Teori Organisasi dan Manajemen Sentralisasi
Disusun Oleh :fredy anggara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 2012
SENTRALISASI
a. Definisi Definisi Sentralisasi Sentralisasi
Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut menyangkut pemerintahan pemerintahan kepada tingkat pusat. Sentralisasi Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan pemerintahan lama di Indonesia Indonesia sebelum sebelum adanya otonomi otonomi daerah. Bahkan pada
zaman
kerajaan, kerajaan,
pemerintahan pemerintahan
kolonial, kolonial,
maupun
di
zaman
kemerdekaan.Istilah sentralisasi sendiri sering digunakan dalam kaitannya dengan kontr kontrol ol terha terhadap dap kekua kekuasa saan an dan dan lokas lokasii yang yang berpus berpusat at pada pada satu satu titi titik. k. Secar Secaraa terminology sentralisasi adalah 1.
Menu Menuru rutt B.N. B.N. Marb Marbun un sent sentra rali lisa sasi si adal adalah ah pola pola kene kenega gara raan an yang yang memusatkan seluruh pengambilan keputusan politik ekonomi, social di satu pusat.
2.
Sentralisasi adalah seeluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat
Berd Berdas asar arkan kan defe defenis nisii diata diatass bisa bisa kita kita inter interpre preta tasi sikan kan bahwa bahwa siste sistem m sentralisasi sentralisasi itu adalah bahwa seluruh decition (keputusan/Kebij (keputusan/Kebijakan) akan) dikeluarkan oleh oleh pusat, pusat, daerah daerah tinggal tinggal menungg menunggu u instruk instruksi si dari dari pusat pusat untuk untuk melaksa melaksanaka nakan n kebij kebijaka akan-k n-keb ebij ijaka akan n yang yang tela telah h diga digari risk skan an menur menurut ut uu. menur menurut ut ekono ekonomi mi manajemen manajemen sentralisasi sentralisasi adalah memusatkan memusatkan semua wewenang wewenang kepada sejumlah kecil manager atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi. sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. kele kelema mahan han sist sistem em sentr sentral alis isasi asi adala adalah h dima dimana na sebua sebuah h kebij kebijaka akan n dan keput keputusa usan n pemer pemerint intah ah daera daerah h dihas dihasil ilkan kan oleh oleh orang orang-or -orang ang yang yang bera berada da di pemerintah pemerintah pusat sehingga sehingga waktu untuk untuk memutuskan memutuskan suatu suatu hal menjadi menjadi lebih lebih lama lama
b. Kelebihan Sentralisasi
Secara teoritis, sentralisasi memiliki keunggulan.Keunggulannya adalah: 1. organi organisa sasi si menja menjadi di lebih lebih ramp ramping ing dan efis efisie ien. n. Selu Seluruh ruh aktivi aktivita tass organi organisas sasii terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah. 2. perenc perencana anaan an dan penge pengemb mbang angan an orga organis nisas asii lebih lebih teri terinte nterg rgra rasi si.. Tidak Tidak perlu perlu jenjang koordinasi koordinasi yang terlalu terlalu jauh antara unit pengambilan pengambilan keputusan keputusan dan yang melaksanakan atau terpengaruh oleh pengambilan keputusan tersebut 3. .peningk .peningkata atan n resourc resources es sharing sharing dan sinerg sinergi. i. Sumber Sumberdaya daya dapat dikelola dikelola secara secara efisien karena dilakukan secara terpusat. 4. pengura pengurangan ngan redunda redundancie nciess asset dan fasilita fasilitass lain. Satu set dapat dipergu dipergunaka nakan n seca secara ra bers bersam ama-s a-sam amaa tanpa tanpa harus harus menye menyedia diakan kan asset asset yang yang sama sama untuk untuk pekerjaan pekerjaan yang berbeda-beda berbeda-beda..
