BIROKRASI AUSTRALIA Dalam setiap pemerintahan suatu negara, selain jajaran legislatif, eksekutif, dan pengadilan tinggi, peranan birokrasi sebagai eksekutor Undang-undang yang sesungguhnya di lapangan sangatlah urgen keberadaannya. Hal yang sama juga berlaku di Negeri Kangguru yang terletak jauh di belahan bumi selatan, Australia. Di negara yang masih berstatus sebagai negara persemakmuran Britania Raya ini, kaum birokrat sangat berperan penting dalam menjaga kinerja pemerintah, baik di tingkat Federal, Negara bagian, maupun di tingkat lokal. Birokrasi berasal dari kata bureaucracy, diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer1 Secara umum, kaum birokrat sering juga disebut pegawai negeri, yang mencakup berbagai profesi seperti tenaga pengajar, petugas keamanan, pegawai telekomunikasi, pegawai jasa transportasi, para juru tulis, hingga administrator. Di Australia, peranan birokrat sangat urgen. Hal ini dikarenakan semakin luas dan kompleksnya tugas-tugas pemerintahan, sehingga diperlukan ada pendelegasian tugas. Bahkan tak jarang terjadi pula, para menteri menjadi sangat tergantung pada para pegawainya, seperti dalam hal saran dan bantuan untuk merumuskan Undang-undang yang akan diajukan. Hal ini terutama terjadi pada para menteri yang menduduki jabatan senior di departemennya. CABANG BIROKRASI Cabang-cabang birokrasi federal di Australai tidak memiliki bentuk yang tetap, tetapi dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu, tergantung kebutuhan dan kebijakan pemerintah berkuasa. Hampir setiap kali pergantian Perdana Menteri, terjadi pula perubahan di tingkat departemen, entah penambahan, pengurangan, peleburan, penggabungan, ataupun penyesuaian fungsi departemen. Namun beberapa diantaranya yang hampir selalu ada dalam tiap pemerintahan: 1
www.wikipedia.org/birokrasi/ diakses pada tanggal 13 oktober 2008, 23.00 WITA
1
1. Departemen Parlementer 2. Departemen Kementrian 3. Badan-badan Otoritas 4. Badan Pelengkap, yang antara lain terdiri dari: Komisi Pegawai Negeri (Public Service Commission), Badan Pemeriksa Keuangan (Auditor General). dan Badan Arbitrasi Pegawai Negeri (Public Service Arbitrator). PERKEMBANGAN BIROKRASI Peningkatan jumlah pegawai negeri terutama terjadi antara tahun 1945-1965, dimana dalam kurun waktu tersebut erjadi peningkatan jumlah pegawai dari 99.484 pegawai menjadi 182.698. Sepuluh tahun kemudian, yakni pada tahun 1975, jumlah pegawai negeri mencapai jumlah tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah Australia, 277.455 pegawai. Namun demikian, pada tahun yang sama pula, segera dilakukan pengurangan jumlah pegawai secara besar-besaran, dan sejak itu pula jumlah pegawai negeri di negara tersebut tak lagi pernah mencapai angka 200.000. Besarnya jumlah pegawai negeri federal ini sejalan dengan makin meningkatnya peranan pemerintah dalam penanganan masalah-masalah negara, baik dalam maupun luar negeri. Banyak bidang yang pada mulanya ditangani oleh pihak negara bagian, kini tanggung jawabnya diambil alih oleh pihak federal, seperti masalah pendidikan. Selain itu, banyak terjadi penambahan departemen-departemen baru sehubungan dengan meningkatnya jumlah masalah yang harus ditangani, seperti masalah penanganan masalah mantan tentara, pelayanan, pembangunan, perdagangan, masalah konsumen, hingga masalah lingkungan dan aborigin. TABEL 1 Jumlah Pegawai Negeri Federal dari tahun ke tahun.
