1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sistem hukum termasuk suatu gejala sosial dan hanya mengungkapkan mengungkapkan satu aspek saja dalam masyarakat. Karena itu sistem hukum tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek lain pada masyarakat yang sama, Untuk bisa memahami aturanaturan hukum di sebuah negara asing, sedapat mungkin harus dipahami lingkungan non hukumnya (seperti lingkungan ekonomi, politik, etika, agama dan budaya) berikut tujuan-tujuan sosialnya. Hanya dengan cara ca ra inilah bisa dipahami peran sesungguhnya aturan hukum tersebut di masyarakat dan fungsinya dalam kenyataan. Tanpa mengabaikan betapa banyak dan beragamnya beragamnya sistem hukum di dunia, dikotomi sistem hukum “civil law” dan sistem hukum “common law” menggambarkan tujuan dan konteks sosial yang berbeda dari kedua sistem hukum tersebut di negara-negara yang menerapkannya. Di Indonesia dan di banyak negeri bekas jelajahan dan jajahan bangsa-bangsa Eropah Barat, sistem hukum nasionalnya pada dasarnya adalah sistem hukum yang bermodelkan hukum nasional bangsa-bangsa bangsa-bangsa Eropah, yaitu sistem hukum “civil law”dan “common law”. Sistem hukum civil law bertolak dari tradisi yang semula dikembangkan di Prancis dan dianut negeri-negeri Eropah Kontinental dan kemudian juga oleh negeri-negeri nasional baru bekas negeri jajahannya. Sementara itu sistem hukum common law berkembang dari tradisi Inggris dan dianut oleh negeri-negeri bekas jajahannya.1 Sinzheimer mengatakan bahwa hukum tidak bergerak dalam ruang hampa dan berhadapan dengan hal-hal hal -hal yang abstrak melainkan, ia selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan manusia-manusia yang hidup maka diharapkan disaat 1
http://m.kompasiana.com/post/read/557099/2/analisis-perbandingan-sistem-hukum-amerikaserikat-indonesia.html
2
melihat negara yang berdasarkan hukum perbedaan system tidaklah menjadi masalah jika dapat memberikan kebahagiian bagi masyarakatnya. Di Indonesia system hukumnya masih sebagain besar dipengaruhi hukum modern yang dibawa oleh bangsa eropa, seperti yang marak mewarnai hukum di Indonesia, negara hukum Indonesia yang bersifat kekeluargaan ini lebih memiliki kecenderungan mengutamakan bentuk daripada isi, sehingga kurang memperdulikan kandungan moral dan kemanusiaan yang berada didalam sytem hukumnya. ”Dengan karakteristik yang demikian negara hukum pun menjadi identik dengan bangunan perundang-undangan, kualitas hanya ditentukan dengan ketundukanya kepada hukum.”2
Selama lebih dari Enam Puluh lima tahun menjadi bangsa dan negara merdeka Indonesia
masih
banyak
carut
marutnya
dalam
penegakan
hukumnya,
kemungkinan kemungkinan kurang sempurnyan system hukum yang ada di Indonesia selalu ada, maka dari itu diharapakan dengan adanya perbandingan system hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat. Diharapkan dapat memberikan sumbasih perbaikan penyempurnaan sistem hukum yang saat ini menjadi tolak ukur ketertiban negara Indonesia. 3
1.2 Pokok Permasalahan
1. Bagaimanakah perbedaan sistem hukum negara Indonesia dan Amerika Serikat? 2. Apakah yang menjadi persamaan sistem hukum negara Indonesia dan Amerika Serikat?
