Plagiarism Scan Report Summary Report Genrated Date
01 May, 2018
Plagiarism Status
94% Unique
Total Words
998
Total Characters
7862
s. co
Content Checked For Plagiarism:
m
Any Ignore Url Used
Skip to main content Academia.edu Premium icon grayADVANCED
al
m
DOWNLOAD
lS
eo T
oo l
Search... HOMEANALYTICS SESSIONSREADERSMENTIONS UPLOAD avid avid TUGAS EVALUASI SEKTOR PUBLIK MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH avid avid AUTHORS Avid Avid + 1 VIEWS 3 INFO more
S
Perkembangan Reformasi Manajemen Keuangan Daerah Reformasi manajemen keuangan daerah di Indonesia dapat dikatakan cukup terlambat hamper dua dasawarsa di bandingkan dengan reformasi yang telah dilakukan oleh Negaranegara maju di eropa dan amerika serikat.pemerintah Indonesia juga termasuk lambat jika dibandingkan dengan Negara-negara tetangga seperti Malaysia,Filipina,singapura, dan selandia baru yang sudah sejak tahun 1970an dan 1980an telah melakukan serangkaian reformasi dibidang manajemen keungan public. Singapura misalnya,telah menggunakan anggran berbasis kinerja (performance budget) sejak tahun 1980an, sedangkan pemerintahan Indonesia baru menerapkan tahun 2001. Pemerintah Ingris telah memulai mereformasi sector publiknya dengan konsep New Public Management sejak tahun 1980an. Amerika serikat menggunakan anggaran dengan pendendekatan Planning Programming Budgeting System (PPBS) secara luas 1965 dan Zero Base Budgeting (ZBB) tahun 1973. Selandia Baru secara radikal menggunakan akuntasi akurat sejak 1990an. Meskipun relatif, reformasi manajemen keungan sector public diIndonesia dapat dikatakan mengalami kemajuan yang
cukup pesat. Perjalanan reformasi manajemen keuangan di Indonesia dapat dibagi tiga fase, yaitu 1).era pra-otonomi daerah dan desentralisasi fisikal (1974-1999), 2).era transisi otonomi (2000-2003) dan 3).era pascatransisi (2004 sampai sekarang). Era otonomi semua berlangsung selama 25 tahun sampai dengan pelaksanaan otonomi luas dan nyata berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 yang bersifat desentralisasi, penggunaan angran berbasis kinerja, system pembukuan berpsangan, dan akutansi basis kas modifikasian.
lS
eo T
oo l
s. co
m
Era Transisi otonimi adalah masa antara tahun 2000-2003 yang merupakan masa implemtasi otonomi daerah. Masa otonomi daerah ini ditandai dengan masih belum kuatnya perangkat hukum,kelembagaan,infrastruktur dan sumber daya manusia daerah dalam mewujudkan otonomi daerah. Peraturan perundangan yang menonjol dalam era ini adalah Kepmendagri N0.29 Tahun 20I2. Era pascatransisi adalah masa setelah diberlakukannya paket peraturan perundangan yang merupakan suatu peraturan menyeluruh dan komprehensif mulai dari perencanaan, pelaksaan, pelaporan, pengauditan dan evaluasi kinerja atas pengelolahan keuangan daerah. TABEL : Perkembangan Peraturan Perundangan Terkait Manajemen Keuangan Daerah Pra otonimi Daerah dan Desentralisasi Fisikal Trasnsisi Otonomi (Reformasi Tahan I) Pascatransisi Otonomi (Reformasi Tahap II) UU No.5 Tahun I974 PP No. 5 Tahun 975 PP No. 6 Tahun 975 Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA I98I) UU N0. 22 Tahun I999 UU No. 25 Tahun I999 PP No. 05 Tahun 2000 PP No. 08 Tahun 2000 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Peraturan daerah: Pokok – pokok Pengelolahan Keuagan daerah. Peraturan KDH UU No. 7 Tahun 2003 UU No. I5 Tahun 2004 No. I Tahun 2004 UU No. I5 Tahun 2004 UU No. 25 Tahun 2004 UU No. 32 Tahun 2004 UU No. 33 Tahun 2004 UU No.24 tahun 2005 UU No. 58 Tahun 2005 Permendagri No.I3 Tahun 2006 (Direvisi menjadi Permendagri N0.59 Tahun 2007)
al
Aspek Utama Reformasi Mnajemen Keuangan Daerah Aspek utama reformasi manajemen keangan daerah meliputi : 1.
m
Perubahan sistem anggaran dari sistem anggaran tradisional menjadi sitem anggaran berbasis prestasi kerja. 2.
