PENYUSUNAN POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
1
Muatan Dokumen Tata Kelola 1. Struktur Organisasi 2. Prose Prosedur dur Kerja Kerja 3. Pengelompokan Fungsi Yang Logis 4. Pengelolaan SDM ( Penerimaan Pegawai, Penempatan, Sistem Remunerasi, Jenjang Karir, Pembinaan termasuk Sistem Reward dan Punishment, serta Pemutusan Hubungan Kerja )
5. Sistem Akuntabilitas Berbasis Kinerja 6. Kebijakan Keuangan (Kebijakan mengenai tarif berdasarkan unit cost dan subsidi, sistem akuntansi dan keuangan ) 7. Kebijakan pengelolaan pengelolaan lingkungan dan dan limbah
2
1. Struktur Organisasi Struktur Organisasi menggambarkan posisi jabatan yang ada pada SKPD/Unit Kerja dan hubungan wewenang atau tanggung jawab Ka.Puskesmas
Ka. Sub Bag Umum & Kepeg
Kelp Jab.Fung
Kelp Jab Fung
Kelp Jab Fung
Disesuaikan dengan SOTAKER masing-masing Daerah
3
Penilaian Struktur Organisasi No
URAIAN
Nilai
1.
Ada Struktur Struktur dan Lengkap, Lengkap, sesuai sesuai Permendag Permendagri ri 61 Tahun 2007
10
2.
Ada struktur, kurang lengkap
6
3.
Tidak ada struktur
0
4
PP 23 Thn 2005 Pasal 32
Permendagri 61 Thn 2007 Pasal 34
1. Pemi Pemimp mpin in BLUD BLUD 2. Peja Pejaba batt Keu Keuan anga gan n 3. Peja Pejaba batt Tekn Teknis is 5
TUGAS DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PEMIMPIN PEMIMPIN BLUD 1. Memim Memimpin pin,, mengar mengarahk ahkan, an, memb membina ina,, mengaw mengawasi asi,, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD; 2. Meny Menyus usun un ren renst stra ra bis bisni nis s BLUD BLUD;; 3. Menyia nyiap pkan RBA; 4. Mengusul Mengusulkan kan calon pejabat pejabat pengelola pengelola keuanga keuangan n dan pejabat pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan; 5. Menetapk Menetapkan an pejab pejabat at lainnya lainnya sesuai sesuai kebu kebutuhan tuhan BLUD BLUD selain selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundanganundangan; dan 6. Menyamp Menyampaikan aikan dan mempert mempertangg anggungja ungjawabk wabkan an kinerja kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.
FUNGSI : Penanggung jawab Umum Operasional dan Keuangan BLUD 6
TUGAS DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PEJABAT PEJABAT KEUANGAN KEUANGAN 1. Mengk Mengkoor oordin dinasi asika kan n peny penyusu usunan nan RBA; RBA; 2. Meny Menyia iap pkan kan DPA DPA-B -BLU LUD; D; 3. Melak Melakuk ukan an penge pengelol lolaan aan pend pendapa apatan tan dan dan biaya biaya;; 4. Menye Menyelen lengg ggara araka kan n peng pengelo elolaa laan n kas; kas; 5. Melak Melakuk ukan an penge pengelol lolaan aan utangutang-piu piutan tang; g; 6. Menyusun Menyusun kebijaka kebijakan n penge pengelolaa lolaan n barang barang,, aset aset tetap tetap dan dan investasi; 7. Menyelen Menyelenggar ggarakan akan sistim sistim inform informasi asi manajeme manajemen n keuan keuangan; gan; dan 8. Menyelen Menyelenggar ggarakan akan akuntans akuntansii dan penyusun penyusunan an laporan laporan keuangan.
FUNGSI : Penanggung jawab Keuangan BLUD 7
URAIAN TUGAS DAN KEWAJIBAN PEJABAT KEUANGAN 1) Mengkoordinasikan Penyusunan RBA RBA memuat seluruh sumber penerimaan, biaya operasional dan biaya non operasional, aset yang dikelola, laporan keuangan dan proyeksi tahun anggaran berikutnya Pasal 73 & 74, Permendagri 61/2007
2) Menyiapkan DPA BLUD DPA-BLUD mencakup antara lain: a. pendapatan dan biaya; b. proyeksi arus kas; c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan Pasal
80 Permendagri 61/2007 8
3) Melakukan Pengelolaan Pendapatan dan Biaya RBA memuat seluruh sumber penerimaan, biaya operasional dan biaya non operasional, aset yang dikelola, laporan keuangan dan proyeksi tahun anggaran berikutnya Pasal 73 & 74, Permendagri 61/2007
4) Menyelenggarakan Pengelolaan Kas 1.Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas; 2.Melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan; 3.Menyimpan kas dan mengelola rekening bank; 4.Melakukan pembayaran; 5.Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan 6.Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Pasal
16 PP 23/2006 & Pasal 84 Permendagri 61/2007
9
5) Melakukan Pengelolaan Utang Piutang Piutang yang Piutang yang terjadi karena penyerahan barang, jasa atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU.
