Soal Jawab Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Seri 1

PEMBAHASAN SOAL UJIAN PROGRAM PROGRAM PENDIDIKAN BREVET KONSULTAN PAJAK (PLUS) KELAS A & B TAX CENTER FISIP-UI (Kelas INTENSIF Malam angkatan II) MataKuliah MataKul iah : PPSP dan KUP Hari/Tan Hari/Tangg ggal al :Sabtu/O1 :Sabtu/ O1 September 2007 Wakt Wa ktu u : 10.30-12.30 10.30 -12.30 (120 menit) Dosen : Tim Dosen Perhatian: 1. Pembahasan soal ini disusun dengan tujuan sebagai bahan pembelajaran, 2. Pembahas tidak memiliki afiliasi dengan Tax Center FISIP-UI, pembahas hanya orang biasa yang kebetulan belajar disana, 3. Pembahasan didasarkan pada pengetahuan pembahas terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat pembahasan ini dibuat, 4. Kesalahpahaman penulis dapat saja terjadi dalam memahami ketentuan perpajakan sehingga kritik dan saran pembaca tetap diperlukan.

I.

Pilih dan jawab 5 (lima) pertanyaan.

1. a. Jelaskan tentang kewajiban mengisi SPT. b. Jelaskan tentang persyaratan persyaratan untuk memperpanjang memperpanjang jangka waktu waktu penyampaian penyampaian SPT. SPT. Pembahasan: a. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ketentuan ini dicantumkan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (lebih popular dengan sebutan UU KUP). Ketentuan kewajiban pengisian SPT juga diatur dalam pasal 4 ayat 1 UU KUP. Pengisisan SPT harus dilakukan dengan benar, lengkap dan jelas berarti: i. benar adalah benar dalam perhitungan, benar dalam penerapan ketentuan peraturan perpajakan, benar dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ii. lengkap berarti memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang hasrus dilaporkan dalam SPT, iii. jelas iii. jelas berarti melaporkan asal-usul atau sumber dari o bjek pajak dan u nsur-unsur lain yang harus dilaporkan. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara b iasa (tanda tangan basah) dapat juga dilakukan dengan menggunakan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik yang kesemuanya memiliki kekuatan hukum yang sama, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (Pasal 3 a yat 1b UU KUP). Setelah SPT diisi dan ditandatangani oleh wajib pajak maka langkah berikutnya Pa e | 1

Pembahas Pembahas : Fadhol Mubarak

Kamis, Kamis, 10 Mei 2012

The world's largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.







sesuai dengan pasal 3 ayat 1 UU KUP, Wajib Pajak wajib menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan lain terkait penyampaian SPT dapat kita temui dalam pasal 6 UU KUP. Redaksional Pasal 6 ayat 2 UU KUP, “Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”. Dari redaksioanal pasal 3 ayat 1 dan pasal 6 ayat 2 UU KUP jelas tersurat bahwa wajib pajak diberi kebebasan (perhatikan kata dapat dan kata atau dalam kedua ayat tersebut) memlih bagaimana cara wajib pajak menyampaikan SPT. Terkait ketentuan ini, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Tata Cara Pengisian, Pengisian, Penandatanganan Pena ndatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009. Dalam pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan tersebut disebutkan bahwa Penyampaian SPT oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak, dapat dilakukan: 1) secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Terdaftar, 2) melalui pos dengan bukti pengiriman surat 3) dengan cara lain yang meliputi: melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau melalui e-filing 



