Modul DTSD Pengawasan Dan Penindakan Kepabeanan

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR KEPABEANAN DAN CUKAI

MODUL PENINDAKAN DAN PENGAWASAN DI BIDANG KEPABEANAN

OLEH : TIM PENYUSUN MODUL PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA 2008


MODUL I

RUANG LINGKUP PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEPABEANAN



JAKARTA 2008

i

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar....................................................................................................

i

Daftar Isi.............................................................................................................

ii

1.

2.

PENDAHULUAN 1.1 Deskripsi Singkat................................................................................

1

1.2 Tujuan Instruksional Umum (TIU)……………………………….....

2

1.3 Tujuan Instruksional Khusus (TIK)………………………………....

2

1.4. Petunjuk Pembelajaran ……………………………………………..

2

Kegiatan Belajar (KB 1) : SEJARAH PERKEMBANGAN WILAYAH TERITORIAL DAN YURISDIKSI KEDAULATAN NKRI

3.

2.1 Uraian, Contoh dan Non Contoh …………………………………..

3

2.1.a. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia ………………...

3

2.1.b. Batas Landas Laut Teritorial ................................................

6

1. Zona Pesisir ....................................................................

6

2. Zona Laut Indonesia .......................................................

7

2.1.c. Peta NKRI Sebagai Informasi Wilayah Negara ....................

11

2.2 Latihan ..............................................................................................

12

2.3 Rangkuman........................................................................................

12

Kegiatan Belajar (KB) 2 PETA GEOGRAFI INDONESIA 3.1 Uraian, Contoh dan Non Contoh……………………………………

14

3.1.a. Konsep Geografi ………………..…………………………..

14

3.1.b. Konsep Kepulauan Indonesia ………………………………

15

3.1.c. Hakekat Wawasan Nusantara ………………………………

15

3.2 Latihan ………………………………………………………….......

16

3.3 Rangkuman………………………………………………………….

16

ii

4.

Kegiatan Belajar (KB) 3 KOORDINAT PETA GEOGRAFI

5.

4.1. Uraian, Contoh, dan Non Contoh …………………………………

18

4.1.a. Perairan dan Laut Teritorial Indonesia ……………………..

18

4.1.b. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) .…………………………...

20

4.1.c. Landas Kontinen ……………………………………………

21

4.2. Latihan …………………………………………………………….

23

4.3. Rangkuman ………………………………………………………..

24

Kegiatan Belajar (KB) 4 BATAS WILAYAH PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEPABEANAN 5.1. Uraian, Contoh dan Non Contoh .....................................................

25

5.1.a. Batas Wilayah Negara ………….…………………………...

25

5.1.b. Kewenangan Negara Menetapkan Batas Negara …………...

27

5.2. Latihan ……………………………………………………………..

28

5.3. Rangkuman …………………………………………………………

28

6.

Test Formatif………………………………………………………......

30

7.

Kunci Jawaban Tes Formatif…………………………………………

41

8.

Umpan Balik dan Tindak Lanjut.........................................................

41

7.

Daftar Pustaka ......................................................................................

43

iii

MODUL I

RUANG LINGKUP PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEPABEANAN

1.

PENDAHULUAN

1.1. Deskripsi Singkat

Latar belakang disusunnya modul ruang lingkup pengawasan dan penindakan kepabeanan dalam rangka memenuhi dan melengkapi siswa atau peserta didik mengetahui, memahami, melaksanakan pengawasan dan penindakan kepabeanan untuk mendukung, menunjang tujuan organisasi DJBC mengoptimalkan penerimaan negara, dan

dilaksanakannya/dipatuhinya

Undang-undang

Kepabeanan

dan

peraturan

pelaksanaanya. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam rangka kegiatan prefentif, yang termasuk ruang lingkup administrasi kepabeanan, sedangkan penindakan itu sendiri dilakukan dalam rangka kegiatan represif yang termasuk dalam ruang lingkup perbuatan yang dilakukan secara fisik. Dengan demikian diharapkan siswa atau peserta diklat memperbaiki dan menambah pengetahuan, agar lebih terampil dalam pelaksanaan tugas kepabeanan yang menjadi sisi sentral dari upaya organisasi untuk menegakkan citranya di masyarakat. Hukum adalah kaedah-kaedah yang diberlakukan disuatu masyarakat yang dipatuhi dan bila dilanggar mempunyai sanksi bagi pelakunya. Hukum sebagai suatu perangkat aturan yang mengatur tata cara hidup bermasyarakat, dari pengertian singkat ini maka istilah ’pelanggaran hukum’ adalah adanya upaya melanggar aturan-aturan yang telah dibuat dan telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-undang Kepabeanan, yang dimaksud dengan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dari pengertian tersebut sangat jelas bahwa institusi bea dan cukai memiliki peranan yang sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu melakukan pengawasan terhadap barang yang keluar atau masuk ke dan/atau dari daerah pabean Indonesia serta melakukan pungutan bea masuk, dan pajak dalam rangka impor sebagai penerimaan negara.

1

1.2. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Dengan mengetahui, memahami, melaksanakan isi kegiatan pembelajaran ini, siswa atau peserta didik diharapkan lebih terampil dalam pelaksanaan tugas yang dimaksudkan oleh modul ruang lingkup pengawasan dan penindakan kepabeanan.

1.3. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah mempelajari modul tentang ruang lingkup pengawasan dan penindakan kepabeanan ini, siswa atau peserta didik diharapkan .... - mampu menjelaskan,dan memahami tentang Sejarah Perkembangan Wilayah Teritorial dan Yuridiksi Kedaulatan Nkri - mampu menjelaskan, dan memahami Peta Geografi Indonesia - mampu menjelaskan, memahami, menetapkan Koordinat Peta Geografi. - mampu menjelaskan, memahami, dan melaksanakan tugas sampai pada Batas Wilayah Pengawasan dan Penindakan Kepabeanan

1.4. Petunjuk Pembelajaran

Bacalah dengan cermat dan teliti modul tentang ruang lingkup pengawasan dan penindakan kepabeanan ini, setelah selesai membaca dan memahami materi pembelajaran, jawablah soal latihan dan pahami rangkuman pembelajaran. Dalam hal siswa atau peserta diklat merasa jawaban soal latihan hasilnya belum mencapai enam puluh lima persen, agar membaca dan memahami kembali modul ini utamanya yang belum dimengerti. Dalam hal masih belum dapat dimengerti materi pembelajaran ini tanyakan kepada pengajar, dan/atau kelompok belajar Anda. Pada menjelang akhir pembelajaran kerjakan atau jawablah seluruh test formatif, setelah selesai dikerjakan jawaban agar dicocokan hasil/jawaban dengan kunci jawaban yang telah disediakan pada modul ini. Bila berhasil menjawab dengan benar lebih dari enam puluh lima persen, dinyatakan cukup berhasil, dalam hal ingin lebih baik lagi hasilnya agar mengulangi membaca kembali bagian yang belum dipahami atau dimengerti.

2

2. KEGIATAN BELAJAR (KB) 1

SEJARAH PERKEMBANGAN WILAYAH TERITORIAL DAN YURIDIKSI KEDAULATAN NKRI

2.1. Uraian, Contoh, dan Non Contoh

2.1.a. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengilustrasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta batas-batasnya. Peta ini memberikan informasi spasial bagi publik tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peta ini menggambarkan pencapaian hasil berbagai perundingan bilateral, trilateral maupun multilateral sejak Deklarasi Djuanda sampai sekarang. Dalam peta NKRI juga dicantumkan nama-nama geografis pulau-pulau terluar milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan Indonesia, serta digambarkan letak alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). Selain itu peta NKRI juga menggambarkan proyeksi batas menurut hukum Indonesia. Atas dasar tersebut, maka perlu untuk dinyatakan bahwa peta NKRI bersifat dinamis dan akan selalu di-update sesuai dengan perkembangan. Wilayah Indonesia di dalam perkembangannya mengalami pertambahan luas yang sangat besar. Wilayah Indonesia ditentukan pertama kali dengan Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO) 1939.Selanjutnya seiring dengan perjalanan NKRI, Pemerintah RI memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara mulai dari Deklarasi Djuanda, berbagai perundingan dengan negara tetangga, sampai pada akhirnya konsep Negara Kepulauan diterima di dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea/UNCLOS ’82). Berdasarkan konsepsi TZMKO tahun 1939, lebar laut wilayah perairan Indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil laut. Sedang kan menurut UUD 1945, wilayah negara Indonesia tidak jelas menunjuk batas wilayah negaranya. Wilayah negara proklamasi adalah wilayah negara ex kekuasaan Hindia Belanda, selain itu UUD 1945 tidak mengatur tentang kedudukan laut teritorial. Produk hukum mengenai laut teritorial baru dilakukan secara formal pada tahun 1958 dalam Konvensi Geneva. Pada tahun 1957, Pemerintah 3

Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, mengumumkan secara unilateral /sepihak bahwa lebar laut wilayah Indonesia adalah 12 mil. Barulah dengan UU No. 4/Prp tahun 1960 tentang Wilayah Perairan Indonesia ditetapkan ketentuan tentang laut wilayah Indonesia selebar 12 mil laut dari garis pangkal lurus. Perairan Kepulauan ini dikelilingi oleh garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Terluar Indonesia. Semenjak Deklarasi Djuanda, Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara di dalam setiap perundingan bilateral, trilateral, dan multilateral dengan negara-negara di dunia ataupun di dalam setiap forum-forum internasional. Puncak dari diplomasi yang dilakukan adalah dengan diterimanya Negara Kepulauan di dalam UNCLOS 1982. Melalui UU No.17 tahun 1985,Pemerintah Indonesia meratifikasi/ mengesahkan UNCLOS 1982 tersebut dan resmi menjadi negara pihak. Sebagai tindak lanjut dari pengesahan UNCLOS 1982, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Dua Landasan hukum tersebut, khususnya PP No.38 tahun 2002, telah memagari wilayah perairan Indonesia yang sejak dicabutnya UU No. 4 Prp tahun 1960 melalui UU No.6 tahun 1996, Indonesia tidak memiliki batas wilayah perairan yang jelas. Bagi Indonesia, UNCLOS 1982 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting, yaitu sebagai bentuk pengakuan internasional terhadap konsep Wawasan Nusantara yang telah digagas sejak tahun 1957. Khusus mengenai Timor– Timur, semenjak integrasinya pada tahun 1975 sampai dengan merdeka pada 1999 tentunya membawa perubahan pada wilayah Indonesia baik pada batas darat maupun batas lautnya. Batas darat Indonesia dengan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) didasarkan atas perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada tahun 1904 dan Permanent Court Award (PCA) 1914. Saat ini telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan RDTL Provisional Agrreement on the Land Boundary yang ditandatangani 8 April 2005 oleh Menteri Luar Negeri kedua negara. Sedangkan batas laut RI-RDTL, sejak periode kolonial tidak ada perjanjian maupun pengaturan yang terkait dengan batas laut antara Portugal dan Belanda di sekitar P. Timor [Deeley, 2001]. Begitu juga setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, dan juga setelah Timor Leste menjadi bagian Indonesia pada tahun 1975, tidak ada perjanjian tentang batas laut antara Indonesia dengan Portugal. Dan bahkan sampai saat ini batas laut RI-RDTL yang meliputi laut wilayah, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen belum mulai dirundingkan karena masih menunggu penyelesaian batas darat terlebih dahulu. Seiring 4

dengan perkembangan, PP No.38/2002 memerlukan penyempurnaan karena menyisa kan beberapa bagian wilayah Indonesia yang belum ditetapkan garis pangkalnya, diantaranya adalah di sekitar P.Timor yang berbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Untuk dapat menetapkan batas perairan pada wilayah yang berbatasan dengan RDTL, selain menunggu penyelesaian segment batas darat, perlu pula ditetapkan calon-calon titik dasar sebagai acuan dalam penarikan garis pangkal untuk menetapkan batas antara kedua negara, disamping memanfaatkan beberapa titiktitik dasar yang sudah ada di sekitar wilayah tersebut. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319); dasar pengertian yang meliputi, sebagai berikut : – Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. – Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi oleh air dan yang berada di atas permukaan air pada waktu air pasang. – Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. – Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. – Garis air rendah adalah garis air yang bersifat tetap di suatu tempat tertentu yang menggambarkan kedudukan permukaan air laut pada surut yang terendah. – Elevasi surut adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi dan berada di atas permukaan laut pada waktu air surut, tetapi berada di bawah permukaan laut pada waktu air pasang. – Teluk adalah suatu lekukan jelas yang penetrasinya berbanding sedemikian rupa dengan lebar mulutnya sehingga mengandung perairan tertutup yang lebih dari sekedar suatu lengkungan pantai semata-mata, tetapi suatu lekukan tidak merupakan suatu teluk kecuali apabila luasnya adalah seluas atau lebih luas daripada luas setengah lingkaran yang garis tengahnya ditarik melintasi mulut lekukan tersebut. 5

– Alur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya. – Konvensi adalah United Nations Convention on the Law of the Sea Tahun 1982, sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). – Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan.

2.1.b. Batas Landas Laut Teritorial

Dengan demikian batas landas laut teritorial meliputi Zona Pesisir dan Zona Laut. Yang dimaksud zone itu dapat diartikan daerah atau wilayah, yang dapat dirinci sebagai berikut : Tahukah Anda yang dimaksud zone. Zone itu dapat diartikan daerah atau wilayah. 1. Zona Pesisir Berdasarkan kedalamannya zona pesisir dapat dibedakan menjadi 4 wilayah (zona)yaitu: a.

Zona “Lithoral”, adalah wilayah pantai atau pesisir atau “shore”. Di wilayah ini pada saat air pasang tergenang air dan pada saat air laut surut berubah menjadi daratan. Oleh karena itu wilayah ini sering disebut juga wilayah pasang surut.

b.

Zona “Neritic” (wilayah laut dangkal), yaitu dari batas wilayah pasang surut hingga kedalaman 150 m. Pada zona ini masih dapat ditembus oleh sinar matahari sehingga wilayah ini paling banyak terdapat berbagai jenis kehidupan baik hewan maupun tumbuhan-tumbuhan, contoh Jaut Jawa, Laut Natuna, Selat Malaka dan laut-laut disekitar kepulauan Riau.

6

c.

Zona Bathyal (wilayah laut dalam), adalah wilayah laut yang memiliki kedalaman antara 150 hingga 1800 meter. Wilayah ini tidak dapat ditembus sinar matahari, oleh karena itu kehidupan organismenya tidak sebanyak yang terdapat di zona meritic.

d.

Zona Abysal (wilayah laut sangat dalam), yaitu wilayah laut yang memiliki kedalaman lebih dari 1800 m. Di wilayah ini suhunya sangat dingin dan tidak ada tumbuh-tumbuhan, jenis hewan yang hidup di wilayah ini sangat terbatas.

Untuk lebih memahami penjelasan di atas perhatikan gambar berikut ini.

Gambar 2. Klasifikasi wilayah laut menurut kedalamannya 2. Zona Laut Indonesia Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas dari pada wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. a.

Batas wilayah laut Indonesia. Luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km2. Ini berarti luas wilayah laut Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya. Sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982. berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut konvensi Hukum Laut PBB. Berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut konvensi hukum laut PBB

7

Gambar 3. Pembagian wilayah menurut Konvensi Hukum Laut PBB, Montego, Caracas tahun 1982

Wilayah perairan laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam, yaitu zona laut Teritorial, zona Landas kontinen, dan zona Ekonomi Eksklusif 1) Zona Laut Teritorial. Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial di sebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Pengumuman pemerintah tentang wilayah laut teritorial Indonesia dikeluarkan tanggal 13

8

Desember 1957 yang terkenal dengan Deklarasi Djuanda dan kemudian diperkuat dengan Undang-undang No.4 Prp. 1960. 2) Zona Landas Kontinen. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Sebagai contoh di selat malaka, batas landasan kontinen berimpit dengan batas laut teritorial, karena jarak antara kedua negara di tempat itu kurang dari 24 mil laut. Di selat Malaka sebelah utara, batas landas kontinen antara Thailand, Malaysia, dan Indonesia bertemu di dekat titik yang berkoordinasi 98 °BT dan 6 °LU. Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Febuari 1969. 3) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif antara dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tetang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980. Agar Anda lebih jelas tentang batas zona laut Teritorial, zona landas kontinen dari zona ekonomi eksklusif lihatlah peta berikut.

9

Gambar 4. Batas wilayah laut Indonesia

Berdasarkan undang-undang nomor: 1 tahun 1973 (1/1973) tanggal: 6 Januari 1973 (Jakarta) sumber: LN 1973/1; TLN No. 2994 tentang: landas kontinen Indonesia. Negara Republik Indonesia mempunyai kedaulatan atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia, sebagaimana telah ditegaskan dalam pengumuman pemerintah Republik Indonesia tanggal 17 Pebruari 1969; Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan usaha pemanfaatan kekayaan alam termaksud untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara.

Pengertian yang ada pada ketentuan sebagai dasar hukum landas kontinen Indonesia, adalah: – Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 4 Prp. Th.1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. – Kekayaan alam adalah mineral dan sumber yang tak bernyawa lainnya didasar laut dan/atau di dalam lapisan tanah dibawahnya bersama-sama dengan organisme hidup yang termasuk dalam jenis sedinter yaitu organisme yang pada masa perkembangannya tidak bergerak baik diatas maupun dibawah dasar laut atau tak

10

dapat bergerak kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan tanah dibawahnya. – Eksplorasi dan eksploitasi adalah usaha-usaha pemanfaatan kekayaan alam dilandas kontinen sesuai dengan istilah yang digunakan dalam peraturan perundangan yang berlaku dibidang masing-masing. Penyelidikan ilmiah adalah penelitian ilmiah atas kekayaan alam dilandas kontinen. – Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia serta pemilikannya ada pada Negara. Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas Kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan.

2.1.c. Peta NKRI Sebagai Informasi Wilayah Negara

Lembaga otoritas survei dan pemetaan nasional, bekerjasama dengan beberapa instansi terkait (Deplu, Depdagri, , DKP, Ditwilhan, Dishidros TNI AL, ESDM, Dittop TNI AD) telah menerbitkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari penerbitan peta ini adalah agar seluruh masyarakat beserta seluruh stake holder dapat memiliki gambaran umum tentang wilayah NKRI sampai pada saat ini. Peta NKRI merupakan peta ilustrasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan eksistensi hak-hak berdaulatnya yang menginformasikan gambaran secara umum wilayah negara kesatuan Republik Indonesia darat dan laut beserta informasi batas-batas hak berdaulatnya. Dalam peta NKRI selain informasi tersebut di atas, juga menyantumkan nama-nama geografis pulau-pulau milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan Indonesia baik pulau kecil terluar dan pulau–pulau besar lainnya, alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). Mengingat keterbatasan skala peta yang digunakan (skala 1:5.000.000), tentunya informasi garis batas baik darat dan laut pada segmen-segmen tertentu tidak tergambar secara detail. Demikian juga dengan pulau– pulau kecil yang jumlahnya sangat banyak tentunya tidak dapat tergambar secara keseluruhan. Namun demikian nilai dari angka-angka koordinat batas antar negara yang telah disepakati, koordinat dari titik pangkal PP 38/tahun 2002 yang terletak pada pulau-pulau kecil terluar dan lain lainnya telah diplotkan dengan benar. Dengan demikian peta NKRI tersebut telah memenuhi aspek geometris dan kartometris. Untuk 11

melengkapi informasi spasial lainnya dari peta NKRI tersebut, maka peta NKRI perlu dilengkapi dengan informasi peta tematik lainnya terutama informasi tentang wilayah perbatasan darat dan laut pada segmen–segmen khusus dengan skala yang memadai atau lebih besar. Peta NKRI juga dimaksudkan guna menggambarkan hasil Border Diplomacy, yang menyatakan bahwa Indonesia perlu memiliki peta NKRI yang menggambarkan batas-batas negara yang telah dicapai sejak Deklarasi Djuanda sampai sekarang baik yang belum maupun yang sudah disepakti melalui berbagai perundingan bilateral, trilateral maupun multilateral. Seperti yang telah dicoba dijabarkan di atas bahwasannya wilayah NKRI memiliki dinamika perkembangan yang panjang.

2.2. Latihan

1). Jelaskan perkembangan Wilayah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan saat ini! 2). Jelaskan apa saja yang ada hubungannya antara pengawasan dan penindakan dengan Negara Kepulauan.! 3). Jelaskan apa tujuan dari penerbitan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia dikaitkan dengan pengawasan dan penindakan kepabeanan ! 4). Jelaskan yang termasuk dalam wilayah perairan laut Indonesia itu apa saja.! 5). Jelaskan peranan wilayah

laut

Indonesia

dan

hubungannya dengan

pengawasan dan penindakan kepabeanan yang dilakukan oleh DJBC.!

2.3. Rangkuman

Berdasarkan konsepsi TZMKO tahun 1939, lebar laut wilayah perairan Indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil laut. Pada tahun 1957, Pemerintah Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, mengumumkan secara unilateral /sepihak bahwa lebar laut wilayah Indonesia adalah 12 mil. Barulah dengan UU No. 4/Prp tahun 1960 tentang Wilayah Perairan Indonesia ditetapkan ketentuan tentang laut wilayah Indonesia selebar 12 mil laut dari garis pangkal lurus. Perairan Kepulauan ini dikelilingi oleh garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Terluar Indonesia. Luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km2. Ini berarti luas wilayah laut Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya. Sesuai Pembagian wilayah menurut 12

Konvensi Hukum Laut PBB, Montego, Caracas tahun 1982, Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982 . Semenjak Deklarasi Djuanda, Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara di dalam setiap perundingan bilateral, trilateral, dan multilateral dengan negara-negara di dunia ataupun di dalam setiap forum-forum internasional. Puncak dari diplomasi yang dilakukan adalah dengan diterimanya Negara Kepulauan di dalam UNCLOS 1982.

13


PETA GEOGRAFI INDONESIA


3.1.a. Konsep geografi

Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada bangsa yang secara eksplisit mempunyai cara bagaimana ia memandang tanah airnya beserta lingkungannya. Cara pandang itu biasa dinamakan wawasan nasional. Sebagai contoh, Inggris dengan pandangan nasionalnya berbunyi: "Brittain rules the waves". Ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga lautnya. Tetapi cukup banyak juga negara yang tidak mempunyai wawasan, seperti: Thailand, Perancis, Myanmar dan sebagainya. Indonesia wawasan nasionalnya adalah wawasan nusantara yang disingkat wasantara. Wasantara ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang sarwa nusantara dan penekanannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungannya yang sarwa nusantara itu. Unsur-unsur dasar wasantara itu ialah: wadah (contour atau organisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wasantara itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang satu kesatuan wilayah, satu kesatuan bangsa, satu kesatuan budaya, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan hankam.Jelaslah disini bahwa wasantara adalah pengejawantahan falsafah Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara Republik Indonesia. Kelengkapan dan keutuhan pelaksanaan wasantara akan terwujud dalam terselenggaranya ketahanan nasional Indonesia yang senantiasa harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman. 14

Ketahanan nasional itu akan dapat meningkat jika ada pembangunan yang meningkat, dalam "koridor" wasantara.

3.1.b. Konsep Kepulauan Indonesia

Bila diperhatikan lebih jauh kepulauan Indonesia yang duapertiga wilayahnya adalah laut membentang ke utara dengan pusatnya di pulau Jawa membentuk gambaran kipas. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. , sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar (grand strategy) maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman. Nusantara (archipelagic) dipahami sebagai konsep kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut. Laut yang menghubungkan dan mempersatukan pulau-pulau

yang tersebar di seantero

khatulistiwa. Sedangkan Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia telah ditegaskan dalam GBHN dengan ap.MPR No.IV Th 1973. Penetapan ini merupakan tahapan akhir perkembangan konsepsi negara kepulauan yang telah diperjuangkan sejak Dekrarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957.

3.1.c. Hakekat Wawasan Nusantara

15

Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan. Kepulauan adalah kumpulan dari pulau-pulau. Negara kepulauan dikenal sebagai Archipelago State yang diakui oleh Konvensi PBB.

Republik Indonesia

merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, disusul kemudian oleh (tidak urut) Filipina, Jepang, dan Selandia Baru. Pengertian hakekat wawasan nusantara ini dengan tujuan memberi kemudahan untuk melakukan perjalanan di wilayah Indonesia dengan menggunakan perangkat GPS. Dengan bantuan perangkat GPS disamping akan mempermudah untuk menentukan arah juga akan mecegah atau memperkecil resiko tersesat maupun kehilangan arah saat dalam perjalanan. Keterbatasan dan/atau ketidaktersediaan peta GPS wilayah Indonesia bukanlah suatu penghalang dalam menggunakan perangkat GPS. Dengan kerjasama dan saling tukar-menukar informasi akan letak (kordinat)

suatu

lokasi,

diharapkan

akan

membantu

tercapainya

tujuan

perjalanan.(Admin).

3.2. Latihan

1). Jelaskan dimanakah diletakannya konsep dasar wilayah negara kepulauan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.! 2). Jelaskan geografi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kaitannya dengan wawasan nasional, pengawasan dan penindakan kepabeanan.! 3). Berdasarkan geografi Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, apakah pengawasan dan penindakan masih diperlukan? Jelaskan.! 4). Jelaskan dengan cara bagaimana agar mempermudah untuk menentukan arah juga akan mecegah atau memperkecil resiko tersesat maupun kehilangan arah saat dalam perjalanan dalam rangka pengawasan dan penindakan.! 5). Jelaskan apa perbedaan dan persamaannya antara peta navigasi dan peta geografi. !

3.3. Rangkuman

16

Dalam rangka untuk mengetahui pentingnya peta geografi Indonesia, harus mengetahui bahwa salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Unsurunsur dasar wawasan nusantara yang juga disebut wasantara itu ialah wadah (contour atau organisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wasantara itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang satu kesatuan wilayah, satu kesatuan bangsa, satu kesatuan budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar (grand strategy) maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman. Nusantara (archipelagic) dipahami sebagai konsep kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut.

Kondisi geografi Indonesia dimana

duapertiga nya adalah lautan dimungkinkan dikemudian hari akan menjadi negara maritim yang handal, bahkan maritim sebagai potensi penerimaan negara dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia. Untuk itu pentingnya pengawasan dan penindakan kepabeanan dalam penegakan hukum dilaut, dengan demikian siswa atau peserta diklat diharapkan lebih meningkat pengetahuan dan keterampilannya.

17


KOORDINAT PETA GEOGRAFI


4.1.a. Perairan dan Laut Teritorial Indonesia

Koordinat peta geografi dan koordinat peta navigasi harus selalu dipedomani dalam pergerakan atau perjalanan atau pelayaran dan penerbangan yang dilakukan oleh sarana pengangkut. Koordinat tersebut diwajibkan harus ada pada setiap sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang dapat diperoleh di Kantor Departemen Perhubungan atau perwakilannya didaerah, atau dapat diperoleh di Bagian Topografi-TNI AL atau perwakilannya didaerah. Pergerakan atau perjalanan atau pelayaran dan penerbangan dilakukan dengan cara memperhatikan posisi sarana pengangkut dengan memperhatikan GPS (global position system) yang menggunakan jasa satelit, atau dapat memperhatikan peta navigasi tersebut. Letak atau posisi sarana pengangkut ditentukan dengan tanda 0 untuk derajat, ’ untuk menit, dan ’’untuk detik, masing-masing dari 1.°= 60’, dan 1’=60 ’’. Pada peta navigasi terdapat garis atau data angka yang sejajar dengan katulistiwa dinamakan bujur, untuk wilayah Indonesia hanya memiliki daerah bujur timur (BT), untuk garis atau data angka yang tegak lurus dengan katulistiwa dinamakan lintang, sedangkan yang berada diatas khatulistiwa disebut lintang utara, sedangkan yang berada dibawa katulistiwa disebut lintang selatan. Walaupun telah ditetapkan koordinat pada peta navigasi namun penindakan terhadap sarana pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran pelayaran, penerbangan, dan keberangkatan bila tidak sesuai jalur yang ditetapkan belum optimal karena posisi sarana pengangkut wajib harus dapat diketahui atau ditetapkan posisinya untuk menentukan menuju keluar daerah pabean Indonesia atau masuk kedalam daerah pabean Indonesia. Untuk dapat diketahui posisi sarana pengangkut disamping menggunakan GPS, juga dapat menggunakan kompas (jenis kompas berupa kompas magnitik, kompas electric, liquit compas dan 18

sarana lain secara tradisional), kompas berbedoman pada arah utara atau selatan, misalnya dengan berpedoman pada arah utara dan dengan memperhatikan posisi haluan sarana pengangkut, arah haluan pada posisi jam berapa. Misalnya menunjuk angka tiga, berarti posisi haluan sarana pengangkut adalah disebelah kanan, dalam hal sebelah kanan kita adalah menuju luar daerah pabean Indonesia, berarti sarana pengangkut tersebut bermaksud menuju luar daerah pabean Indonesia (kegiatan ekspor barang). Tindak lanjut dalam kesempatan pertama kordinat dan posisi haluan sarana pengangkut ditulis pada peta navigasi yang ditandatangani oleh pejabat bea dan cukai yang melakukan penindakan, nakhoda atau navigator, dan seorang saksi (oleh para pihak), selanjutnya juga dibuat berita acara yang ditandatangani oleh para pihak, dan diteruskan kepada penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai. Wilayah Laut Teritorial, adalah kedaulatan negara pantai atas laut teritorialnya termasuk udara di atasnya; dan dasar laut dan tanah di bawahnya, dibatasi dengan ‘hak lintas damai’ bagi kapal asing, lebar laut teritorial adalah 12 mil laut diukur dari garis pangkal.

Contoh :

Pada posisi angka 23 peta lingkungan laut Indonesia, adalah posisi LU 3◦ 20’ 40’’ dan BT 121◦ 15’ 30’’

Pada masa ‘ordonansi laut teritorial dan lingkungan maritim stbl 1939 No 442’ lebar laut territorial adalah selebar 3 mil; Berdasarkan Deklarasi Juanda tahun 1962 lebar

19

laut territorial adalah selebar 12 mil; Dan berdasarkan Konvensi hukum laut 1982 lebar laut territorial adalah selebar 12 mil.

– Yang dimaksudkan dengan garis pangkal adalah : Garis yang digunakan untuk mengukur laut teritorial suatu negara; Garis yang menghubungkan titik-titik dari pulau terluar, pada saat air rendah. – Konsekwensi dari diberlakukannya laut territorial selebar 12 mil adalah bahwa di Indonesia tidak ada lagi laut lepas di antara pulau. Hal ini juga sebagai konsekwensi logis diakuinya Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan. – Penentuan batas laut teritorial ditentukan oleh negara yang pantainya berhadapan dan berdampingan, dengan ketentuan sebagai berikut dihitung berdasarkan garis tengah, yaitu garis yang titik-titiknya sama jarak dari titik-titik terdekat pada ‘garis pangkal’ yang digunakan untuk mengukur lebar negara; Kecuali ada persetujuan lain yang dibuat

laut teritorial masing-masing antara Negara-negara yang

bersangkutan.

Jalur Tambahan Di samping laut territorial tersebut, berdasarkan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 tersebut, dikenal juga adanya jalur tambahan selebar 24 mil yang dihitung dari garis pangkal. Hak negara pantai pada jalur tambahan adalah.... – Melakukan pencegahan atas pelanggaran kepabeanan, imigrasi, fiskal, pencemaran, dan peraturan lainnya yang berlaku dalam laut teritorialnya; – Mengenakan hukuman atas pelanggaran ketentuan atau peraturan yang terjadi di dalam wilayah laut teritorial.

Perairan Pedalaman Perairan Pedalaman adalah perairan yang berada pada arah darat ‘garis pangkal’. Di dalam Perairan Pedalaman ini, kedaulatan suatu negara pada perairan pedalaman tidak disertai dengan keharusan untuk menjamin ‘hak lintas damai’ bagi kapal asing.

Perairan Kepulauan Perairan Kepulauan adalah bagian laut yang terletak di antara kepulauan yang menjadi wilayah Darat Republik Indonesia. Sama halnya dengan perairan pedalaman, 20

wilayah ini tidak ada keharusan bagi Negara Republik Indonesia untuk menjamin ‘hak lalu lintas damai’ bagi kepala asing.

4.1.b. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Lebar Zona Ekonomi Eksklusif adalah selebar

200 mil diukur dari garis

pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial; ZEE tidak tunduk kepada kedaulatan negara pantai; hak negara pantai di ZEE ‘hanya’ menikmati ‘hak –hak berdaulat’ tetapi tidak berdaulat. Kedaulatan negara pantai pada ZEE hanya kedaulatan ekonomis sumber daya yang ada dalam zona tersebut; Di ZEE semua negara berhak berlayar dan terbang di atasnya, bebas meletakan pipa dan kabel bawah laut, penggunaan sah lainnya yang berhubungan dengan kebebasan tersebut; Batu karang/pulau yang tidak mendukung adanya kediaman manusia atau kehidupan tidak berhak memiliki ZEE; Hak Negara Republik di Zona Ekonomi Eksklusif adalah melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya, serta perairan di atasnya, eksploitasi ekonomis lainnya, seperti produk energi dari air, arus, dan angin), yurisdiksi atas pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan, riset ilimiah kelautan, dan perlindungan lingkungan laut, yurisdiksi atas pulau buatan, instalasi-instalasi, dan bangunanbangunan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan, fiskal, kesehatan, keselamatan, dan imigrasi, hak untuk melaksanakan hot persuit terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan ZEE, hak untuk menerima dan menolak kegiatan ilmiah permohonan 4 bulan harus dijawab, bila tidak dijawab dalam waktu 6 bulan, sejak diterimanya permohonan, yang bersangkutan dapat melakukan riset kelautan.

4.1.c. Landas Kontinen

Pada konvensi jenewa 1958 yang dimaksud dengan Landas Kontinen (Continental Self) adalah , daerah dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar laut teritorial yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan, daerah dasar laut sampai kedalaman 200 m atau sampai kedalaman yang masih memungkinkan dilakukan 21

eksplorasi dan eksploi tasi, sedangkan pada konvensi tentang Dataran Kontinen tahun 1982 diatur sebagai berikut, bila tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil »» sampai jarak 200 mil, bila di luar jarak 200 mil masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan »» maksimal 350 mil, maksimal 100 mil dari garis kedalaman (isobat) 2.500 meter. Kemudahan-kemudahan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Landas Kontinen meliputi membangun instalasi-instalasi, menggunakan kapal-kapal dan/atau alat-alat untuk kepentingan kegiatan tersebut, dan memelihara instalasi dan alat tersebut.

Pada instalasi di Landas Kontinen dapat ditetapkan adanya Daerah Terlarang dan Daerah Terbatas, dimana pengaturannya adalah sebagai berikut: Daerah Terlarang: Lebarnya maksimal 500 meter dihitung dari setiap titik terluar dari instalasiinstalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat tersebut. Di wilayah ini tidak boleh dilakukan kegiatan lain kecuali kegiatan yang ada sebelumnya. Kapal pihak ketiga tidak boleh melintasi dan membuang sauh.

Daerah Terbatas : Memiliki lebar maksimal 1.250 meter dihitung dari titik terluar dari Daerah Terlarang. Kapal-kapal pihak ketiga dilarang membongkar atau membuang sesuatu di wilayah tersebut. Kapal pihak ketiga dapat melewati, tetapi dilarang membuang sauh.

Lalu Lintas Laut Damai Yang dimaksudkan dengan Lalu Lintas Damai adalah melintasi laut wilayah Republik Indonesia dengan tujuan damai. Kendaraan laut yang melintasi wilayah laut Republik Indonesia yang membahayakan perdamaian, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan negara tidak lagi dianggap damai. Pelayaran dalam rangka lintas damai harus dilakukan tanpa berhenti, membuang sauh, dan mondar-mandir tanpa alasan, kecuali terdapat alasan ‘keadaan memaksa (force majeur). Begitu juga bila hal tersebut dilakukan di laut bebas dengan jarak 100 mil dari perairan Indonesia. Laut wililayah Republik Indonesia disini adalah

laut teritorial, perairan pedalaman , perairan

kepulauan/daratan. Hak lintas damai di laut teritorial di jamin oleh hukum Internasional. Hak lintas damai di perairan pedalaman diatur oleh negara Republik Indonesia. Di perairan kepulauan di tentukan Hak Lintas Transit. Lalu Lintas Laut 22

Damai adalah melintasi perairan pedalaman dari laut bebas ke satu pelabuhan indonesia, atau sebaliknya, dan laut bebas ke laut bebas, Lalu Lintas Laut Damai harus mengikuti jalur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang telah diumumkan terlebih dahulu ke dunia pelayaran. Kapal penangkapan ikan diwajibkan menyimpan alat-alat penangkap ikannya dalam keadaan terbungkus di atas palka Riset ilmiah oleh kapal asing di perairan pedalaman hanya boleh dilakukan atas izin Presiden Republik Indonesia. Hak lintas damai bagi kapal perang dan kapal pemerintah asing yang bukan kapal niaga ditentukan sebagai berikut harus seizin Kasal, harus melalui jalur yang telah ditetapkan, kapal selam asing harus berlayar dipermukaan laut, melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dan melintasi perairan pedalaman dianggap bukan lintas damai, dan diwajibkan segera meninggalkan perairan pedalaman.

Laut Lepas Semua bagian laut yang tidak termasuk ZEE, Laut teritorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan adalah rezim Laut Lepas. Laut lepas terbuka bagi semua negara.Digunakan untuk maksud-maksud damai. Di wilayah Laut Lepas semua negara bebas untuk berlayar, terbang di atasnya, meletakan kabel dan pipa di bawah laut, membangun pulau-pulau buatan dan instalasi lainnya, menangkap ikan, dan melakukan riset ilmiah.

Berdasarkan pembahasan dalam Modul ini maka dapat dirangkum sebagai berikut batas wilayah negara adalah manifestasi kedaulatan teritorial suatu negara, batas wilayah ini ditentukan oleh proses sejarah, politik, dan hubungan antar negara, yang dikulminasikan ke dalam aturan atau ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional, penanganan masalah dan pengelolaan perbatasan sangat penting saat ini untuk digunakan bagi berbagai kepentingan dan keperluan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat untuk melakukan pengelolaan wilayah perbatasan nasional Indonesia. Laut sebagai bagian dari wilayah negara memiliki dua aspek utama, yaitu keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity). Oleh karena itu pengelolaan wilayah ini perlu dilakukan melalui kombinasi pendekatan ekonomi dan pendekatan pertahanan-keamanan. Disamping itu,pengelolaan sumber daya kelautan memerlu kan suatu kebijaksanaan pemerintah yang bersifat makro, terpadu, dan didukung oleh perangkat peraturan perundangundangan yang lengkap. Penyempurnaan batas-batas wilayah dan yurisdiksi negara di 23

wilayah laut dapat menciptakan tegaknya wibawa Negara Kesatuan Republik Indonesia, terwujudnya rasa aman bagi segenap bangsa, dan terwujudnya perekonomian yang kuat melalui pemanfaatan sumber daya alamnya.

