Kebijakan Kesehatan Nasional Desa Siaga

KEBIJAKAN KESEHATAN NASIONAL “DESA SIAGA”

OLEH NI LUH ADE SERIASIH

P07120216015

NI MADE RASITA PUSPITASWARI

P07120216016

NI LUH PUTU ARY APRILIYANTI

P07120216017

NI MADE TARIANI

P07120216018

PUTU INDAH PERMATA SARI

P07120216019

NI PUTU NOVIA HARDIYANTI

P07120216020

SEMESTER IV / TINGKAT 2.A

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR JURUSAN DIV KEPERAWATAN TAHUN 2018

The world's largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.











KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini berisikan tentang DESA SIAGA. Makalah ini disusun dengan maksud untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Kebiajakan Kesehatan Nasional, guna mendapatkan nilai tugas harian. Adapun isi makalah ini disusun secara sistematis dan merupakan referensi dari beberapa sumber yang menjadi acuan dalam penyusunan tugas. Kami berharap makalah ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam proses kegiatan belajar Kebijakan Kesehatan Nasional dan sumber pengetahuan kepada pembaca dan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Kami selaku penyusun tugas makalah ini sangat sadar bahwa masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari teman- teman, Ibu Pembimbing yang sangat kami harapkan agar tugas berikutnya dapat lebih baik lagi.

Denpasar, 11 April 2018

Penulis











DAFTAR ISI











BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan sebagai hak asasi manusia ternyata belum menjadi milik setiap penduduk Indonesia karena berbagai hal seperti kendala geografis, sosiologis dan budaya. Kesehatan bagi setiap penduduk yang terbatas kemampuannya serta yang berpengetahuan dan berpendapatan rendah masih perlu diperjuangkan secara terus menerus dengan cara mendekatkan akses pelayanan kesehatan dan memberdayakan kemampuan mereka sendiri. Disamping itu kesadaran masyarakat bahwa kesehatan merupakan investasi bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia juga masih harus dipromosikan dipromosikan melalui sosialisasi dan advokasi kepada para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan (stakeholder) di berbagai jenjang administrasi. Kesehatan sebagai hak asasi manusia ternyata belum menjadi milik setiap penduduk Indonesia karena k arena berbagai hal seperti kendala k endala geografis, sosiologis dan budaya. Kesehatan bagi setiap penduduk yang terbatas kemampuannya serta

yang

berpengetahuan

dan

berpendapatan

rendah

masih

perlu

diperjuangkan secara terus menerus dengan cara mendekatkan akses pelayanan kesehatan dan memberdayakan kemampuan mereka sendiri. Disamping itu kesadaran masyarakat bahwa kesehatan merupakan investasi bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia juga masih harus dipromosikan melalui sosialisasi dan advokasi kepada para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan (stakeholder) di berbagai jenjang administrasi. Kesehatan sebagai hak asasi manusia ternyata belum menjadi milik setiap penduduk Indonesia karena berbagai hal seperti kendala geografis, sosiologis dan budaya. Kesehatan bagi setiap penduduk yang terbatas kemampuannya serta yang











masyarakat bahwa kesehatan merupakan investasi bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia juga masih harus dipromosikan melalui sosialisasi dan advokasi kepada para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan (stakeholder) di berbagai jenjang administrasi. Pengembangan Desa Siaga telah dimulai sejak tahun 2006. Sampai dengan saat ini, tercatat sudah 42.295 Desa dan Kelurahan Siaga Aktif (56,1%) dari 75.410 Desa dan Kelurahan yang ada di Indonesia. Namun demikian, banyak di antaranya yang belum berhasil menciptakan Desa Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif. Padahal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan salah satu indikator dalam Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan di

Kabupaten dan Kota. Hal ini dapat terjadi karena masih beragamnya pemikiran para pelaksana di lapangan termasuk stakeholders lainnya tentang pengertian Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Disamping itu masalah lain yang ada di kabupaten dan kota antara lain kurangnya dukun gan terutama pendanaan dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Kelurahan Siaga Aktif terutama terutama dari Bupati/Walikota Bupati/Walikota dan DPRD. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan akselerasi terhadap program Pengembangan Desa Siaga yang sedang berjalan, dengan target tahun 2015 sebesar 80% yang akan dicapai dengan adanya dukungan dari berbagai pihak. Sebagaimana

diketahui,Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota menetapkan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 80% desa telah menjadi Desa Siaga Aktif. Oleh sebab sebagian desa yang ada di Indonesia telah berubah status menjadi kelurahan, maka perlu ditegaskan bahwa dalam target tersebut juga tercakup Kelurahan Siaga Aktif. Dengan demikian, target SPM harus d imaknai sebagai tercapainya











