MAKALAH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi (PSAK 57)
Dosen Pengajar : WIBOWO, SE, MM, M.Si, Ak., CA., CIMBA.
Oleh : Lisa Azhalia Putri (023001708002) (023001708002) Nur Suciana Eka Desiani (023001708004) (023001708004) Grace Shinshia N Sianturi (023001708039) Lulu Fasya Aulia (023001718034)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA 2018
Statement of Authorship
Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas terlampir adalah murni hasil pekerjaan kami sendiri. Tidak ada pekerjaan orang lain yang saya/kami gunakan tanpa menyebutkan sumbernya.“ sumbernya.“
Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk makalah/tugas pada mata ajaran lain kecuali kami menyatakan dengan jelas bahwa kami menggunakannya.
kami memahami bahwa tugas yang saya/kami kumpulkan ini dapat diperbanyak dan atau dikomunikasikan dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.
Mata Ajaran
: Standar Akuntansi Keuangan Indonesia
Judul Makalah/Tugas Makalah/Tugas
:Provisi, Liabilitas Kontinjensi, Kontinjensi (PSAK 57)
Tanggal
: Kamis, 19 April 2018
Dosen
: Wibowo, SE, MM, M.Si, Ak., CA., CIMBA.
Nama dan NPM
Tandatangan
a) b) c) d) :
dan
Aset
Lisa Azhalia Putri (023001708002) Nur Suciana Eka Desiani (023001708004) (023001708004) Grace Shinshia Sianturi (023001708039) (023001708039) Lulu Fasya Aulia (023001718034)
BAB I PENDAHULUAN
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Efektif 1 Januari 2015 yang berlaku di Indonesia secara garis besar akan konvergen dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) Standards (IFRS) yang berlaku efektif 1 Januari 2014. DSAK IAI telah berhasil meminimalkan meminimalkan perbedaan antara kedua standar, dari tiga tahun di 1 januari 2012 menjadi satu tahun di 1 Januari 2015. Ini merupakan suatu bentuk komitmen Indonesia melalui DSAK IAI dalam memainkan perannya selaku satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara. Salah satu IFRS yang telah diadopsi penuh adalah PSAK 57. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi serta untuk memastikan memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, pengguna dapat memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. PSAK ini bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, pengguna dapat dapat memahami memahami sifat, waktu dan jumlah jumlah yang terkait dengan dengan informasi informasi tersebut. PSAK ini diterapkan oleh semua entitas dalam akuntansi untuk provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi, kecuali yang ditimbulkan dari kontrak eksekutori dan hal – hal – hal hal yang dicakup dalam PSAK lain. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai penerapan PSAK No 57 dan menyajikannya menyajikannya dalam bentuk sebuah makalah tentang Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi pada PSAK No No 57.
BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN PSAK
A. TUJUAN Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi ,liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
B. RUANG LINGKUP Pernyataan ini harus diterapkan oleh semua entitas dalam akuntansi untuk provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi, kecuali: 1. kontrak eksekutori, kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan memberatkan (onerous); 2. hal-hal yang telah dicakup dalam PSAK lain. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk instrumen keuangan (termasuk jaminan) yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55: instrumen keuangan : pengakuan pengakuan dan pengukuran. Kontrak eksekutori adalah kontrak yang kedua belah pihak terkaitnya belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama. Penrnyataan ini tidak diterapkan pada kontrak eksekutori kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan. memberatkan.
C. DEFINISI Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Provisi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Kewajiban hukum adalah kewajiban yang timbul dari: 1. suatu kontrak (secara eksplisit atau implisit); 2. peraturan perundang-undanga perundang-undangan; n; atau 3. pelaksanaan produk hukum lainnya. lainnya.
Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas yang dalam hal ini: 1. berdasarkan berdasarkan praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasi atau pernyataan baru yang cukup spesifik, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu; dan 2. akibatnya, entitas telah menimbulkan ekspektasi kuat dan sah kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kontrak memberatkan adalah kontrak yang biaya tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya melebihi manfaat ekonomis yang akan diterima dari kontrak tersebut. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya penyelesaiannya diperkirakan diperkirakan mengakibatkan mengakibatkan pengeluaran pengeluaran sumber daya daya entitas. Liabilitas kontinjensi adalah: 1. kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau 2. kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak di akui karena: a) tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis (selanjutnya disebut sebagai “sumber daya”) untuk menyelesaikan kewajibannya; atau b) jumlah kewajiban kewajiban tersebut tidak dapat dapat diukur secara secara andal. Peristiwa yang mengikat adalah peristiwa yang menimbulkan kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif yang mengakibatkan entitas tidak memiliki alternatif lain kecuali menyelesaikan kewajiban tersebut. Restrukturisasi adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah: 1. lingkup kegiatan usaha suatu entitas; atau 2. cara mengelola usaha tersebut.
D. PROVISI DAN LIABILITAS LAIN Provisi dapat dibedakan dari Liabilitas lain, seperti utang usaha dan akrual, karena pada provisi terdapat ketidakpastian mengenai waktu atau jumlah yang harus dikeluarkan pada masa depan untuk menyelesaikan provisi tersebut. Sebaliknya: 1. utang usaha adalah liabilitas untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok dan telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati dengan pemasok; dan 2. akrual adalah liabilitas membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok, tetapi belum dibayar, ditagih atau secara formal disepakati dengan pemasok, termasuk jumlah yang masih harus dibayar kepada para pegawai (misalnya jumlah tunjangan cuti). Meskipun sering kali perlu dilakukan estimasi atau penaksiran jumlah dan waktu akrual, tingkat ketidakpastian akrual pada umumnya lebih rendah daripada tingkat ketidakpastian kewajiban provisi. Akrual dilaporkan sebagai bagian dari utang dagang atau utang lain-lain, sedangkan provisi dilaporkan secara terpisah.
E. HUBUNGAN ANTARA PROVISI DAN LIABILITAS KONTIJENSI Semua provisi bersifat kontinjensi karena tidak pasti dalam jumlah atau waktu. Tetapi, dalam Pernyataan ini istilah “kontinjensi” digunakan untuk liabilitas dan aset yang tidak diakui karena keberadaannya baru dapat dipastikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih yang tidak pasti pada masa datang dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Di samping itu, istilah “liabilitas kontinjensi” digunakan untuk libilitas yang tidak memenuhi kriteria pengakuan. Pernyataan ini membedakan berbagai istilah berikut: 1. Provisi
diakui sebagai kewajiban (dengan asumsi dapat dibuat estimasi andal) karena provisi
tersebut merupakan kewajiban masa kini dan kemungkinan besar ( probable) mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik untuk menyelesaikan kewajiban tersebut; dan 2. Liabilitasi tidak diakui sebagai kliabilitas karena: a) kewajiban potensial karena belum pasti apakah entitas memiliki kewajiban kini yang akan menimbulkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik; atau
b) kewajiban kini yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam Pernyataan ini (karena tidak besar kemungkinan (not probable) bahwa penyelesaian kewajiban tersebut mengakibat kan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik atau karena estimasi memadai yang andal mengenai jumlah kewajiban yang tidak dapat dibuat).