S
Perubahan kelembagaan pengelolahan keuangan daerah dari sitem sentralisasi pada bagian keuangan sekretariat daerah menjadu desentralisasi ke masing-masing satuan kerja. 3. Perubahn sistem akuntasi dari sistem tata buku tunggal (single entery bookkeeping) menjadi sistem tat buku berpasangan (double entry bookkeeping) 4. Perubahan basis akuntasi dari basis kas (cas basis) menjadi bais akrual . Peubahan Sistem Anggaran Perubahan pertama yang dilakukan sebagai langkah reformasi keuangan daerah adalah mengubah sistem penganggaran. Perubahab pnganggaran tersebut melipui perubahan dalam proses penganggaran dan perubhan struktur anggaran. Peubahan proses penganggaran terkait dengan perubahan proses penyusunan anggran yang sebelumnya bersifat sentralistis dan top down
s. co
m
diubah menjadi sitem anngaran partisioatif ( bottom up/participative budget. Perubahaan sistem anggaran tidak saja menyangkut proses penganggaran, tetapi juga perubahaan struktur anggaran. Struktur anggaran diubah dari struktur anggaran tradisional dengan pendekatan anggaran berimbang menjadi struktur anggaran baru dengan pendekatan penganggarn berbasis kinerja ( perfoemance based budgetting). Penganggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan penganggaran yang mendekatkan pencapaian hasil dari program dan kegiatan yang dibiayai dengan APBD dikaitkan dengan target kinerja terukur Penggunaan sistem anggaran kinerja pemerintah daerah telah membawa perubahan yang radikal terkait dengan perubahaan dalam perencanaan anggran,pengisian dan pelaporan anggaran. Perubahan struktur iniberpengaruh terhadap perubahan pradigma anggaran, sedangkan secara teknis berpengaruh terhadap kode rekening anggaran dan tata cara pencatatan. Dalam anggaran kinerja dikenal pos pembiayaan mengalami pembiayaan yang sebelumnya tidak ikenal pada anggaran tradisional.
oo l
Perubahaan Kelembagaan Pengelolahan Keuangan Daerah Perubahan system berupa penggunaan anggaran berbasis kinerja berimplikasi pada perubahan kelembagaan pengelolahan keuangan daerah. Peraturan ulang kelembagaan pengelolahan keuangan daerah itu bukan saja untuk menyesuaikan istem anggran yang baru, tetapi juga dimaksudan untuk mendukung tercapainya tujuan desentralisasi fisikal. Beberapa perubahan kelembagaan pengelolahan keuangan daerah tersebut antara lain: a.
lS
eo T
Perubahaan pengelolahan keuangan dipemerintah daerah dari sitem sentralisasi pada bagian keuangan secretariat daerah menjadi sitem desentralisasi kemasing-masing satuan kerja. Konsekuasinya setiap satuan kerja perangkat daerah harus menyelenggarakan akuntasi dan menyusun laporan anggaran keuangan satuan kerja bersangkutan yaitu berupa laporan Realisasi Anggaran,Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. b. Pejabat yang terkait dengan pengelolahan keungan daerah meliputi : 1.
al
Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolahan Keuangan Daerah 2.
m
Sekretariat Daerah Salaku Kuasa Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah Sekaligus Merupakan Koordinator Pengelolahaan Keuangan Daerah. 3.
S
Kepala Badan Pengelolahaan Keuangan Daerah (Biro/Bagian Keuangan) Selaku Pejabat Pengelolahan Keuangan Daerah (PPLD) Sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) 4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Saerah Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang 5. Kuasa Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Barang 6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) 7. Bendahara Penerimaan / Pengeluaran SKPD 8. Bendarara Penerimaan / Pengeluaran Pembantu 9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) c.
Digabungkannya fungsi pemungutan pendapatan daerah yang dilakukan oleh DINAS Pendapatan Daerah dengan fungsi pengendalian belanja yang dilakukan oleh Biro/Bagian Keuangan dalam satu lembaga : yaituBadan Pengelola Keuangan Daerah (BPKB). Peleburan fungsi penerimaan dan pengeluaran dalam satu atap tersebut dimaksudkan agar perencanaan dan pengendalian keuangan daerah menjadi mudah dilakukan, komprehensif dan tidak terfragmentasi.
s. co
m
Perubahan Sistem Akuntasi Keuangan Daerah Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fisikal, maka diperlakukan reformasi sektor publik di Indonesia. Reformasi akutansi tersebut merupakan salah satu agenda penting dari reformasi manajemen keuangan daerha. Aspekyang diperlukan dalam reformasi akuntasi tersebut adalah perlunya dimiliki standar akutansi pemerintahan
S
m
al
lS
eo T
oo l
Report generated by smallseotools.com
