Ibid., hlm. 51
A. Ubaedillah, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 91-92
Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, hlm. 49
Ibid., hlm. 40-50
A. Ubaedillah, dkk., Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, hlm. 74-76
Srijanti, dkk., Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Mengembangkan Etika Berwarganegara, hlm.75
Wania Nevela, Negara-negara yang Termasuk Ius Soli, (www.Keykodeswanianavela.blogspot.com, 2012
Srijanti, dkk., Pendidikan Kewarganegaraan...,hlm. 75
Wania Nevela, Negara-negara yang Termasuk Ius Soli, (www.Keykodeswanianavela.blogspot.com, 2012)
A. Ubaedillah, dkk., Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, hlm. 76
Ibid.
Srijanti, dkk., Pendidikan Kewarganegaraan ..., hlm. 75
Ibid.
Ibid. hlm. 76
A. Ubaedillah, dkk., Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, hlm.77
Ibid.
Ibid.
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Di era globalisasi ini masih banyak sekali pemuda-pemudi yang kurang memahami makna dari seorang warga negara. Tidak hanya itu saja, bahkan tidak mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang dimilikinya sebagai warga negara. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kesadaran dari para generasi muda terhadap statusnya sebagai warga negara atau kurangnya sikap nasionalisme terhadap negaranya.
Selain itu, banyak warga negara Indonesia yang tidak mengetahui atu masih kebingungan bagaimana cara orang asing menjadi warga Indonesia, yang realitasnya itu banyak sekali orang asing yang menjadi warga negara Indonesia, terlebih-lebih pada dunia sepak bola. Banyak sekali orang asing yang bermain bola di Indonesia yang kemudian dapat menjadi warga negara Indonesia.
Masyarakat itu bertanya memangnya menjadi warga negara Indonesia itu mudah. Apa hanya dengan menetap atau berdomisili di Indonesia orang asing dapat menjadi warga negara Indonesia ataukah ada tahap-tahap tertentu untuk menjadi warga negara Indonesia. Masyarakat juga bertanya, apakah kami bisa berpindah kewarganegaraan dari kewarganegaraan Indonesia ke kewarganegaraan asing, seperti halnya yang dilakukan oleh para pemain bola dari luar negeri yang dapat berubah menjadi kewarganegaraan Indonesia.
Contohnya, beberapa tahun yang lalu di Indonesia sering sekali melakukan naturalisasi pemain sepak bola. Sebenarnya apa devinisi naturalisasi itu? Apakah dengan naturalisasi itu seseorang yang berkewarganegaraan asing bisa menjadi berkewarganegaraan Indonesia?
Rumusan Masalah
Apa definisi dari warga negara dan kewarganegaraan (Indonesia) ?
Apa saja asas kewarganegaraann itu ?
Apa saja unsur kewarganegaraan itu ?
Tujuan Penulisan
Mengetahui definisi dari warga negara dan kewarganegaraan (Indonesia)
Mengetahui asas-asas kewarganegaraan
Mengetahui unsur-unsur kewarganegaraan
BAB II
PEMBAHASAN
Warga Negara dan Kewarganegaraan Indonesia
Warga Negara Indonesia
Warga negara Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26 menyatakan "warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara." Di dalam penjelasannya UUD 1945 pasal 26 ini, dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Cina, peranakan Arab, dan lain-lain yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai Tanah Airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara. Di dalam pasal ini juga dijelaskan tentang ketentuan siapa-siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia, yaitu:[]
Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara.
Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di indonesia.
Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
Jadi, berdasarkan hal di atas, bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli, orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara.
Penduduk Indonesia terdiri atas dua, yaitu warga negara dan orang asing. Hal ini di dasarkan pada UUD 1945 pasal 26 ayat 2. Sebelumnya penduduk Indonesia terbagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumiputera atau Pribumi.
Sejak Proklamasi Kemerdekaan ada banyak undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan dari mulai UU no.3 tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara sampai yang sekarang berlaku yaitu UU no.12 tahun 2006. Perubahan undang-undang sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang dilakukan karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan supaya tercipta kesejahteraan rakyatnya.
Menurut Undang-Undang no.12 tahun 2006 yang menjadi warga negara Indonesia adalah:[]
Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia (WNI).
