satuan acara penyuluhan mengenai rawat gabung yang berisikan pengertian sampai manfaat dari rawat gabung itu sendiri.Full description
akreditasiDeskripsi lengkap
ASI RGFull description
sk
k
mau tau gmana arti pentingnnya rawat gabung pada ibu post partumFull description
sop rawat gabungDeskripsi lengkap
skDeskripsi lengkap
Panduan Rawat GabungFull description
panduan rawat gabung rumah sakit
kedokteranDeskripsi lengkap
kedokteranFull description
k
Full description
tentan rawat gabung
Kebijakan Pelayanan Rawat InapDeskripsi lengkap
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KUNINGAN MEDICAL CENTER NOMOR :
......./......./2017 ......./......./2017 TENTANG
TENTANG KEBIJAKAN RSU KUNINGAN MEDICAL CENTER PEMBERLAKUAN PANDUAN PELAKSANAAN RAWAT GABUNG DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KUNINGAN MEDICAL CENTER
Menimbang
:
a. bahwa Dalam Upaya Upaya Meningkatkan Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan khususnya dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak di Rumah Sakit Umum Kuningan Medical center serta untuk mendukung pencapaian Provinsi Jawa barat
dalam upaya penurunan Angka
Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Rumah Sakit Umum Kuningan Medical center dapat dilaksanakan melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi di Rumah Sakit Umum Kuningan Medical Center yang terbaik melalui Pelaksanaan Rawat Gabung b. bahwa berdasarkan maksud tersebut diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
Mengingat
:
1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang – undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit 3. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia tahun tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Uruan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daeah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/Per/II/1998; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 10.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 603/Menkes/SK/VII/2008 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi. 11. PP No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif 12. Pergub No. 56 Tahun 2011 Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Jawa Tengah. MEMUTUS KAN Menetapkan
:
KESATU
:
Peraturan Direktur RSU Kuningan Medical Center Tentang Pemberlakuan Panduan Pelaksanaan Rawat Gabung RSU Kuningan Medical center.
KEDUA
:
Panduan Rawat Gabung Rumah Sakit Umum Kuningan Medical Center yang dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
KETIGA
:
Panduan Rawat Gabung Rumah Sakit Umum Kuningan medical center sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan Pelayanan Rawat Gabung di Rumah Sakit Umum kuningan Medical center.
KEEMPAT
:
Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan kepada Rumah Sakit Umum Kuningan Medical Center.
KELIMA
:
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
