1
EKONOMI
KETENAGAKERJAAN
Nama : NI PUTU PUSPA WIDYASTITI
Kelas : XI MIA 2
No. Absen : 28
SMA PGRI 2 Denpasar
Jln. Gunung Rinjani Gg. Gunung Patuha V, Perumnas Denpasar
Tahun Pelajaran 2015/2016
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat, karunia, serta kami dapat menyelesaikan makalah tentang Ketenagakerjaan. Saya sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan dalam materi ketenagakerjaan ini. Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saya berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah saya buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.
Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi saya sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan saya memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.
DAFTAR ISI
NAMA KELOMPOK …………………………………………………………………. 1
KATA PENGANTAR ………………………………………………………..……….. 2
DAFTAR ISI …………………………………………………………………..……….. 3
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang……………………………………………………………...……… 4
1.2 Rumusan Masalah…………………………………………………………...…..… 4
1.3 Tujuan ………………………………………………………………………...…… 4
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Ketenagakerjaan ..........................................................................………………... 5
2.2 Pengangguran ............................................……………………………………….. 5
2.3 Upah yang berlaku.......................................................………………………….... 8
2.4 Pemagangan................................ ……………………………………………........ 13
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan ……………………………………………………………………….. 15
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 225 juta jiwa, menjadikan negara ini negara dengan penduduk terpadat ke-4 di dunia. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata.
Sebuah negara tidak akan pernah bisa lepas dari berbagai permasalahan yang berhubungan dengan warga negaranya. Terlebih pada negara - negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi seperti Indonesia. Masalah ketenagakerjaan, pengangguran, dan kemiskinan Indonesia sudah menjadi masalah pokok bangsa ini dan membutuhkan penanganan segera supaya tidak semakin membelit dan menghalangi langkah Indonesia untuk menjadi mengara yang lebih maju.
Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal; dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.
Permasalahan pengangguran dan setengah pengguran ini merupakan persoalan serius karena dapat menyebabkan tingkat pendapatan Nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal. Untuk itu perlu adanya upaya untuk menanggulangi masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan banyaknya jumlah pengangguran.
Rumusan Masalah
1. Apa itu ketenagakerjaan?
Sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan pengangguran?
Sebutkan dampak dari pengangguran di lingkungan sosial, ekonomi dan individu?
Bagaimana cara mengatasi pengangguran?
Sebutkan dan jelaskan sistem upah yang berlaku di Indonesia?
Jelaskan pengertian dari pemagangan?
Tujuan
Mengetahui pengertian ketenagakerjaan
Mengetahui pengertian dan jenis-jenis pengangguran
Mengetahui dampak dari adanya pengangguran
Mengetahui cara mengatasi pengangguran
Mengetahui pengertian dan macam-macam upah yang berlaku di Indonesia
Mengetahui pengertian dari pemagangan
BAB II
PEMBAHASAN
Ketenagakerjaan
Tenaga Kerja : Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasiklan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Angkatan Kerja : Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Aktif ini tidak selalu berarti sudah bekerja karena yang digolongkan sebagai angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15 tahun ke atas) baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan (pengangguran).
Kesempatan Kerja : Kebutuhan tenaga kerja yang kemudian secara riil diperlukan oleh perusahaan atau lembaga penerima kerja pada tingkat upah, posisi dan syarat tertentu, yang di informasikan melalui iklan, dll. Kesempatan kerja ini sering disebut lowongan kerja.
Pekerja : setiap orang yang menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai nilai ekonomis baik yang menerima gaji atau bekerja sendiri yang terlibat dalam kegiatan manual.
International Labour Organization (ILO), penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua golongan yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja1.
Tenaga kerja-manpower (berusia 15 tahun), yang dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.
Angkatan kerja atau labour force adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan.
Pengangguran
Pengertian
Seseorang dapat dikatakan sebagai pengangguran bila memenuhi salah satu kategori berikut
Sedang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan
Sedang mempersiapkan suatu usaha baru
Tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan
Sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja
Jenis Pengangguran berdasarkan sifatnya ada tiga macam, yaitu sebagai berikut
Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah penah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Setengah pengangguran adalah tenaga kerja yang bekerja tidak optimum dilihat dari jam kerja. Dengan kata lain, jam kerjanya dalam satu minggu kurang dari 40 jam.
Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang bekerja secara tidak optimum karena kelebihan tenaga kerja. Misalnya seorang petani yang menggarap sawah sebenarnya cukup dikerjakan oleh satu orang, tetapi karena anaknya tidak punya pekerjaan maka ia ikut menggarap tanah tersebut. Dalam hal ini anak petani tersebut termasuk pengangguran terselubung.
Pengangguran berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi
Pengangguran siklis atau karena siklus konjungtur yaitu pengangguran yang terjadi akibat gelombang konjungtur atau perubahan naik turunnya gelombang ekonomi. Misalnya, pengangguran karena PHK massal akibat resesi ekonomi.
Pengangguran friksi atau pengangguran sementara yaitu pengangguran sementara waktu. Misalnya, seseorang yang sedang menunggu waktu panggilan mulai kerja.
Pengangguran musiman yaitu pengangguran akibat perubahan musim atau kegagalan musim. Misalnya, petani menganggur karena musim paceklik, nelayan menganggur karena musim badai.
Pengangguran voluntary yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang yang masih mampu bekerja tetapi dengan sukarela ia tidak bekerja karena telah memiliki penghasilan dari harta kekayaan mereka. Misalnya: menyewakan rumah, kendaraan, dan menikmati bunga uang simpanan.
Pengangguran struktural yaitu pengangguran karena perubahan struktur ekonomi. Misalnya, negara agraris yang berubah menjadi Negara industri, lahan-lahan pertanian digunakan untuk pabrik sedangkan tenaga kerjanya belum mempunyai keterampilan di sektor industri.
Dampak Pengangguran
Dampak Ekonomi
nilai GDP akan menurun
pendapatan nasional akan berkurang bersamaan dengan turunnya standar hidup
Dampak Sosial
naiknya tingkat kejahatan
naiknya ketergantungan narkoba dan alkohol
hilangnya harga diri serta kepercayaan diri para pengangguran
Dampak Individu dan Keluarga
jumlah konsumsi akan bekurang
meningkatkan ketergantungan dengan pihak lain yang menjadi tumpangan mereka selama menganggur
Cara Mengatasi Pengangguran
Secara umum cara mengatasi pengangguran adalah dengan meningkatkan investasi, meningkatkan kualitas SDM, transfer teknologi dan penemuan teknologi baru, pembenahan perangkat hukum dalam bidang ketenagakerjaan, dan lainlain. Secara teknis kebijakan upaya-upaya ke arah itu dapat ditempuh dengan berbagai kebijakan misalnya :
Menyelenggarakan bursa pasar kerja
Bursa tenaga kerja adalah penyampaian informasi oleh perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja kepada masyarakat luas. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terjadi komunikasi yang baik antara perusahaan dan pencari kerja. Selama ini banyak informasi pasar kerja yang tidak mampu tersosialisasikan sampai ke masyarakat, sehingga mengakibatkan informasi lowongan kerja hanya bisa diakses oleh golongan tertentu.
Menggalakkan kegiatan ekonomi informal
Kebijakan yang memihak kepada pengembangan sektor informal, dengan cara mengembangkan industri rumah tangga sehingga mampu menyerap tenaga kerja. Dewasa ini telah ada lembaga pemerintah yang khusus menangani masalah kegiatan ekonomi informal yakni Departemen Koperasi dan UKM. Selain itu dalam pengembangan sektor informal diperlukan keterpihakan dari Pemda setempat.
Meningkatkan keterampilan tenaga kerja
Pengembangan sumber daya manusia dengan peningkatan keterampilan melalui pelatihan bersertifikasi internasional. Berdasarkan survei tentang kualitas Tenaga Kerja menunjukkan bahwa ranking Human Development Index Indonesia di Asia pada tahun 2000 berada di peringkat 110. Sementara negara lain seperti Vietnam ada diperingkat 109, Filipina (77), Thailand (69), Malaysia (59), Brunei Darussalam (32), Singapura (25), Jepang (9). Data ini menunjukkan rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga peningkatan keterampilan mereka menjadi sangat perlu dilakukan.
Meningkatkan mutu pendidikan
Mendorong majunya pendidikan, dengan pendidikan yang memadai memungkinkan seseorang untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik. Dewasa ini sesuai dengan perintah undang-undang, pemerintah diamanatkan untuk mengalokasikan dana APBN sebesar 20% untuk bidang pendidikan nasional.
Mendirikan pusat-pusat latihan kerja
Pusat-pusat latihan kerja perlu didirikan untuk melaksanakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi yang ada.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Pemerintah perlu terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga akan memberikan peluang bagi penciptaan kesempatan kerja.