Anak yang yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonsia.
Anak yang yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
Anak yang yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia.
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
Anak yang lahir dalam tenggang waktu tiga ratus (300) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia.
Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia.
Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
Anak yang baru lahir yang di temukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
Anak yang lahir di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seoarang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkuan.
Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibu meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
Jadi, warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli, dan orang asing yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menjadi warga negara, yang mengakui negara Indonesia sebagai Tanah Airnya dan setia kepada Indonesia.
Kewarganegaraan Indonesia
Istilah kewarganearaan (citizenship) memiliki arti keanggotaan yang menunjukan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara.[] Menurut Peraturan Penutup Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Pasal II tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang di dalam mennjelasankan bahwa kewarganwgaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut UU Kewarganegaraaan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan negara.
Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.[]
Kewarganegaraan dalam Arti Yuridis dan Sosiologis
Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum, misalnya akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain.
Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkuan.
Dalam dunia ini, pasti ada bahkan banyak warga negara yang hanya secara yuridis saja atau secara sosiologis saja. Jadi, kurang baiklah jika hanya memilih salah satunya saja. Kita sebagai warga negara yang ideal seharusnya memiliki keduanya, baik secara yuridis yang merupakan ikatan formal dengan negara maupun secara sosiologis yang merupakan ikatan emosional dan penghayatan hidupnya dalam negara yang bersangkutan.
Kewaarganegaraan dalam Arti Formil dan Materiil
Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik.
Kewarganegaraan dalam arti materiil menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.
Dengan memiliki suatu kewarganegaraan seseorang telah terikat oleh hukum dari negara yang bersangkutan, sehingga ia harus tunduk pada hukum negara tersebut. Selain itu, ia juga dilindungi oleh negara tersebut dari kekuasaan negara lain dan ia juga diberi hak dan kewajiban terhadap negara yang bersangkutan.
Jadi, intinya kewarganegaraan merupakan suatu hubungan negara dengan warga negaranya sehingga terciptalah hubungan timbal balik diantara keduanya. Hubungan timbal balik tersebut pada warga negaranya berupa hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya, sedangkan pada negaranya yaitu kewajiban untuk menjamin dan melindungi warga negaranya tanpa kecuali.
Asas Kewarganegaraan
Seseorang dapat dinyatakan sebagai warga negara suatu negara haruslah melalui ketentuan-ketentuan dari suatu negara. Ketentuan inilah yang menjadi asas atau pedoman dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Setiap negara memiliki kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraannya. Dalam penentuan kewarganegaraan ada 2 (dua) asas atau pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan.[] Dalam asas kewarganegaraan yang berdasarkan kelahiran ada 2 (dua) asas kewarganegaraan yang digunakan, yaitu ius soli (tempat kelahiran) ius sanguinis (keturunan). Sedangkan dari asas kewarganegaraan yang berdasarkan perkawinan juga dibagi menjadi 2 (dua), yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.
Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran
Ketika SMP dan SMA kita telah mempelajari tentang asas kewarganegaraan, yaitu ius soli (asas kelahiran) dan ius sanguinis (asas keturunan). Kedua asas ini termasuk dalam asas kewarganegaraan yang berdasarkan kelahiran.
Ius soli (asas kelahiran) berasal dari latin; ius yang berarti hukum atau pedoman, sedangkan soli berasal dari kata solum yang berarti negeri, tanah atau daerah.[] Jadi, ius soli adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Jadi, seseorang dapat menjadi warga negara dimana dia dilahirkan. Contoh negara yang menganut asas kewarganegaran ini, yaitu negara Amerika Serikat, Brazil, Argentina, Bolivia, Kamboja, Kanada, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Dominika, Ekuador, El Savador, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaika, Lesotho, Meksiko, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venuzuela, dan lain-lain.[]
Ius sanguinis (asas keturunan) juga berasal dari bahasa latin, ius yang berarti hukum atau pedoman, sedangkan sanguinis dari kata sanguis yang berarti darah atau keturunan.[] Jadi, ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan darah atau keturunan. Asas ini menetapkan seseorang mendapat warga negara jika orang tuanya adalah warga negara suatu negara. Misalkan seseorang yang lahir di Indonesia, namun orang tuanya memiliki kewarganegaraan dari negara lain, maka ia mendapat kewarganegaraan dari orang tuanya. Contoh negara yang menggunakan asas ini adalah negara China, Bulgaria, Belgia, Replublik Ceko, Kroasia, Estonia, Finlandia, Jepang, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, India, Irlandia, Israel, Italia, Libanon, Filipina, Polandia, Portugal, Rumania, Rusia, Rwanda, Serbia, Slovakia, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Turki, dan Ukraina.[]
Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan
Selain dilihat dari sisi kelahiran, kewarganegaraan juga dilihat dari sisi perkawinan yang mencakup asas kesatuan atau kesamaan hukum dan asas persamaan derajat.
