Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS) Gambaran Umum Untuk mencapai misi dan memenuhi kebutuhan pasien, suatu rumah sakit membutuhkan orangorang yang terampil dan memenuhi syarat. Pemimpin rumah sakit bekerja sama untuk menentukan jumlah dan jenis staf yang dibutuhkan berdasarkan rekomendasi kepala departemen dan kepala layanan. Perekrutan, evaluasi,
dan penunjukan staf paling baik dilakukan melalui proses yang terkoordinasi, efisien, dan seragam. Dokumentasi keterampilan, pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman kerja sebelumnya dari pelamar juga penting dilakukan. Pemeriksaan kredensial staf medis dan keperawatan merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan secara berhati-hati mengingat mereka terlibat dalam proses-proses perawatan klinis dan bekerja secara langsung dengan pasien.
Rumah sakit harus menyediakan kesempatan pada staf untuk belajar dan berkembang secara pribadi dan profesional. Dengan demikian, pelatihan internal untuk pekerjaan dan kesempatankesempatan belajar lainnya harus ditawarkan kepada staf.
Standar KPS 1 pendidikan,
: Pemimpin rumah sakit menetapkan persyaratan keterampilan, pengetahuan, dan persyaratan lainnya bagi anggota staf.
KPS 2
KPS 3
KPS 4
: Pemimpin rumah sakit menyusun dan melaksanakan prosesproses untuk merekrut, mengevaluasi, dan menunjuk staf serta prosedur-prosedur terkait lainnya yang diidentifikasi oleh rumah sakit. : Rumah sakit menggunakan proses yang sudah ditetapkan untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan staf klinis sesuai dengan kebutuhan pasien. : Rumah sakit menggunakan proses yang sudah ditetapkan untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan staf nonklinis sesuai dengan kebutuhan rumah sakit dan persyaratan untuk posisi
KPS 5
:
KPS 6
:
KPS 7
:
KPS 8
:
KPS 9
KPS 10
tersebut. Terdapat informasi kepegawaian yang terdokumentasi untuk setiap anggota staf. Rencana susunan kepegawaian bagi rumah sakit, yang disusun secara kolaboratif oleh pemimpin, mengidentifikasikan jumlah, tipe, dan kualifikasi staf yang diinginkan. Semua anggota staf klinis dan nonklinis diorientasi mengenai rumah sakit, departemen atau unit di mana mereka ditugaskan dan mengenai tanggung jawab pekerjaan spesifik mereka pada saat penunjukan. Tiap anggota staf menerima pelatihan internal (in-service education/training) serta pendidikan dan pelatihan lain yang berkelanjutan untuk menyokong dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Rumah sakit memiliki proses efektif untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan mengevaluasi kredensial (lisensi, pendidikan, pelatihan, kompetensi, dan pengalaman) staf medis yang diizinkan untuk memberikan perawatan pasien tanpa pengawasan. Rumah sakit memiliki tujuan dan prosedur yang berbasis bukti yang tersandar untuk mengesahkan semua anggota staf medis untuk menerima dan menangani
KPS 11
KPS 12
KPS 13
KPS 14
KPS 15
KPS 16
KPS 17
pasien serta memberikan pelayanan klinis lainnya yang konsisten dengan kualifikasi mereka. Rumah sakit menggunakan proses standar yang berkesinambungan untuk mengevaluasi mutu dan keselamatan pelayanan pasien yang disediakan oleh tiap anggota staf medis. Rumah sakit memiliki proses yang efektif untuk mengumpulkan, memverifikasi dan mengevaluasi kredensial staf keperawatan (lisensi, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja). Rumah sakit memiliki prosedur standar untuk menentukan tanggung jawab pekerjaan dan untuk membuat penugasan pekerjaan klinis berdasarkan kredensial anggota staf keperawatan dan persyaratan peraturan. Rumah sakit memiliki prosedur standar untuk menentukan partisipasi staf keperawatan dalam kegiatan-kegiatan perbaikan mutu rumah sakit, termasuk evaluasi kinerja individu jika diperlukan.