Pasal 17 PP 23/2005 & Pasal 85 Permendagri 61/2007 Misal : piutang yang terjadi karena klaim yang tidak terbayarkan, maka pejabat keuangan melakukan pengelolaan dan penyelesaian secara te rtib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .
Hutang dilakukan hanya untuk kegiatan belanja operasional, hutang jangka panjang untuk pemenuhan belanja modal Pasal
18 PP 23/2005 & Pasal 87 Permendagri 61/2007
10
6) Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi Pengelolaan Barang,
BLU dapat mengalihkan barang invetaris kepada pihak lain (dijual, tukar tambah, dihibahkan) dan/atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis
Pasal
20 PP 23/2005 & Pasal 106 Permendagri 61/2007
Pengelolaan Aset Tetap,
BLU tidak dapat mengalihkan, memindahtangankan, dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal
22 PP 74/2012
Note :
Dalam hal pengelolaan barang dan/atau aset tetap disewakan dan/atau dikerjasamakan untuk mendukung biaya operasional perlu diatur dengan Peraturan Walikota dengan Tarif Sewa BLUD Unit Kerja
Pasal
97
Permendagri 61/2007 11
Investasi, BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya Pasal 19 PP 23/2005 Investasi yang dapat dilakukan adalah investasi jangka pendek, antara lain : a.
deposit deposito o berjang berjangka ka waktu waktu 1 (satu) (satu) samp sampai ai denga dengan n 12 (dua (dua belas) belas) bulan bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis,
b.
pemb pembel elian ian surat surat utang utang negara negara jangk jangka a pend pendek ek,,
c.
pemb pembel elia ian n ser serti tifi fika katt Ban Bank k Ind Indon ones esia ia
Pasal 92 Permendagri 6/2007 Dalam hal melakukan investasi jangka pendek perlu memperhatikan arus kas sehingga tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
Contoh : Memanfaatkan dana “idle cash“ atau dana mengendap yang belum digunakan atau tidak digunakan karena rencana anggaran kas diketahui mempunyai saldo berlebih.
12
7) Sistem Informasi Manajemen Keuangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat Pasal 25 PP 23/2005 & Pasal 115 Permendagri 61/2007
8) Menyelenggarakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Unit Kerja menyelenggarakan me nyelenggarakan akuntansi dengan mengacu pada : 1.Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan PP 71 Tahun 2010 2.Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia Laporan keuangan antara lain meliputi : 1.Laporan Realisasi Anggaran; 2.Laporan Operasional; 3.Neraca; 4.Catatan Atas Laporan Keuangan; 13
TUGAS DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PEJABAT PEJABAT TEKNIS TEKNIS 1. Menyusun Menyusun perencan perencanaan aan kegiatan kegiatan teknis teknis di bidangny bidangnya; a; 2. Melaksan Melaksanakan akan kegiatan kegiatan teknis teknis sesuai sesuai menurut menurut RBA; RBA; dan dan 3. Memper Mempertangg tanggungj ungjawab awabkan kan kinerja kinerja oper operasion asional al di di bidang bidangnya. nya.
14
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BLUD PEJABAT PENGELOLA BLUD UNIT KERJA PUSKESMAS diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah, atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
Pemimpin BLUD Unit Kerja Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran
Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD Unit Kerja
Fungsi Perbendaharaan dilakukan oleh : 1.
Bendahar Bendahara a Pengelu Pengeluara aran n BLUD BLUD Unit Unit Kerja Kerja Puskes Puskesmas, mas, merangk merangkap ap sebag sebagai ai Bendahara Pengeluaran Pembantu
2.
Bendahar Bendahara a Peneri Penerimaan maan BLUD Unit Kerja, Kerja, meran merangka gkap p sebag sebagai ai Bend Bendahar ahara a Penerimaan Pembantu
3.