Asas kesatuan atau kesamaan hukum itu berdasarkan pada paradigma bahwa suami-isteri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat, dan tidak terpecah.[] Jadi, suami-isteri atau keluarga yang baik dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakatnya harus mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat. Dan untuk merealisasikan terciptanya kesatuan dalam keluarga atau suami-isteri, maka semuanya harus tunduk pada hukum yang sama. Dengan kebersamaan tersebut sehingga masing-masing tidak terdapat perbedaan yang dapat mengganggu keutuhan dan kesejahteraan keluarga.
Asas persamaan derajat menyebutkan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak.[] Jadi, baik suami maupun isteri tetap dangan kewarganegaraan aslinya, sama seperti sebelum mereka dikaitkan oleh pernikahan dan keduanya memiliki hak untuk memilih kewarganegaraan yang dianutnya.
Selain itu, dalam hukum negara juga mengatur tentang asas warga negara, yaitu pada UU Nomor 12 Tahun 2006. Hukum negara tersebut membagi asas kewarganegaraan juga menjadi dua asas atau pedoman, yaitu (1) asas kewarganegaraan umum dan (2) asas kewarganegaraan khusus.[]
Asas Kewarganegaraan Umum
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 asas kewarganegaraan umum terdiri atas (4) empat asas, yaitu asas kelahiran (ius soli), asas keturunan (ius sanguinis), asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas.
Asas kelahiran (ius soli) dan asas keturunan (ius sanguinis) mempunyai pengertian yang sama dengan yang telah diterangkan di atas tadi. Sedangkan asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.[] Jadi, setiap warga negara hanya memiliki satu kewarganegaraan, tidak bisa memiliki kewarganegaraan ganda atau lebih dari satu. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda (lebih dari satu kewarganegraan) bagi anak-anak sesui dengan ketentuan yang diatur dalam UU.[] Jadi, kewarganegraan ini hanya bisa dimiliki ketika masih anak-anak dan setelah anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun, maka ia harus memilih atau menentukan salah satu kewarganegaraannya.
Jadi, sebagai seorang warga negara tidak boleh memiliki lebih dari satu kewarganegaraan dan jika seseorang berhak mendapatkan status kewarganegaraan karena kelahiran dan keturunan sekaligus, maka ia harus memilih salah satu diantaranya ketika ia sudah berumur 18 tahun.
Asas Kewarganegaraan Khusus
Asas ini terdiri atas beberapa macam asas atau pedoman kewarganegaraan, yaitu
Asas Kepentingan Nasional
Adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan sendiri.
Asas Perlidungan Maksimum
Adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri.
Asas Persamaan di dalam Hukum dan Pemerintahan
Adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
Asas Kebenaran Substantif
Adalah asas dimana prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Asas Non-Diskriminatif
Adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
Asas Pengakuan dan Penghormatan terhadap HAM
Adalah asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya, dan hak warga negara pada khususnya.
Asas Keterbukaan
Adalah asas yang menetukan bahwa segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
Asas Publisitas
Adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh dan atau kehilangan kewarganegaraan RI akan diumumkan dalam berita negara RI agar masyarakat mengetahuinya.
Jadi, pada asas kewarganegaraan khusus ini lebih membahas atau mengatur berdasarkan hubungan timbal balik antara negara dan warga negaranya dalam hal hak dan kewajiban diantara keduanya, seperti menjaga kedaulatan negara, menjamin hak asasi manusia, dan sebagainya.