F. PENGAKUAN 1. Provisi
Provisi diakui jika: a) entitas memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu; b) kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik ; dan c) estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka provisi tidak diakui. Kewajiban Kini
Dalam peristiwa yang jarang terjadi, tidak dapat ditentukan secara jelas apakah terdapat kewajiban kini. Dalam hal ini, peristiwa masa lalu dianggap menimbulkan kewajiban kini jika, setelah mempertimbangkan seluruh bukti tersedia, terdapat kemungkinan lebih besar daripada tidak terjadi bahwa kewajiban kini muncul pada akhir perode pelaporan. Hampir seluruh kasus, akan sangat jelas apakah masa lalu menimbulkan kewajiban kini. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, sebagai contoh dalam tuntutan hukum, dapat timbul perbedaan pendapat mengenai apakah peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban kini. Jika demikian halnya, maka entitas menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang tersedia, termasuk, sebagai contoh pendapat ahli, bukti yang dipertimbangkan mencakup, antara lain bukti tambahan yang diperoleh dari peristiwa setelah akhir periode pelaporan atas bukti-bukti:
a) jika kemungkinanya lebih besar dari pada tidak terjadi bahwa kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas mengakui provisi (jika kriteria pengakuan provisi terpenuhi); dan b) jika kemungkinanya lebih besar daripada tidak terjadi bahwa kewajiban kini belum ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas mengungkapkan liabilitas kontijensi. Pengungkapan tidak diperlukan jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik kemungkinanya kecil. Peristiwa Masa Lalu
Peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban kini disebut peristiwa mengikat. Dalam peristiwa yang mengikat, entitas tidak mempunyai alternatif realistis selain menyelesaikan kewajiban yang timbul dari peristiwa tersebut. Ini akan terjadi hanya jika: a) penyelesaian kewajiban dipaksakan oleh hukum; atau b) dalam kasus kewajiban konstruktif, suatu peristiwa (mungkin berupa tindakan entitas) menciptakan perkiraan yang valid pada pihak lain bahwa entitas akan bertanggung jawab terhadap kewajiban tersebut. Laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan entitas pada akhir periode pelaporan, bukan posisi keuangan yang mungkin terjadi pada masa datang. Oleh karena itu, entitas tidak mengakui provisi untuk biaya-biaya yang diperlukan bagi operasi masa datang. Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan entitas hanyalah liabilitas yang telah ada pada akhir periode pelaporan. Provisi diakui hanya bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang terpisah dari tindakan entitas pada masa datang. Contoh kewajiban ini adalah denda atau biaya pemulihan pencemaran lingkungan, yang mengakibatkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban itu tanpa memandang tindakan entitas pada masa datang. Demikian juga, entitas mengakui provisi bagi biaya kegiatan purna-operasi (decommissioning ) instalasi minyak atau instalasi nuklir sebatas jumlah yang harus ditanggung entitas untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Entitas tidak dapat mengakui kewajiban kini atas pengeluaran atau biaya untuk masa depan dengan t indakan atau kebijakan yang dilakukan pada masa depan juga.
Dalam setiap kewajiban selalu ada pihak lain yang memiliki hak atas penyelesaian kewajiban tersebut. Namun, entitas tidak perlu mengidentifikasi pihak lain tersebut. Mengingat dalam suatu kewajiban selalu terdapat komitmen terhadap pihak lain, putusan manajemen atau unit organisasi yang berwenang tidak mengakibatkan timbulnya kewajiban konstruktif pada akhir periode pelaporan, kecuali putusan tersebut telah dikomunikasikan sebelum akhir periode pelaporan kepada pihak yang berkepentingan sehingga pihak yang berkepentingan tersebut memiliki harapan yang kuat dan sah bahwa entitas akan memenuhi kewajibannya. Suatu peristiwa mungkin tidak segera menimbulkan kewajiban konstruktif. Namun pada kemudian hari peristiwa tersebut dapat menimbulkan kewajiban konstruktif karena perubahan peraturan perundang-undangan atau tindakan entitas (misalnya, ketika entitas mempublikasikan suatu pengumuman secara cukup jelas). Ketika rancangan suatu peraturan perundang-undangan sedang dalam proses penyelesaian, kewajiban dianggap muncul hanya pada saat timbul keyakinan bahwa peraturan tersebut akan diberlakukan sesuai dengan rancangannya. Dalam Pernyataan ini kewajiban tersebut digolong kan sebagai kewajiban hukum. Kemungkinan Besar Arus Keluar Sumber Daya Mengandung Manfaat ekonomik
Liabilitas yang memenuhi kualifikasi pengakuan tidak hanya kewajiban kini saja namun juga kemungkinan besar terjadinya arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Dalam Pernyataan ini, arus keluar sumber daya atau terjadinya suatu peristiwa dianggap sebagai suatu “kemungkinan besar” jika kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut lebih besar daripada kemungkinan tidak terjadinya peristiwa tersebut. Jika tidak terdapat kemungkinan besar bahwa kewajiban masa kini telah ada, entitas mengungkapkan kewajiban kontinjensi. Jika terdapat sejumlah kewajiban serupa (misalnya garansi atau jaminan produk, atau kontrak-kontrak serupa), kemungkinan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan keseluruhannya sebagai suatu kelompok kewajiban, meskipun kemungkinan arus keluar sumber daya untuk tiap-tiap unsur kewajibantersebut kecil, dapat saja terdapat kemungkinan besararus keluar sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelompok kewajiban secara keseluruhan. Jika hal itu terjadi, kewajiban diestimasi diakui (dengan syarat kriteria pengakuan lainnya terpenuhi).
Estimasi Andal atas kewajiban
Penggunaan estimasi merupakan bagian mendasar dalam penyusunan laporan keuangan dan tidak mengurangi keandalan laporan keuangan tersebut. Hal itu tampak jelas pada kewajiban diestimasi, karena sifatnya mengandung ketidakpastian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebagian besar pos-pos lainnya dalam laporan posisi keuangan. Dalam kasus yang sangat jarang terjadi, yaitu jika estimasi yang andal tidak dapat dibuat, suatu kewajiban tidak dapat diakui. Kewajiban tersebut diungkapkan sebagai liabilitas kontinjensi.
2. Liabilitas Kontinjensi: Entitas tidak diperkenankan mengakui kewajiban kontinjensi.
Jika entitas bertanggung jawab secara masing-masing dan bersama dengan pihak lainnya (tanggung renteng), bagian kewajiban yang diharapkan akan dipenuhi oleh pihak-pihak lain diperlakukan sebagai liabilitas kontinjensi. Entitas mengakui kewajiban diestimasi untuk bagian dari kewajiban yang kemungkinan besar dipenuhi dengan arus keluar sumber dayanya. Liabilitas kontinjensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, liabilitas kontinjensi terus menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya bertambah sehingga menjadi kemungkinan besar ( probable). Entitas mengakui provisi untuk liabilitas kontijensi yang dahulu diklasifikasikan lebih dulu apabila arus sumber daya kemungkinan bertambah
3. Aset Kontinjensi: Entitas tidak diperkenankan mengakui adanya asset kontinjensi.
Aset kontinjensi biasanya timbul dari peristiwa tidak terencana atau tidak diharapkan yang menimbulkan kemungkinan arus masuk manfaat ekonomis bagi entitas, contohnya adalah klaim yang diajukan entitas melalui proses hukum, yang hasilnya belum pasti. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terealisasikan. Akan tetapi, jika realisasi penghasilan
sudah dapat dipastikan, aset tersebut bukan merupakan aset kontinjensi, melainkan diakui sebagai aset. Aset kontinjensi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomis akan diperoleh entitas sebagaimana diatur dalam paragraf 89. Aset
kontinjensi
dikaji
ulang
secara
terus-menerus
untuk
memastikan
bahwa
perkembangannya telah tercermin dengan semestinya dalam laporan keuangan. Jika dapat dipastikan bahwa entitas akan menerima arus masuk manfaat ekonomis, maka entitas akan mengakui aset dan penghasilan terkait dalam laporan keuangan pada periode timbulnya kepastian tersebut. Akan tetapi, jika yang timbul hanya kemungkinan besar, maka entitas mengungkapkannya sebagai asset kontinjensi (lihat paragraf 90).
