Implikasi Hukum Surat Keterangan Dokter DR.HAIDAR ALATAS SPPD-KGH, FINASIM, M.H., M.M. MASYARAKAT HUKUM KESEHATAN INDONESIA (MHKI) CABANG PURWOKERTO
Curiculum vitae
Nama : Dr. Haidar Alatas, SpPD-KGH, FINASIM, M.H., M.M. Tempat/tanggal Tempat/tanggal lahir : Kudus / 21 Januari 1957 Agama : Islam Alamat kantor : RSU Banyumas, Jl. Rumah Sakit no. 1 Banyumas, KSM Peny Dalam dan Unit Hemodialisis. No. telepon / Fax : (0281) 796191 / (0281) 796133 Alamat rumah : Jl. Ahmad Yani 26, 26, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia. No. telepon / Fax : (0281) 640795 / (0281) 640095 Handphone : 0811261521 Alamat email :
[email protected]
RIWAYAT PENDIDIKAN 1. Do Dok kte terr um umum
Tahun 1977 - 1985
UNDIP Semarang
2. Do Dokt kter er Sp Spes esia iali liss
Tahun 1990 – 1996
UNDIP Semarang
Tahun 2002 – 2012
UGM Jogyakarta
Penyakit Dalam 3. Do Dokt kter er Sp Spes esia iali liss Konsultan 4. Ma Magi gist ster er Hu Huku kum m Tahun 2008 – 2010
UNSOED
5. Magister
UNSOED
Manajemen RS
Tahun 2011 - 2012
PENDAHULUAN
Surat Keterangan Dokter adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter untuk tujuan tertentu tentang kesehatan atau penyakit pasien atas permintaan pasien atau pihak ketiga dengan persetujuan pasien. pasien.
Pendahuluan Implikasi hukum surat keterangan dokter pada umumnya berkaitan dengan: 1. Pemalsuan 2. Membuka rahasia 3. Menyebabkan kerugian 4. Diluar kompetensi
Pedoman KODEKI 1. Bab I Pasal 7 KODEKI, ” Setiap dokter hanya memberikan keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya”. 2. Bab II Pasal 12 KODEKI, “ Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien bahkan juga setelah pasien meninggal dunia”.
IMPLIKASI HUKUM SKD
HUKUM PIDANA (Ps 263, 267, 268) HUKUM PERDATA (Ps 322, 1365, 1366, 1367) PELANGGARAN DISIPLIN MEDIS (MKDKI) PELANGGARAN ETIKA KEDOKTERAN (KODEKI) UU 29/2004 ttg Praktik Kedokteran. UU 36/2009 ttg Kesehatan. UU 44/2009 ttg Rumah Sakit. PP 32/1996 ttg Tenaga Kesehatan. PP 10/1966 ttg Wajib Simpan Rahasia Kedok.
KUHP ttg Surat Palsu KUHP Pasal 263 (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
KUHP-Surat Palsu Pasal 267 ayat (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacad-cacad diancam dengan penjara dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Ps 267 (2) ”jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya disitu, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan”.
KUHP-Surat Palsu Pasal 268 (1) ”barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan, atau cacad dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, penanggung, diancam dengan penjara dengan hukuman penjara selama-lamanya selama-lamanya empat tahun”. Pasal 268 (2) ”diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud yang sama memakai surat keteragan tidak benar atau yang palsu, seolaholah surat itu benar dan tidak dipalsu”.
Membuka Rahasia KUHP Pasal 322 (1) Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu. itu.
Pidana penjara
IMPLIKASI HUKUM PERDATA Tentang Ganti Rugi : - KUH Perdata Pasal 1365, 1366, 1367. - Dikaitkan dengan membuka rahasia, misalnya di dalam Surat Keterangan Dokter tsb disebutkan diagnosis / nama penyakitnya dan membuat pasien merasa dirugikan. Terutama berkaitan dengan asuransi.
Kerugian dan Lalai Pasal 1365 KUH Perdata: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pasal 1366 KUH Perdata: Setiap Perdata: Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.
Tanggungan Pasal 1367 KUH Perdata: Seseorang tidak hanya hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian kerugian yang disebabkan disebabkan perbuatan perbuatan orang-orang yang menjadi menjadi tanggungannya atau disebabkan barangbarang yang berada di bawah pengawasannya. Direktur rumah sakit, pimpinan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan lain dapat digugat akibat surat keterangan dokter ini.