Kesehatan di Kabupaten dan Kota serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota menetapkan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 80% desa telah menjadi Desa Siaga Aktif. Oleh sebab sebagian desa yang ada di Indonesia telah berubah status menjadi kelurahan, maka perlu ditegaskan bahwa dalam target tersebut juga tercakup Kelurahan Siaga Aktif. Dengan demikian, target SPM harus d imaknai sebagai tercapainya 80% desa dan kelurahan menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Sebagaimana

diketahui,

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota menetapkan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 80% desa telah menjadi Desa Siaga Aktif. Oleh sebab sebagian desa yang ada di Indonesia telah berubah status menjadi kelurahan, maka perlu ditegaskan bahwa dalam target tersebut juga tercakup Kelurahan Siaga Aktif. Dengan demikian, target SPM harus d imaknai sebagai tercapainya 80% desa dan kelurahan menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. B. Rumusan Masalah

Dalam suatu karangan ilmiah haruslah disusun secara sistematis dan runtutan sesuai dengan ketentuan yang ada. Maka dari itu perlu penyusunan suatu rumusan masalah yang menjadi batu pijak untuk pembahasan makalah ini. Adapun rumusan masalah ialah sebagai berikut: 1. Apakah Pengertian Desa Siaga? 2. Apa Saja Tujuan Dari Desa Siaga? 3. Siapa Saja Sasaran Desa Siaga? 4. Apa Saja Langkah-Langkah Pengembangan Desa Siaga?













7. Apa Saja Indicator Keberhasilan Desa Siaga? 8. Bagaimana Cara Pelaksanaan Desa Siaga? C. Tujuan Penulisan

9. Untuk mengetahui pengertian desa siaga 10. Untuk mengetahui tujuan dari desa siaga 11. Untuk Mengetaahui sasaran desa siaga 12. Untuk Mengetahui langkah-langkah pengembangan desa siaga 13. Untuk Mengetahui Prinsip pengembangan desa siaga 14. Untuk Mengetahui Kegiatan Pokok Desa Siaga 15. Untuk Mengetahui Mengetaahui indicator keberhasilan desa siaga 16. Untuk Meengetahui cara pelaksanaan desa siaga

D. Manfaat Penulisan 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis makalah ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang desa siaga 2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut,serta referensi penelitian sejenisnya











BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Desa Siaga

Desa siaga merupakan strategi baru pembangunan kesehatan. Desa siaga lahir sebagai respon pemerintah terhadap masalah kesehatan di Indonesia yang tak kunjung selesai. Tingginya angka kematian ibu dan bayi, munculnya kembali berbagai penyakit lama seperti tuberkulosis paru, merebaknya berbagai penyakit baru yang yang bersifat pandemik seperti SARS, HIV/AIDS HIV/AIDS dan flu burung serta belum hilangnya penyakit endemis seperti diare dan demam berdarah merupakan masalah utama kesehatan di Indonesia. Bencana alam yang sering menimpa bangsa Indonesia seperti gunung meletus, tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan kecelakaan massal menambah kompleksitas masalah kesehatan di Indonesia. Desa siaga merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan kesehatan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan top down menjadi lebih partisipatif dan bottom up. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VI II/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa siaga, desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan











diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Depkes, 2007). Konsep desa siaga adalah membangun suatu sistem di suatu desa yang bertanggung jawab memelihara kesehatan masyarakat itu sendiri, di bawah bimbingan dan interaksi dengan seorang bidan dan 2 orang kader desa. Di samping itu, juga dilibatkan berbagai pengurus desa untuk mendorong peran serta masyarakat dalam program kesehatan seperti imunisasi dan posyandu (Depkes 2009). Jadi dapat disimpulkan bahwa desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumberdaya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan, secara mandiri. Desa yang dimaksud disini dapat berarti kelurahan atau istilah-istilah lain bagi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan yang diakui dan dihormati dalam Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Tujuan Desa Siaga

Tujuan umum desa Siaga adalah terwujudnya masyarakat desa yang sehat, serta peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya. Sedangkan tujuan khusus dari desa siga Desa Siaga yaitu:











5. Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat desa untuk menolong diri sendiri di bidang kesehatan. (Depkes, 2006),

C. Sasaran Desa Siaga Dalam

rangka

mempermudah

strategi

intervensi,

sasaran

pengembangan Desa Siaga dibedakan menjadi tiga jenis. Pertama, semua individu dan keluarga di desa, yang diharapkan mampu melaksanakan hidup sehat, serta peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayah desanya. Kedua, pihak-pihak yang mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan keluarga atau dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perubahan perilaku tersebut,seperti tokoh masyarakat. Termasuk tokoh agama, tokoh perempuan dan pemuda, kader serta petugas kesehatan. Ketiga, Pihak-pihak yang diharapkan memberikan dukungan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dana, tenaga, sarana dan lain-lain, seperti Kepala Desa, Camat, para pejabat terkait, LSM, swasta, para donatur dan pemangku kepentingan lainnya.