G. PENGUKURAN 1. Estimasi Terbaik:
J umlah yang diakui sebagai kewaji ban diestimasi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir peri ode pelaporan. Estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini adalah jumlah yang secara rasional akan dibayar entitas untuk menyelesaikan kewajibannya pada akhir periode pelaporan atau untuk mengalihkan kewajibannya kepada pihak ketiga pada saat itu. Estimasi hasil dan dampak keuangan ditentukan dengan pertimbangan manajemen entitas dilengkapi dengan pengalaman mengenai transaksi serupa serta dalam beberapa kasus dilengkapi dengan laporan ahli independen. Diantara bukti yang dipertimbangkan termasuk bukti tambahan yang diperoleh dari peristiwa setelah periode pelaporan. Provisi pada tingkatan dan kondisi yang berbeda, sehingga entitas harus dapat membuat estimasi terpisah untuk tiap kondisi dan kategori. Contoh: Entitas menjual produk dengan memberikan garansi atau jaminan kepada pelanggan untuk menanggung biaya perbaikan cacat pabrikasi yang ditemukan dalam jangka waktu 6 bulan setelah penjualan . Jika kerusakan yang terdeteksi dari seluruh produk yang terjual digolongkan cacat ringan, maka biaya perbaikanya Rp 1 juta. Sementara itu, jika kerusakan yang terdeteksi dari seluruh produk yang terjual digolongkan cacat berat, maka biaya perbaikanya Rp 4 juta.
Pengalaman entitas dimasa lalu dan perkiraan masa depan memberikan indikasi bahwa dalam tahun mendatang 75% dari produk terjual tidak mengandung cacat , 20% dari produk t erjual mengandung cacat ringan dan 5% dari produk yang terjual mengandung cacat berat. Seseuai dengan paragraaf 24, entitas menentukan probabilitas atau kemungkinan arus keluar sumber daya untuk pemenuhan kewajiban garansi secara keseluruhan. Nilai yang diharapkan untuk biaya perbaikan adalah: (75% x Rp 0) + (20% x Rp 1 juta) + (5% x Rp 4 juta) = Rp 400.000 Jika kewajiban yang diukur hanya satu, maka kemungkinan hasil yang probabilitasnya paling tinggi merupakan estimasi terbaik dari kewajiban tersebut. Jika kemungkinan-kemungkinan hasil lain mengandung probabilitas yang sebagian besar lebih tinggi atau sebagian besar lebih rendah jika dibandingkan dengan kemungkinan hasil yang probabilitasnya paling tinggi, maka yang dianggap estimasi terbaik adalah suatu nilai yang lebih tinggi atau yang lebih rendah dibandingkan kemungkinan hasil yang probabilitasnya paling tinggi tersebut. Kewajiban diestimasi diukur sebelum
memperhitungkan pajak
karena
dampak
pajak dari kewajiban diestimasi dan
perubahannya diatur dalam PSAK 46. 2. Risiko dan Ketidakpastian:
Dalam menentukan estimasi terbaik suatu provisi, entitas mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Risiko menimbulkan hasil yang bervariasi. Penetapan risiko dapat menyebabkan kenaikan nilai kewajiban yang diukur. Meskipun demikian, adanya ketidakpastian tidak berarti entitas harus membuat provisi berlebihan atau dengan sengaja menyajikan kewajiban terlalu besar. Misalnya, jika biaya perolehan yang telah diproyeksi dari hasil tertentu yang merugikan diestimasi dengan menggunakan dasar kehati-hatian, hasil tersebut tidak dengan sengaja diperlakukan sebagai suatu yang lebih besar kemungkinan terjadinya dibandingkan dengan yang seharusnya. Entitas harus berhati-hati dan menghindarkan duplikasi perhitungan risiko dan ketidakpastian. Pengungkapan mengenai ketidakpastian yang menyangkut jumlah pengeluaran berikutnya (paragraph 85)
3. Nilai Kini:
J ika dampak nilai waktu uang cukup materi al, maka jumlah provisi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewaji ban. Karena nilai waktu uang, provisi yang melibatkan pengeluaran uang yang timbul segera setelah periode pelaporan lebih memberatkan jika dibandingkan dengan provisi yang melibatkan pengeluaran uang dalam jumlah sama yang timbul kemudian. Dengan demikian, jika dampaknya bersifat material, provisi didiskontokan. Tingkat diskonto adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban yang bersangkutan. Tingkat diskonto tidak boleh mencerminkan risiko yang sudah diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa datang. 4. Peristiwa Masa Datang:
Peri stiwa masa datang yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kewaji ban harus tercermin dalam jumlah provisi ji ka ada bukti obyektif bahwa peristiwa itu akan terjadi. Dalam mengukur kewajiban yang ada, harus diperhitungkan dampak peraturan perundangan yang kemungkinan akan diberlakukan, khususnya jika terdapat bukti objektif yang memadai bahwa peraturan perundang-undangan itu pasti akan diberlakukan. Dalam kenyataannya, sering kali sangat sulit bagi entitas untuk menentukan apakah suatu peristiwa akan menghasilkan bukti objektif yang memadai. Dalam banyak kasus, bukti objektif yang memadai tentang berlakunya suatu peraturan perundang-undangan
sulit
diperoleh
sampai
peraturan
perundang-undangan
itu
sendiri
diberlakukan. 5. Rencana Pelepasan Aset:
K euntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi. Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak diperhitungkan dalam menghitung suatu provisi walaupun rencana pelepasan aset tersebut terkait erat dengan peristiwa yang menyebabkan timbulnya provisi.
H. PENGGANTIAN
J ika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti diterima pada saat entitas menyelesaikan kewaji bannya. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. J umlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi. Dalam laporan laba rugi komprehensif, beban yang berkaitan dengan provisi dapat disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantiannya. Pada umumnya, entitas akan tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh jumlah yang menjadi kewajibannya jika pihak ketiga tidak membayar dengan alasan apa pun. Dalam hal ini, entitas mengakui kewajiban diestimasi sejumlah seluruh liabilitas dan mengakui penggantian yang diharapkan dari pihak ketiga sebagai aset yang terpisah ketika sudah dapat dipastikan bahwa penggantian tersebut akan diterima entitas pada saat entitas menyelesaikan liabilitasnya.