: Rumah sakit memiliki prosedur standar untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan mengevaluasi kredensial anggota staf profesional lainnya (lisensi, pendidikan, pelatihan dan pengalaman). : Rumah sakit memiliki prosedur standar untuk mengidentifikasi tanggung jawab pekerjaan dan untuk membuat penugasan klinis berdasarkan kredensial anggota staf medis profesional dan persyaratan menurut peraturan. : Rumah sakit memiliki proses yang efektif untuk partisipasi anggota staf profesional kesehatan lain dalam kegiatankegiatan perbaikan mutu rumah sakit
1. KPS 1 : Pemimpin menentukan pendidikan, keahlian, pengetahuan RS dan persyaratan lainnya utk semua staf RS 1.
SPO KEWENANGAN KLINIS STAF MEDIS (CLINICAL PRIVILEGE MEDICAL STAFF) Kebijakan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit. Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 775/Menkes/PER/IV/2011 concerning the medical committee at the Hospital.
2. Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor HK.03.05/SK.IV.D23/0711/2012 tentang Pemberlakuan Revisi Ketiga Peraturan Internal (Hospital Bylaws / Statuta) RSUP Sanglah Denpasar. President Director of Sanglah Hospital decision No. HK.03.05./SK.IV.D23/0711/2012 concerning the implemented of the third internal regulation (Hospital by Laws/Statuta) of Sanglah Hospital. Prosedur Kerja 1.
2.
3. 4.
5.
:
Komite Medik memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama tentang kewenangan klinis staf medis setelah melalui proses kredensial. Medical committee provide recommendations to the President Director of about the clinical privilege of the medical staf after the credentials process is finish. Direktur Utama menyeleksi kewenangan klinis yang direkomendasikan oleh Komite Medik. President Director is authorities to selecting clinical privilege that are recommended by the medical committee. Direktur Utama mengeluarkan Surat Penugasan Klinis untuk periode waktu 3 tahun. President Director issue clinical privilege for a period of 3 years. Dalam periode masa berlaku Surat Penugasan Klinis, Kewenangan Klinis dapat ditambah atau dikurangi setelah dilakukan kredensial. Within validity period clinical privilege can be add or reduce after the credentials. Bila ada dokter yang telah selesai mengikuti pendidikan atau pelatihan untuk menambah kompetensi, diwajibkan meyerahkan: When a doctor has completed his / her education or training to increase the
6. 7.
8.
9.
2.
competency, it is requiered to submit: Salinan ijasah atau sertifikat pendidikan atau pelatihan. Copy of diplomas and the certificate of education or training. Surat keterangan dari Bagian / SMF bahwa sudah selesai mengikuti pendidikan atau pelatihan.
Reference letter from the SMF which states the completed following the education or training. Surat keterangan dari organisasi profesi terkait pendidikan atau pelatihan tersebut. Reference letter from associated profession organization concerning the education or training. Dilakukan rekredensial oleh Komite Medik. Medical Committee performed the process of re-credentials.
SPO ORIENTASI & EVALUASI PEGAWAI BARU Kebijakan : 1.
7.
Undang-Undang No.8 tahun 1974 jo Undang-Undang No.43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 436 /Menkes/SK/VI/1993 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis , juncto Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2005 tentang
8.
Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1676/Menkes/Per/XII/2005 tentang
2. 3. 4. 5. 6.
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1012/Menkes/SKI/IX/2007 tentang susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Prosedur Kerja : 1. Yang diwajibkan mengikuti orientasi adalah pegawai baru baik engan status 9.
2.
pengangkatan baru maupun pegawai pindahan dari instalasi lain di luar RSUP Sanglah Denpasar. Penyelenggaraan orientasi terdiri dari beberapa tahap yaitu : Tahap 1 : Orientasi R mah Sakit Tahap 2 : Orientasi ti gkat departemen/Instalasi/unit kerja
a.
Orientasi Rumah Sakit (Hari 1 – 3 ) dengan materi : Struktur Organisasi Rumah Sakit
b. c. d.