Ketentuan “fasilitas” terkait penyampaian SPT ini sering kali tidak dimanfaatkan dengan maksimal oleh wajib pajak. Dibuktikan pada setiap batas waktu pelaporan SPT, wajib pajak masih lebih memilih bersabar menunggu antrian di loket TPT karena semua wajib pajak “tumpek blek tumpek blek ” untuk melaporkan SPT-nya atau berjuang menembus kemacetan jakarta dengan jiwa “ patriotik patrioti k ” karena pada batas akhir pelaporan kebetulan jakarta dilanda hujan deras hanya untuk melaporkan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Terdaftar. Seandainya wajib pajak memanfaatkan ” fasilitas ” ini, tentu saja jiwa “ patriotik patrio tik ” tadi dilakukan dengan cerdas. Wajib pajak tinggal melaporkan SPT-nya melalui ke kantor pos atau jasa ekspedisi (seperti TI*I, Fed*x dan lain-lain) dengan bukti pengirimaan surat. Perlu dicatat bahwa bukti pengiriman SPT melalui Kantor Pos atau jasa ekspedisi/kurir serta bukti SPT (pasal 8 peneriman elektronik (melalui e-filing) menjadi bukti penerimaan SPT (pasal PMK-181/PMK.03/2007 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK-152/PMK.03/2009). b. Ketentuan terkait perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dapat kita lihat dalam pasal 3 ayat 4 dan 3 ayat 5 UU KUP. Perlu diperhatikan bahwa perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT







SPT kepada Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir dengan dilampiri dengan :  Perhitungan sementara pajak yang terhutang dalam 1 tahun pajak yang batas waktunya diperpanjang  Laporan keuangan sementara  SSP sebagai bukti pelunasan pembayaran pajak yang terhutang Ketentuan pelaksanaan yang lebih rinci terkait tata cara p erpanjangan erpanjangan SPT Tahunan Pajak Penghasilan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per-21/PJ/2009. Dalam Per-21/PJ/2009 disebutkan bahwa pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha\pekerjaan bebas disampaikan dalam bentuk formulir kertas (formulir 1771-Y untuk wajib pajak badan, formulir 1770-Y untuk wajib pajak orang pribadi) atau dalam bentuk data elektronik yang dihasilkan dari ap likasi e-SPTy. 2. Jelaskan tentang hak WP untuk membetulkan SPT. a. Sebelum dilakukan dilaku kan pemeriksaan. pemeri ksaan. b. Setelah dilakukan dilakuk an pemeriksaan. pemer iksaan. Pembahasan: 1. Ketentuan terkait hak wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT diatur dalam pasal 8 UU KUP. Redaksional pasal 8 ayat 1 UU KUP berbunyi, “ Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan”; sedangkan pada ayat selanjutnya yaitu ayat 1a berbunyi, “ Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa p enetapan enetapan”. Dari kedua ayat diatas jelas terlihat bahwa sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan wajib pajak diberikan hak untuk melakukan pembetulan SPT tanpa terikat waktu, kecuali untuk pembetulan yang menyatakan rugi atau lebih bayar dibatasi paling lama 2 tahun sebelum d aluwarsa penetapan. penetapan. Pada penjelasan Pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud “ mulai “ mulai melakukan tindakan pemeriksaan” pemeriksaan” adalah pada adalah pada saat surat pemberitahuan pemeriksaan pajak disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak, sedangkan pada ayat 1a dijelaskan bahwa daluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Dengan bahasa sederhana dapat disimpulkan wajib pajak dapat membetulkan SPT kapan saja sepanjang wajib pajak belum menerima surat pemberitahuan pemeriksaan pajak , kecuali pembetulan yang menyatakan rugi atau lebih bayar







bunga ini akan ditagih kepada wajib pajak melalui penerbitan STP (Surat Tagihan Pajak) sesuai dgn pasal 14 a yat 1 huruf c. 2. Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak masih diberi hak untuk membetulkan SPT sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 3 dan Pasal 8 ayat 4 UU KUP ( catatan: Undang-undang KUP tidak menggunakan istilah pembetulan SPT dalam pasal 8 ayat 3 dan ayat 4, istilah yang digunakan ketidakbenaran”. Istilah pembetulan SPT hanya adalah “ mengungkapkan ketidakbenaran”. digunakan pada Pasal 8 ayat 1. Walaupun demikian, banyak orang yang menggunakan istilah “ pembetulan SPT ” untuk kondisi pada pasal 8 ayat 4 UU KUP; Pembahas berpendapat penggunaan istilah ini kurang tep at, untuk selanjutnya istilah pengungkapan ketidakbenaran yang akan digunakan ) Pengungkapan ketidakbenaran pengisian pengisian SPT merupakan merupakan salah satu hak wajib p ajak yang dijamin oleh Undang-undang yaitu pada pasal 8 ayat 3 dan pasal 8 ayat 4 UU KUP. Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 ayat 3 Pasal 8 ay a yat 3 UU KUP berbuny b erbunyi: i: “walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakuan wajib p ajak sebgaimana dimaksud dalanm pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut penyidikan, apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri tidak akan dilakukan penyidikan, mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar”.

