Soal dan Jawaban Pengantar Ilmu Hukum
10 Votes
1. Jelaskan pengetian PIH dan perbedaannya dengan PHI..? Jawab : Pengertian PIH adalah : ilmu hokum yang pada umumnya bersifat universal. Sedangkan PHI adalah : Hukum positif yang berlaku di Indonesia.
1. Bagaimanakah pengertian hokum menurut Utrecht..? Jawab : Hukum adalah himpunan perintah dan larangan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat.oleh sebab itu hokum harus di patuhi masyarakat harus mematuhinya.
1. Sebutkan unsur-unsur hokum dan ciri-ciri hokum..? Jawab : Unsur-unsur hokum : -Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat -Peraturan tersebut di buat oleh badan resmi yang berwajib (pemerintah) -Peraturan itu bersifat memaksa -Sanksi terhadapnya tegas
Ciri-ciri hokum : -Adanya perintah dan/atau larangan -Perintah dan/atau larangan itu harus di patuhi oleh setiap orang -Sanksi terhadapnya tegas.
1. Sebutkan fungsi dan tujuan hokum..? Jawab : Tujuan hokum : -menciptakan tatanan masyarakat yang tertip -menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan tercapainya ketertiban dalam
masyarakat
-Melindungi kepentingan manusia dalam mencapai tujuannya.
Fungsi hokum : -membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat. -Membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hokum serta memelihara kepastian hokum.
1. Apa yang di maksud dengan keadilan distributive dan komutatif..? Jawab : Keadilan distributive adalah :
Keadilan yang tidak memberikan hak sama kepada setiap orangnamun keadilan yang memberikan hak proporsionalitas atau kesebandingan dalam penerapannya. Ex: gaji seorang sarjana tentu lebih tinggi dari pada seorang yang hanya lulus SMA.
Keadilan komutatif adalah : Keadilan yang memberikan hak sama kepada setiap orang,tanpa ada perbedaan apapun. Ex: Hak atas sandang,pangan dan papan.
1. Apa yang dimaksud dengan subjek hokum,siapa saja yang di sebut subjek hokum,dan kapan manusia menjadi subjek hokum..? Jawab : Subjek hokum adalah pengemban hak dan kewajiban. 1. Yang dapat di katakan subjek hokum ada 2 : -Manusia -badan hokum : -Badan hokum public -badan hokum private
Manusia sudah di katakan sebagai subjek hokum saat manusia itu dalam kandungan (pasal 2 KUHper)
1. Apa yang di maksud dengan objek hokum,contoh..? Jawab : Objek hokum adalah Barang atau benda Ex: Harta benda
1. Apa yang dimaksud dengan peristiwa hokum dan sebutkan macam-macam peristiwa hokum..? Jawab : Peristiwa hokum adalah peristiwa kemasyarakatan yang oleh hokum di beri akibat hokum. Macam-macam dari peristiwa hokum adalah : -perbuatan subjek hokum -dan,bukan perbuatan subjek hokum.
10. Apa yang dimaksud dengan perbuatan hokum dan bentuk-bentuknya berikan contoh..? Jawab : Perbuatan hokum adalah perbuatan yang memiliki akibat-akibat hokum. Bentuk-bentuknya ada dua macam : -bersegi Satu Peristiwa hokum yang akibat hokumnya di kehendaki oleh satu pihak. Ex: wasiat,hibah -Bersegi dua Peristiwa hokum yang akibat hokumyna di timbulkan oleh dua pihak. Ex: jual beli
11. Jelaskan pengertian hak dan kewajiban dan bentuk bentuk hak :..? Jawab : Hak adalah berintikan pada melakukan atau tidak melakukan sesuatu,yang berkenaan dengan sesuatu,terhadap subjek hokum tertentu.
Kewajiban adalah keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu,yang berkenaan dengan sesuatu terhadap subjek hukumm tertentu,yang apabila tidak di penuhi akan ada akibat hokum. Hak ada 2 macam,yaitu : -hak mutlak (absolute) -hak nisbi (relative)
12. Sebutkan bentuk-bentuk kaedah social dan jelaskan apa yang di maksud maksud dengan kaidah..? Jawab: Bentuk-bentuk kaidahada 2,yaitu: -Aspek pribadi manusia -aspek antar pribadi manusia
Kaidah adalah ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat.
13. Jelaskan perbedaan antara kaidah agam,kesusilaan,sopan agam,kesusilaan, sopan santun dan hokum..? Jawab :
Kaidah agama atau kepercayaan
Ditujukan kepada kehidupan manusia yang beriman,yaitu kewajiban manusia kpd tuhan dan kepada dirinya sendiri. -
Sumber ajaran agama sebagai perintah tuhan
-
Ditujukan penyempurnaan manusia
-
Melarang manusia melakukan perbuatan jahat
-
Membebani manusia denga kewajiban-kewaiban kewajiban-kewaiba n
-
Sanksinya di kemudian hari
Kaidah kesusilaan :
Peraturan hidup yang benar dari hati nurani manusia.kaidah ini menentukan perbuatan mana yang baik dan yang buruk dan bersifat otonom,dan hatilah yang mengancam dan menjatuhkan hukuman. Fungsi : melarang manusia berbuat jahat.
Kaidah tata karma :
Didasarkan kepada kebiasaan,kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat,ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat di tujukan kepada sikap lahiriah atau tingkah laku demi ketertiban bermasyarakat. Sanksinya berupa celaan dari masyarakat,dapat menimbulkan rasa malu rasa hina dan rasa kehilangan. Tujuannya adalah : menciptakan perdamaian atau tata tertib agar manusia dapat hidup saling berdampingan.
Kaidah hokum :
Melindungi lebih lanjut kepentingan-keptingan manusia,yang telah mendapatkan perlindungan dari kaidah-kaidah sebelumnya. Melindungi lebih lanjut seecara umum. Melindungi apa yg belum di lindungi oleh ke-3 kaidah sebelumnya Ditujukan kepada pelaku yang kongkrit Ditujukan kuntuk ketertiban masyarakat. Kaidah hokum: bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat.
14. Sebutkan isi dan sifat kaidah hokum..? Jawab: Di tinjau dari isinya di bag 3,yaitu :
Kaidah-kaidah hokum yang berisi suruhan Kaidah-kaidah hokum yang bersi larangan Kaidah-kaidah hokum yang berisi kebolehan
Di tinjau dari sifatnya ada 2 macam,yaitu :
Kaidah-kaidah hokum yang bersifat imperative Kaidah-kaidah hokum yang bersifat fakultatif
15. Apa yang dimaksud dengan sumber hokum materil dan formil sebutkan contohnya..? Jawab: sumber Hukum materil adalah tempat dari mana materi hokum itu di ambil atau factor yang membantu pembentukan hokum. Ex: Hub social,budaya,ekonomis,tradisi politik
Sumber hokum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hokum . Ex: UU,kebiasan,yurisprudensi,traktat,doktrin
16. Apa yang di maksud dengan fiksi dalam hokum setelah suatu UU dinyatakan berlaku..? Jawab: Setiap orang di anggap mengetahui adanya suatu UU
