Kerangka Acuan Kerja (FGD) FOCUS FOCUS GR OU OUP P DISC USS ION ION (FGD) Perumusan Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dalam Rangka Mengurangi Disparitas Pulau Jawa-Bali Jakarta, 07 Agustus 2017
A. Latar Belakang Salah satu tantangan pembangunan di Indonesia yang hingga saat ini masih sulit untuk diatasi adalah masih belum meratanya pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah di Indonesia. Pulau Jawa-Bali, meskipun merupakan center of growth nasional, masih juga menghadapi kesenjangan antarwilayah yang cukup signifikan. Kesenjangan ini sangat erat kaitannya dengan penyediaan infrastruktur termasuk infrastruktur PUPR. Berdasarkan kajian awal yang telah dilakukan, terdapat setidaknya 59 kabupaten/kota di Pulau Jawa-Bali yang perkembangannya relatif lebih lambat daripada 69 kabupaten/kota lainnya (terlampir 59 kabupaten/kota tersebut). Kajian yang dilakukan menggunakan variabel komposit makroekonomi (diantaranya variabel IPM, IDM, Index Williamson, dan peraturan perundangan yang berlaku). Ke-59 kabupaten/kota tersebut diharapkan mendapatkan dukungan infrastruktur PUPR yang lebih intensif dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah khususnya di Wilayah Pulau JawaBali. Saat ini, tim telah mencoba untuk menyusun konsep awal dukungan infrastruktur PUPR di 59 kabupaten/kota yang perkembangannya relatif lebih lambat (konsep terlampir). Konsep ini menggunakan pendekatan pengembangan wilayah dengan mendorong perkembangan pusat-pusat pertumbuhan baik dalam wilayah kabupaten/kota maupun dalam konteks lintas kabupaten/kota. Dorongan terhadap perkembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut dinilai dapat meningkatkan perekonomian wilayah. Kajian ini akan menganalisis dan merumuskan kebutuhan infrastruktur PUPR khususnya untuk mendukung perkembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah kabupaten/kota. Dukungan tersebut berupa pengembangan infrastruktur jalan, sumber daya air, infrastruktur permukiman maupun perumahan. FGD ini diharapkan sebagai media untuk diskusi dan menajamkan konsep pengembangan wilayah yang telah disusun serta dukungan infrastruktur PUPR di 59 kabupaten/kota kabupaten/kota tersebut.
B. Maksud dan Tujuan Focus Group Discussion Discussion (FGD) ini dimaksudkan untuk menajamkan konsep pengembangan wilayah serta dukungan infrastruktur PUPR di 59 kabupaten/kota
1
yang perkembangannya relatif lebih lambat daripada kabupaten/kota lainnya di Pulau Jawa-Bali. Sementara itu, tujuan FGD ini adalah: 1. Mengkaji profil pengembangan wilayah kabupaten/kota terkait; 2. Mengkaji kinerja infrastruktur PUPR kewenangan nasional dan daerah di kabupaten/kota, khususnya dalam mendukung pusat-pusat pertumbuhan wilayah; 3. Menganalisa isu dan permasalahan dalam pengembangan infrastruktur PUPR; 4. Merumuskan kebutuhan dukungan infrastruktur PUPR prioritas bagi pengembangan wilayah kabupaten/kota terkait yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka pengurangan disparitas.
C. Materi FGD dan Pembicara: Materi dapat disampaikan dalam bentuk tayangan dan/atau makalah (paper). A. Sesi Pertama (Paparan) 1. Arah Kebijakan Perencanaan Infrastruktur PUPR dalam Pengembangan Wilayah Pulau Jawa-Bali Pembicara: Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Pokok-pokok yang disampaikan setidaknya meliputi:
Tantangan dan sasaran pengembangan infrastruktur PUPR 2017-2019;
Konsepsi pengembangan wilayah dalam pembangunan infrastruktur;
Keterpaduan infrastruktur PUPR dalam pengembangan wilayah Pulau JawaBali. Rencana pengembangan infrastruktur terpadu (RPIT) di Pulau Jawa-Bali.
2. Topik: Konsep Awal Pengembangan Infrastruktur PUPR Dalam Rangka Pengurangan Disparitas Wilayah di Pulau Jawa-Bali Pembicara: Tim Tenaga Ahli Pokok-pokok yang disampaikan setidaknya meliputi:
Kajian penentuan lokasi prioritas wilayah yang perkembangannya relatif lebih lambat dan akan didukung oleh infrastruktur PUPR; Uraian pekerjaan yang telah dilaksanakan, termasuk hasil kegiatan survey di kabupaten/kota terkait; Konsep awal pengembangan infrastruktur PUPR dalam rangka pengurangan disparitas wilayah kabupaten/kota di Pulau Jawa-Bali.