Selanjutnya jika kita lihat peratuaran pelaksanaan Pasal 8 ayat 3 UU KUP yaitu pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan yaitu: (1) Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan mengungkapkan dengan pernyataan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu: a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; Pemberitahuan; atau b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya t idak benar; sepanjang mulai penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi P olisi Negara Republik Indonesia (2) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh wajib pajak dan dilampiri dengan: a. perhitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya pemberitahuan,, terhutang dalam format Surat pemberitahuan b. SSP sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak, c. SSP sebagai bukti sanksi administrasi berupa denda sebesar 150%. (3) Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, terhadap tidak dilakukan Penyidikan Penyidikan Tindak Pidana Pidana di Bidang Bidang Perpajakan, Perpajakan, wajib pajak tidak (4) Apabila setelah wajib pajak p ajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih ditemukan data yang menyatakan







pengungkapan ketidakbenaran berdasarkan pasal 8 ayat 3 UU KUP dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: 1) Pengungkapan ketidakbenaran berdasarkan pasal 8 ayat 3 merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan (pemeriksaan bukti permulaan merupakan pemeriksaan untuk menyelidiki apakah benar telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan) agar tidak dilakukan penyidikan tindak tindak pidana, pidana, 2) Pengungkapan ketidakbenaran dilakukan dengan menyampaikan pernyataan tertulis yang dilampiri dengan perhitungan pajak yang sebenarnya terhutang dalam format Surat Pemberitahuan, Pemberitahuan, beserta SSP pembayaran kekurangan pajak yang sebenarnya sebena rnya terhutang dan SSP pembayaran sanksi denda 150% 3) Perlu dicatat bahwa t erdapat dua SSP yang digunakan dalm rangka pengungkapan ketidakbenaran berdasarkan berdasarkan pasal 8 ayat 3. SSP pertama merupakan pembayaran pembayaran atas kekurangan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan yang kedua SSP pembayaran sanksi denda sebesar 150% yang sudah harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum pengungkapan ketidakbenaran berdasarkan pasal 8 ayat 3 disampaikan.

Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 ayat 4 Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan (aka: Surat Perintah Pemeriksaan Pajak telah disampaikan kepada wajib pajak), dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), wajib pajak diberi kesempatan untuk mengungkapkan sendiri ketidakbenaran pengisian SPT dalam laporan tersendiri yang dapat mengakibatkan: mengakibatkan:







