R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Jakarta: Refika Aditama, 2013), hlm.6.
Departemen Keuangan Republik Indonesia, Penjelasan Umum Tarif, Dikutip dari http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&cat=p3b, diakses pada 3 Desember 2014.
Ibid.
BAB I
PENDAHULUAN
I.I Latar Belakang
Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH., dalam bukunya berjudul Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan pengertian yang dinyatakan Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH, diketahui bahwa uang pajak yang diterima pemerintah dikeluarkan lagi ke masyarakat untuk membiayai kepentingan umum masyarakat, sehingga memberi dampak yang sangat besar pada perekonomian masyarakat, sebagai contoh bahwa pajak dapat mempengaruhi harga, dapat mempengaruhi pasar, dapat mempengaruhi sistem pengupahan, dapat mempengaruhi pengangguran, dan sebagainya. Pengeluaran pemerintah kepada masyarakat mempunyai dampak ekonomis yang sangat besar, terlebih dengan adanya efek multiplier dalam masyarakat.
Pajak yang diperoleh suatu Negara, diperoleh dari Warga Negara. Salah satu pajak yang diterima oleh Negara dari Warga Negaranya adalah berupa penghasilan dari Warga Negara. Warga Negara yang memiliki penghasilan dari pekerjaannya yang berada di luar negeri, memiliki hak untuk tidak dikenakan pajak dari kedua Negara atau dikenal dengan istilah pajak berganda. Ketentuan mengenai penghindaran pajak berganda diatur dalam perjanjian perpajakan. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Tujuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda adalah sebagai berikut: a) tidak terjadi pemajakan berganda yang memberatkan ikim dunia usaha; b) Peningkatan investasi modal dari luar negeri ke dalam negeri; c) Peningkatan sumber daya manusia; d) Pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak; dan e) Kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara.
Payung hukum persetujuan pajak ini adalah Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan pasal ini Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.
Metode pemajakan yang dipakai berbagai negara, untuk menghindari pemajakan berganda, antara lain Metode Pemajakan Unilateral, Metode Pemajakan Bilateral, dan Metode Pemajakan Multilateral.
Metode Pemajakan Unilateral mengatur bahwa negara Republik Indonesia mempunyai kekuatan hukum didalamnya yang mengatur masyarakat atau badan internasional dan ditetapkan sepihak oleh negara Indonesia sendiri, dengan kata lain tidak ada yang bisa mengatur negara kita lain karena hail itu merupakan kewibawaan dan kedaulatan negara kita. Metode Pemajakan Bilateral dalam penghitungan pengenaan pajaknya harus mempertimbangkan perjanjian kedua negara (Tax Treaty). Indonesia tidak dapat sesuka hati menerapkan jumlah pajak terutang penduduk asing atau badan internasional dua negara yang telah mengadakan perjanjian. Justru peraturan perpajakan Indonesia tidak berlaku bilamana terdapat Tax Treaty. Metode Pemajakan Multilateral didasarkan pada konvensi internasional yang ketentuan atau ketetapan atau keputusan yang dihasilkan untuk kepentingan banyak negara yang ditandatangani oleh berbagai negara, misalnya Konvensi Wina.
Dilihat dari pengertian, tujuan, dan metode dari perjanjian pajak antar Negara, Penulis hendak membuat suatu perbandingan antara 2 perjanjian (treaty) pajak di mana Indonesia sebagai salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Perjanjian (treaty) pajak yang Penulis angkat dalam makalah ini adalah treaty pajak antara Indonesia-Malaysia dengan treaty pajak antara Indonesia-Singapura.
I.II Rumusan Masalah
Bagaimana pengaturan perpajakan yang diatur dalam treaty pajak Indonesia-Malaysia dengan Indonesia-Singapura?
Bagaimana perbedaan antara treaty pajak Indonesia-Malaysia dengan Indonesia-Singapura?
I.III Maksud & Tujuan Penulisan
Penulisan makalah ini dimaksudkan untuk memperdalam khasanah pengetahuan tim penulis khususnya dalam bidang hukum pajak. Selain itu, makalah ini ditujukan untuk memenuhi tugas persiapan Ujian Akhir Semester (UAS) dari mata kuliah Hukum Pajak. Sedangkan tujuan penulisan ini dimaksudkan untuk:
Mengetahui pengaturan perpajakan yang diatur dalam treaty pajak Indonesia-Malaysia dengan Indonesia-Singapura; dan
Mengetahui perbedaan antara treaty pajak Indonesia-Malaysia dengan Indonesia-Singapura.