4.2. Latihan 1). Koordinat peta geografi dan koordinat peta navigasi harus selalu dipedomani dalam pergerakan atau perjalanan atau pelayaran dan penerbangan yang dilakukan oleh sarana pengangkut, dengan cara bagaimana petugas DJBC melakukan pengawasan dan penindakan kepabeanan.? Jelaskan.! 2). Jelaskan apa saja konsekwensi logis diakuinya Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan.? Jelaskan pengawasan dan penindakan kepabeanannya.! 3). Jelaskan apa saja Hak Negara Republik di Zona Ekonomi Eksklusif.! 4). Jelaskan apa saja yang diatur pada instalasi di Landas Kontinen dengan ditetapkan adanya Daerah Terlarang dan Daerah Terbatas, dan bagaimana kaitannya dengan pengawasan dan penindakan kepabeanan.! 5). Laut sebagai bagian dari wilayah negara memiliki dua aspek utama. Jelaskan apa saja yang dimaksud dengan aspek utama tersebut, dan bagaimana pengawasan dan penindakan kepabeanannya.!

4.3. Rangkuman

Kemudahan-kemudahan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Landas Kontinen meliputi membangun instalasi-instalasi, menggunakan kapal-kapal dan/atau alat-alat untuk kepentingan kegiatan tersebut, dan memelihara instalasi dan alat tersebut. Walaupun telah ditetapkan koordinat pada peta navigasi namun penindakan terhadap sarana pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran pelayaran, penerbangan, dan keberangkatan bila tidak sesuai jalur yang ditetapkan belum optimal karena posisi sarana pengangkut wajib harus dapat diketahui atau ditetapkan posisinya untuk menentukan menuju keluar daerah pabean Indonesia atau masuk kedalam daerah pabean Indonesia. Untuk dapat diketahui posisi sarana pengangkut disamping menggunakan GPS, juga dapat menggunakan kompas. Bagi sarana pengangkut yang dilengkapi dengan peta navigasi dan peta geografi, petugas DJBC yang melakukan pengawasan dan penindakan dengan mudah dapat melihat pada peta tersebut arah haluan sarana pengangkut. Dalam hal tidak dilengkapi dengan peta tersebut maka dapat 24

digunakan Kompas, dengan cara berbedoman pada arah utara atau selatan, misalnya dengan berpedoman pada arah utara dan dengan memperhatikan posisi haluan sarana pengangkut, arah haluan pada posisi jam berapa. Misalnya menunjuk angka tiga, berarti posisi haluan sarana pengangkut adalah disebelah kanan, dalam hal sebelah kanan kita adalah menuju luar daerah pabean Indonesia, berarti sarana pengangkut tersebut bermaksud menuju luar daerah pabean Indonesia (kegiatan ekspor barang).


BATAS WILAYAH PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEPABEANAN


5.1.a. Batas Wilayah Negara

Pengertian batas wilayah tidak terbatas pada wilayah kedaulatan, akan tetapi mencakup yurisdiksi negara di bagian-bagian laut yang bukan wilayah negara. Bagi Indonesia, kepentingan nasional di laut tidak terbatas hanya pada zona-zona maritim yang merupakan wilayah negara, tetapi juga meliputi bagian-bagian laut di luar wilayah negara di mana Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi untuk penggunaannya. Masalah batas wilayah dan yurisdiksi negara di laut sampai saat ini masih menjadi persoalan sehingga perlu memperoleh perhatian untuk dijadikan sebagai prioritas dalam penyusunan legislasi nasional. Indonesia berbatasan laut langsung dengan 10 negara tetangga, yaitu Australia, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, Papua New Guinea, Vietnam, India, Palau. Sebagian besar penetapan batas wilayah dan yurisdiksinya di laut telah berhasil diselesaikan, akan tetapi masih ada beberapa bagian daerah perbatasan Indonesia yang belum jelas garis batasnya dengan negara tetangga. Untuk itu, Indonesia harus membuat skala prioritas dan segera menyelesaikan seluruh permasalahan batas laut melalui perundingan dengan negara-negara tetangga untuk

menetapkan

batas

wilayah

laut,

yang

dituangkan

dalam

peta

dan

mendaftarkannya di lembaga PBB sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982. Di luar laut wilayahnya, Indonesia masih memiliki hak-hak berdaulat atas 25

kekayaan alam yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif, Zona Tambahan, dan Landas Kontinen serta mempunyai kepentingan di laut Bebas. Untuk itu, perlu segera dilakukan hal-hal batas ZEE Indonesia dengan negara tetangga harus ditetapkan melalui perjanjian. Batas-batas yang telah disepakati dalam perjanjian harus ditunjukkan dalam peta, atau dengan daftar koordinat geografis yang disertai data-data geodeticnya. Peta atau daftar koordinat geografis tersebut harus dipublikasikan secara wajar dan didaftarkan pada Sekretaris Jenderal PBB. Zona Tambahan perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran imigrasi, kepabeanan, keuangan, dan karantina kesehatan dalam laut wilayah Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini sangat diperlukan agar pengawasan atas pentaatan ketentuan imigrasi, bea cukai dan karantina Indonesia dapat dilakukan jauh di luar perairan nusantara dan laut wilayah Indonesia. UU No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen perlu segera direvisi karena UU tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Di samping itu, batas-batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga harus segera diselesaikan melalui perjanjian dan didepositkan pada Sekretaris Jenderal PBB. Batas-batas yang telah diperjanjikan tersebut harus ditunjukkan dalam peta atau daftar koordinat geografis yang dipublikasikan. Indonesia sangat berkepentingan untuk mengelola dan ikut memanfaatkan sumber-sumber perikanan di laut lepas di luar batas 200 mil ZEEnya, baik untuk pelestarian sumber-sumber perikanan maupun untuk pemeliharaan lingkungan laut dan laut bebas itu sendiri. Indonesia juga perlu melindungi nelayan-nelayan dan pelaut-pelautnya yang memanfaatkan dan melayari laut bebas tersebut.Pengawasan dan penindakan kepabeanan di laut dan sistem pengawasan kegiatan di laut harus lebih dicermati. Kepemilikan laut yang luas dan kaya membawa konsekuensi akan mengundang pihak asing untuk mencoba mengambil kekayaan yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain fakta menunjukkan bahwa kemampuan aparat laut dalam pengamanan wilayah, yaitu untuk memonitor, melakukan pengendalian dan menjaga keamanan yang dilakukan TNI-AL dan POLRI masih sangat terbatas. Oleh karena itu, untuk melakukan sistem pengamanan di wilayah laut selain diperlukan dasar hukum yang jelas, juga diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pertahanan-keamanan laut, seperti armada kapal patroli dan kapal perang yang memadai serta penambahan anggaran pemeliharaan kapal.

26

Sistem

Monitoring,

Controling

and

Surveliance

(MCS)

yang

telah

dikembangkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan belum dimanfaatkan secara optimal oleh instansi lain yang terkait dengan penegakan hukum di laut. Oleh karena itu, sistem ini perlu dimanfaatkan secara integral dan terpadu oleh seluruh stakeholders, sehingga dapat memfasilitasi kegiatan hankam di laut. Untuk dapat merealisasikan potensi ekonomi di wilayah perbatasan, khususnya pulau-pulau terluar, perlu dilaksanakan program pembangunan ekonomi yang berbasis potensi kelautan setempat yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang kondusif bagi investasi di wilayah perbatasan ini. Sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia ditengarai masih “inward looking“ dalam arti belum menunjukkan kepedulian terhadap perkembangan di wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi nasional, seperti perikanan di laut lepas dan penambangan di dasar laut internasional. Indonesia perlu meningkatkan partisipasinya dalam berbagai Organisasi Perikanan Regional, dan mulai berpartisipasi dalam penambangan dasar laut internasional. trategi dan kebijakan pembangunan atau pengembangan kawasan perbatasan laut yang harus ditempuh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah adalah meningkatkan koordinasi yang dilandasi oleh tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pendayagunaan potensi nasional untuk mendukung pertahanan negara yang meliputi segala kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sumber daya laut secar berkelanjutan.

5.1.b. Kewenangan Negara Menetapkan Batas Negara.

Wilayah dapat diartikan sebagai ruang dimana manusia yang menjadi warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan segala aktifitasnya. Di dalam kondisi dunia yang sekarang ini, maka sebuah wilayah negara tentunya akan berbatasan dengan wilayah negara lainnya, dan di dalamnya akan banyak terkait aspek yang saling mempengaruhi situasi dan kondisi perbatasan yang bersangkutan. Perbatasan negara seringkali didefinisikan sebagai garis imajiner di atas permukaan bumi yang memisahkan wilayah satu negara dengan wilayah negara lainnya. Sejauh perbatasan itu diakui secara tegas dengan traktat atau diakui secara umum tanpa pernyataan tegas, maka perbatasan merupakan bagian dari suatu hak negara terhadap wilayah. Atas dasar itu pula, maka setiap negara berwenang untuk menetapkan batas terluar wilayahnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 27

berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan dengan Timor-Leste. Sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Niugini, Australia dan Timor-Leste. Wilayah darat NKRI terdiri atas semua pulau-pulau milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan Indonesia. Sedangkan sebagai negara kepulauan, maka wilayah Indonesia terdiri atas perairan pedalaman, perairan kepulauan (archipelagic waters), laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Pemerintah Indonesia sampai dengan saat ini masih sangat intens menyelesaikan penataan batas wilayah NKRI, termasuk di dalamnya adalah melakukan berbagai perundingan dengan negara tetangga untuk menentukan batas wilayah di segment-segment yang belum diperjanjikan. Hal ini merupakan bagian dari kewenangan dan kewajiban Pemerintah terhadap wilayahnya. Pendepositan titik dasar NKRI kepada PBB sesuai dengan ketentuan UNCLOS juga merupakan sebuah kewenangan yang diberikan oleh Hukum Internasional, dimana sebuah negara dapat menentukan titik dasar wilayahnya. Sedangkan pendepositan itu sendiri hanyalah merupakan pemenuhan dari asas publisitas yang harus dipenuhi. Berdasarkan perkiraan tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang yang semakin kompleks, maka penegakan hukum kepabeanan dan cukai akan senantiasa terkait erat dengan tugas dan fungsi untuk mengamankan potensi penerimaan keuangan negara (tax collector) dan memfasilitasi perdagangan internasional (trade facilitator) sehingga diperlukan upaya-upaya adalah revitalisasi sumber daya manusia,pemanfaatan sistem informasi dan sistem teknologi, aplikasi manajemen resiko

yang handal,

peningkatan sistem koordinasi antar lembaga terkait, kerjasama internasional di bidang kepabeanan.

5.2. Latihan

1). Jelaskan

sejarah

perkembangan

wilayah

teritorial

dan

yuridiksi

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia? 2). Jelaskan apa yang dimaksud dengan kewenangan negara menetapkan batas negara.? 3). Jelaskan apa yang dimaksud wawasan nusantara hubungannya dengan daerah pabean Indonesia? 28

4). Jelaskan batas laut teritorial yang ditentukan oleh negara yang pantainya berhadapan dan berdampingan, dalam rangka pengawasan dan penindakan kepabeanan.? 5). Untuk dapat diketahui posisi, dan haluan sarana pengangkut disamping mengguna kan GPS, juga dapat menggunakan kompas. Jelaskan bagaimana cara nya menentukan peta geografi dan posisi haluan sarana pengangkut tersebut.?

5.3. Rangkuman

Bagi Indonesia, kepentingan nasional di laut tidak terbatas hanya pada zona-zona maritim yang merupakan wilayah negara, tetapi juga meliputi bagian-bagian laut di luar wilayah negara di mana Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi untuk penggunaannya. Masalah batas wilayah dan yurisdiksi negara di laut sampai saat ini masih menjadi persoalan sehingga perlu memperoleh perhatian untuk dijadikan sebagai prioritas dalam penyusunan legislasi nasional. Wilayah Indonesia memiliki perkembangan yang sangat pesat semenjak proklamasi kemerdekaan, Deklarasi Djuanda, Pengesahan UNCLOS, dan sampai saat ini. Perkembangan itu tidak dapat terlepas dari perjuangan diplomasi Indonesia di forumforum internasional. Wilayah Indonesia tidak dapat dibatasi perkembangannya di masa lampau, sekarang ataupun di masa datang. Perkembangan yang ada di dunia dari berbagai sisi, seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya tentunya akan ikut mempengaruhi kewilayahan Indonesia. Semua hal yang ada di dalam peta NKRI ini akan selalu mengikuti perkembangan dari wilayah NKRI karena bertujuan untuk memberikan gambaran umum wilayah Indonesia. Peta NKRI bukanlah “barang“ yang sakral dari sebuah perubahan. Itulah sebabnya peta NKRI juga disebut sebagai atlas yang dinamis. Pencantuman peta NKRI di dalam sebuah ketentuan perundangan tentunya akan mempersempit ruang gerak perkembangan kewilayahan Indonesia, termasuk di dalamnya juga terkait dengan border diplomacy yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia selama ini. Dengan bantuan perangkat GPS disamping akan mempermudah untuk menentukan arah juga akan mecegah atau memperkecil resiko tersesat maupun kehilangan arah saat dalam perjalanan. Jelaslah disini bahwa wasantara adalah pengejawantahan falsafah Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara Republik Indonesia. Kelengkapan dan keutuhan pelaksanaan wasantara akan terwujud dalam terselenggaranya ketahanan nasional Indonesia yang senantiasa harus 29

ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman. Walaupun telah ditetapkan koordinat pada peta navigasi namun penindakan terhadap sarana pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran pelayaran, penerbangan atau perjalanan tidak sesuai jalur yang ditetapkan belum optimal karena posisi sarana pengangkut wajib harus dapat diketahui atau ditetapkan posisinya untuk menentukan menuju keluar daerah pabean Indonesia atau masuk kedalam daerah pabean Indonesia. Untuk dapat diketahui posisi sarana pengangkut disamping menggunakan GPS, juga dapat menggunakan kompas (jenis kompas berupa kompas magnitik, kompas electric, liquit compas dan sarana lain secara tradisional), kompas berbedoman pada arah utara atau selatan, misalnya dengan berpedoman pada arah utara dan dengan memperhatikan posisi haluan sarana pengangkut, arah haluan pada posisi jam berapa. Upaya penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai mutlak harus dilakukan, hal ini disebabkan oleh karena pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap roda kehidupan suatu bangsa. Pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai memiliki dampak yang beraspek ekonomis, sosial dan budaya, serta keamanan. Di sisi lain penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai tidaklah semudah membalikan telapak tangan, tidak semudah mengemukan teorinya, oleh karena hambatannya pun tidak kalah beratnya. Sebagai aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selayaknya kita membekali diri dengan beragam pengetahuan dan kecakapan guna mendukung pelaksanaan tugas kelak dengan jujur dan profesional di masa mendatang. Oleh karenanya, sudah sepantasnya sebagai peserta didik hendaknya selalu menyimak tatkala mendapat kesempatan curahan bahagian pengalaman berdinas dari fasilitator, pengajar, widyaiswara, dosen maupun senior lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

6. TEST FORMATIF

6.1. Pilihan Ganda Pilihlah jawaban yang paling benar dan tepat, dengan cara memberikan tanda lingkaran pada huruf a, b, c, d untuk tiap Nomor pada soal dibawa ini.

Soal ini bobot nilai nya jumlah 30% untuk tiga puluh soal yang dapat Saudara kerjakan dan jawabnya benar. (contoh: 1. a b

c

d ).

30

1). Agar pelaksanaan penindakan menjadi optimal, dilakukan kegiatan.... a. Penegahan b. penelitian c. pengawasan d. penyelidikan

2). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pegawai Bea dan Cukai dalam pelaksanaan

tugasnya

mempunyai

tanggungjawab

yaitu

tanggungjawab

pemeriksaan fisik barang dengan menggunakan pancaindera utamanya mata dan tanggungjawab .... a. keuangan b. terhadap barang c. terhadap semua barang d. administrasi yang akuntabilitas

3). Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), yang dikenal dengan nama .... a. Laut teritorial b. Unclos 1982 c. ZEE d. Landas Kontinen

4). Penentuan batas landas lautan teritorial diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia, adalah berjarak.... a. 12 mil laut b. 8 mil laut c. 5 mil laut d. 3,5 mil laut

31

5). Luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km2 ini berarti luas wilayah laut Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya. Yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982 yang dikenal dengan disepakatinya .... a. hukum Laut b. hukum Laut Internasional c. laut Teritorial d. wilayah laut Indonesia.

6). Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran.... a. internasional b. nasional c. lintas damai. d. lintas laut

7). Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya ,diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia dan air di atasnya dengan batas terluar adalah .... a. 3,5 mil laut b. 5 mil laut c. 12 mil laut d. 200 mil laut

8). Barangsiapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang berlaku di bidang penelitian ilmiah mengenai kelautan dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada .... a. pemerintah Republik Indonesia. b. menteri Keuangan RI c. DJBC 32

d. kantor Pabean

9). Konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional

yang

meliputi

aspek

politik,

ekonomi,

sosial

budaya,

dan

hankam,adalah.... a. daerah pabean Indonesia b. kepabeanan c. wilayah Negara d. wawasan Nusantara

10). Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah .... a. Polisi AIRUD b. Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut c. Perwira Polri d. Bakorkamla

11). Aparatur penegak hukum yang pelanggarannya dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, di bidang penuntutan perkara tindak pidana pada pengadilan negeri adalah.... a. polisi AIRUD b. perwira Polri c. penuntut umum atau jaksa d. Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

12). Kegiatan untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatankegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia harus berdasarkan izin dari ... 33

a. Pemerintah Republik Indonesia b. Menteri dalam negeri c. Menteri perdagangan d. Menteri keuangan

13). Produk hukum mengenai laut teritorial baru dilakukan secara formal pada tahun 1958 dalam .... a. Sidang umum PBB b. WTO c. Konvensi Geneva. d. Deklarasi Juanda

14). Dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah R.I. sebagaimana diatur dalam UU No 4 Prp.Th 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam,adalah. a. ZEE b. Landas Kontinen Indonesia c. Laut teritorial d. Wilayah Republik Indonesia

15). Pada

tahun

1957,

Pemerintah

Indonesia

melalui

Deklarasi

Djuanda,

mengumumkan secara unilateral/sepihak bahwa lebar laut wilayah Indonesia adalah 12 mil. Barulah dengan UU No. 4/Prp tahun 1960 tentang Wilayah Perairan Indonesia ditetapkan ketentuan tentang laut wilayah Indonesia yang diukur dari garis pangkal lurus selebar .... a. 350 mil laut b. 200 mil laut c. 15 mil laut d. 12 mil laut.

16). Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuanketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang bertalian dengan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan 34

bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan mengakibatkan kerugian, membayar ganti rugi kepada pemilik pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya tersebut,dan kepada orang yang melakukan pelanggaran.... a. dihukum b. dipidana c. dikenakan sanksi administrasi berupa denda d. wajib memikul tanggung jawab

17). Bagi Indonesia, UNCLOS 1982 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting, yaitu sebagai bentuk pengakuan internasional yang telah digagas sejak tahun 1957 terhadap konsep .... a. Wawasan Nusantara b. Daerah Pabean Indonesia c. Kepabeanan d. Wilayah Negara

18). Wilayah darat NKRI terdiri atas semua pulau-pulau milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis pangkal.... a. pulau Indonesia b. pepulauan Indonesia. c. pulau terluar d. pulau nusantara

19). Sedangkan sebagai negara kepulauan, maka wilayah Indonesia terdiri atas perairan pedalaman, perairan kepulauan (archipelagic waters), laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan .... a. pulau Indonesia b. kepulauan Indonesia c. landas kontinen d. pulau nusantara

20). Usaha pemanfaatan kekayaan alam dilandas kontinen sesuai peraturan perundangan yang berlaku adalah .... 35

a. eksplorasi dan eksploitasi b. eksplorasi c. eksploitasi d. budidaya

21). Negara kepulauan dikenal sebagai Archipelago State yang diakui oleh .... a. Konvensi PBB. b. Konvensi meja bundar c. Deklarasi juanda d. Konvensi hukum laut

22). Manifestasi kedaulatan teritorial suatu negara adalah .... a. batas teritorial b. batas wilayah negara c. batas ZEE d. batas Landas kontinen

23). Laut sebagai bagian dari wilayah negara memiliki dua aspek utama, yaitu keamanan (security) dan .... a. kedaulatan b. kemerdekaan c. kesejahteraan (prosperity). d. kebudayaan

24). Batas-batas yang telah disepakati dalam perjanjian harus ditunjukkan dalam peta, atau dengan daftar koordinat geografis yang disertai data geodetic-nya, adalah .... a. Daerah perbatasan b. Daerah Pabean c. Wilayah Hukum d. Wilayah Negara

25). Daerah daratan yang terbentuk secara alamiah di-kelilingi oleh air dan yang berada di atas permukaan air pada waktu air pasang, adalah .... 36

a. pulau b. daratan c. teritorial d. wilayah Republik Indonesia

26). Garis air yang bersifat tetap di suatu tempat tertentu yang menggambarkan kedudukan permukaan air laut pada surut yang terendah, adalah .... a. garis air tertinggi b. garis air rendah c. garis perairan d. garis laut tertinggi

27). Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Australia dan .... a. landasan kontinen Indonesia b. landasan kontinen nusantara c. landasan kontinen Asia d. landasan kontinen Asia tenggara.

28). Nusantara (archipelagic) dipahami sebagai konsep kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh .... a. perairan b. darat c. daratan d. laut

29). Setiap penelitian ilmiah kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya dapat dilaksanakan setelah permohonan untuk penelitian disetujui oleh.... a. Departemen Perhubungan b. Pemerintah Republik Indonesia. c. Departeman dalam negeri d. Departemen luar negeri

37

30). Wilayah darat NKRI terdiri atas semua pulau-pulau milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis pangkal .... a. kepulauan Indonesia b. pulau Indonesia c. perairan Indonesia d. laut Indonesia

6.2. Soal Pilihan Benar dan Salah Pilihlah jawaban yang menurut Saudara adalah yang paling benar dan tepat, dengan cara memberikan tanda lingkaran pada huruf B (bila jawaban yang dipilih adalah yang benar), dan S (bila jawaban yang dipilih adalah yang Salah) untuk tiap nomor pada soal dibawa ini: (contoh: 1. B,S

)

Soal ini bobot nilai nya jumlah 10% untuk sepuluh soal yang dapat Saudara kerjakan dan jawabannya benar.

1).

B–S

Setelah konvensi hukum laut 1982 yang diberlakukan sebagai hukum positif sejak tanggal 16 Nopember 1994 wilayah RI. bertambah lagi 3 juta km² ( zee indonesia dan landas kontinen).

2).

B–S

United nations

convention on the law of the sea dikenal dengan

Uncle 1982 3).

B–S

Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan agar konsepsi hukum negara kepulauan diterima dan diakui masyarakat internasional. Perjuangan tersebut akhirnya telah menghasilkan pengakuan masyarakat internasional secara universal (semesta) yaitu dengan diterimanya pengaturan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan (Archipelagic State) dalam Bab IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982

4).

B–S

Bahwa segala air di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia.

38

5).

B–S

Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia serta pemilikannya ada pada Pejabat Negara. Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas Kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan.

6).

B– S

Berdasarkan konsepsi TZMKO Th1939, lebar laut wilayah perairan Indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil laut.

7).

B–S

Penetapan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagai aparat penuntut umum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

8).

B–S

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan

undang-undang

yang

berlaku

tentang

perairan

Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. 9).

B–S

Wilayah negara proklamasi adalah wilayah negara ex kekuasaan Jepang, hal ini sejalan dengan prinsip hukum internasional uti possidetis juris.

10). B – S

Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.

6.3. Soal Isian / mengisi kalimat atau kata (Soal melengkapi kalimat)

Lengkapilah kalimat dibawah ini agar menjadi kalimat atau pernyataan yang lengkap dan benar, dengan cara mengisi pernyataan atau jawaban Saudara dituliskan pada kolom atau ruang kosong yang bertanda titik-titik (.....)

39

Soal ini bobot nilai nya jumlah 20% untuk lima soal yang dapat Saudara kerjakan dan jawabannya benar.

1). Pada peta navigasi terdapat garis atau data angka yang sejajar dengan katulistiwa dinamakan bujur,untuk wilayah Indonesia hanya memiliki daerah ………

2). Setelah sebagai

konvensi

hukum laut

1982

(unclos 1982) yang diberlakukan

hukum positif sejak tanggal 16 Nopember 1994 wilayah Republik

Indonesia

bertambah lagi 3 juta km² ( zee Indonesia dan landas kontinen).

Dengan demikian, luas keseluruhan wilayah Indonesia menjadi ………………

3). Dalam peta NKRI juga dicantumkan nama-nama geografis pulau-pulau terluar milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan Indonesia, serta digambarkan letak …………………………………………….

4). Wilayah Indonesia ditentukan pertama kali dengan ……………………………

5). Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar ……………………. ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar.

6.4. Soal Uraian. Jawablah soal dibawah ini dengan cara menulis uraian jawabannya diatas kertas yang disediakan atau diatas lembar soal yang disediakan untuk menjawab soal uraian. Soal ini bobot nilai nya jumlah 40% untuk dua soal yang dapat Saudara kerjakan dan jawabannya benar. 1). Jelaskan pergerakan atau perjalanan atau pelayaran dan penerbangan yang dilakukan oleh sarana pengangkut harus selalu berpedoman pada apa saja !

2). Jelaskan bagaimana caranya Saudara menetapkan atau membuat koordinat pada peta navigasi dalam hal dapat diputuskan apakah sarana pengangkut tersebut telah melanggar daerah pabean Indonesia.!

40

7. Kunci Jawaban Test Formatif

7.1. Kunci Jawaban untuk latihan 6.1. Pilihan Ganda: 1.c

2.d

3.b

4.a

5.b

6.c

7.d

8.a

9.d

10.b

11.c

12.a

13.c

14.b

15.d

16.d

17.a

18.c

19.c

20.a

21.a

22.b

23.c

24.d

25.a

26.b

27.c

28.d

29.b

30.a

8B

9S

7.2. Kunci Jawaban untuk latihan 6.2. Betul Salah: 1B

2S

3B

4S

5S

6B

7S

10B

7.3. Kunci Jawaban untuk latihan 6.3. Melengkapi kalimat (mengisi titik-titik): 1).

bujur timur (BT),

2).

8 juta km²

3).

alur laut kepulauan Indonesia (ALKI).

4).

Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939 ( TZMKO 1939 )

5).

200 mil laut

41

7.4. Kunci Jawaban untuk latihan 6.4. Soal Uraian. (Lihat Materi Modul)

8. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang modul ini. Hitung jawaban Anda dengan benar. Kemudian gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi.

TP =

Jumlah Jawaban Yang Benar X 100% Jumlah keseluruhan Soal

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari mencapai : 91 %

s.d

100 %

:

Amat Baik

81 %

s.d.

90,00 %

:

Baik

71 %

s.d.

80,99 %

:

Cukup

61 %

s.d.

70,99 %

:

Kurang

42

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), maka disarankan mengulangi materi.

9. Daftar Pustaka : - Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat. (1), dan Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar 1945; - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; - Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942); - Undang-undang No. 44 Prp Th 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Th 1960 No. 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070); - Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831); - Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Th 1973 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2294);

43

- Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215); - Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);

44


MODUL II KEWENANGAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEPABEANAN



JAKARTA 2008

DAFTAR ISI

Halaman Daftar Isi............................................................................................................. 1.

2.

i


1


2


2


2

Kegiatan Belajar (KB 1) : PENGAWASAN KEPABEANAN

3.


3

2.3.a. Latar Belakang Pengawasan Kepabeanan ..………………...

3

2.3.b. Perlunya Pengawasan Kepabeanan .......................................

9

2.4 Latihan ..............................................................................................

12

2.5 Rangkuman........................................................................................

12

Kegiatan Belajar (KB) 2 PENINDAKAN KEPABEANAN 3.1 Uraian, Contoh dan Non Contoh……………………………………

14

3.1.d. Penghentian Sarana Pengangkut .…………………………..

15

3.1.e. Penghentian Pembongkaran Barang ..………………………

17

3.1.f. Pemeriksaan Sarana Pengangkut ……………………………

18

3.1.g. Pemeriksaan Barang ………………………………………...

21

3.1.h. Pemeriksaan Bangunan atau Tempat Yang Bukan Merupakan Rumah Tinggal ………………………………………………

34

3.1.i. Pemeriksaan Badan Orang …………………………………..

37

3.1.j. Penegahan di Bidang Kepabeanan …………………………..

40

3.1.k. Penyegelan …………………………………………………...

48

3.2 Latihan ………………………………………………………….......

55

3.2 Rangkuman………………………………………………………….

55

i

4.

Test Formatif………………………………………………………......

56

5.


67

6.


68

7.

Daftar Pustaka ......................................................................................

69

ii

MODUL II

KEWENANGAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEPABEANAN

1.

PENDAHULUAN


Latar belakang disusunnya modul kewenangan pengawasan dan penindakan kepabeanan dalam rangka memenuhi dan melengkapi siswa atau peserta didik mengetahui, memahami, melaksanakan pengawasan dan penindakan kepabeanan untuk mendukung, menunjang tujuan organisasi DJBC mengoptimalkan penerimaan negara, dan

dilaksanakannya/dipatuhinya

Undang-undang

Kepabeanan

dan

peraturan

pelaksanaanya. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam rangka kegiatan prefentif, yang termasuk ruang lingkup administrasi kepabeanan, sedangkan penindakan itu sendiri dilakukan dalam rangka kegiatan represif yang termasuk dalam ruang lingkup perbuatan yang dilakukan secara fisik. Dengan demikian diharapkan siswa atau peserta diklat memperbaiki dan menambah pengetahuan, agar lebih terampil dalam pelaksanaan tugas kepabeanan yang menjadi sisi sentral dari upaya organisasi untuk menegakkan citranya di masyarakat. Hukum adalah kaedah-kaedah yang diberlakukan disuatu masyarakat yang dipatuhi dan bila dilanggar mempunyai sanksi bagi pelakunya. Hukum sebagai suatu perangkat aturan yang mengatur tata cara hidup bermasyarakat, dari pengertian singkat ini maka istilah ’pelanggaran hukum’ adalah adanya upaya melanggar aturan-aturan yang telah dibuat dan telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-undang Kepabeanan, yang dimaksud dengan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dari pengertian tersebut sangat jelas bahwa institusi bea dan cukai memiliki peranan yang sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu melakukan pengawasan terhadap barang yang keluar atau masuk ke dan/atau dari daerah pabean Indonesia serta melakukan pungutan bea masuk, dan pajak dalam rangka impor sebagai penerimaan negara.

1


Dengan mengetahui, memahami, melaksanakan isi kegiatan pembelajaran ini, siswa atau peserta didik diharapkan lebih terampil dalam pelaksanaan tugas yang dimaksudkan oleh modul kewenangan pengawasan dan penindakan kepabeanan.


Setelah mempelajari modul tentang kewenangan pengawasan dan penindakan kepabeanan ini, siswa atau peserta didik diharapkan: – mampu menjelaskan, dan melaksanakan pengawasan kepabeanan – mampu menjelaskan, dan melaksanakan penindakan kepabeanan


Bacalah dengan cermat dan teliti modul tentang kewenangan pengawasan dan penindakan kepabeanan ini, setelah selesai membaca dan memahami materi pembelajaran, jawablah soal latihan dan pahami rangkuman pembelajaran. Dalam hal siswa atau peserta diklat merasa jawaban soal latihan hasilnya belum mencapai enam puluh lima persen, agar membaca dan memahami kembali modul ini utamanya yang belum dimengerti. Dalam hal masih belum dapat dimengerti materi pembelajaran ini tanyakan kepada pengajar, dan/atau kelompok belajar Anda. Pada menjelang akhir pembelajaran kerjakan atau jawablah seluruh test formatif, setelah selesai dikerjakan jawaban agar dicocokan hasil/jawaban dengan kunci jawaban yang telah disediakan pada modul ini. Bila berhasil menjawab dengan benar lebih dari enam puluh lima persen, dinyatakan cukup berhasil, dalam hal ingin lebih baik lagi hasilnya agar mengulangi membaca kembali bagian yang belum dipahami atau dimengerti.

2


PENGAWASAN KEPABEANAN


2.1.a. Latar Belakang Pengawasan Kepabeanan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang memiliki letak yang sangat strategis karena berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra, samudra Hindia dan samudra Pasifik, oleh karena itu, sejak zaman dahulu kala Indonesia merupakan daerah perdagangan yang cukup ramai. Di era sekarang perdagangan internasional jauh lebih maju dibandingkan pada era penjajahan dulu kala, komoditinya pun bermacam – macam. Perkembangan dunia perdagangan internasional menunjukkan perkembangan yang cukup pesat pada awal abad 20-an. Perkembangan yang cukup pesat ini diimbangi kemajuan dari segi teknologi informasi yang memungkinkan peredaran arus barang dan dokumen semakin cepat. Arus perdagangan antar negara yang semakin meningkat ini, menyebabkan pemeriksaan 100% atas sarana pengangkut dan barang yang ada diatasnya atau diangkutnya yang masuk ke wilayah Indonesia semakin mustahil untuk dilakukan. Keadaan yang demikian menyebabkan Indonesia rawan terhadap ancaman yang datang dari luar wilayah Indonesia, baik itu berupa ancaman yang secara langsung dapat dirasakan maupun ancaman yang bersifat tidak langsung yang efeknya dapat kita rasakan setelah beberapa waktu, yang merupakan dampak dari perkembangan perdagangan inernasional itu sendiri. Tugas bea dan cukai yang berada digaris depan wilayah Indonesia sebagai pintu penjaga perbatasan atas masuk dan keluarnya barang impor dan ekspor, memiliki peran yang sangat penting bagi kelancaran arus barang yang keluar masuk wilayah Negara kesatuan republik Indonesia ini. Berdasarkan pasal 1 Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk.

3

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalulintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dari pengertian pada pasal 1 tersebut sangat jelas bahwa institusi bea dan cukai memiliki peranan yang sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu melakukan pengawasan terhadap barang yang keluar atau masuk ke daerah pabean Indonesia serta melakukan pungutan uang untuk negara.

DAERAH PABEAN

T

20

0

L MI ZE

3

50

UT AL LA ORI IT R E

WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

AT U MP T TE TEN E R E T E DI Z

E

IL M

AT MP TU TE EN AS

RT D N AS N TE LAN INE DI NT ND INE A T L N KO SLIDE PHKC (DTSS/STAN) KO

3

Negara kesatuan Republik Indonesia yang terletak pada koordinat 60 LU-110LS dan 950 BT-1410 BT serta keadaan geografis dari negara kesatuan republik Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan merupakan suatu kendala yang cukup berarti bagi terlaksanaan tugas pengawasan karena jumlah personil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kurang cukup memadai jika dibandingkan dengan luas wilayah yang menjadi tanggung jawab dari institusi tersebut. Kendala–kendala serta hambatan – hambatan seperti ini sering dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghindar dari kewajiban terhadap negara, yaitu kewajiban pembayaran bea masuk atau bea keluar.

