1
BAB 1
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pada zaman modern ini, masyarakat lebih memperhatikan dirinya sendiri dan kepentingan kelompoknya. Seperti ketika dihadapkan pada pertanyaan, “Apa yang anda inginkan di masa depan?”, setiap orang akan menjawab kekayaan atau keluarga yang bahagia. Dan jarang sekali ada yang menjawab ingin membahagiakan orang lain, membantuyang miskin.Melalui fakta yang ada, masih banyak terdapat rakyat miskin di suatu Negara dan mereka kurang mendapat perhatian. Mereka masih hidup dalam linkungan yang buruk,kurang bersih, tidak mendapatkan hidup yang layak, gizi yang buruk, dan mudah sekali terjangkit penyakit menular berbahaya.Oleh karena itu, PBB membuat program Millennium Development Goals yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada. Dan juga penyetaraan penyediaan obat, pelayanan kesehatan, dan memperoleh sumber daya alam dengan cukup.
2
BAB 2 ISI
Definisi Millennium Development Goals
Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs) adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut. Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.
3
8 tujuan Millenium Development Goals 1.Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim 2.Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua 3.Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4.Menurunkan angka kematian anak 5.Meningkatkan kesehatan ibu 6.Memerangi HIV, AIDS, Malaria serta penyakit lainnya 7.Memastikan Kelestarian Lingkungan 8. Mempromosikan hubungan global untuk pembangunan
4
MDGs mempunyai 8 (delapan) tujuan dengan 18 target, mulai dari mengurangi kemiskinan, penuntasan pendidikan dasar baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan, menurunkan angka kematian balita, meningkatkan kesehatan ibu serta memastikan kelestarian lingkungan hidup. Setiap negara yang berkomitmen dan menandatangani perjanjian diharapkan membuat laporan MDGs. Pemerintah Indonesia melaksanakannya dibawah koordinasi Bappenas dibantu dengan Kelompok Kerja PBB dan telah menyelesaikan laporan MDG pertamanya yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan rasa kepemilikan pemerintah Indonesia atas laporan tersebut. Tujuan Pembangunan Milenium ini menjabarkan upaya awal pemerintah untuk menginventarisasi situasi pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian tujuan MDGs, mengukur, dan menganalisa kemajuan seiring dengan upaya menjadikan pencapaian-pencapaian ini menjadi kenyataan, sekaligus mengidenifikasi dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan dan programprogram pemerintah yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan ini. Dengan tujuan utama mengurangi jumlah orang dengan pendapatan dibawah upah minimum regional antara tahun 1990 dan 2015, Laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, pencapaiannya lintas provinsi tidak seimbang. Kini MDGs telah menjadi referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. Walaupun mengalamai kendala, namun pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan dibutuhkan kerja keras serta kerjasama dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat madani, pihak swasta, dan lembaga donor. Pencapaian MDGs di Indonesia akan dijadikan dasar untuk perjanjian kerjasama dan implementasinya di masa depan. Hal ini termasuk kampanye untuk perjanjian tukar guling hutang untuk negara berkembang sejalan dengan Deklarasi Jakarta mengenai MDGs di daerah Asia dan Pasifik.
5
Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan millenium dibangun dari data-data pembentuk indikator itu. Walaupun laporan tahunan MDG adalah laporan negara (baca: nasional), namun tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan data nasional sangat tergantung sekali tersedianya data pada level di bawahnya: provinsi dan kabupaten/kota.Tersediakah?
Melihat gambaran bahwa data-data yang digunakan dalam mengevaluasi MDG ini sebagian besar bersumber dari BPS, tidak dapat dipungkiri bahwa peran BPS menjadi sangat penting dalam rangka menyusun laporan tahunan MDG. Namun harus dimaklumi, bahwa data tersebut sebagiann besar merupakan hasil survei yang bersifat estimasi. Akan sangat lebih baik lagi, kalau sekiranya sistim statistik nasional yang merupakan 'kolaborasi' dari data dasar yang dikumpulkan oleh BPS, data sektoral oleh dinas/instansi, serta data khusus dari berbagai pihak penyelenggara statistik lainnya dapat diwujudkan, sehingga gambaran evaluasi pencapaian MDG ini benar-benar menghasilkan gambaran yang objektif. Terlebih-lebih di daerah, dalam lingkup wilayah yang lebih kecil, 'kolaborasi' data terutama yang terkait dengan kebutuhan pembangunan harus dilakukan. Kalau tidak sekarang, kaBulan lalu, headline di sebuah koran lokal mengangkat judul „Data Pemprov Usang‟. Judul ini dikaitkan dengan „kegeraman‟ Gubernur saat rapat dengan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajarannya, yang menilai bahwa data-data yang disiapkan para anak buahnya itu banyak yang „usang‟. Kegeraman Gubernur ini dapat dimaklumi mengingat beberapa kali pertemuan para gubernur se Indonesia bersama Presiden SBY membahas berbagai agenda pembangunan, selalu didukung oleh data terkini. Atas data tersebut, berbagai progres pembangunan dievaluasi, peta masalah dilihat ulang, konsep perencanaan dan kebijakan pembangunan yang baru dirumuskan. Persoalan data „usang‟ (mungkin sedikit lebih baik daripada data tidak ada sama sekali) sering dialami oleh banyak pihak yang selalu menggunakan data sebagai landasan untuk bekerja. Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak sedikit pula yang kurang peduli terhadap data. Bahkan, kalaupun itu data terbaru dan sudah tersaji di depan mata, data hanya dibiarkan saja sebagai onggokan angka-angka atau publikasinya menjadi penghias lemari di ruang kerja.
