Inbound Investment – Kasus Kasus Mukamurata, Ltd. (Jepang)
A. Kedudukan Wajib Pajak Badan dan Badan Usaha Tetap sebagai Subjek Pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Lebih jauh lagi, Pasal 2 ayat (1a) menyatakan bahwa Bentuk Usaha Tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
Atas posisinya yang “dipersamakan” berdasarkan UU PPh, terdapat beberapa perbedaan antara pemajakan Wajib Pajak Badan dalam bentuk Perseroan Perseroan Terbatas dan Bentuk Usaha Tetap, yaitu: Kategori Perseroan Terbatas Badan Usaha Tetap Tempat pendirian / Didirikan atau bertempat Tidak didirikan dan Tidak tempat kedudukan di Indonesia Bertempat Kedudukan di berkedudukan Indonesia namun menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia Status Subjek Subjek Pajak Dalam Negeri Dipersamakan dengan Subjek Pajak Pajak Dalam Negeri Objek Pajak Penghasilan sebagaimana Penghasilan yang menjadi tertera dalam PPh Pasal 4 Objek Pajak adalah: tentang Objek Pajak yang a) Penghasilan dari usaha atau terdiri dari: kegiatan BUT tersebut dan dari a) Penghasilan yang dikenai harta yang dimiliki atau PPh non-final dikuasai; b) Penghasilan Penghasilan yang dikenai b) Penghasilan kantor pusat dari PPh Final usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Termasuk dalam hal ini Indonesia yang sejenis dengan adalah penghasilan yang yang dijalankan oleh BUT di diterima dari Induk Indonesia ( force force of attraction Perusahaan di luar negeri income) income) (world-wide income). income). c) Penghasilan dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat (effectively (effectively connected income). income). Pada dasarnya, penghasilan pasif yang diperoleh oleh Kantor Pusat.
Bukan Objek Pajak Penghasilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh termasuk dividen yang dibayarkan dari laba ditahan atas kepemilikan saham diatas 25% oleh WP Badan. Biaya yang Biaya untuk mendapatkan, diperbolehkan menagih, dan memelihara (deductible penghasilan termasuk expense) expense) beban royalti, imbalan jasa manajemen, dan bunga kepada Induk Perusahaan di luar negeri (sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku) di Indonesia. Bukan biaya yang Biaya-biaya sebagaimana diperbolehkan tertulis dalam UU PPh Pasal (non-deductible 9. expense) expense) Tarif Pajak
Tarif PPh Badan 25% termasuk pengurangan tarif sebesar 50% apabila peredaran bruto kurang dari Rp 50 miliar (UU PPh Pasal 31E)
Pembayaran royalti, imbalan sehubungan dengan jasa manajemen, dan bunga yang diterima atau diperoleh dari Kantor Pusat (kecuali yang berkenaan dengan usaha perbankan). Biaya yang berkenaan dengan penghasilan (Biaya 3M), biaya administrasi kantor pusat sepanjang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT.
Biaya-biaya sebagaimana tertulis dalam UU PPh Pasal 9 dan pembayaran kepada kantor pusat (beban royalty, imbalan jasa manajemen, dan bunga). Tarif PPh Badan 25% dan pajak sebesar 20% sesuai PPh Pasal 26 (branch profit tax) tax) atau sesuai tarif yang berlaku dalam P3B.
Berdasarkan keterangan diatas, maka pemajakan untuk Wajib Pajak dalam bentuk PT lebih menguntungkan karena biaya yang boleh diakui secara perpajakan lebih banyak dan pengenaan tarif PPh Badan tanpa harus membayar branch profit tax. tax. Oleh karena itu, lebih baik Mukamurata, Ltd. melakukan mendirikan perusahaan dalam bentuk PT.
b. Penanaman dana dalam bentuk modal atau pinjaman dapat memberikan implikasi perpajakan yang berbeda sebagaimana berikut: Modal Pinjaman Imbalan atas modal dinamakan sebagai Imbalan atas modal dinamakan sebagai dividen. bunga.