Jumlah Departemen Federal dari tahun ke tahun
TAHUN 1945 1950 1955 1960 1965 TAHUN 1904 1938
1945 1956 1972 1970 1975 1980 1981 1982 1983
JUMLAH PEGAWAI 99.484 154.992 151.998 162.898 182.689 DEPARTEMEN 7 11
20 25 27 230.927 277.455 150.743 151.761 150.900 159.190
2
1984 1985 1986
165.999 169.930 173.014
Peningkatan peran birokrasi pemerintahan ini terlihat jelas dari pertumbuhan badanbadan publik yang dibentuk oleh pemerintah, entah berbentuk dewan, komisi, ataupun perusahaan negara. Pada tahun 1978, tercatat sekitar 1.300 badan publik tersebar di seluruh negara bagian Australia, dengan jumlah bervariasi untuk tiap negara bagian. Meskipun jelas-jelas merupakan badan publik milik pemerintah, namun kadang-kadang sulit dibedakan dengan perusahaan swasta dikarenakan sifatnya komersial. Aitkin, Jinks, dan Warhurst mengidintefikasi badan-badan publik tersebut sebagai berikut: 1. Badan-badan yang kegiatannya semata-mata komersial, seperti penerbangan, pelayanan pos, dan keperluan publik. 2. Badan-badan yang beraktivitas di bidang komunikasi, pendidikan, dan penelitian. Contohnya universitas-universitas, lembaga penelitian, ataupun kantor berita (termasuk ABC-Australian Broadcasting Corporation). Di lembaga-lembaga ini, campur tangan politik sedapat mungkin berusaha dihindari. 3. Badan-badan pemasaran produksi, seperti Australian Wheat Board, Australian Wool Corporation, dll. 4. Badan-badan yang melayani kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum, seperti perpustakaan umum dan perparkiran. 5. Badan-badan yang mengatur pelayanan dan okupasi, semacam, Rumah sakit, tenagatenaga terampil, dll. Pengelolaan keuangan badan publik terlepas dari campur tangan pemerintah, sekalipun masih harus diaudit oleh Auditor General. Selain itu, badan publik diberi kuasa penuh untuk mengangkat, memilih, dan menentukan standarnya sendiri atas staff pegawainya. Meskipun demikian, badan-badan publik ini masih tetap bertanggung jawab kepada parlemen, baik secara langsung ataupun mellaui menteri yang bertanggung jawab. Itulah mengapa setiap badan publik wajib memberikan laporan tahunan kepada menteri yang membawahinya. 3
BIROKRASI DAN PEMERINTAH Berbeda dengan badan-badan publik, lembaga birokrasi pemerintah pada umumnya masih terikat oleh peraturan-peraturan kaku yang mengikat.Salah satu yang dituntut adalah netralitas pegawai negeri. Sejak awal telah ditekankan bahwa pegawai negeri hanya melayani tugas-tugas pemerintahan, dengan dedikasi yang sama, tanpa memandang pemerintahan dari partai mana yang berkuasa. Meskipun demiukian, hal ini hanya berlaku jika menyangkut masalah yang mempengaruhi tanggung jawabnya di pemerintahan, terlepas dari itu, mereka berhak menentukan pilihan politiknya sendiri. Sebagai implikasinya, pemecatan pegawai negeri di Australia tidak ditentukan oleh pemerintahan yang berkuasa, tetapi karena perbuatan tercela ataupun ketidakmampuan mereka. REFORMASI BIROKRASI Pada dekade 1970-1980, kaum birokrat Australia pernah mengalami masa kejayaan akibat besarnya pengaruh politik yang mereka miliki. Pada masa itu, para pejabat birokrasi, terutama para pejabat senior, sangat mendominasi proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan federal. Satu departemen yang sangat menentukan pada masa ini adalah Departemen Bendahara. Akibat besarnya kekuasaan keuangan yang mereka miliki, para bendaharawan mampu mendiktekan kebijakan-kebijakan departemennya terhadap departemen lain. Tahun 1976, diputuskan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan menghilangkan kekuasaan besar yang dimilki departemen ini. Reformasi birokrasi selanjutnya terjadi pada tahun 1987, yakni reorganisasi struktur kepegawaian yang semula terbagi atas empat divisi, oleh PM Hawke, dijadikan tiga divisi dengan melebur divisi tiga dan empat. Tidak cukup hanya dengan sekali dua perubahan, birokrasi Australia terus melakukan 4