6
Data.dan.Pembangunan
Siapa menguasai informasi (data) akan menguasai dunia. Jargon ini sangat tepat, ditengah arus globalisasi tanpa batas. Informasi menjadi sangat penting, tidak hanya untuk perencanaan pembangunan, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan maupun kebijakan. Keberhasilan negara-negara maju sangat ditentukan oleh penguasaan informasi di segala bidang. Mereka tahu persis apa potensi wilayahnya, mereka tahu persis bidang-bidang apa saja yang menjadi prioritas, dan mereka tahu persis bagaimana mewujudkan visi, misi, dan program mereka.
Ketika Deng Xio Ping mulai berkuasa, kondisi Cina tertinggal jauh dibandingkan Indonesia. Tahun 2007, penulis pernah bertemu dengan seorang pengusaha restoran berkebangsaan Amerika di Beijing yang mengatakan, „Ketika pertama kali saya mengunjungi Beijing pada awal pemerintahan Deng Xio Ping, disini hanya ada beberapa restoran. Namun, setelah Deng Xio Ping melakukan berbagai gebrakan pembangunan, ratusan restoran bermunculan, industrinya melejit dengan pesat, Cina menjadi negara raksasa yang sangat diperhitungkan dunia.‟ Pernyataannya ini bukan tidak beralasan. Keberhasilan Deng Xio Ping dalam memajukan Cina dikarenakan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik dan informasi yang selalu terkini. Setiap hari di sebuah channel khusus TV pemerintah, pencapaian pembangunan Cina disiarkan secara terus menerus, dan didukung data terkini, sehingga semua rakyatnya tahu program-program pembangunan dan keberhasilan yang telah dicapai negaranya. Cina –yang bersama India populer sekarang sebagai Chindia- menjadi negara yang sangat disegani
oleh
negara-negara
maju
lainnya
seperti
Amerika
Serikat
dan
Inggris.
Pemerintah kita sangat kaya dengan berbagai ide pembangunan, sayangnya tidak didukung oleh data yang „kuat‟. Bagaimana mungkin kita akan menyusun program di bidang kesehatan kalau kita tidak tahu persis bagaimana kondisi kesehatan masyarakat? Bagaimana mungkin membangun sekolah di sebuah wilayah tanpa kita tahu seberapa jauh banyaknya penduduk yang berusia sekolah di wilayah tersebut? Bagaimana kita akan mengembangkan pariwisata kalau kita tidak tahu potensi apa yang tepat untuk dikembangkan? Bagaimana kita
7
mengambil keputusan untuk menyusun program yang pro rakyat, kalau kita sendiri tidak tahu bagaimana.kondisi.sosial.ekonomi.masyarakat?
Data.dasar,sektoral,dan.khusus
Dalam pengertian umum, data merupakan informasi/keterangan (kuantitatif maupun kualitatif) menyangkut sesuatu. Dalam prakteknya, data lebih sering dikaitkan dengan informasi yang bersifat kuantitatif saja, yang dalam pengertian lain dikenal dengan statistik. Di dalam UU No.16 Tahun 1997, tentang Statistik, dikenal tiga jenis statistik menurut pemanfaatannya, yaitu data.dasar,data.sektoral.dan.data.khusus.
Statistik dasar, pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah dan masyarakat, dengan ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan (dalam hal ini Badan Pusat Statistik). Sedangkan statistik sektoral merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Adapun statistik khusus merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, atau unsure.masyarakat.lainnya.
Khusus statistik dasar, BPS mengumpulkan datanya melalui sensus dan survei. Sensus sendiri hanya ada tiga, Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi. Sementara survei-survei yang dilakukan oleh BPS lebih bersifat lintas sektoral dengan mengangkat isu nasional, sehingga pengumpulan data yang terkait dengan isu spesifik daerah atau spesifik sektoral.menjadi.domainnya.instansi.sektoral.