2
3. Topik: Konsep Keterpaduan Pengembangan Wilayah dan Pembangunan infrastruktur Dalam Rangka Pengurangan Disparitas Wilayah di Pulau JawaBali Pembicara: Akademisi Pengembangan Wilayah UGM Pokok-pokok yang disampaikan setidaknya meliputi:
Konsep pengembangan wilayah dan peran infrastruktur sebagai pendorong pengembangan wilayah; Permasalahan pengembangan infrastruktur dalam mendorong pengembangan wilayah dan mengurangi disparitas antarwilayah; Praktek pengembangan infrastruktur PUPR dalam mendorong pengembangan wilayah dan mengurangi disparitas/kesenjangan antarwilayah; Rekomendasi strategi/kebijakan terkait pengembangan infrastruktur dalam mendorong pengembangan wilayah dan mengurangi kesenjangan/disparitas antar wilayah.
4. Topik: Praktek Keterpaduan Pengembangan Kawasan dan Pembangunan Infrastruktur Pembicara: PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Pokok-pokok yang disampaikan setidaknya meliputi:
Proses perencanaan pengembangan kawasan;
Isu dan tantangan pembangunan kawasan;
Keterpaduan infrastruktur dalam pengembangan kawasan.
B. Sesi Kedua (Desk) Sesi ini berupa pembahasan dan pengembangan konsep pembangunan infrastruktur PUPR dalam rangka pengurangan disparitas wilayah di Pulau JawaBali, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, dan Bali. Sesi ini akan dibagi ke dalam dua desk, yaitu: 1) Desk Provinsi DIY – Jawa Tengah; 2) Desk Provinsi Bali Masing-masing desk terdiri dari SKPD kabupaten/kota dengan penanggap utama Kepala Bappeda masing-masing kabupaten/kota. Adapun materi yang dibahas dalam desk adalah konsep pengembangan wilayah dan dukungan infrastruktur PUPR dalam rangka pengurangan disparitas wilayah di Pulau Jawa-Bali.
3
D. Waktu dan Tempat Senin, 07 Agustus 2017 08.30 WIB s/d selesai Hotel Grand Kemang, Jakarta
E. Agenda Focus Group Discussion (FGD) akan diselenggarakan dengan rangkaian acara sebagai berikut: Waktu
Acara
Keterangan
08.30-09.30
Registrasi Peserta
Panitia
09.30-10.00
Arah Kebijakan Perencanaan Infrastruktur PUPR dalam Pengembangan Wilayah Pulau Jawa-Bali
Narasumber:
1. Konsep Awal Pengembangan Infrastruktur PUPR dalam Rangka Pengurangan Disparitas Wilayah di Pulau Jawa-Bali
Narasumber:
2. Konsep Keterpaduan Pengembangan Wilayah dan Pembangunan infrastruktur Dalam Rangka Pengurangan Disparitas Wilayah di Pulau Jawa-Bali
Narasumber:
3. Praktek Keterpaduan Pengembangan Kawasan dan Pembangunan Infrastruktur
Narasumber:
4. Diskusi
Moderator:
10.00-12.30
Ir. Bobby Prabowo, CES Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR
Tim Tenaga Ahli
Retno Widodo D. Pramono, ST., M.Sc, Ph.D
PT. ITDC
Benny Hermawan, ST., MSc Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur I 12.30-13.30
ISHOMA
-
13.30.16.00
Desk Pembahasan dan Pengembangan Konsep pembangunan infrastruktur PUPR dalam rangka pengurangan disparitas wilayah di Pulau Jawa-Bali, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, DIY, dan Bali
Penanggap:
1) Desk Provinsi DIY - Jawa Tengah
Kepala Bappeda masing-masing kabupaten/kota Moderator: Penanggung jawab desk
2) Desk Provinsi Bali 16.00-16.30
Penutupan
Ir. Bobby Prabowo, CES Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR
4
F. Akomodasi dan Transportasi Perjalanan dinas narasumber untuk keperluan acara FGD ini menjadi tanggung jawab panitia. Adapun perjalanan dinas tersebut meliputi: 1. Akomodasi/penginapan untuk masing-masing pembicara selama 1 malam (sebelum atau sesudah acara) di Aston Kuta Hotel, Jakarta. 2. Penggantian taksi dan tiket pesawat Garuda (Ekonomi, pulang pergi). Untuk itu kami mohon agar memberitahukan kepada kami perihal itinenary -nya. 3. Uang harian selama 1 hari.
G. Undangan: Pihak-pihak yang diundang hadir dalam FGD meliputi: 1) Provinsi Jawa Tengah 1. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah 3. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah 4. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purworejo 5. Kepala Bappeda Kabupaten Purworejo 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum 7. Kepala Dinas SDA dan ESDM Kabupaten Klaten 8. Kepala Bappeda Kabupaten Klaten 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boyolali 10. Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 13. Kepala Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Kulonprogo 15. Kepala Bappeda Kabupaten Kulonprogo 16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulonprogo Kabupaten Gunungkidul 17. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul 18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
5
3) Provinsi Bali 19. Kepala Bappeda Provinsi Bali 20. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng 21. Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng 22. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangli 23. Kepala Bappeda Kabupaten Bangli 24. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Klungkung 25. Kepala Bappeda Kabupaten Klungkung 26. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman 4) Kementerian PUPR 27. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Ditjen Bina Marga 28. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya 29. Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air 30. Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan 31. Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW 32. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW 33. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW
5)
C ontact P ers on
Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Email:
[email protected] HP: 081337204995 (Enta) dan 085641177443 (Menik)
6