Bendahar Bendahara a Penerim Penerimaan aan dan dan Bendah Bendahara ara Penge Pengelua luaran ran diang diangkat kat dan dan diteta ditetapka pkan n oleh Kepala Daerah, atas usul Kepala UPT Puskesmas melalui Kepala Dinas Kesehatan 15
Pertimbangan Obyektif perlunya Pejabat Keuangan BLUD Unit Kerja Puskesmas berasal dari Non PNS
Dapat berfungsi sebagai “Check and Balance” serta melakukan Pengawasan dan Pengendalian (pihak Independen).
Sebagai “fund manager” yang akan memberikan memberikan pertimbangan pertimbangan pertimbangan kepada Pimpinan BLUD Unit Kerja untuk melakukan investasi.
Tidak/Belum Tidak/Belum
adanya Panduan Teknis untuk mendukung mendukung ketugasan Pejabat Keuangan, sehingga diperlukan improvisasi/pengembangan improvisasi/pen gembangan sistem dan prosedur pengelolaan pengelolaa n keuangan BLUD Unit Kerja yang selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Unit Kerja atau Kepala SKPD sebagai induk organisasi atau Walikota selaku Pemegang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
16
Dasar Hukum SDM BLU Non PNS 1.
Pejaba Pejabatt pengelo pengelola la BLU dan dan pegaw pegawai ai BLU dapa dapatt terdiri terdiri atas atas pegawa pegawaii negeri sipil dan/atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLU. Pasal 33 ayat (1) PP 74/2012
2.
Pejaba Pejabatt pengelo pengelola la BLU dan dan pegawai pegawai BLU BLU yang yang berasal berasal dari dari tenaga tenaga profesional non-pegawai negeri sipil dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak Pasal 33 ayat (2) PP 74/2012
3.
Pejaba Pejabatt perbend perbendaha aharaa raan n pada pada BLU di lingk lingkung ungan an pemer pemerinta intah h daerah daerah yang meliputi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil Pasal 33 ayat (4) PP 74/2012
4.
Apabila Apabila Pimpina Pimpinan n BLUD adalah adalah PNS PNS maka maka Pejab Pejabat at Keuang Keuangan an dapat dapat berasal dari Non PNS Pasal 41 Permendagri 61/2007
5.
Pengan Pengangka gkatan tan dan pemberh pemberhent entian ian pejaba pejabatt pengel pengelola ola dan pegawa pegawaii BLUD yang berasal dari non PNS, diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah Pasal 42 Permendagri 61/2007
17
Konsep Pembagian Fungsi dan Tugas
Apabila pejabat keuangan berasal dari Non PNS maka dengan mendasarkan pada
Pasal 31,
32, 33
Permendagri 61/2007, Pimpinan BLUD Unit Kerja dapat melakukan
pembagian
tugas
dan melimpahkan
sebagian tugas kepada Ka. Sub Bag TU yaitu Koordinasi Penyusunan
Kebijakan
Pengelolaan
barang, dan
Penyusunan DPA-BLUD
18
Hubungan Antara Struktur Organisasi Dengan Pengelola Keuangan BLUD Ka. Puskesmas
Ka. Sub Bag Umum & Kepeg
Staf Urusan Umum
Staf Urusan Kepeg
Pemimpin BLUD
Pejabat Keuangan
Staf Urusan Keuangan
Bendahara
Kelp Jab.Fung
Kelp Jab Fung
Pejabat Teknis 19
2. Prosedur Kerja menggambarkan wewenang atau tanggungjawab masingmasing jabatan dan prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas
No
URAIAN
Nilai
1.
Ada prosedur yang lengkap
10
2.
Ada Ada wew wewen enan ang g dan dan tang tanggu gung ngja jawa wab, b, nam namun un pro prose sedu durr pelaksanaan tugas tidak lengkap
6
3.
Ada Ada pros prosed edur ur ker kerja ja,t ,teta etapi pi tida tidak k ada ada wewe wewena nang ng dan dan tanggungjawab
4
4.
Tidak ada prosedur kerja
0
20
3. Pengelompokan Fungsi Yang Logis • merupakan stuktur organisasi organisasi yang yang logis dan sesuai dengan prinsip pengendalian intern
No
URAIAN
Nilai
1.
Ada pengelompokan fungsi yang logis dan lengkap
10
2.
Ada Ada pen penge gelo lomp mpok okan an fung fungsi si yang yang logi logiss tet tetap apii penempatannya tidak sesuai
6
3.
Tida Tidak k ada ada peng pengel elom ompo poka kan n fung fungsi si yang yang logi logiss
0
21
4. Pengelolaan SDM •
Menggambarkan tata kelola kepegawaian antara lain penerimaan pegawai, penempatan, sistem remunerasi,jenjang karir, pembinaan termasuk sistem reward dan punishment, pemutusan hubungan kerja No
URAIAN
Nilai
1.