BAB II
PEMBAHASAN
II.I Tax Treaty Indonesia-Singapura
Perjanjian pajak Indonesia dan Singapura yang ditandatangani pada tanggal 8 Mei 1990 ini mengatur tentang penghindaran pajak berganda dan pengelakan pajak pada objek pajak sebagai berikut :
Harta Tidak Bergerak, penghasilan dari harta tidak bergerak menurut perjanjian Tax Treaty Indonesia-Singapura hanya dikenakan pajak dari negara dimana harta tidak bergerak tersebut berada meskipun pemilik benda bergerak tersebut bukan warga negara negara tersebut.
Laba Usaha, yang didapatkan oleh badan usaha di satu negara dalam perjanjian ini hanya dapat dikenakan oleh negara dimana badan usaha tersebut berkedudukan, namun apabila badan usaha tersebut menjalankan usaha dengan bentuk badan usaha tetap di negara lainnya dalam perjanjian maka dapat dikenakan pajak oleh negara bersangkutan.
Pesawat Udara dan Perkapalan, untuk usaha pesawat udara dan perkapalan pengenaan pajaknya berbeda. Pesawat udara dikenakan pajak hanya pada negara dimana pesawat udara tersebut berasal, sedangkan untuk kapal selama melakukan pelayaran di laut negara lainnya maka negara lainnya mengenakan pajak dengan mengurangi 50% yang setelahnya mejadi objek pajak dari negara kapal berasal.
Perusahaan-Perusahaan yang Memiliki Hak Istimewa, dalam hal perusahaan-perusahaan yang memiliki hak istimewa ini karena fungsi dari perusahaan ini yaitu turut serta dalam menajemen, pengawasan, dan penyertaan modal pada perusahan dari negara lainnya dapat dikenakan pajak terhadap tambahan labanya.
Deviden, pengenaan pajak dari deviden perusahaan yang berkedudukan disatu negara dalam perjanjian apabila deviden tersebut diberikan kepada warga negara dari satu pihak, maka dikenakan pajak menurut hukum pajak warga negara tersebut. Sedangkan untuk deviden yang pemegang sahamnya adalah perusahaan maka negara dimana tempat berkedudukan perseroan itu dapat menganakan pajak dengan ketentuan:
10 % dari jumlah kotor deviden, apabila perusahaan tersebut memiliki 25% saham pada perusahaan
15% dari jumlah bruto dalam hal lainnya.
Pengecualian dari perjanjian ini yaitu selama pemerintah Singapura tidak mengatur pajak tambahan deviden, maka deviden yang didapat badan usaha Indonesia dari bahan usaha Singapura tidak dikenakan pajak.
Bunga, untuk bunga yang dibayarkan oleh perusahaan yang berkedudukan di salah satu negara dalam perjanjian kepada bukan salah satu warga negara perjanjian dikenakan pajak warga negara tersebut. Untuk pemungutan pajak tersebut dengan hanya terbatas pada (a) obligasi, surat utang, dan obligasi lainnya; dan (b) Pinjaman, garansi atau jaminan. Negara dimana badan usaha berkedudukan dapat mengenakan pajak maksimal 10%. Pengecualin lain dari bunga tidak dikenakan pajak apabila untuk urusan pemerintahan Indonesia maupun Singapura.
Royalti, yang dibayarkan dari salah satu negara kepada warga negara/badan dari negara lainnya dikenakan pajak dari warga negara/badan dari negara lain, namun negara asal royalti dapat memungut pajak maksimal 15% dari jumlah bruto royalti.
Pekerjaan Bebas, diartikan sebagai jasa-jasa profesional dan jasa-jasa lainnya. Pajak yang dikenakan berdasarkan pekerjaan bebas tersebut berasal, kecuali dalam jangka waktu 90 hari dalam 12 bulan pekerjaan bebas tersebut membuka jasa di negara lainnya maka negara bersangkutan dapat memungut pajak.