pemeriksaan tetap dilanjutkan. Pajak yang kurang dibayar sebagai akibat pengungkapan ketidakbenaran Pasal 8 ayat 4 beserta sanksi administrasi kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar harus dilunasi terlebih dahulu sebelum laporan tersendiri disampaikan. Dalam Pasal 8 PP-74/2011 PP -74/2011 disebutkan disebutkan bahwa: 1) Wajib pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 4 UU KUP, sepanjang pemeriksa pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) 2) Laporan tersendiri secara tertulis tersebut harus ditandatangani oleh wajib pajak dan dilampiri dengan: a) Perhitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format Surat Pemberitahuan, Pemberitahuan, b) SSP atas pelunasan pajak yang kurang dibayar, c) SSP atas pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% 3) Untuk membuktikan pengungkapan ketidakbenaran maka pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil pemeriksaan tsb diterbitkan surat ketetapan pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut serta memperhitungkan pokok pajak yang telah d ibayar. Dari uraian ketentuan diatas, dapat d apat disimpulkan bahwa: 1) Pasal 8 ayat 4 UU KUP memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan sendiri ketidakbenaran pengisian SPT sebelum proses pemeriksaan pajak selesai (sebelum SPHP d isampaikan), 2) Pengungkapan ketidakbenaran sesuai Pasal 8 ayat 4 ini mengakibatkan adanya sanksi administrasi berupa kenaikan 50% dari p ajak yang belum dibayar, 3) Laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT dilampiri dengan perhitungan pajak yang kurang dibayar dalam bentuk S PT, SSP pelunasan pajak yang kurang dibayar dan SSP atas pembayaran sanksi sanksi administrasi. Kekurangan pembayaran pajak dan sanksi administrasi harus dilunasi sebelum laporan tersendiri disampaikan Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT berdasarkan pasal 8 ayat 3 KUP berbeda dengan pengungkapan ketidakbenaran berdasarkan pasal 8 ayat 4 KUP. Pengungkapan Pengungkapan ketidakbenaran Pasal 8 ayat 3 merupakan fasilitas yang dapat d iambil oleh wajib pajak jika sedang diperiksa dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan, sedangkan pengungkapan ketidakbenaran berdasarkan pasal 8 ayat 4 merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh wajib pajak yang sedang diperiksa (selain pemeriksaan bukti permulaan) dalam mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT. Ketentuan pengungkapan ketidakbenaran pasal 8 ayat 4 seharusnya didisain untuk









kesalahan dalam SPT nya ia akan dikenakan sanksi 50% dari pajak yang kurang dibayar). Bandingkan, Bandingkan, jika kesalahan dalam SPT ini ditemukan oleh pemeriksa pajak (dengan kata lain wajib pajak tidak mengungkapkan sendiri kesalahan/kekeliruannya) dalam proses pemeriksaan. Pemeriksa pajak akan mengenakan sanksi bunga berdasarkan pasal 13 ayat 2 UU KUP yaitu sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan, berarti berart i maksimal hanya 48%. Dengan demikian d emikian,, wajib pajak yang cerdas akan bertanya buat apa mengungkapkan kesalahan sendiri jika dikenai sanksi 50% sedangkan jika ditemukan tim pemeriksa sanksi maksimal hanya 48%. Sungguh terlalu, ketentuan yang tidak masuk akal yang dibuat oleh para legislator.

3. Pasal 12 UU KUP memberikan memberika n jaminan kepada WP yang telah mengisi dan menyampaikan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas. Uraikan Materi ketentuannya. Pembahasan : Pasal 12 UU KUP terdiri dari tiga ayat, yaitu: (1) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak, (2) Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, (3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Ketentuan pasal 12 ayat 1 mensiratkan sistem self assesment dalam sistem perpajakn Indonesia. Wajib pajak wajib membayar sendiri pajak yang terhutang tanpa menunggu ketetapan pajak dari otoritas perpajakan. Pihak DJP sebagai otoritas perpajakan juga tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua surat pemberitahuan wajib pajak. Dengan adanya Pasal 12 ayat (1) undang-undang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (menghitung, memperhitungkan, membayar pajak) secara mandiri sesuai dengan peraturan perundang p erundang-undangan -undangan perpajakan.