Pengelolaan SDM yang lengkap
10
2.
Pengelola Pengel olaan an SDM SDM yang yang lengka lengkap, p, kecua kecuali li kebi kebijak jakan an pemu pemutus tusan an hubu hubunga ngan n kerja
8
3.
Pengelola Pengel olaan an SDM SDM yang yang lengka lengkap, p, kecua kecuali li kebi kebijak jakan an pemu pemutus tusan an hubu hubunga ngan n kerja, dan pembinaan
6
4.
Pengelola Pengel olaan an SDM SDM yang yang lengka lengkap, p, kecua kecuali li kebi kebijak jakan an pemu pemutus tusan an hubu hubunga ngan n kerja, pembinaan dan jenjang karir
4
5.
Pengelola Pengel olaan an SDM SDM hanya hanya memi memilik likii kebija kebijakan kan rekr rekruit uitme men, n, penem penempat patan an dan dan sistem remunerasi
2
6.
Tidak ada sama sekali
0 22
5. Sistem Akuntabilitas Berbasis Kinerja •
Menggambarkan adanya peraturan-peraturan mengenai sistem akuntabilitas kinerja
No
URAIAN
Nilai
1.
Adanya sis Adanya sistem tem akun akuntab tabili ilitas tas kine kinerja rja yang yang leng lengkap kap sesu sesuai ai denga denga pera peratur turan an yang berlaku
10
2.
Adanya sistem akuntabilitas namun tidak ada kaitannya dengan RPJMD
8
3.
Adanya sistem akuntabilitas namun tidak memiliki alat ukur kinerja
4
4.
Adanya sis Adanya sistem tem akun akuntab tabili ilitas tas,na ,namun mun tida tidak k memili memiliki ki alat alat ukur ukur dan dan tidak tidak berhubungan dengan renstra bisnis
2
5.
Tidak ada sama sekali
0
23
6. Kebijakan Keuangan •
Kebijakan Keuangan Keuangan mengenai mengenai tarif tarif berdasarkan unit cost dan subsidi, subsidi, sistem akuntansi dan keuangan No
URAIAN
Nilai
1.
Adanya si Adanya siste stem m penge pengelol lolaan aan keu keuang angan an akru akrual al (SAK (SAK)) yang yang leng lengkap kap & kebijakan tarif berdasarkan unit cost
10
2.
Adanya sist Adanya sistem em penge pengelol lolaan aan keua keuanga ngan n (SAP) (SAP) dan dan memil memiliki iki kebi kebijak jakann ann tari tariff berdasarkan unit cost
8
3.
Menggunak Menggu nakan an sist sistem em keua keuanga ngan n (SAK (SAK atau atau SAP) SAP) tet tetapi api tid tidak ak mem memili iliki ki kebijakan tarif yang sesuai dengan unit cost
6
4.
Ada sis sistem tem pen pengel gelola olaan an keua keuanga ngan n tetap tetapii tidak tidak men menggu ggunak nakan an sis sistem tem akuntansi berbasis SAP
4
5.
Adanya kebi Adanya kebijak jakan an tarif tarif berb berbasi asiss unit unit cost cost tetapi tetapi tida tidak k memil memiliki iki sis sistem tem akuntansi dan keuangan
2
6.
Tidak ada sistem keuangan dan kebijakan tarif
0
24
7. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan & Limbah •
adalah kebijakan tentang tatacara/aturan pengelolaan lingkungan dan limbah dalam usaha tercapainya kesehatan lingkungan baik internal maupun eksternal.
No
URAIAN
Nilai
1.
Ada kebijak Ada kebijakan an menge mengenai nai peng pengelo elola laan an limb limbah ah dan dan lingku lingkunga ngan n yang yang lengkap lengkap (kim (kimia, ia, fisik, biologi)
10
2.
Ada kebijakan pengelolaan limbah dan lingkungan kimia dan fisik
8
3.
Ada ke kebijakan pe pengelol ola aan lilimbah da dan lilingk. ki kimia sa saja,b ,biilogi sa saja at atau fi fisik sa saja
6
4.
Ada pengelolaan limbah tetapi tidak ada pengelolaan lingkungan
4
5.
Ada pengelolaan lingkungan tetapi tidak ada pengelolaan limbah
2
6.
Tidak Ti dak ada keb kebija ijakan kan pen pengel gelola olaan an li limba mbah h dan li lingk ngkung ungan an
0 25
Terima Kasih
26