I.
PERUBAHAN PROVISI Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi tersebut dibatalkan. Jika provisi didiskonto, maka nilai tercatatnya akan meningkat pada setiap periode untuk mencerminkan berlalunya waktu. Peningkatan ini diakui sebagai biaya pinjaman.
J.
PENGGUNAAN PROVISI Provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi tersebut. Hanya pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi awal yang dapat mengurangi provisi. Membebankan pengeluaran untuk mengurangi provisi yang semula diakui untuk tujuan lain akan menghilangkan pengaruh dari 2 peristiwa yang berbeda.
K. PENERAPAN ATURAN PENGAKUAN DAN PENGUKURAN a) Kerugian Operasi Masa Datang
Provisi tidak boleh diakui untuk kerugian operasi masa depan. Perkiraan akan terjadinya kerugian operasi masa depan merupakan indikasi bahwa aset tertentu dalam suatu operasi mungkin mengalami penurunan nilai. Entitas harus menguji adanya penurunan nilai aset sesuai dengan PSAK 48: PenurunanNilai Aset b) Kontrak Memberatkan
J ika entitas teri kat dalam suatu kontrak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai provisi . Banyak kontrak dapat dibatalkan tanpa membayar kompensasi atau denda kepada pihak lain sehingga tidak ada kewajiban, misalnya pesanan pembelian yang sifatnya rutin. Kontrak lain mengatur hak dan kewajiban setiap pihak dalam kontrak. Kontrak eksekutori yang tidak memberatkan berada di luar lingkup Pernyataan ini. Pernyataan ini mendefinisikan kontrak memberatkan sebagai kontrak yang menimbulkan biaya yang tidak dapat dihindarkan dalam memenuhi kewajiban menurut kontrak dan biaya tersebut melebihi manfaat ekonomis yang diperkirakan akan diterima. Biaya yang tidak dapat dihindarkan menurut kontrak mencerminkan biaya bersih terendah untuk terbebas dari ikatan kontrak, yaitu yang lebih rendah antara biaya memenuhi kontrak dan denda atau kompensasi yang harus dibayar jika entitas tidak memenuhi kontrak. c) Restrukturisasi
Berikut adalah contoh peristiwa yang dapat digolongkan sebagai restrukturisasi: 1) penjualan atau penghentian suatu lini usaha; 2) penutupan lokasi usaha dalam suatu negara atau kawasan atau relokasi kegiatan usaha ke negara atau kawasan regional lain; 3) perubahan dalam struktur manajemen, misalnya menghilangkan satu lapis manajemen; dan 4) reorganisasi mendasar yang memiliki dampak signifi kan pada karakteristik dan fokus operasi entitas.
K ewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi muncul hanya jika persyaratan berikut dipenuhi: 1) entitas memiliki rencana formal yang terperinci untuk restrukturisasi dengan mengidentifikasi, sekurangkurangnya: (a) usaha atau bagian usaha yang terlibat; (b) lokasi utama yang terpengaruh; (c) lokasi, fungsi, dan perkiraan jumlah pegawai yang akan menerima kompensasi karena pemutusan hubungan kerja; (d) pengeluaran yang akan terj adi; dan (e) waktu implementasi rencana tersebut; dan 2) entitas menimbulkan harapan yang kuat dan sah kepada pihak-pihak yang terkena dampak restrukturisasi bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasi dengan memulai implementasi rencana tersebut atau mengumumkan pokok-pokok rencana.
Bukti bahwa entitas telah mulai mengimplementasikan rencana restukturisasi akan tampak, antara lain, dengan menghentikan operasi pabrik atau menjual aset atau mengumumkan kepada masyarakat tentang pokok-pokok rencana restrukturisasi. Pengumuman mengenai rencana yang terperinci tentang restrukturisasi tersebut merupakan kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi hanya jika rencana itu dibuat sedemikian rupa dan dengan perincian yang sehingga menimbulkan harapan yang kuat dan sah di pihak lain seperti pelanggan, pemasok, dan pegawai (atau wakilnya) bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasi. Agar suatu rencana dapat dianggap sebagai kewajiban konstruktif ketika dikomunikasikan kepada pihak yang terkena dampaknya, implementasinya perlu direncanakan sedini mungkin dan diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak memungkinkan pengubahan rencana tersebut secara signifikan. Jika terdapat penundaan rencana restrukturisasi atau jika restrukturisasi akan berlangsung lebih lama daripada yang direncanakan, entitas akan memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan atas rencana semula. Oleh karena itu, rencana restrukturisasi tersebut tidak dapat dianggap sebagai kewajiban konstruktif.
Keputusan entitas untuk melakukan restrukturisasi yang diambil sebelum akhir periode pelaporan tidak menimbulkan kewajiban konstruktif pada akhir periode pelaporan, kecuali sebelum akhir periode pelaporan entitas telah: 1) mulai mengimplementasikan rencana restrukturisasi; atau 2) mengumumkan pokok-pokok rencana restrukturisasi kepada pihak yang terkena dampak rencana tersebut secara spesifik sedemikan rupa sehingga menimbulkan harapa yang kuat dan sah pada pihak tersebut bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasi. Jika entitas mulai mengimplementasikan rencana restrukturisasi atau mengumumkan pokok-pokok rencananya kepada pihak yang terkena dampaknya, hanya setelah periode pelaporan. PSAK 8: Peristiwa Setelah Tanggal Neraca mensyaratkan adanya pengungkapan. Walaupun suatu kewajiban konstruktif tidak timbul semata-mata karena putusan manajemen atau unit organisasi yang berwenang, kewajiban dapat timbul dari peristiwa terdahulu yang terjadi bersama dengan putusan tersebut. Begitu persetujuan tersebut telah diperoleh dan dikomunikasikan kepada pihak lain, saat itu pula entitas memiliki kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi Otoritas akhir mungkin menjadi hak di dewan yang anggotanya termasuk perwakilan dari pihak-pihak yang berkepentingan selain manajemen (misalnya karyawan) atau pemberitahuan kepada perwakilan tersebut mungkin diperlukan sebelum keputusan dewan disetujui. Karena suatu keputusan yang diambil dewan melibatkan suatu komunikasi dengan perwakilan ini, komunikasi ini mungkin menghasilkan suatu kewajiban konstruktif untuk merestrukturisasi.
Tidak ada kewajiban yang timbul dalam penjualan suatu operasi hingga entitas membuat suatu perjanjian penjualan yang mengikat. Walaupun entitas telah mengambil putusan untuk menjual suatu operasi dan mengumumkan putusan tersebut kepada masyarakat, entitas tidak terikat pada putusannya sebelum pembeli teridentifikasi dan terdapat perjanjian penjualan yang mengikat. Jika penjualan suatu operasi dipandang sebagai bagian dari restrukturisasi, aset dari operasi yang bersangkutan perlu dievaluasi untuk menentukan apakah terjadi penurunan nilai. Jika penjualan hanya merupakan bagian dari restrukturisasi, kewajiban konstruktif dapat timbul dari bagian lain restrukturisasi sebelum ada perjanjian penjualan yang mengikat.