4

Institusi kepabeanan dan cukai yang memiliki peranan yang sangat vital dalam hal perdagangan internasional dituntut untuk melakukan pengawasan terhadap barang – barang yang masuk ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Insitusi kepabeanan dan cukai memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penjagaan terhadap stabilitas keamanan dan stabilitas perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, institusi kepabeanan dan cukai harus mengeluarkan peraturan – peraturan yang dapat mendukung terlaksananya perdagangan internasionl tanpa harus menghambat kegiatan perdagangan itu sendiri, serta harus dapat melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perkembangan situasi yang terjadi saat ini. Banyaknya tuntutan terhadap tugas dari institusi kepabeanan dan cukai, tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang demikian luasnya. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya praktik – praktik penyelundupan yang dapat merugikan negara Indonesia, dibuatlah ketentuan – ketentuan yang menjadi landasan bagi pegawai institusi kepabeanan dan cukai untuk melakukan tindakan pengamanan terhadap hak – hak negara terhadap ancaman penyelundupan serta kegiatan pelanggaran hukum di bidang kepabeanan dan cukai dengan cara melakukan pengawasan untuk dapat diketahuinya ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Untuk mengetahui apa yang dimaksud pelanggaran hukum, maka disampaikan pengertian hukum. Hukum adalah kaedah-kaedah yang diberlakukan disuatu masyarakat yang dipatuhi dan bila dilanggar mempunyai sanksi bagi pelakunya. Soerjono Soekanto mendefinisikan hukum sebagai suatu perangkat aturan yang mengatur tata cara hidup bermasyarakat (Soekanto, 1987, hal. 23). Dari pengertian singkat ini maka istilah ’pelanggaran hukum’ adalah adanya upaya melanggar aturan-aturan yang telah dibuat dan telah ditetapkan. Dalam hukum pidana, dikenal adanya hukum pidana materiel dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiel adalah ketentuan-ketentuan

hukum yang berisi tentang

perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan diharuskan, subyek hukum, dan ancaman pidana bila perbuatan-perbuatan tersebut dilarang. Namun, hukum pidana materiel ini tidak akan mempunyai arti apa-apa bila tidak dapat ditegakan atau dipertahankan. Untuk itulah dibutuhkan apa yang disebut hukum pidana formil,

yaitu

ketentuan-ketentuan

hukum

yang mengatur bagaimana

mempertahankan dan menegakan hukum pidana materiel tersebut. Hukum pidana 5

formil berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana melakukan penyelidikan adanya suatu tindak pidana materiel dan siapa penyelidik itu, bagaimana dan siapa yang dapat melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Jadi hukum pidana formil ini adalah inti dari suatu proses penegakan hukum. Dalam tata hukum pidana Indonesia ketentuan hukum materiel tersebut diatur dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana lain yang tersebar dibeberapa ketentuan hukum di bidang-bidang tertentu, antara lain ketentuan pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Amandemen atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Sedangkan hukum pidana formil ber-induk pada UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta beberapa ketentuan hukum pidana formil yang terdapat dibeberapa ketentuan hukum di bidang tertentu lainnya. Mengacu pada uraian tersebut diatas, maka pengawasan dan penindakan kepabeanan sesungguhnya meliputi kegiatan-kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Namun berdasarkan PP No.21 tahun 1996, penindakan meliputi: a. Penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut; b. Pemeriksaan terhadap barang, bangunan atau tempat lain, surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang, atau terhadap orang; c. Penegahan terhadap barang dan sarana pengangkut; dan d. Penguncian, penyegelan, dan/atau pelekatan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang maupun sarana pengangkut. Dalam konteks pembelajaran pengawasan dan penindakan kepabeanan, pokok bahasan hanya akan dibatasi pada pembahasan tentang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan saja. Salah satu tugas yang harus diemban oleh instansi bea dan cukai adalah tugas pengawasan yang memiliki peranan yang sangat vital terhadap ditaatinya peraturanperaturan yang telah dibuat. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar organisasi itu dapat mencapai tujuannya mutlak diperlukan pengawasan. Pengawasan berfungsi menjaga agar seluruh jajaran berjalan di atas rel 6

yang benar. Pengawasan dapat dilakukan dari jauh maupun dari dekat. Pengawasan dari jauh disebut pemantauan atau monitoring ini dapat dilakukan menggunakan sarana telepon, fax, atau radio. Wujud pengawasan cara ini adalah permintaan laporan kepada bawahan dan jawaban dari bawahan atas permintaan tersebut. Jika pengawasan dari jauh tidak efektif dapat dilakukan pengawasan langsung ke obyeknya. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan disebut sebagai pemeriksaan yang berarti pemeriksa berhadapan langsung dengan obyek yang diperlukan. Menurut Colin Vassarotti, tujuan pengawasan Pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan Negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean yang ditetapkan (lihat Colin Vassarotti, “Risk Management – A Customs Prespective”, hal.19). Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, sarana pengangkut dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu negara mematuhi semua ketentuan kepabeanan. Yang dimaksud dengan sarana pengangkut, adalah kapal laut, pesawat udara, mobil, dan kereta api. Sedangkan yang dimaksud pengangkut untuk kapal laut adalah nakoda, pesawat udara adalah pilot, mobil adalah sopir, dan kereta api adalah masinis. Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa sarana pengangkut, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan lain-lain. Dalam modul pencegahan pelanggaran kepabeanan yang dibuat oleh World Customs Organization (WCO) disebutkan bahwa pengawasan pabean adalah salah satu metode untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran kepabeanan. Berdasarkan modul WCO tersebut dinyatakan bahwa pengawasan Bea Cukai yang mampu mendukung pendeteksian dan pencegahan penyelundupan paling tidak harus mencakup kegiatan penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit pasca-impor. Kewenangan bea dan cukai

berupa patroli juga termasuk kegiatan pengawasan,

pelaksanaan patroli di darat, laut, dan udara yang bertujuan untuk mencegah, menindak dan melakukan penyidikan tindak pidana kepabeanan, di samping itu kegiatan patroli juga merupakan pengawasan Bea Cukai untuk mencegah penyelundupan. Pengawasan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penindakan, saling terkait dan saling mengisi. Pengawasan merupakan kegiatan untuk meyakinkan bahwa sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan lebih cenderung kepada upaya-upaya pencegahan 7

yang bersifat preventif dan persuasif daripada tindakan yang bersifat represif.Apabila dipandang dari sifatnya pengawasan dapat dikategorikan menjadi beberapa macam yaitu : – Pengawasan yang bersifat Built in. Pengawasan ini berdasarkan satu paket dan terbagi atas spesialisasi dari masingmasing bidang. PERAIRAN INDONESIA DAN YURISDIKSI NASIONAL INDONESIA

PERAIRAN KEPULAUAN

0 MIL

12 MIL

350 MIL

ZEE LAUT TERITO RIAL

DARATAN

24 MIL 200 MIL

ZONA TAMBA HAN

ZONA

LANDAS

EKONOMI

KONTINEN

EKSKLOSIF

DARATAN LANDAS KONTINEN KAWASAN

Dengan demikian unit pengawasan harus terpisah dari unit pelaksana. Contohnya pengawasan internal seperti halnya dalam pengawasan terhadap kinerja pejabat bea dan cukai, sedangkan pengawasan eksternal akan dilakukan oleh pengawas diluar DJBC. – Pengawasan yang bersifat intelijen Pengawasan dengan pengumpulan data dan informasi, identifikasi dan analisis terhadapnya sehingga akan menghasilkan apa yang disebut sebagai hasil intilijen. Hasil ini akan disebarkan kepada unit opersional untuk melaksanakan pengawasan. Unit intelijen seharusnya terpisah dengan unit operasional karena sistem dan cara kerjanya beda. – Pengawasan

pemeriksaan

pembukuan / Post Clearance Audit

Pengawasan yang dilakukan setelah selesainya beberapa prosedur pemberitahuan dan pemeriksaan yang disebut dengan bersifat audit (pemeriksaan pembukuan).

8

Dilaksanakan setelah semua dokumen

pabean

dinyatakan

selesai secara

prosedural dan setelah melalui proses pemeriksaan verifikasi. Kegiatan penindakan dan penyidikan selanjutnya merupakan tindak lanjut dari pengawasan pabean. Jika menemukan adanya pelanggaran atau tindak pidana akan ditindaklanjuti dengan penindakan atau bahkan penyidikan. Penelitian dokumen atau audit yang menemukan dokumen palsu akan segera ditindaklanjuti dengan penyidikan. Demikian juga apabila dalam pemeriksaan fisik ditemukan barang yang dilarang akan ditindaklanjuti dengan penyidikan.

2.1.b. Perlunya Pengawasan Kepabeanan

Dewasa ini masyarakat dunia semakin dikejutkan dengan perkembangan yang pesat dari permasalahan lintas batas negara. Semakin maraknya kenyataan bahwa isu nasional bisa sewaktu-waktu berkembang dengan tidak terkendali menjadi isu internasional, telah menyadarkan bangsa-bangsa bahwa batas antara masalah-masalah nasional dan masalah-masalah internasional tidak lagi dapat dipisahkan oleh batas yang ”rigid”, melainkan hanya dibatasi oleh selapis membran yang sangat tipis. Sejak awal, para pendiri negara Indonesia sebagaimana para cendekia dunia lainnya juga telah menyadari hal ini, sehingga di dalam konstitusi Indonesia pun tertuang pernyataan bahwa bangsa Indonesia harus hidup dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Oleh karena itu, tentunya tidak mengherankan jika Indonesia kemudian dalam perjalanan kenegaraannya banyak menunduk kan diri kepada hukum internasional, hampir di semua aspek kehidupan bermasyarakat. Bahkan seringkali suatu ketentuan hukum internasional yang tertuang dalam satu konvensi internasional, misalnya, hanya dibuatkan Undang-Undang Pengesahannya, dimana ketentuan ketentuan yang termuat dalam konvensi tersebut sebenarnya dapat langsung berlaku sebagai hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia. Akan tetapi sayangnya, meskipun semangat untuk terlibat di dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum internasional itu begitu besar, kenyataan di lapangan sering bicara lain. Banyak sekali konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia belum dapat dilaksanakan dengan efektif karena berbagai dalih, seperti belum ada peraturan pelaksanaannya, kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum mengenai hukum internasional yang terkait dengan Indonesia, sampai dengan belum pahamnya jajaran pemerintah dan masyarakat awam atas pemberlakuan hukum internasional di Indonesia. Memang tidak dapat dipungkiri, 9

kepastian hukum internasional, baik dalam daya mengikatnya, pengawasannya dan penindakannya sangat rentan, karena digantungkan pada kemauan suatu negara berdaulat untuk menundukkan diri kepadanya. Namun demikian sifat koordinatif hukum internasional itulah yang membuat hukum internasional tetap ada di antara bangsa-bangsa di dunia, sehingga dengan alasan apapun keberadaannya untuk menjaga keseimbangan hidup negara-negara beradab tetap diperlukan. Oleh karenanya pemahaman

terhadapnya

dan

upaya-upaya

mengimplementasi

kannya

serta

penindakkan nya tetap harus dilakukan, khususnya di Indonesia. Terdorong oleh pemikiran di atas, maka perlu untuk mengkaji masalah-masalah hukum internasional yang ada, khususnya yang mempunyai implikasi dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Termasuk tentu untuk menganalisa sejauh mana suatu ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia telah dilaksanakan dengan efektif, dan kendala-kendala yang ditemukan dalam pengimplementasiannya. Sosialisasi hukum internasional pun menjadi suatu agenda, mengingat peran hukum internasional yang tidak bisa diabaikan jika negara-negara di dunia ingin hidup dalam suasana yang saling menghargai kepentingan satu sama lain. Secara luas tentunya perlu mengambil peran aktif dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan negara Indonesia di satu sisi dengan kepentingan masyarakat internasional di sisi lain, agar keduanya bisa berjalan berdampingan dengan harmonis. Hal-hal yang sepatutnya dilaksanakan dalam pelaksanaan penindakan dibidang kepabeanan meliputi, penetapan dan penentuan batas wilayah Indonesia dan yurisdiksi negara di laut menurut hukum laut internasional dan peraturan perundang-undangan nasional, masalah penamaan pulau-pulau, pulau-pulau terluar, dan batas-batas terluar yurisdiksi Indonesia. Perspektif penyelesaian perjanjian batas maritim antara Indonesia dan negara tetangga, peningkatan peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penegakan hukum di wilayah perbatasan Indonesia, aspek hukum pencegahan trans-national organized crimes di wilayah perbatasan, pengelolaan dan pengembangan wilayah perbatasan Indonesia, penerapan dan penegakan suatu produk hukum internasional di Indonesia, sosialisasi suatu produk hukum internasional yang telah mengikat Indonesia; membantu instansi pemerintah terkait dalam menelaah penerapan, penegakan dan pengembangan suatu produk hukum internasional; Bekerjasama dengan berbagai lembaga baik pemerintah

(governmental

organization)

maupun

swasta

(non

governmental

organization), nasional maupun asing, termasuk dengan berbagai organisasi internasional (international organization) dalam pengembangan hukum internasional. 10

Indonesia sebagai sebuah negara besar yang berupa kepulaun tentunya memiliki wilayah kedaulatan hukum yang luas pula. Wilayah kedaulatan hukum Indonesia yang lebih kita kenal sebagai wilayah yurisdiksi Indonesia memiliki batas-batas wilayah yang ”seolah” tidak permanen. Hal ini mengingat bentuk wilayah Indonesia yang berupa kepulauan sehingga batas wilayah sangat bergantung pada keadaan pesisir pulau-pulau terluar dan keadaan pasang surut perairan terluar Indonesia. Geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi di antara benua Asia dan Australia serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menempatkan Indonesia menjadi daerah kepentingan bagi negara-negara dari berbagai kawasan. Posisi strategis ini menyebabkan kondisi politik, ekonomi, dan keamanan di tingkat regional dan global menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kondisi Indonesia. Dalam era globalisasi abad ke 21 ini, perkembangan lingkungan strategis regional dan global lebih menguat pengaruhnya terhadap kondisi nasional karena diterimanya nilai-nilai universal seperti perdagangan bebas, demokratisasi, serta hak asasi dan lingkungan hidup. Eksistensi kepentingan negara-negara besar di kawasan ini mendorong terjalinnya hubungan timbal balik yang erat antara permasalahan dalam negeri dan luar negeri yang memiliki kepentingan bersama. Informasi kejadian di dalam negeri dengan cepat menyebar ke segala penjuru dunia, selanjutnya negaranegara lain akan memberikan responnya sesuai kepentingannya masing-masing. Sebaliknya, informasi kejadian di negara lain, khususnya negara-negara besar dan negara-negara

di

kawasan

ini, dengan

cepat

mencapai

seluruh

wilayah, dan

mempengaruhi kondisi nasional. Demikian pula halnya dengan isu keamanan, ancaman yang berasal dari luar dan ancaman yang timbul di dalam negeri selalu memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi,

sehingga sulit untuk dapat dipisahkan.

Perbedaan hanya mungkin dilakukan dalam konteks bentuk dan organisasi ancaman, sementara perbedaan berdasarkan sumber timbulnya ancaman, sangat sulit ditentukan. Dimulai dari dasar kenyataan tersebut, upaya pertahanan tidak hanya mengacu pada isu keamanan tradisional, yakni kemungkinan invasi atau agresi dari negara lain, tetapi juga pada isu keamanan non-tradisional, yaitu setiap aksi yang mengancam kedaulatan hukum, keutuhan wilayah, kestabilan nasinal, serta keselamatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mencermati kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, ancaman invasi atau agresi militer negara lain terhadap wilayah teritorial Indonesia diperkirakan kecil kemungkinannya terjadi. Upaya diplomasi, peran PBB, dan opini dunia internasional menjadi faktor yang akan 11

mencegah, atau sekurang-kurangnya membatasi negara lain untuk mengguna kan kekuatan bersenjatanya terhadap Indonesia. Sehingga ruang lingkup pengawasan di bidang kepabeanan adalah seluruh wilayah Indonesia meliputi laut teritorial sejauh 12 mil laut yang diukur dari pulau terluar, ZEE (zone ekonomi eksklusif) sejauh 200 mil laut yang diukur dari pulau terluar, landas kontinen sejauh 350 mil laut yang diukur dari pulau terluar, dan seluruh ketentuan yang pelaksanaannya dibebankan kepada bea dan cukai.

2.2. Latihan

1). Apa saja ancaman yang secara langsung dapat dirasakan maupun ancaman yang bersifat tidak langsung yang efeknya dapat kita rasakan setelah beberapa waktu, yang merupakan dampak dari perkembangan perdagangan Internasional itu sendiri. Jelaskan? Bagaimana hubungannya dengan kewenangan pengawasan dan penindakannya ? 2). Kendala dan hambatan apa sajakah yang ditemui DJBC dalam pelaksanaan kewenangan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan yang sering dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghindar dari kewajiban terhadap negara untuk pemenuhan pembayaran bea masuk atau bea keluar.? Jelaskan! 3). Pengawasan

adalah bagian

yang

tidak

terpisahkan

dari penindakan,

saling terkait dan saling mengisi. Jelaskan mengapa pengawasan tidak terpisahkan dari penindakan kepabeanan! 4). Jelaskan apa saja pelaksanaan penindakan dibidang kepabeanan dalam hubungannya dengan kewenangan pengawasan dan penindakan kepabeanan! 5). Jelaskan bentuk kerjasama apa sajakah antara pemerintah dengan

swasta

nasional maupun asing, termasuk dengan berbagai organisasi internasional dalam hubungan nya dengan kewenangan pengawasan dan penindakan kepabeanan!.

2.3. Rangkuman

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam rangka kegiatan prefentif, yang termasuk ruang lingkup administrasi kepabeanan, sedangkan penindakan itu sendiri 12

dilakukan dalam rangka kegiatan represif yang termasuk dalam ruang lingkup perbuatan yang dilakukan secara fisik. Tugas bea dan cukai yang berada digaris depan wilayah Indonesia sebagai pintu penjaga perbatasan atas masuk dan keluarnya barang impor dan ekspor, memiliki peran yang sangat penting bagi kelancaran arus barang yang keluar masuk wilayah Negara kesatuan republik Indonesia ini. Untuk dapat diketahui kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban pabean maka DJBC melakukan pengawasan atas barang yang masuk dan/atau keluar wilayah Indonesia, dengan cara mewajibkan barang yang masih terhutang pungutan negara yang diangkut oleh sarana pengangkut wajib dilindungi dokumen pengangkutan dan wajib menuju tujuan pertama di kantor pabean. Dalam era globalisasi abad ke 21 ini, perkembangan lingkungan strategis regional dan global lebih menguat pengaruhnya terhadap kondisi nasional karena diterimanya nilai-nilai universal seperti perdagangan bebas, demokratisasi, serta hak asasi dan lingkungan hidup. Eksistensi kepentingan negara-negara besar di kawasan ini mendorong terjalinnya hubungan timbal balik yang erat antara permasalahan dalam negeri dan luar negeri yang memiliki kepentingan bersama. Informasi kejadian di dalam negeri dengan cepat menyebar ke segala penjuru dunia, selanjutnya negara-negara lain akan memberikan responnya sesuai kepentingannya masing-masing. Sebaliknya, informasi kejadian di negara lain, khususnya negara-negara besar dan negara-negara di kawasan ini, dengan cepat mencapai seluruh wilayah, dan mempengaruhi kondisi nasional

13


PENINDAKAN KEPABEANAN

3.1. Uraian, Contoh, dan Non Contoh Perbedaan antara Penindakan dan Penyelidikan Penyelidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 butir 4 KUHAP disebutkan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.Sedangkan penyelidik itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 KUHAP adalah seluruh pejabat POLRI, dengan kata lain hak untuk melakukan penyelidikan secara yuridis merupakan wewenang tunggal petugas POLRI.

Sehingga petugas Bea dan Cukai tidak dapat

melakukan penyelidikan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan KUHAP tersebut. Pertanyaan nya sekarang, oleh karena petugas Bea dan Cukai tidak dapat melakukan penyelidikan, adalah apa instrumen yuridis bagi petugas Bea dan Cukai untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindakan guna dapat tidaknya dilakukan penyidikan atau tindakan administratif. Didalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan disebutkan bahwa untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan Undang-undang , Pejabat Bea dan Cukai mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan di bidang Kepabeanan sebagai upaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

sebagai pelanggaran ketentuan Undang-

undang. Hak penindakan inilah yang nampaknya merupakan wewenang khusus bagi petugas Bea dan Cukai yang dapat disamakan dengan penyelidikan sebagaimana yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga instrumen hukum bagi petugas Bea dan Cukai untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dapat diduga suatu pelanggaran pidana atau pelanggaran administratif adalah wewenang

14

penindakan. Dalam melaksanakan tugas di bidang kepabeanan DJBC dapat melakukan kegiatan secara fisik berupa penindakan.

Penindakan itu sendiri dilakukan dalam

rangka kegiatan represif yang termasuk dalam ruang lingkup perbuatan fisik. Penindakan di bidang Kepabeanan sebagai upaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran ketentuan Undangundang. Berdasarkan Undang-undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995 tanggal 30 Desember 1995 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tanggal 15 Nopember 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, bahwa penindakan meliputi : – Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Di Atasnya Serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang – Pemeriksaan terhadap barang, bangunan atau tempat lain, surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang, atau terhadap orang; – Penegahan terhadap barang dan sarana pengangkut; dan – Penguncian, penyegelan, dan/atau pelekatan tanda pengaman yang

diperlukan

terhadap barang maupun sarana pengangkut.

3.1.a. Penghentian Sarana Pengangkut.

Dalam

rangka

upaya

pencegahan

pelanggaran peraturan perundang-

undangan yang berlaku diperlukan cara penindakan yang efektif dan efisien serta tidak menghambat kelancaran arus barang. Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang diatasnya. Sarana Pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos dikecualikan dari pemeriksaan. Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan pembongkaran barang dari sarana pengangkut apabila ternyata barang yang dibongkar tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Untuk keperluan pemeriksaan sarana pengangkut, atas permintaan atau isyarat Pejabat Bea dan Cukai pengangkut wajib menghentikan sarana pengangkutnya. Pejabat Bea dan Cukai berwenang meminta agar sarana pengangkut dibawa ke Kantor Pabean atau tempat lain yang sesuai untuk keperluan pemeriksaan. Atas permintaan Pejabat Bea dan Cukai, pengangkut wajib membuka sarana pengangkut atau bagiannya untuk diperiksa. Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pemeriksaan merupakan tanggung jawab pengangkut, apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran ketentuan Undang15

undang; Merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, apabila dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran ketentuanUndang-undang. Tindak lanjut dari pemeriksaan sarana pengangkut dan barang di atasnya dilakukan, apabila terdapat pelanggaran, segera dilakukan penegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya; apabila tidak terdapat pelanggaran, segera mengizinkan pengangkut beserta sarana pengangkut berikut barang yang ada diatasnya untuk meneruskan perjalanan. Penghentian sarana pengangkut untuk pemeriksaan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya dalam rangka penindakan dilakukan berdasarkan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang. Surat Perintah diterbitkan berdasarkan petunjuk yang cukup. Penghentian dapat dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai tanpa Surat Perintah hanya dalam keadaan mendesak dan berdasarkan petunjuk yang cukup bahwa sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya belum dipenuhi/diselesaikan kewajiban pabeannya, tersangkut pelanggaran Kepabeanan, atau peraturan larangan/ pembatasan impor atau ekspor. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penghentian segera melaporkan penghentian sarana pengangkut kepada Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang menerbitkan Surat Perintah dalam waktu 1X24 jam terhitung sejak penghentian dilakukan. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang tidak menerbitkan Surat Perintah dalam waktu 1X24 jam sejak menerima laporan dari Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penghentian, pengangkut/sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya dapat segera meneruskan perjalanannya. Keadaan mendesak adalah suatu keadaan dimana penegahan harus seketika itu dilakukan dan apabila tidak dilakukan dalam arti harus menunggu surat perintah terlebih dahulu, barang dan sarana pengangkut tidak dapat lagi ditegah sehingga penegakan hukum tidak dapat lagi dilakukan. Petunjuk yang cukup adalah bukti permulaan ditambah dengan keterangan dan data yang diperoleh antara lain laporan pegawai; laporan hasil pemeriksaan biasa; keterangan saksi dan/atau informan; hasil intelijen; atau hasil pengembangan penyelidikan dan penyidikan. Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang menerbitkan Surat Perintah ialah Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk; Pejabat Eselon II pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menangani Pencegahan dan Investigasi atau Pejabat yang ditunjuk; Kepala Kantor Wilayah; Pejabat Eselon III pada Kantor Wilayah yang menangani Pencegahan dan Investigasi atau Pejabat yang ditunjuk; Kepala Kantor Pabean; atau Pejabat Eselon IV dan V pada Kantor Pabean yang menangani Pencegahan dan 16

Investigasi. Surat Perintah memuat tentang

nomor Surat Perintah; dasar dan

pertimbangan pemberian perintah; nama, pangkat, dan NIP Pejabat Bea dan Cukai yang diberi perintah; perintah penindakan yang harus dilaksanakan; uraian/identitas obyek penindakan; tempat dimana tugas dilaksanakan; jangka waktu penugasan; sarana yang digunakan termasuk senjata api; yang diberi perintah;

pakaian yang digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai

kewajiban pelaporan hasil penindakan;

penerbitan Surat Perintah;

tempat dan tanggal

jabatan, tanda tangan, nama, dan NIP pejabat pemberi

perintah serta cap dinas; dan m. tembusan kepada pihak terkait apabila dianggap perlu. Bentuk Surat Perintah seperti pada lampiran. Surat Perintah diberi nomor urut dari Buku Surat Perintah yang bentuk dan isinya seperti pada lampiran.Penghentian sarana pengangkut dilakukan oleh Satuan Tugas yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) Pejabat Bea dan Cukai. Satuan Tugas dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Tugas/Komandan Patroli Bea dan Cukai. Dalam menghentikan sarana pengangkut, Satuan Tugas dapat menggunakan kapal patroli; atau sarana pengangkut lainnya; dan senjata api dalam hal diperlukan. Setiap penghentian sarana pengangkut dengan menggunakan kapal patroli, Satuan Tugas Bea dan Cukai wajib mencatat dalam jurnal kapal patroli. Penghentian sarana pengangkut di laut dan di perairan lainnya terlebih dahulu harus diberi isyarat yang lazim bagi pengangkut di laut dan di perairan lainnya. Penghentian sarana pengangkut di darat terlebih dahulu harus diberi isyarat yang lazim bagi pengangkut di darat. Isyarat dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan pengangkut wajib mematuhi. Dalam hal isyarat tidak dipatuhi dilanjutkan dengan tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 (tiga) kali.Apabila peringatan tidak dipatuhi, tembakan peringatan diarahkan ke bagian yang menghambat/ melumpuhkan sarana pengangkut. Setiap tindakan Satuan Tugas Bea dan Cukai wajib membuat Laporan Penindakan.

3.1.b. Penghentian Pembongkaran Barang

Pembongkaran barang dari sarana pengangkut yang ternyata barang tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor Pabean yang mengawasi wilayah/tempat dimana dilakukan pembongkaran berwenang menghentikan pembongkaran. Terhadap barang

yang dibongkar dari sarana

pengangkut Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penegahan. Atas penghentian pembongkaran Pejabat Bea dan Cukai wajib membuat Laporan Penindakan. 17

Atas penegahan Pejabat Bea dan Cukai wajib membuat Surat Bukti Penindakan. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan, menyerahkan sarana pengangkut dan barang kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai untuk penyelidikan/penyidikan lebih lanjut. Atas penyerahan tersebut Pejabat Bea dan Cukai wajib membuat Berita Acara Serah Terima. Penghentian pembongkaran barang yang ternyata bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dari sarana pengangkut di tempat lain di luar Kawasan Pabean yang diizinkan Kepala

Kantor

Pabean

dilakukan

berdasarkan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang. Penghentian pembongkaran dilakukan oleh Satuan Tugas Bea dan Cukai. Satuan Tugas Bea dan Cukai yang melakukan penghentian pembongkaran melakukan penindakan.Terhadap sarana pengangkut dan/atau barang yang ditegah, Satuan Tugas Bea dan Cukai memerintahkan pengangkut untuk membawa sarana pengangkut dan barang ke Kantor Pabean yang memberikan izin bongkar. Dalam hal pengangkut tidak mematuhi perintah penghentian pembongkaran, Satuan Tugas Bea dan Cukai dapat melakukan upaya paksa membawa sarana pengangkut dan barang ke Kantor Pabean. Setiap upaya paksa, Satuan Tugas Bea dan Cukai wajib membuat Laporan Penindakan.

3.1.c. Pemeriksaan Sarana Pengangkut

Berdasarkan tempat pemeriksaannya, maka pemeriksaan sarana pengangkut dan/atau barang diatasnya dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : – Pemeriksaan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya di tempat penghentian atau tempat yang sesuai untuk pemeriksaan Dalam hal di tempat penghentian tidak mungkin dilakukan pemeriksaan karena alasan

mengganggu ketertiban umum; dan

membahayakan keselamatan

pengangkut, sarana pengangkut atau Pejabat Bea dan Cukai, pengangkut tidak patuh. Satuan Tugas Bea dan Cukai dapat

memerintahkan pengangkut untuk

membawa sarana pengangkut ke tempat lain yang sesuai untuk pemeriksaan, Kantor Pabean terdekat atau Kantor Pabean tempat kedudukan pejabat penerbit Surat Perintah. Pengangkut yang tidak mematuhi perintah, Satuan Tugas Bea dan Cukai dapat melakukan upaya paksa untuk membawa sarana pengangkut ke tempat lain yang 18

sesuai untuk pemeriksaan; kantor Pabean muda dicapai; atau Kantor Pabean tempat kedudukan pejabat penerbit Surat Perintah. Untuk Setiap upaya paksa yng dilakukan tersebut, Satuan Tugas Bea dan Cukai wajib membuat Laporan Penindakan. Satuan Tugas Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut wajib menunjukkan Surat Perintah kepada pengangkut; dan memberitahukan maksud dan tujuan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan, pengangkut wajib menunjukkan semua surat dan dokumen yang berkaitan dengan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya serta denah situasi bagi sarana pengangkut di laut kepada Pejabat Bea dan Cukai. Dalam hal pengangkut tidak memenuhi kewajibannya menunjukkan semua surat dan dokumen yang berkaitan dengan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya serta denah situasi bagi sarana pengangkut di laut, Satuan Tugas Bea dan Cukai berwenang mencari semua surat dan dokumen dan memeriksa tempat-tempat dimana disimpan surat atau dokumen yang diperlukan. Setiap tindakan tersebut, Satuan Tugas Bea dan Cukai wajib membuat Laporan Penindakan. Untuk

keperluan pemeriksaan barang di atas sarana pengangkut,

pengangkut atau kuasanya wajib menunjukkan bagian-bagian/tempat-tempat dimana disimpan barang; menyerahkan barang dan membuka peti kemas/kemasan barang; dan menyaksikan pemeriksaan. Dalam hal pengangkut atau kuasanya tidak memenuhi kewajibannya menunjukkan bagian-bagian/tempat-tempat dimana disimpan barang; menyerahkan barang dan membuka peti kemas/kemasan barang; dan menyaksikan pemeriksaan, Satuan Tugas Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan karena jabatan. Untuk

setiap tindakan tersebut, Satuan Tugas Bea dan Cukai wajib membuat

Laporan Penindakan. Dalam hal hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran, pengangkut/sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya dapat segera meneruskan perjalanannya. Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya ditegah dan dibawa ke Kantor Pabean terdekat atau Kantor Pabean tempat kedudukan pejabat penerbit Surat Perintah dan diserahkan kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai untuk penyelidikan/penyidikan lebih lanjut. Atas hasil pemeriksaan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya, Pejabat Bea dan Cukai wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan, atas penyerahan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya, Satuan Tugas Bea dan Cukai wajib 19

membuat Berita Acara Serah Terima dan Atas pemeriksaan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya Satuan Tugas Bea dan Cukai, wajib membuat Surat Bukti Penindakan dengan

menyebutkan alasan dan hasil pemeriksaan atau jenis

pelanggaran. – Pemeriksaan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya dan/atau barang di atasnya di kantor pabean terdekat atau kantor pabean tempat kedudukan pejabat penerbit surat perintah Pemeriksaan dilakukan di Kantor Pabean terdekat atau Kantor Pabean tempat kedudukan pejabat penerbit Surat Perintah, Satuan Tugas Bea dan Cukai yang melakukan penghentian sarana pengangkut menyerahkan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang melakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Serah Terima. Pemeriksaan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang. Dalam pemeriksaan, pengangkut wajib menunjukkan semua surat dan dokumen yang berkaitan dengan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya serta denah situasi bagi sarana pengangkut di laut kepada Pejabat Bea dan Cukai. Dalam hal pengangkut tidak memenuhi kewajibannya menunjukkan semua surat dan dokumen yang berkaitan dengan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya serta denah situasi bagi sarana pengangkut di laut, Satuan Tugas Bea dan Cukai berwenang mencari semua surat dan dokumen dan memeriksa tempat-tempat dimana disimpan surat atau dokumen yang diperlukan. Dalam hal pengangkut atau kuasanya tidak memenuhi kewajibannya menunjukkan bagian-bagian/tempat-tempat dimana disimpan barang; menyerahkan barang dan membuka peti kemas/kemasan barang; dan menyaksikan pemeriksaan, Satuan Tugas Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan karena jabatan.

Atas hasil pemeriksaan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya, Pejabat Bea dan Cukai wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan. Pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran, pengangkut/ saranapengangkut dan/atau barang di atasnya dapat segera meneruskan perjalanannya. Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penegahan dan menyerahkan sarana pengangkut dan/atau barang di

20

atasnya kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai untuk penyelidikan/penyidikan lebih lanjut. Atas penyerahan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya dari Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dibuatkan Berita Acara Serah Terima dan atas pemeriksaan dan atau penegahan Pejabat Bea dan Cukai wajib membuat Surat Bukti Penindakan dengan

menyebutkan

alasan

dan

hasil

pemeriksaan atau jenis pelanggaran.

3.1.d. Pemeriksaan Barang Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap barang. Untuk melaksanakan pemeriksaan importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau kuasanya wajib menyerahkan barang dan membuka setiap bungkusan atau kemasan barang yang akan diperiksa. Jika permintaan tidak dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan atas resiko dan biaya pihak yang diperiksa. Bahwa terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean. Pemeriksaan pabean terhadap barang impor meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Pemeriksaan barang impor dan ekspor adalah merupakan kewenangan pejabat Bea dan Cukai setelah diserahkan pemberitahuan Pabean. Pemeriksaan pabean dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan di pelabuhan tujuan atau pemeriksaan pra pengapalan di negara atau tempat ekspor barang. Bahan, alat dan mesin-mesin beserta suku cadangnya yang diperlukan untuk kegiatan operasional dalam rangka proyek pengembangan industri. Barang yang diimpor untuk dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikut; Binatang hidup; Organ tubuh manusia, serum dan vaksin; barang impor yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui udara; Pemeriksaan fisik terhadap barang impor dilakukan secara selektif dalam arti pemeriksaan barang hanya dilakukan terhadap importasi yang beresiko tinggi, antara lain barang bea masuknya tinggi, barang berbahaya bagi negara dan masyarakat, serta impor yang dilakukan oleh importir yang mempunyai catatan kurang baik. Pemeriksaan

fisik

barang

dapat

dilakukan

setelah

pemberitahu/kuasanya

mengajukan pemberitahuan impor barang yang dilampiri dokumen pelengkap pabean dan bukti pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor kepada pejabat Bea dan Cukai. 21

Terhadap barang impornya karena sesuatu hal harus diekspor kembali, pemberitahu wajib menyerahkan Pemberitahuan Ekspor kembali kepada pejabat Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan pabean. Terhadap barang ekspor yang karena sesuatu hal diimpor kembali, pemberitahu wajib menyerahkan pemberitahuan impor barang kepada pejabat Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan pabean. Pemberitahuan pabean yang telah diberi nomor menjadi dasar bagi pejabat Bea dan Cukai untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan fisik barang impor, yang diberitahukan dalam pemberitahuan impor barang berdasarkan indikator resiko. Dengan memahami pemeriksaan barang impor ini, diharapkan pembaca mampu menjelaskan bagaimana mempersiapkan diri dalam tugas pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan membuat nota pemeriksaan atau laporan pemeriksaan. Dalam setiap pelaksanaan tugas harus ada pedoman atau perintah tugas, perintah tugas tersebut diwujudkan dalam instruksi pemeriksaan yang memuat uraian tentang petugas yang diperintah melakukan pemeriksaan barang, jumlah kolli atau pengemas atau kontener yang harus diperiksa dalam bentuk prosentasi atau dalam jumlah. Instruksi pemeriksan juga memuat identitas pemilik barang atau PPJK, dalam hal pemilik barang tidak mengurus barangnya sendiri dapat menguasakan kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK, memuat data tempat barang ditimbun, memuat identitas pemberi tugas, memuat jenis dokumen pemberitahuan pebean, nomor, tanggal pemberitahuan pabean dan nomor, tanggal instruksi pemeriksaan. Pejabat Bea dan Cukai setelah menerima instruksi pemeriksaan mencatat datanya pada buku catatan bagi pemeriksa barang. Instruksi pemeriksaan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan dokumen atau pejabat pada seksi pabean, Instruksi pemeriksaan harus berasal dan diterima dari pegawai Bea dan Cukai selaku kurir dari pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan instruksi pemeriksaan tersebut, pada saat itu juga menerbitkan surat pemberitahuan jalur merah atau SPJM dan dikirimkan kepada pemberitahu sebagaimana tertera pada pemberitahuan pabean. Pemberitahu dokumen pabean setelah menerima SPJM wajib melampirkan minimal dokumen pelengkap pabean berupa daftar data kemasan barang atau packing list atau P/L atas barang yang diberitahukan dalam dokumen pabean dan menyerahkan SPJM dilampiri P/L tersebut kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan barang. Packing list atau P/L ini diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat cara pemeriksaan fisik barang, karena memuat data 22

importer, data eksportir diluar negeri, jenis pengemas/kolli, jumlah pengemas, merk pengemas, jumlah barangnya dan secara umum nama uraian jenis barangnya. Untuk itu dalam hal pemberitahu atau PPJK tidak menyerahkan, tidak melampirkan packing list atau P/L, pejabat yang melakukan pemeriksaan fisik barang dapat melakukan pemeriksaan seluruhnya atau seratus persen atas barang yang diberitahukan untuk dilakukan pemeriksaan fisik. Di dalam menjalankan tugas pemeriksaan barang, seorang pemeriksa harus mempunyai fisik yang baik, tubuh yang sehat, mengingat tugas pemeriksaan barang sering dilakukan ditempat yang udaranya panas, mungkin keadaannya lembab dan berbau tidak enak (pemeriksaan barang kimia). Bermental baik dan berdedikasi tinggi terhadap negara sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain, berbuat dan berpikirlah yang terbaik untuk bangsa dan Negara.Mempunyai pengetahuan yang luas tentang peraturan kepabeanan dan peraturan pelaksanannya, peraturan larangan dan pembatasan, peraturan lainnya dari instansi lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Bea dan Cukai. Seorang pemeriksa barang impor sebelum melaksanakan tugas wajib mempersiapkan diri dengan melengkapi kelengkapan administrasi, fisik dan mental pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan fisik barang, pengetahuan tentang jenis pengemas, pengetahuan tentang tanda-tanda yang tertera pada pengemas yang merupakan lambang-lambang bahan atau barang berbahaya, pengetahuan tentang jenis pengemas yang lazim dipergunakan dalam perdagangan, persiapan alat dan perlengkapan untuk keperluan pemeriksaan fisik barang. Setiap kali akan dilakukan pemeriksaan barang. Pemeriksa atau pejabat yang diberi kewenangan melakukan pemeriksaan fisik barang wajib melakukan analisa jenis barang yang diberitahukan oleh Importir atau kuasanya dengan cara membuka atau melihat ketentuan umum untuk menginterpretasikan buku tarif bea masuk untuk sekarang

ini

dipergunakan

harmonized'

system,

klasifikasi

barang

dalam

nomenklatur dilakukan menurut ketentuan judul bagian, bab dan sub-bab, serta catatan, dan pengetahuan tentang barang. Setelah dapat dianalisa jenis barangnya, pemeriksa wajib memperhatikan klasifikasi, spesifikasi, data teknis maupun data fisik yang dapat mempengaruhi besarnya tarif, besarnya bea masuk dan PDRI, harga barang. Tujuan persiapan pemeriksaan disamping dapat mengoptimalkan penerimaan negara juga keselamatan dan perlindungan pemeriksa terhadap dampak terhadap penanganan barangnya, untuk itu diperlukan pengetahuan tanda dan atau ciri-ciri 23

khusus barang tersebut, yaitu dengan cara melihat data, catatan pada kamus kimia maupun kamus lainnya yang dapat dipergunakan untuk analisa. Pada waktu pemberitahu atau kuasanya/PPJK datang kepada pejabat Bea dan Cukai yang berwenang melakukan pemeriksaan fisik barang di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atau tempat yang disamakan dengan itu, pemberitahu atau kuasanya/PPJK menunjukan dan menyerahkan lembar asli SPJM kepada pejabat Bea dan Cukai yang berwenang melakukan pemeriksaan fisik barang, untuk itu pejabat pemeriksa fisik barang tersebut wajib menanyakan kepada pemberitahu atau PPJK yang mengurus barangnya, dengan pertanyaan: "apakah semua barang yang akan dilakukan pemeriksaan .fisik barang telah datang dan telah ditimbun ditempat penimbunan barang yang pengawasannya dibawa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dimana pemberitahuan pabean diserahkan". Dalam hal belum seluruhnya barang tersebut datang dan ditimbun ditempat penimbunan barang yang pengawasannya dibawa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dimana pemberitahuan pabean diserahkan, pemberitahu wajib memberikan penjelasan, keterangan atas barang yang belum dan atau tidak datang tersebut kepada pejabat pemeriksa fisik barang. Dasar pejabat Bea dan Cukai yang berwenang melakukan pemeriksa fisik barang bertanya tentang barang yang telah datang dan telah ditimbun, adalah setiap pemilik barang atau kuasanya yang menginginkan barangnya diurus atau diselesaikan wajib ditunjukan, diperlihatkan jumlah kolli, jumlah pengemas barang, wajib juga membuka pengemasnya dan mempelihatkan barang yang diurusnya untuk dilakukan, pemeriksaan fisik barang oleh pejabat Bea dan Cukai yang berwenang melakukan pemeriksaan fisik barang. Dalam hal seluruh barang tersebut telah datang dan ditimbun ditempat penimbunan barang yang pengawasannya dibawa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dimana pemberitahuan pabean diserahkan, pejabat Bea dan Cukai yang berwenang melakukan pemeriksaan fisik barang wajib memilih/menunjuk pengemas atau kolli yang akan dibuka dan diperiksa barangnya, untuk ditimbun ditempat penimbunan yang khusus digunakan untuk pemeriksaan fisik barang. Pada waktu pemberitahu menyiapkan barang untuk ditimbun ditempat penimbunan yang khusus untuk pemeriksaan fisik barang, pejabat Bea dan Cukai yang berwenang melakukan pemeriksa fisik barang tersebut mempelajari uraian jenis barang, spesifikasi, data teknis dan data lainnya dengan cara membuka buku klasifikasi tarip bea masuk, membaca uraian maupun catatan yang ada pada buku tarip bea masuk 24

indonesia (BTBMI) atau Indonesian Customs Tariff Book berdasarkan The Asean Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) agar dapat diketahui hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi besarnya tarip atau pembeaan, sebagai prioritas utama dalam melakukan pemeriksaan fisik barang yang akan diperiksa. Dalam

melakukan

pengujian

atau

untuk

pembuktian

pemberitahu

memberitahukan harga barang impor sesuai harga transaksinya, diperlukan pengujian mutu, spesifikasi dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif dengan cara dilakukan pemeriksaan pabean dengan cara dilakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Pemeriksaan terhadap fisik barangnya dan kebenaran harga barang yang diimpornya pada setiap kegiatan importasi, terhadap barang impor wajib dilakukan pemeriksaan fisik barang setelah diajukan pemberitahuan pabean, pemberitahuan pabean ini meliputi pemberitahuan impor barang untuk barang impor dan pemberitahuan ekspor barang untuk barang ekspor. Pemeriksaan fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa; Tujuan pemeriksaan fisik Barang adalah dalam rangka memperoleh data barang secara lengkap agar dapat digunakan untuk mencegah adanya uraian barang yang tidak jelas/benar (misdescription); mencegah adanya barang yang tidak diberitahukan (unreported); mencegah kesalahan pemberitahuan negara asal barang; mencegah pembukkan barang larangan dan pembatasan; menetapkan klasifikasi dan Nilai Pabean dengan benar NDPBM yaitu daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor, dan PPh berdasarkan keputusan Menteri Keuangan yang disusun untuk jangka waktu berlakunya dalam periode tertentu. Pemeriksaan fisik barang untuk setiap PIB dilakukan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pemeriksa Barang yang ditujukan secara langsung melalui Sistem Aplikasi atau oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen. Pejabat Pemeriksa Dokumen dapat menunjuk Pejabat Pemeriksa Barang lebih dari satu orang, dalam hal jumlah dan atau jenis barang yang akan diperiksa mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, dan menghambat kecepatan penyelesaian suatu importasi. Dalam hal pemeriksaan barang impor dibutuhkan pengetahuan teknis tertentu, maka Pejabat Pemeriksa Barang dapat meminta bantuan pihak lain (internal maupun eksternal) yang memiliki pengetahuan teknis tersebut, dan hal tersebut dicatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dalam hal pemeriksaan fisik barang dilakukan bersama dengan pejabat dari instansi lain 25

berdasarkan ketentuan di bidang impor yang berlaku, Pejabat Pemeriksa Barang mencatat hal tersebut dalam LHP.