Unsur Kewarganegaraan
Dalam penentuan keawarganegaraan seseorang ada beberapa cara yang dilakukan. Cara tersebut didasarkan pada beberapa unsur, yaitu :
Unsur Darah Keturunan (ius sanguinis)
Dalam unsur ini cara memperoleh suatu kewarganegaraan didasarkan pada keawarganegaraan orang tuanya. Maksudnya, kewarganegaraan orang tuanya menentukan kewarganegaraan anaknya.[] Misalkan jika seseorang dilahirkan dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia, maka ia dengan sendirinya telah berkewarganegaraan Indonesia.
Prinsip ini merupakan prinsip asli yang telah berlaku sejak dahulu, hal tersebut terbukti dalam sistem kesukuan, dimana seorang anak yang lahir dalam suatu suku dengan sendirinya ia langsung menjadi anggota suku tersebut. Sekarang prinsip tersebut diterapkan pada beberapa negara di dunia, yaitu negara Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Jepang, dan juga negara yang kita cintai, Indonesia.
Jadi, pada cara penentuan kewarganegaraan ini didasarkan pada salah satu asas kewarganegaraan, yaitu asas keturunan (ius sanguinis), yang dimana seseorang dengan sendirinya atau secara langsung tanpa melalui beberapa tahap yang rumit dapat memiliki kewarganegaraan seperti yang dimiliki oleh kedua orang tuanya.
Unsur Daerah Tempat Kelahiran (ius soli)
Pada unsur ini, kewarganegaraan seseorang dapat ditentukan berdasarkan daerah tempat ia dilahirkan.[] Misalkan ada seseorang dilahirkan di dalam daerah atau wilayah hukum negara Indonesia, maka dengan sendirinyapun ia memiliki kewarganegaraan Indonesia. Terkecuali anggota-anggota korps diplomatik dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas. Di samping dan bersama-sama dengan prinsip ius sanguinis, prinsip ius soli ini juga berlaku di negara Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan juga Indonesia.[]
Unsur Pewarganegaraan (Naturalisasi)
Seseorang yang tidak memenuhi syarat kewarganegaraan ius soli dan ius sanguinis tetap bisa mendapatkan atau memperoleh kewarganegaraan, yaitu dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Syarat-syarat dan prosedur unsur ini di berbagai negara itu berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan kondisi dan situasi setiap negara itu berbeda, jadi persyaratannya itu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi negaranya.
Pewarganegaraan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu pewarganegaraan aktif dan negatif.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Setelah kita mempelajari makalah ini dapat kita simpulkan bahwa kewarganegaraan merupakan hal penting yang harus diketahui oleh setiap warga negara. Ini dikarenakan bahwa dengan pemahaman kewarganegaraan yang baik, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi tentram dan jelas. Dan kita sebagai warga negara yang bertanggungjawab terhadap masyarakat, bangsa, dan negara hendaknya kita berusaha untuk meningkatkan pengamalan prinsip serta nilai-nilai luhur bangsa terutama memahami manusia yang pada dasarnya memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai mahluk ciptaan Tuhan, agar tercipta suatu keadilan dalam kehidupan bernegara.
Kritik & Saran
Akhir terselesaikannya makalah ini, kami selaku pemakalah menyadari dalam penyusunan makalah ini, yang membahas tentang kewarganegaraan, masih jauh dari kesempurnaan. baik dari tata cara penulisan dan bahasa yang dipergunakan maupun dari segi penyajian materinya.
Untuk itu kritik dan saran dari pembimbing atau dosen yang terlibat dalam penyusunan makalah ini yang bersifat kousteuktif dan bersifat komulatif sangatlah kami harapkan, supaya dalam penugasan makalah yang akan datang lebih baik dan lebih sempurna.
DAFTAR PUSTAKA
Ubaedillah, A., dkk., Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Jakarta: Prenada Media, 2003.
_____ , Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Jakarta: Prenada Media, 2008.
Ensiklopedi Indonesia
Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, Pancasila dan Kewarganegaraan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.
Srijanti, dkk., Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Mengembangkan Etika Bewarganegara, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
Wania Nevela, Negara-negara yang Termasuk Ius Soli, www.Keykodeswanianavela.blogspot.com, 2012.