Provisi restrukturisasi hanya mencakup pengeluaran langsung yang timbul dari restrukturisasi, yaitu yang memenuhi kedua persyaratan berikut ini: 1) benar-benar harus dikeluarkan dalam rangka restrukturisasi; dan 2) tidak terkait dengan aktivitas yang masih berlangsung pada entitas. Provisi restrukturisasi tidak mencakup biaya-biaya seperti: 1) pelatihan kembali atau penempatan kembali (relokasi) staf yang masih tetap dikaryakan; 2) pemasaran; atau 3) investasi dalam sistem dan jaringan distribusi baru. Pengeluaran ini terkait dengan pengelolaan usaha pada masa datang dan pada akhir periode pelaporan bukan merupakan kewajiban dalam rangka restrukturisasi. Jumlah yang teridentifikasi sebagai kerugian operasi masa datang sampai dengan tanggal restrukturisasi tidak termasuk kewajiban diestimasi, kecuali jika kerugian itu terkait dengan kontrak memberatkan
L. ASET TAK BERWUJUD DENGAN UMUR MANFAAT TERBATAS Untuk setiap jenis kewajiban diestimasi, entitas harus mengungkapkan: 1. nilai tercatat pada awal dan akhir periode; 2. provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah pada provisi yang ada; 3. jumlah yang digunakan, yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan; 4. jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode bersangkutan; dan 5. peningkatan, selama periode yang bersangkutan, dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto. Informasi komparatif tidak diharuskan. Untuk setiap jenis provisi, entitas harus mengungkapkan pula: 1. uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya terjadi; 2. indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar tersebut jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai, entitas harus mengungkapkan asumsi utama yang mendasari prakiraan peristiwa masa datang; dan
3. jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut. Kecuali kemungkinan arus keluar dalam penyelesaian adalah kecil, entitas mengungkapkan untuk setiap jenis liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan, uraian ringkas mengenai karakteristik liabilitas kontinjensi dan jika praktis: 1. estimasi dari dampak Keuanganya; 2. indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya; 3. kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga. Dalam menentukan provisi atau provisi yang dapat dikelompokkan pada jenis provisi atau li abilitas kontinjensi yang sama, perlu dipertimbangkan apakah karakteristik provisi atau liabilitas kontinjensi tersebut cukup serupa satu dengan lainnya. Oleh karena itu, jumlah yang terkait dengan jaminan produk atas berbagai produk dapat diungkapkan sebagai satu jenis provisi, tetapi jaminan produk biasa harus dipisahkan pengungkapannya dengan jaminan produk yang terkait dengan jalannya proses legal. Jika kemungkinan besar terjadinya arus masuk manfaat ekonomis, entitas harus mengungkapkan uraian singkat mengenai karakteristik aset kontinjensi pada akhir perioide pelaporan dan, jika praktis, estimasi dampak finansialnya. Pada kasus pengungkapan sebagian atau seluruh informasi yang diperkirakan dapat menyulitkan entitas dalam perselisihan dengan pihak lain mengenai hal yang menjadi subjek provisi, provisi atau asset kontinjensi, entitas tidak perlu mengungkapkan informasi tersebut, tetapi harus mengungkapkan uraian umum perselisihan, berikut fakta dan alasan bahwa informasi tersebut tidak diungkapkan.
M. KETENTUAN TRANSISI Dampak diterapkannya Pernyataan ini pada tanggal efektifnya (atau lebih dini) dilaporkan sebagai penyesuaian saldo awal saldo laba pada periode. Pernyataan ini pertama kali diterapkan. Entitas dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan, untuk menyesuaikan saldo awal saldo laba dari periode sajian paling dini dan meyajikan kembali informasi komparatif. Jika informasi komparatif tersebut tidak disajikan ulang, maka fakta tersebut harus diungkapkan.
BAB III CONTOH IMPLEMENTASI PENERAPAN PSAK
Berikut adalah dua contoh pengungkapan yang diatur dalam paragraf 85. Paragraph 85: Untuk setiap jenis kewajiban diestimasi, entitas harus mengungkapkan pula: a) uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya terjadi; b) indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar tersebut jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai, entitas harus mengungkapkan asumsi utama yang mendasari prakiraan peristiwa masa datang; dan c) jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut.
Contoh 1: Garansi
Pada saat penjualan, suatu produsen memberikan garansi atau jaminan kepada pembeli ketiga lini produknya. Berdasarkan garansi tersebut, produsen bersedia untuk memperbaiki atau mengganti produk produk yang gagal menunjukkan kinerja yang memuaskan selama dalam dua tahun terhitung sejak tanggal penjualan.Pada tanggal neraca, diakui kewajiban diestimasi sebesar 60 juta. Kewajiban diestimasi tersebut tidak didiskontokan (dihitung nilai kininya) karena dampak pendiskontoan tidak material. Entitas mengungkapkan informasi berikut ini: Entitas mengakui kewajiban diestimasi sebesar 60 juta rupiah. Jumlah tersebut adalah jumlah yang diperkirakan akan dikeluarkan entitas bagi klaim atas garansi produk yang dijual selama tiga tahun buku terakhir. Diperkirakan sebagian besar pengeluaran tersebut akan terjadi dalam tahun buku mendatang, dan semua pengeluaran akan terjadi dalam dua tahun sejak akhir periode pelaporan.
Contoh 2: Biaya Purna Operasi ( Decommissioning cost )
Pada tahun 2002, suatu entitas pembangkit tenaga nuklir mengakui kewajiban diestimasi bagi biaya purna operasi sebesar 300 juta. Kewajiban tersebut diestimasi dengan menggunakan asumsi bahwa masa purna operasi akan terjadi dalam jangka waktu 60-70 tahun. Namun, ada kemungkinan masa purna operasi itu
akan terjadi dalam jangka waktu 100-110 tahun. Bila hal kedua yang terjadi, maka nilai kini dari biaya purnaoperasi akan jauh lebih rendah. Entitas mengungkapkan informasi berikut ini: Entitas mengakui kewajiban diestimasi bagi biaya purna operasisebesar 300 miliar rupiah. Biaya ini diperkirakan akan terjadi antara tahun 2062 dan 2072; namun ada kemungkinan masa purna operasi baru akan berlangsung antara tahun 2102-2112. Jika biaya diukur berdasarkan perkiraan bahwa biaya itu baru akan terjadi antara tahun 2102-2112, kewajiban diestimasi akan turun menjadi 136 miliar rupiah. Kewajiban tersebut diestimasi dengan menggunakan teknologi yang sekarang ada, pada tingkat harga kini, dan didiskontokan dengan tingkat diskonto riil sebesar 2 persen. Contoh berikut menggambarkan pengungkapan yang diatur dalam paragraf 92, khususnya ketika sebagian informasi yang dibutuhkan tidak dapat diberikan, karena hal itu dapat menyulitkan entitas dalam perselisihan dengan pihak lain. Paragraph 92: Pada kasus yang sangat jarang terjadi, pengungkapan sebagian atau seluruh informasi yang diatur dalam paragraf 84-89 diperkirakan dapat menyulitkan entitas dalam perselisihan dengan pihak lain mengenai hal yang menjadi subjek kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi atau aset kontinjensi. Dalam hal demikian, entitas tidak perlu mengungkapkan informasi ter sebut, tetapi harus mengungkapkan uraian umum perselisihan, berikut fakta dan alas an bahwa informasi tersebut tidak diungkapkan.