Pekerjaan dalam Hubungan Kerja, berupa gaji, upah atau imbalan yang didapat dari salah satu negara dikenakan pajak dari negera warga negara berasal, kecuali warga negara tersebut telah menetap di negara suatu negara selama 183 hari.
Imbalan Para Direktur, yang bekerja pada perusahaan yang bukan berasal dari kebangsaan direktur terhadap imbalan tersebut dikenakan pajak perusahaan itu berasal. Dalam hal tersebut ialah negara yang disebut dalam perjanjian ini.
Para Artis dan Atlit, kegiatan artis atau atlit yang dilakukan di suatu negara dalam perjanjian ini dikenakan pajak berdasarkan tempat kegiatan tersebut, namun pajak tersebut tidak dikenakan apabila dana untuk kegiatan tersebut berasal dari pemerintah.
Pensiunan, untuk dana pensiunan yang diperoleh hasil pekerjaan pada satu negara dalam perjanjian tersebut akan dikenakan pajak berdasarkan asal dari perusahaan tersebut.
Pejabat Pemerintah, dalam hal imbalan selain dana pensiun yang berasal dari pemerintah akan dikenakan pajak berdasarkan hukum dari pejabat yang mengeluarkan pajak tersebut.
Guru dan Peneliti, egala guru dan peneliti yang menetap selama tidak lebih 2 tahun untuk untuk mengajar dan meneliti akan dibebaskan dari pajak. Ketentuan ini tidak berlaku apabila kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan orang atau orang-orang tertentu.
Pelajar dan Peserta lainnya yaitu Pelajar, seorang pengusaha atau teknisi magang, seorang yang menerima bantuan atau tunjangan dengan tujuan belajar tidak dikenakan pajak atas pembayaran hidupnya, seluruh hibah, tunjangan, penghargaan, dan pembayaran tidak lebih 2.200 dolar Amerika pertahun. Dengan pertimbangan bahwa semua hal diatas tersebut berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar, riset, dan latihan.
Penghasilan yang Tidak Diatur, undang-undang yang berlaku di masing-masing Negara pihak pada Persetujuan masih berlaku untuk mengatur masalah pengenaan pajak atas penghasilan di Negara pihak pada Persetujuan kecuali bila ditentukan lain dalam Persetujuan ini.
I.II Tax Treaty Indonesia-Malaysia
Perjanjian pajak Indonesia dan Malaysia yang ditandatangani pada tanggal 12 September 1991 ini mengatur tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak penghasilan, sebagai berikut:
Harta Tidak Bergerak. Penghasilan dari harta tidak bergerak menurut perjanjian Tax Treaty Indonesia-Malaysia dapat dikenakan pajak dari negara dimana benda tidak bergerak itu berada. Adapun definisi "harta tidak bergerak" mengikuti definisi Undang-Undang dari negara dimana benda tidak bergerak itu berada.
Laba Usaha. Laba usaha yang didapatkan oleh badan usaha di satu negara dalam perjanjian ini hanya dapat dikenakan oleh negara dimana badan usaha tersebut berkedudukan, namun apabila badan usaha tersebut menjalankan usaha dengan bentuk badan usaha tetap di negara lainnya maka negara lainya tersebut dapat mengenakan pajak sebatas laba yang didapat oleh badan usaha tetap. Selain itu, negara lainya tersebut dapat mengenakan pajak atas penjualan barang atau transaksi usaha lainnya yang dilakukan melalui bentuk usaha tetap.
Perkapalan dan Pengangkutan Udara. Laba yang diperoleh dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional hanya akan dikenakan pajak di Negara dimana tempat manajemen yang efektif dari perusahaan berada. Tetapi ketentuan ini dapat disimpangi dengan pengenaan pajak atas operasi kapal laut dalam jalur lalu lintas internasional dengan pengurangan sebesar 50% oleh negara lainya.
Perusahaan-Perusahaan yang Memiliki Hubungan Istimewa. Dalam hal perusahaan-perusahaan yang memiliki hak istimewa ini karena fungsi dari perusahaan ini yaitu turut serta dalam menajemen, pengawasan, dan penyertaan modal pada perusahan dari negara lainnya dapat dikenakan pajak terhadap tambahan labanya.
