adualan kembali pembayaran utang dalam tempo lima tahun. 8ugatan dilayangkan karena pihak P' /yonya 6eneer tidak mampu membayar
utangnya kepada P' /6I sebesar >p C@ miliar. 'ak hanya terhadap P' /6I, tunggakan utang P' /yonya 6eneer !uga ter!adi kepada 0 kreditur lainnya termasuk Bank Papua sebesar >p 27 miliar. 4ari "akta persidangan, total hutang yang harus dilunasi P' /yonya 6eneer kepada para debiturnya tersebut senilai >p =0 miliar. idang PKP tersebut akhirnya beru!ung perdamaian dengan angka hutang yang harus dibayarkan P' /yonya 6eneer adalah >p $@C miliar.
Pailitn!a Pa"rik +amu .. Tahun di Indnesia 'anggal 1 %uni1$0 , *endrianto Bambang usanto 5 PE6<*p [email protected] menga!ukan surat gugatan kepada Perusahaan. 9dapun isi dari gugatan tersebut adalah sebagai berikut# $. Pembahasan egi *ukum 4iketahui bahwa berdasarkan hasil PKP sebelumnya ditentukan Bahwa dalam Putusan *omologasi halaman $ (dua belas) ditegaskan untuk !umlah utang di atas >p. 7.111.111.111,- (lima milyar rupiah)sampai dengan >p. 7.111.111.111,- (tiga puluh lima milyar rupiah diiil selama 7 (lima) tahun dimulai akhir %uli 1$7 hingga %uni 11. . Bahwa ternyata 'E>6<* tidak melakukan iilan sesuai kesepakatan yang ditetapkan di dalam Proposal, Perdamaian atau didalam Putusan *omologasi aHuo yakni sebesar >[email protected],- (tu!uh milyar empat puluh !uta sembilan ratus tu!uh puluhribu lima ratus rupiah). . Bahwa seharusnya sesuai dengan Putusan *omologasi 'E>6<*
hingga
dia!ukannya
Permohonan
Pembatalan
Perdamaian
ini,
maka
'E>6<*6<*
yang dikirimkan oleh 'E>6<*
Kepailitan dan Penundaan Kewa!iban Pembayaran tang menyatakan bahwa 34alam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, 4ebitor !uga harus dinyatakan pailit?.
/amun kuasa hukum /y. 6eneer tidak serta merta menerima gugatan dari pemohon. 6aka mereka menanggapi dengan surat sebagai berikut# $. 6enermati permohonan PE6<*
Perdamaian
(*omologasi)
1$5Pdt.us.PKP51$75P/./iaga
mg
Pengadilan karenatidak
/iaga
emarang
melakukan
iilan
/omor sesuai
kesepakatan yang telah ditetapkan didalam proposal perdamaian atau didalam Putusan per!an!ian perdamaian (homologasi) tersebut yakni sebesar >p. [email protected],- (tu!uh miliar empat puluh !uta sembilan ratus tu!uh puluh ribu lima ratus rupiah) selama 7 (lima) tahun, terhitung dari akhir %uli 1$7 hingga %uni 11 yang seharusnya 'E>6<*6<*p. 2$[email protected],. Bahwa berdasarkan putusan per!an!ian perdamaian (homologasi) a Huo yang telah disepakati membayar kewa!ibannya kepada PE6<*p. [email protected],- (tu!uh miliar empat puluh !uta sembilan ratus tu!uh puluh ribu lima ratus rupiah) selama (7) lima tahun dengan ara meniil, yang tidak mutlak harus meniil pembayaran tersebut untuk setiap bulannya. 2. Bahwa berdasarkan Putusan Per!an!ian Perdamaian (homologasi) aHuo 'E>6<*p. [email protected],- (tu!uh miliar empat puluh !uta sembilan ratus tu!uh puluh ribu lima ratus rupiah) setelah lewat waktu 7 (lima) tahun yaitu pada akhir bulan %uli 11 apabila 'E>6<*6<*6<*
diharuskan melaksanakan kewa!ibanya kepada PE6<*