a. Kewenangan Administrasi Pajak dalam menerbitkan SKPKB diatur dalam Pasal 13 UU KUP. Berdasarkan pasal 13 ayat 1 UU KUP, Direktur Jenderal Pajak diberi kuasa untuk terbatas hanya hanya terhadap kasus-kasus menetapkan besarnya pajak yang terutang terbatas tertentu, yaitu: yang 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, 2) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 dan sudah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, 3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) seharusnya nya dikompe dikompensas nsasikan ikan selisih lebih pajak atau tidak tidak ternyata tidak seharus seharus seharusnya nya dikena dikenaii tarif tarif 0%, 0%, 4) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 (kewajiban pembukuan) tidak dipenuhi dipenuhi sehingg sehingga a atau pasal 29 (kewajiban terkait pemeriksaan pajak) tidak tidak tidak dapat dapat diket diketahui ahui besarnya besarnya pajak pajak yang yang terut terutang ang,, atau diterbitkan NPWP dan/atau dan/atau dikukuhk dikukuhkan an sebag sebagai ai PKP PKP 5) Apabila kepada wajib pajak diterbitkan (pengusaha kena pajak) secara jabatan. Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menerbitkan ketetapan pajak, diluar 5 kasus diatas. Selain itu, Kewenangan penetapan jumlah pajak yang terutang ini dibatasi dalam jangka jangka waktu waktu 5 tahun setelah setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. b. Kewenangan Direktur Jenderal Pajak dalam menerbitkan SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) diatur dalam Pasal 15 UU KUP. Dalam pasal 15 UU KUP, Direktur Jenderal Pajak diberi kuasa untuk menerbitkan SKPKB dalam 2 kondisi yaitu: 1) Kondisi pertama berdasarkan Pasal 15 ayat (1) yaitu apabila Direktur Jenderal Pajak tahun setelah setelah saat terutangnya mendapatkan data baru dalam jangka waktu 5 tahun pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terhutang. Data baru yang keterangan an mengenai segala sesuatu yang diperlukan dimkasud adalah data adalah data atau keterang wajib pajak pajak untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh wajib belum diberit diberitahuak ahuakan an dalam penetapan semula, baik dalam Surat Surat Pembe Pemberita ritahuan huan semula, baik dalam pembukuan an dalam perusahaan perusahaan yang dan lampiran-lampirannya maupun lampiran-lampirannya maupun dalam pembuku







apabila terdapat terdapat pembayar pembayaran an pajak pajak yang seharus seharusnya nya tidak tidak terhutang terhutang pajak, apabila (Pasal 17 ayat 2 UU KUP), (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau data baru ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan (hal ini berarti SKPLB dapat diterbitkan lebih dari satu kali). 5. Tentang Kewenangan Kewenangan Administrasi Pajak menagih utang pajak scbagai berikut: a. Dalam hal apa dapat diterbitkan Surat Paksa (3 hal). b. Jelaskan Jelaska n tentang hak mendahulu mendahu lu dan daluwarsa. daluwar sa. c. Daluwarsa Daluw arsa penagihan penagiha n pajak Pembahasan : a. Surat Paksa dapat diterbitkan apabila: telah diterbitkan diterbitkan 1) Penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak dan kepadanya telah Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis, telah dilaksanak dilaksanakan an pena penagihan gihan seketika seketika dan dan sekaligus sekaligus,, 2) Penanggung pajak telah memenuhi ketentuan ketentuan sebagaimana dalam keputusan keputusan 3) Penanggung pajak tidak pajak tidak memenuhi persetujua persetujuan n angsuran angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

(dasar hukum Pasal 8 Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( UU No19 Tahun 1997 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No 19 Tahun 2000)) b. Negara memiliki hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung penanggung pajak. Hal ini berarti negara ne gara merupakan kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang. Hak mendahulu unutk hutang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali kecuali terhadap: 1) Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/ atau barang b arang tidak bergerak 2) Biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang diamksud, dan/atau 3) Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan (Dasar hukum : Pasal 21 ay a yat 1 dan d an ayat 3 UU KUP, Pasal P asal 19 UU PPSP) setelah lewat 5 tahun sejak tanggal tanggal diterbitkan diterbitkan STP, Hak mendahulu ini hilang setelah SKPKB, SKPKBT,Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Kep utusan Keberatan, Putusan Banding atau Putussan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.







pengakuan hutang pajak dapat dilakukan melalui permohonan angsuran atau penundaan pembayaran hutang pajak), 3) Diterbitkan SKPKB berdasarkan Pasal 13 ayat 5 UU KUP atau SKPKBT berdasarkan pasal 15 ayat 4 UU KUP (SKPKB/SKPKBT karena wajib pajak dipidana dengan tindak pidana di bidang perpajakan) 4) Dilakukan penyidikan tindak di bidang perpajakan. (Dasar hukum Pasal 22 ayat 2 UU KUP)