Pemeriksaan fisik barang oleh petugas pemeriksaan dilakukan berdasarkan perintah, atensi atau disposisi dari pejabat fungsional pemeriksa dokumen (PFPD) atau Kepala Seksi Pabean, yang tercantum pada Instruksi Pemeriksaan. Agar pemeriksaan barang terlaksana dengan akurat, lengkap dan benar, petugas pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya harus mengikuti langkah-langkah secara berurutan sebagai berikut : – Membaca dan memahami instruksi yang diberikan atasan sebagaimana tertulis pada instruksi pemeriksaan, petugas yang melakukan pemeriksaan dapat membaca dan memahami hal-hal yang perlu diperiksa dan dicocokkan antara data yang diberitahukan dengan data sebenamya. Dalam hal instruksi yang diterima dirasa kurang jelas pemeriksa agar menghubungi pejabat yang memberi instruksi untuk mendapatkan penjelasannya. – Mempelajari isi pemberitahuan (PIB) dan seluruh lampirannya (dokumen pelengkap pabean). Dengan mempelajari isi pemberitahuan dimaksud, seorang pemeriksa dapat segera mempersiapkan peralatan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang akan dilakukannya. Dalam hal diberitahukan jelas barang Wire Mesh, untuk mengetahui ukuran ketebalan Wire Mesh tersebut digunakan alat ukur Caliper. – Menanyakan kepada pemberitahu/Importir, apakah lokasi penimbuunan partai barang impor yang akan diperiksa atau apabila diangkut dengan peti kemas, apakah peti kemas yang barang-barangnya akan diperiksa sudah ditemukan di lokasi. Hal ini perlu dilakukan, karena apabila volume barang impor tinggi seperti di Pelabuhan Tanjung Priok atau pelabuhan udara Sukarno Hatta. – Mencari penumpukan kontener atau stapelan barang atas peti kemas sering memakan waktu lama karena padatnya penimbunan barang. Dalam hal sudah diketemukan lokasinya atau partai barangnya, maka pemeriksa langsung menuju tempat partai barang atau peti kemas ditimbun dan segera melakukan pemeriksaan fisik barangnya. – Mencocokkan jumlah, jenis, merk, dan nomor kolli secara keseluruhan, cara pemeriksaan ini dimaksud untuk didapatkan kepastian apakah jumlah, jenis, merk, dan nomor kolli yang diperiksa sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB. 26

– Meminta kepada importir/kuasanya untuk menyiapkan kolli-kolli yang akan diperiksa sesuai nomor yang diinstruksikan. Penunjukan nomor-nomor kolli untuk diperiksa dilakukan secara random melalui perangkat komputer, dalam hal tertentu, penunjukkan nomor-nomor kolli untuk pemeriksaan dapat dilakukan secara manual. – Dalam hal pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan dokumen atau pejabat yang berwenang dibidang kepabeanan menerima catatan, data, keterangan atau nota Intelijen, menemukan perbedaan antara jumlah dan jenis kolli yang tercantum dalam pemberitahuan pabean dengan manifest atau pemberitahuan impor barang yang telah ditetapkan jalur hijau, pemeriksaan dilakukan random terhadap pemberitahuan impor barang yang telah ditetapkan jalur hijau. – Mengukur kolli-kolli yang akan diperiksa. Pengukuran terhadap kolli-kolli dimaksud dapat digunakan untuk memudahkan menghitung jumlah barang yang berada di dalam kolli-kolli itu. – Meminta kepada importir/kuasanya untuk membuka kolli-kolli yang akan diperiksa isinya. Dalam hal perintah petugas pemeriksa tidak dituruti oleh importir/kuasanya, maka pembukuan kolli-kolli dilakukan oleh petugas dan segala biaya dan resiko karena pemeriksaan menjadi tanggung jawab si pemberitahu. Pembukaan kolli-kolli dilakukan oleh pemberitahu dapat memberikan kepastian bahwa kolli-kolli tersebut memang milik pemberitahu yang bersangkutan. – Mengeluarkan seluruh barang dari masing-masing kolli. Cara ini dilakukan untuk memastikan apakah pada bagian dalam dari kolli tersebut tidak ada tempattempat yang dipergunakan untuk menyembunyikan barang. – Mencocokkan data yang diinstruksikan untuk diperiksa, petugas Pemeriksaan mencatat data tentang; uraian barang; jenis-jenis barang, jumlah tiap jenis barang; tipe tiap jenis barang; ukuran tiap jenis barang; merk-tipe jenis barang; Negara asal tiap jenis barang dan spesitikasi tiap jenis barang. Pemeriksa mencocokan data yang diinstruksikan dengan cara membandingkan antara yang diberitahukan dengan keadaan barang sebenarnya, pengambilan contoh barang. – Dalam melakukan pemeriksaan fisik barang, pemeriksa menentukan perlu tidaknya mengambil contoh barang masing-masing jenis satu buah. Contoh barang diberi identitas dari mana / dari kolli nomor dan tanggal PIB nya, serta dibubuhi tanda tangan pemeriksa. Dalam hal barang tidak dapat diambil contoh 27

dan tidak ada gambar atau brosur maka barang itu difoto. Gambar, brosur atau foto dibubuhi catatan dari kolli mana dan PIB tanggal dan nomor berapa serta tanda tangan pemeriksa. – Importir atau kuasanya memasukkan kembali semua barang yang selesai diperiksa ke dalam kolli/pengemas. Pemeriksa dapat menyuruh memasukkan kembali semua barang yang selesai diperiksa kedalam kolli/pengemas yang bersangkutan, kecuali contoh barang yang diambil untuk keperluan penelitian klasifikasi dan penetapan harga, hal ini perlu dilakukan agar tidak ada barang yang terecer, menghindari dari tuntutan importir / kuasanya apabila ada barang yang hilang. – Setelah barang selesai dimasukkan kedalam kolli masing-masing, petugas meminta kepada importir atau kuasanya untuk menutup kembali kolli-kolli yang dibuka karena pemeriksaan. Penutupan kembali kolli-kolli yang telah diperiksa oleh pemberitahu dimaksudkan agar importir/kuasanya yakin bahwa kolli-kolli tersebut d a l a m keadaan lengkap dan utuh sebagaimana adanya. Salah satu alasan mengapa setiap pemeriksaan barang harus selalu diketahui dan disaksikan oleh importir/kuasanya adalah untuk mendapatkan kepastian atau untuk mencegah gugatan yang bersangkutan terhadap kemungkinan adanya kehilangan dan kerusakan barang. – Memberi tanda pada tiap kolli yang telah diperiksa, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pemeriksaan ganda terhadap kolli yang sama. – Pemeriksaan fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Barang untuk mengetahui jumlah, jenis, spesifikasi

Fungsional barang yang

diperiksanya. Jadi yang dimaksud disini dengan pemeriksaan fisik adalah suatu kegiatan dari Pejabat Pemeriksa Barang dengan cara meneliti jumlah, jenis serta keadaan fisik barang sebenarnya untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai Pemberitahuan Pabean yang diajukan. – Pemeriksaan fisik barang dilakukan secara selektif dalam artian hanya terhadap importasi tertentu saja yang dilakukan pemeriksaan fisik, selebihnya tidak dilakukan pemeriksaan fisik, hanya dilakukan pemeriksaan dokumen. Hal ini dilakukan mengingat begitu besarnya volume barang yang keluar dan masuk daerah pabean, sehingga tidak mungkin untuk dilakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh walaupun sebenarnya hal tersebut mutlak diperlukan guna mengamankan keuangan negara dan juga pertahanan dan keamanan negara. Namun demi efektifitas dan

28

efisiensi waktu dan tenaga, pemeriksaan fisik hanya dilakukan terhadap barangbarang tertentu saja.

Tujuan dari Pemeriksaan Fisik Barang adalah dalam rangka memperoleh data barang secara lengkap agar dapat digunakan untuk : - mencegah adanya uraian barang yang tidak jelas/benar (misdescription); - mencegah adanya barang yang tidak diberitahukan (unreported); - mencegah kesalahan pemberitahuan negara asal barang; - mencegah pemasukan barang larangan dan pembatasan; - menetapkan klasifikasi dan Nilai Pabean dengan benar

Kriteria Barang yang Terkena Pemeriksaan Fisik - Barang yang diimpor oleh Importir baru. - Importir yang belum memiliki Surat Pemberitahuan Register dan baru pertama kali melakukan impor, maka importasinya akan dilakukan pemeriksaan fisik dengan tingkat pemeriksaan fisik seratus persen. - Barang yang diimpor oleh Importir yang termasuk dalam kategori risiko tinggi. Risiko importir berdasar pada Profil Importir yang disusun dari hasil registrasi importir, laporan pelanggaran yang ditemukan pada pemeriksaan barang, pemeriksaan dokumen dan hasil audit. - Barang impor sementara. - Barang impor yang menggunakan fasilitas impor sementara dilakukan pemeriksaan fisik saat diimpor dan saat direekspor untuk memastikan apakah barang yang dimasukkan akan sesuai dengan barang yang dikeluarkan. - Barang Operasi Perminyakan (BOP) golongan II. - Barang Operasi Perminyakan golongan II termasuk ke dalam barang yang diimpor dengan fasilitas impor sementara. - Barang re-impor. - Barang impor yang terkena pemeriksaan acak ( random ) oleh sistem komputer. - PIB yang diterima oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setiap saat dapat terkena penetapan jalur merah berdasarkan pemeriksaan acak/random yang telah diprogramkan pada komputer. - Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.

29

- Barang impor yang termasuk dalam kategori ketetapan pemerintah dilakukan pemeriksaan fisik barang untuk mencegah adanya pemasukan barang-barang yang termasuk dalam kategori barang pembatasan dan larangan. - Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau berasal dari negara yang berisiko tinggi.

Tingkat Pemeriksaan Barang - Tingkat pemeriksaan 10 (sepuluh)%, adalah pemeriksaan fisik barang dengan jumlah kemasan yang dibuka adalah jumlah yang dapat mewakili 10% dari setiap jenis barang yang tertulis dalam fotocopy invoice dan atau packing list dengan jumlah minimal 2 (dua) koli; - Tingkat pemeriksaan 30 (tiga puluh)%, adalah pemeriksaan fisik barang dengan jumlah kemasan yang dibuka adalah jumlah yang dapat mewakili 30% dari setiap jenis barang yan tertulis dalam fotocopy invoice dan atau packing list dengan jumlah minimal 2 (dua) koli; - Tingkat Pemeriksaan 100(seratus) %, adalah pemeriksaan fisik barang dengan jumlah kemasan yang dibuka adalah seluruh kemasan setiap jenis barang;

Dalam hal barang impor diangkut dalam peti kemas (container), Pejabat Pemeriksa Barang : - Mencocokkan nomor, ukuran, jumlah dan jenis peti kemas barang impor yang akan diperiksa; - Memeriksa segel peti kemas barang impor yang akan diperiksa; - Mengawasi stripping barang dari dalam peti kemas; - Menghitung jumlah kemasan dan mencocokkan jenis kemasan dari setiap peti kemas barang impor yang akan diperiksa:

Dalam hal jumlah dan jenis kemasan kedapatan sesuai: - Untuk party barang impor yang terdiri dari 1 (satu) jenis barang yang dikemas dalam kemasan standar (standard of packing), kemasan yang dibuka untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) atau 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah kemasan yang terdapat dalam setiap peti kemas barang impor yang akan diperiksa;

30

- Untuk party barang impor yang lebih dari 1 (satu) jenis barang, kemasan yang dibuka untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) atau 30 % (tiga puluh persen) dari tiap jenis barang yang terdapat dalam setiap peti kemas barang impor yang akan diperiksa; - Apabila hasil pemeriksaan fisik barang, kedapatan jumlah dan atau jenis barang tidak sesuai, maka pemeriksaan fisik barang ditingkatkan menjadi 100 % (seratus persen); - Terhadap jenis barang yang memerlukan penanganan khusus (diangkut dengan reefer container) pemeriksaan dapat dilakukan di gudang/tempat penimbunan milik importir;

Dalam hal jumlah dan atau jenis kemasan kedapatan tidak sesuai, maka pemeriksaan fisik barang ditingkatkan menjadi 100 % (seratus persen).

Dalam hal barang impor diangkut dalam kemasan lain dari petikemas, Pejabat Pemeriksa Barang: - Mencocokkan nomor, merek, ukuran dan jenis kemasan barang impor yang akan diperiksa; - Menghitung/mencocokkan jumlah dan jenis kemasan barang impor yang akan diperiksa, dalam hal jumlah dan jenis kemasan kedapatan sesuai: ° Untuk party barang impor yang terdiri dari 1 (satu) jenis barang yang dikemas dalam kemasan standar (standard of packing), kemasan yang dibuka untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) atau 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah kemasan yang terdapat dalam setiap petikemas barang impor yang akan diperiksa; ° Untuk party barang impor yang lebih dari 1 (satu) jenis barang, kemasan yang dibuka untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang

adalah

sebesar 10 %

(sepuluh persen) atau 30 % (tiga puluh persen) dari tiap jenis barang yang terdapat dalam setiap petikemas barang impor yang akan diperiksa; ° Apabila hasil pemeriksaan fisik barang, kedapatan jumlah dan atau jenis barang tidak sesuai, maka pemeriksaan fisik barang ditingkatkan menjadi 100 % (seratus persen);

31

Dalam hal jumlah dan atau jenis kemasan kedapatan tidak sesuai, maka pemeriksaan fisik barang ditingkatkan menjadi 100 % (seratus persen).

Dalam hal barang impor dalam bentuk curah, Pejabat Pemeriksa Barang : 1). Menghitung/mengukur jumlah atau volume barang 2). Mencocokkan jenis barang dengan copy invoice dan packing list yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerima Dokumen.

Dalam melakukan pemeriksaan fisik barang, disamping menghitung jumlah barang dan mencocokkan jenis barang dengan copy invoice dan atau packing list yang telah ditandasahkan oleh Pejabat Penerima Dokumen, Pejabat Pemeriksa Barang wajib memeriksa data teknis atau spesifikasi barang yang diperiksa, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : - Jumlah satuan barang dari setiap jenis barang yang diperiksa - Merk, tipe, ukuran, data teknis atau spesifikasi barang yang diperiksa - Memberikan

paraf pada kemasan yang telah dibuka dan telah dilaku kan

pemeriksaan fisik - Dalam

hal jumlah satuan dan atau jenis barang kedapatan tidak sesuai,

pemeriksaan fisik barang ditingkatkan menjadi 100 % (seratus persen) - Dalam hal copy invoice dan atau packing list tidak dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan fisik barang, maka pemeriksaan ditingkatkan menjadi 100 % (seratus persen). Dalam hal jenis barang atau data teknis atau spesifikasi barang yang diperiksa tidak jelas, diajukan contoh barang dan atau photo barang untuk keperluan penetapan klasifikasi dan atau penetapan nilai pabean. Pengambilan contoh barang dilakukan dengan membuat Berita Acara Pengambilan Contoh Barang yang ditandatangani oleh Importir/PPJK, dengan tetap memperhatikan sifat barang yang peka terhadap pengaruh luar sehingga tidak dapat diambil contohnya (untuk itu dimintakan keterangan yang berasal dari negara asal barang). Sebagai suatu konsekuensi terhadap dilaksanakannya sistem self assesment terhadap pungutan pabean, sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sistem ini juga mengandung beberapa kelemahan, walaupun pada penerapannya sistem ini menawarkan pelayanan yang cepat, sistem self assesment sendiri memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan memberitahukan jumlah 32

pajak yang dibebankan kepadanya, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama sudah menjadi kodrat bahwa seseorang cenderung untuk mengelak dari pajak yang dikenakan kepadanya, hal seperti ini juga tentu berlangsung di dalam dunia perdagangan. Pada perkembangannya, terhadap pelaksanaan sistem self assesment yang diterapkan dalam perpajakan kita khususnya bea masuk yang merupakan penerimaan negara yang dipungut oleh DJBC, mutlak akan adanya suatu kontrol terhadap pelaksanaan sistem tersebut, terlebih lagi dalam dunia usaha dimana para pengusaha cenderung untuk memperbesar laba tak terkecuali dengan cara yang kurang terpuji yaitu mengelak dari pajak yang dikenakan terhadapnya. Adanya kekhawatiran semacam inilah yang menyebabkan diperlukan adanya suatu sistem yang dapat meng-counter

terhadap

kelemahan-kelemhan

yang

telah

ada.

Pada

awal

perkembangannya, terhadap barang yang masuk maupun keluar dari pabean dilakukan pemeriksaan fisik oleh bea dan cukai akan tetapi seiring dengan perkembangan dunia dan pesatnya dunia perdagangan maka praktek seperti ini lambat laun sudah tidak digunakan lagi. Salah satu dari sistem yang telah sejak lama telah diterapkan oleh DJBC dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan pelayanannya adalah pemeriksaaan pabean, pemeriksaan pabean terdiri atas pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang sebagaimana yang telah kami singgung diatas, akan tetapi dalam praktek sebenarnya di lapangan, Pemeriksaan fisik sangat sulit untuk dilaksanakan mengingat banyaknya kegiatan impor maupun ekspor barang setiap harinya, sehingga sangat mustahil untuk melaksanakan pemeriksaan fisik barang tersebut secara menyeluruh karena akan menimbulkan stagnansi di kawasan pabean dan biaya ekonomi yang tinggi. Guna melindungi hak-hak negara yang melekat pada barang impor maupun ekspor dan juga guna menghindari terjadinya stagnansi di kawasan pabean serta mengurangi biaya ekonomi maka perlu diterapkan suatu manajemen risiko kepabeanan dan cukai. Manajemen Resiko adalah serangkaian upaya sistematis, terpadu dan menyeluruh, dengan menerapkan kebijakan dan prosedur yang ada menentukan konteks, mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, memperlakukan, memonitor, dan mengkomunikasikan risiko-risiko yang mungkin terjadi di bidang kepebeanan dan cukai. Alasan yang melatarbelakangi diberlakukannya manajemen risiko adalah 33

perkembangan pesat bidang IT dan transportasi; keinginan meningkatkan kualitas hidup; Globalisasi yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian dan membuka akses pasar; Meningkatnya arus uang, modal dan barang; Peranan bea dan cukai merupakan salah satu ukuran economic competitiveness; Ancaman terhadap negara dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan dan keamanan meningkat; Sumber daya yang dimiliki oleh bea dan cukai tidak sepadan dengan luas wilayah serta sarana dan prasarana yang dimiliki; Tuntutan dunia usaha terhadap kinerja bea dan cukai meningkat; Banyaknya peraturan-peraturan instansi lain yang pelaksanaannya dititipkan kepada bea dan cukai Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa ekspetasi terhadap kinerja bea cukai yang efektif dan efisien sangatlah didambakan oleh dunia usaha, hal ini tentu akan menciptakan suatu iklim usaha yang kondusif dan sudah pasti akan menarik investor-investor ke dalam negeri, yang pada akhirnya akan menciptakan suatu keseimbangan perekonomian negara. Jika kita melihat konsep dari manajemen resiko kita tentu juga berharap akan tercapainya tujuan-tujuan sebagaimana yang dinginkan dan telah dicita-citakan, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana menerapkan konsep manajemen resiko tersebut di lapangan. Bea dan cukai sendiri dalam usahanya untuk meningkatkan kinerjanya telah menerapkan konsep manajemen resiko dalam melaksanakan pengawasan serta pelayanannya kepada masyarakat, penerapan konsep manajemen resiko dapat terlihat dari diterapkan sistem penjaluran terhadap pengeluaran barang, sistem ini membagi sistem pengeluaran barang menjadi tiga bagian, yaitu jalur prioritas, jalur hijau dan jalur merah.

3.1.e. Pemeriksaan Bangunan Atau Tempat Yang Bukan Merupakan Rumah Tinggal

Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap bangunan atau tempat lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan bangunan atau tempat lain yang penyelenggaraannya dengan izin yang diberikan berdasarkan Undang-undang; atau

bangunan atau tempat lain yang menurut

Pemberitahuan Pabean berisi barang dibawah pengawasan pabean. Pejabat Bea dan Cukai berwenang memasuki dan memeriksa bangunan atau tempat yang bukan 34

merupakan rumah tinggal yang berdasarkan Undang-undang penyeleng-garaan nya tidak berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dapat memeriksa setiap barang yang ditemukan. Pejabat Bea Cukai berwenang untuk memeriksa bangunan atau tempat lain dan surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang. Hal ini dilakukan apabila dianggap perlu dalam proses pemeriksaan barang. Yang dimaksud dengan bangunan atau tempat lain adalah bangunan atau tempat lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan bangunan atau tempat lain yang penyelenggaraannya dengan izin yang diberikan berdasarkan undang-undang atau bangunan atau tempat lain yang menurut Pemberitahuan Pabean berisi barang di bawah pengawasan pabean, dan yang kedua adalah bangunan atau tempat lain yang bukan merupakan rumah tinggal yang berdasarkan undang-undang penyelenggaraannya tidak berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam pemeriksaan bangunan atau tempat lain, harus dengan surat perintah dari Direktur Jenderal, kecuali pemeriksaan bangunan atau tempat yang menurut undang-undang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; pengejaran orang dan/atau barang yang memasuki bangunan atau tempat lain.Pengelola bangunan atau tempat lain tersebut tidak boleh menghalangi Pejabat Bea dan Cukai yang masuk ke dalam bangunan atau tempat lain kecuali banguna atau tempat lain tersebut adalah rumah tinggal. Memasuki bangunan atau tempat lain yang bukan merupakan tempat tinggal yang berdasarkan undang-undang penyelenggaraannya tidak berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk pemeriksaan barang dan surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang dalam rangka penindakan, dilakukan berdasarkan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat Bea Cukai yang berwenang. Surat Perintah tersebut diterbitkan petunjuk yang cukup. Memasuki bangunan atau tempat lain dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai tanpa Surat Perintah dalam hal keadaan mendesak dan berdasarkan petunjuk yang cukup bahwa barang yang ditimbun/disimpan dalam bangunan atau tempat lain belum dipenuhi/ diselesaikan kewajiban pabeannya, tersangkut pelanggaran kepabeanan atau peraturan larangan/atau pembatasan impor atau ekspor atau cukai. Pejabat Bea Cukai yang melakukan pemeriksaan tersebut segera melaporkan kepada Pejabat Bea Cukai yang berwenang menerbitkan Surat Perintah dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemeriksaan dilakukan. Apabila Pejabat Bea Cukai yang berwenang tidak menerbitkan Surat Perintah dalam waktu 1 x 24 jam sejak menerima laporan dari Pejabat Bea Cukai yang melakukan pemeriksaan bangunan atau tempat lain, maka 35

pemeriksaan harus segera dihentikan. Adapun yang dimaksud dengan keadaan yang mendesak adalah suatu keadaan dimana penegahan harus seketika itu dilakukan dan apabila tidak dilakukan dalam arti harus menunggu Surat Perintah terlebih dahulu, barang dan sarana pengangkut tidak dapat lagi ditegah sehingga penegakan hukum tidak dapat lagi dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan petunjuk yang cukup adalah bukti permulaan ditambah dengan keterangan dan data yang diperoleh antara lain laporan pegawai; laporan hasil pemeriksaan biasa; keterangan saksi dan/atau informan; hasil intelejen; atau hasil pengembangan penyelidikan dan penyidikan. Surat Perintah tersebut diberi nomor urut dari Buku Surat Perintah. Pemeriksaan bagunan atau tempat lain sebagaimana disebut di atas dilakukan oleh Satuan Tugas Bea dan Cukai yang beranggotakan paling sedikit dua orang dan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Tugas/Komandan Patroli Bea dan Cukai. Dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas tersebut dapat menggunakan kapal patroli; sarana pengangkut lainnya; dan senjata api dalam hal diperlukan. Pada saat memasuki bangunan atau tempat lain Satuan Tugas Bea dan Cukai wajib menunjukkan Surat Perintah kepada pemilik atau yang menguasai bangunan atau tempat lain, dan memberitahukan maksud dan tujuan pemeriksaan.Sebelum pemeriksaan, pemilik/yang menguasai bangunan atau tempat lain wajib menunjukkan semua surat dan dokumen yang berkaitan dengan barang yang ditimbun/disimpan di dalamnya serta denah bangunan atau tempat lain kepada Satuan Tugas Bea dan Cukai. Apabila pemilik/yang menguasai bangunan atau tempat lain tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka Satuan Tugas Bea dan Cukai berwenang mencari semua surat dan dokumen dan memeriksa tempat-tempat dimana disimpan surat atau dokumen yang diperlukan. Untuk keperluan pemeriksaan barang yang ditimbun/disimpan di dalam bangunan atau tempat lain, pemilik/yang menguasai bangunan atau tempat lain wajib menunjukkan bagian-bagian/tempat-tempat di mana disimpan barang; menyerahkan barang dan membuka peti kemas/kemasan barang; dan menyaksikan pemeriksaan. Apabila pemilik/yang menguasai bangunan atau tempat lain tidak memenuhi kewajibannya, Satuan Tugas Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan karena jabatan. Setiap tindakan yang dilakukan Satuan Tugas Bea dan Cukai wajib membuat laporan tentang Pemeriksaan Barang Bangunan atau Tempat Lain dan Surat atau Dokumen yang Berkaitan Dengan Barang. Pemeriksaan jabatan dilakukan terhadap barang-barang impor yang dicurigai oleh Kantor Pusat, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan dan Perwakilan Bea dan Cukai di Luar Negeri atau barang-barang impor yang berdasarkan informasi dari dalam maupun luar 36

yang diterima oleh Kantor Pusat, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan yang diduga keras akan menimbulkan kerugian pada penerimaan keuangan Negara. Pemeriksaan Jabatan dilakukan atas perintah tertulis dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan dan dilakukan secara menyeluruh atas party barang yang bersangkutan. Pemeriksaan Jabatan dilakukan setelah Pemberitahuan Umum (BC.1.1) diserahkan kepada Kantor Pelayanan, tetapi sebelum Pemberitahuan Impor Barang yang bersangkutan diserahkan. Pemeriksaan jabatan dilakukan dengan tidak mengganggu kelancaran arus barang. Terhadap barang yang telah dilakukan pemeriksaan yang kemudian dibuatkan Pemberitahuan Impor Barang oleh imprtir, dapat dilakukan pemeriksaan ulang oleh Kepala Bidang Pencegahan Penindakan atau Kepala Seksi Manifest Informasi apabila terdapat hal-hal yang mencurigakan. Apabila hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran Pejabat Bea dan Cukai segera menghentikan pemeriksaan. Sedangkan jika hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, maka barang yang ditimbun/ disimpan di dalam bangunan atau tempat lain ditegah dan dapat ditimbun/ disimpan di dalam bangunan atau tempat lain yang diperiksa; atau ditegah dan dibawa ke Kantor Pabean terdekat atau Kantor Pabean tempat kedudukan pejabat penerbit Surat Perintah. Terhadap pemeriksaan bangunan atau tempat lain dan barang yang ditimbun di dalamnya serta surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang atau penegahan barang, Satuan Tugas Bea dan Cukai wajib membuat Surat Bukti Penindakan dengan menyebut alasan pemeriksaan/ penegahan atau

jenis

pelanggaran.

Sedangkan

hasil

pemeriksaan

atas

barang

yang

ditimbun/disimpan di dalam bangunan atau tempat lain tersebut , Pejabat Bea dan Cukai wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan. Barang yang ditegah sebagaimana telah disebutkan, diserahkan kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima. Pembuatan Surat Bukti Penindakan, Berita Acara Pemeriksaan, dan Berita Acara Serah Terima berdasarkan kepada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Apabila barang yang ditegah karena alas an pengamanan hak-hak Negara tidak memungkinkan untuk ditimbun/disimpan di dalam bangunan atau tempat lain yang diperiksa, Satuan Tugas Bea dan Cukai berwenang memerintahkan kepada pemilik/yang menguasai bangunan atau tempat lain unutk membawa barang yang ditegah ke Kantor Pabean terdekat; atau Kantor Pabean tempat kedudukan pejabat penerbit Surat Perintah. Dalam hal pemilik/yang menguasai bangunan atau tempat lain yang diperiksa tidak memenuhi perintah, Satuan Tugas Bea dan Cukai berwenang melakukan upaya paksa membawa barang yang ditegah. Setiap 37

upaya paksa yang dilakukan wajib dibuat Laporan Penindakan. Terhadap barang yang ditegah dilakukan penyegelan . Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran, segala resiko dan biaya yang timbul akibat pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan menjadi beban dan tanggung jawab pengangkut dan/atau pemilik barang atau kuasanya. Dalam hal tidak ditemukan pelanggaran maka segala resiko dan biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan apabila tidak ditemukan pelanggaran tetapi pemilik barang atau kuasanya tidak memenuhi permintaan Pejabat Bea dan Cukai guna kepentingan pemeriksaan maka segala resiko dan biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab pemilik barang atau kuasanya. Untuk barang yang ditegah karena sifatnya tidak tahan lama, rusak, berbahaya, atau pengurusannya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya.

3.1.f. Pemeriksaan Badan Orang

Pejabat Bea dan Cukai berwenang memeriksa badan setiap orang yang berada di atas atau baru saja turun dari sarana pengangkut yang masuk ke dalam Daerah Pabean; yang berada di atas atau siap naik ke sarana pengangkut yang tujuannya adalah tempat di luar Daerah Pabean; yang sedang berada di atau baru saja meninggalkan Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat; atau yang sedang berada di atau baru saja meninggalkan Kawasan Pabean. Pemeriksaan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari barang-barang yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita . Berdasarkan petunjuk yang cukup bahwa seseorang membawa barang yang tersangkut pelanggaran kepabeanan atau peraturan larangan/pembatasan impor dan ekspor, Pejabat Bea dan Cukai berwenang memeriksa badan setiap orang yang berada di atas atau baru saja turun dari sarana pengangkut yang masuk ke dalam Daerah Pabean; berada di atas atau siap naik ke sarana pengangkut yang tujuannya adalah tempat di luar Daerah Pabean; sedang berada di atau baru saja meninggalkan Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat; atau sedang berada di atau baru saja meninggalkan Kawasan Pabean. Orang yang diperiksa sebagaimana dimaksud wajib memenuhi permintaan Pejabat Bea dan Cukai menuju tempat pemeriksaan. Pemerikssan badan harus diusahakan sedemikian rupa sesuai norma 38

kesusilaan dan kesopanan. Oleh karena itu, pemeriksaan harus dilakukan di tempat tertutup oleh orang yang sama jenis kelaminnya, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Berdasarkan petunjuk yang cukup sabagaimana dimaksud adalah bukti permulaan ditambah dengan keterangan dan data yang diperoleh antara lain Laporan pegawai; Laporan hasil pemeriksaan biasa; Keterangan saksi dan/atau informan; Hasil intelijen; atau

Hasil pengembangan penyelidikan.

Pemeriksaan badan dilakukan di tempat tertutup oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Pejabat Bea dan Cukai yang sama jenis kelaminnya dengan yang diperiksa dan wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Badan. Pejabat Bea dan Cukai adalah Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. Tempat tertutup adalah ruangan yang dapat dikunci dan bagian dalam ruangan tidak dapat dilihat dari luar yang luasnya memadai untuk pemeriksaan badan. Dalam hal diperlukan pemeriksaan badan yang lebih teliti. berdasarkan petunjuk yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai berwenang meminta orang yang diperiksa melepaskan pakaiannya dan/atau dilakukan pengujian medis. Pemeriksaan badan di tempat lain selain dari tempat yang telah ditentukan, dalam hal diperlukan dalam rangka pengejaran atau penyerahan yang diawasi (Controlled Delivery) dilakukan oleh Satuan Tugas Bea dan Cukai berdasarkan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang. Satuan Tugas terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) Pejabat Bea dan Cukai. Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah adalah Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk; Pejabat Eselon II pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menangani Pencegahan dan Investigasi atau Pejabat yang ditunjuk; Kepala Kantor Wilayah; Pejabat Eselon III pada Kantor Wilayah yang menangani Pencegahandan Investigasi atau Pejabat yang ditunjuk;

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang

ditunjuk. Dalam hal orang yang diperiksa badan menolak untuk dilakukan pemeriksaan badan, Pejabat Bea dan Cukai yang bersangkutan menyerahkan yang bersangkutan kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai untuk pemeriksaan badan dan penyelidikan/penyidikan lebih lanjut. Atas penyerahan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima berdasarkan. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menerima penyerahan Surat Perintah tersebut

melakukan wawancara dengan

menanyakan alasan-alasan yang bersangkutan menolak untuk

diperiksa badannya;

melakukan upaya paksa pemeriksaan badan setelah wawancara dilaksanakan; membuat Berita Acara Pemeriksaan Badan dan melampirkan hasil wawancara pada Berita Acara Pemeriksaan Badan. Dalam hal hasil pemeriksaan badan tidak ditemukan adanya 39

pelanggaran, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan badan membuat Berita Acara Pemeriksaan Badan dan orang yang diperiksa dapat segera meninggalkan tempat pemeriksaan atau meneruskan perjalanannya. Dalam hal hasil pemeriksaan badan ditemukan adanya pelanggaran, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan badan

melakukan pencacahan barang;

membuat Berita Acara

Pemeriksaan Badan; menyerahkan barang yang ditemukan dalam pemeriksaan badan dan orang yang diperiksa kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai; dan membuat Berita Acara Serah Terima barang dan orang. Atas barang yang ditegah dari hasil pemeriksaan badan tidak dapat diajukan keberatan; dan menjadi barang bukti. Atas barang yang ditegah dari hasil pemeriksaan badan dilakukan penyegelan di depan yangbersangkutan; dan Pejabat Bea dan Cukai wajib membuat Berita Acara Penyegelan. Pejabat Bea dan Cukai wajib membuat Laporan Penindakan dalam hal orang tidak memenuhi permintaan Pejabat Bea dan Cukai;setiap pemeriksaan badan dengan pengujian medis; setiap pemeriksaan badan yang dilakukan. Acara tersebut

Berita

dibukukan dalam Buku Berita Acara Pemeriksaan Badan;

ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Atas barang yang ditegah dilakukan penyegelan. Atas penegahan barang, Kepala Kantor Pabean menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal; Kepala Kantor Wilayah; dan Pejabat Eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menangani Pencegahan dan Investigasi, dengan melampirkan Laporan Kejadian; Berita Acara Pemeriksaan; dan Berita Acara Serah Terima. Ditemukan adanya pelanggaran, segala resiko dan biaya yang timbul akibat pemeriksaan badan menjadi beban dan tanggung jawab orang yang diperiksa. Tidak ditemukan adanya pelanggaran, segala resiko dan biaya yang timbul akibat pemeriksaan badan menjadi beban dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tidak ditemukan adanya pelanggaran tetapi orang yang diperiksa tidak memenuhi permintaan Pejabat Bea dan Cukai/kewajibannya dan/atau menunjukkan sikap melawan/tidak menghormati Pejabat Bea dan Cukai, segala resiko dan biaya yang timbul akibat pemeriksaan badan menjadi beban dan tanggung jawab orang yang diperiksa.