Dividen. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara kepada penduduk Negara lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di Indonesia kepada penduduk Malaysia akan dikenakan pajak di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Indonesia yang berlaku tetapi bila penerima adalah pemilik dari dividen tersebut maka pengenaan pajaknya tidak akan melebihi dari 15% dari jumlah bruto dividen. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan yang berkedudukan di Malaysia kepada penduduk Indonesia yang merupakan pemilik yang sebenarnya atas dividen tersebut, akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Malaysia.
Bunga. Bunga yang berasal dari suatu Negara dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainya tersebut.
Namun demikian, bunga itu dapat juga dikenakan pajak di Negara dimana bunga itu berasal dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut akan tetapi apabila penerima bunga adalah pemberi pinjaman yang menikmati bunga itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15% dari jumlah kotor bunga.
Royalti. Royalti yang berasal dari suatu Negara dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainya dapat dikenakan pajak di Negara lainya tersebut.
Namun demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara dimana royalti itu berasal dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut, tetapi apabila penerima royalti adalah pemilik hak yang menikmati royalti tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15% dari jumlah kotor royalti.
Pekerjaan Bebas. Istilah "pekerjaan bebas" meliputi pekerjaan di bidang ilmu pengetahuan, kesusasteraan, kesenian, kegiatan pendidikan atau pengajaran, demikian pula pekerjaan-pekerjaan bebas oleh para dokter, ahli hukum, ahli tekhnik, arsitek, dokter gigi dan akuntan. Gaji, upah dan balas jasa lain yang serupa atau penghasilan yang diperoleh penduduk suatu Negara dengan pekerjaan yang dilakukannya dalam hubungan kerja atau kegiatan lain yang sejenis, hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut kecuali jika pekerjaan itu dilakukan di Negara lainnya. Dalam hal demikian maka balas jasa yang diperoleh dari pekerjaan itu dapat dikenakan pajak di Negara lainya tersebut.
Penghasilan Para Direktur. Penghasilan-penghasilan para direktur dan pembayaran-pembayaran serupa yang diperoleh penduduk dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Direksi dari perusahaan yang berkedudukan di Negara lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut.
Para Seniman dan Olahragawan. Penghasilan yang diperoleh penduduk suatu Negara sebagai seniman, seperti artis teater, film, radio atau televisi, atau pemain musik, atau sebagai olahragawan, dari kegiatan-kegiatan pribadi mereka, dapat dikenakan pajak di Negara lainnya dimana kegiatan tersebut dilakukan.
Pensiunan dan Tunjangan Hari Tua. Setiap pensiun atau balas jasa lainnya yang sejenis atau tunjangan hari tua yang dibayarkan pada penduduk Negara sehubungan dengan pekerjaan atau jasa pada masa yang lampau dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan tersebut.
Jabatan dalam Pemerintahan. Balas jasa, selain pensiun, yang dibayarkan oleh Negara pihak pada Persetujuan, atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya atau badan resmi dibawahnya kepada setiap orang pribadi sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara tersebut atau kepada bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya atau kepada badan resmi lainnya hanya akan dikenakan pajak di Negara itu. Namun demikian, balas jasa tersebut hanya dapat dikenakan pajak di negara lainya apabila jasa-jasa yang diberikan di Negara lainya dan penerima jasa adalah penduduk negara lainya itu yang:
Merupakan warganegara Negara itu;
Tidak menjadi penduduk Negara itu semata-mata karena bermaksud untuk memberikan jasa-jasanya.
Pelajar dan Peserta Latihan. Seseorang yang merupakan penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan segera sebelum mengunjungi Negara pihak pada Persetujuan lainnya dan tinggal untuk sementara di Negara lain semata-mata:
Sebagai seorang pelajar pada sebuah universitas yang diakui, perguruan tinggi, sekolah atau lembaga pendidikan lain yang diakui di Negara lain tersebut;
Sebagai seorang pengusaha atau teknisi yang magang;
Seorang penerima bantuan, tunjangan atau penghargaan untuk maksud belajar, riset atau latihan dari Pemerintah dari salah satu Negara atau dari organisasi ilmiah, pendidikan, keagamaan atau sosial atau dalam rangka program bantuan teknik yang diadakan oleh Pemerintah dari salah satu Negara.