2
Soekamto, Soerjono, Perbandingan Hukum, Alumni, Bandung, 1979. http://anangyustisia.blogspot.com/2013/10/makalah-ilmu-hukum-perbandingan-hukum.html
3
3
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Perbedaan Sistem Hukum Negara Indonesia dan Amerika Serikat 2.1.1 Sistem Hukum Negara Indonesia
Fenomena klasik hukum dalam perkembangan dunia hukum di Indonesia adalah kritikan organisasi-organisasi keprofesian hukum, serta sorotan masyarakat (baca: tekanan) terhadap peran lembaga peradilan, maupun sikap masyarakat yang skeptis atau pesimis terhadap pemberlakuan sistem hukum maupun institusi hukum yang akhirnya cenderung apatis terhadap adanya kepastian hukum atas penegakan hukum di Indonesia. Hal ini bukan saja merupakan kegundahan sebagian masyarakat yang menginginkan perubahan atas hukum yang berlaku di Indonesia, namun juga perspektif kaum intelektual dan f akar hukum baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam memandang hukum. Guru besar kriminologi dari Universitas Indonesia, Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, misalnya, berpendapat bahwa hukum telah mengalami degradasi nilai, sehingga fungsi hukum tidak lain dari alat kejahatan, atau dalam bahasa beliau „law as a tool of crime‟.4 Melihat fenomena hukum di Indonesia, tidak terlepas dari sistem hukum yang membentuknya dengan melibatkan para pelaku hukumnya. Sehingga ketika para praktisi hukum menjalankan tugasnya dan terjadi banyak ‟ketimpangan hukum‟ seperti apa yang terjadi selama ini, mereka selalu mengatakan ''hukum positifnya” memang berbunyi begitu. Dengan demikian, bukankah hal tersebut menjadi dasar dan landasan yang ''benar'' menurut ilmu hukum yang berlaku selama ini?
4
Semu, Kepastian Hukum di Indonesia, Kompas, 26 November 2005.
4
Sebenarnya ilmu hukum yang kita pelajari, kita yakini, dan kita praktikkan pada hakikatnya adalah Ilmu Hukum Belanda. Buku LJ van Apeldoorn yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum judul aslinya adalah Pengantar Ilmu Hukum Belanda. Salah satu ciri terpenting dalam sistem hukum Belanda adalah aliran legal positivism. Hal ini dapat menjadi suatu kekeliruan yang paling mendasar dalam kehidupan hukum di Indonesia, terutama sekali ketika pelaksana hukum kita memahaminya secara harfiyah, karena dalam kajian ilmu hukum, sistem hukum Belanda tergolong pengikut mazhab Roman Law System (istilah Prof Rahardjo sistem hukum Romawi-Jerman). Sistem ini dibentuk di benua Eropa yang penggodokannya sejak abad ke-12 dan 13, yang mendasarkan pada tersusunnya peraturan perundang-undangan, sehingga menurut sistem ini, UU menjadi sumber utama dan hakim tidak boleh membuat keputusan yang berbeda dengan UU. Dengan perbedaan penerapan hukum diatas, kemudian berimplikasi terhadap sistem pendidikan hukum di negara-negara penganut kedua sistem hukum tersebut. Sistem pendidikan hukum di negara civil law lebih menekankan kepada metode pengajaran yang bersifat doktrinal, monolog dimana mahasiswa bersifat pasif
dan
umumnya
diajarkan
untuk
menghapal
perundang-undangan.
Perbandingan suatu teori atau hukum juga jarang dilakukan, karena umumnya negara-negara civil law berpaham positivisme, sehingga landasan maupun pemikiran tentang hukum hanya berpedoman kepada perundang-undangan yang telah terkodifikasi. Hal ini menyebabkan perbandingan hukum dengan negara lain dianggap kurang penting dan kurang mempunyai kekuatan hukum apabila dijadikan landasan pembelaan dalam sebuah peradilan. 5 Sebaliknya, sistem pendidikan di negara common law lebih menekankan kepada practical use yang menekankan kepada putusan hakim, membuat perkuliahan difokuskan
kepada
pembahasan
kasus
hukum
dan
putusan
pengadilan.