Ev si
Fasilitas Rumah Sakit Jenis Pelayanan Aturan dan Kebijakan yang berlaku di Rumah Sakit termasuk kebijakan Kepegawaian e. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi f. Patient Safety g. Fire Safety h. Bantuan Hidup Dasar untuk Pegawai yang akan melaksanakan pelayanan langsung kepada pasien Orientasi Departemen / Bagian / Instalasi / Unit Kerja (Hari 4-6) Pegawai baru akan mendapatkan informasi dan bimbingan berkaitan dengan tempat kerja yang bersangkutan khususnya mengenai kompetensi yang harus dimilikinya di tempat kerja tersebut. a. Orientasi lingkungan unit kerja. b. Orientasi dan bimbingan teknis pekerjaan yang akan dilakukan 3. Evaluasi / Penilaian / Penilaian tersebut berkaitan dengan orientasi Rumah Sakit dan Bagian / Instalasi yang telah dilakukan selama 6 hari. Apabila yang bersangkutan tidak lulus dalam penilaian ini maka diharuskan untuk mengikuti Proses Orientasi ulang sampai dengan dinyatakan lulus 4. Pegawai dengan masa percobaan Pegawai kontrak baru akan ditempatkan di Unit yang membutuhkan dan diberlakukan masa percobaan selama 3 bulan dan wajib mengikuti tahapan orientasi sebagaimana Pegawai baru yang lain. Apabila pegawai kontrak dalam masa percobaan tersebut tidak lulus dalam orientasi, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai calon tenaga kontrak. Ketentuan tentang Pegawai dalam masa percobaan diatur dalam ketentuan tersendiri.
5.
2.
Setiap tenaga baru yang akan bertugas di RSUP Sanglah Denpasar wajib mengikuti orientasi, dengan tidak menghitung jumlah tenaga baru yang ada, maka orientasi dapat dilakukan dengan tetap mengikuti prosedur orientasi dan penilaian/evaluasi orientasi yang berlaku.
KPS 2 : Pimpinan RS
mengembangkan & mengimplementasikan
proses utk
rekrutmen, evaluasi penugasan staf termasuk prosedur terkait lainnya yg & diidentifikasikan oleh RS 1.
2.
SPO ADMINISTRASI PENGADAAN PEGAWAI PNS Kebijakan : 1. UU No. 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1243/SK/Menkes/VIII/2005 tanggal 12 Agustus 2005, tentang Penetapan eks 13 RS Perjan menjadi UPT Depkes dengan menerapkan PPK BLU 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medik Depkes RI Nomor 582 tahun 1997, tentang Pola tarif Rumah Sakit Pemerintah Prosedur Kerja : 1. RSUP Sanglah Mengusulkan kebutuhan Formasi CPNS ke Kementerian Kesehatan RI 2. RSUP Sanglah Menerima Formasi dari Kementerian Kesehatan RI 3. RSUP Sanglah menyiapkan Tim Pelaksana pengadaan 4. Tim RSUP Sanglah sebagai penyelenggara sesuai dengan pedoman dan kebijakan seleksi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI 5. Pengumuman Kelulusan Administrasi dan Tes Tulis 6. Pemberkasan 7. Pengusulan Penetapan NIP ke Kemenkes RI 8. SK Pengangkatan CPNS 9. SPMT dan Penempatan SPO ADMINISTRASI PENGADAAN PEGAWAI NON PNS Kebijakan : Pokok-Pokok 1. UU No. 8 tahun 1974 jo Undang-undang no.43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian
2. 3.
4. 5.
Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1243/SK/Menkes/VIII/2005 tanggal 12 Agustus 2005, tentang Penetapan eks 13 RS Perjan menjadi UPT Depkes dengan menerapkan PPK BLU Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU Surat Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medik Depkes RI Nomor 582 tahun 1997, tentang Pola tarif Rumah Sakit Pemerintah
6.
Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 920/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di RSU BLU di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Prosedur Kerja : 1. Usulan kebutuhan SDM dari seluruh unit kerja 2. Rekap usulan kebutuhan, cek ABK dari unit-unit kerja yang membutuhkan oleh Bagian SDM 3. Persetujuan jumlah formasi oleh Direktur Utama 4. Seleksi administrasi surat lamaran, melakukan pemanggilan kepada yang 5. 6. 7. 8.
dinyatakan lulus administrasi melalui telphone Menyiapkan soal ujian tulis dan lembar jawaban serta absensi kehadiran bagi peserta test Pembacaaan tata tertib ujian tulis sekaligus informasi kepada peserta tanggal pengumuman kelulusan Pengumpulan lembar jawaban, pemeriksaan tes tulis dan informasi kepada kelulusan kepada peserta tes Koordinasi dengan Instalasi, Bagian/Bidang untuk kesiapan pelaksanaan test wawancara
9. Pelaksanaan test wawancara dan informasi waktu pengumuman kelulusan, 10. Rekapitulasi hasil ujian tulis dan wawancara, pengumuman kelulusan 11. Pengarahan oleh Direktur SDM dan Pendidikan dan Kepala Bagian SDM tentang kewajiban mengikuti pemeriksaan kesehatan 12. Koordinasi Bagian SDM dengan Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Wing Amertha RSUP Sanglah untuk kesiapan Instalasi melaksanakan pemeriksaan kesehatan. 13. Pengumuman hasil pemeriksaan kesehatan 14. Bagian SDM menyerahkan nama-nama calon tenaga kontrak kepada Bagian Diklat RSUP Sanglah untuk melaksanakan orientasi. 15. Calon tenaga kontrak yang telah mengikuti orientasi, ditempatkan pada unit kerja yang mengajukan formasi 16. Calon tenaga kontrak menandatangani SK Kontrak dan membuka rekening di Bank Pembangunan Daerah Bali. 3.
SPO EVALUASI TENAGA NON PNS Kebijakan : 1. Undang undang No 8 Tahun 1974 jo Undang Undang No 43 tahun 1999 Tentang Pokok pokok Kepegawaian 2. Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 2996 Tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit dan standar Pelayanan Medis, juncto Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1333/Menkes/SK/XII/199 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar 8. Keputusan Menteri Kesehatan RI NOmor 1012/Menkes/SKI/IX/2007 tentang susunan dan uraian Jabatan Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Prosedur : 1. Yang diwajibkan mengikuti orientasi adalah pegawai baru baik dengan status pengangkatan baru maupun pegawai pindahan dari instalasi lain ke RSUP Sanglah Denpasar 2. Penyelenggara orientasi terdiri dari beberapa tahap yaitu : Tahap 1 : Orientasi Rumah Sakit Tahap 2 : Orientasi tingkat departemen/Instalasi/unir kerja 4. SPO PROSEDUR SELE
SI DAN PENEMPATAN TENAGA DOKTER PROCEDURE AND PLACEMENT FOR MEDICAL DOCTORS) Kebijakan :
(SELECTION
3.
4.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit. Regulation of Health minister of republic Indonesia No 755/Menkes/PER/IV/2011 about implementation medical committee at Sanglah Hospital. Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor HK.03.05/SK.IV.D23/0711/2012 tentang Pemberlakuan Revisi Ketiga Peraturan Internal (Hospital Bylaws / Statuta) RSUP Sanglah Denpasar. The decision of President Director of Sanglah Hospital no
HK.03.05/SK.IV.D23/0711/2012 about enforcement the third revision of internal low (hospital bylaws/statuta) of Sanglah Hospital Denpasar. Prosedur Kerja : 1. Calon Staf mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Utama. Staff candidate apply written requirement to the director of Sanglah Hospital 2. Direktur Utama memberi disposisi ke Direktur SDM dilanjutkan ke Kabag SDM. The president director give a disposition to Director of Human Resource then continue to the head of human resource division. Berkas lamaran terdiri dari:
3.
4. 5.
6.
7.
8. 9.