Sanksi perdata
PELANGGARAN DISIPLIN MEDIS KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 17/KKI/KEP/VIII/2006 TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI KEDOKTERAN. BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN: ada 28 jenis pelanggaran disiplin medis.
PELANGGARAN DISIPLIN MEDIS 1. Berkaitan dengan kompetensi dokter. 2. Tidak merujuk pasien ke dokter atau fasilitas kesehatan yang lebih kompeten. 3. Menyediakan dr. / drg. Pengganti yang tidak kompeten. 4. Membuka rahasia kedokteran. 5. Membuat keterangan medik tidak benar. 6. Tidak jujur dalam menentukan jasa medik dan menerima imbalan sebagai hasil korupsi kolusi dan nepotisme.
Sanksi thd pelanggaran disiplin medis
Sanksi diputuskan oleh MKDKI. Sanksi thd pelanggaran pelanggaran disiplin medis dapat berupa:
Pemberian peringatan tertulis. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi (STR) atau surat izin praktik (SIP). Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.
Sidang MKDKI
Pelanggaran etika kedokteran (KODEKI)
Pasal 7 : Seorang dokter hanya memberi memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Pasal 7 (a). Seorang (a). Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang dan penghormatan atas martabat manusia.
Pasal 10 KODEKI
Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut .
Pasal 12 KODEKI
Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
Sanksi thd pelanggaran etika kedokteran Pelanggaran KODEKI ditangani oleh MKEK. Panitia etik RS memecahkan masalah etik di RS. Panitia etik etik RS merujuk pelanggaran etik yang tidak bisa di selesaikan di RS ke MKEK/MAKERSI ( Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit). MKEK juga menangani kasus etik pengaduan masyarakat. Dalam penanganan masalah etik harus memperhatikan ketentuan hukum dan etika lain yang berlaku.
Pelanggaran etika kedokteran
UU 29 / 2004 (UUPK) Pasal 48 (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran. kedokteran. (2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 57 UU 36 / 2009 ttg Kesehatan (1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. (2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a. perintah undang-undang; b. perintah pengadilan; c. izin yang bersangkutan; d. kepentingan masyarakat; atau e. kepentingan orang tersebut.
Pasal 58 UU 36 / 2009 ttg Kesehatan
(1) Setiap orang berhak orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
UU 36 / 2009 ttg Kesehatan Pasal 150 (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum (visum (visum et repertum psikiatricum) psikiatricum) hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan. (2) Penetapan status kecakapan hukum seseorang yang diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa dilakukan oleh tim dokter yang dokter yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesi.
UU 44/2009 ttg Rumah Sakit Pasal 38 (1) Setiap Rumah Sakit harus menyimpan rahasia kedokteran. (2) Rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
Surat keterangan sakit / istirahat
Paling sering dibuat oleh para dokter. Bisa dimanfaatkan pasien meminta berkali-kali terutama bila tanpa catatan medik. Pada pasien yg berurusan dengan penegak hukum, dokter bisa dipanggil dan diminta keterangan. Kantor tempat pasien bekerja bisa komplain.
SKD sakit / istirahat
Seorang dokter harus waspada terhadap kemungkinan simulasi atau agravasi pada waktu memberikan keterangan mengenai cuti sakit seorang karyawan. Adakalanya cuti sakit disalahgunakan untuk tujuan lain. Surat keterangan cuti sakit palsu dapat menyebabkan seorang dokter dituntut menurut pasal 263 dan 267 KUHP.
Surat keterangan sehat
Biasanya untuk melamar kerja, sekolah, Asuransi, menikah dll. Perlu ada kejelasan batas „sehat‟ TKI kita sehat dengan HbSAg (+) ditolak, gambaran ronsen paru tidak bersih ditolak. Sebaliknya keur kesehatan calon bupati hati-hati menyatakan tidak sehat!!!
Surat keterangan sehat untuk Asuransi Jiwa Hal-hal yang perlu diperhatikan: Laporan dokter harus objektif , jangan dipengaruhi oleh keinginan calon nasabah atau agen perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Sebaiknya jangan menguji kesehatan seorang calon yang masih atau pernah menjadi pasien sendiri untuk menghindari timbulnya kesukaran dalam mempertahankan wajib menyimpan rahasia jabatan. Jangan memberitahukan kesimpulan hasil pemeriksaan medik kepada pasien, langsung kepada perusahaan asuransi itu sendiri.