D. Langkah-Langkah Pengembangan Desa Siaga

Pengembangan

desa

siaga

laksanakan

dengan

membantu/memfasilitasi/mendampingi masyarakat untuk menjalani proses pembelajaran melalui siklus pemecahan masalah yang terorganisasi yang











4. memantau, mengevaluasi dan membina kelestarian upaya-upaya yang telah dilakukan.

E. Prinsip pengembangan desa siaga (Depkes, 2008), yaitu :

1. Desa siaga adalah titik temu antara pelayanan kesehatan dan program kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan upa ya masyarakat yang terorganisir. 2. Desa siaga mengandung makna “kesiapan” dan “kesiagaan” Kesiagaan masyarakat dapat didorong dengan memberi informasi yang akurat dan cepat tentang situasi dan masalah-masalah yang mereka hadapi. 3. Prinsip respons segera. Begitu masyarakat mengetahui adanya suatu masalah, mereka melalui desa siaga, akan melakukan langkah-langkah yang perlu dan apabila langkah tersebut tidak cukup, sistem kesehatan akan memberikan bantuan (termasuk pustu, puskesmas, Dinkes, dan RSUD). 4. Desa siaga adalah “wadah” bagi masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan berbagai program kesehatan. Secara organisasi, koordinasi dan kontrol proses pengembangan desa siaga dilakukan oleh sebuah organisasi desa siaga. Organisasi desa siaga ini berada di tingkat desa/kelurahan dengan penanggung jawab umum kepala desa desa atau lurah. Sedangkan pengelola kegiatan harian desa siaga, bertugas melaksanakan kegiatan lapangan seperti pemetaan balita untuk penimbangan













tersebut akan direkapitulasi dalam sebuah peta desa (spasial) dan peta tersebut dipaparkan di poskesdes. 2. Perencanaan partisipatif: Perencanaan partisipatif di laksanakan melal ui survei mawas diri (SMD) dan musyawarah masyarakat desa (MMD). Melalui SMD, desa siaga menentukan prioritas masalah. Selanjutnya, melalui MMD, desa siaga menentukan target dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target tersebut. Selanjutnya melakukan penyusunan anggaran. 3. Mobilisasi sumber daya masyarakat : Melalui forum desa siaga, masyarakat dihimbau memberikan kontribusi dana sesuai dengan kemampuannya. Dana yang terkumpul bisa dipergunakan sebagai tambahan

biaya

operasional

poskesdes.

Desa

siaga

juga

bisa

mengembangkan kegiatan peningkatan pendapatan, misalnya dengan koperasi desa. Mobilisasi sumber daya masyarakat sangat penting agar desa siaga berkelanjutan (sustainable).











direview oleh Dewan Kesehatan Desa, kepala desa, fasilitator dan Puskesmas. Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, penggunaan dana tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan pedoman yang ada. G. Indikator Keberhasilan Pembangunan Desa Siaga

Keberhasilan upaya Pengembangan Desa Siaga dapat dilihat dari empat kelompok indikatornya, yaitu indikator masukan, indikator proses, indikator keluaran dan indikator dampak. 1. Indikator masukan . Indikator masukan adalah indikator untuk mengukur seberapa besar masukan telah diberikan dalam rangka pengembangan Desa siaga. Indikator masukan terdiri atas hal-hal berikut 1) Ada/tidaknya Forum Masyarakat Desa, 2) Ada/tidaknya sarana pelayanan kesehatan serta perlengkapan / peralatannya; 3) Ada/tidaknya UKBM yang dibutuhkan masyarakat; 4) Ada/tidaknya tenaga kesehatan( minimal bidan ); 5)Ada/tidaknya kader











rumah kadarzi dan PHBS; 8) Ada/tidaknya deteksi dini gangguan jiwa di tingkat rumah tangga 3. Indikator Keluaran . Indikator Keluaran adalah indikator untuk mengukurseberapa besar hasil kegiatan yang dicapai di suatu desa dalam rangka pengembangan Desa Siaga. Indikator keluaran terdiri atas hal-hal berikut :Cakupan pelayanan kesehatan dasar (utamanya KIA ); Cakupan pelayanan UKBM- UKBM lain; Jumlah kasus kegawatdaruratan dan KLB yang ada dan dilaporkan; Cakupan rumah tangga yangmendapat kunjungan rumah untuk kadarzi dan PHBS; Tertanganinya masalah kesehatan dengan respon cepat. 4. Indikator Dampak . ndikator dampak adalah indikator untuk mengukur seberapa besar dampak dari hasil kegiatan desa dalam rangka pengembangan Desa Siaga. Indikator proses terdiri dari atas hal-hal sebagai berikut. Jumlah penduduk yang menderita sakit; Jumlah ibu melahirkan yang meninggal dunia; Jumlah ba yi











2. Pelaksanaan Dalam tahap pelaksanaan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah: Pusat: 

Penyediaan dana dan dukungan sumber daya lain.