3.1.g. Penegahan Dibidang Kepabeanan

Penegahan ini dasar hukumnya sesuai dengan bunyi Pasal 77 Undang-undang Kepabeanan yang memberikan kewenangan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk 40

melakukan tugas administrasi berupa penegahan barang dan/atau sarana pengangkut. Yang dimaksud dengan menegah barang adalah tindakan administratif untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang ekspor maupun impor sampai dipenuhinya kewajiban pabean. Yang dimaksud dengan menegah sarana pengangkut adalah tindakan untuk mencegah keberangkatan sarana pengangkut. Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penegahan terhadap barang impor yang berada di Kawasan Pabean yang oleh pemiliknya akan dikeluarkan ke peredaran bebas tanpa memenuhi kewajiban pabean, barang impor yang keluar dari Kawasan Pabean yang berdasarkan petunjuk yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pabeannya, barang impor yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang terkena NHI, barang impor yang berdasarkan hasil pemeriksaan mendadak kedapatan tidak sesuai, barang ekspor yang berdasarkan petunjuk yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pabeannya, aransa pengangkut yang memuat barang yang belum dipenuhi kewjiban pabeannya atau sarana pengangkut yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya. Penegahan tidak dapat dilakukan terhadap; paket atau barang yang disegel oleh Penegak Hukum lain atau Dinas Pos, barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial berupa; barang bawaan penumpang; barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas; barang kiriman melalui pos atau jasa titipan; barang yang berdasarkan hasil pemeriksaan ulang atas Pemberitahuan atau Dokumen Pelengkap Pabean menunjukan adanya kekurangan pembayaran Bea Masuk; sarana pengangkut yang disegel oleh Penegak Hukum lain atau Dinas Pos; sarana pengangkut Negara atau Negara Asing ; Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan membuat laporan Kejadian dan menyerahkan barang kepada PPNS Bea dan Cukai dengan Berita Acara Serah Terima untuk penyelidikan/ penyidikan lebih lanjut; barang yang ditegah dapat ditimbun di tempat yang bersangkutan Dalam hal penegahan dilakukan di tempat importir atau pemilik barang, sepanjang dapat dijamin hak-hak negara.

Dalam hal hasil penyelidikan tidak

ditemukan adanya pelanggaran, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai harus menghentikan Penegahan, segala resiko dan biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab pengangkut dan/atau pemilik barang atau kuasanya. Dalam hal hasil penyelidikan ditemukan adanya pelanggaran, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai melakukan penyidikan. Atas pemeriksaan dan penegahan, Pejabat Bea dan Cukai membuat surat bukti penindakan yang menyebutkan alasan penindakan atau 41

jenis pelanggaran; menyampaikan Surat Bukti Penindakan kepada Pengangkut/pemilik barang atau kuasanya dengan mendapat tanda terima dari yang bersangkutan. Barang dan/atau sarana pengangkut yang dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai serta dibawa ke Kantor Pabean yang mudah dicapai atau Kantor Pabean tempat kedudukan pejabat penerbit surat perintah dan diserahkan kepada Pejabat PPNS Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan/penyidikan lebih lanjut dimana selama dalam proses tersebut dilakukan penyegelan oleh Pejabat PPNS Bea dan Cukai dengan membuat Berita Acara Penyegelan yang ditandatangani oeh Pejabat PPNS Bea dan Cukai dan diberi nonor urut dari Buku Berita Acara Penyegelan. Barang diatas sarana pengangkut yang ditegah karena sifatnya tidak tahan lama, rusak, berbahaya, atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi, dilelang oleh kantor yang melakukan penegahan sesuai peraturan yang berlaku, sepanjang bukan barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya. Pemilik barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukaidapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Bukti Penindakan (penegahan) dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan dan melampirkan bukti-bukti yang menguatkan. Dalam hal barang yang ditegah merupakan barang yang dilarang atau dibatasi impor maupun ekspornya, tidak dapat diajukan keberatan. Permohonan keberatan dilengkapi dengan bukti-bukti yang menguatkan berupa dokumen Pabean dan dokumen pendukung; dokumen lain yang berkaitan dengan barang dan/atau sarana pengangkut, keputusan dan risalah lelang dalam hal sarana pengangkut dan/atau barang diatasnya telah dilelang; atau Berita Acara Pemusnahan dalam hal barang yang ditegah telah dimusnahkan. Permohonan keberatan dapat disampaikan dengan cara diserahkan langsung kepada direktur Jenderal ; atau dengan pos tercatat. Permohonan keberatan yang diserahkan langsung atau disampaikan dengan pos tercatat, sudah harus diterima Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk sebelum melewati 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penegahan. Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapat laporan Kepala Kantor Pabean yang melakukan penegahan Wajib memberi putusan selambatlambatnya 90 (sembilan puluh ) hari sejak diterimanya permohonan keberatan. Dalam hal hasil penelitian bahwa bukti-bukti yang diajukan tidak dapat diterima dan terjadi pelanggaran ketentuan Undang-Undang yang berkaitan dengan; Impor yang diancam dengan sanksi administrasi, uang hasil lelang atau uang pengganti barang dan/atau 42

sarana pengangkut, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri diserahkan kepada pemiliknya setelah dikurangi Bea Masuk dan sanksi administrasi berupa denda dan semua persyaratan yang diperlukan dalam rangka impor telah dipenuhi. Ekspor yang diancam dengan sanksi administrasi, uang hasil lelang atau uang pengganti barang dan/atau sarana pengangkut, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri diserahkan kepada pemiliknya setelah dikurangi pungutan ekspor dan sanksi administrasi berupa denda dan semua persyaratan yang diperlukan dalam rangka ekspor telah dipenuhi.Dalam hal hasil penelitian bahwa bukti-bukti yang diajukan tidak dapat diterima dan terjadi pelanggaran ketentuan Undang-Undang yang berkaitan dengan eskpor dan impor yang diancam dengan sanksi pidana, barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk

Keberatan ditolak ; dan Barang dan/atau sarana

pengangkut menjadi barang bukti. Keputusan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan penegahan yang diajukan segera diberitahukan kepada pemilik barang dan/atau sarana pengangkut atau kuasanya. Permohonan keberatan penegahan yang dilakukan pejabat Bea dan Cukai setelah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh pejabat Bea dan Cukai tidak mendapat keputusan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dianggap diterima/disetujui. Terhadap barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah, pemilik/atau kuasanya dapat mengajukan keberatan secara tertuli kepada Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat bukti Penindakan (Penegahan), dengan ketentuan; menyebutkan alasan-alasan keberatan; dan melampirkan bukti-bukti yang menguatkan. Dalam hal barang yang ditegah merupakan barang yang dilarang atau diibatasi impor atu ekspornya, tidak dapat diajukan keberatan. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah diselesaikan dengan cara diserahkan kembali kepada pemiliknya, dalam hal; telah memenuhi kewajiban pebean; penegahan barang dan/atau sarana pengangkut yang dilakukan tanpa surat perintah penegahan karena alasan mendesak dan perlu, tidak mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal; Keberatan yang diajukan oleh pemilik barang dan/atau sarana pengangkut diterima oleh Menteri; Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 PP Nomor 21 tahun 1996 tidak mendapat putusan Menteri setelah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan ; atau tidak diperlukan untuk bukti di pengadilan, setelah diserahkan uang pengganti yang besarnya tidak 43

melebihi harga barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah; dimusnahkan karena barang tersebut busuk; dilelang, karena sifatnya tidak tahan lama, merusak, berbahaya, atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi; Diserahkan kepada Penyidik sebagai bukti dalam proses peradilan; Untuk barang yang dilarang atau dibatasi, menjadi milik Negara. Dalam hal keberatan diterima karena tidak ditemukan adanya pelanggaran; barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah; uang hasil lelang barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah; atau uang pengganti barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah, diserahkan kepada pemiliknya. Keberatan ditolak karena terbukti adanya pelanggaran ketentuan Undang-Undang yang berkaitan dengan impor yang diancam dengan sanksi administrasi barang dan/atau sarana yang ditegah; uang hasil lelang barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah; atau uang pengganti barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah, diserahkan kepada pemiliknya setelah Bea Masuk dan Sanksi Administrasi berupa denda telah dibayar yang diperlukan dalam rangka impor dipenuhi. Keberatan ditolak karena terbukti adanya pelanggaran ketentuan UndangUndang yang berkaitan dengan ekspor yang diancam dengan sanksi administrasi; barang dan/atau sarana yang ditegah; uang hasil lelang barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah; atau uang pengganti barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah, diserahkan kepada pemiliknya setelah Bea Masuk dan Sanksi Administrasi berupa denda dan pungutan Negara dalam rangka ekspor telah dibayar dan semua persyaratan yang diperlukan dalam rangka ekspor telah dipenuhi. Keberatan ditolak karena terbukti adanya pelanggaran ketentuan Undang-Undang yang diancam denngan sanksi pidana; barang dan/atau sarana yang ditegah; uang hasil lelang barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah; atau uang pengganti barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah, diserahkan kepada penyidik sebagai barang bukti. Dalam hal setelah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan; Keberatan dianggap diterima; dan barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Surat Bukti Penindakan dibukukan dalam Buku Surat Bukti Penindakan seperti pada lampiran. Pejabat Bea dan Cukai menandatangani Surat Bukti Penindakan dan memberi nomor urut. Lembar pertama Surat Bukti Penindakan diserahkan kepada pengangkut. Sebagai tanda terima pengangkut membubuhkan nama dan tanda tangan pada Surat 44

Bukti Penindakan. Bentuk dan isi Laporan Penindakan seperti pada lampiran.Laporan

Penindakan

dibukukan dalam Buku Laporan Kejadian seperti pada lampiran. Laporan penindakan ditanda tangani oleh Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan/penegahan dan diberi nomor urut. Bentuk dan isi Berita Acara Pemeriksaan pada lampiran.Berita Acara dibukukan dalam Buku Berita Acara. Berita Acara ditanda tangani oleh Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dan pengangkut/pemilik barang atau kuasanya dan diberi nomor urut. Bentuk dan isi Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada lampiran. Berita Acara Serah Terima dibukukan dalam Buku Berita Acara Serah Terima seperti pada lampiran. Berita Acara Serah Terima ditanda tangani oleh Pejabat menerima

sarana

Bea

dan

Cukai

yang

menyerahkan

dan

yang

pengangkut dan/atau barang di atasnya dan diberi nomor urut.

Terhadap penegahan sarana pengangkut dan/atau barang, Kepala Kantor Pabean menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal; Kepala Kantor Wilayah; dan Pejabat Eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menangani, Pencegahan dan Investigasi, dengan melampirkan Laporan Kejadian;. Berita Acara Pemeriksaan; dan Berita Acara Serah Terima.

Pemilik barang dan/atau sarana

pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai dapat

mengajukan

permohonan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Bukti Penindakan (penegahan) dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan dan melampirkan bukti-bukti yang menguatkan. Dalam hal barang yang ditegah merupakan barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya, tidak dapat diajukan keberatan. Bentuk Surat Permohonan Keberatan seperti pada lampiran. Permohonan keberatan dilengkapi dengan buk ti-bukti yang menguatkan berupa Dokumen pabean dan dokumen pendukung; Dokumen lain yang berkaitan dengan barang dan/atau sarana pengangkut; dan Keputusan dan risalah lelang dalam hal sarana pengangkut dan/atau barang diatasnya telah dilelang; atau Berita Acara Pemusnahan dalam hal barang yang ditegah telah dimusnahkan. Permohonan keberatan dapat disampaikan dengan cara diserahkan langsung kepada Direktur Jenderal; atau dengan pos tercatat. Permohonan keberatan yang diserahkan

langsung atau disampaikan dengan pos tercatat, sudah harus

diterima Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk sebelum melewati 30 (tiga

45

puluh) hari sejak dilakukan penegahan.Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapat memberi

putusan

laporan Kepala Kantor Pabean yang melakukan penegahan wajib selambat-lambatnya

90

(sembilan

puluh)

hari

sejak

diterimanya permohonan. Dalam hal hasil penelitian bahwa bukti-bukti yang diajukan tidak dapat diterima dan terjadi pelanggaran ketentuan undang- undang yang berkaitan dengan impor yang diancam dengan sanksi administrasi, barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk diserahkan kepada pemiliknya setelah Bea Masuk dan sanks i administrasi berupa denda dan semua persyaratan yang diperlukan dalam rangka impor telah dipenuhi, ekspor yang diancam dengan sanksi administrasi, barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk diserahkan kepada pemiliknya setelah pungutan ekspor dan sanksi administrasi berupa denda

dan/atau

semua

persyaratan

yang

diperlukan

dalam rangka ekspor telah dipenuhi. Dalam hal hasil penelitian bahwa bukti-bukti yang diajukan tidak dapat diterima dan terjadi pelanggaran ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan ekspor dan impor yang diancam dengan sanksi pidana, barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk keberatan ditolak; dan barang dan/atau sarana pengangkut menjadi barang bukti. Keputusan Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk segera diberitahukan kepada pemilik barang dan/atau sarana pengangkut atau kuasanya. Permohonan keberatan setelah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pejabat Bea dan Cukai, tidak mendapat Keputusan Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk dianggap diterima/ disetujui. Terhadap sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya

yang ditegah, selama dalam proses

penyelidikan/penyidikan dilakukan penyegelan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai. Penyegelan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai wajib membuat Berita Acara Penyegela n seperti pada lampiran. Berita Acara Penyegelan ditandatangani oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dan diberi nomor urut dari Buku Berita Acara Penyegelan seperti pada lampiran. Ditemukan adanya pelanggaran, segala resiko dan biaya yang timbul akibat penghentian,

pemeriksaan,

penegahan,

dan

penyegelan

menjadi

beban

dan

tanggung jawab pengangkut dan/atau pemilik barang atau kuasanya. Tidak ditemukan adanya

pelanggaran,

segala

resiko

penghentian,pemeriksaan, penegahan,

dan

dan

biaya

penyegelan

yang menjadi

timbul beban

akibat dan 46

tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tidak ditemukan adanya pelanggaran tetapi pengangkut atau pemilik barang dan/atau sarana pengangkut tidak memenuhi permintaan Pejabat Bea dan Cukai, segala resiko dan biaya yang timbul akibat penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan menjadi beban dan tanggung jawab pengangkut dan/atau pemilik barang atau kuasanya. Barang

diatas

sarana

rusak,

pengangkut

yang

ditegah karena

sifatnya

tidak

tahan

lama,

berbahaya, atau pengurusan nya memerlukan biaya tinggi, dilelang oleh kantor yang melakukan penegahan

berdasarkan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku,

sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya. Dalam melaksanakan tugas di bidang kepabeanan DJBC dapat melakukan penindakan, penindakan dilakukan penegahan. Penegahan di bidang kepabeanan dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap barang impor yang berada di Kawasan Pabean yang oleh pemiliknya akan dikeluarkan ke peredaran bebas tanpa memenuhi kewajiban pabean; barang impor yang keluar dari Kawasan Pabean yang berdasarkan petunjuk yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pabeannya; barang ekspor yang berdasarkan petunjuk yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pabeannya; sarana pengangkut yang memuat barang yang belum dipenuhi kewajiban pabeannya; sarana pengangkut yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya. Penegahan tidak dapat dilakukan terhadap paket atau barang yang disegel oleh Penegak Hukum lain atau Dinas Pos; barang yang berdasarkan hasil pemeriksaan ulang atas Pembe-ritahuan atau Dokumen Pelengkap Pabean menunjuk kan adanya kekurangan pembayaran Bea Masuk Sarana pengangkut yang disegel oleh Penegak Hukum lain atau Dinas Pos; Sarana pengangkut Negara atau Negara Asing. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan

Cukai dikuasai

negara dan disimpan di Tempat Penimbunan Pabean. Pemilik barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai dapat meng-ajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat bukti penegahan, dengan ketentuan menyebutkan alasan-alasan keberatan; dan melampirkan bukti-bukti yang menguatkan keberatan. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah diselesaikan dengan cara diserahkan kembali kepada pemiliknya, dalam hal telah memenuhi kewajiban pabean; penegahan barang dan/atau sarana pengangkut yang dilakukan tanpa surat

perintah penegahan karena alasan

mendesak dan perlu, tidak mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal; keberatan yang diajukan oleh pemilik barang dan/atau sarana pengangkut diterima oleh Menteri; 47

keberatan tidak mendapat putusan Menteri setelah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan; atau tidak diperlukan untuk bukti di pengadilan, setelah diserahkan uang pengganti yang besarnya tidak melebihi harga barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah, dimusnahkan karena barang tersebut busuk; dilelang, karena sifatnya tidak tahan lama, merusak, berbahaya, atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi; diserahkan kepada penyidik sebagai bukti dalam proses penyidikan; dalam hal menyangkut barang yang dilarang atau dibatasi, menjadi milik negara. Keberatan diterima karena tidak ditemukan adanya pelanggaran, menteri memerintahkan agar barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah; uang hasil lelang barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah; atau uang pengganti barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah, diserahkan kepada pemiliknya. Dalam hal keberatan ditolak karena terbukti adanya pelanggaran ketentuan Undang-undang yang berkaitan dengan impor yang diancam dengan sanksi administrasi, Menteri memerintahkan barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah; uang hasil lelang barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah; atau uang pengganti barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah,diserahkan kepada pemiliknya setelah Bea Masuk dan sanksi administrasi berupa denda telah dibayar dan semua persyaratan yang diperlukan dalam rangka impor telah dipenuhi. Keberatan ditolak karena terbukti adanya pelanggaran ketentuan Undang-undang yang berkaitan dengan ekspor yang diancam dengan sanksi administrasi, Menteri

memerintahkan barang dan/atau sarana

pengangkut yang ditegah; uang hasil lelang barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah; atau

uang pengganti barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah,

diserahkan kepada pemiliknya setelah sanksi administrasi berupa denda dan pungutan negara dalam rangka ekspor telah dibayar dan semua persyaratan yang diperlukan dalam rangka ekspor telah dipenuhi. Keberatan ditolak karena terbukti adanya pelanggaran ketentuan Undang-undang yang diancam dengan sanksi pidana, Menteri memerintahkan barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah; uang hasil lelang barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah; atau uang pengganti barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah,diserahkan kepada penyidik sebagai barang bukti. Apabila setelah lewat 90(sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan Menteri tidak memberikan putusan, keberatan dianggap diterima serta barang dan/atau sarana pengangkut diselesaikan sesuai ketentuan. Putusan Menteri segera diberitahukan kepada pemilik barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah. 48

3.1.h. Penyegelan

Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penyegelan terhadap Barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya; Barang ekspor yang harus diawasi yang berada di sarana pengangkut atau di tempat penimbunan atau tempat lain; atau Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah. Segel dan/atau tanda pengaman yang digunakan oleh instansi pabean di negara lain atau pihak lain dapat diterima sebagai pengganti segel. Pemilik dan/atau yang menguasai sarana pengangkut atau tempat-tempat yang disegel oleh Pejabat Bea dan Cukai wajib menjaga agar semua kunci, segel, atau tanda pengaman tidak rusak atau hilang. Kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang tidak boleh dibuka, dilepas atau dirusak tanpa izin dari Pejabat Bea dan Cukai. Penyegelan dihentikan dalam hal Barang dan/atau sarana pengangkut telah diselesaikan kewajiban pabeannya; Penyegelan sebagai tindak lanjut dari penegahan yang dilakukan tanpa surat perintah tidak mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal; atau Barang dan/atau sarana pengangkut diserahkan kepada penyidik sebagai barang bukti. Untuk melaksanakan penindakan berupa pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan, Pejabat Bea dan Cukai harus dilengkapi dengan surat perintah dari Direktur Jenderal. Surat perintah tidak diperlukan dalam hal Pemeriksaan bangunan atau tempat lain yang menurut Undang-undang berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; Dalam keadaan mendesak diperlukan tindakan untuk menghenti-kan atau menegah sarana pengangkut dan/atau barang;Melakukan pengejaran terhadap orang pribadi dan/atau sarana pengangkut yang membawa barang yang diduga melanggar Undang-undang.

Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan

tindakan segera melaporkan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya, dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam terhitung sejak penindakan dilakukan. Surat perintah sekurang-kurangnya memuat nama pejabat Bea dan Cukai yang diberi perintah; bentuk dan alasan penindakan; jangka waktu berlakunya surat perintah; dan kewajiban pelaporan hasil penindakan. Atas penegahan barang dan/atau sarana pengangkut, Pejabat Bea dan Cukai wajib membuat surat bukti penegahan dengan menyebutkan alasannya. Surat bukti disampaikan kepada pemilik barang dan/atau sarana pengangkut atau kuasanya dengan mendapatkan tanda terima dari yang bersangkutan. Tindakan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, barang, bangunan atau tempat lain, dan/atau surat atau dokumen yang bertalian dengan barang, serta 49

penegahan dan penyegelan wajib dibuatkan berita acara. Segel adalah tanda atau alat pengaman yang terbuat dari kertas, plastic, logam dan atau bahan lainnya dengan bentuk tertentu berupa lembaran, pita, kunci, kancing dan atau bentuk lainnya untuk mempertahankan keadaan barang agar tidak terjadi perubahan dan atau sebagai tanda bahwa barang tersebut di bawah pengawasan Bea dan Cukai. Penyegelan adalah tindakan pejabat melekatkan atau memasang segel Bea dan Cukai pada barang, sarana pengangkut, pabrik,bangunan atau tempat lain sebagai tanda bahwa barang, sarana pengangkut, pabrik, dan bangunan atau tempat lain tersebut masih di bawah pengawasan Bea dan Cukai. Tujuan penyegelan, memberitahukan kepada kalayak ramai bahwa barang yang disegel tersebut dalam penguasaan DJBC, dan dalam rangka pengamanan terhadap barang untuk mengamankan penerimaan negara, pelaksaanaan kewenangan pabean dalam rangka pencegahan, penindakan, penyidikan, audit dan penyitaan oleh juru sita Bea dan Cukai. Penindakan di bidang kepabeanan adalah mengunci, menyegel,dan atau melekatkan tanda pengaman yang bertujuan untuk menjamin pengawasan yang lebih baik dalam rangka pengamanan keuangan negara karena tidak diperlukan adanya penjagaan/pengawalan secara terus menerus oleh pejabat Bea dan Cukai.

Macam Segel Segel kertas, berupa lembaran kertas berperekat atau tidak dengan tanda atau lambang Bea dan Cukai, dengan ukuran, bentuk, warna dan isi: ukuran 45 x 35 cm ,bentuk empat persegi panjang,warna dasar merah ,warna lambang kuning, warna huruf hitam. Segel Pita, berupa pita yang terbuat dari kertas atau plastik berperekat atau tidak dengan tanda atau lambang Bea dan Cukai dengan lebar 2,5-5 cm,warna dasar putih, warna huruf merah,dengan lambang Bea dan Cukai dibelakang tulisan. Segel timah, berupa timah dalam bentuk kancing dengan ukuran tertentu yang dipasang dengan kawatb segel tali, mengikat menggunakan tang, segel berlambang Bea dan Cukai dan nomor pengawasan. Berdiameter 12 mm, tebal segel timah 5 mm. Segel kancing, terbuat dari logam dan atau plastik dengan tanda atau lambang Bea dan Cukai dan nomor pengawasan dengan warna putih, warna lambang kuning, warna huruf Bea Cukai merah, female: panjang 3,5 cm, diameter 1,8 cm, male: panjang 6,7 cm, nomor pengawas sesuai dengan urutan. Segel kunci,berbentuk gembok dengan anak terbuat dari logam dengan tanda atau lambang Bea dan Cukai dan nomor pengawasan. Segel bentuk lainnya adalah alat berupa kertas yang digunakan sebagai pengganti segel yang 50

dipakai dalam keadaan di mana tidak tersedianya segel, yang memuat pernyataan pejabat serta ditandatangani untuk mengesahkan sebagai segel.

Nomor Pengawas Nomor pengawasan Bea dan Cukai dalam bentuk kertas atau lainnya dan tanda pengaman Bea dan Cukai dalam bentuk kertas merupakan nomor urut dari buku berita acara penyegelan dan buku catatan tanda pengaman Bea dan Cukai. Nomor pengawasan pada tang segel dan stempel merupakan kode tetap yang tercatat pada tang segel dan stempel. Segel yang digunakan oleh instansi penegak hukum negara lain dapat diterima sebagai pengganti segel Bea dan Cukai. Tanda pengaman yang digunakan oleh pihak lain dapat diterima sebagai pengganti tanda pengaman Bea dan Cukai.

Pelekatan Tanda Pengaman Pelekatan tanda pengaman Bea dan Cukai adalah tindakan pejabat melekatkan atau memasang tanda pengaman Bea dan Cukai pada barang, sarana pengangkut, pabrik, dan bangunan atau tempat lain sebagai tanda bahwa barang, sarana pengangkut, pabrik, dan bangunan atau tempat lain tersebut di bawah pengawasan Bea dan Cukai. Pejabat yang berwenang melekatkan tanda pengaman adalah Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pelekatan tanda pengaman Bea dan Cukai terhadap barang, sarana pengangkut, pabrik, dan bangunan atau tempat lain; Pelekatan tanda pengaman Bea dan Cukai dilakukan dalam rangka selain pencegahan, penindakan, penyidikan, audit dan penyitaan oleh Juru Sita Bea dan Cukai; Pelekatan tanda pengaman Bea dan Cukai tidak memerlukan Surat Perintah; Pelekatan tanda pengaman Bea dan Cukai pada tempat yang ditentukan Pelekatan tanda pengaman Bea dan Cukai harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tanpa merusak tanda pengaman, agar peti kemas/kemasan barang yang dilekatkan tanda pengaman Bea dan Cukai tidak dapat dibuka; barang curah yang dilekatkan tanda pengaman Bea dan Cukai tidak dapat dimuat atau dibongkar; tempat/ruang yang dilekatkan tanda pengaman Bea dan Cukai tidak dapat dibuka; pemindahan sarana pengangkut, peti kemas barang, dan barang curah yang dipasang tanda pengaman Bea dan Cukai hanya dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Kantor Bea dan Cukai. Pengamanan dan laporan keadaan tanda pengaman Bea dan Cukai; tanda pengaman Bea dan Cukai yang dilekatkan/dipasang pada sarana pengangkut, barang atau bangunan/tempat lain tidak boleh dibuka, dilepas, atau dirusak 51

tanpa izin Pejabat Bea dan Cukai; pemilik dan/atau yang menguasai sarana pengangkut, barang atau bangunan/tempat lain yang dilekatka/dipasang tanda pengaman Bea dan Cukai oleh Pejabat/Satuan Tugas Bea dan Cukai wajib menjaga agar semua tanda pengaman Bea dan Cukai tidak rusak atau hilang; Pejabat yang menemukan tanda pengaman Bea dan Cukai yang dibuka, dilepas, atau dirusak wajib membuat Laporan Kejadian untuk penyelidikan/penyidikan lebih lanjut. Keadaan bahaya yang dapat menimbulkan resiko rusaknya tanda pengaman Bea dan Cukai; dalam keadaan bahaya yang dapat menimbulkan resiko rusaknya sarana pengangkut atau barang yang dilekatkan/dipasang tanda pengaman Bea dan Cukai dan/atau hilangnya hak-hak negara, pemilik dan/atau yang menguasai barang, sarana pengangkut atau bangunan/tempat lain wajib segera memberitahukan kepada pejabat yang mengawasi;

dalam hal yang bersangkutan tidak melakukan hal yang dapat

dianggap merusak atau menghilangkan tanda pengaman Bea dan Cukai. Tidak wajib Berita Acara pelekatan/pemasangan tanda pengaman Bea dan Cukai; atas setiap pelekatan/pemasangan tanda pengaman Bea dan Cukai tidak wajib dibuatkan Berita Acara; setiap tanda pengaman Bea dan Cukai yang dilekatkan/ dipasang wajib ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan serta diberi nomor urut dari Buku Catatan Tanda Pengaman Bea dan Cukai. Izin pelepasan/pembukaan tanda pengaman Bea dan Cukai; tanda pengaman Bea dan Cukai yang dilekatkan/dipasang pada barang, sarana pengangkut, pabrik, dan bangunan atau tempat lain dapat dibuka oleh atau setelah mendapat izin dari Pejabat Bea dan Cukai.

Tatacara Penyegelan Pelekatan atau pemasangan segel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tanpa merusak segel; sarana pengangkut yang disegel tidak dapat digerakkan atau dipindahkan; petikemas/kemasan barang yang disegel tidak dapat dibuka; barang curah yang disegel tidak dapat dimuat atau dibongkar; tempat/ruang yang disegel tidak dapat dibuka. Pemindahan sarana pengangkut, peti kemas barang, dan barang curah yang disegel hanya dapat dilakukan atas persetujuan kepala kantor Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Segel Bea dan Cukai yang dilekatkan/dipasang pada sarana pengangkut, barang atau bangunan/tempat lain tidak boleh dibuka, dilepas ,attau dirusak tanpa ijin pejabat Bea dan Cukai. Pemilik atau yang menguasai sarana pengangkut, barang

atau

bangunan/tempat lain yang disegel wajib menjaga agar semua segel Bea dan Cukai agar tidak rusak/hilang. kalau kedapatan segel rusak, pejabat Bea dan Cukai harus membuat 52

laporan kejadian untuk diadakan penyelidikan/penyiodikan lebih lanjut. Dalam keadaan bahaya dan menimbulkan resiko rusaknya sarana pengangkut atau barang yang disegel dan/atau hilangnya hak-haknya negara, pemilik dan/atau yang menguasai barang, sarana pengangkut atau bangunan/tempat lain wajib segera memberitahukan kepada pejabat yang mengawasi. Kalau tidak melapor, dianggap merusak segel, setiap penyegelan harus dibuatkan berita acara.

Penyegelan dengan Surat Perintah Penyegelan dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah penindakan, penyidikan, audit, dan penyitaan oleh Juru Sita Bea dan Cukai. Penyegelan dengan Surat Perintah harus dilakukan oleh Satuan Tugas yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pejabat Bea dan Cukai.

Penyegelan tanpa Surat Perintah Sebagai tindak lanjut atas penegahan terhadap barang dan sarana pengangkut. Penagguhan

pengeluaran

barang

hasil

pelanggaran

Hak

Atas

Kekayaan

Intelektual.Pengeluaran barang dari suatu TPS/TPB ke TPB, TPS, atau tempat penimbunan lain yang diizinkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.Pengeluaran barang untuk dikirim dari suatu tempat ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui suatu tempat di luar Daerah Pabean.Barang ekspor yang menyinggahi (transit) suatu tempat di dalam atau di luar Daerah Pabean. Penjagaan, pengawasan atau pengawalan terhadap barang atau sarana pengangkut yang harus dilakukan oleh Bea dan Cukai tidak memungkinkan. Dalam keadaan mendesak dan berdasarkan petunjuk yang cukup bahwa barang dan sarana pengangkut belum dipenuhi/diselesaikan kewajiban pebeannya tersangkut pelanggaran kepabeanan atau peraturan lartas impor/ekspor. Keadaan perlu dan mendesak adalah suatu keadaan dengan mana penyegelan harus seketika itu dilakukan dan apabila tidak dilakukan dalam arti harus menunggu Surat Perintah terlebih dahulu penegakan hukum tidak dapat dilakukan lagi. Pejabat yang melakukan penyegelan dalam keadaan perlu dan mendesak segera melaporkan kepada pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak penyegelan dilakukan.

Wewenang Penyegelan 53

Menurut Pasal 14 Undang-undang kepabeanan,Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penyegelan terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya; barang ekspor yang harus diawasi yang berada di sarana pengangkut atau di tempat penimbunan atau tempat lain; barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah. Menurut Pasal 78 Undang-undang kepabeanan, terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut undang-undang ini yang berada di sarana pengangkut atau di tempat penimbunan atau tempat lain, Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk mengunci, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menjamin pengawasan yang lebih baik dalam rangka pengamanan keuangan negara karena tidak diperlukan adanya penjagaan/pengawalan secara terus-menerus oleh Pejabat Bea dan Cukai.Pasal ini memberikan wewenang kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penyegelan.Penyegelan merupakan tindakan Pejabat Bea dan Cukai melekatkan atau memasang segel Bea dan Cukai pada barang, sarana pengangkut, pabrik dan bangunan atau tempat lain sebagai tanda bahwa barang, sarana pengangkut, pabrik dan bangunan atau tempat lain tersebut berada di bawah pengawasan Bea dan Cukai Pejabat DJBC berwenang melakukan penyegelan di bidang Kepabeanan, terhadap barang yang ditegah dilakukan ; dalam hal ditemukan adanya pelanggaran, segala resiko dan biaya yang timbul akibat pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan menjadi beban dan tanggung jawab pengangkut dan/atau pemilik barang atau kuasanya; dalam dal tidak ditemukan adanya pelanggaran, segala resiko dan biaya yang timbul akibat pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan manjadi beban dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dalam hal tidak ditemukan adanya pelanggaran tetapi pemilik barang atau kuasanya tidak memenuhi permintaan Pejabat Bea dan Cukai/kewajibannya, segala resiko dan biaya yang timbul akibat pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan menjadi beban dan tanggung jawab pemilik barang atau kuasanya; barang yang ditegah karena sifatnya tidak tahan lama, rusak, berbahaya, atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi, dilelang oleh kantor yang melakukan penegahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya; terhadap sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya yang ditegah, selama dalam proses penyelidikan/penyidikan dilakukan penyegelan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai; penyegelan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai wajib membuat Berita Acara Penyegelan; Berita Acara 54

Penyegelan ditandatangani oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negerio Sipil Bea dan Cukai dan diberi nomor. Pejabat Bea da Cukai berwenang melakukan penyegelan terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya ; barang ekspor yang harus diawasi yang berada di sarana pengangkut atau di tempat penimbunan atau tempat lain ; atau barang dan/atau sarana pengangkut yag ditegah Segel dan/atau tanda pengaman yang digunakan oleh instansi pabean di negara lain atau pihak lain dapat diterima sebagai pengganti segel. Pemilik dan/atau yang menguasai sarana pengangkut atau tempa-tempat yang disegel oleh Pejabat Bea dan Cukai wajib menjaga agar semua kunci, segel, atau tanda pengaman tidak rusak atau hilang. Kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang tidak boleh dibuka, dilepas atau dirusak tanpa izin dari Pejabat Bea dan Cukai. Penyegelan dihentikan dalam hal barang dan/atau sarana pengangkut telah diselesaikan kewajiban pabeannya; penyegelan sebagai tindak lanjut dari penegahan yang dilakukan tanpa Surat Perintah tidak mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal ; atau barang dan/atau sarana pengangkut diserahkan kepada penyidik sebagai barang bukti. Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menyegel terhadap barang impor yang belum dipenuhi atau diselesaikan kewajiban pabeannya; barang ekspor yang harus diawasi yang berada di sarana pengangkut atau tempat penyimpanan atau tempat lain; barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah; bangunan atau tempat lain yang didalamnya ditimbun barang impordan/atau ekspor yang ditegah; barang hasil pemeriksaan barang, sarana pengangkut, orang yang melanggar ketentuan pabean dan/atau peraturan larangan pembatasan ekspor impor dan ditegah; barang dan atau sarana pengangkut yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya yang tidak mungkin dijaga, diawasi, dikawal terus menerus oleh Pejabat Bea dan Cukai; barang yang diperlukan guna kepentingan pengamanan hak-hak negara dan penangguhan pengeluaran barang. Pemilik atau kuasanya wajib menjaga agar semua kunci, segel atau tanda pengaman tidak rusak; Pembukaan , pelepasan atau perusakan kunci, segel atau tanda pengaman tidak boleh tanpa seizin pejabat Bea dan Cukai; Segel dibuka bila telah diselesaikan kewajiban pabeannya; penegahan yang surat perintahnya tidak mendapat persetujuan Dirjen BC atau pejabat yang ditunjuk; diserahkan kepada penyidik sebagai barang bukti. Penyegelan yang dilakukan dengan surat perintah harus dilakukan oleh satuan tugas yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2(dua) orang pejabat Bea dan Cukai. 55

Penempatan/ pelekatan segel Bea dan Cukai harus dilakukan sedemikian rupa supaya yang disegel tidak dapat dipindahkan/ digerakkan; peti kemas/kemasan barang tidak dapat dibuka; dan barang curah tidak dapat dimuat atau dibongkar tempat/ruang yang disegel tidak dapat dibuka.

3.2. Latihan 1). Jelaskan apa tujuan penindakan di bidang kepabeanan ? Apa saja kewenangan pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan penindakan.?. 2). Jelaskan apa saja kewenangan pejabat Bea dan Cukai atas bangunan atau tempat lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan bangunan atau tempat lain yang penyelenggaraannya dengan izin yang diberikan berdasarkan Undang-undang; atau bangunan atau tempat lain yang menurut pemberitahuan pabean berisi barang dibawah pengawasan pabean?. 3). Jelaskan penanganan barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai ?. 4). Jelaskan tujuan dan maksud penyegelan yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai? 5). Jelaskan apa saja hak-hak pemilik barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh pejabat Bea dan Cukai?.

3.3. Rangkuman

Ketentuan penindakan di bidang kepabeanan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran di bidang kepabeanan, maka pejabat bea dan cukai mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan. Hak penindakan inilah yang nampaknya merupakan wewenang khusus bagi pejabat bea dan cukai, yang dapat disamakan dengan penyelidikan sebagaimana yang disebut dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana. Sehingga instrumen hukum bagi pejabat bea dan cukai untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dapat diduga suatu pelanggaran pidana atau pelanggaran administratif adalah wewenang penindakan. Pejabat Bea dan Cukai berwenang memasuki dan memeriksa bangunan atau tempat yang bukan merupakan rumah tinggal yang berdasarkan Undang-undang penyelenggaraannya tidak berada di

56

bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dapat memeriksa setiap barang yang ditemukan. Penegahan tidak dapat dilakukan terhadap paket atau barang yang disegel oleh Penegak Hukum lain atau Dinas Pos; barang yang berdasarkan hasil pemeriksaan ulang atas Pemberitahuan atau

Dokumen Pelengkap Pabean menunjukkan adanya

kekurangan pembayaran Bea Masuk Sarana pengangkut yang disegel oleh Penegak Hukum lain atau Dinas Pos; Sarana pengangkut Negara atau Negara Asing. Pemilik dan/atau yang menguasai sarana pengangkut atau tempat-tempat yang disegel oleh Pejabat Bea dan Cukai wajib menjaga agar semua kunci, segel, atau tanda pengaman tidak rusak atau hilang. Kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang tidak boleh dibuka, dilepas atau dirusak tanpa izin dari Pejabat Bea dan Cukai.