Contoh 3: Pengecualian dalam Pengungkapan
Suatu entitas terlibat perselisihan dengan salah satu pesaingnya,yang menuduh entitas telah melanggar hak paten yang dimilikinya. Pesaing tersebut menuntut ganti rugi sebesar 100miliar. Entitas mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik atas kewajiban tersebut, namun entitas tidak mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam paragraf 84 dan 85. Entitas mengungkapkan informasi berikut: Entitas sedang menghadapi proses litigasi sehubungan dengan perselisihan dengan salah satu pesaing yang menuduh bahwa entitas telah melanggar hak patennya, dan menuntut ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah. Informasi yang biasanya disyaratkan dalam PSAK No. 57 tentang Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tidak diungkapkan karena dapat menimbulkan prasangka yang memengaruhi hasil litigasi. Dewan direksi berpandangan bahwa tuntutan tersebut akan dapat ditolak oleh entitas.
Contoh 4: PT. Intan menjual produknya dengan memberikan jaminan atau garansi produk kepada para pembeli produknya. Berdasarkan kontrak penjualan, produsen menjamin akan memperbaiki atau mengganti produk yang dalam jangka waktu dua tahun sejak tanggal penjualannya jika terjadi kerusakan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, terdapat kemungkinan besar bahwa akan terjadi klaim atas jaminan yang diberikan. Jawaban: Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu yang mengikat. Penjualan produk dengan jaminan, yang selanjutnya menimbulkan kewajiban hukum. Keluarnya sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis dalam rangka penyelesaian kewajiban. Terdapat kemungkinan besar terjadi pengeluaran sumber daya karena jaminan yang diberikan (paragraf 24). Simpulan, Entitas harus mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik biaya perbaikan dan/atau penggantian yang mungkin perlu dikeluarkan dalam rangka menjamin produk yang dijual sebelum akhir periode pelaporan (par 14 dan 24).
Contoh 5: PT. Mulia bergerak pada industri minyak melakukan pencemaran lingkungan, tetapi perusahaan melakukan pembersihan atas pencemaran tersebut hanya sebatas diwajibkan oleh peraturan. Salah satu negara tempat entitas tersebut beroperasi tidak memiliki peraturan yang mengatur tentang pembersihan atas pencemaran lingkungan, dan entitas tersebut telah melakukan pencemaran di negara tersebut selama beberapa tahun. Pada tanggal 31 Desember 2X0 dapat dipastikan bahwa RUU yang mewajibkan pembersihan tanah yang dicemarkan akan diberlakukan segera setelah akhir tahun. Jawaban: 1. Peristiwa yang mengikat adalah pencemaran tanah karena dapat dipastikan peraturan perundangundangan yang akan diberlakukan mengharuskan pembersihan atas pencemaran lingkungan. 2. Terdapat kemungkinan besar bahwa hal ini (keluarnya sumber daya) akan terjadi. 3. Perusahaan harus mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik biaya pembersihan.
Contoh 6:
PT. Berlian mengoperasikan ladang minyak lepas pantai yang persetujuan lisensinya mengatur bahwa entitas harus membongkar konstruksi anjungan pengeboran minyak (oil rig) pada akhir masa produksi dan memulihkan dasar laut (seabed). Sembilan puluh persen dari biaya yang akhirnya dikeluarkan adalah untuk membongkar oil rig dan memperbaiki kerusakan yang timbul akibat pembangunan rig tersebut, sedangkan sepuluh persen lainnya untuk penambangan minyak. Pada akhir periode pelaporan, rig sudah dibangun, tetapi belum ada minyak yang ditambang.
Jawaban: 1. Berdasarkan perjanjian lisensi, konstruksi atau pembangunan rig menimbulkan kewajiban hukum untuk di kemudian hari membongkar rig tersebut dan memulihkan dasar laut. Dengan demikian, peristiwa tersebut dikategorikan sebagai peristiwa yang mengikat. Namun demikian, pada tanggal neraca, tidak ada kewajiban untuk memperbaiki kerusakan yang akan timbul karena penambangan minyak. 2. Terdapat kemungkinan besar bahwa hal ini (keluarnya sumber daya) akan terjadi. 3. Entitas harus mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik bagi sembilan puluh persen dari biaya yang pada akhirnya dikeluarkan untuk membongkar oil rig dan memperbaiki kerusakan yang timbul karena pembangunannya (par 14). Biaya ini dimasukkan sebagai bagian dari biaya oil rig. Entitas mengakui sepuluh persen dari biaya yang timbul dalam penambangan minyak sebagai kewajiban pada saat minyak ditambang.
Contoh 7: PT. Matahara perusahaan ritel yan mempunyai kebijakan mengembalikan uang pembelian dari pelanggan yang tidak puas, meskipun tidak ada kewajiban hukum yang mengharuskan entitas untuk mengembalikan uang konsumen. Jawaban: 1. Peristiwa mengikat adalah peristiwa penjualan produk, yang menimbulkan kewajiban konstruktif karena tindakan entitas telah menciptakan ekspektasi yang valid bagi pembeli bahwa entitas akan mengembalikan uang mereka. 2. kemungkinan besar keluarnya sumber daya, yaitu sebagian barang akan dikembalikan dan perusahaan mengembalikan uang pelanggan (par 24) 3. Perusahaan harus mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi t erbaik dari biaya pengembalian (lihat paragraf 10 (defi nisi kewajiban konstruktif ), 14, 17 dan 24.
Contoh 8:
Menurut peraturan perundang-undangan yang baru, Perusahaan diwajibkan untuk memasang penyaring asap pada pabriknya. Penyaring tersebut harus sudah terpasang pada tanggal 30 Juni 20X1. Namun, PT. Indah belum melakukan pemasangan penyaring tersebut. Pada akhir periode pelaporan 31 Desember 20X0
Jawaban: a.
Tidak ada kewajiban yang timbul, karena tidak ada peristiwa yang mengikat baik yang timbul karena biaya pemasangan penyaring asap maupun denda berdasarkan peraturan perundangundangan. b. Kewajiban diestimasi atas biaya pemasangan penyaringan asap tidak diakui.
Contoh 9: o
o
o
Menurut peraturan perundang-undangan yang baru, Perusahaan diwajibkan untuk memasang penyaring asap pada pabriknya. Penyaring tersebut harus sudah terpasang pada tanggal 30 Juni 20X1. Namun, PT. Indah belum melakukan pemasangan penyaring tersebut. Pada akhir periode pelaporan 31 Desember 20X1
Jawaban: a.
Belum ada kewajiban atas biaya pemasangan penyaring asap, karena belum ada peristiwa masa lalu yang mengikat (yaitu pemasangan penyaring). Tetapi, ada kewajiban lainnya yang mungkin sudah timbul (yaitu kewajiban untuk membayar denda berdasarkan peraturan) akibat peristiwa masa lalu yang mengikat (yaitu operasi pabrik yang tidak memenuhi peraturan). b. Besarnya kemungkinan PT. Indah harus membayar denda, karena operasinya tidak memenuhi peraturan, akan bergantung pada rincian peraturan tersebut dan pada keketatan pemberlakuan peraturan tersebut. c. Perusahaan tidak mengakui kewajiban diestimasi atas biaya pemasangan penyaring asap. Tetapi, entitas mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik atas denda yang kemungkinan besar akan dikenakan (lihat paragraf 14 dan 17-19).