Pembayaran biaya dividen tidak boleh Pembayaran biaya bunga boleh dibebankan sebagai biaya untuk dibebankan sebagai biaya untuk keperluan menghitung PPh Badan keperluan menghitung PPh Badan Pendirian dalam bentuk PT
Apabila Mukamurata, Ltd. memutuskan untuk mendirikan perusahaannya dalam bentuk PT sehingga dia menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri di Indonesia, maka kepadanya berlaku ketentuan perbandingan antara utang dan modal (debt (debt to equity ratio). Berdasarkan PMK no. 169/PMK.010/2015, besarnya perbandingan utang dan modal yang paling tinggi ditetapkan adalah sebesar 4:1. Oleh karena itu, PT Mukamurata Indonesia harus berhati-hati untuk menetapkan jumlah modal dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan oleh induk perusahaan agar tidak melebihi batas 4:1. Jika melebihi perbandingan diatas, untuk keperluan penghitungan PPh Badan hanya boleh memperhitungkan biaya bunga sebagai beban untuk mengurangi perhitungan Penghasilan Kena Pajak (deductible (deductible expense) sebesar kewajaran rasio 4:1. Sisanya tidak boleh diperhitungkan sebagai biaya pengurang. Pembayaran dividen ke Induk Perusahaan di Jepang terutang PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20% atau tarif yang berlaku sesuai dengan P3B. Berdasarkan P3B IndonesiaJepang, tarif yang berlaku untuk pembayaran dividen adalah 10-15%.
Pendirian dalam bentuk BUT
Di sisi lain, ketentuan mengenai perbandingan antara utang dan modal hanya berlaku untuk Wajib Pajak badan, sehingga apabula Mukamurata memilih untuk mendirikan perusahaannya dalam bentuk BUT maka tidak ada pembatasan bahwa utang terhadap modal harus memenuhi 4:1. Akan tetapi, pada dasarnya BUT tidak boleh membiayakan pembayaran biaya bunga kepada Kantor Pusat sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak. Di sisi lain, pembayaran dividen kepada Kantor Pusat bukan objek pajak yang dikenai tarif PPh 26 di Indonesia.
c. Dalam upaya penghindaran pajak (tax (tax avoidance), avoidance), metode thin capitalization dikenal yaitu ketika kantor pusat atau induk perusahaan lebih memilih memberikan dana dalam bentuk pinjaman daripada modal. Sebagaimana diketahui bahwa imbalan atas pinjaman/hutang biasanya disebut sebagai beban bunga dan diperbolehkan menjadi biaya untuk menghitung beban PPh badan terutang (deductible expense) expense) sementara imbalan dalam bentuk modal (dividend (dividend ) umumnya tidak boleh dijadikan biaya
pengurang untuk penghitungan pajak (non-deductible expense). expense). Upaya thin capitalization ini capitalization ini kemudian bisa dihindari dengan pengenaan arm’s leng th th principle atas transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (related (related party transaction). transaction). Hubungan induk dan anak perusahaan yang rentan dipengaruhi hubungan istimewa akan mempengaruhi penentuan biaya bunga yang boleh dibebankan. Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yang harus memenuhi nilai wajar yang seharusnya dibebankan sesuai ketentuan dalam undang-undang. Metode back to back loan loan kemudian menjadi alternatif pendanaan dimana bank independen menjadi pihak perantara antara induk dan anak perusahaan. Secara sederhana, back to back loan terjadi ketika induk perusahaan memberikan pinjaman kepada bank untuk kemudian disalurkan kepada anak perusahaan. Karena pinjaman diberikan oleh “pihak independen”, maka bagi anak perusahaan, biaya perusahaan, biaya bunga yang dibayarkan kepada bank sebagai pihak yang dianggap tidak memiliki hubungan istimewa dengan anak perusahaan sehingga beban bunga dapat dibiayakan seluruhnya oleh anak perusahaan. Selain itu, pembayaran beban bunga kepada bank di Indonesia bukan merupakan objek PPh PP h Pasal 23 sehingga perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memotong PPh atas penghasilan bunga yang diterima oleh pihak bank.
Outbound Investment – Kasus Kasus PT Buana Internasional 1. Ketentuan Fiskal atas WPLN BUT
Objek Pajak
Pengurang Bruto
Tarif Pajak
Indonesia (Berdasarkan UU PPh)
Penghasilan yang menjadi Objek Pajak adalah: a) Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai; b) Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan oleh BUT di Indonesia ( force force of attraction income) income) c) Penghasilan dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat (effectively connected income). income). Pada dasarnya, penghasilan pasif yang diperoleh oleh Kantor Pusat. Penghasilan Biaya yang berkenaan dengan penghasilan (Biaya 3M), biaya administrasi kantor pusat sepanjang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT. Kompensasi kerugian paling lama 5 tahun. Tarif PPh Badan sebesar 25% dari penghasilan kena pajak.