Pertim"angan Hukum 4ari dua surat yang dia!ukan oleh *endrianto maupun Pihak P' /y.6eneer Pengadilan /egri emarang menimbang # $. 'u!uan *endrianto adalah permohonan pembatalan putusan pengesahan perdamaian tersebut diatas: 6enimbang, bahwa yang men!adi pokok persoalan adalah mengenai 8ugatan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (*omologasi) /omor 1$5Pdt.us-PKP51$75P/ /iaga mg tanggal 1C %uni 1$7 dengan alasan 'ermohon telah lalai memenuhi isi putusan Perdamaian (homologasi) : . Bahwa kasus posisi semula dari adanya Putusan Pengadilan /iaga pada Pengadilan /egeri emarang /omor 1$5Pdt.us-PKP51$75P/ /iaga mg tanggal 1C %uni 1$=, dalam perkara antara # P'. &itra astra 8ra"ika dan P'. /ata 6eridian Investara terhadap P'. Perindustrian /!on!a 6eneer atau disingkat P' /!on!a 6eneer, Bahwa dalam proses PKP, P' /!on!a 6eneer telah menga!ukan proposal perdamaian tanggal 7 6aret 1$7, kemudian telah disepakati oleh para Kreditur dan lebih lan!ut mendapat pengesahan (*omologasi), oleh 6a!elis *akim Pengadilan /iaga pada Pengadilan /egeri emarang tanggal 1$ %uni 1$7: . Bahwa ternyata pula, 'ermohon dalam pembayaran dengan menerbitkan Bilyet 8iro , akan tetapi keseluruhan Bilyet 8iro dimaksud ketika diairkan oleh Pemohon ternyata diblokir oleh pihak Bank, dengan alas an rekening 'ermohon telah ditutup: 2. Bahwa terhadap perkara Permohonan Pembatalan Per!an!ian Perdamaian, sebelumnya telah berulang kali dia!ukan oleh para Kreditur yang lain ke Pengadilan /iaga pada Pengadilan /egeri emarang, dengan substansi yang sama, akan tetapi perkara dimaksud ditolak oleh 6a!elis *akim : dalam perkara-perkara yang telah dia!ukan
tersebut, 'ermohon telah menga!ukan usulan yang serupa yaitu adanya permohonan penundaan pembayaran selama 1 (tiga puluh) hari: 7. Bahwa semestinya kalau 'ermohon konsisten dan beritikad baik untuk memenuhi kewa!ibannya, tentunya sudah ada pembayaran yang harus dilakukan kepada para Kreditor, termasuk kepada Pemohon (sebagai Kreditor), namun hal itu tidak dilakukan, sehingga membuktikan permohonan 'ermohon tersebut hanya terkesan sebatas "ormalitas untuk menunda kewa!iban pembayaran utangnya:
Putusan Pengadilan etelah menimbang alasan kedua belah pihak, baik pihak Pemohon dan'ermohon, maka Pengadilan /egeri emarang memutuskan yang pada intinya# $. 6engabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya . 6enyatakan batal Per!an!ian Perdamaian yang telah disahkan oleh 6a!elis *akim Pengadilan /iaga Pada Pengadilan /egeri emarang yang dituangkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (*omologasi) /omor 1$5Pdt.usPKP51$75P/ /iaga mg tanggal 1C %uni 1$7 . 6enyatakan P' /% dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya: 2. 6engangkat *akim /iaga 7. Pengangkatan Kurator =. 6enghukum pembayaran Perkara sebesar >p .$$$.111, /amun karena keputusan ini sangat memberatkan Pihak /y.6eneer Presiden 4irektur P' /!onya 6eneer, &harles aerang, kaget dan keewa atas putusan Pengadilan /egeri emarang.Ia mengharapkan pengadilan bersikap ob!ekti" dengan mempertimbangkan banyak hal. Pertama, !umlah peker!a /yonya 6eneer yang menapai ribuan. Kedua, keinginan perusahaan untuk menunaikan kewa!iban.&harles khawatir putusan pailit dari pengadilan bisa !adi preseden buruk bagi perusahaan yang dikatakan sebenarnya dalam keadaan sehat.6eski demikian, aerang akan mematuhi hasil keputusan. Perusahaan akan mengambil langkah hukum lain menghadapi hasil keputusan Pengadilan /egeri emarang seperti Kasasi, Penin!auan Kembali dan lainnya.