Akan dibebaskan dari pajak di Negara lain atas:
Seluruh pembayaran dari luar negeri untuk keperluan biaya hidupnya, pendidikan, belajar, riset atau latihan;
seluruh hibah, tunjangan atau penghargaa;
Setiap pembayaran yang tidak melebihi 2.200 Dollar Amerika per tahun dalam hubungan dengan jasa yang diberikan di Negara lain, asalkan jasa tersebut dilakukan sehubungan dengan kegiatan belajarnya, riset atau latihan atau perlu untuk membiayai hidupnya.
Guru dan Peneliti. Seseorang yang menjadi penduduk dari suatu negara sesaat sebelum mengunjungi Negara lainnya, yang atas undangan sebuah universitas, perguruan tinggi, sekolah atau lembaga pendidikan sejenis, mengunjungi Negara lainnya untuk masa tidak lebih dari 2 tahun semata-mata dengan maksud untuk mengajar dan melakukan penelitian atau keduanya pada lembaga pendidikan tersebut, akan dibebaskan dari pajak atas semua pembayaran yang diterima dari kegiatan mengajar dan penelitian tersebut.
Penghasilan yang Tidak Diatur Secara Tegas. Jenis-jenis penghasilan dari seorang penduduk salah satu Negara, yang tidak diatur dalam Pasal-pasal terdahulu pada Persetujuan ini hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali jika penghasilan tersebut diperoleh dari sumber-sumber di Negara lainnya, maka penghasilan tersebut boleh dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut.
II.III Perbandingan Tax Treaty Indonesia-Singapura dan Indonesia-Malaysia
Tax Treaty Indonesia-Singapura dan Indonesia-Malaysia memiliki banyak kesamaan. Hal-hal yang sama diantara kedua tax treaty ini adalah:
Harta tidak bergerak. Kedua tax treaty mengenakan pajak dari negara dimana harta tidak bergerak tersebut berada.
Laba usaha. Pengaturan mengenai laba usaha juga memiliki kesamaan diantara kedua tax treaty, yaitu hanya dikenakan oleh negara dimana badan usaha itu berkedudukan. Namun apabila memiliki cabang di negara lain dalam bentuk usaha tetap, maka negara lain dapat mengenakannya sebatas
Pesawat udara & Perkapalan. Dalam hal pesawat kedua tax treaty mengatur bahwa pajak yang dikenakan hanya dimana pesawat tersebut berasal. Sedangkan mengenai kapal, negara lain mengenakan pajak dengan mengurangi 50% yang setelahnya menjadi objek pajak negara asal.
Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Kedua treaty mengatur bahwa dapat dikenakan pajak terhadap tambahan labanya.
Royalti. Pengaturan mengenai hal ini sama di dalam kedua treaty bahwa royalty dikenakan pajak negara lain, namun negara asal royalty dapat memungut maksimal 15% dari total bruto royalti.
Imbalan para direktur. Kedua treaty mengatur bahwa imbalan para direktur ini dikenakan pajak sesuai dengan pajak asal perusahaannya.
Artis & Atlit. Mengenai pajak dari artis dan atlit, kedua treaty mengatur bahwa artis dan atlit dikenakan pajak berdasarkan dimana kegiatan tersebut dilakukan.
Pensiunan. Untuk dana pensiunan yang diperoleh hasil pekerjaan pada satu negara dalam perjanjian, kedua treaty tersebut mengatur bahwa pensiunan akan dikenakan pajak berdasarkan asal dari perusahaan.
Pejabat pemerintah. Kedua treaty mengatur bahwa pajak terhadap pejabat pemerintah dibayar kepada Negara sebagai pihak yang membayar jasa tersebut.
Pelajar & Peserta lainnya. Kedua treaty mengatur bahwa pelajar & peserta lainnya tidak dikenakan pajak selama tidak melebihi US $ 2.200 per tahun.
Dengan membandingkan kedua treaty, terdapat satu hal yang tidak terdapat di salah satu treaty tetapi terdapat di treaty lainnya. Hal tersebut adalah mengenai hubungan kerja. Dalam tax treaty Indonesia-Singapura diatur bahwa seseorang dikenakan pajak dalam suatu hubungan kerja sesuai dengan negara asal kecuali warga negara tersebut telah menetap di negara lain selama 183 hari. Namun, hal ini tidak diatur dalam tax treaty Indonesia-Malaysia.