Mendorong investasi
Pemerintah perlu terus mendorong masuknya investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menciptakan kesempatan kerja di Indonesia.
Meningkatkan transmigrasi
Transmigrasi merupakan langkah pemerintah meratakan jumlah penduduk dari pulau yang berpenduduk padat ke pulau yang masih jarang penduduknya serta mengoptimalkan sumber kekayaan alam yang ada.
Melakukan deregulasi dan debirokrasi
Deregulasi dan debirokrasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru. Deregulasi artinya adalah perubahan peraturan aturan main terhadap bidang-bidang tertentu. Deregulasi biasanya ke arah penyederhanaan peraturan. Debirokrasi artinya perubahan struktur aparat pemerintah yang menangani bidang-bidang tertentu. Debirokrasi biasanya ke arah penyederhanaan jumlah pegawai/lembaga pemerintah yang menangani suatu urusan tertentu.
Memperluas lapangan kerja
Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru terutama yang bersifat padat karya. Dengan adanya era perdagangan bebas secara regional dan internasional sebenarnya terbuka lapangan kerja yang semakin luas tidak saja di dalam negeri juga ke luar negeri. Ini tergantung pada kesiapan tenaga kerja untuk bersaing secara bebas di pasar tenaga kerja internasional.
Upah Yang Berlaku di Indonesia
Definisi Upah
Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan/balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada:
Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya.
Peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja (UMR).
Produktivitas marginal tenaga kerja.
Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha.
Perbedaan jenis pekerjaan.
` Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi. Sehubungan dengan hal itu maka upah yang diterima pekerja dapat dibedakan dua macam yaitu:
Upah Nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja.
Upah Riil, adalah kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang didapatkan dari pertukaran tersebut.
Upah Minimum Regional adalah suatu upah minimum yang digunakan oleh para pelaku pengusaha untuk memberikan upah dalam bentuk uang kepada pekerja/buruh ,di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum.
Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari akademisi,mengadakan rapat, membentuk kepanitiaan dan turun ke lapangan mencari tahu sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam propinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) – dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajah). Saat ini UMR juga dienal dengan istilah Upah Minimum Propinsi (UMP) karena ruang cakupnya biasanya hanya meliputi suatu propinsi. Selain itu setelah berlaku penuh, dikenal juga istilah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).
Macam-Macam Sistem Upah Dalam Ekonomi
Sistem Upah Menurut Prestasi
Dalam sistem upah ini pemberian upah dilakukan disesuaikan dengan prestasi atau jumlah barang yang dapat dihasilkan masing-masing pekerja. Jadi dalam sistem ini berlaku semakin banyak jumlah barang yang dapat dihasilkan maka semakin besar balas jasa yang diterima pekerja tersebut.
Sistem Upah Menurut Waktu
Dalam sistem upah ini pemberian upah didasarkan atas waktu atau lamanya seorang pekerja melakukan pekerjaanya. Contohnya apabila seorang tukang bangunan dalam satu hari diberikan kompensasi sebesar Rp 50.000 maka jika tukang tersebut bekarja selama 10 hari tukang tersebut harus diberi kompensasi sebesar Rp 500.000.
Sistem Upah Borongan
Sistem upah dimana dalam pemberian upah didasarkan atas kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Contohnya, Pak Rahmat ingin membuat rumah dengan ukuran 50 m x 20 meter pembuatan rumah tersebut diserahkan semua kepada pemborong dan telah ada kesepakatan antara pak rahmat dengan pemborong bahwa upah yang akan dibayarkan pak rahmat kepada pemborong sebesar Rp 110.000.000 hingga rumah jadi dan siap dihuni.
Sistem Upah Partisipasi Yang Dikenal Juga Dengan Sistem Upah Bonus
Sistem upah partisipasi adalah pemberian upah yang sifatnya khusus berupa sebagian keuntungan perusahaan setiap akhir tahun buku. Upah ini merupakan sebuah bonus atau hadiah. Dengan demikian pekerja akan menerima balas jasa seperti biasa,ditambah balas jasa yang sifatnya bonus dalam akhir tahun buku.
Sistem Upah Premi
Sistem upah yang dalam pemberian upah dilakukan dengan mengombinasikan sistem upah prestasi ditambahkan dengan premi tertentu. Contohnya apabila karyawan mampu menghasilkan 50 boneka angrybird dalam 1 jam maka karyawan tersebut akan diberi balas jasa Rp 50.000,- dan selebihnya dari 50 boneka tersebut akan diberi premi misal Rp 900,- tiap boneka. Dengan demikian jika karyawan dapat menghasilkan 80 boneka angrybird maka karyawan tersebut akan diberikan balas jasa sebesar Rp 50.000 + (Rp 900 x 30) = Rp 77.000.