SK sehat asuransi
Dokter selaku ahli, bukan orang kepercayaan perusahaan asuransi kesehatan. Pemeriksaan oleh dokter yang dipilih pasien pada dasarnya untuk kepentingan pihak asuransi oleh karena sebagai dokter penguji kesehatan tersebut, dokter wajib memberitahukan kepada perusahaan tentang segala sesuatu yang ia ketahui dari orang yang kesehatannya diuji. Dapat terjebak melanggar wajib simpan rahasia jabatan. Seharusnya dokter keluarga menolak untuk menguji kesehatan pasiennya.
Asuransi
SKD untuk keperluan menikah
Selain pemeriksaan medis, dokter juga harus memberikan edukasi reproduksi dan pendidikan seks kepada pasangan calon suami-istri. Yang sering menjadi dilema adalah apakah dokter harus memberitahukan kepada salah satu calon suami-istri tersebut apabila menemukan kelainankelainan atau penyakit-penyakit yang diderita salah satu calon pasangannya?
Surat Keterangan Hamil
Siapa yang punya kompetensi? Tidak hamil dibilang hamil minta dinikah. Belakangan ketahuan penipuan / kongkalikong Implikasi hukumnya?
Marshanda hamil?
Cuti hamil
Hak cuti hamil seorang ibu adalah 3 bulan, yaitu sekitar 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah persalinan. Tujuan : agar si ibu cukup istirahat dan mempersiapkan dirinya dalam menghadapi proses persalinan, dan mulai kerja kembali setelah masa nifas.
Surat Keterangan Ibu Hamil bepergian dengan Pesawat Udara Sesuai dengan ketentuan internasional Aviation, Ibu hamil tidak dibenarkan bepergian dengan pesawat udara, jika mengalami : 1. hiperemesis atau emesis gravidarum 2. hamil dengan komplikasi ( perdarahan, preeklamsi dsb ) 3. hamil >36 minggu 4. hamil dengan penyakit-penyakit lain yang beresiko.
SKD Untuk Penyakit Menular
Diatur dalam UU No. 6 tahun 1962 tentang wabah. Kepentingan umum yang diutamakan. Pasal 50 KUHP : “ Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan aturan undang-undang”. undang-undang”. Bagaimana hubungannya dengan wajib simpan rahasia jabatan????
Penyakit menular
SURAT KETERANGAN CACAT
Sangat erat hubungannya dengan besarnya tunjangan atau pensiun yang akan diterima oleh pekerja, yang tergantung kepada keterangan dokter tentang sifat cacatnya. Apa implikasi hukumnya? hukumnya?
Surat Keterangan Dokter Untuk Penderita HIV / AIDS
Hak Azasi Manusia (HAM). Rahasia medis Pasien merasa dirugikan.
Surat Keterangan Dokter untuk Gagal Ginjal Kronik
Untuk keperluan apa? Traveling HD? Tidak masuk kerja terus menerus? Pensiun dini? Kompetensi siapa?
Surat Keterangan Dokter Untuk Penderita Transplantasi Organ
Penderita transplantasi ginjal harus berobat terus menerus untuk mempertahankan penolakan badan (rejection). Diperlukan keterangan untuk ijin berobat. Implikasinya?
Cangkok ginjal
Surat Keterangan Dokter untuk Sakit Gangguan Jiwa
Kompetensi siapa? Membuat pasien / keluarga malu? Merasa dirugikan? Rahasia medis?
Surat Keterangan Dokter Untuk Persyaratan STR bagi dr dan drg
Bagaimana pendapat ts? Apakah tega menyatakan tidak sehat?
Surat Keterangan Dokter Tidak Buta Warna
Dilakukan oleh dokter spesialis mata. Untuk keperluan masuk sekolah, kerja dll. Implikasinya adalah sekolah atau kantor merasa dirugikan atau dianggap palsu.
Surat Keterangan Dokter untuk Jenis Kelamin Bayi
Salah menulis jenis kelamin dapat memberikan implikasi hukum. Dikira salah memberikan bayinya. Kompetensi siapa? Bayi prematur bisa salah menentukan jenis kelamin.