Timbuktu (Berdasarkan Keterangan dalam Soal) Penghasilan yang menjadi Objek Pajak adalah: a) Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai; b) Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan oleh BUT di Indonesia ( force force of attraction income) income)
Biaya yang terkait dengan penghasilan terutang kecuali biaya bunga, royalti, dan jasa yang dibayarkan ke kantor pusat. Kompensasi kerugian paling lama 5 tahun. Tarif PPh Badan sebesar 25%.
Branch Profit Tax
Tarif 20% dari Tarif 20% dari Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi PPh sesudah dikurangi PPh Badan. Badan.
2. Berdasarkan keterangan dalam soal, Timbuktu menerapkan kebijakan perbandingan utang dan modal sebesar 3:1 dimana utang didefinisikan sebagai seluruh hutang dan modal (equity (equity)) adalah seluruh ekuitas menurut akuntansi. Dalam hal PT Buana International memilih untuk mendirikan perusahaan dalam bentuk anak perusahaan ( subsidiary), subsidiary), maka berlaku ketentuan rasio sebesar 3:1 bagi anak perusahaan PT Buana Internasional di Timbuktu. Besarnya modal disetor yang diberikan oleh PT Buana Internasional adalah Rp 300 miliar sehingga utang diharapkan maksimal hanya sebesar 3 x Rp 300 miliar = Rp 900 miliar. Ketentuan di Timbuktu juga menyatakan bahwa biaya bunga yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang (deductible (deductible expense) expense) adalah sebesar suku bunga rata-rata pinjaman dari pihak non-afiliasi. Dalam soal diketahui bahwa Citibank memberikan pinjaman dengan tingkat suku bunga sebesar 8%, oleh karena itu perhitungan beban bunga dan juga koreksi koreksi fiskal yang dilakukan dilakukan oleh anak perusahaan PT Buana Internasional di Timbuktu adalah sebagai berikut:
Biaya bunga komersial 1. PT Buana International = Rp3,000 milyar x 10% = Rp 300 milyar 2. Citibank Timbuktu = Rp 600 milyar x 8% = Rp 48 milyar + Total biaya bunga komersial
Biaya bunga pajak (maks) Koreksi positif
Rp 348 milyar = Rp900 milyar x 8%
= (Rp 72 milyar) + = Rp 276 milyar
Keterangan: Proporsi pembagian biaya bunga sesuai pajak bagi PT Buana Internasional diperhitungkan dengan cara membandingkan DER saat ini dengan DER menu rut pajak. DER saat ini
= 3,600 : 300 = atau 12:1
DER diperbolehkan
= 3:1
Oleh karena itu, beban bunga dihitung dengan cara membandingkan 3/12 x biaya pinjaman dengan keterangan sebagai berikut:
3. Perhitungan laba / rugi sebelum pajak penghasilan a. Bentuk Anak Perusahaan Deskripsi
Komersial (dalam miliar)
Penjualan 1. Penjualan lokal 2. Penjualan ekspor ke kantor pusat / induk usaha di Indonesia 3. Penjualan ekspor lainnya Total Penjualan Harga Pokok Penjualan 1. HPP Penjualan lokal 2. HPP Penjualan ekspor ke kantor pusat / induk usaha di I ndonesia 3. HPP Penjualan ekspor lainnya Total HPP Laba Kotor Biaya Non-operasi 1. Biaya jasa manajemen ke kantor pusat / induk usaha di I ndonesia 2. Biaya royalti ke kantor pusat / induk usaha di I ndonesia 3. Biaya royalti ke Machine Co. USA (non afiliasi) 4. Biaya bunga bank ke Citibank Cabang Timbuktu 5. Biaya bunga pinjaman ke kantor pusat/induk usaha di Indonesia 6. Biaya lain-lain (sesuai ketentuan fiskal di Timbuktu Biaya non-operasi Laba / (Rugi) sebelum PPh