Sistem Upah Mitra Usaha Atau Co Partnership
Merupakan sistem pemberian upah yang hampir mirip dengan sistem upah bonus, Hanya saja terdapat sedikit perbedaan, perbedaanya adalah dalam sistem upah mitra balas jasa tidak dibayarkan dalam bentuk uang tunai tetapi diberikan dalam bentuk saham ataupun obligasi. Dengan pemberian saham, perusahaan mengharapkan karyawannya dapat lebih tekun dan bersemangat dalam bekerja, karena karyawan tersebut telah menjadi salah satu pemegang saham dengan kata lain maka karyawan tersebut menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut sebesar saham yang dimilikinya.
Sistem Upah Skala Berubah Atau Sliding Scale
Merupakan sebuah sistem dengan pemberian upah didasarkan pada skala hasil penjualan yang selalu berubah. Jika terjadi peningkatan hasil penjualan maka jumlah balas jasa yang dibayarkan akan bertambah dan sebaliknya.
Sistem Upah Produksi Atau Production Sharing
Merupakan sebuah sistem upah dimana dalam pemberian upah disesuaikan dengan peningkatan atau penurunan jumlah produksi barang atau jasa secara keseluruhan. Jika terjadi peningkatan jumlah produksi misalnya meningkat sebesar 10%, maka besarnya balas jasa juga meningkat sebesar 10% dan sebaliknya.
Sistem upah indeks biaya hidup
Merupakan sistem upah dimana dalam pemberian upah berdasarkan pada tingi-rendahnya biaya hidup. Semakin tinggi biaya hidup maka semakin tinggi juga besarnya upah yang dibayarkan.
Sistem Upah Bagi Hasil
Merupakan sistem upah dimana dalam pemberian upah dilakukan dengan memberikan bagian tertentu kepada karyawan dari hasil keuntungan yang didapatkan. Sistem ini sering dipakai dalam sektor pertanian. Contohnya petani penggarap menggarap sawah orang lain dengan kesepakatan bagi hasil 50%. Jadi jika sawah yang digarap petani tersebut dapat menghasilkan 4 ton beras maka petani penggarap akan mendapat 2 ton beras dan 2 ton sisanya menjadi hak milik pemilik sawah.
Fasilitas dan Tunjangan Pekerja
Selain menerima gaji, pekerja biasanya juga menerima berbagai fasilitas-fasilitas dan tunjangan kerja
Tunjangan dan fasilitas ini merupakan kompensasi tidak langsung yang diberikan perusahaan kepada karyawannya.
Ada beberapa tunjangan yang diberikan langsung seperti Asuransi, namun ada juga tunjangan yang diganti oleh perusahaan dalam bentuk uang, misalnya uang kuliah yang dibiayai perusahaan.
Biasanya tunjangan yang diterima pekerja bernilai sepertiga dari total upah dan gajinya
Karena menambah penghasilan maka dalam perhitungan pajaknya, tunjangan dan fasilitas dianggap sebagai Penghasilan Kena Pajak.
Perbedaan Upah
Faktor-faktor yang menentukan perbedaan upah adalah :
Perbedaan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki
Perbedaan pengalaman kerja
Jumlah keuntungan perusahaan
Besar kecilnya perusahaan
Tingkat efisiensi dan manajemen perusahaan
Keberadaan serikat pekerja
Kelangkaan tenaga kerja dan resiko kerja
Usaha-usaha meningkatkan kesempatan kerja yang dilakukan pemerintah
1. Menggalakkan pendidikan SMK
2. Mendirikan kursus-kursus
3. Mendirikan balai latihan kerja
4. Mengadakan kegiatan pembangunan yang bersifat padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja
5. Mendirikan usaha industri di daerah-daerah
6. Pengiriman TKI ke luar negeri
7. Program transmigrasi
8. Mengadakan pameran bursa kerja
9. Memberikan pinjaman lunak dengan bunga rendah
10. Membina UKM
11. Menggalakkan pemakaian produksi dalam negeri
Perbandingan Upah Tenaga Kerja Indonesia Dengan Negara Lain
Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, upah tenaga kerja Indonesia paling murah. Kondisi ini dimanfaatkan pemerintah untuk mengundang investasi-investasi dari negara asing untuk masuk ke dalam negeri. Di brosur BKPM, upah TKI lebih rendah dari di China, Thailand, dan India, bahkan Vietnam. Dan sekarang sudah diakui komunitas internasional upah tenaga kerja China lebih tinggi dari negara Asia lain. Tinggal penyikapan UU Tenaga Kerja saja, murahnya ongkos tenaga kerja ini membuat beberapa investor besar berencana untuk membangun basis manufaktur di Indonesia. Seperti, produsen barang-barang elektronik LG dan produsen sepatu olahraga yaitu Nike. Nike misalnya, akan kembali memperbesar order sepatunya dari Indonesia, yakni mencapai 300 juta pasang sepatu atletik dalam satu tahun ini. Sedangkan LG akan memindahkan basis produksinya ke Asia Tenggara termasuk Indonesia, khususnya untuk pembuatan TV yang nilainya miliaran dolar.