Provinsi: 

Penyediaan dana dan dukungan sumber daya lain.

Kabupaten / Kota: 

Penyediaan dana dan dukungan sumber daya lain. Penyiapan Puskesmas dan Rumah Sakit dalam rangka penanggualangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan.

Kecamatan: 

Pengembangan dan Pembinaan Desa Siaga.

3. Pemantauan dan Evaluasi Dalam tahap pemantauan dan evaluasi, hal-hal yang perlu dilakukan adalah: Pusat:











siklus atau spiral pemecahan masalah yang terorganisasi (pengorganisasian masyarakat), yaitu dengan menempuh tahap-tahap: 

Mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah.



Mendiagnosis

masalah

dan

merumuskan

alternatif-alternatif

pemecahan masalah. 

Menetapkan alternative pemecahan masalah yang layak, merencanakan dan melaksanakannya.



Memantau, mengevaluasi dan membina kelestarian upaya-upaya yang telah dilakukan. Meskipun di lapangan banyak variasi pelaksanaanya, namun secara

garis besar langkah-langkah pokok yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut: 

Pengembangan Tim Petugas

Langkah ini merupakan awal kegiatan, sebelum kegiatan-













berupa kebijakan atau anjuran, serta restu, maupun dana atau sumber dana yang lain, sehingga pembangunan Desa Siaga dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat bertujuan agar mereka memahami dan mendukung, khususnya dalam membentuk opini publik guna menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan Desa Siaga. Jadi dukungan yang diharapkan dapat berupa dukungan moral, dukungan financial atau dukungan material, sesuai kesepakatan dan persetujuan masyarakat dalam rangka pengembangan Desa Siaga.













Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)

Tujuan

penyelenggaraaan

musyawarah

masyarakat

desa

(MMD) ini adalah mencari alternative penyelesaian masalah kesehatan dan upaya membangun Poskesdes, diakitkan dengan potensi yang dimiliki desa. Di samping itu, juga untuk menyusun rencana jangka panjang pengembangan Desa Siaga. Inisiatif penyelenggaraan musyawarah sebaiknya berasal dari tokoh masyarakat yang telah sepakat mendukung pengembangan Desa Siaga. Peserta musyawarah adalah tokoh-tokoh masyarakat, termasuk











2) Orientasi / Pelatihan Kader Desa Siaga Sebelum melaksanakan tugasnya, kepada pengelola dan kader desa yang telah ditetapkan perlu diberikan orientasi atau pelatihan. Orientasi / pelatihan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota sesuai dengan pedoman orientasi / pelatihan yang berlaku. Materi orientasi / pelatihan yang berlaku. Materi orientasi / pelatihan mencakup kegiatan yang akan dilaksanakan di desa dalam rangka pengembangan Desa Siaga (sebagaiman telah dirumuskan dalam Rencana Operasional). Yaitu meliputi pengelolaan Desa Siaga secara umum, pembangunan











belum ada di desa yang bersangkutan, atau merevitalisasi yang sudah ada tetapi kurang / tidak aktif. 4) Penyelenggaraan Kegiatan Desa Siaga Dengan telah adanya Poskesdes, maka desa yang bersangkutan telah dapat ditetapkan sebagai Desa Siaga. Setelah Desa Siaga resmi dibentuk, dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan Poskesdes secara rutin, yaitu pengembangan sistem surveilans berbasis masyarakat, pengembangan kesiapsiagaan dan penanggulangan penan ggulangan kegawat-daruratan dan bencana, pemberantasan penyakit menular dan penyakit yang











Salah satu kunci keberhasilan dan kelestarian Desa Siaga adalah keaktifan para kader. Oleh karena itu, dalam rangka pembinaan perlu dikembangkan upay-upayauntuk memenuhi kebutuhan para kader agar tidak drop out. Kader-kader yang memiliki motivasi memuaskan kebutuhan sosial psikologinya harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kreatifitasnya. Sedangkan kader-kader yang masih dibebani dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya, harus dibantu untuk memperoleh pendapatan tambahan, misalnya dengan pemberian gaji / intensif atau difasilitasi agar dapat berwirausaha.













BAB III PENUTUP











DAFTAR PUSTAKA

Dinas Kesehatan Jawa Timur. 2006. Pedoman 2006. Pedoman Pelaksanaan Desa Siaga di Jawa











Kebijakan Kesehatan Nasional Desa Siaga

Recommend Documents