4.

Test Formatif

4.1. Soal Pilihan Ganda Pilihlah jawaban yang paling benar dan tepat, dengan cara memberikan tanda lingkaran pada huruf a, b, c, d untuk tiap nomor pada soal dibawa ini. Soal ini bobot nilai nya jumlah 30% untuk dua puluh soal yang dapat Saudara kerjakan dan jawabnya benar.

(contoh:1. a b

d ).

c

1). Patroli Bea dan Cukai adalah patroli yang dilaksanakan oleh satuan tugas Bea dan Cukai di laut, di darat, dan di udara untuk pencegahan, penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, tujuan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan…. a. penegahan b. penindakan c. pemeriksaan d. penagihan hutang negara

2). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 30/KMK.05/1997 tanggal 16

januari

1997 Tentang Tata laksana penindakan di bidang

57

kepabeanan, sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya tersangkut pelanggaran kepabeanan, peraturan larangan/pembatasan ekspor atau impor atau belum dipenuhi/diselesaikan kewajiban pabeannya, pejabat bea dan cukai berwenang melakukan penindakan berdasarkan…. a. pelanggaran tindak pidana b. pelanggaran Kepabeanan c. petunjuk yang cukup d. pelanggaran dibidang Kepabeanan

3). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2008 tanggal 11 April 2008 tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan hanya terhadap pelanggaran yang diatur dalam…. a. undang-undang Kehakiman b. undang-undang Larangan dan Pembatasan c. undang-undang Kepabeanan d. undang-undang Perbendaharaan Negara

4). Pejabat Bea dan Cukai berwenang menghentikan sarana pengangkut; memeriksa sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya; menegah sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya, berdasarkan …. a. petunjuk yang cukup b. pemberitahuan impor barang c. pemberitahuan ekspor barang d. pemberitahuan pabean

5). Suatu perbuatan untuk menghentikan sarana pengangkut; memeriksa sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya; dan menegah sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya, adalah …. a. Pengawasan b. penindakan. c. penegahan d. penyelidikan

58

6). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pegawai Bea dan Cukai dalam pelaksanaan

tugasnya

mempunyai

tanggungjawab

yaitu

tanggungjawab

pemeriksaan fisik barang dengan menggunakan pancaindera utamanya mata dan tanggungjawab .... a. keuangan b. terhadap barang c. terhadap semua barang d. administrasi yang akuntabilitas

7). Penghentian sarana pengangkut oleh Pejabat Bea dan Cukai dilakukan dengan cara memberikan isyarat kepada pengangkut. Dalam hal upaya penghentian sarana pengangkut tidak dipatuhi, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pengejaran dan .... a. upaya penghentian secara paksa. b. melumpuhkan baling-balingnya c. melumpuhkan radarnya. d. melumpuhkan anjungannya

8). Pejabat Bea dan Cukai berwenang memerintahkan pengangkut membawa sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya ke tempat lain yang sesuai untuk pemeriksaan atau …. a. ke kantor yangbersangkutan b. ke kantor pabean. c. ke Kantor Pusat DJBC d. ke Kantor Wilayah DJBC/Kantor Pelayanan Utama

9). Dalam hal hasil pemeriksaan sarana pengangkut tidak ditemukan adanya pelanggaran, pengangkut dan sarana pengangkut serta barang yang ada di atasnya dapat segera …. a. melunasi BM dan PDRI b. memberitahukan dengan PIB c. memberitahukan PIB dan dokumen pelengkap pabean. d. meneruskan perjalanannya.

59

10). Dalam hal ditemuinya pelanggaran tindak pidana kepabeanan, maka terhadap sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya diserahkan kepada .... a. bagian penindakan Bea dan Cukai b. PPNS Bea dan Cukai c. bagian pengawasan Bea dan Cukai d. Kepala Kantor Pabean

11). Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan pembongkaran barang dari sarana pengangkut apabila ternyata barang yang dibongkar tersebut.... a. barang curah b. barang cair c. bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. d. barang berupa daya listrik

12). Pemeriksaan sarana pengangkut dan penghentian pembongkaran, pejabat Bea dan Cukai menyampaikan surat bukti penindakan kepada pengangkut/pemilik barang atau kuasanya dengan mendapat.... a. tanda terima dari yang bersangkutan. b. berita acara c. bukti penegahan d. bukti penindakan

13). Dalam hal kewajiban tidak dipatuhi, Pejabat Bea dan Cukai membuka sendiri kemasan barang dan .... a. melakukan pemeriksaan kolli b. melakukan pemeriksaan merk dan jenis kolli c. melakukan pemeriksaan atas barang d. melakukan pemeriksaan atas pengemas barang

14). Terhadap barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah pemilik/atau kuasanya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Bukti Penindakan (Penegahan), dengan ketentuan menyebutkan alasan-alasan keberatan; dan .... 60

a. melampirkan hasil pemeriksaan b. melampirkan hasil penindakan c. melampirkan bukti-bukti yang menguatkan. d. melampirkan hasil pencegahan.

15). Dalam hal barang yang ditegah merupakan barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya, maka .... a. Dapat diajukan Banding b. Tidak dapat diajukan Banding c. Dapat diajukan keberatan d. Tidak dapat diajukan keberatan.

16). Bentuk dan ciri-ciri kunci, segel, dan tanda pengaman yang dipergunakan dalam penyegelan, serta cara penyegelan dan penghentian penyegelan diatur oleh .... a. kepala Kantor Pabean b. Direktur Jenderal. c. menteri Keuangan. d. peraturan Pemerintah.

17). Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penyegelan terhadap barang ekspor yang harus diawasi yang berada di sarana pengangkut atau tempat lain yang disamakan dengan tempat penimbunan atau di .... a. gudang b. lapangan penimbunan c. gudang importir d. tempat penimbunan

18). Dalam melakukan pemeriksaan sarana pengangkut dan barang di atasnya, pejabat Bea dan Cukai berwenang memasuki sarana pengangkut dan/atau bagiannya; memerintahkan pengangkut untuk membuka sarana pengangkut dan kemasan barang di atasnya; meminta yang berkaitan dengan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya berupa .... a. narkotika yang diangkutnya b. senjata api dan amunisi yang diangkutnya 61

c. barang larangan dan pembatasan yang diangkutnya d. surat atau dokumen

19). Untuk melaksanakan pemeriksaan, importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat atau kuasanya wajib menyerahkan barang dan.... a. menyiapkan tempat pemeriksa b. membuka setiap kemasan barang yang akan diperiksa . c. menyiapkan tempat untuk pemeriksaan barang d. membuka peti kemas

20). Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, Pejabat Bea dan Cukai wajib melakukan .... a. penegahan. b. pencegahan c. penindakan d. penyidikan

21). Wewenang penyegelan keputusan Menteri Keuangan nomor 30/KMK.05/ 1997 tanggal 16 Januari 1997 tentang penghentian, pemeriksaan, dan penegahan sarana pengangkut, dan/atau barang diatasnya, Bea dan Cukai berwenang menyegel barang impor yang…. a. belum membayar BM b. belum membayar PDRI c. belum dipenuhi atau diselesaikan kewajiban pabeannya d. belum membayar BM dan PDRI

22). Dalam hal penjagaan, pengawasan atau pengawalan yang harus dilakukan secara terus-menerus oleh pejabat Bea dan Cukai terhadap barang dan/atau sarana pengangkut yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya tidak dimungkinkan; pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan .... a. penyegelan. b. penguncian c. memberi tanda pengaman 62

d. memberitahukan pada masyarakat

23). Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penyegelan terhadap barang ekspor yang harus diawasi yang berada di sarana pengangkut atau tempat lain yang disamakan dengan tempat penimbunan atau di .... a. gudang b. lapangan penimbunan c. gudang importir d. tempat penimbunan

24). Untuk melakukan penyegelan pejabat Bea dan Cukai mempergunakan kunci, segel, dan/atau .... a. tanda pengaman. b. berita Acara c. penempelan segel d. berita Acara Penyegelan

25). Dalam hal barang yang ditegah merupakan barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya, maka .... a. dapat diajukan Banding b. tidak dapat diajukan Banding c. dapat diajukan keberatan d. tidak dapat diajukan keberatan.

26). Pemeriksaan badan dilakukan di tempat tertutup oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Pejabat Bea dan Cukai yang sama jenis kelaminnya dengan yang diperiksa dan dituangkan dalam .... a. Laporan kepada Kepala Kantor Pabean b. Berita Acara Pemeriksaan. c. Berita Acara Penindakan. d. Berita Acara Penegahan

27). Atas pemeriksaan sarana pengangkut dan penghentian pembongkaran, pejabat Bea dan Cukai membuat surat bukti penindakan yang menyebutkan.... 63

a. lmportir b. eksportir c. pengangkut d. alasan penindakan atau jenis pelanggaran.

28). Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penyegelan terhadap barang impor yang belum dipenuhi atau diselesaikan .... a. kewajiban melunasi BM; b. kewajiban melunasi PDRI c. kewajiban pabeannya. d. kewajiban memberitahukan pemberitahuan pabean

29). Bahwa besar kecilnya denda yang dikenai dipengaruhi oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh si pelanggar. Pengenaan sampai

denda

minimum

dengan maksimum menganut asas ....

a. timbal balik b. praduga tak bersalah c. domisili d. pro-porsionalitas.

30). Pemilik atau yang menguasai bangunan atau tempat lain wajib menyerahkan barang kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk .... a. ditegah b. dilakukan Penindakan c. penyitaan d. diperiksa.

64

4.2. Soal Pilihan Benar dan Salah Pilihlah jawaban yang menurut Saudara adalah yang paling benar dan tepat, dengan cara memberikan tanda lingkaran pada huruf B (bila jawaban yang dipilih adalah yang benar), dan S (bila jawaban yang dipilih adalah yang Salah) untuk tiap nomor pada soal dibawa ini:

(contoh: 1. B, S

)


1).

B–S

Untuk melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan, Pejabat Bea dan Cukai harus dilengkapi dengan Surat Perintah dari Kepala Kantor Pabean.

2).

B –S

Penyegelan dihentikan dan segel dapat dibuka dalam hal penyegelan sebagai tindak lanjut dari penegahan yang dilakukan tanpa surat perintah tidak mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk.

3).

B–S

Untuk

melakukan

penyegelan

pejabat

Bea

dan

Cukai

mempergunakan segel, dan/atau tanda pengaman lainnya.

4).

B–S

Yang dimaksud sarana pengangkut laut yang telah menuju kantor pabean, adalah sarana pengangkut laut tersebut telah lego jangkar di luar perairan pelabuhan atau redee

5).

B–S

Penghentian sarana pengangkut oleh Pejabat Bea dan Cukai dilakukan dengan cara memberikan isyarat kepada pengangkut. Dalam hal upaya penghentian sarana pengangkut tidak dipatuhi, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut dan barang yang ada diatasnya

6).

B –S

Penyegelan dapat dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai dalam hal

65

penjagaan, pengawasan atau pengawalan yang harus dilakukan secara terus-menerus oleh pejabat Bea dan Cukai terhadap barang dan/atau sarana pengangkut yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya tidak dapat dilakukan.

7).

B –S

Penyegelan dihentikan dan segel dapat dibuka dalam hal penyegelan sebagai tindak lanjut dari penegahan yang dilakukan tanpa surat perintah tidak mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk.

8).

B–S

Untuk melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan, Pejabat Bea dan Cukai harus dilengkapi dengan Surat Perintah dari Kepala Kantor Pabean.

9).

B –S

Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penyegelan terhadap barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah;

10). B – S

Penyidikan

tindak

pidana

kepabeanan

untuk

kepentingan

penerimaan negara, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana kepabeanan atas permintaan Menteri Keuangan RI.

4.3. Soal Isian / mengisi kalimat atau kata (Soal melengkapi kalimat) Lengkapilah kalimat dibawah ini agar menjadi kalimat atau pernyataan yang lengkap dan benar, dengan cara mengisi pernyataan atau jawaban Saudara dituliskan pada kolom atau ruang kosong yang bertanda titik-titik (.....) Soal ini bobot nilai nya jumlah 20% untuk lima soal yang dapat Saudara kerjakan dan jawabannya benar

1). Berdasarkan petunjuk yang cukup pejabat Bea dan Cukai berwenang menghentikan sarana pengangkut; memeriksa sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya; menegah sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya.

66

2). Batas wilayah pengawasan dan penindakan kepabeanan meliputi daerah pabean Indonesia yang merupakan wilayah Republik Iindonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlakuundangundangkepabeanan

3). Berdasarkan petunjuk yang cukup bahwa suatu barang tersangkut pelanggaran kepabeanan, peraturan larangan/pembatasan impor atau ekspor, pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap barang ekspor; atau barang yang dikirim dari suatu tempat ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui suatu tempat di luar daerah pabean, dan barang impor;

4). Terhadap barang, sarana pengangkut atau bangunan/tempat lain atau tempattempat di dalamnya yang disegel oleh Pejabat Bea dan Cukai, pemilik atau kuasanya wajib menjaga agar semua kunci, segel, atau tanda pengaman tidak rusak atau hilang

5). Penyegelan harus dilakukan dengan surat perintah, kecuali dalam hal sebagai tindak lanjut atas penegahan terhadap barang dan sarana pengangkut

4.4. Soal Uraian. Jawablah satu soal dari tiga soal dibawah ini dengan cara menulis uraian jawabannya diatas kertas yang disediakan atau diatas lembar soal yang disediakan untuk menjawab soal uraian. Soal ini bobot nilai nya jumlah 40% untuk satu soal yang dapat Saudara kerjakan dan jawabannya benar.

1). Jelaskan apa yang dimaksud dengan menyegel. Jelaskan dengan cara bagaimana agar penyegelan menjadi optimal! Dan jelaskan maksud dan tujuan menyegel! 2). Jelaskan apa yang dimaksud dengan penindakan, dan jelaskan bagaimana cara penindakan agar menjadi optimal ! 3). Jelaskan apa yang dimaksud dengan penegahan, dan jelaskan bagaimana caranya melakukan penegahan sarana pengangkut dan barang yang ada diatasnya, agar penegahan menjadi optimal.

67

5.

Kunci Jawaban Test Formatif

5.1. Kunci Jawaban Untuk 4.1. Soal Pilihan Ganda

1,b

2.c

, 3.c

,4.a

,5.b

,6.d

,7.a

,8.b

,9.d ,10.b,

11,c 12.a , 13.c ,14.c

,15.d ,16.b ,17.d ,18.d ,19.b

,20.a

21.c 22.a 23.c

25.d

30.d

24.a

26.b 27.d

28.c 29.d

5.2. Kunci Jawaban Untuk 4.2. Soal Pilihan Benar dan Salah

1, S

2. B , 3. S ,4. S , 5. S ,6. B ,7. B ,8. S

,9. B ,10. B

5.3. Kunci Jawaban Untuk 4.3. Soal Isian/mengisi kalimat atau kata (Soal melengkapi kalimat)

1). menegah

2). undang-undang kepabeanan

3). barang impor;

4). tidak rusak atau hilang

5). penegahan

5.4. Kunci Jawaban Untuk 4.4. Soal Uraian (ada pada materi modul)

1). Jelaskan apa yang dimaksud dengan menyegel. Jelaskan dengan cara bagaimana agar penyegelan menjadi optimal! Dan jelaskan maksud dan tujuan menyegel!

68

2). Jelaskan apa yang dimaksud dengan penindakan, dan jelaskan bagaimana cara penindakan agar menjadi optimal !

3). Jelaskan apa yang dimaksud dengan penegahan, dan jelaskan bagaimana caranya melakukan penegahan sarana pengangkut dan barang yang ada diatasnya, agar penegahan menjadi optimal.

6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang modul ini. Hitung jawaban Anda dengan benar. Kemudian gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi.

TP =

Jumlah Jawaban Yang Benar X 100% Jumlah keseluruhan Soal

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari mencapai 91 %

s.d

100

%

:

Amat Baik

81 %

s.d.

90,00 %

:

Baik

71 %

s.d.

80,99 %

:

Cukup

61 %

s.d.

70,99 %

:

Kurang


69

7. Daftar Pustaka

- Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat. (1), dan Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar 1945; - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; - Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942); - Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070); - Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831); - Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2294); - Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215); - Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234); - Undang-undang Tarip Indonesia Stbl. 1873 No. 135 sebagaimana telah dirubah dan ditambah; - Ordonansi Bea Stbl. 1882 No. 240 sebagaimana telah dirubah dan ditambah; - Undang-undang Nomor 19 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 276; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2318);

70


MODUL III PENGAWASAN DAN PENINDAKAN DALAM KEGIATAN INTELIJEN,TINDAK PIDANA KEPABEANAN, PENYIDIKAN, DAN PPNS DJBC


PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 2008

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar....................................................................................................

i

Daftar Isi.............................................................................................................

ii

1.

2.


1


2


2


2

Kegiatan Belajar (KB) 1 PENGAWASAN DAN PENINDAKAN DALAM KEGIATAN INTELEJEN, TINDAK PIDANA KEPABEANAN, PENYIDIKAN, DAN PPNS DJBC

3.


3

2.5.a. Pengertian Intelejen ……………………….………………...

3

2.5.b. Yang Melakukan Kegiatan Intelejen ......................................

7

2.5.c. Fungsi Intelijen .......................................................................

12

2.6 Latihan ..............................................................................................

21

2.7 Rangkuman........................................................................................

21

Kegiatan Belajar (KB) 2 PENGAWASAN DAN PENINDAKAN DALAM KEGIATAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN 3.1 Uraian, Contoh dan Non Contoh……………………………………

23

3.2.a. Tindak Pidana Penyelundupan ....…………………………..

23

3.2.b. Barang Hasil Tindak Pidana ..………………………………

32

3.2.c. Kedaluarsa Tuntutan Pelanggaran Kepabeanan .……………

33

3.2 Latihan ………………………………………………………….......

35

3.3 Rangkuman………………………………………………………….

35

i

4.

Kegiatan Belajar (KB) 3 PENGAWASAN DAN PENINDAKAN DALAM KEGIATAN PENYIDIKAN, DAN PPNS DJBC 5.1. Uraian, Contoh, dan Non Contoh …………………………………

37

5.1.a. Azas-azas Hukum dan Upaya Hukum Yang Digunakan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan .……………………

37

5.1.b. PPNS DJBC .............................................................................

38

5.1.c. Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan ……………………..

38

4.2. Latihan ……………………………………………………………..

40

4.3. Rangkuman ………………………………………………………..

40

5.

Test Formatif………………………………………………………......

42

6.


50

7.


51

8.

Daftar Pustaka ......................................................................................

52

ii

MODUL III

PENGAWASAN DAN PENINDAKAN DALAM KEGIATAN INTELIJEN, TINDAK PIDANA KEPABEANAN, PENYIDIKAN, DAN PPNS DJBC

1.

PENDAHULUAN


Pengawasan dan penindakan mensyaratkan bahwa semua tindakan yang diambil oleh petugas Bea dan Cukai harus didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup, yang salah satunya adalah bersumber dari data Intelijen. Intelijen berkaitan erat dengan suatu proses pengumpulan informasi dalam rangka proses penyusunan dan pengambilan keputusan, sehingga bila informasi yang disampaikan keliru, maka keputusan yang diambilpun akan keliru. Pembahasan yang berkaitan dengan masalah intelijen mencakup tiga kegiatan utama, yaitu penyelidikan, penggalangan, dan pengamanan. Ketiga hal inilah sebenarnya yang merupakan cakupan besar masalah-masalah intelijen. Bidang penyelidikan memfokuskan perhatian pada upaya mengumpulkan informasi berikut aspek-aspek yang berkaitan erat dengan upaya-upaya tersebut. Sementara dalam bidang penggalangan fokus utamanya adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan informasi dapat terkumpul dengan effektif dan effisien, sedangkan bidang pengamanan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengamanan instalasi, informasi, dan orang. Terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum dalam hal ini berarti dalam kondisi ketika seseorang (barang siapa) yang karena kelalaiannya/kesengajaannya melakukan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan umum atas dasar kepentingan individunya secara tidak bertanggung jawab. Suatu pola perlindungan dan pengamanan atas hak-hak negara dan menjamin keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara merupakan suatu bentuk dasar justifikasi yang kuat dalam melakukan pengekangan dan pembatasan hak azasi pelaku tindak pidana. Betapa tingginya nilai hak azasi individu yang harus dijunjung dan dijamin oleh negara akan gugur ketika kepentingan umum dan negara dirugikan karenanya.

1


Dengan mengetahui, memahami, melaksanakan isi kegiatan pembelajaran ini, siswa atau peserta didik diharapkan lebih terampil dalam pelaksanaan tugas sesuai materi Modul Pengawasan dan Penindakan Dalam Kegiatan Intelijen, Tindak Pidana Kepabeanan, Penyidikan, Dan PPNS DJBC


Setelah mempelajari materi Modul Pengawasan dan Penindakan Dalam Kegiatan Intelijen, Tindak Pidana Kepabeanan, Penyidikan, Dan PPNS DJBC, siswa atau peserta didik diharapkan memahami, dan mampu melaksanakan tugas: – pengawasan dan penindakan dalam kegiatan intelijen di bidang kepabeanan – pengawasan

dan

penindakan

dalam

kegiatan

penyelesaian tindak

pidana

kepabeanan – memahami pengertian penyidikan, dan PPNS DJBC


Bacalah dengan cermat dan teliti materi Modul Pengawasan dan Penindakan Dalam Kegiatan Intelijen, Tindak Pidana Kepabeanan, Penyidikan, Dan PPNS DJBC. Setelah selesai membaca dan memahami materi pembelajaran, jawablah soal latihan dan pahami rangkuman pembelajaran. Dalam hal siswa atau peserta diklat merasa jawaban soal latihan hasilnya belum mencapai enam puluh lima persen, agar membaca dan memahami kembali modul ini utamanya yang belum dimengerti. Dalam hal masih belum dapat dimengerti materi pembelajaran ini tanyakan kepada pengajar, dan/atau kelompok belajar Anda. Pada menjelang akhir pembelajaran kerjakan atau jawablah seluruh test formatif, setelah selesai dikerjakan jawaban agar dicocokan hasil/jawaban dengan kunci jawaban yang telah disediakan pada modul ini. Bila berhasil menjawab dengan benar lebih dari enam puluh lima persen, dinyatakan cukup berhasil, dalam hal ingin lebih baik lagi hasilnya agar mengulangi membaca kembali bagian yang belum dipahami atau dimengerti.

2


PENGAWASAN DAN PENINDAKAN DALAM KEGIATAN INTELIJEN DI BIDANG KEPABEANAN

2. Uraian, Contoh, dan Non Contoh

2.1.a. Pengertian Intelijen

Secara etimologi kata ‘intelijen’ merupakan kata dalam Bahasa Indonesia yang disadur dari bahasa Inggris ‘intelligence’ yang dalam Kamus Bahasa Inggris – Indonesia karya John M. Echolis dan Hasan Sadily memiliki beberapa arti, yaitu ‘kecerdasan, anggota intelijen, biro intelijen, dan juga berarti keterangan-keterangan rahasia’. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat dua kata yang berasal dari kata bahasa inggris yang sama, yaitu ‘inteligen’ dan intelijen. ‘Inteligen’ diartikan sebagai mempunyai atau menunjukan tingkat kecerdasan yang tinggi, atau berpikiran tajam, cerdas, berakal. Sedangkan ‘intelijen’ memiliki dua arti yaitu orang yang bertugas mencari keterangan (mengamat-amati), atau dinas rahasia. Hal ini sejalan dengan arti intelijen yang diberikan oleh WJS Poerwadarminta yang mengartikan ’intelijen’ sebagai orang yang bertugas mencari (mengawasi) seseorang, musuh, dsb, dan juga berarti dinas rahasia. Jono Hatmodjo menyebutkan bahwa intelijen adalah suatu kemampuan untuk mengumpulkan atau menilai bahan keterangan yang berguna bagi kepentingan pemakai intelijen itu sendiri, yang dapat berupa individu, komandan militer, atau seorang pembuat kebijakan, instansi, kepala negara, atau kepala pemerintahan (Hatmodjo, 2003 : 1) Dalam beberapa ‘handout’ keintelijenan, pengertian ‘intelijen dapat diartikan sebagai proses, sebagai produk, sebagai orang, dan sebagai organisasi. Sebagai suatu proses intelijen dimaknai sebagai suatu kegiatan mengumpulkan informasi, mengolahnya, dan menyajikan hasilnya sesuai dengan rencana yang telah disusun.Bila didefinisikan sebagai produk,maka intelijen merupakan hasil akhir yang dihasilkan dari suatu kegiatan mengumpulkan sampai dengan mengolah informasi. Dan bila intelijen diartikan sebagai orang atau organisasi, maka yang dimaksud disini adalah personil atau badan yang digunakan untuk menggerakan kegiatan intelijen sesuai dengan fungsinya. Terlepas dari berbagai definisi dan pengertian tersebut di atas, dalam 3

tulisan ini pengertian intelijen lebih diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikanya informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkannya, jadi lebih cenderung kepada pengertian intelijen sebagai suatu proses. Orang yang bertugas melakukan proses tersebut disebut agen inteliejn atau intel, badan yang melaksanakan proses tersebut disebut organisasi intelijen. Dari pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan intelijen sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah informasi yang kelas akan dijadikan oleh ’pengguna’ (user) untuk membuat keputusan. Sehingga suatu kegiatan intelijen harus dilakukan secara seksama dan bertanggung jawab, karena bila proses pengumpulan dan pengolahan informasi tersebut salah, maka yang akan disajikan kepada ’pengguna’ juga akan merupakan suatu produk intelijen yang salah atau tidak akurat, dan akhirnya keputusan yang akan diambil oleh pengguna juga merupakan keputusan yang tidak akurat. Dalam undangundang kepabeanan disebutkan beberapa wewenang yang dimiliki oleh setiap pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna mengamankan hak – hak negara. Wewenang tersebut anatara lain melakukan pengawasan, patroli, menegah barang atau srana pengangkut, melakukan penyegelan serta wewenang lainnya, termasuk untuk melakukan kegiatan intelijen. Menurut Colin Vassarotti, tujuan pengawasan dari Pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan Negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean yang ditetapkan (lihat Colin Vassarotti, “Risk Management–A Customs Prespective”, hal.19). Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu negara mematuhi semua ketentuan kepabeanan. Sedangkan menurut definisi dari yang penulis telah sampaikan dapat dilihat bahwa tujuan dari pengawasan pabean adalah agar dipatuhinya undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang berlaku demi kepentingan keuangan negara. Dalam modul pencegahan pelanggaran kepabeanan yang dibuat oleh World Customs Organization (WCO) disebutkan bahwa pengawasan pabean adalah salah satu metode untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran kepabeanan. Berdasarkan modul WCO tersebut dinyatakan bahwa pengawasan Bea Cukai yang mampu mendukung pendeteksian dan pencegahan penyelundupan paling tidak harus mencakup kegiatan: penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit pasca impor. Di samping tiga kegiatan itu menurut hemat penulis kegiatan intelijen juga merupakan bagian yang diperlukan dari pengawasan pabean. Dalam pelaksanaan 4

pengawasan pabean, Direktorat Jenderal bea dan cukai masih harus terus menerus ditingkatkan, karena dalam pelaksanaan tugasnya mengalami kesulitan dan beberapa kemungkinan terjadinya pelanggaran karena adanya sisi lemah dari suatu peraturan. Semakin canggihnya cara dan teknik pelanggaran dan penyelundupan sehingga terkadang sulit untuk dibuktikan pelanggarannya. Adanya kepentingan pihak lain (antara lain undang-undang kerahasiaan bank), menyangkut hak azasi perorangan yang dilindungi oleh undang-undang. Sehubungan dengan kepentingan/kesejahteraan umum, berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan hal-hal tersebut diperlukan suatu landasan hukum agar kegiatan untuk melakukan pengawasan dan penindakan menjadi sah dan benar sesuai dengan struktur organisasi yang diperlukan dalam pengawasan kepabeanan. Landasan hukum yang memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan kegiatan Intelijen, Investigasi, Penindakan, Penyidikan, Penetapan dan pelaksanaan sanksi kepabeanan dan cukai. Dengan struktur organisasi yang baru, penulis memisahkan kegiatan pelayanan dan pengawasan dimana tugas pelayanan dilakukan di Kantor Pelayanan dan tugas pengawasan dilakukan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama Dalam uraian tugas dan fungsi Kantor Pelayanan tidak disebutkan adanya fungsi pencegahan, penindakan, penyidikan, verifikasi, dan audit. Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama Dalam organisasi yang baru tugas pencegahan, penindakan dan penyidikan ini harus dilaksanakan terutama oleh Kantor Wilayah. Hal ini nampak dari adanya fungsi pelaksanaan intelejen, patroli, dan operasi pencegahan pelanggaran, penindakan, serta penyidikan yang tidak dimiliki oleh Kantor Pelayanan. Bidang Pencegahan dan Penyidikan pada Kantor Wilayah diharapkan dapat melakukan

day-to-day-operations

(terus-menerus)

dalam

bidang

pencegahan

penindakan dan penyidikan. Bidang Pencegahan dan Penyidikan bertugas melakukan kegiatan intelijen mulai dari pengumpulan informasi, pengolahan, dan pengambilan keputusan untuk melakukan pemeriksaan, pencegahan, penindakan ataupun penyidikan. Apabila kita melihat lingkup tugas Bea dan Cukai sebenarnya informasi terbanyak yang digunakan untuk pengawasan pabean adalah informasi yang ada di Kantor Pelayanan. Informasi yang umumnya dipakai untuk kegiatan pengawasan berada di dalam dokumen Airway Bill (AWB), Bill of Lading (B/L), manifest, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Invoice, Polis Asuransi, Certificate of Origin, Letter of Credit (L/C), profit importir, data pemeriksaan kapal, data kapal, data 5

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, dan sebagainya yang berada di Kantor Pelayanan karena data tersebut berada dalam dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Bea dan Cukai dalam rangka pelayanan. Sebaliknya data tersebut sulit diperoleh di Kantor Wilayah karena Kantor Wilayah tidak melakukan pelayanan impor dan ekspor. Kantor Wilayah hanya bisa memperoleh data tersebut apabila dikirim ke Kantor Pelayanan. Untuk bisa melakukan pengawasan Kantor Wilayah harus mempunyai informasi yang cukup, sedangkan informasi yang diperlukan ini justru berada di Kantor Pelayanan. Sebenarnya Kantor Pelayanan adalah institusi yang paling efektif untuk mendeteksi dan mencegah adanya pelanggaran atau penyelundupan karena menguasai informasi yang banyak. Informasi tentang muatan kapal, jumlah, dan jenisnya, importir dan eksportir semua ada pada Kantor Pelayanan. Petugas Kantor Pelayanan juga melihat dan mengawasi langsung penimbunan atau pemuatan dan dapat mendeteksi adanya kejanggalan yang merupakan indikator adanya pelanggaran. Hal-hal seperti ini hanya dapat dilakukan oleh Kantor Wilayah jika informasi tentang muatan kapal dan barang impor/ekspor dapat ditransfer secara elektronik dari Kantor Pelayanan ke Kantor Wilayah. Namun informasi yang diperoleh dari pengolahan dokumen ini juga tidak cukup untuk dapat melakukan pengawasan dengan efektif. Masih diperlukan adanya informasi dari lapangan secara terus menerus mulai dari kapal datang, saat pembongkaran, saat penimbunan, dan seterusnya. Ini berarti Kantor Wilayah harus menempatkan orang di pelabuhan secara terus-menerus sesuai dengan hakikat day–today-operations. Jika Kantor Wilayah berada pada satu kota dengan Kantor Pelayanan, kegiatan ini dapat dilaksanakan tetapi jika Kantor Wilayah tidak berada dalam satu kota dengan Kantor Pelayanan, day-today-operations tidak dapat dijalankan karena biayanya sangat besar. Bidang Pencegahan dan Penyidikan (P2) dan Bidang Audit yang menjalankan fungsi pengawasan sangat memerlukan informasi tentang impor atau ekspor untuk dapat melakukan pencegahan atau mengadakan audit sebab sistem pemeriksaan kita sesuai Undang-Undang Kepabeanan bersifat selektif. Audit mau tidak mau juga harus dilakukan secara selektif karena jumlah perusahaan sangat banyak sedang jumlah auditor terbatas. Untuk menyeleksi kita harus melalui proses risk assesment yang memerlukan banyak informasi dan informasi ini berasal dari data impor di Kantor Pelayanan. Berdasarkan kebutuhan akan informasi yang sangat banyak, baik informasi mengenai kegiatan yang ada di lapangan maupun informasi lainnya, maka sudah

6

menjadi suatu keharusan agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengefektifkan dan melaksanakan kegiatan intelijen kepabeanan.

Kegiatan intelijen sangat dibutuhkan karena: – masih adanya orang-orang atau grup tertentu yang berusaha untuk mengelak dari peraturan dan kebijakan pemerintah (dan ini akan tetap berlangsung) – merupakan kewajiban Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memperlancar arus perdagangan dan perjalanan (penumpang) internasional di satu pihak dan di pihak lain masih terjadi (bahkan meningkat) pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai – makin maju suatu negara semakin berkembang permasalahan dibidang Kepabeanan – dampak dari kemajuan teknologi mengakibatkan meningkatnya penyelundupan barang terutama narkotika – untuk melindungi Industri dalam negeri – karena beberapa jenis barang bahan baku yang dibutuhkan dunia industri mulai menipis atau sama sekali tidak dimiliki suatu negara – pencurian kekayaan dan pelanggaran wilayah – kemungkinan dijadikannya negara transit dalam perdagangan narkotika

Peran dari kegiatan intelijen sangat diperlukan sekali untuk menekan dan mendeteksi sedini mungkin terjadinya pelanggaran kepabeanan dan cukai agar pelanggaran tersebut dapat dicegah dan di atasi oleh pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2.1.b. Yang Melakukan Kegiatan Intelijen

Pada hakekatnya, sesuai dengan pengertian yang telah dibuat tersebut, sesungguhnya kegiatan-kegiatan intelijen dilakukan dengan mengingat kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkannya. Jadi suatu organisasi Intelijen atau unit intelijen bukan melakukan suatu kegiatan intelijen bukan untuk dirinya sendiri, melainkan atas dasar kebutuhan atau permintaan ’pengguna’ atau ’user’nya. Pihak-pihak tersebut dapat berupa ‘client’ dan dapat pula berupa ‘stakeholder’. Dengan kata lain intelijen hadir untuk melayani kebutuhan-kebutuhan ’client’ dan ’stakeholdernya’, sehingga intelijen yang baik harus mampu menangkap dan menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan pihak7

pihak yang dilayaninya tersebut. Walaupun mungkin pihak-pihak yang dilayani tersebut tidak menyadari bahwa mereka adalah ’client’ dari suatu kegiatan intelijen. Seharusnya tidak ada suatu kegiatan intelijen yang dilakukan untuk kepentingan unit atau organisasi intelijen sendiri. Walaupun mungkin ‘pengguna’ jasa unit intelijen itu adalah perorangan, tetapi secara prinsip suatu kegiatan intelijen harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ‘client’nya. Dalam dunia intelijen dikenal adanya dua bentuk ‘client’, yaitu ‘pengguna utama’ (Primary Client) dan ‘pengguna kedua’ (Secondary Client). Primary client adalah pihak-pihak berhubungan langsung dengan badan atau unit intelijen tersebut. Badan atau unit intelijen bergerak atas dasar permintaan langsung dari ‘primary client’ ini, dimana hasil akhirnya pun langsung digunakan oleh ‘client’ jenis ini. Misalnya bila unit intelijen Direktorat Pencegahan dan Penyidikan diperintah oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mencari informasi tentang penyelundupan mobil-mobil mewah ke wilayah Indonesia, maka Direktur Jenderal merupakan ‘primary client’ dari unit tersebut.

Produk intelijen yang dihasilkan oleh unit intelijen tersebut

nantinya akan langsung digunakan oleh Direktur Jenderal sebagai dasar pembuatan keputusan. Negara Republik Indonesia merupakan client utama dari Badan Intelijen Nasional, Direktur Pencegahan dan Penyidikan dapat merupakan client utama dari sub unit intelijen di lingkungan Direktorat Pencegahan dan Penyidikan. Sedangkan yang dimaksudkan ‘secondary client’ adalah pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan unit intelijen, tetapi produk intelijen dari unit intelijen kerap digunakan olehnya. Misalnya, dengan mengacu pada contoh tersebut diatas, produk intelijen tentang penyelundupan mobil mewah tersebut, digunakan juga oleh Kantor Pelayanan untuk menentukan kebijakan terhadap pengawasan lalu lintas barang impor di wilayah kerjanya. Disini Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tersebut dapat dipandang sebagai ‘secondary client’. Disamping kedua jenis client tersebut diatas, pengguna produk atau jasa intelijen suatu unit intelijen juga adalah ‘stakeholder’ yaitu pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dari suatu suatu pelaksanaan tugas unit intelijen tersebut. Misalnya untuk perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan, industri dalam negeri juga merupakan stakeholder dari unit intelijen Bea dan Cukai.

Jenis-Jenis Intelijen Peran intelijen sangat penting di bidang kepabeanan dan cukai, untuk itu penulis akan sedikit memberikan gambaran mengenai kegiatan intelijen. Berdasarkan

8

pengertian yang telah penulis sampaikan di atas, maka dapat diambil unsur-unsur dari pengertian intelijen yaitu: - merupakan suatu kegiatan yang logis. - berupa kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang sesuatu yang telah atau akan terjadi. - melakukan dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam melakukan kegiatannya. - mengolah informasi yang telah didapat. - menganalisa informasi tersebut. - membuat suatu proyeksi tentang hal yang diamati.