Hal-hal lain selain yang telah dijelaskan diatas, adalah hal-hal yang berbeda pengaturannya di dalam kedua treaty. Perbedaan tersebut bukan merupakan perbedaan yang esensiil, namun hanya mengenai pengaturan pengecualian pajak terhadap suatu hal dan hal-hal yang diatur lebih spesifik di dalam salah satu tax treaty. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Variabel Perbandingan
Indonesia-Singapura
Indonesia-Malaysia
Deviden
Dikenakan pajak menurut hukum pajak warga negara yang menerima dividen tersebut. Deviden yang pemegang sahamnya adalah perusahaan, maka terdapat ketentuan pajak, yaitu:
10% dari bruto deviden apabila perusahaan memiliki 25% saham
15% dari jumlah bruto lainnya
Yang dibayarkan oleh suatu perseroan kepada penduduk negara lain, maka dikenakan pajak di negara lain tersebut.
Perusahaan Indonesia WN Malaysia, dikenakan pajak Indonesia, namun jika penerima adalah pemilik dividen maka pengenaan pajaknya tidak melebih dari 15% dari jumlah bruto dividen.
Bunga
dikenakan pajak dari pajak negara berdasarkan warga negara yang mendapatkan bunga tersebut. Pemungutan hanya terbatas pada obligasi, surat utang, dan obilgasi lainnya; serta pinjaman, garansi atau jaminan. Pengenaan pajak tersebut 10% oleh negara dimana badan hukum berkedudukan. Namun untuk urusan pemerintah Singapura dan Indonesia, tidak dikenakan pajak.
Berasal di suatu negara dibayarkan kepada penduduk negara lain, maka dapat dikenakan pajak negara lain namun jika penerima bunga adalah pemberi pinjaman yang menikmati bunga itu maka pajak yang dikenakan tidak melebih dari 15% dari jumlah kotor bunga.
Pekerjaan Bebas
sesuai dengan pajak dari asal pekerjaan tersebut. Kecuali pekerjaan tersebut telah membuka jasa di negara lain dalam waktu 90 hari dalam 12 bulan maka dapat dikenakan juga ajak negara lain itu.
dapat ditentukan sesuai dengan pajak negara asal pekerjaan, kecuali dilakukan di negara lain, maka negara lain juga dapat memungut pajak atas pekerjaan itu
Guru & Peneliti
Dibebaskan dari pajak selama kegiatan itu tidak lebih dari 2 tahun kecuali ia melakukan penelitian untuk pihak-pihak tertentu
Dibebaskan dari pajak selama kegiatan itu tidak lebih dari 2 tahun
Penghasilan Tidak Diatur
hanya dikenakan pajak dari negara asalnya kecuali ditentukan lain
Hanya akan dikenakan pajak dari negara tersebut kecuali jika penghasilan diperoleh dari sumber-sumber negara lain, maka dapat dikenakan pajak negara lain tersebut.
BAB III
KESIMPULAN
Tax treaty ini ditujukan agar tidak terjadi pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak. Tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara tax treaty Indonesia-Singapura dan Indonesia-Malaysia. Hal-hal yang diatur dari kedua treaty kurang-lebihsama. Hanya saja dalam hal-hal tertentu terdapat treaty yang menjelaskan lebih spesifik dibandingkan treaty yang lain.
DAFTAR PUSTAKA
Brotodihardjo, R. Santoso. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta: Refika Aditama, 2013.
Direktorat Jendral Pajak. Surat Edaran Dirjen Pajak Tentang Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PPPB) RI-Singapura No. 09/Pj.34/1992, 26 Mar 1992.
Direktorat Jendral Pajak. Surat Edaran Dirjen Pajak Tentang Pemberitahuan Berlakunya Protokol Perubahan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah Republik
Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Dan Protokolnya No. 86/Pj/2010, 11 Agustus 2010.
Departemen Keuangan Republik Indonesia, Penjelasan Umum Tarif, Dikutip dari http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&cat=p3b, diakses pada 3 Desember 2014.
Indonesia, Undang-Undang Pajak Penghasilan, UU No. 36 Tahun 2008, LN No. 133 Tahun 2008, TLN. No. 4893.