Upah Tenaga Kerja Asing
Besaran gaji rata-rata Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia mencapai Rp 25-50 juta. Dari besaran itu, gaji para TKA di sektor konstruksi, dan sektor pertambangan dan penggalian jadi yang tertinggi, mencapai di atas Rp 125 juta/bulan. Demikian hasil survei Bank Indonesia (BI) yang dikutip Senin (25/10/2010). Dari survei tersebut dikatakan, selain gaji Rp 25-50 juta/bulan, para TKA ini juga memperoleh tunjangan jabatan dengan kisaran Rp 10-25 juta/bulan. Gaji TKA tertinggi adalah yang bekerja di sektor konstruksi, serta pertambangan dan penggalian yang jumlahnya di atas Rp 125 juta/bulan. Sementara yang paling rendah adalah di sektor Pertanian dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa yaitu di bawah Rp 10 juta. Berdasarkan asal negara, disebutkan TKA asal AS dan Eropa rata-rata mendapatkan gaji Rp 25-50 juta per bulan di Indonesia, Sedangkan TKA asal Oceania mendapatkan gaji di atas Rp 125 juta/bulan. Lalu terkecil adalah TKA asal Afrika dan Timur Tengah dengan gaji di bawah Rp 10 juta/bulan.
Dari hasil survei BI tersebut, sebagian besar gaji yang diterima oleh para TKA ini digunakan untuk konsumsi, sisanya untuk ditabung dan dikirim ke negara asalnya (remitansi). Rata-rata remitansi yang dikirim oleh TKA ini adalah Rp 10 juta/bulan. Jika dibandingkan dengan rata-rata gaji mereka yang sebesar Rp 25-50 juta/bulan, maka porsi gaji yang dikirim ke negara asal adalah 20-40%. Berdasarkan daerahnya, mayoritas TKA berada di pulau Jawa (83%) mencakup DKI Jakarta (48%), Jawa Barat (22%), Banten (9%) dan Jawa Timur (3%). Adapun sisanya berasal dari luar Jawa (17%) meliputi beberapa provinsi Kepri/Riau (11%), Kaltim (4%) dan Bali (3%). Yang sangat memalukan adalah, pekerja rumah tangga Indonesia yang sudah mengabdikan waktu dan tenaganya untuk keluarga Malaysia sehari penuh justru dibayar dengan upah sangat rendah. Perilaku diskriminatif itu semakin jelas ketika pekerja rumah tangga dari negara lain secara otomatis menerima upah yang lebih tinggi.
Sebagian besar dari 300 ribu pekerja sektor domestik di Malaysia adalah pekerja yang berasal dari Indonesia. Kebanyakan mereka bekerja hingga 18 jam perhari, tujuh hari seminggu, dengan upah sebesar 400 - 600 ringgit (1,1 - 1,6 juta rupiah) perbulan. Pada umumnya upah pekerja rumah tangga juga dipotong selama enam bulan pertama untuk membayar ongkos perekrutan agen tenaga kerja yang sudah menyalurkan mereka ke tempat kerja. Dengan adanya potongan upah untuk membayar ongkos perekrutan itu, pekerja rumah tangga Indonesia hanya mendapat gaji sebesar 300 - 450 ringgit (840 ribu -1,2 juta rupiah) perbulan untuk masa kontrak kerja selama dua tahun.