*eaksi atas Pailitn!a Pa"rik +amu N!0 Meneer etelah putusan pailit P' /yonya 6eneer tanggal 9gustus 1$0, satu bulan kemudian tepatnya tanggal 7 eptember 1$0 >ahmat 8obel, Bos P' Panasoni 8obel
Indonesia berenana akan menyelamatkan perusahaan !amu P' /yonya 6eneer dari pailit akibat !eratan utang. 'u!uannya adalah untuk mempertahankan !amu sebagai warisan budaya nusantara, termasuk perusahaan yang berdiri se!ak $@$@ itu.8obel tidak men!awab pasti mengenai skenario penyelamatan /yonya 6eneer apakah akuisisi penuh atau hanya melunasi utang dari perusahaan !amu asal emarang itu. Kabar terbaru mengenai keputusan 8obel tertanggal $$ eptember 1$0 yaitu 8obel Internasional mengka!i ulang renana penyelamatan perusahaan !amu /yonya 6eneer dari pailit. Pengka!ian ulang dilakukan seiring upaya lelang aset /yonya 6eneer oleh Bank Papua. 8obel perlu mengetahui apakah !ika Bank Papua melakukan lelang, nilai P' /yonya 6enner seara komersil masih menarik. Karena Bank Papua adalah satu-satunya kreditur separatis atau pemegang !aminan /yonya 6eneer, Bank Papua dikabarkan akan menggelar lelang atas aset !aminan kredit dengan penawaran tertutup. .
KE#IMP%LAN DAN #A*AN
Kesimpulan Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut# $. paya yang dapat dilakukan oleh debitur untuk dapat menghindari kepailitan adalah dengan melakukan upaya yang disebut PKP. PKP hanya dapat dia!ukan oleh debitur sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan, karena berdasarkan Pasal @ ayat /o. 0 'ahun 112, permohonan PKP harus diputuskan terlebih dahulu apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKP sedang diperiksa pada saat yang bersamaan. . Proses penga!uan permohonan pailit dia!ukan oleh pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga yang berdomisili daerah tempat kedudukan debitur itu berada. Penga!uan permohonan pailit dia!ukan oleh kreditur sebagaimana yang diatur pada pasal /o 0 'ahun 112. Permohonan penga!uan pailit dia!ukan kepada pengadilan melalui panitera. Panitera menda"tarkan permohonan kepailitan kepada ketua pengadilan niaga dalam !angka waktu paling lambat $ hari terhitung se!ak tanggal permohonan dida"tarkan. 4alam !angka waktu paling lambat hari terhitung se!ak tanggal permohonan pernyataan pailit dida"tarkan pengadilan mempela!ari permohonan dan menetapkan hari sidang. idang pemeriksaan atas permohonan kepailitan diselenggarakan paling lambat 1 hari se!ak permohonan. 'ahap putusan atas permohonan kepailitan dikabulkan atau diputus oleh hakim apabila "akta atau keadaan seara sederhana terbukti memenuhi persyaratan pailit. Putusan pailit harus diuapkan paling lambat =1 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit dida"tarkan dimana berdasarkan pada asas peradilan, epat, sederhana, dan biaya murah, putusan tersebut wa!ib dia!ukan kepada !urusita. . paya hukum dalam perkara kepailitan ada tiga maam upaya hukum yang dapat dilakukan yakni : Perlawanan, Kasasi dan Penin!auan Kembali (PK). Perlawanan dalam kepailitan dia!ukan kepada pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit. paya hukum kasasi dia!ukan ke 6ahkamah 9gung, dengan demikian terhadap keputusan pengadilan ditingkat pertama tidak dapat dia!ukan upaya hukum banding
tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi. paya hukum penin!auan kembali oleh 6ahkamah 9gung terhadap putusan atas permohonan kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan alasan apabila# a. etelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersi"at menentukan yang pada waktu diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan atau: b. 4alam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.
#aran aran yang dapat kami usulkan di dalam makalah ini adalahupaya hukum dilakukan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, maka 6ahkamah 9gung diharap dapat memutus perkara kasasi maupun penin!auan kembali seara epat dan !angan sampai berlarut-larut sehingga seepatnya ada kepastian hukum bagi para pihak.