Unsur-unsur dari pengertian intelijen di atas merupakan suatu kegiatan yang berurutan dan harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan agar tujuannya dapat dicapai semaksimal mungkin. Kegiatan intelijen ini dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan secara cermat atau logis dalam pelaksanaan proses intelijen karena setiap kegiatan dari proses intelijen itu saling terkait dan tergantung satu sama lain dan merupakan suatu siklus yang merupakan suatu keseluruhan dari proses intelijen, tahapan-tahapan inilah yang sering kita sebut siklus intelijen (the inteliligence cycle ). Agar proses pelaksanaan kegiatan intelijen dapat berjalan secara maksimal maka diperlukan penbagian atau penggolongan intelijen sesuai dengan lingkup kegiatan dan persoalan yang harus di atasi serta secara geografis. Adapun penggolongannya adalah sebagai berikut berdasarkan lingkup kegiatan dan persoalannya meliputi Intelijen Strategis, Intelijen Operasional, Intelijen Taktis/Target. Berdasarkan pembagian secara geografis meliputi Intelijen Pusat membuat dan mengembangkan intelijen strategis, menjalankan fungsi risk assesment, mengadakan kontak secara nasional dan internasional dalam organisasi pabean, organisasi dagang, dan sebagainya; mengelompokkan informasi dari sumber nasional dan internasional; mengidentifikasikan tren nasional dan internasional; menyebarkan informasi ke unit wilayah; bertindak sebagai titik penghubung antara unit wilayah. Intelijen Wilayah melakukan kegiatan mengumpulkan informasi melalui pengembangan kontak pada tingkat wilayah; pengembangan intelijen strategis dan operasinal yang disarankan oleh unit pusat dan mengidentifikasikan perusahaan atau perorangan yang mengandung resiko; menentukan intelijen target terhadap perusahaan atau perorangan tertentu. Selain harus digolongkan sesuai penggolongan di atas, yang 9

tak kalah pentingnya dalam pelaksanaan kegiatan intelijen adalah harus dibentuk suatu susunan organisasi agar tidak terjadi saling tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan intelijen dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Informasi dari hasil proses intelijen diolah hingga menjadi suatu informasi yang dapat dimengerti oleh pengguna informasi dan biasanya dituangkan dalam suatu naskah intelijen. Setiap naskah intelijen tersebut memiliki nilai masing-masing yang biasanya digolongkan menjadi sangat rahasia, sifat dari informasi yang dikumpulkan dan diolah sangat rahasia oleh karena itu informasi ini tidak boleh diberikan kepada sembarang orang atau badan, akan tetapi hanya kepada yang berhak saja. Rahasia, informasi ini memiliki sifat yang rahasia sehinnga tidak boleh diketahui oleh siapapun, kecuali yang berhak. Hanya untuk yang berkepentingan, informasi ini hanya diperbolehkan untuk pihak yang berkepentingan saja. dan Terbatas, sifat dari informasi ini hanya boleh diberikan kepada kalangan tertentu saja. Selain pemberian nilai informasi tersebut, dalam kegiatan intelijen bea dan cukai, biasanya juga diberikan bobot terhadap informasi-informasi tersebut, yaitu A1: sangat akurat; A2: akurat; A3: dapat dipercaya; A4: kebenarannya diragukan. Pada prakteknya sistem atau metode pemberian nilai dan bobot informasi ini tergantung dari organisasi intelijen yang membuatnya. Pelaksanaan kegiatan intelijen tidaklah semudah yang kita bayangkan, karena tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan kegiatan intelijen tersebut terjadi saling tumpang tindih antara intelijen instansi kepabeanan dan cukai dengan intelijen dari instansi lainnya. Menurut Andi Widjajanto, seorang dosen di Universitas Indonesia, peneliti, dan pengamat militer yang akan berbicara tentang intelijen negara, di Indonesia kirakira terdapat ada 18 lembaga instansi yang memiliki intel, seperti ada BIN untuk intelijen nasional, Bais untuk intelijen tempur, intelijen militer, intelijen di kepolisian, intelijen di kejaksaan, intelijen di bea cukai, intelijen di imigrasi, intelijen justicial, lalu di departemen-departemen lainnya. Komunitas intelejen yang ada tidak sebatas Badan Intelejen Negara (BIN), atau Badan Intelejen Strategis (BAIS) yang dimiliki oleh Mabes TNI, atau juga Intelejen Keamanan (Intelkam) Mabes Polri, tapi juga menyangkut intelejen lainnya, yakni: BIN, BAIS TNI, Intelkam Polri, Intel Kejaksaan, Intel Imigrasi, dan Intel Bea Cukai, serta Lembaga Sandi Negara. Dari komunitas intelejen tersebut hingga saat ini hampir tidak ada garis koordinasi yang jelas antar lembaga tersebut. Hal ini jelas menyulitkan deteksi sejak dini ancaman terhadap eksistensi negara yang kemungkinan terjadi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. 10

Alhasil, kita dapat melihat bagaimana lemahnya kinerja dan buruknya koordinasi antar lembaga intelejen tersebut berujung kepada sejumlah aksi teror yang menyulitkan posisi negara di dunia internasional. Aksi terorisme yang marak tersebut, bahkan hampir tidak dapat dideteksi sejak dini. Fungsi intelejen yang terdiri dari tiga hal yakni; penyidikan, pengamanan, dan penggalangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya garis koordinasi yang jelas antar lembaga intelejen yang ada.

Ada empat alasan mengapa masing-masing lembaga intelejen tersebut tidak dapat berkoordinasi dengan baik, yakni: - esprit de corp yang sangat tinggi di masing-masing lembaga intelejen. Kebanggaan atas lembaga tersebut menjadi tidak efektif dan kontra produktif ketika kinerja dari masing-masing lembaga tersebut tidak menunjukkan tiga fungsi intelejen tersebut. - adanya persaingan yang tidak sehat. Sehingga koordinasi dapat diasumsikan membuka strategi dan berujung pada wan prestasi dari masing-masing lembaga tersebut. Tak heran apabila koordinasi hanya dianggap sebagai hal yang tidak terlalu penting. Padahal dalam konteks deteksi dini dari berbagai ancaman, koordinasi mampu menutup cela kemungkinan berubahnya ancaman menjadi tragedi. - sentimen kelembagaan yang satu dengan yang lain merasa lebih baik dari lembaga lain. Berbeda pada kasus kebanggaan pada lembaga, pada sentimen yang merasa lebih baik menjadi pemicu terjadinya keengganan dari masing-masing lembaga intelejen untuk membuka hal-hal yang menjadi kerja-kerja keseharian. Tak heran pula kerap kali terjadi bentrok kerja antara lembaga intelejen tersebut di lapangan, misalnya kasus penggrebekan pelaku teroris di Tangerang beberapa waktu lalu. - belum ada perangkat hukum yang mengikat satu lembaga intelejen satu dengan lembaga lainnya dalam satu garis koordinasi yang jelas. Hal ini membuat komunitas intelejen yang ada enggan untuk melakukan koordinasi dan tukar informasi. Tak jarang pula di lapangan misalnya wilayah yang seharusnya menjadi wewenang BIN malah dikerjakan oleh Intelkam Polri, atau sebaliknya juga.

11

Kendala-kendala seperti yang penulis uraikan di atas membawa dampak buruk terhadap kinerja dari intelijen, termasuk berdampak pada kegiatan intelijen di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga deteksi dini dari tindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai tidak dapat dilakukan secara maksimal dan akhirnya berdampak pada kerugian negara akibat dari tindak pelanggaran kepabeanan tersebut.

Berdasarkan tingkat penggunaan produk intelijen yang dihasilkan oleh unit-unit intelijen pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka intelijen dapat digolongkan pada tiga tingkatan intelijen, yaitu :

– Intelijen strategis Yang dimaksudkan dengan intelijen strategis adalah tingkatan dari suatu produk intelijen dimana produk tersebut setelah melalui tahapan-tahapan kegiatan intelijen menghasilkan suatu produk yang bersifat strategis, dengan jangkauan wilayah yang luas, serta jarak panjang. Misalnya produk intelijen yang akan digunakan untuk kebijakan pengawasan terhadap penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat, yang dapat digunakan secara nasional.

– Intelijen Operasional Intelijen jenis ini adalah suatu tingkatan intelijen dimana produknya akan dapat digunakan secara regional. Suatu produk intelijen strategis dapat dikembangkan menjadi suatu kegiatan intelijen operasional yang hasilnya adalah produk intelijen yang dapat digunakan untuk menentukan kebijakan suatu wilayah tertentu. Misalnya kebijakan untuk meningkatkan pengawasan terhadap Kawasan Berikat di lingkungan Kantor Pelayanan Purwakarta.

– Intelijen Taktis Intelijen taktis adalah intelijen yang bersifat taktis di lapangan, yaitu suatu intelijen yang mampu mencipatakan suatu produk yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan langkah-langkah praktis di lapangan. Misalnya produk intelijen taktis yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan oleh satu Kawasan Berikat A di lingkungan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bekasi.

2.1.c. Fungsi Intelijen 12

Fungsi intelijen adalah fungsi-fungsi yang dilakukan dalam suatu kegiatan intelijen. Apa pun tingkatan intelijen tersebut, apakah intelijen strategis, operasional, ataupun taktis, fungsi-fungsi intelijen itu tetap harus dilakukan. Fungsi tersebut meliputi tiga kegiatan utama, yaitu penyelidikan (investigation), pengamanan (security), dan penggalangan (preconditioning). Investigation. Kegiatan penyelidikan merupakan fungsi pertama dari suatu kegiatan intelijen. Fungsi ini sering diidentikan dengan kegiatan intelijen itu sendiri, sehingga seringkali suatu kegiatan penyelidikan, padahal penyelidikan hanyalah salah satu dari tiga fungsi intelijen lainnya. Penyelidikan adalah kegiatan intelijen untuk memperoleh keteranganketerangan atau informasi mengenai keadaan dan tindakan apa yang akan dilakukan sasaran atau lawan. Keterangan-keterangan dan informasi tersebut kemudian diolah dan dinilai, untuk kemudian hasil akhirnya merupakan produk intelijen yang diserahkan kepada

’client’

untuk

dipergunakan

sesuai

dengan

kebutuhannya.

Kegiatan

penyelidikan harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ’client’, yang akan digunakan ’client’ untuk menentukan langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Pertanyaan-pertanyaan itu diformulasikan sebagai 5W1H, yang meliputi.... – What (apa).... yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah ’Apa’ – Who (siapa).... yang melakukan, yang mengatakan, membantu melakukan, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah ’siapa’. – When (kapan).... kapan terjadi, kapan subyek bertemu, kapan subyek akan melakukan, dan seterusnya. – Where (dimana).... menjawab tempat-tempat yang berkaitan dengan masalah atau masalah intelijen (intelligence problem). – Why (mengapa).... informasi yang mampu menjawab motivasi atau sebab masalah tersebut terjadi – How (bagaimana).... 13

informasi yang mampu menjawab bagaimana cara melakukan perbuatan yang menjadi masalah intelijen.

Pengamanan Pengamanan adalah fungsi kedua intelijen yang merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencegah jangan sampai sasaran atau lawan mengetahui langkah dan tindakan yang akan kita lakukan. Aktivitas intelijen ini dapat berupa pengamanan aktif, seperti melakukan aktivitas ’counter intelligence’, dan dapat juga dilakukan secara pasif, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan terhadap kemungkinan obyek-obyek intelijen kita menjadi sasaran dari kegiatan ’counter intelligence’ pihak lawan. Pengamanan obyek-obyek intelijen yang perlu mendapat prioritas adalah pengamanan personil, pengamanan materil, dan mengamanan keterangan

atau

informasi yang sudah diperoleh.

Penggalangan Fungsi ketiga dari kegiatan intelijen adalah penggalangan atau pra conditioning , yaitu suatu kegiatan intelijen untuk mencegah agar pihak lawan, musuh, atau sasaran melakukan suatu kegiatan yang tidak diharapkan. Kegiatan penggalangan merupakan suatu kegiatan operasional yang meliputi operasi khusus dan operasi psikologi. Operasi khusus dilakukan dengan cara penyusupan agen-agen clandestine ke tubuh lawan atau sasaran. Dalam dunia militer atau intelijen nasional, tindakan operasi khusus ini meliputi kegiatan menteror, mensabotage, sampai dengan melakukan penculikan terhadap lawan, dengan tujuan akhir agar lawan menghentikan aktivitas yang tidak dikehendaki oleh ’client’. Operasi psikoligis adalah salah satu bentuk penggalangan yang dilakukan dengan targetnya adalah pikiran manusia. Operasi psikologis juga akrab disebut perang urat syaraf, dimana termasuk dalam kegiatan ini adalah membujuk, mengelu-elukan, meyakinkan, menghasut, dan tindakan lain yang sejenis.

Umumnya bila operasi

psikologis ini telah berhasil, maka operasi khusus menjadi tidak perlu dilakukan. Salah satu kegiatan penggalangan yang sangat dikenal adalah kegiatan propaganda.

Azas-Azas Intelijen

14

Seperti telah diuraikan dimuka bahwa suatu kegiatan intelijen sangat erat hubunganngan dengan informasi yang dibutuhkan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Sehingga dalam mengumpulkan dan mengelola suatu informasi harus memperhatikan azas-azas sebagai berikut .... – Akurat Azas ini mengharuskan bahwa suatu produk intelijen harus didasarkan pada informasi yang tepat dan benar tentang fakta yang terjadi, sehingga tidak diperkenankan adanya suatu informasi yang merupakan anggapan saja, melainkan harus benar-benar tentang fakta yang terjadi, yang dilihat dan didengar sendiri. – Terang dan Jelas Intelijen juga mengharuskan bahwa Informasi yang diperoleh harus terang dan jelas, sehingga tidak menmbulkan salah tafsir yang akan sangat mempengaruhi proses intelijen berikutnya. Informasi yang terang dan jelas juga mengharuskan bahwa suatu informasi yang diperoleh dari lapangan tidak boleh memasukan opini dari petugas pengumpul informasi. Informasi yang terang dan jelas harus menyebutkan detail tentang obyek atau sasaran intelijen, yang dapat berupa orang, kegiatan, atau instalasi. – Masuk Akal Informasi atau suatu Produk intelijen yang dihasilkan harus dapat dipahami, dimana urutan, susunan, dan hubungan persoalan yang satu dengan yang lain berkaitan dan tidak saling bertentangan. – Tepat Waktu Dalam azas ini disyaratkan bahwa suatu Informasi yang diperoleh atau suatu produk intelijen harus disampaikan dan disebarkan dengan cepat dan tepat waktu. Adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bila informasi atau suatu produk intelijen disampaikan di mana masalah yang terkandung di dalamnya sudah lewat waktu, atau terlalu cepat yang akan berakibat pada tidak effektifnya langkah-langkah yang diambil.

Persyaratan Yang Harus Dimiliki Oleh Seorang Yang Bertugas Di Bidang Intelijen. Dalam struktur organisasi intelijen akan ditemui adanya suatu unsur yang disebut unsur lapangan, dimana unsur ini terdiri atas observer, agen, informan. Ketiga kelompok petugas tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda, sehingga

15

persyaratan yang harus dimilikinya juga berbeda-beda pula. Tugas dan persyaratan yang harus dimilikinya adalah sebagai berikut : - Observer. Seorang observer bertugas untuk mengadakan peninjauan lapangan dan melakukan pengamatan dan penggambaran, untuk kemudian melaporkan hasil pengamatan dan penggambarannya kepada unsur pimpinan. Syarat seorang observer adalah harus dapat dan memiliki pergaulan yang luas

dapat

menyesuaikan diri secara cepat, dimanapun ia ditugaskan, memiliki keahlian istimewa untuk dapat mengetahui perubahan-perubahan penting , peka terhadap apa yang sedang menjadi persoalan, memiliki keterampilan teknik pengamatan dan penggambaran yang baik - Agent Seorang agent memiliki tugas melaksanakan instruksi pusat dan kemudian memberikan laporan dari pelaksanaan tersebut kepada pusat. Dengan kata lain seorang agent melayani kebutuhan pusat. Seorang agen dipersyaratkan harus mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi, pengetahuan dan pendidikan yang cukup, pengetahhuan, penguasaan situasi dan seluk beluk setempat, keterbukaan untuk menerima informasi - Informan Sebagai salah satu unsur lapangan dari suatu organisasi intelijen, seorang informan mempunyai tugas memberikan fakta tanpa membuat suatu analisa atau saran, memberikan laporan yang sifatnya petunjuk yang harus dinilai, diolah terlebih dahulu untuk menjadi suatu laporan intelijen. Sedangkan persyaratan seorang informan adalah tidak boleh terlibat baik dalam tugas maupun fungsi, sehingga sebenarnya seorang informan berada di luar struktur organisasi intelijen yang resmi. Seorang informan tidak boleh mengetahui tugas inti atau tujuan dari suatu kegiatan intelijen, jadi mereka hanya berfungsi memberikan informasi saja, harus mampu menjaga kerahasiaan dirinya.

Di samping hal-hal tersebut di atas, seseorang yang bertugas di bidang intelijen secara umum dipersyaratkan harus memiliki kemampuan-kemampuan melakukan

penelitian

management),

(research

skills),

me-manage

informasi

untuk

(information

analisis (analytical skills). mengevaluasi dan membandingkan

(evaluative and comparative skills, membuat rencana dan mengumpulkan (planning 16

and collecting skills), negosiasi (negotiation skills), menulis dan mempersentasikan (oral and presentation skills). Sedangkan hal-hal yang tidak boleh dibocorkan atau diungkapkan oleh seseorang yang bergerak di bidang intelijen adalah bahwa mereka dilarang untuk mengungkapkan atau membocorkan kelemahan lawan,kelemahan dirisendiri,kemungkinan tindakan lawan,kemungkinan tindakan yang akan diambil, kemampuan lawan, dan kemampuan diri sendiri.

Siklus Intelijen Siklus intelijen adalah suatu rangkaian kegiatan intelijen yang berlangsung secara terus menerus dan berurutan serta berkaitan, setelah rangkaian terakhir kembali lagi pada rangkaian pertama, demikian seterusnya berlangsung tanpa henti. Siklus ini merupakan suatu rangkaian kegiatan intelijen yang sistematis dan terstruktur. Dimana kegiatan tersebut harus dilakukan secara disipilin agar keluaran yang dihasilkan merupakan suatu produk yang akurat. Terdapat beberapa versi mengenai siklus intelijen ini. Dalam modul intelijen yang diterbitkan oleh Direktorat Pencegahan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tahapan kegiatan intelijen dalam siklus tersebut meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut (Direktorat Pencegahan dan Penyidikan, 2001: 14) yaitu pengumpulan informasi , penilaian dan pembandingan, analisa, penyajian, penilaian ulang. Sedangkan berdasarkan modul Australian Customs Service ‘National Intelligence Officer’s Course’ disebutkan bahwa silus intelijen tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang terdiri atas yaitu task/problem definition, planning, collection, evaluation, collation, analysis, dissemination, dan re-evaluation. Sementara itu Hatmodjo (Hatmodjo, 2003:2) merinci kegiatan Intelijen tersebut yaitu EEI (Essential Element Intelligence) = perintah/pengarahan, rencana pengumpulan baket, evaluasi baket, analisa baket, produk intelijen, dan distribusi. Dalam tulisan ini penyusun mencoba membuat suatu pola siklus intelijen yang merupakan pemerasan dari ide-ide tentang silus intelijen tersebut, sehingga siklus intelijen yang akan digunakan adalah meliputi kegiatan-kegiatan ... 1). Perencanaan 2). Penggumpulan Informasi 3). Pengolahan dan Pembandingan 4). Evaluasi 17

5). Analisa 6). Penyebaran

Siklus intelijen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:] 2) I 1)

3)

6)

4)

5) ad. 1). Perencanaan Tahap kegiatan intelijen pertama adalah perencanaan. Sesuai dengan penjelasan awal bahwa kegiatan intelijen dilakukan untuk kepentingan ’client’ atau ’stakeholder’, dengan demikian perencanaan dalam suatu kegiatan intelijen harus dilakukan berdasarkan perintah atau keperluan kedua instansi tersebut. Dalam tahap ini, sesuai dengan kebutuhan’client’,disusun rencana intelijen yang nantinya mampu menjawab pertanyaan yang diformulasikan dalam 5W1H. Rencana intelijen harus memuat target atau sasaran intelijen, personil, sumbersumber informasi, cara memperoleh informasi, pendanaan, dan hal-hal lain yang terkait.

ad. 2). Pengumpulan Informasi 18

Tahap kedua dari siklus intelijen ini merupakan kegiatan terpenting dalam suatu kegiatan intelijen, bahkan merupakan kegiatan kunci, karena kunci keberhasilan seluruh proses intelijen tergantung pada akurasi dari kegiatan ‘information collecting’ ini. Bila informasi yang dihimpun dari kegiatan ini tidak akurat, maka kegiatan-kegiatan lainnya akan menjadi kegiatan yang ‘salah arah’. Termasuk dalam kegiatan informasi ini antara lain adalah rekruitmen anggota, ‘rendezvous’ atau pertemuan rahasia, kompartementasi, kurir, kegiatan klandestin.

ad. 3). Pengolahan dan Pembandingan Setelah informasi dikumpulkan, maka informasi tersebut diolah. Informasi adalah bahan mentah yang diperoleh oleh petugas lapangan. Informasi dalam dunia intelijen dapat diartikan secara umum dan dapat diartikan secara khusus. Secara umum informasi adalah bahan mentah yang dilaporkan dalam bentuk aslinya dan diperoleh dengan cara pengumpulan yang kebenarannya masih perlu dikaji lagi, sedangkan secara khusus informasi adalah keterangan yang telah mengalami mengolahan dan siap untuk dipakai oleh ’client’. Dalam tahap ini ’informasi’ yang masih mentah diteliti dan dibandingkan, yang mana informasi yang jelas dan yang mana yang meragukan, juga diteliti mana informasi inti dan mana yang hanya merupakan limbah saja dalam kaitannya dengan rencana intelijen yang bersangkutan. Sumber informasi juga tidak luput dari penelitian dalam tahap ini.

ad. 4). Evaluasi Informasi yang telah mengalami pengolahan dan pembandingan kemudian dievaluasi lagi untuk menentukan tingkat akurasinya. Dapat dikatakan tahap ini merupakan tahap pengolah ulangan, namun produknya merupakan produk yang sudah setengah matang.

ad. 5). Analisa Sebelum diteruskan kepada ’client’ untuk dilakukan dalam membuat kebijakan, maka informasi yang siap tersebut kembali dicocokan dengan rencana intelijen, apakah informasi yang telah dioleh dan dievaluasi tersebut mampu mencawab formulasi pertanyaan 5W1H. Bila secara keseluruhan produk intelijen tersebut 19

dipandang telah memenuhi syarat-syarat produk intelijen yang benar, maka informasi tersebut siap untuk memasuki tahap terakhir dari suatu seri silus intelijen.

ad. 6). Penyebaran Bila mengacu pada prinsip kerja suatu kegiatan intelijen, dimana kegiatannya muncul bila ada permintaan dari ’client’nya, maka setelah informasi telah diolah, dievaluasi, dan dianalisa, maka informasi tersebut segera diserahkan kepada ’client’ untuk digunakannya sebagai dasar pembuatan kebijakan. Sehingga tahap penyebaran disini harus diartikan bahwa penyebarannya dilakukan

atas

persetujuan

’client’,

sedangkan

unit

intelijen

masih

berkepentingan untuk melangsungkan fungsinya terutama dalam fungsi ’pengamanan’. Ada dua sumber utama informasi yaitu informasi yang berasal dari lingkungan internal dan informasi yang berasal dari lingkungan eksternal. Apa saja yang termasuk ke dalam kedua sumber tersebut yaitu Internal , bagian-bagian lain dalam organisasi yang bersangkutan,

laporan-laporan, dan majalah bulanan. Eksternal, instansi

pemerintah lain, sector public, organisasi internasiona, data kepustakaan, dan buletin. Pengumpulan informasi yang dilakukan secara tertutup mempunyai beberapa bentuk, yaitu: – Pengamatan (observing) dengan cara, menggunakan pancaindera secara maksimal, pengamatan selalu diikuti dengan penggambaran, kuasai teknik pengamatan, dan amati fenomena dan kegiatan yang bermakna – Penggambaran (describing) dengan cara, mendeskripsikan hasil pengamatan; penggambaran pribadi (ciri fisik, data biografi, kebiasaan umum/khusus),; fungsi penggambaran pribadi (pengenalan kontak, file sasaran, identifikasi orang yang melakukan counter-intelijen).; penggambaran dan juga pengamatan tergantung pada inteligensia petugas dan pengalaman petugas.; pelaksanaan matbar (metode : titik – melingkar, gunakan detail pengenal dan detail bermakna, dan tentukan ukuran obyek meliputi elementer, komparasi, dan perkiraan.; sasaran pokok orang (fisik, biodata, kebiasaan), kejadian/peristiwa (offensif, defensif), route/arus perjalanan (sketsa, foto, gambar lain), dan instalasi – Penyamaran/pengelabuan adalah suatu usaha untuk menutupi keadaan sebenarnya agar identitas asli tidak diketahui; digunakan untuk personil (individu – organisasi), 20

dan benda (instalasi – dokumen); Jenis enurut sifatnya alamiah (fungsi sebenarnya); buatan (fungsi palsu); menurut fungsinya adalah status (resmi–tidak resmi), kegiatan; pelaksanaan penjejakan ; dapat mempertahankan kondisi (mempertahan kan cover, dan menyiapkan double cover); dapat mengambang mampu menjalin hubungan sebanyak

mungkin dan tidak sembrono.; dapat melakukan kegiatan

intelijen dengan cara pengamatan dan penggambaran (matbar), penyusupan, monitoring, dan elisitasi. – Penjejakan (surveillance) yaitu Pengamatan terhadap sasaran berupa sasaran orang atau kegiatan yang dilakukan secara rahasia dengan menggunakan teknik tertentu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Jenis surveillance menurut tingkat kepekaan/kerahasiaan dengan cara tertutup dan terang-terangan (dilakukan secara terus menerus), menurut metode yang digunakan dengan cara menetap (stationary survellance) dan berjalan kaki (foot surveillance) meliputi ABC system dalam metode ini, penjejakan dilakukan oleh tiga orang petugas, dimana penjejakan dilakukan secara berganti-ganti posisi dan menggunakan Immersion method system dalam metode ini hampir sama dengan metode ABC, bedanya adalah bahwa pada metode ini, seorang petugas dapat berada di depan sasaran atau dapat mendahului pada saat penggantian posisi, dan menggunakan strip system dalam metode ini dilakukan bila sasaran benar-benar telah diketahui, penjejakan dilakukan dimana satu orang petugas dapat terlebih dahulu berada di posisi di mana sasaran diperkirakan akan lewat dengan menggunakan kendaraan atau audio–video – Penyusupan (penetrating) yaitu dalam melakukan penyusupan maka seorang pengumpul informasi harus memperhatikan hubungan atau akses ke sumber informasi, keamanan diri dan informasi yang diperoleh, dapat menggunakan cover atau kedok yang sesuai dengan lingkungan, faktor rintangan yang akan dihadapi, dimana rintangan tersebut dapat berupa rintangan alam, dan buatan.

2.2. Latihan

1). Sebutkan sumber-sumber informasi yang bersifat internal dan eksternal dalam suatu organisasi atau unit intelijen ? 2). Apa yang dimaksudkan dengan pengamatan dan penggambaran ? 3). Apa beda antara elisitasi dengan wawancara ?

21

4). Amati suatu kegiatan di lingkungan saudara, kemudian gambarkan hasil pengamatan saudara kepada rekan saudara sehingga rekan saudara dapat mendapatkan gambaran kegiatan tersebut berikut lingkungannya tanpa perlu melihatnya langsung ! 5). Lakukan suatu teknik elisitasi kepada rekan saudara, kemudian

tulis dan

bacakan hasilnya di muka kelas tanpa terlebih dahulu yang bersangkutan memahami bahwa ia telah menjadi obyek elisitasi Saudara !

2.3. Rangkuman

Intelijen adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk membantu ’user’ atau pengguna dalam membuat keputusan. Pengguna produk intelijen tersebut disebut sebagai ’client’ dan ’stakeholder’. Client intelijen terdiri atas ’primary client’ dan secondary client’. Intelijen terdiri atas tiga jenis yaitu intelijen strategis, intelijen taktis, dan

intelijen

operasional.

Sedangkan

fungsi

intelijen

adalah

penyelidikan

(investigation), pengamanan (security), dan penggalangan (preconditioning). Azas-azas umum yang harus dipenuhi dalam suatu informasi atau suatu produk intelijen adalah akurat, terang dan jelas, masuk akal, dan tepat waktu. Kegiatan intelijen mempunyai beberapa bentuk, namun secara umum kegiatan itu terbagi atas enam langkah kegiatan, sebagaimana yang tercantum dalam suatu siklus yang disebut sebagai siklus intelijen yang

meliputi

kegiatan

perencanaan,

pengumpulan

informasi,

pengolahan

pembandingan, evaluasi, analisa, dan penyebaran. Untuk mengumpulkan informasi, hal penting yang harus diketahui suatu unit intelijen atau seorang pengumpul informasi adalah pemahaman tentang dimana saja informasi tersebut dapat diperoleh. Sumber informasi terbagi atas dua sumber utama, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal adalah sumber informasi yang berada di dalam organisasi dari unit intelijen yang bersangkutan, sedangkan sumber informasi eksternal adalah sumber informasi yang berada di luar organisasi dari unit intelijen yang bersangkutan. Di samping pemahaman tentang sumber informasi, yang harus dikuasai juga oleh seorang pengumpul informasi adalah teknik-teknik yang dapat

digunakan

dalam

pengumpulan

informasi.

Terdapat

beberapa

teknik

pengumpulan informasi yaitu pengamatan dan penggambaran, penyusupan, penjejakan, dan penyamaran atau pengelabuan.

22


PENGAWASAN DAN PENINDAKAN DALAM KEGIATAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN

3.1.

Uraian, Contoh, dan Non Contoh

3.1.a. Tindak Pidana Penyelundupan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) secara sederhana merupakan institusi yang bertugas melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap keluar masuknya barang dari/ke wilayah Republik Indonesia dan memungut beanya, baik bea keluar maupun bea masuk. Seperti institusi pemerintah lainnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga berusaha memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugasnya, terlebih lagi tugas yang diembannya ialah tugas yang strategis ditinjau dari beberapa segi. Salah satunya dengan menetapkan suatu regulasi yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Terutama untuk masyarakat usaha yang bersentuhan langsung dengan pelayanan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selayaknya regulasi-regulasi lainnya, 23

Undang-Undang tentang Kepabeanan juga memuat kewajiban dan larangan. Kedua hal tersebut juga tidak dapaat lepas dari ketentuan mengenai sanksi yang mungkin di jatuhkan. Rumusan mengenai unsur-unsur tersebut harus disusun secara cermat demi terwujudnya peraturan yang komprehensif. Unsur larangan atau apa-apa yang apabila dilakukan akan mendapatkan sanksi, bisa sangat rawan apabila tidak dirumuskan secara baik. Bisa jadi peraturan akan selalu ”dibijaki” oleh para pelanggarnya. Apalagi seiring majunya zaman, aktivitas manusia di segala bidang semakin kompleks, membuat peraturan yang bisa memenuhi semua aspirasi tentulah tidak mudah. Kitab UndangUndang Hukum Pidana mengatur hubungan antara individu dengan negara. Tidak bertentangan kira jika tindak pidana diartikan sebagai kejahatan individu terhadap negara. Dalam bidang kepabeanan, tidak menggunakan istilah kejahatan melainkan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena fokus dari Bea dan Cukai ialah barang. Suatu kejahatan dikategorikan sebagai tindak pidana bisa jadi karena tindakan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat. Berat dalam arti dampak yang yang ditimbulkan. Mungkin saja suatu perbuatan yang apabila dilihat dari tindakannya tampak kecil tetapi mempunyai efek negatif di belakang yang bersifat makro. Tidak terkecuali rumusan tindak pidana di bidang kepabeanan. Gambaran betapa seriusnya tindak pidana kepabeanan, tampak pada ancaman sanksinya yang bisa berupa sanksi gabungan. Gabungan antara pidana penjara dengan pidana denda. Apalagi tindak pidana penyelundupan, dengan tegas menggunakan penghubung”dan” diantara kedua jenis sanksi tersebut. Seiring perubahan yang dilakukan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, maka rumusan tentang tindak pidana kepabeanan juga ikut mengalami perubahan. Terutama tentang istilah yang sangat lekat dengan institusi Bea dan Cukai, yaitu penyelundupan. Rumusan tindak pidana penyelundupan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dinyatakan bahwa ”barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mencoba mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undangundang ini dipidana karena melakukan penyelundupan”. Hal tersebut dinilai kurang tegas karena dalam penjelasan dikatakan bahwa pengertian ”tanpa mengindahkan” adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuana atau prosedur.” Yang berarti, jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, 24

dirasa perlu merumuskan kembali definisi tindak pidana penyelundupan di bidang kepabeanan. Rumusan tindak pidana penyelundupan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 telah jauh berbeda dengan rumusan yang ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995.sekarang terdapat rumusan tindak pidana penyelundupan di bidang impor (pasal 102) dan juga tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor (pasal 102A) yang masing-masing telah terurai secara lebih jelas. Berbagai perubahan besarnya sanksi pidana juga terjadi, yang tentunya jauh lebih berat dibanding ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 . Sanksi yang lebih berat tidak hanya terlihat pada segi kuantitas saja, tetapi juga tampak pada ruang lingkup pengenaan sanksinya. Selain seperti yang telah diungkapkan di atas mengenai cakupan tindak pidana penyelundupan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 juga memuat ketentuan bilamana tindak pidana penyelundupan di atas sampai mengganggu sendi-sendi ekonomi (pasal 102B), bila mana tindak pidana penyelundupan dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai dan aparat penegak hukum (pasal 102C), tentang barang tertentu yang tidak sampai ke kantor tujuan (pasal 102 D), tentang dokumen, buku, catatan,dan keterangan lain yang palsu/dipalsukan/tidak benar serta tentang memiliki barang yang diduga berasal dari tindak pidana (pasal 103), tentang akses sistem elektronik secara tidak sah (pasal 103A), tentang mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan, memusnahkan buku/catatan/ dokumen, penyediaa blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri (pasal 104), tentang membuka segel tanpa hak (pasal 105), tentang PPJK (pasal 107), bilamana tindak pidana dilakukan oleh suatu badan hukum (Pasal 108), tentang penyelesaian barang yang terkait tindak pidana kepabeanan (Pasal 109), bilamana pidana denda tidak dibayar oleh terpidana (Pasal 110), tentang kadaluarsa tindak pidana kepabeanan (Pasal 111). Terdapat perbaikanperbaikan yang cukup membanggakan akan tetapi juga masih terdapat beberapa kelemahan. Sebagai contoh, perbaikan memang nampak pada rumusan tentang tindak pidana penyelundupan. Sekarang lebih terurai jelas dalam beberapa poin dibanding dengan yang sebelumnya yang dinilai kurang adil. Salah satu hal yang kurang teroptimalkan adalah pada ketentuan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor. Masih terdapat celahcelah yang membuat beberapa pelanggaran di bidang ekspor lepas dari jeratan tuntutan pidana. Salah satu ketentuan pidana di bidang ekspor -salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor secara sengaja- diberlakukan terhadap barang-barang yang terkena Bea Keluar, tetapi tidak dikenakan terhadap barang

ekspor umum. 25

Memang tidak mudah membuat suatu peraturan yang sanggup mengakomodasi semua kepentingan, akan tetapi usaha ke arah itu harus senantiasa dilakukan. Pada intinya, bagaimanapun

baiknya

regulasi

disusun,

yang

paling

penting

adalah

implementasi/penegakkannya di lapangan untuk menjamin dipatuhinya ketentuan peraturan. Oleh karena itu, peran bidang pengawasan mutlak diperlukan dalam hal ini. Berbicara tentang tindak pidana kepabeanan sebenarnya akan menyangkut banyak hal. Penulis tidak menjabarkannya secara menyeluruh dengan berbagai pertimbangan yang salah satunya supaya bahasan lebih terfokus dan mudah dicerna. Dalam tulisan ini penulis mengecilkan ruang lingkup pembahasan. Hanya sebatas pada penyajian uraianuraian mengenai tindakan apa dan yang bagaimana saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana disertai sejumlah analisis atau telaahan . Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan hukum material (hanya berisi tentang aturan, larangan serta sanksi) yang mengatur antara hubungan individu dengan negara sebagai wakil seluruh masyarakat Indonesia. Akibat hukum material ini, muncul hukum formal yang isinya lebih ke arah tata cara pelaksanaan ketentuan dalam hukum materiil yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana .Pihak yang berwenang menyidik tindak pidana umum ialah Kepolisian Republik Indonesia. Tindak pidana kepabeanan memang tidak lepas dari dari peraturan induknya di atas. Sebagaimana diketahui, tindak pidana kepabeanan merupakan tindak pidana khusus (lex spesialis) yang penegakkannya diemban oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pun memiliki peraturan berupa undang-undang yang bersifat khusus. Kewenangan menyidiknya juga istimewa. Tindak pidana kepabeanan hanya berhak disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJBC. Penyidik khusus ini merupakan satu-satunya penyidik yang mandiri selain polri. Hal ini selaras dengan ketentuan yang ada disebutkan KUHAP. Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Manfaat mengetahui waktu tindak pidana yaitu umur petindak ketika melakukan suatu tindak pidana, kadaluarsa dalam penuntutan, apakah telah terjadi tertangkap tangan atau tidak, batas waktu mengadu atau menarik pengaduan dalam delik aduan, peranan waktu dalam pasal 1 KUHP. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Undang-undang ini disahkan pada tanggal 31 Desember 1995. Kurang lebih selama 10 tahun telah eksis, akhirnya dilakukan beberapa perubahan ketentuan demi memenuhi tuntutan keadaan. Pasal-pasal yang lemah diperbaiki, yang belum ada dimunculkan, yang sudah tidak relevan dihapus. Kira-kira begitulah perubahan yang 26

dilakukan. Di antara perubahan beberapa ketentuan tersebut, perubahan mengenai rumusan tindak pidana kepabeanan merupakan poin yang paling menyita perhatian. Hal tersebut wajar mengingat ketentuan yang sebelumnya dirasa kurang tegas dan kurang adil seperti yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Undang-undang ini disahkan pada tanggal 15 November 2006. Melalui Undang-undang ini, perubahan yang dilakukan cukup banyak dan merata. Mulai dari Ketentuan Umum hingga Ketentuan Lain-lain. Ketentuan mengenai tindak pidana kepabeanan terjabarkan mulai dari pasal 102 hingga pasal 111. perubahanperubahan besar juga terjadi pada ketentuan dasar. Misalnya saja, tambahan ketentuan Bea Keluar pada definisi Kepabeanan. Berikut ketentuan-ketentuan dasar yang wajib diketahui sebelum menelaah tentang ketentuan tindak pidana kepabeanan. Dalam hal pengurusan pemberitahuan pabean tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK). Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan. Instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri, untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan. Pejabat bea dan cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut undang-undang ini yang berada di sarana pengangkut, tempat penimbunan atau tempat lain. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam pidana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Berikut penulis paparkan jenis-jenis tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kepabeanan disertai penjelasan pasalnya. Di bawah tiap-tiap penjelasan pasal terdapat juga beberapa yang disertai analisis atau penelaahan terhadap pasal-pasal tersebut. Tindak pidana kepabeanan merupakan tindak pidana khusus ( lex spesialis) yang penegakkannya diemban oleh DJBC. Rumusan tindak pidana penyelundupan telah mengalami perubahan demi memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.ketentuan mengenai besarnya sanksi pidana semakin berat, baik untuk masyarakat maupun 27

pejabat. Beberapa ketentuan berlaku lebih ketat mengikat pegawai Bea dan Cukai,sehingga

menuntut

perbaikan

dan

optimalisasi

kinerja

para

pegawai

pemberlakuan berbagai perubahan mengenai rumusan tindak pidana kepabeanan relatif lebih mempermudah pegawai Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya dari berbagai perubahan ketentuan yang telah dilakukan, masih juga tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan.