Surat Keterangan Dokter untuk Kelahiran SK kelahiran berisikan tentang waktu (tanggal dan jam) lahirnya bayi, kelamin, BB dan nama orang tua. Diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya oleh ol eh karena sering adanya permintaan khusus dari pasien. Hal yang sering menjadi masalah : 1. Anak yang lahir dari inseminasi buatan dari semen donor ( Arteficial Insemination by Donor = AID ) 2. Anak yang lahir hasil bayi tabung yang ya ng sel telur dan/atau sel maninya berasal dari donor ( In vitro Fertilization by Donor ) 3. Anak yang lahir hasil konsepsi dari saudara kandung suami. Ketiga hal diatas bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia
Surat Keterangan Dokter tentang Kematian
Surat keterangan untuk keperluan penguburan, perlu dicantumkan identitas jenazah, tempat, dan waktu meninggalnya. Surat Keterangan ( Laporan ) kematian perlu diisi sebab kematian sesuai dengan pengetahuan dokter. Karena bedah mayat klinik belum dapat dilakukan hingga waktu ini, sebab kematian secara klinik saja yg dilaporkan. Lamanya menderita sakit hingga meninggal dunia juga harus dicantumkan. Jika jenazah dibawa ke luar daerah atau luar negeri maka adanya kematian karena penyakit menular harus diperhatikan
Surat Keterangan Dokter untuk persyaratan SIM.
Perlu diperhatikan oleh karena pengendara atau faktor manusia merupakan faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas. Biasanya oleh dokter polisi. Bagaimana dengan penderita epilepsi?
Epilepsi pada pengemudi berbahaya
Surat Keterangan Dokter untuk „Visum Et Repertum‟
Visum et repertum (VeR) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter untuk penyidik dan pengadilan. VeR mempunyai daya bukti dan alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Kasus Pemerkosaan akan kesulitan jika korban dikirim terlambat karena hasil pemeriksaan tidak menunjukkan keadaan sebenarnya.
Bedah mayat kedokteran kehakiman
Harus objektif tanpa pengaruh dari mereka yang berkepentingan dalam perkara. Keterangan dibuat dengan istilah yang mudah dipahami, berdasarkan apa yang dilihat dan ditemukan, sehingga tidak berulang kali dipanggil ke pengadilan untuk dimintakan keterangan tambahan.
Kuitansi Sering diminta sebagai bukti pembayaran, tidak menimbulkan masalah apabila sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berhubungan dengan penggantian biaya berobat dari perusahaan tepat pasien atau pasangannya bekerja. Contoh : Perusahaan hanya mengganti 50% biaya pengobatan, pasien minta dibuatkan kuitansi kuitansi sebesar 2 kali imbalan jasa yang diterima dokter, Pasien meminta agar imbalan jasa dokter dinaikkan dengan sisa imbalan dibagi 50-50% antara dokter dan pasien, Pasien meminta agar biaya pengangkutan pulang pergi dari luar kota ke tempat berobat dimasukkan dalam kuitansi berobat (built in), sedangkan dokter tidak menerima bagian dari biaya pengangkutan pengangkutan tersebut. Bagaimana pendapat ts?
Sanksi Hukum Selain UU dan peraturan diatas, pasal 179 KUHAP (saksi ahli) tercantum sebagai berikut : 1. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan keterangan ahli demi keadilan. 2. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
KESIMPULAN
Implikasi Hukum Surat Keterangan Dokter mencakup aspek hukum pidana, hukum perdata, Pelanggaran disiplin medis, pelanggaran etika kedokteran, UUPK, UU Kesehatan, UU RS. Pada umumnya implikasi hukum surat keterangan dokter adl akibat dari Pemalsuan, membuka rahasia medis dan tidak kompeten. Dokter harus hati-hati dalam memberikan surat keterangan dokter. Harus ada permintaan tertulis dari pasien apabila menyebutkan diagnosis penyakit.
Tips
Komunikasi dan hubungan baik dg pasien. Selalu mempertimbngkan resiko. Ingat kompetensi. Ingat rahasia medis. Ingat! LSM / pengacara bisa menggugat dari berpagai aspek hukum.