6. Jelaskan Jelaska n tentang hak WP yang diatur dalam: a. Pasal 16 KUP. b. Pasal 25 KUP. Pembahasan : a. Pasal 16 UU KUP memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan permohonan pembetulan atas: 1) Surat Ketetapan Pajak (SKP), 2) Surat Tagihan Pajak (STP), 3) Surat Keputusan Keberatan, 4) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, 5) Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, 6) Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, 7) Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, 8) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, 9) Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, 10) Surat Keputusan Pembetulan, terdapat kesalahan kesalahan tulis, tulis, kesalahan kesalahan hitung hitung dan/atau dan/atau yang dalam penerbitannya terdapat kekeliruan kekeliruan penerapan penerapan ketentuan ketentuan tertentu tertentu dalam peraturan peraturan perundang-un perundang-undanga dangan n perpajakan perpajakan.. Kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan perpajakn yang dimaksud disini adalah kesalahan/kekeliruan yang bersifat manusiawi dan tidak mengandung mengandung persengke persengketaan taan antara antara wajib wajib pajak dan fiskus fiskus.. Atas permohonan pembetulan pasal 16 UU KUP yang diajukan oleh wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak k surat permohonan pembetulan harus memberikan keputusan paling lama 6 bulan seja bulan sejak diterima.







4) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib minimal pajak wajib melunasi terlebih dahulu pajak yang masih harus dibayar minimal sebesar sebesar jumlah yang telah telah disetujui disetujui dalam pembahasan pembahasan akhir akhir hasil pemeriks pemeriksaan. aan. 7. Dalam hal keberatan keberata n Wajib Pajak telah diberi keputusan "tidak dipertimbangka n" karena tidak memenuhi persyaratan formal, apakah ada hak Wajib Pajak mengajukan upaya administrasi lain kepada Direktur Jenderal Je nderal Pajak. a. Kalau ada, sebutka sebutkan n dasar hukum hukum dan isi ketentuannya. kete ntuannya. b. Berlandaskan asas-asas apa ketentuan pasal tersebut dimuat dalam UU UU KUP. Pembahasan :

a. Wajib pajak yang ditolak pengajuan p engajuan keberatannya keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal masih memiliki upaya administrasi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat 1 huruf b UU KUP yaitu mengajukan permohonan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. Permohonan ini juga hanya diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak. b. Ketentuan Pasal 36 ayat 1 huruf b berlandaskan asas good governance 8. Dalam rangka rangka memenuhi unsur keadilan dalam pemungutan pajak, pajak, dalam UU KUP diatur mengenai pemberian imbalan bunga kepada Wajib Pajak. a. Dalam hal apa imbalan bunga diberikan? diberikan? Sebutkan ketentuannya ketentuannya dan bagaimana imbalan bunga tersebut dihitung. b. Imbalan bunga tersebut dibayarkan dengan menerbitkan apa? c. Dari jawaban point b di atas, antara lain imbalan bunga dibayarkan karena fiskus terlambat merestitusikan merestitusikan kelebihan pembayaran pajak. Jelaskan mengenai prosedur dan jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pembahasan :

a. Imbalan bunga diberikan kepada wajib pajak dalam hal terdapat: 1. keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) UU KUP, K UP, 2. keterlambatan penerbitan SKPLB sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B ayat (3) UU KUP,