Contoh 10: o
o
o
PT. Mulia mengoperasikan suatu pabrik yang menguntungkan, yang disewa berdasarkan perjanjian operating lease. Selama bulan Desember 20X0 entitas memindahkan operasinya ke pabrik baru. Kontrak sewa pabrik lama masih akan berlaku selama 4 tahun ke depan. Kontrak tersebut tidak dapat dibatalkan dan pabrik tersebut tidak dapat disewakan kembali kepada pihak ketiga.
Jawabannya: 1. Peristiwa yang mengikat adalah penandatanganan kontrak sewa, yang selanjutnya menimbulkan kewajiban hukum. 2. Ketika kontrak sewa menjadi suatu hal yang memberatkan entitas, timbul kemungkinan besar bahwa entitas akan mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis. (Sebelum sewa menjadi sewa yang memberatkan, entitas mencatat sewa berdasarkan PSAK 30: Sewa) 3. Perusahaan mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik atas pembayaran sewa yang tidak dapat dihindari (lihat paragraf 5 (c), 14 dan 66).
Contoh 11: Entitas memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dan liabilitas purna-operasi yang terkait dengan PLTN tersebut. PLTN ini mulai dioperasikan sejak 1 Januari 2007.
PLTN tersebut memiliki umur manfaat 40 tahun. Biaya perolehan awal PLTN adalah Rp 120.000; jumlah ini termasuk biaya aktivitas purna operasi sebesar Rp 10.000, yang merupakan nilai kini dari estimasi arus kas terutang selama 40 tahun mendatang sebesar Rp 70.400 dengan tingkat diskonto yang disesuaikan sebesar 5%. Laporan keuangan entitas berakhir pada 31 Desember.
Jawaban: (Model Biaya) o
o
o
Pada 31 Desember 2016, PLTN berusia 10 tahun. Akumulasi penyusutan adalah Rp 30.000 (Rp 12.000 X 10/40 tahun). Karena unwinding of discount adalah (5%) selama 10 tahun, kewajiban purnaoperasi meningkat dari Rp 10.000 menjadi Rp 16.300. Pada 31 Desember 2016, tingkat diskonto tidak berubah. Namun demikian, entitas mengestimasi, sebagai dampak pengembangan teknologi, nilai kini neto atas liabilitas aktivitas purnaoperasi telah menurun sebesar Rp 8.000. Oleh karena itu, entitas menyesuaikan liabilitas aktivitas purnaoperasi dari Rp 16.300 menjadi Rp 8.300 Dr. Liabilitas aktivitas purnaoperasi Kr. Biaya perolehan aset
Rp8.000 Rp8.000
Contoh 12: o
o o
Di samping pemeliharaan rutin, beberapa aset membutuhkan pengeluaran yang cukup besar setiap beberapa tahun untuk menyetel ulang, memperbarui atau mengganti komponenkomponen utama. PSAK 16: Aset Tetap memberikan panduan bagi entitas dalam mengalokasikan pengeluaran atas komponenkomponen aset, jika komponen-komponen tersebut memiliki masa manfaat yang berbeda atau memberikan manfaat dengan pola yang berbeda. Biaya Pembaruan – Tidak ada Ketentuan Perundang-undangan Suatu tungku mempunyai lapisan yang karena alasan teknis, harus diganti setiap 5 tahun. Pada akhir periode pelaporan,lapisan tersebut telah digunakan selama 3 tahun.
Jawaban: a. Tidak terdapat kewajiban masa kini. b. Tidak ada kewajiban diestimasi yang diakui (lihat paragraf 14 dan 17 -19).
Implementasi PSAK 57 pada PT Berau Coal Energy Tbk dan Entitas Anak serta PT Bumi Resources Tbk dan Entitas Anak
Provisi
Pengakuan Provisi pada laporan posisi keuangan PT Berau Coal Energy Tbk dan Entitas Anak telah dilaporkan secara terpisah sebagaimana diatur dalam PSAK No. 57 paragraph 11. PT Berau Coal Energy Tbk dan Entitas Anak mengakui dan mengungkapkan kriteria pengakuan provisi sebagaimana diatur dalam par 14 pada CALK 2.20.1. Pengukuran Pada CALK 2.20.1, PT Berau Coal Energy Tbk dan Entitas Anak mengungkapkan pengukuran provisi dengan menggunakan estimasi terbaik untuk menyelesaikan kewajiban kini, dengan tingkat diskonto sebelum pajak jika dampaknya bersifat material, sebagaimana diatur dalam par 36, 41, 45, dan 47. Selain itu, PT Berau Coal Energy Tbk dan Entitas Anak juga mengungkapkan pengukuran provisi ditelaah setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui dengan estimasi terkini sebagaimana diatur dalam par 59 pada CALK 2.20.1 dan 29. Pada CALK 14b, PT Berau Coal Energy Tbk dan Entitas Anak mengungkapkan provisi yang telah digunakan untuk aktivitas restorasi sebagaimana diatur dalam par 61. Pengungkapan Pada CALK 29 dan 37, PT Berau Coal Energy Tbk dan Entitas Anak mengungkapkan hal-hal sebagaimana diatur dalam par 84 adalah sbb: a) nilai tercatat pada awal dan akhir periode; b) provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan; c) jumlah provisi yang digunakan atau dibayar untuk reklamasi; dan d) Jumlah provisi yang belum digunakan yang dibatalkan dalam tahun berjalan.
Berdasarkan penjelasan di atas, ini membuktikan bahwa implementasi PSAK 57 mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan provisi pada PT Berau Coal Energy Tbk dan Entitas Anak telah sesuai dengan dengan PSAK 57 (revisi 2009).
Provisi atas Kontrak Memberatkan
Pengakuan Provisi kontrak memberatkan pada laporan posisi keuangan PT Elnusa Tbk dan Entitas Anak telah dilaporkan secara terpisah sebagaimana diatur dalam par 11. Pada CALK 2p, PT Elnusa Tbk dan Entitas Anak mengungkapkan kriteria pengakuan provisi sebagaimana diatur dalam par 14, yaitu provisi diakui jika entitas memiliki kewajiban kini, kemungkinan besar mengakibatkan arus keluar kas, dan estimasi yang andal. PT Elnusa Tbk dan Entitas Anak mengakui kontrak memberatkan sebagai provisi sebagaimana diatur dalam par 66 yang diungkapkan pada CALK 2p. Pengukuran PT Elnusa Tbk dan Entitas Anak mengungkapkan faktor pengukuran provisi kontrak memberatkan sebagaimana diatur dalam par 45 yaitu provisi dinyatakan pada estimasi nilai kini dari jumlah kewajiban yang harus diselesaikan yang diungkapkan pada CALK 2p. PT Elnusa Tbk dan Entitas Anak mengungkapkan pengukuran provisi kontrak memberatkan pada CALK 2p, yaitu provisi diukur pada nilai kini dari estimasi biaya terendah antara biaya penghentian kontrak atau estimasi biaya neto untuk melanjutkan kontrak, sebagaimana diatur di dalam par 68. Pengungkapan PT Elnusa Tbk dan Entitas Anak tidak melakukan pengungkapan provisi atas kontrak memberatkan dengan pertimbangan materialitas, sebagaimana diatur dalam PSAK No. 1 par 28.