Pemahaman terhadap teori hanya diberikan di awal perkuliahan dengan metode self learning, dimana para dosen hanya memberikan pengantar dan referensi buku yang harus dipelajari serta dirangkum oleh para mahasiswa. Di dalam pasal 20 AB disebutkan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan UU. Dalam pandangan
5
http://www.bangka.go.id/artikel.php?id_artikel=4
5
aliran Legisme abad XIX, setelah Napoleon mengundangkan Civil Code-nya, berkembanglah anggapan bahwa UU adalah hukum itu sendiri. Civil Code bukan saja dianggap sempurna, namun juga sekaligus dianggap menghasilkan kepastian dan kesatuan hukum. Ini kemudian berkembang bahwa UU adalah esensi hukum itu sendiri, dimana hakim hanya mempunyai peran menerapkan UU (meliputi peraturan perundangan) dalam memberikan putusan hukum.6 Kalau Roman Law System ini dipahami secara kaku, maka tidak ada kekeliruan hakim dalam memberikan keputusan. Dalam waktu bersamaan, juga tidak ada tanggung jawab yang dibebankan kepada hakim. Yang salah, keliru, tidak tepat, tidak adil, atau negatif lainnya adalah bunyi harfiah UU atau peraturan perundangan, legal maxim-nya, ''memang hukum (peraturan perundangan) berbunyi begitu''. Para ahli berpendapat, bahwa sistem hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental (civil law). Sistem hukum Indonesia juga tidak sama dengan sistem hukum Anglo-America. Sebelum kemerdekaan, hanya Inggris, sang Penjajah, yang mencoba menerapkan beberapa konsep peradilan ala Anglo Saxon seperti Sistem Jury dan konsep peradilan pidana. Namun, sejak akhir 70-an, konsep hukum yang biasa digunakan di sistem Anglo America banyak diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Tidak hanya konsep-konsep hukum pidana. Konsep perdata dan hukum ekonomi banyak berkiblat pada perkembangan hukum di Amerika. 7 2.1.2 Sistem Hukum Negara Amerika Serikat
Membicarakan sistem hukum Amerika pada dasarnya kita melihat lima puluh lebih sistem hukum yang berhubungan erat, namun sama sekali tidak identik. Amerika Serikat menjadi sebuah federasi yang tersusun dari negara-negara bagian yang sistem hukumnya berdiri sendiri-sendiri dengan segala otoritasnya yang oleh Konstitusi Federal tidak diserahkan kepada organ-organ Federal. Dalam hal terdapat beberapa bidang yang memiliki yuridiksi yang sama antara
6
Ibid. Ibid.
7
6
pemerintahan negara bagian dengan pemerintah federal, maka hukum federal lah yang dianggap lebih penting dari hukum negara bagian. 8 Sistem hukum negara-negara bagian sepenuhnya dibangun di atas tradisi hukum common law yang saling berhubungan dengan sangat erat, kecuali negara bagian Louisiana yang masih memperlihatkan jejak hukum peninggalan hukum Prancis seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1808. Negara-negara bagian masing-masing mempertahankan dan mengembangkan aturan hukum dibidang bidang seperti:
hukum kontrak, hukum korporasi, hukum pidana, hukum
keluarga, hukum waris, hukum properti, tort, dan konflik hukum (hukum perdata internasional). Sedangkan, hukum laut, kepailitan dan hukum patent diat ur dengan aturan-aturan federal.9 Meski banyak perbedaan-perbedaan hukum diantara negara-negara bagian, hukum negara federal berlaku di semua negara bagian dan teritori, persamaan-persamaan itulah
yang
memungkinkan
adanya
“hukum
Amerika”.
Oleh
para
Lawyer/Pengacara yang cerdas perbedaan-perbedaan bisa dimanfaatkan untuk mencari pengadilan-pengadilan yang dapat menerima kasus-kasus yang ditangani atau memilih negara-negara bagian yang legislasinya lebih menguntungkan kliennya. Misalnya, dalam hal hukum korporasi, maka negara bagian Delaware banyak dipilih untuk mencatatkan perusahaan-perusahaan oleh pengusaha, atau negara bagian Nevada banyak dipilih oleh pasangan-pasangan yang ingin bercerai dengan cepat. Perbedaan-perbedaan yang signifikan diantara hukum-hukum di berbagai negara bagian, menjadikan aturan tentang konflik hukum menjadi sangat penting. Umumnya pengadilan Amerika menggunakan aturan yang sama untuk memutuskan konfik hukum internasional dan konflik hukum antar negara bagian, tetapi tentu saja aturan-aturan ini diterapkan dengan selalu mempertimbangkan pilihan hukum antar negara bagian. 10 “Konstitusi Amerika adalah apa kata apara hakim mengenainya”, begitulah untuk menggambarkan betapa dinamis dan berkembangnya konstitusi Amerika, baik 8