Ketentuan terkait imbalan bunga diatur dalam Pasal 11 Ayat 2, 11 Ayat 3, Pasal 17B ayat 3, 17B ayat 4, Pasal 27A ayat 1, Pasal 27A ayat 1a dan Pasal 27A ayat 2 UU KUP. Adapun peraturan pelaksanaan terkait imbalan bunga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK.03/2007 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 12/PMK.03/2011 Penghitungan Imbalan Bunga: 1. Imbalan bunga sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 UU KUP adalah 2% per bulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak dihitung sejak batas waktu penerbitan SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) sampai dengan tanggal penerbitabn SPMKP atau sejak batas waktu penerbitan SPMIB (Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga) sampai dengan tanggal penerbitan SPMIB, dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh 2. Imbalan bunga sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B ayat 3 UU KUP adalah 2% perbulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 bulan untuk penerbitan SKPLB sesuai ketentuan Pasal 17B ayat 2 UU KUP sampai dengan diterbitkannya SKPLB, 3. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B ayat 4 UU KUP adalah 2% perbulan, maksimal 24 bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 bulan setelah diterimanya surat permohonan secara lengkap sampai dengan diterbitkannya SKPLB, dan bagain bulan dihitung satu bulan. 4. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud Pasal 27A ayat 1 UU KUP adalah 2% per bulan maksimal 24 bulan dari jumlah kelebihan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali. 5. Imbalan bunga sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A ayat 1a UU KUP adalah







sebesar Rp100.000.000. Adapun prosedur yang harus ditempuh PT A adalah mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak. Dalam surat Permohonan P ermohonan pengembalian pengembalian tersebut juga harus menyebutkan nomor rekening bank wajib pajak. Diasumsikan PT A mennyampaikan surat permohonan pengembalian pajak tsb ke Kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 27 Mei 2012. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan SPMKP tanggal 20 juni 2012 Sesuai Pasal 11 ayat 2 UU KUP, Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (pembahas: wajib pajak menerima SKPLB) ….. dilakukan paling lama 1 bulan sejak …. diterbitkannya SKPLB….. Berdasarkan resume bunyi pasal 11 ayat 2 diatas maka jatuh tempo penerbitan SPMKP adalah tanggal 19 Juni 2012 (catatan: penentuan jatuh tempo pembayaran harus kita kembalikan pada redaksional undang-undang. Pasal 11 ayat 2 UU KUP menggunakan kata “sejak” sehingga jika SKPLB terbit tanggal 20 Mei 2012 maka dalam menentukan jatuh tempo 1 bulan; tanggal 20 Mei 2012 sudah dihitung 1 hari. Oleh karena itu, jatuh tempo penerbitan SPMKP adalah tanggal 19 Juni 2012, bukan 20 Juni 2012) Karena Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan SPMKP tanggal 20 Juni 2012 (lewat jatuh tempo) maka PT A berhak menerima imbalan bunga sebesar 2% x 1 bulan x Rp 100.000.000 1 00.000.000 = Rp2.000.000. Rp2.000.000.







dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Oleh karena itu, Wajib Pajak dapat menggunakan hak mengungkapkan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 3 dan Pasal 8 ayat 4 UU KUP dengan tepat

10. Bapak Hidayat baru saja memulai usaha penjualan mini market pada bulan Januari 2007 kemarin. Bapak Hidayat memperkirakan sampai dengan akhir tahun 2007, omset usahanya bisa mencapai Rp. 500 juta. Untuk pemenuhan penghitungan kewajiban perpajakannya, karena satu dan lain hal, Bapak Hidayat Hidayat memilih u ntuk tidak melakukan pembukuan. a. Apakah tindakan t indakan Bapak Hidayat Hida yat tersebut tersebu t diperbolehkan diperbo lehkan oleh ketentuan perpajakan dalam hal ini UU KUP. Jelaskan alasannya. b. Apa yang harus harus dilakukan dilakukan Bapak Hidayat Hidayat supaya diperbolehkan diperbolehkan melakukan cara lain selain pembukuan oleh Kantor Pajak.

Pembahasan :

a. Kewajiban melaksanakan pembukuan diatur dalam Pasal 28 UU KUP. Berdasarkan Pasal 28 ayat 2 UU KUP wajib pajak orang pribadi dapat dikecualikan dari kewajiban pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan. Pencatatan yang dimaksud disini adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebgai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final (Pasal 28 ayat 9 UU KUP). Penghitungan Pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pencatatan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Soal Jawab Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Seri 1

Recommend Documents