The application file contain: a. Surat permohonan tertulis dari calon yang ditujukan Kepada Direktur Utama. Candidate’s written application for The president Director. b. Daftar riwayat hidup yang lengkap. Curriculum Vitae. c. Salinan ijasah / brevet / keterangan pendidikan profesi. Copy of certificate /degree/brevet/information profesional education. d. Salinan Surat Tanda Registrasi (STR). Copy of letter of registered doctor (STR). e. Referensi dari pimpinan tempat bekerja sebelumnya Reference from the head of workplace previously. Bagian SDM memproses berkas calon staf, setelah dikaji berdasarkan kebutuhan staf dan disetujui dibuatkan surat permohonan kredensial ditujukan ke Komite Medik cq Subkomite Kredensial yang ditandatangai oleh Direktur. Head of Human resource division proceed applicant’s document, after examined according to needs of staff and approved for making letter of credential application which addresed to credential committee eg Subcommitee credential signed by director. Berkas surat lamaran ditembuskan ke Komite Medik. Applicant’s file is forwarded to the medical committee. Komite Medik meneliti berkas dan meneruskan berkas kepada Subkomite Kredensial. Medical committee examines the file and forward the file to a sub committee of credentials. Komite Medik meminta rekomendasi dari Ketua SMF. Medical committee ask for recommendation from Head of functional medical staff (SMF). Ketua SMF membuat laporan tertulis dan rekomendasi dengan predikat baik, cukup atau kurang. The head of SMF make a written report and recommendation for predicate of good, fair , and less. Komite Medik meneruskan laporan Ketua SMF ke Subkomite Kredensial. Medical committee continues committee report to the subcommittee credentials. Subkomite Kredensial melakukan test Neurobehaviour dan Kredensial terhadap calon staf medis. Subcommittee credential do neurobehaviour test and credentials for medical staff candidate.
10. Anggota Subkomite Kredensial mengadakan rapat untuk membuat rekomendasi ke Komite Medik tentang hasil penilaian calon.
Members of the credentials subcommittee held a meeting to make recommendations to the medical committee of candidate’s assestment. 11. Komite Medik memberikan rekomendasi ke Direktur Utama mengenai Kewenangan klinis (Clinical Previlege). Medical committee recommend to the director of about clinical previllege. 12. Rekredensial staf me is dilakukan setiap 3 tahun sekali. Re-credential medical staff carried out every 3 years.
3. &
KPS 3 : Adanya suatu proses yg terdefinisi utk memastikan bhw pengetahuan keahlian staf sesuai dengan kebutuhan pasien 1. 2. 3.
1.
Kredensial & Clinical Privilege (Untuk tenaga medis, perawat & penunjang) SPO tentang Evaluasi tenaga Non PNS SPO Evaluasi Kinerja PNS
SPO KREDENSIAL PERAWAT Kebijakan : 1. Instruksi dari Komite Keperawatan melalui sub Kredensial 2. Kebijakan Direktur Utama RSUP dalam mencapai good clinical governt 3. Kredensial keperawatan dilakukan setiap 3 ( tiga ) tahun sekali atau pada saat penerimaan pegawai baru . Prosedur : 1.
5.
Tenaga pelaksana keperawatan melakukukan self assesement di masing – masing wilayah kerjanya. Masing-masing perawat melampirkan sertifikat atau ijazah sesuai dengan self assesment yang disampaikan. Melakukan audit mutu dan kredensial oleh masing – masing KFK diwilayah kerjanya Setelah dilakukan audit dan cross asessement, lembaran kredensial self assesement diserahkan ke sub kredensial. Sub Kredensial melakukan audit kembali dan mendiskusikan ke Ketua Komite
6.
dengan melihat pertimbangan dari Bidang keperawatan.Bila ada hal yang tidak disetujui maka akan dituliskan catatan tertentu untuk mengingatkan kembali tenaga individu keperawatan tersebut. Setelah mendapat kesepakatan akan dituliskan surat penugasan kewenangan
2. 3. 4.
keperawatan oleh K mite Keperawatan dan diajukan ke Direktur Utama Rumah Sakit.
7.
Bila terdapat hal yang tidak sesuai dengan kewenangan maka sub kredensial melakukan kajian ulang terhadap kompetensi staf keperawatan.
4. KPS 4 : RS memastikan bahwa pengetahuan & kemampuan staf non klinikal sesuai dengan kebutuhan RS & persyaratan dari posisinya 1. Staf baru wajib mengikuti orientasi 2. SPO Rekrutmen bg tenaga CPNS & Non PNS 3. Job Desc 4. SPO Penilaian Kinerja 5. SK Orientasi 6. SPO Orientasi
5.