Berdasarkan penjelasan di atas, ini membuktikan bahwa implementasi PSAK 57 mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan provisi atas kontrak memberatkan pada PT Elnusa Tbk dan Entitas Anak telah sesuai dengan dengan PSAK 57 (revisi 2009).
Provisi atas Restrukturisasi
Pengakuan Provisi pada laporan posisi keuangan PT XL Axiata Tbk dan Entitas Anak telah dilaporkan secara terpisah sebagaimana diatur dalam par 11. Selain itu, pada CALK 2n, PT XL Axiata Tbk dan Entitas Anak mengungkapkan kriteria pengakuan provisi sebagaimana diatur dalam par 14, yaitu provisi diakui jika entitas memiliki kewajiban kini, kemungkinan besar mengakibatkan arus keluar kas, dan estimasi yang andal. Pengukuran PT XL Axiata Tbk dan Entitas Anak mengungkapkan provisi yang dibentuk dan pengeluaran yang berhubungan dengan restrukturisasi sebagaimana diatur dalam par 61 pada CALK 14b. Pada CALK 2n, PT XL Axiata Tbk dan Entitas Anak mengungkapkan mengenai kewajiban konstruktif yang timbul atas rencana restrukturisasi sebagaimana diatur dalam par 72, yaitu jika entitas memiliki rencana formal terperinci dan disampaikan kepada pihak yang terkena dampak restrukturisasi. Selain itu, pada CALK 14b, PT XL Axiata Tbk dan Entitas Anak juga mengungkapkan pengeluaran yang benar-benar dikeluarkan dalam rangka restrukturisasi sebagaimana diatur dalam par 80. Pengungkapan PT XL Axiata Tbk dan Entitas Anak mengungkapkan uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sehubungan dengan implementasi rencana restrukturisasi pada CALK 14b sebagaimana diatur dalam par 85a.
Berdasarkan penjelasan di atas, ini membuktikan bahwa implementasi PSAK 57 mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan provisi atas restrukturisasi pada PT XL Axiata Tbk dan Entitas Anak telah sesuai
dengan
dengan
PSAK
57
(revisi
2009).
Liabilitas Kontinjensi
Pengakuan Sebagaimana diatur dalam par 27, PT Berau Coal Energy Tbk dan Entitas Anak tidak mengakui liabilitas kontinjensi pada laporan posisi keuangannya. Pengukuran Berdasarkan bukti yang tersedia saat laporan keuangan disetujui, sebagaimana diungkapkan dalam CALK 46j, belum ada putusan final secara hokum, negosiasi masih terus berjalan, sehingga belum terdapat kewajiban kini yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Pengungkapan PT Berau Coal Energy Tbk dan Entitas Anak melakukan pengungkapan karakteristik liabilitas kontinjensi pada catatan atas laporan keuangan 4k, estimasi dari dampak keuangan dan indikasi tentang ketidakpastian pada catatan 46 j, sebagaimana diatur dalam par 86 a dan b.
Berdasarkan penjelasan di atas, ini membuktikan bahwa implementasi PSAK 57 mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan liabilitas kontinjensii pada PT Berau Coal Energy Tbk dan Entitas Anak telah
sesuai
dengan
dengan
PSAK
57
(revisi
2009).
Aset Kontinjensi
Pengakuan Sebagaimana diatur dalam par 31, PT Elnusa Tbk dan Entitas Anak tidak mengakui aset kontinjensi pada laporan posisi keuangannya. Pengukuran Berdasarkan bukti yang tersedia saat laporan keuangan disetujui, sebagaimana diungkapkan dalam CALK 28b, belum ada putusan final secara hukum, sehingga belum terdapat aset yang dapat diakui yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Pengungkapan PT Elnusa Tbk dan Entitas Anak melakukan pengungkapan karakteristik aset kontinjensi estimasi dari dampak keuangan dan indikasi tentang ketidakpastian pada CALK 28b.
Berdasarkan penjelasan di atas, ini membuktikan bahwa implementasi PSAK 57 mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset kontinjensi pada PT Elnusa Tbk dan Entitas Anak telah sesuai dengan dengan PSAK 57 (revisi 2009).
BAB IV KESIMPULAN
1. Tujuan PSAK No. 19 ini adalah untuk mengatur pengakuan dan pengukuran kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan
2. Pernyataan ini harus diterapkan oleh semua entitas dalam akuntansi untuk kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi, dan aset kontinjensi, kecuali kewajiban diestimasi dan kontinjensi yang timbul dari: a.
kontrak eksekutori, kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan (onerous);
b. hal-hal yang telah dicakup dalam PSAK lain.
3. Jika sebagai akibat dari kejadian masa lampau, timbul kemungkinan entitas akan mengeluarkan
sumber
daya
yang
mengandung
manfaat
ekonomis
dalam
rangka
menyelesaikan : a.
Kewajiban masa kini
b. Kemungkinan kewajiban yang keberadaannya akan menjadi pasti hanya dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa yang belum pasti di masa depan, yang (peristiwa itu) tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.
4. Jika sebagai akibat dari kejadian masa lalu, terdapat kemungkinan timbul aset yang keberadaannya akan menjadi pasti hanya dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa yang belum pasti di masa depan, yang (peristiwa itu) tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.
5. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu provisi diharapkan akan diganti atau ditanggung oleh pihak ketiga.
6. Jika aset terkait diukur dengan dengan model biaya: a.
tergantung pada butir (b), perubahan liabilitas harus ditambahkan pada, atau
dikurangi dari, biaya perolehan aset terkait pada periode berjalan. b.
jumlah yang dikurangkan dari biaya perolehan aset tidak boleh melebihi nilai tercatat,
jika penurunan liabilitas melebihi nilai tercatat aset, maka kelebihan tersebut harus diakui segera dalam laporan laba rugi. c.
Jika penyesuaian menghasilkan tambahan biaya perolehan aset, maka entitas harus
mempertimbangkan apakah hal ini merupakan indikasi bahwa nilai tercatat yang baru atas aset mungkin tidak dapat terpulihkan seluruhnya. d.
Jika terdapat indikasi tersebut, entitas harus melakukan pengujian penurunan nilai
aset dengan mengestimasikan jumlah yang dapat dipulihkan, dan harus mencatat setiap kerugian penurunan nilai, sesuai PSAK 48.
7. Jika aset terkait diukur menggunakan model revaluasi: a. perubahan kewajiban mengubah surplus atau defisit revaluasi sebelumnya yang telah diakui atas aset tersebut, sehingga: 1) penurunan
kewajiban
harus
(tergantung
pada
butir
(b)
dikreditkan langsung pada surplus revaluasi dalam ekuitas, kecuali jika harus diakui dalam laba atau rugi, hingga sebesar jumlah defisit revaluasi aset yang sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi; 2) peningkatan kewajiban harus diakui dalam laba atau rugi, kecuali jika harus didebit langsung pada surplus revaluasi dalam ekuitas hingga sebesar saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut.