Koreksi Pajak
Paj ak
Keterangan
450.00
-
450.00
380.00 160.00 990.00
-
380.00 160.00 990.00
210.00
-
210.00 Asumsi : HPP memenuhi kewajaran transaksi dengan pihak hubungan 150.00 istimewa
150.00
-
60.00
-
60.00
-
420.00 570.00
420.00 570.00
29.70
-
29.70
39.60
-
39.60
44.55
-
44.55
48.00
36.00
300.00
240.00
20.00 481.85 88.15
276.00
Koreksi positif - mengikuti 12 perhitungan biaya bunga sesuai Koreksi positif - mengikuti 60 perhitungan biaya bunga sesuai 20.00 205.85 364.15
b. Bentuk Cabang / BUT Deskripsi Penjualan 1. Pen jualan lokal 2. Penjualan ekspor ke kantor pusat / induk usaha d i Indo nesia 3. Pen jualan ekspor lainn ya 4. Penjualan kantor pusat atas barang yang sejenis dengan barang yang dijual oleh BUT di Timbuktu Total Penjualan Harga Pokok Penjualan 1. HPP Penjualan lo kal
Komersial (dalam miliar)
2. HPP Penjualan ekspor ke kantor pusat / indu k u saha di Ind onesia 3. HPP Penjualan eksp or lainnya 4. HPP Penjualan kantor pusat atas barang yang sejenis dengan barang yang dijual oleh BUT d i Timb uktu
Pajak
450.00
-
450.00
380.00 160.00
-
380.00 160.00
Keterangan
Berdasarkan ketentuan fiskal Timbuktu, penghasilan HO dianggap 240.00 jadi objek PPh BUT. 1,230.00
990.00
240.00 240.00
210.00
-
210.00 Asumsi : HPP memenuhi kewajaran transaksi dengan pihak hubungan 150.00 istimewa
150.00
-
60.00
-
60.00
-
100.00
Berdasarkan ketentuan fiskal Timbuktu, biaya terkait penghasilan 100.00 terutang boleh jadi biaya
420.00 570.00
100.00 140.00
520.00 710.00
29.70
29.70
-
39.60
39.60
-
Total HPP Laba Kotor Biaya Non-operasi 1. Biaya jasa manajemen ke kantor pusat / indu k u saha di Ind onesia 2. Biaya royalti ke kantor pusat / induk usaha di Indon esia 3. Biaya royalti ke Machine Co. USA (non afiliasi) 4. Biaya bunga bank ke Citibank Cabang Timbuktu 5. Biaya bunga pinjaman ke kantor pu sat/indu k usaha di In donesia 6. Biaya lain-lain (sesuai ketentuan fiskal di Timbuktu ) Biaya non-operasi Laba / (Rugi) sebelum PPh
Koreksi Pajak
-
44.55
-
44.55
48.00
-
48.00
300.00
-
369.30
20.00 112.55 597.45
300.00
20.00 481.85 88.15
Biaya umum dan adm kantor pusat tidak dapat dibebankan Biaya royalti ke kantor pusat tidak dapat dibebankan
Biaya bunga ke kantor pu sat tidak dapat dibebankan
Perbedaan nilai laba/(rugi) dalam bentuk anak perusahaan dan cabang terutama dipengaruhi karena
Penghasilan kantor pusat yang menjadi objek pajak bagi BUT namun tidak bagi WPDN Badan Biaya yang dibayarkan ke kantor pusat yang tidak boleh dibebankan b agi BUT namun boleh menjadi beban bagi WPDN Badan.