KPS 5 : Adanya dokumentasi informasi personel utk setiap staf Keseragaman isi dalam file masing2 pegawai : 1. Job desc 2. DP3 2 thn terakhir 3. SK Jabatan (Struktural/Fungsional) 4. SIP/SIK utk jabatan tertentu 5. SPMT 6. SPMJ 7. SK CPNS s/d SK Terakhir 8. Sertifikat Diklat
6.
KPS 6 : Rencana penempatan staf utk RS, dikembangkan secara bersama-sama oleh pimpinan utk menentukan jml, jenis & kulaifikasi staf yg diinginkan 1. Formasi tenaga PNS ke Kementerian Kesehatan 2. Rekrutmen tenaga Non PNS 3. Kredensial & Rekredensial untuk tenaga medis, perawat & penunjang KPS 6.1 : Rencana penempatan staf ditinjau secara terus menerus & jika perlu selalu diperbaharui ~ Analisa Beban Kerja setiap tahun dari masing-masing unit kerja
7.
KPS 7 : Seluruh staf baik klinikal maupun non klinikal wajib mengikuti orientasi RS, Departemen mereka ditugaskan & orientasi kpd tanggung jawab yg diman ditetapkan 1. SPO Orientasi
2. 3. 4.
Dokumen Pelaksanaan Orientasi Materi Orientasi Sertifikat orientasi
8. KPS 8 : Setiap staf berhak menerima pendidikan yg berkelanjutan & pelatihan utk meningkatkan ketrampilan & pengetahuannya 1. 2.
SPO Pengembangan Kompetensi Pegawai Formulir kebutuhan iklat ke seluruh unit kerja 3. Program Pengembangan Kompetensi 4. SK tentang Total Jam Training 5. Juklak anggaran Diklat 6. Alur beasiswa pendidikan 1. SPO ADMINISTRASI RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM Kebijakan : 1.
Undang-Undang No.8 tahun 1974 jo Undang-Undang No.43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 541/Menkes/Per/VI2008 tentang Alokasi Bantuan Pendidikan erkelanjutan Prosedur : 1. Bagian SDM mengedarkan surat dan formulir kebutuhan Diklat ke seluruh unit kerja di lingkungan RSUP Sanglah Denpasar. 2. Pengisian Formulir kebutuhan Diklat sesuai dengan kebutuhan unit kerja dan setelah lengkap terisi dikirim kembali ke Sub Bagian Pengembangan SDM. 3. Sub Bagian Pengembangan SDM mengumpulkan, mengolah dan menganalisa Formulir kebutuhan iklat 4. Sub Bagian Pengembangan SDM menyusun prioritas perencanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan standar kompetensi kebutuhan Diklat di masing – masing Unit Kerja 5. Membuat usulan Program Pendidikan dan Pelatihan 6. Usulan Program Pendidikan dan Pelatihan di konfirmasikan kembali ke Bagian masing – masing unit kerja selanjutnya diteruskan ke Direksi untuk mendapat persetujuan 7. Usulan Program Pendidikan dan Pelatihan yang sudah mendapat persetujuan dari Direksi selanjutnya diteruskan ke Bagian Diklit RSUP Sanglah Denpasar untuk
8. 9.
perencanaan pelaksanaan Diklat. Evaluasi program perencanaan pendidikan dan pelatihan.
KPS 8.1 : Staf yg melayani pasien & staf lain yg diidentifikasikan oleh RS dilatih & bisa mendemonstrasikan kompetensi akan teknik resusitasi 1. SPO Pelatihan Wajib 2. Sertifikat yang ter- up date & tersimpan dalam file pegawai
10.
KPS 8.1 : Staf yg melayani pasien & staf lain yg diidentifikasikan oleh RS dilatih & bisa mendemonstrasikan kompetensi akan teknik resusitasi
11.
KPS 8.2 : RS menyediakan fasilitas & waktu utk edukasi & pelatihan staf
1. 12.