Pemberantasan Penyelundupan Sebagai tindak pidana yang kompleks, penyelundupan tidak mungkin dapat dihapuskan secara total di Daerah Pabean Indonesia tetapi hal yang memungkinkan adalah diperkecil hingga sekecil mungkin baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Upaya untuk meminimalkan penyelundupan dapat dimulai dari Bea Cukai selaku aparat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberantas penyelundupan. Adapun beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat Bea Cukai dalam kaitannya mengurangi tindak pidana penyelundupan antara lain: – Operasi pemberantasan Commercial-Fraud di pelabuhan. Untuk melakukan pengawasan guna mengamankan penerimaan serta hak-hak negara lainnya dan pengawasan atas pemenuhan persyaratan impor yang ditetapkan instansi teknis lainnya, telah ditetapkan kebijakan untuk melakukan pengawasan barang impor yang melalui pelabuhan di seluruh Indonesia. Langkah itu ditempuh dengan cara penetapan target pengawasan (targetting), sistem jalur pelayanan(jalur merah,hijau dan prioritas),analyzing point(pemeriksaan tambahan terkait dengan tata niaga); pengawasan pemeriksaan fisik barang dan pemanfaatan Hi-Co Scan XRay Container untuk melakukan pemeriksaan fisik barang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memerangi praktek-praktek seperti: - Under-invoice atau under-valuation dimana harga barang atau nilai pabean yang dicantumkan pada pemberitahuan lebih rendah dari yang sebenarnya; - Miss-classification yaitu jenis dan klasifikasi barang yang diberitahukan tidak sesuai dengan fisik barang yang sebenarnya; - Under-volume dimana jumlah atau volume barang yang diberitahukan tidak sesuai dengan jumlah fisik barang yang sebenarnya.

Patroli daerah perbatasan.

28

Kegiatan patroli di laut dilakukan baik secara rutin maupun insidentil pada beberapa wilayah perairan di Indonesia yang dinilai rawan penyelundupan. Kegiatan ini lebih ditekankan untuk mencegah masuknya barang impor ke dalam Daerah Pabean yang

dilakukan

secara

ilegal

tanpa

memenuhi

ketentuan

kepabeanan

atau

penyelundupan langsung.

Audit investigasi. Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran dan atau tindak pidana kepabeanan tertentu, seringkali tidak cukup hanya dengan melakukan penindakan secara langsung pada saat pelayanan dan pemeriksaan secara fisik atas kegiatan mereka. Untuk itu perlu penelitian terhadap kegiatan dan transaksi yang tercermin dalam pembukuan mereka. Bahkan untuk beberapa kasus tertentu perlu audit investigasi yang merupakan gabungan dari pelaksanaan penegakan hukum dan pemeriksaan atau audit atas pembukuan pihak yang bersangkutan. Audit investigasi dilakukan terhadap kasuskasus tertentu yang memang memerlukan pemeriksaan dari sisi Pre-clearance Control maupun Post-clearance Control untuk bisa mengungkap dan menyelesaikan kasus tersebut. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim gabungan dari Unit Intelijen, Penyidikan dan dari Audit.

Operasi intelijen. Untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap dan menyeluruh atas suatu kasus atau permasalahan, seringkali diperlukan upaya-upaya yang tidak dapat dilakukan secara formal dan tidak mungkin dengan cara-cara normal seperti biasa, sehingga seringkali diperlukan adanya operasi intelijen untuk melakukan collecting dan analisis informasi serta memberikan rekomendasi penanganan selanjutnya. Operasi intelijen ini lebih banyak dilakukan untuk melakukan pengumpulan informasi dan collecting data untuk kemudian dilakukan analisis dan penelitian yang mendalam sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya secara komprehensif, sehingga akan menjadi masukan untuk penetapan kebijakan.

Optimalisasi ship search.

29

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Bea Cukai adalah dengan melakukan ship search atau boatzoeking atau pemeriksaan kapal. Sebagaimana diketahui, kapal laut memiliki struktur yang sangat kompleks yang menjadikannya sebagai salah satu sarana yang cukup baik untuk menyembunyikan barang-barang ilegal. Ditambah lagi dengan kondisi sistem keamanan yang kurang menunjang, baik ketika kapal sedang lego jangkar maupun saat sandar. Hal tersebut dapat dilihat dari cukup bebasnya orang-orang yang naik turun kapal. Pelaksanaan ship search berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) oleh petugas Bea Cukai yang memiliki kapabilitas tinggi dalam pemeriksaan kapal dan ditunjang oleh peralatan pemeriksaan serta peralatan pelindung keselamatan akan dapat menemukan barangbarang yang sengaja disembunyikan di dalam kapal baik itu berupa narkotika, senjata api, bahan peledak, atau barang-barang lainnya yang diimpor secara ilegal sehingga upaya penyelundupan barang-barang tersebut dapat dicegah.

Sanksi Administrasi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada penyelundupan di bidang impor dan ekspor yang dibahas sebelumnya yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit lima miliar rupiah dan paling banyak seratus miliar rupiah. Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan ditambah 1/3 (satu pertiga) . Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau pidan denda paling sedikit sepuluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah. Dalam UU Kepabeanan diuraikan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan. Hal demikian dianggap lebih tegas dalam pelaksanaannya karena secara langsung merumuskan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyelundupan. Pemberatan sanksi pidana dan sanksi pidana berupa denda untuk membuat jera atau meminimalisasi kegiatan penyelundupan. Mengingat latar belakang di atas, maka dalam UU 17/2006 ini, Pasal 102 UU 10/1995 30

dipecah menjadi dua pasal, yaitu pasal 102 untuk pidana di bidang impor dan pasal 102A untuk pidana di bidang ekspor. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan oleh DJBC sangat banyak hambatan yang dapat mengganggu kelancarannya sehingga tujuan yang ingin dicapai menjadi kurang optimal. Beberapa contoh hambatan yang dimaksud antara lain masih banyaknya terjadi tindak pidana di bidang kepabeanan utamanya tindak pidana penyelundupan. Secara umum, tindak pidana penyelundupan merupakan salah satu masalah yang bersifat global. Istilah penyelundupan tidak dipakai semata-mata untuk kegiatan membawa barang-barang keluar masuk wilayah Indonesia secara ilegal baik itu melalui bandar udara internasional, pelabuhan-pelabuhan laut, maupun melalui perbatasan negara seperti di wilayah Kalimantan, Tanjung Balai Karimun, atau Papua. Dilihat dari akibat yang ditimbulkannya, jika tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, maka tindak pidana penyelundupan ini tidak hanya berakibat buruk di masa sekarang tetapi juga buat masa depan ekonomi bangsa Indonesia. Arti penyelundupan selama ini yang banyak diketahui oleh masyarakat awam adalah mereka menganggap bahwa semua pemasukan barang ke dalam Daerah Pabean baik yang tidak diberitahukan maupun yang diberitahukan secara tidak benar. Sedangkan arti yang berdasarkan Undang-undang Kepabeanan Penyelundupan dapat terjadi di bidang impor maupun di bidang ekspor yang keduanya dapat membawa dampak kerugian yang sama bagi perekonomian nasional. Untuk penyelundupan di bidang impor dibagi menjadi delapan delik, yaitu: – mengangkut barang yang tidak tercantum dalam manifest – membongkar barang impor di luar Kawasan Pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean. – membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean. – membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat lain selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan. – menyembunyikan barang impor secara melawan hukum. – mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawsan pabean tanpa persetujuan pejabat bea cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara.

31

– mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya. – dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Sedangkan untuk penyelundupan di bidang ekspor dibagi menjadi lima delik, yaitu: – mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean. – dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah. – memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean. – membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean. – mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Penyelundupan merupakan tindak pidana yang kompleks, jadi penyelundupan tidak mungkin dapat dihapuskan secara total di Daerah Pabean Indonesia, tetapi hal yang mungkin adalah meminimalisirnya hingga sekecil mungkin kemungkinan terjadinya tindak pidana penyelundupan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada Undang-undang Kepabeanan diatur tindak pidana di bidang Kepabeanan, baik tindak pidana penyelundupan impor, penyelundupan ekspor, dan tindak pidana lainnya sebagai penjera kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap barang, dan kewajiban kepabeanan lainnya. Terhadap pelaku tindak pidana kepabeanan dilakukan penyidikan oleh PPNS DJBC. Dengan dilakukannya penyidikan, maka PPNS DJBC harus melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Dimana Pejabat Bea dan Cukai harus mempunyai brevet sebagai PPNS, dengan terlebih dahulu mengikuti diklat PPNS dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

3.1.b. Barang hasil tindak pidana

Dalam UU Kepabeanan diatur jenis-jenis tindak pidana beserta sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran tersebut. Subjek dari tindak pidana adalah orang atau 32

badan yang melakukan tindak pidana tersebut. Sementara objek dari tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan subjek.

Subjek Tindak Pidana Dalam ketentuan pidana kepabeanan (UU No. 17 Tahun 2006), subjek tindak pidana kepabeanan terdiri dari: Importir, Eksportir, Pengangkut, Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS), Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), Pegawai atau aparat penegak hukum, Setiap orang yakni orang perseorangan atau badan hukum

Objek Tindak Pidana Ketentuan tindak pidana kepabeanan diatur dalam pasal 102 sampai dengan pasal 111 Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 jo Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan objek tindak pidana kepabeanan yaitu barang. Jika di dalam penyidikan yang dilakukan oleh PPNS BC terbukti bahwa barang tersebut merupakan barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan maka atas barang tersebut akan dilakukan penegahan, yang selanjutnya untuk disimpan guna dipakai sebagai barang bukti di sidang pengadilan. Terhadap barang impor yang berasal dari tindak pidana dirampas untuk negara. Barang impor atau ekspor yang berdasarkan putusan pengadilan dirampas untuk negara, berdasarkan Undang-undang Kepabeanan menjadi milik negara yang pemanfaatannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3.1.c. Kedaluwarsa Tuntutan Pelanggaran Kepabeanan

Dalam Undang-undang Kepabeanan disebutkan bahwa daluwarsa suatu penuntutan adalah 10 tahun sejak Terjadinya tindak pidana atau sejak Pendaftaran dokumen pabean yaitu PIB atau PEB. Jadi kejelasan hukum yang telah diretapkan dalam undang-undang ini adalah sepuluh tahun untuk tindak pidana. Sedangkan untuk sanksi administrasi daluwarsa penagihannya adalah 30 hari. Daluwarsa tersebut dihitung sejak diterbitkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran (SPKP), dan

Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi administrasi 33

(SPPSA). Pengenaan sanksi administrasi merupakan konsekuensi logis dari Undangundang Kepabeanan sebagai bagian dari hukum fiskal, aparat fiskal diberikan kewenangan untuk dapat menerapkan sanksi administrasi berupa denda. Selanjutnya wewenang Dirjen Bea dan Cukai dilimpahkan Pelaksanaanya pada Kepala Kantor Pabean (Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama sesuai dengan nomenklatur struktur organisasi tahun yang berlaku sekarang ini) untuk pengenaan sanksi dan penagihan dendanya. Penggenaan sanksi administrasi dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan dan Cukai atas nama Dirjen Bea dan Cukai dengan menerbitkan SPPSA. Dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal diterimanya SPPSA, pihak yang dikenakan sanksi administrasi dapat memilih membayar sanksi administrasi dimaksud, mengajukan keberatan kepada Dirjen Bea dan Cukai, dengan ketentuan mempertaruhkan jaminan sebesar denda administrasi dimaksud. Masa kadaluwarsa tindak pidana dalam Undang-undang Kepabeanan adalah setelah melampaui jangka waktu sepuluh tahun, sejak terjadinya tindak pidana. Berarti setelah itu tindak pidana tidak dapat dituntutkan lagi. Jadi penyimpanan dokumen harus minimal sepuluh tahun agar dalam hal terjadi tindak pidana bisa dijadikan barang bukti untuk penuntutan. Bila kedaluwarsa maka tidak dapat dituntutkan lagi. Namun jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan penjara dan pidana denda. Penyelenggaran Pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Indonesia yang berlaku, serta penyimpana dokumen, buku dan laporan adalah sepuluh tahun pada tempat usahanya di Indonesia.

Daluwarsa dalam Perpajakan Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam UU perpajakan pasal 22, Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidakdapat ditagih lagi. Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 10 (sepuluh) tahun apabila Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Teguran dan menyampaikan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung

34

sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara: Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak sebeluin tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengajuan kcberatan. Daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat keberatan Wajib Pajak diterima Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Dalarn hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penerbitan

ketetapan pajak tersebut. Daluwarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau tahun Pajak. Penentuan masa 10 tahun ini sesuai dengan ketentuan daluwarsa penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan Wajib Pajak. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan. Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung; diterbitkan SKPKB atau SKPKBT. Adanya daluwarsa ini sangat membantu dalam hal adanya kepastian hukum. Penyimpanan dokumenpun ditetapkan jangka waktunya yaitu dalam sepuluh tahun untuk menjaga agar catatan-catatan dan dokumen dokumen yang dibutuhkan untuk membantu penyelidikan dan penyidikan tetap ada dan bisa diakses dan dijadikan sebagai petunjuk yang berguan untuk penyidikan tersebut. Ketertiban penyimpanan dan pencatan sangat penting maka dari itu dokumen yang disipan harus disimapan di tempat usaha yang bersangkutan dan tidak ditempatkan di tempat yang lain agar dalam pengurusannya sesuai dengan peraturan yang ada. Pencatatan harus diserahkan jika ada pemeriksaan terhadap perusahaan yang bersangkutan atau dilakukan audit.

35

Laporan yang diserahkan harus merupakan laporan yang sebenarnya dan bukan merupakan laporan yang sengaja dibuat untuk mengelabui atau memalsukan hasil audit yang sebenarnya. Oleh karena itu auditor harus bisa memeriksa dengan jeli dan teliti semua laporan yang diterima dan mencocokkan dengan bukti-bukti yang ada. Hal ini telah ditetapkan dalam UU dan disetujui menjadi Standard akuntansi Keuangan (SAK). Dokumen-dokumen yang telah melampaui daluwarsa bisa dimusnahkan atau tetap disimpan untuk menjaga tertibnya penyimpanan arsip yang dibutuhkan.

3.2. Latihan 1). Apakah pengawasan dan penindakan dalam bidang kepabeanan, menggunakan istilah kejahatan dan/atau pelanggaran.? Jelaskan ! 2). Jelaskan apa yang dimaksud dengan obyek dan subyek tindak pidana di bidang kepabeanan.! 3). Jelaskan apa itu kedaluwarsa, dan apa yang dimaksud dengan kedaluwarsa tindak pidana Kepabeanan.! 4). Jelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana penyelundupan dalam Pasal 102, dan 102A pada Undang-undang Kepabeanan.! 5). Jelaskan bagaimana pengawasan dan penindakan terhadap barang impor dan ekspor berupa barang hasil tindak pidana kepabeanan.!

3.3. Rangkuman

Sebagai instansi penegakan hukum, Bea Cukai tentunya dibebani suatu tanggung jawab dalam rangka memberantas habis pelaku-pelaku tindak pidana penyelundupan atau setidak-tidaknya mengurangi aktivitas penyelundup di negeri ini. Berbagai opini dalam kaitannya dengan pemberantasan penyelundupan telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk mengharapkan seluruh pengusaha importir dan eksportir menjalankan usahanya dengan jujur. Akan tetapi, hal itu tidak dapat dilakukan semudah membalikkan telapak tangan. Salah satu tindakan yang logis adalah memperkuat aturan main untuk kegiatan ekspor impor, dalam hal ini Undang-Undang Kepabeanan. Dan ini telah direalisasikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 sebagai amandemen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam Undang-Undang yang baru ini, selain 36

pengertian penyelundupan diperluas dan terperinci, sanksi buat para penyelundup juga diperberat. Sejak berlakunya Undang-undang No.10 tahun 1995 tentang kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 102 kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian ‘tanpa mengindahkan’ adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah tidak dapat dikategorikan sebagai penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karenanya dipandang perlu untuk merumuskan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan. Daluwarsa dalam kamus bahasa Indonesia berarti “berakhir, habis waktunya “.Daluwarsa penuntutan yang dijelaskan dibagi dalam daluwarasa penuntutan berdasarkan undang-undang kepabeanan, berdasarkan undang-undang cukai, berdasarkan undang-undang perpajakan dan berdasarksn KUHP.Daluwarsa penuntutan dalam perundang-undangan Kepabeanan adalah sepuluh tahun sejak tindak pidana atau sejak pendaftaran dokumen pabean (PIB/PEB). Jadi kejelasan hukum yang telah diretapkan dalam undang-undang ini adalah sepuluh tahun untuk tindak pidana. Sedangkan untuk sanksi administrasi daluwarsa penagihannya adalah 30 hari. Daluwarsa tersebut dihitung sejak diterbitkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administrasi.


PENGAWASAN DAN PENINDAKAN 37

DALAM KEGIATAN PENYIDIKAN, DAN PPNS DJBC

4.1. Uraian, Contoh dan Non Contoh

4.1.a. Azas-Azas Hukum dan Upaya Hukum Yang Digunakan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan.

Dalam pembelajaran ini zas-azas hukum yang ada hubungannya dengan tindak pidana kepabeanan meliputi hak-hak azasi manusia, hak-hak tersangka dan/atau terdakwa. Pada masa ini, perkembangan dunia perdagangan internasional sangatlah luar biasa. Begitu pun di Indonesia, perkenbangan ekspor-impor melonjak secara mengagumkan. Perkembangan ini pada dasarnya memberikan pengaruh positif pada kemajuan

ekonomi

nasional,

memberikan

income

yang dapat

mempercepat

pembangunan di negara ini. Tapi bagai dua sisi mata uang yang selalu berdampingan, perkembangan yang pesat ini memberikan dampak yang buruk terhadap persaingan antar eksportir-importir. Dengan makin ketatnya persaingan, banyak cara ditempuh oleh pelaku bisnis untuk memenangkan persaingan, sekalipun dengan cara melawan hukum yang berlaku. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di pihak pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai- selaku pihak pengawas yang berusaha agar setiap transaksi perdagangan internasional dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Masalah yang timbul kadangkala teramat berat yang mengharuskan pemberian sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut. Atas dasar tersebut, DJBC merasa perlu memiliki penyidik khusus dalam menangani pelanggaran pidana di bidang kepabeanan, sesuai Pasal 112 Undang-undang Kepabeanan, diangkatlah penyidik di bidang kepabeanan yang dikenal dengan PPNS DJBC. Pelanggaran kepabeanan yang dimaksud dalam Undang-undang kepabeanan yaitu pelanggaran administrasi yang pelaksanaannya dikenakan sanksi anministrasi berupa denda, dan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana. Sebelum seseorang dipidana karena didakwa melanggar ketentuan tindak pidana kepabeanan dilakukanlah proses penyidikan tindak pidana. Pada modul ini pembelajaran yang disampaikan adalah tentang penyidikan tindak pidana kepabeanan.

4.1.b. PPNS DJBC

38

Dalam melakukan proses penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang dan hak khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Sesuai kewenangan dalam pasal 112 ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik berhak untuk melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan guna kepentingan penyidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat 2. Penyidik yang telah melakukan serangkaian tindakan tersebut wajib menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 8 / 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu dibuat suatu prosedur penyidikan agar penyidikan dapat dilaksanakan secara berhasi guna dan berdaya guna dengan tidak melanggar hukum. Diharapkan pula adanya keseragaman penyidikan baik mengenai penatausahaan maupun mengenai kelengkapan administrasi. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik mengacu pada prosedur yang telah diatur dalam Pasal 8 KUHAP, Pasal 107 ayat (3), 138 KUHAP, Angka 6 Kep.Menkeh RI No.M04.PW.07.03/1983, Pasal 2 huruf h Kep.Menkeh RI No.M.04.PW.07.03/1984 tanggal 27 September 1984, Pasal 112 ayat 3 UU No.17 / 2006 tentang Kepabeanan. Dari uraian pendahuluan di atas dapat terlihat bahwa negara mencoba untuk bertindak sebagai sebuah institusi yang selalu bisa memfasilitasi setiap hak dari komunitas masyarakat. Di satu sisi negara merasa perlu untuk memberikan tindakan tegas (dalam hal ini atas tindakan pidana yang telah dilakukan) kepada pelaku dengan tujuan untuk memberikan efek jera (shock therapy) sehingga pelaku akan berpikir untuk tidak mengulangi tindakannya tersebut (deter effect). Namun demikian, di lain sisi pemerintah dituntut untuk bertanggung jawab atas jaminan perlindungan atas hak-hak azasi masyarakatnya, termasuk dalam proses penyidikan sebagai bagian dalam proses penegakkan hukum dan peradilan di Indonesia umumnya dan di bidang Kepabeanan khususnya.

4.1.c. Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan

Hal-hal tersebut diatas merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan pidana di dalam bidang Kepabeanan dan Cukai sesuai dengan batasan pengertian istilah pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyidikan di lingkungan Direktorat 39

Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana suatu tindak pidana diartikan sebagai setiap perbuatan yang diancam pidana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan Selanjutnya jika di temui hal–hal tersebut akan diproses secara hukum. Salah satu langkah awal dalam proses penegakkan hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai tersebut adalah penyidikan. Sebagai dasar utama pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai maka harus diketahui terlebih dahulu makna umum dan tujuan awal dari penyidikan itu sendiri. Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai secara umum dapat dikatakan sebagai suatu upaya penegakkan hukum yang bersifat pembatasan atau pengekangan hak-hak azasi seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna mengamankan hak-hak negara, yang dalam implementasinya merupakan salah satu tahap dari pola penegakkan hukum pidana yang harus dilaksanakan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tertangkap Tangan (Dasar Hukum Pasal 108 KUHAP), adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut. Jadi secara langsung dapat dipastikan tersangka dalam tindak pidana tersebut. Tertangkap tangan, setiap pegawai Bea dan Cukai tanpa surat perintah dapat melakukan tindakan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Segera setelah itu memberitahukan dan atau menyerahkan tersangka beserta atau barang bukti kepada penyidik yang berwenang melakukan penanganan selanjutnya. Penyidik yang berwenang atau dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai, apabila menerima penyerahan tersangka beserta atau tanpa barang bukti dari pegawai bea dan Cukai maupun masyarakat, wajib membuat laporan kejadian dan membuat berita acara atas setiap tindakan yang dilakukan.

4.2. Latihan 40

1). Jelaskan apakah dalam kegiatan penyelesaian penyidikan tindak pidana kepabeanan hakekatnya merupakan suatu upaya pengawasan dan penindakan yang bersifat pembatasan/pengekangan hak azasi seseorang ? 2). Jelaskan

apakah yang dimaksud dengan subjek dan

obyek dari tindak

pidana kepabeanan !. 3). Jelaskan bagaimana cara pengawasan dan penindakan terhadap barang yang dapat menjadi milik Negara.! 4). Jelaskan bagaimana cara pengawasan dan penindakannya yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kepentingan individunya secara tidak bertanggung jawab lalai/ sengaja melakukan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan umum. 5). Jelaskan apa yang dimaksud

dengan kegiatan mulai melakukan penyidikan

dalam rangka pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh PPNS DJBC!

4.3. Rangkuman.

Sebelum seseorang dipidana karena didakwa melanggar ketentuan tindak pidana kepabeanan dilakukanlah proses penyidikan tindak pidana. Didalam melaksanakan penyidikan perlu diperhatikan beberapa azas-azas hukum yang ada hubungannya dengan Tindak Pidana Kepabeanan menyangkut hak-hak azasi manusia yang memberi perlindungan terhadap tersangka. Penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai hakekatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan/ pengekangan hak azasi seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna mengamankan hak-hak negara. Sesuai yang telah diatur dalam pasal 112 UU No 10 / 1995 tentang Kepabeanan mengenai penyidikan, Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik berhak untuk melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan guna kepentingan penyidikan. Penyidik yang telah melakukan serangkaian tindakan tersebut wajib menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 8 / 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Oleh karena itu dibuat suatu prosedur penyidikan agar penyidikan dapat

dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna dengan tidak melanggar hukum. Diharapkan pula adanya keseragaman penyidikan baik mengenai penatausahaan maupun mengenai kelengkapan administrasi. Secara khusus istilah penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik 41

untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana di bidang Kepabeanan yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut KUHAP. Dari definisi tersebut, dapat dipastikan bahwa dalam proses penyidikan dilakukan beberapa tahapan tindakan yang harus dilakukan yang bertujuan untuk membuat terang, dalam artian memperjelas suatu kasus sehingga pada akhirnya dapat diketahui tersangkanya dan dapat dilakukan proses peradilan yang semata-mata harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menyalahi asas-asas kemanusiaan yang ada. Suatu proses penyidikan dapat dilangsungkan ketika diketahui adanya tindak pidana. Dalam hal dapat diketahuinya tindak pidana dilanjutkan dengan proses penyidikan melalui tahapan membuat Laporan Kejadian (Dasar Hukum Pasal 106 KUHAP).

5. Test Formatif 42

Simaklah dengan baik materi yang terkandung dalam modul ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan secara spontan, artinya pada waktu Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak diperkenankan melihat ke modul dan kunci jawaban, tetapi jawablah menurut apa yang ada dalam pikiran Anda.

5.1. Soal Pilihan Ganda Pilihlah jawaban yang paling benar dan tepat, dengan cara memberikan tanda lingkaran pada huruf a, b, c, d untuk tiap nomor pada soal dibawa ini. Soal ini bobot nilai nya jumlah 30% untuk tiga puluh soal yang dapat Saudara kerjakan dan jawabnya benar.

(contoh:1. a b

c

d ).

1). Intelijen dalam pengertian bahasa, memiliki dua arti yaitu orang yang bertugas mencari keterangan (mengamat-amati), dan…. a. Penegahan b. Pemeriksaan c. penindakan d. dinas rahasia 2). Produk intelijen yang akan digunakan untuk kebijakan pengawasan terhadap penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat, yang dapat digunakan secara nasional, adalah jenis …. a. intelijen strategis b. intelijen operasional c. intelijen taktis d. intelijen sipil 3). Produk intelijen berupa kebijakan untuk meningkatkan pengawasan terhadap Kawasan Berikat di lingkungan Kantor Pelayanan Purwakarta adalah jenis .... a. intelijen strategis b. intelijen operasional c. intelijen taktis d. intelijen sipil

43

4). Produk intelijen yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan oleh suatu Kawasan Berikat A di lingkungan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bekasi, adalah jenis.... a. intelijen strategis b. intelijen operasional c. intelijen taktis d. intelijen sipil 5). Fungsi intelijen meliputi tiga kegiatan utama, yaitu penyelidikan (investigation), pengamanan (security), dan kegiatan .... a. pengamatan b. pengawasan c. penindakan d. penggalangan (preconditioning) 6). Kegiatan intelijen yang selalu diikuti dengan penggambaran, kuasai teknik pengamatan, dan amati fenomena dan kegiatan yang bermakna, dengan menggunakan pancaindera secara maksimal, adalah kegiatan .... a. pengamatan (observing) b. penggambaran (describing c. penyamaran (pengelabuan) d. penjejakan (surveillance) 7). Kegiatan

intelijen

dengan

cara

mendeskripsikan

hasil

pengamatan;

penggambaran pribadi, pengamatan tergantung pada inteligensia petugas dan pengalaman petugas.; pelaksanaan pengamatan dan penggabaran gunakan detail pengenal dan detail bermakna, dan tentukan ukuran obyek, route/arus perjalanan dan instalasi, adalah kegiatan .... a. pengamatan (observing) b. penggambaran (describing) c. penyamaran (pengelabuan) d. penjejakan (surveillance) 8). Kegiatan intelijen dengan cara melakukan usaha untuk menutupi keadaan sebenarnya agar identitas asli tidak diketahui; untuk personil, untuk benda, untuk kegiatan adalah .... a. pengamatan (observing) b. penggambaran (describing) 44

c. penyamaran (pengelabuan) d. penjejakan (surveillance) 9). Kegiatan intelijen dengan cara melakukan pengamatan terhadap sasaran berupa sasaran orang atau kegiatan yang dilakukan secara rahasia dengan menggunakan teknik tertentu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, adalah kegiatan .... a. pengamatan (observing) b. penggambaran (describing) c. penyamaran (pengelabuan) d. penjejakan (surveillance) 10). Kegiatan intelijen dengan cara pengumpul informasi, akses ke sumber informasi, dapat menggunakan cover atau kedok yang sesuai dengan lingkungan, faktor rintangan yang akan dihadapi, dimana rintangan tersebut dapat berupa rintangan alam, dan buatan adalah kegiatan .... a. penyusupan (penetrating) b. penggambaran (describing) c. penyamaran (pengelabuan) d. penjejakan (surveillance) 11). Importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, pegawai atau aparat penegak hukum, dan setiap orang, adalah .... a. subjek tindak pidana kepabeanan b. obyek tindak pidana kepabeanan c. sasaran pinindakan d. sasaran penegahan 12). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang dan hak khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang .... a. Hukum Acara Pidana b. Kepabeanan c. Mahkamah Agung d. Kejaksaan Agung 13). PPNS DJBC diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari .... a. Kapolri 45

b. Menteri Keuangan c. Kejaksaan Agung d. Mahkamah Agung 14). Setiap orang selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengetahui atau menerima laporan tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan wajib melaporkan kepada .... a. Kapolri b. Kapolda c. PPNS DJBC d. KPK 15). Produk intelijen yang dihasilkan oleh unit intelijen DJBC tersebut nantinya sebagai dasar pembuatan keputusan yang digunakan oleh .... a. Kantor Wilayah DJBC b. DJBC c. Kantor Pelayanan Umum DJBC d. Kantor Pabean 16). Seorang yamg bertugas untuk mengadakan peninjauan lapangan dan melakukan pengamatan dan penggambaran, untuk kemudian melaporkan hasil pengamatan dan penggambarannya kepada unsur pimpinan, disebut melakukan sebagai .... a. agent b. informan c. observer d. survylance 17). Seorang yamg memiliki tugas melaksanakan instruksi pusat dan kemudian memberikan laporan dari pelaksanaan tersebut kepada pusat, disebut sebagai.... a. agent b. informan c. observer d. survylance 18). Seorang yang mempunyai tugas memberikan fakta tanpa membuat suatu analisa atau saran, memberikan laporan yang sifatnya petunjuk yang harus dinilai, diolah terlebih dahulu untuk menjadi suatu laporan intelijen, disebut sebagai .... a. agent b. informan 46

c. observer d. survylance 19). Kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang dan hak khusus sebagai penyidik diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tentang Kepabeanan Pasal: a. 111 b. 112 c. 113 d. 114 20). Dalam hal tertangkap tangan Pegawai Bea dan Cukai: a. Tidak berhak melakukan penangkapan b. Berhak melakukan penangkapan c. Berhak melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah d. Hanya PPNS Bea dan Cukai yang boleh melakukan penangkapan

5.2. Soal Pilihan Benar dan Salah Pilihlah jawaban yang menurut Saudara adalah yang paling benar dan tepat, dengan cara memberikan tanda lingkaran pada huruf B (bila jawaban yang dipilih adalah yang benar), dan S (bila jawaban yang dipilih adalah yang Salah) untuk tiap nomor pada soal dibawa ini:

(contoh: 1. B, S

)


Pilih B bila pernyataan benar dan S bila pernyataan salah ! 1).

Bidang penyelidikan memfokuskan perhatian pada upaya B -

S

mengumpulkan informasi berikut aspek-aspek yang berkaitan erat dengan upaya-upaya tersebut.

2).

Pengawasan adalah kegiatan intelijen untuk memperoleh B -

S

keterangan-keterangan atau informasi mengenai keadaan dan

47

tindakan apa yang akan dilakukan sasaran atau lawan. 3).

Tujuan pengawasan dari Pabean adalah memastikan semua B -

S

pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan Negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean yang ditetapkan. 4).

B -

S

B -

S

B -

S

B -

S

B -

S

Pengenaan sanksi administrasi merupakan konsekuensi tidak logis dari Undang-undang Kepabeanan sebagai bagian dari hukum fiskal, aparat fiskal diberikan kewenangan untuk dapat menerapkan sanksi administrasi berupa denda. 5). Tahapan-tahapan

dalam

suatu

proses

penyidikan

dalam

pengertian merupakan kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan intinya menyangkut tiga hal yakni Penindakan, Penyelesaian dan 6).

Penyerahan Berkas Perkara.

Langkah yang ditempuh dalam pengawasan dan penindakan kepabeanan

dengan

cara

penetapan

target

pengawasan

(targetting), sistem jalur pelayanan (jalur merah, hijau dan prioritas), analyzing point (pemeriksaan tambahan terkait dengan tata niaga); pengawasan pemeriksaan fisik barang dan 7).

pemanfaatan

Pengamanan adalah fungsi kedua intelijen yang merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencegah jangan sampai sasaran atau lawan mengetahui langkah dan tindakan yang akan 8).

kita lakukan.

Pelanggaran kepabeanan yang dimaksud dalam Undang-undang kepabeanan

yaitu

pelanggaran

administrasi

yang

pelaksanaannya dikenakan sanksi anministrasi berupa denda,

48

9).

dan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam

undang-undang

Kepabeanan

disebutkan

B -

S

B -

S

bahwa

daluwarsa suatu penuntutan adalah sepuluh tahun sejak 10). terjadinya tindak pidana.

Negara merasa perlu untuk memberikan tindakan tegas kepada pelaku dengan tujuan untuk memberikan efek jera (shock therapy) sehingga pelaku akan berpikir untuk tidak mengulangi tindakannya tersebut (deter effect), dan memberikan insentif.

5.3. Soal Isian / mengisi kalimat atau kata (Soal melengkapi kalimat) Lengkapilah kalimat dibawah ini agar menjadi kalimat atau pernyataan yang lengkap dan benar, dengan cara mengisi pernyataan atau jawaban Saudara dituliskan pada kolom atau ruang kosong yang bertanda titik-titik (.....). Soal ini bobot nilai nya jumlah 20% untuk lima soal yang dapat Saudara kerjakan dan jawabannya benar

1). Penjejakan (surveillance) yaitu pengamatan terhadap sasaran berupa sasaran orang atau kegiatan yang dilakukan secara rahasia dengan menggunakan teknik tertentu untuk memperoleh ........................................... yang dibutuhkan

2). Siklus intelijen adalah suatu rangkaian kegiatan intelijen

yang berlangsung

secara terus menerus dan berurutan serta berkaitan, setelah rangkaian terakhir kembali lagi pada .......................................... demikian seterusnya berlangsung tanpa henti.

3). Tindak pidana kepabeanan merupakan tindak pidana .................................. yang penegakkannya diemban oleh DJBC.

4). Penyidikan tindak pidana kepabeanan hakekatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan/pengekangan hak azasi seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna ............................................... 49

5). Hal-hal yang tidak boleh dibocorkan atau diungkapkan oleh seseorang yang bergerak di bidang

intelijen adalah bahwa mereka dilarang untuk

mengungkapkan

...............................................

kelemahan

atau

dirisendiri,

.........................................

kemungkinan yang

akan

tindakan diambil,

kelemahan lawan,

kemampuan

lawan,

kemungkinan lawan,

dan

kemampuan diri sendiri.

5.4. Soal Uraian. Jawablah satu soal dari tiga soal dibawah ini dengan cara menulis uraian jawabannya diatas kertas yang disediakan atau diatas lembar soal yang disediakan untuk menjawab soal uraian. Soal ini bobot nilai nya jumlah 40% untuk dua soal yang dapat Saudara kerjakan dan jawabannya benar.

1). Jelaskan pada era globalisasi, kemajuan teknologi dan pembangunan seperti sekarang ini apakah pengawasan dan penindakan dalam kegiatan penyelesaian tindak pidana kepabeanan masih diperlukan !

2). Jelaskan apa perbedaan dan persamaan penyidikan tindak pidana kepabeananan dengan tindak pidana yang dimaksud dalam KUHP dan KUHAP. !

50

6. Kunci Jawaban Test Formatif 6.1. Kunci Jawaban Untuk 5.1. Soal Pilihan Ganda

1.d

2.a

3.b

4.c

5.d

6.a

7.b

8.c

9.d

10.a

11.a

12.b

13.c

14.d

15.a

16.a

17.c

18.b

19.b

20.b

9. S

10. S

6.2. Kunci Jawaban Untuk 5.2. Soal Pilihan Benar dan Salah

1.B

2. S

3. B

4. S

5. S

6. B

7. B

8. B

6.3. Kunci Jawaban Untuk 5.3. Soal Isian/mengisi kalimat atau kata (Soal melengkapi kalimat) 1). Informasi 2). rangkaian pertama 3). khusus (lex spesialis) 4). mengamankan hak-hak negara 5). - membocorkan - tindakan sendiri

6.4. Kunci Jawaban Untuk 5.4. Soal Uraian (lihat kembali pada materi modul)

51

7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang modul ini. Hitung jawaban Anda dengan benar. Kemudian gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi.

TP = Jumlah Jawaban Yang Benar X 100% Jumlah keseluruhan Soal

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari mencapai

91 %

s.d

100

%

:

Amat Baik

81 %

s.d.

90,00 %

:

Baik

71 %

s.d.

80,99 %

:

Cukup

61 %

s.d.

70,99 %

:

Kurang


52

8. Daftar Pustaka

– Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat. (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; – Ketetapan

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat

Republik

Indonesia

Nomor

II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara – Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942); – Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070); – Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831); – Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2294); – Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); – Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215); – Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234); – Undang-undang Tarip Indonesia Stbl. 1873 No. 135 sebagaimana telah dirubah dan ditambah; – Ordonansi Bea Stbl. 1882 No. 240 sebagaimana telah dirubah dan ditambah; 53

– Undang-undang Nomor 19 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 276; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2318);

54

Modul DTSD Pengawasan Dan Penindakan Kepabeanan

Recommend Documents