8
Keterpaduan ketiga statistik di atas, seyogyanya diharapkan akan mampu menciptakan sistem statistik nasional yang saling teratur dan saling berkaitan. Namun pada kenyataannya, penyelenggaraan statistik sering jalan sendiri-sendiri. Badan Pusat Statistik, sesuai dengan kewewenangannya pernah membangun Sistem Rujukan Statistik (Sirusa), dimana setiap penyelenggara statistik berkewajiban menyampaikan sinopsis atas kegiatan statistik yang dilakukan, bagaimana metodologinya, data apa saja yang dihasilkan, serta lokasi kegiatannya kepada BPS. Dengan sistem ini, setiap pengguna data dapat akses untuk mencari tahu mengenai sumber data mana yang tepat untuk dihubungi. Sayangnya, sistem ini belum dipatuhi semua penyelenggara.statistik.
Ketersediaan.Data.Sektoral
Di level nasional, sering kali keinginan departemen teknis untuk memiliki data sektoral menjadi terkendala di dalam proses pengumpulan datanya. Ketika masih sentralistik, departemen teknis di pusat masih memegang kendali atas kantor-kantor wilayah, sehingga secara hirarkhi dapat memerintahkan pengumpulan data yang diperlukan dalam perencanaan program dan pengambilan keputusan. Namun, di era otonomi, data yang diperlukan tersebut sangat sulit didapat karena departemen teknis tidak lagi mempunyai perpanjangan tangan ke daerah. Sehingga, ketersediaan data sektoral sangat tergantung sekali, apakah dinas di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melakukan upaya-upaya pengumpulan data untuk keperluan sektornya. Kalau tidak, maka akan sulit sekali bagi departemen/dinas teknis untuk menyusun sebuah program yang benar-benar menyentuh persoalan masyarakat hingga wilayah terkecil.
Salah satu sumber data sektoral adalah BPS di daerah, provinsi maupun kabupaten/kota. Walaupun demikian, data yang dikumpulkan melalui sensus maupun survei-survei merupakan statistik dasar dengan ciri-ciri bersifat makro dan berskala nasional. Maka tidaklah mengherankan ketika konsumen data datang ke BPS mencari data tentang sertifikasi guru, sudah pasti data tersebut tidak tersedia, karena data jenis ini lebih tepat dimiliki oleh dinas pendidikan.
9
Juga masih ada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) yang seharusnya mempunyai peranan penting dalam penyediaan data regional, apakah menyangkut data sektoral atau khusus. Badan ini harus didukung, tidak hanya kesiapan SDM yang memadai dalam penanganan data/statistik, tetapi juga dari sisi anggaran untuk kegiatan yang harus dilakukan.
Peran.Bappeda
Bappeda sebenarnya mempunyai peran yang besar dalam perencanaan berbagai program pembangunan. Dalam rangka itu pula, ada unit yang menangani data dan statistik di Bappeda untuk merangkum seluruh data dari berbagai sumber untuk digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan. Tentunya, ketersediaan data yang dihimpun sangat tergantung atas sejauh mana.unit.kerja.ini.sudah.menjalankan.fungsinya.
Salah satu kegiatan dimana Bappeda mempunyai peran kunci adalah kegiatan Musrembangda. Masing-masing SKPD merumuskan berbagai rencana pembangunan dengan mempertimbangkan potret kemajuan dan masalah di masing-masing dinasnya. Pada kegiatan ini, semua data terkait dengan rencana pembangunan dipapar dan dikaji. Sudah barang tentu, kualitas rencana pembangunan tersebut sangat ditentukan sejauh mana kelengkapan data yang dijadikan sebagai.dasar.paparan.dan.kajian.
Berdasarkan pengamatan penulis, banyak sekali rencana program yang tidak didukung oleh data, sehingga penentuan capaian program cenderung tidak berdasar sama sekali. Sudah barang tentu, pentahapan program maupun penganggarannya menjadi sulit karena target programnya.sendiri.tidak.terukur.
10
Koordinasi.dan.komunikasi
Persoalan atas kelangkaan data ataupun persoalan data usang akan dapat dipecahkan apabila masing-masing penyedia data dapat saling berkoordinasi dan berkomunikasi. Sudah barang tentu Bappeda sebagai koordinator dari semua „mesin‟ perencanaan pembangunan di daerah.diharapkan.dapat.menjembataninya.