SPO Pengembangan Kompetensi
KPS 8.3 : Edukasi utk
staf yan kes bila diberikan oleh RS dituntun dengan parameter edukasi yg didefinisikan oleh program akademik yg mensponsori. 1. Monitoring pelaksanaan diklat bg dokter residen & peserta didik lain 2. Data base training 3. Record data karyawan yg sudah ikut training
13. KPS 8.4 : Organisasi menyediakan program kesehatan & keselamatan kerja bagi staf 1. Data jumlah karyawan yg tertusuk jarum suntik 2. SPO & alur kerja pada saat terjadi kecelakaan kerja 3. SPO pemberian vaksinasi & imunisasi 14. KPS 9 : RS memiliki proses untuk mengumpulkan, verifikasi evaluasi dari & Kredensial dari seluruh staf medic yg diijinkan memberikan pelayanan kesehatan kpd pasien tanpa supervise 1. SPO Penugasan Dokter 2. Juklak Penerimaan D kter baru 3.
Rekredensial bg dokter, perawat & tenaga penunjang
15. KPS 9.1 : Para pimpinan RS membuat keputusan akan memperbaharui ijin utk setiap staf medis utk lanjutkan pemberian pelayanan kesehatan paling m dalam 3 tahun sedik 1. SPO Kredensial
16.
KPS 10 : RS memiliki standardized objective & evidenced based prosedur utk mengauthorize staf medis utk memasukkan, merawat pasien semua & memberikan pelayanan klinis yg sesuai dg kualifikasinya. 1. SPO Clinical Privilege 2. SPO Penugasan Dokter
17. &
KPS 11 : RS menggunakan proses yg terstandarisasi utk mengevaluasi quality
18.
safety pelayanan pasien oleh setiap staf 1. Monitoring & evaluasi kinerja dokter 2. Daftar nama seluruh dokter yg memberikan pelayanan kesehatan di RS per SMF 3. Alur pemeriksaan terhadap dokter KPS 12 : RS memiliki proses utk mengumpulkan, verifikasi & evaluasi dari kredensial (surat ijin, pendidikan, pelatihan pengalaman dari perawat) 1. Surat Ijin Kerja Perawat 2. SPO Kredensial Perawat 3. SPO Penugasan Perawat 4. Standar Kompetensi erawat 5.
19.
20.
21.
SPO Rekredensial Perawat
KPS 13 : RS memiliki proses yg efektif utk mengidentifikasikan tanggung jawab & penugasan kerja klinikal berdasarkan kredensial perawat & peraturan lain 1. Review kualifikasi perawat 2. KRS & analisa ttg alokasi penempatan perawat 3. Kompetensi tenaga perawat 4. Pelatihan bagi perawat sesuai kebutuhan KPS 14 : RS memiliki prosedur terstandarisasi yg efektif agar perawat dpt berpartisipasi dlm aktivitas peningkatan mutu termasuk di dalamnya evaluasi dari performance individu bila diindikasikan 1. SK Komite Keperawatan 2. SPO Pengendalian Mutu Perawat 3. Program Kerja Komite Etik Keperawatan & Laporan pelaksanaan program kerja 4. Rencana pengembangan staf keperawatan KPS 15 : RS memiliki proses utk mengumpulkan, verifikasi evaluasi dari &
kredensial paramedis lainnya 1. SK Pembentukan Tim Kredensial Profesi Penunjang 2. SPO Administrasi Pengusulan Kredensial Tenaga Penunjang Medis
3. Sertifikat Kompetensi 4. Surat Ijin Kerja 22.
KPS 16 : RS memiliki proses yg efektif utk mengidentifikasikan tanggung jawab & penugasan klinikal berdasarkan Kredensial dr staf penunjang medis & peraturan lain yg diminta 1. SPO Administrasi Pengusulan Kredensial Tenaga Penunjang Medis 2. SIK 3. Sertifikat Kompetensi
KPS 17 : RS memiliki prosedur terstandarisasi yg efektif agar para perawat dpt berpartisipasi dlm aktivitas peningkatan mutu 1. SK Komite Keperawatan