Rosalie Targonski, Pemerintahan Amerika Serikat, United States Department of State, 2007. Ibid. 10 Ibid. 9
7
konstitusi federal maupun konstitusi negara bagian. Konstitusi Amerika Serikat berasal dari tahun 1787, terdiri dari tujuh Article yang relatif luas dan 27 Amandemen. Di dalam praktek, Konstitusi tersebut nampak seperti hukum yang terkodifikasi. Hal ini terlihat dari ketentuan-ketentuan yang melindungi hak-hak sipil individu dalam sepuluh Amandemen sejak 1791 yang disebut Bill of Right. Konstitusi, melalui penafsiran-penafsiran pengadilan, tertama dari Mahkamah Agung Amerika Serikat melahirkan putusan-putusan yang mengikat semua pengadilan negara bagian dan federal juga otoritas lainnya. Maka dapat disimpulkan pengadilan itulah yang menetapkan aturan konstitusional yang sesungguhnya.11 Konstitusi Amerika Serikat adalah inti utama sistem hukum Amerika Serikat tidak hanya secara formal tapi juga dalam kenyataan. Konstitusi Amerika Serikat bukanlah deklarasi politik yang tak memiliki daya terap (aplikable), tetapi justru terdiri dari aturan-aturan raktis yang kerapkali diterapkan oleh pengadilan pengadilan. Karenanya setiap Undang-Undang negara bagian atau federal atau peraturan kota yang bertentangan dengan Konstitusi boleh ditentang dan ditolak penerapannya. Biasanya pelanggaran-pelanggaran terhadap Konstitusi biasanya menyangkut hal-hal: pelanggaran hak-hak sipil, tidak sesuai dengan pembagian kekuasaan antara otoritas legislatif, eksekutif dan yudikatif, atau pembagian kekusaan antara organ-organ federal dengan negara bagian. Perubahan mengenai hak sipil seperti Amandemen Pertama yang menjamin kebebasan berbicara dan beragama dan Amandemen keempat Belas mengenai erlindungan yang sama dan proses hukum yang sepantasnya. 12 2.2 Persamaan Sistem Hukum Negara Indonesia dan Amerika Serikat
Meski berjalan diatas dua pijakan sistem hukum yang berbeda, yaitu common law dan civil law, sistem hukum Amerika Serikat dan sistem hukum Indonesia pada kondisi sekarang ini lebih banyak memiliki persamaan ketimbang perbedaannya, bahkan pada ranah hukum bisnis telah banyak perundang-undangan Indonesia yang meresepsi perundang-undangan Amerika. Sebagai contoh undang-undang 11
Ibid. Ibid.
12
8
persaingan usaha tidak sehat & anti monopoli merupakan resepsi dari Anti Trust Act, Bankrupty Act dan sebagainya. 13 Dalam bidang yudikatif atau peradilan persamaan-persamaan itu menunjukan kemajuan bangsa Indonesia yang mulai menghargai hak-hak asasi manusia, hanya saja Indonesia belum meresepsi “nilai-nilai efisiensi”nya, karena beberapa fungsi peradilan yang sebenarnya dalam perspektif pengelompokan (grouping) bisa dijadikan satu, di Indonesia malah dibuat dalam satu lembaga atau institusi sendiri. Oleh karenanya keluhan banyak orang tentang Indonesia asebagai “negeri komisi” maksudnya kritik terhadap banyaknya komisi-komisi independent yang menangani persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara mendapatkan pembenarannya. 14 Demikian juga mengenai pendidikan hukum dan profesi, hampir tidak jauh berbeda. Pendidikan hukum formal yang berkembang di fakultas hukum menggiring mahasiswa untuk memahami apa yang disebut dengan sistem, konsep dan nilai-nilai hukum modern yang cirinya selalu tertulis yang berarti menjamin adanya kepastian hukum. Prinsip-prinsip perjanjian, hukum-hukum perusahaan, hukum kekeluargaan barat, prosedur-prosedur serta mekanisme lembaga pengadilan. Dengan demikian tak jauh berbeda dengan Amerika, mahasiswa hukum Indonesia diarahkan kepada penguasaan asfek teknis dari konsep-konsep hukum modern tersebut, prosedur-prosedur serta mekanismenya. Kenyataan ini menggambarkan bahwa orientasi pendidikan hukum mengarah pada untuk melayani kepentingan-kepentingan hukum kelas menengah kota masyarakat industri. Pola rekruitmen dan pluralisme organisasi profesi hukum di Indonesia ditengah iklim kebebasan berekspresi disegala bidang merupakan hasil perjuangan yang diinspirasi dari perkembangan demokrasi Amerika Serikat termasuk didalamnya bidang pendidikan dan profesi hukum. 15
13
Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sisitem Hukum, Penerbit Nusa Media Ujung Berung, Bandung, 2010. 14 Ibid. 15 Ibid.