5. perbaika perbaikan n koordinasi. koordinasi. Koordi Koordinasi nasi menjadi menjadi lebih lebih mudah karena karena adanya unity unity of command. 6. pemusa pemusata tan n exper experti tise se.. Keahl Keahlia ian n dari dari angg anggot otaa orga organis nisas asii dapat dapat dima dimanfa nfaat atkan kan secara maksimal karena pimpinan dapat memberi wewenang.
c. Kelemahan Sentralisasi
1. kemungkinan penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan .pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi seringkali tidak mempertimbangkan factor-factor yang sekiranya berpengaruh terhadap pengambilan pengambilan keputusan keputusan tersebut. tersebut. 2. demotivasi dan disinsentif bagi pengembangan unit organisasi. Anggota organisasi sulit mengembangkan potensi dirinya karena tidak ada wahana dan dominasi pimpinan yang terlalu tinggi. 3. penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Organisasi sangat bergantung bergantung pada daya daya respon respon sekelompok sekelompok orang orang saja. 4. peningkatan kompleksitas pengelolaan. Pengelolaan organisasi akan semakin rumit karena banyaknya masalah pada level unit organisasi yang di bawah. 5. perspektif luas, tetapi kurang mendalam. Pimpinan organisasi akan mengambil keputusan berdasarkan perpektis organisasi secara keseluruhan tapi tidak atau jarang memper mempertimbangk timbangkan an implementasi implementasinya nya akan seperti seperti apa. apa.
Dampak Positif dan dan Negatif Negatif Sentralisasi Sentralisasi d. Dampak
• Segi Ekonomi Dari segi ekonomi, efek positif yang di berikan oleh sistem sentralisasi ini adalah perekonomian lebih terarah dan teratur karena pada sistem ini hanya pusat saja yang mengatur perekonomian. Sedangkan dampak negatifnya adalah daerah seolah-olah hanya di jadikan sapi perahan saja dan tidak dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya masing- masing sehingga terjadi pemusatan keuangan pada Pemerintah Pemerintah Pusat. Pusat.
• Segi Sosial Budaya Dengan di laksanakannya sistem sentralisasi ini, perbedaan-perbadaan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat di persatukan.Sehingga, setiap daerah tidak saling menonjolkan kebudayaan masing-masing dan lebih menguatkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang di miliki bangsa Indonesia . Sedangkan dampak negatif yang di timbulkan sistem ini adalah pemerintah pusat begitu dominan dominan dalam dalam menggerakkan menggerakkan seluruh seluruh aktivitas aktivitas negara. Dominas Dominasii pemerintah pemerintah pusat pusat terhadap terhadap pemerintah pemerintah daerah daerah telah menghilang menghilangkan kan eksistensi eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal yang memiliki keunikan dinamika sosial budaya tersendiri tersendiri,, keadaan ini ini dalam jangka waktu waktu yang panjang mengakib mengakibatkan atkan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang pada akhirnya mematikan kreasi dan inisiatif lokal untuk membangun lokalitasnya.