4. Perhitungan PPh Badan, Branch Profit Tax, dan Laba Bersih
a. Sebagai anak perusahaan Perhitungan PPh Badan
Laba / (Rugi) sebelum PPh PPh Badan - 25% Laba bersih setelah PPh Badan
364.15 91.04 273.11
b. Sebagai cabang Perhitungan PPh Badan
Laba / (Rugi) sebelum PPh PPh Badan - 25% Laba bersih setelah PPh Badan Branch profit tax - 20 % Laba setelah BPT
597.45 149.36 448.09 89.62 358.47
5. Pajak-pajak yang dibayar dan terutang di Timbuktu
a. Sebagai anak perusahaan (PT) Jenis Pajak
PP h Badan BP T WHT on interest WHT on royalty WHT on dividend* WHT on service / management fee** Total biaya pajak
Tarif 25% 20% 15% 15% 15% 15%
DPP Biaya pajak 364.15 91.04 300.00 45.00 39.60 5.94 29.70 4.46 146.43
Notes: *) Sesuai keterangan nomor 2., perusahaan tidak membagikan dividen **) Asumsi pembayaran jasa ke WPLN dikenakan tarif yang sama di Timbuktu yaitu 15%
b. Sebagai cabang (BUT) Jenis Pajak
PPh Badan BPT WHT on interest WHT on royalty WHT on dividend* WHT on service / management fee** Total biaya pajak
Tarif 25% 20% 15% 15% 15% 15%
DPP Biaya pajak 597.45 149.36 448.09 89.62 300.00 45.00 39.60 5.94 29.70 4.46 294.38
Notes: *) Sesuai keterangan nomor 2., perusahaan tidak membagikan dividen **) Asumsi pembayaran jasa ke WPLN dikenakan tarif yang sama di Timbuktu yaitu 15%
6. Pajak-pajak yang dibayar dan terutang di Indonesia
Dari sudut pandang PT Buana Internasional yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan yang diterima baik dari dalam maupun luar negeri (world-wide (world-wide income basis), basis), kegiatan operasional di Timbuktu dikenakan pajak. Di sisi lain, ketentuan dalam Pasal 24 UU PPh memperbolehkan PT Buana Internasional untuk menggunakan PPh terutang atau dibayarkan di Timbuktu sebagai kredit pajak luar negeri. a) sebagai anak perusahaan (PT) Penghasilan yang diterima oleh PT Buana Internasional dalam opsi a) Penghasilan di Indonesia Jasa manajemen Royalti Bunga pinjaman Total penghasilan luar negeri PPh Badan dari penghasilan LN - 25% Kredit Pajak Luar Negeri - lihat nomor 5 PPh Kurang bayar tahunan
29.70 39.60 300.00 369.30 92.33 55.40 36.93
Selain itu, Pasal 18 (2) UU PPh menyatakan bahwa Menkeu b erhak untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh WPDN atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek apabila ada
kepemilikan saham paling rendah 50% oleh WPDN. Oleh karena itu, meskipun anak perusahaan di Timbuktu tidak tidak membagikan dividen, berdasarkan berdasarkan pasal diatas maka PT Buana Internasional dianggap menerima pembagian dividen (deemed (deemed dividend ). ). Dasar pengenaan deemed dividend adalah laba setelah pajak dari badan usaha di luar negeri diatas. Oleh karena itu, nilai PPh terutang dari deemed dividend adalah: Laba setelah PPh Badan di Timbuktu = IDR 273.11 Tarif PPh Badan atas dividen
= 25%
PPh Badan terutang atas deemed div = Rp 68.27 miliar
Dalam opsi a), total beban pajak terutang di Indonesia adalah IDR 92.33 + IDR 68.27 = IDR 160.60 miliar.
b) sebagai cabang (BUT) Dalam opsi mendirikan sebagai cabang, maka PPh Badan terutang atas penghasilan luar negeri dihitung dengan menggunakan angka laba bersih setelah PPh Badan di Timbuktu dan kredit PPh Pasal 24 dari BPT yang dibayarkan di Timbuktu. Oleh karena itu, beban pajak dalam opsi b) adalah
Penghasilan Luar Negeri Penghasilan cabang Total penghasilan luar negeri PPh Badan dari penghasilan LN - 25% Kredit Pajak Luar Negeri - lihat nomor 5
PPh Kurang bayar tahunan
448.09 448.09 112.02 89.62 22.40
Dalam opsi b), total beban pajak terutang di Indonesia adalah IDR 112,02 milyar.
7) Tarif efektif pajak
a) Opsi anak perusahaan. Perhitungan tarif efektif pajak PPh yang dibayar di Timbuktu
146.43
PPh yang dibayar di Indonesia Total PPh
Jumlah PPh KB Tahunan + 105.20 PPh atas ata s deemed dividend dividend 251.63
Total Penjualan Tarif efektif pajak (dalam %)
Keterangan
990 25.42%
b) Opsi Cabang
Perhitungan tarif efektif pajak PPh yang dibayar di Timbuktu
294.38
PPh yang dibayar di Indonesia Total PPh
Jumlah PPh 22.40 KB Tahunan 316.78
Total Penjualan Tarif efektif pajak (dalam %)
Keterangan
990 32.00%