Di beberapa provinsi, ada forum khusus yang dimotori oleh Bappeda, dimana secara berkala forum melakukan evaluasi terhadap data yang ada. Dalam forum ini dibahas berbagai data capaian pembangunan dari berbagai sumber data, untuk kemudian secara objektif mengambil kesepakatan terhadap data yang akan dijadikan dasar acuan penyusunan programprogram.pembangunan.berikutnya.
Sudah barang tentu, koordinasi dan komunikasi merupakan hal yang mudah diucapkan, namun sering sulit dilaksanakan. Tinggal lagi, bagaimana komitmen semua pihak dapat dibangun untuk tujuan tersebut, dan menyadari bahwa pemanfaatan data (usang) menjadi satu hal yang patut mendapat perhatian. Kalau hal tersebut dapat terwujud, maka „kegeraman‟ Gubernur pada harian lokal tadi dapat berubah menjadi „senyum‟. Memang, membangun itu sulit dan mahal, tapi lebih sulit dan mahal membangun tanpa data (yang tidak usang).
Kontroversi Upaya Pemerintah Indonesia merealisasikan Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun 2015 akan sulit karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang yang sangat besar. Program-program MDGs seperti pendidikan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan membutuhkan biaya yang cukup besar. Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar dari Rp97,7 triliun (2009) hingga Rp81,54
11
triliun (2015) rentang waktu yang sama untuk pencapaian MDGs. Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan gagal mencapai tujuan MDGs. Menurut Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Don K Marut Pemerintah Indonesia perlu menggalang solidaritas negara-negara Selatan untuk mendesak negara-negara Utara meningkatkan bantuan pembangunan bukan utang, tanpa syarat dan berkualitas minimal 0,7 persen dan menolak ODA (official development assistance) yang tidak bermanfaat untuk Indonesia . Menanggapi pendapat tentang kemungkinan Indonesia gagal mencapai tujuan MDGs apabila beban mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan pencapaian MDG pada tahun 2015 serta beban pembayaran utang diambil dari APBN pada tahun 2009-2015, Sekretaris Utama Menneg PPN/Kepala Bappenas Syahrial Loetan berpendapat apabila bisa dibuktikan MDGs tidak tercapai di 2015, sebagian utang bisa dikonversi untuk bantu itu. Pada tahun 2010 hingga 2012 pemerintah dapat mengajukan renegosiasi utang. Beberapa negara maju telah berjanji dalam konsesus pembiayaan (monetary consensus) untuk memberikan bantuan. Hasil kesepakatan yang didapat adalah untuk negara maju menyisihkan sekitar 0,7 persen dari GDP mereka untuk membantu negara miskin atau negara yang pencapaiannya masih di bawah. Namun konsensus ini belum dipenuhi banyak negara, hanya sekitar 5-6 negara yang memenuhi sebagian besar ada di Skandinavia atau Belanda yang sudah sampai 0,7 persen.
12
Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua
Target yang ingin dicapai:
Setiap penduduk dunia mendapatkan pendidikan dasar.
Memastikan bahwa pada 2015 semua anak di manapun, laki-laki maupun perempuan,akan bisa menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh.Terdapat dua indikator yang relevan. Pertama, untuk tingkat partisipasi di sekolah dasar,Indonesia telah mencapai angka 94,7%. Berdasarkan kondisi ini, kita dapat mencapai target100% pada 2015. Indikator kedua berkaitan dengan kelulusan, yaitu proporsi anak yangmemulai kelas 1 dan berhasil mencapai kelas 5 sekolah dasar. Untuk Indonesia, proporsitahun 2004/2005 adalah 81%. Namun, sekolah dasar berjenjang hingga kelas enam. Karena itu, untuk Indonesia lebih pas melihat pencapaian hingga kelas enam. Jumlahnya adalah 77% dengan kecenderungan terus meningkat. Artinya, kita bisa mencapai target yang ditetapkan.Data kelulusan yang digunakan dalam laporan ini berasal dari Departemen PendidikanNasional berdasarkan data pendaftaran sekolah. Berbeda dengan Susenas (2004), yangmenghitung angka yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 95%.Indikator ketiga untuk tujuan ini adalah angka melek huruf penduduk usia 15-24tahun. Dalam hal ini, nampaknya kita cukup berhasil dengan pencapaian 99,4%. Meskipun demikian, kualitas melek huruf yang sesungguhnya mungkin tidak setinggi itu karena tes baca tulis yang diterapkan oleh Susenas terbilang sederhana.
13
BAB 3
PENUTUP
Kesimpulan
program MDG ini semua orang
14
TUGAS MATA KULIAH OMPK
MDGs ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNIVERSAL
D I S U S U N OLEH 1. DEWI FATMAWATI 2. JUJU JULIANTI
PROGRAM D III KEBIDANAN EKSTENSI STIKEs MEDIKA CIKARANG 2012
15