9
Meskipun ada perbedaan sistem hukum antara Amerika Serikat yang menganut sistem Common Law dengan sistem hukum yang dianut Indonesia yaitu Civil Law, namun pada perkembangannya di lapangan hukum perdata termasuk hukum kontrak bisnis dan penyelesaian sengketa bisnis Indonesia telah menggunakan sistem hukum Common Law. Tidak hanya di lapangan hukum perdata, pada lapangan hukum lainnya juga semakin menunjukan kesamaan-kesamaan diantara keduanya.16 Meski ada dua Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Amerika Serikat (AS) yaitu MA Amerika Serikat (Supreme Court of the United States) dan MA Negara Bagian (Supreme Court) sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi, namun secara tegas ada pembagian tugas yang jelas, yaitu MA Negara Bagian hanya menagani kasus-kasus yang diajukan peradilan dibawahnya yaitu perkara banding melalui pengadilan tinggi negara bagian (Appellate Courts) dan pengadailan negara bagian (trial court). Sedangkan MA Amerika Serikat mememeriksa perkara-perkara yang diajukan peradilan dibawahnya yaitu pengadilan tinggi federal (US Court of Appeals) dan US District Court. Supreme Court of US dapat membatalkan putusan Supreme Court Negara Bagian jika menerapkan aturan perundangan yang menjadi dasar putusan yang bertentangan dengan Konstitusi. Peran pengadilan di AS tidak hanya mengadili sengketa, tetapi juga menjadi penjaga konstitusi, artinya setiap tingkatan pengadilan selain memutus sengketa juga menyatakan suatu peraturan perundang-undangan tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan Konstitusi (Judicial Review).17 Di Indonesia sebenarnya juga tidak terlalu berbeda, pengadilan-pengadilan selain berwenang mengadili sengketa, juga dapat menilai keabsahan suatu perundangundangan yang menjadi dasar dari suatu hubungan hukum yang diperselisihkan oleh para pihak, sepanjang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya. Hanya saja dalam sistem peradilan Indonesia kewenangan menilai terbagi menjadi dua. Bagi peraturan perundang-undangan dibawah Undang-
16
Ibid. Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer, Fikahati, 2010.
17
10
Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang, kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Agung baik langsung diajukan kepada Mahkamah Agung maupun melalui gugatan perkara di Pengadilan Negeri, sedangkan bagi UndangUndang yang bertentangan dengan Konstitusi (UUD45) kewenangan memerikas dan menilainya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. 18 Fungsi-fungsi lain dari Mahkamah Konstitusi juga dimiliki oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat (Supreme Court of US), seperti selain menguji perundang-undangan atas Konstitusi, juga mengadili perselisihan pemilihan umum utamanya pemilihan presiden, Kasus Marbury Vs Madison menjadi contoh nyata kekuasaan MA Amerika yang sama dengan Mahkamah Konstitusi. Reformasi 1998 telah menentukan pilihan memisahkan fungsi ini oleh MA & MK didasarkan pengalaman-pengalaman praktis pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia yang cenderung menguntungkan pihak yang berkuasa. 19
18
Ibid. Ibid.
19
11
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Pada dasarnya Negara Indonesia menganut 4 sistem hukum yakni, common law, civil law, hukum adat dan hukum islam. Sedangkan pada Negara Amerika Serikat menganut sistem hukum anglo saxon/ common law. 2. Persamaan sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat terletak pada hukum perdata. Terdapat beberapa hukum dibidang bisnis ataupun ekonomi, Negara Indonesia menganut sistem hukum anglo saxon. 3.2 Saran
1. Meskipun terdapat perbedaan antara sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat akan lebih baik apabila peraturan yang ada di Negara Amerika Serikat
seusai
dengan
sosial
masyarakat
Negara
Indonesia
dan
menguntungkan bagi Negara Indonesia seyogyanya Negara Indonesia dapat menganut ataupun menjadikan hukum di Indonesia. 2. Peradilan persamaan-persamaan Indonesia menunjukan kemajuan bangsa Indonesia yang mulai menghargai hak-hak asasi manusia, hanya saja Indonesia belum meresepsi “nilai-nilai efisiensi”nya, karena beberapa fungsi peradilan yang sebenarnya dalam perspektif pengelompokan (grouping) bisa dijadikan satu, di Indonesia malah dibuat dalam satu lembaga atau institusi sendiri.