poerubahan. Dari birokrasi yang berbelit-belit, dengan e-business pemerintah Australia berhasil membangun sistem layanan penyaluran dana sosial yang efisien dan berperformansi tinggi. Hal ini sudah barang tentu tidak terjadi dalam sekejap mata. Australia sempat mengalami kesulitan dalam pengelolaan dan penyaluran tunjangan sosial ke warga yang membutuhkannya akibat birokrasi yang terlalu besar, proses yang berbelit-belit dan rivalitas antar badan pemerintah ditengarai sebagai biang keladinya. Pemerintah Australia pun tidak tinggal diam. Pembenahan dilakukan, layanan-layanan yang terkait dengan kesejahteraan sosial warganya diberikan melalui satu atap2
Berbagai perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Australia demi meningkatkan mutu birokrasi ini, pada akhirnya memang tak sia-sia. Hal ini terbukti pada tahun 2001 lalu dimana secara kualitas, birokrasi Australia berada di urutan ke empat. Peringkat kualitas birokrasi selengkapnya adalah 1. Hongkong dengan skor 3,07 (dari 3,80 tahun lalu), 2. Amerika Serikat 3,58 (5,43), 3. Singapura 3,83 (2,71), 4. Australia 4,00 (6,19), 5. Jepang 5,50 (4,20), 6. Korsel 6,33 (8,33), 7.Taiwan 6,38 (6,22), 8. Malaysia 6,50 (7,50), 9. Cina 7,63 (8,89), 10. Filipina 8,00 (6,40). Hal ini tentunya kemudian berimbas pada mudahnya melakukan bisnis dan membuka usaha di negara ini. Dalam hal ini, Australia menempati urutan kedua setelah Amerika Serikat. Peringkat selengkapnya dari sisi biaya dan kemudahan melakukan bisnis adalah 1. AS (dengan skor 2,50), 2. Australia (2,93), 3. Hongkong (3,42), 4. Singapura (3,47), 5. Jepang (4,14), 6. Taiwan (5,00), 7. Malaysia (5,18), 8. Korsel (5,64), 9. Thailand (5,98), 10. Cina (6,72). Birokrasi yang profesional, tegas, dan efisien, akan membawa keajaiban bagi perekonomian suatu negara, dan hal ini juga terbukti pada Australia, dimana untuk indeks iklim bisnis, urutan selengkapnya adalah 1. AS (2,39), 2. Jepang (3,05), 3. Singapura (3,17), 4. Hongkong (3,36), 5. Taiwan (3,84), 6. Australia (3,94), 7. Korsel (4,04), 8. Cina (4,56), 9. Malaysia (4,55), 10. Thailand (5,29).3
2
http://www.ebizzasia.com/0330-2005/feat,0330,01.htm, diakses pada tanggal 15 oktober 2008
3
http://els.bappenas.go.id/upload/other/Kualitas%20Birokrasi.htm diakses pada tanggal 15 oktober 2008
5
BIROKRASI DAN MASYARAKAT Birokrasi yang ideal, menurut Guy Peters (1998), adalah birokrasi yang melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Ciri utama birokrasi yang melayani adalah sensitif, responsif, dan proaktif, tidak arogan, pasif, dan menunggu4. berangkat dari pemahamna inilah sepatutnya seetiap bentuk pemerintahan atau birokrasi bekerja dan berjalan melayani kebutuhan rakyatnya. Berbicara tentang hal ini, birokrasi di Australia erat hubungannya dengan masyarakatnyahal ini seperti yang telah dijelaskan diatas dibuktikan dengan peringkat Australia dalam hal ini profesionalisme birokrasi, kekalahan banayak negara terlrtak pada ketidakpuasan rakyatnya terhadap system birokrasi yang ada dalam suatu pemerintahan atau negara. Australia sebagai sebuah negara maju sangat menjunjung tinggi nilai professional tersebut, selalu menjaga hubungan diantara mereka meskipun konflik etnis dalam hal ini suku Aborigin sering kali menjadi sejarah kelam tatanan birokrasi Australia. Akan tetapi bukan berarti hal inilah yang menghilangkan segala kepentingan yang ada, dengan kata lain segala hal mesti berjalan dengan konsepnya dan hal inilah yang terjadi di Australia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme belum lagi kalau kita berbicara pada masalah pelayanan public, di Australia kita akan dengan mudahnya mendapatkan informasi yang kita butuhkan selain itu kepentingan kita akan layanan public sangat diperhatiakan oleh negara kanguru ini, tercatat bahwa di Australia terdapat ratusan layanan informasi umum selain itu layanan kesehatan yang modern menambah deretan kemegahan Australia sebagai negara persemakmuran Britanica raya.
4
http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0211/08/opini/peng04.htm) diakses pada tanggal 15 oktober 2008
6