• Segi Keamanan dan Politik Dampak positif yang dirasakan dalam penerapan sentralisasi ini adalah keamanan lebih terjamin karena pada masa di terapkannya sistem ini, jarang terjadi konflik antar daerah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia. Tetapi, sentralisasi juga membawa dampak negatif dibidang ini. Seperti menonjolnya organisasi-organisasi kemiliteran. Sehingga, organisasi-organisasi militer tersebut mempunyai hak yang lebih daripada organisasi lain. Dampak positif yang dirasakan di bidang politik sebagai hasil penerapan sistem sentralisasi adalah pemerintah daerah tidak harus pusing-pusing pada permasalahan permasalahan yang yang timbul timbul akibat perbedaan perbedaan pengambilan pengambilan keputusan, keputusan, karena karena seluluh seluluh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat. Sehingga
keputusan yang dihasilkan dapat terlaksana secara maksimal karena pemerintah daerah hanya menerima saja. Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya kemandulan dalam diri daerah karena hanya terus bergantung pada keputusan yang di berikan oleh pusat. Selain itu, waktu yang dihabiskan untuk menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan memakan waktu yang lama dan menyebabkan realisasi dari keputusan tersebut terhambat. e. konsekwensi Sentralisasi
Konsekw Konsekwens ensii dari sistem sistem sentra sentralis lisasi asi adalah adalah dimana dimana sebuah sebuah kebijaka kebijakan n dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga sehingga waktu untuk memutuskan memutuskan suatu hal menjadi lebih lama. Selain itu juga keputusan dan kebijan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat juga tidak tepat sasaran sehingga perkembangan pembnagunan yang diharapakn jauh dari kenyataan sehingga berinplikasi berinplikasi kepada pembanguna pembanguna yang tidak merata pembagian pembagian hasil pendapatan pendapatan daerah/ dana yang berimbang dari pusat juga tidak layak dan tidak sesuai. Sentralisasi juga akan mendapatkan mendapatkan kendala kendala dan kesulitan kesulitan dalam hal pengawasan pengawasan
Contoh Kasus
Sentralisasi,Perk Sentralisasi,Perkebunan ebunan dan Kehidup Kehidupan an Petani Meskipun Meskipun Peninggalan Peninggalan Orde Baru Baru Seharusnya Seharusnya Pusat Pusat Tidak Lepas Lepas Tangan Tangan
MUNGKIN ini salah satu contoh sentralisasi pemerintahan dan kebijakan yang berakhir buruk. Untuk Untuk menjadi menjadi contoh, ini pun bisa bisa sebagai sebagai salah salah satu contoh contoh peninggalan peninggalan buruk Orde Baru Baru hasil persekongkolan persekongkolan pemerinta pemerintah h pusat dengan dengan pengusaha pengusaha yang dekat dengan kekuasaan. Bagaimana tidak? Pemerintah pusat yang punya program, program, tetapi nyatanya, nyatanya, pemerint pemerintah ah kabupaten kabupaten yang harus harus menanggung menanggung akibatnya. akibatnya.
Bupati Luwu Utara (Lutra) Luthfi A Mutty jelas kesal betul dengan sikap pemerintah pemerintah yang lepas tangan tangan atas program program transmigrasi transmigrasi yang yang kebetulan kebetulan lokasinya lokasinya berada di daerahnya. daerahnya. Sejak awal, awal, dan di atas kertas, kertas, program program ini tampak tampak begitu begitu bagus bagus dan menjanjikan. Dengan program bernama pola Plasma Inti Rakyat (PIR) sejumlah keluarga transmigran didatangkan ke Lutra (awalnya Luwu).
Kepada keluarga transmigran ini, mereka dijanjikan untuk mengelola kebun kelapa sawit, yang mulai dari pembibitan, penanaman, hingga pascapanen akan dikerjasamakan dengan sejumlah pengusaha. Salah satu perusahaan tersebut adalah milik Ari Sigit, cucu mantan Presiden Soeharto.
"Memang awalnya sempat dilakukan acara penanaman perdana atau pembibitan. Tapi, itu memang hanya acara seremonial belaka, yang bibitnya pun diambil paksa dari PT Perkebunan. Selanjutnya, tidak ada lagi tindak lanjutnya. Mungkin sejak awal maksudnya hanya akal-akalan saja agar pengusaha bersangkutan dapat memperoleh pinjaman pinjaman bank atau atau bantuan luar luar negeri, negeri, apalagi apalagi dengan alasan alasan untuk untuk kepentingan kepentingan ekonomi masyarakat. Tapi sekarang, jadinya apa? Masyarakat yang telantar," kata Luthfi dengan berapi-api.
Agaknya rasa kesal juga yang menyebabkan Luthfi akhirnya mencabut izin tiga perusahaan perusahaan yang hanya hanya datang datang membawa membawa janji-janji janji-janji itu. itu. Diakui Diakui Luthfi, Luthfi, hal ini terpaksa dilakukan karena hingga masa berlaku izin hampir berakhir, tidak ada kegiatan apa-apa yang dilakukan perusahaan tersebut. Ketiga perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Lolo Persada (10.000 hektar), PT Fajar Multi Darma (17.000 hektar), dan PT Kasimar
Tiar Sembada yang arealnya juga mencapai puluhan ribu hektar. Salah satu perusahaan ini adalah milik Ari Sigit, cucu mantan Presiden Soeharto.
Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lutra Hasdullah mengatakan, semula, setelah melihat program PIR ini tidak jalan, pemerintah kabupaten mengubah program PIR menjadi Transmigrasi Umum Perkebunan (Tubun). "Konsep awalnya, ini dipersiapkan untuk mengelola kebun plasma saja, di mana setiap keluarga mendapat 2,5 hektar lahan. Tapi nyatanya, setelah masuk tahun kelima, program ini pun tidak jalan. Yang ada hanya pembibitan, tapi penanaman tidak jalan," ujar Hasdullah.
Pemerintah, lanjut Hasdullah, mengubah lagi program ini menjadi transmigrasi umum dan masing-masing keluarga memperoleh dua hektar lahan. Meskipun berganti nama beberapa kali, program ini tetap tidak jalan.
Yang lebih disesalkan kemudian, lanjut Luthfi, karena pusat terkesan tidak bertanggung bertanggung jawab. jawab. Akan halnya halnya masyarakat masyarakat yang yang telantar telantar ini, sekarang sekarang harus harus menjadi menjadi tanggungan pemerintah kabupaten.
Hal ini pantas saja karena setelah setahun jaminan hidup untuk transmigran tidak diberikan lagi, pemerintah kabupaten yang kemudian melanjutkan pemberian jaminan hidup ini. Kendatipun ini bukan kewajiban, tapi pemerintah kabupaten tetap melakukan ini mengingat masyarakat butuh makan, sementara tanah garapan yang dijanjikan belum dapat diolah. Sementara itu, untuk mengandalkan tanah garapan seluas setengah hektar yang berada di pekarangan rumah, juga tidak dapat jadi andalan untuk hidup sehari-hari.
Untuk 260 keluarga transmigran di Buso, misalnya, Pemerintah Kabupaten Lutra akhirnya menganggarkan dana sebesar ratusan juta rupiah. Dana ini digunakan untuk pengadaan bibit lada lada dan tanaman tanaman lain lain untuk ditanam ditanam masyaraka masyarakatt di pekarangan pekarangan rumahnya.
DENGAN berbagai hal yang dilakukan Pemerintah Lutra, nyatanya persoalan belum selesai selesai sampai sampai di di sini karena karena para para transmigran transmigran juga juga mendesak mendesak pemerintah pemerintah untuk untuk segera menerbitkan sertifikat tanah sesuai dengan yang dijanjikan saat menyetujui mengikuti program tersebut. Memang, Pemerintah Kabupaten Lutra sudah mengupayakan hal ini, misalnya dengan menganggarkan sejumlah dana untuk pengurusan pengurusan surat surat tanah secara secara gratis. gratis. Sampai Sampai tahun 2003, 2003, terhitung terhitung sudah sudah 800-an 800-an persil yang diterbitkan pemerintah setempat. Lagi-lagi, tidak ada andil pusat di sini.
"Kami minta dengan sangat agar pemerintah pusat bertanggung jawab. Pusat jelas telah menelantarkan para transmigran. Pemerintah tidak seharusnya lepas tangan, apalagi dengan mengatakan bahwa saat ini zamannya otonomi daerah. Mereka tetap harus memikirkan persoalan ini karena sejak awal ini program pusat yang dibawa ke daerah dan tidak selesai sampai sekarang. Yang jelas, kami tidak akan sanggup menyelesaikan persoalan ini sendiri apalagi dalam waktu singkat. Butuh waktu lama, sementara transmigran sudah tidak tahan," ujar Luthfi.
Sumber
http://hitsuke.blogspot.com/2009/05/sentralisasi-dan-desentralisasi.html Wikipedia sentralisasi dan desentralisasi Indonesia