Dengan tidak adanya peraturan pemerintah, agen tenaga kerja dan majikan pada umumnya mematok upah pekerja rumah tangga berdasarkan standar yang berlaku di negara asal dan bukan berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman mereka. Pekerja rumah tangga asal Filipina memperoleh gaji paling tinggi sebesar 400 dolar Amerika karena persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Filipina. Dibandingkan dengan negara lain yang menerima tenaga kerja Indonesia dalam jumlah banyak, Malaysia merupakan negara yang menetapkan upah terendah. Sebagai contoh, Arab Saudi mewajibkan majikan untuk memberi upah sebesar 800 rial (1,9 juta rupiah) perbulan tanpa potongan apapun.
Keluhan terbanyak yang disampaikan oleh pekerja rumah tangga adalah berkisar pada upah yang tidak dibayar dan mencuatnya berbagai kasus penyiksaan yang mendorong pemerintah Indonesia untuk menunda pengiriman tenaga kerja ke Malaysia pada bulan Juni 2009 hingga adanya mekanisme perlindungan yang jelas. Setelah melalui beberapa perundingan yang berlarut-larut, Indonesia dan Malaysia masih belum sepakat atas tuntutan Indonesia mengenai penetapan standar upah minimum dan dalam rancangan kesepakatan saat ini terdapat pasal yang rentan terhadap penyalahgunaan dimana majikan diperbolehkan memberi uang pengganti jika pekerja tidak mengambil hari libur. Di samping itu Human Rights Watch juga menekankan bahwa ongkos perekrutan masih merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian seri.
Pemagangan
Masalah magang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pasal 21 – 30. Dan lebih spesifiknya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no. Per.22/Men/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.
Dalam Peraturan Menteri tersebut, Pemagangan diartikan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Magang merupakan bagian dari pelatihan kerja, biasanya magang dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir atau siswa SMK kelas 3 (PKL) sebagai salah satu syarat utama untuk menyelesaikan proses pendidikan. Sedangkan pelatihan kerja biasanya diikuti oleh pekerja yang sudah menandatangani kontrak dengan perusahaan dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi kerja dan produktifitas sang karyawan.
Dalam kegiatan magang, kita memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan semua ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dan mempelajari detail tentang seluk beluk standar kerja yang profesional. Pengalaman ini kemudian menjadi bekal dalam menjalani jenjang karir yang sesungguhnya.
Mahasiswa juga dapat menambah wawasan mengenai dunia industri dan meningkatkan keterampilan serta keahlian praktek kerja.
Keuntungan dalam melakukan pemagangan
Bagi Universitas :
Terjalinnya kerjasama/ hubungan baik antara Universitas dengan perusahaan tempat mahasiswa magang.
Universitas dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja Magang.
Universitas akan lebih dikenal di dunia industri.
Bagi Perusahaan :
Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa- mahasiswa yan melakukan praktek.
Adanya kerjasama/hubungan baik antara Universitas dengan Perusahaan sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan akademis dan dunia pendidikan.
Adanya orang yang mengaudit perusahaan tanpa mengeluarkan biaya dengan adanya laporan-laporan magang yang diberikan kepada perusahaan.
Yang Berhak Didapatkan Oleh Peserta Pemagangan
Mendapatkan sertifikat dari lembaga pelatihan kerja apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan program magang
Mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan pengakuan kualifikasi kompetensi
Mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan, kesehatan, kematian yang preminya ditanggung oleh lembaga penerima peserta program magang yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tempat dilaksanakannya program magang
Mendapatkan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti praktek kerja di perusahaan
Mendapatkan uang saku dan transport sesuai perjanjian antara peserta magang dengan lembaga pelatihan kerja penyelenggara program magang.
Perjanjian magang antara peserta magang dan perusahaan, sekurang-kurangnya harus memuat:
hak dan kewajiban peserta magang dan perusahaan
pembiayaan
jangka waktu
jenis program dan bidang kejuruan
jumlah peserta magang
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Kondisi ketenagakerjaan di indonesia amatlah kurang dari harapan. Banyaknya jumlah pengangguran yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh kurangnya peningkatan terhadap mutu tenaga kerja sehingga mereka tidak mempunyai skill atau keterampilan yang dibutuhkan oleh lapangan kerja. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara latihan kerja, pemagangan dan perbaikan gizi.
Pemerintah dalam rangka mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu menetapkan upah minimum. Penetapan upah minimum itu antara lain dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja, tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya.
Aapun cara untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia dapat melalui investasi, perbaikan daya saing, peningkatan fleksibilitas tenaga kerja, peningkatan keahlian pekerja dan yang paling penting adalah terlaksananya hukum ketenagakerjaan yang berlaku.
